UP4B

PERAN UP4B DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PAPUA

BARATBambang Darmono

UP4BTarian Daerah Wamena

UP4B

SIMPUL PERSOALAN DI PAPUAyang teridentifikasi

1. UU No 21/2001 Versus UU No 32/2004

2. Kontroversi Sejarah Papua,

3. Affirmative Actions,

4. Human Development Index paling rendah,

5. Kapasitas ekonomi rakyat rendah,

6. Kapasitas pelayanan kesehatan rendah,

7. Kapasitas pelayanan pendidikan rendah,

8. Kekerasan dan Penghormatan HAM,

9. Keterbatasan Infrastruktur,

10. Peran Gereja dalam pembangunan di Papua,

11. Fenomena Korupsi selama Otsus,

12. Pengelolaan Keamanan.

Persoalan Kesejahteraan dalam arti Luas

UP4B

Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat?

Kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan

secara sistematis, terencana, terukur, dan sinergis dengan

berbagai upaya yang dilakukan swasta dan masyarakat untuk

mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Tanah papua.

UP4BMengapa P4B dan UP4B?

UU NO.212001

Integrasi kedalam

NKRI

DINAMIKA POLEKSOSBUDKAM DI PAPUA & LINGSTRA

RESPON PEMERINTAH

INPRES NO 5/2007

PERPRES NO. 65&66/

2011

TUJUAN OTSUS PAPUA

UP4B

Tujuan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pelaksanaan, melalui peningkatan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi perencanaan, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai sumber pendanaan dan pelaku pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara.

Acuan yang digunakan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2010-2014 dan RPJM Provinsi Papua dan Papua Barat, serta memperhatikan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku.

Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat

UP4BKebijakan Pembangunan

Kebijakan Pembangunan Sosial Ekonomi, dilakukan melalui peningkatan hasil guna dan daya guna pelayanan publik dibidang ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan,pendidikan, kesehatan, transportasi terpadu, infrastuktur dasar, pengembangan ekonomi rakyat.

Kebijakan Pembangunan Sosial Politik dan Budaya, dilakukan melalui pembangunan komunikasi yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat Papua dan Papua Barat.

UP4B

Percepatan di bidang Sosial Ekonomi

1. Ketahanan Pangan : Memprioritaskan pada daerah rawan pangan melalui pengembangan tanaman pangan lokal dikawasan perdesaan dan kawasan terisolir.

2. Penanggulangan Kemiskinan : Memprioritaskan pada pemberian bantuan jaminan sosial, pengembangan kapasitas dan pemberian modal usaha bagi masyarakat tertinggal.

3. Ekonomi Rakyat ditingkat Kampung : Memprioritaskan pada pengembangan kelompok usaha tani, nelayan, perdagangan, serta usaha mikro dan kecil untuk melembagakan kegiatan produktif dan meningkatkan pendapatan warga di tingkat kampung.

4. Infrastruktur dasar : Memprioritaskan pada dukungan pelayanan transportasi terpadu, energi, telekomunikasi, serta air bersih dan sanitasi melalui pendekatan kawasan.

UP4B

Percepatan di bidang Sosial Ekonomi

5. Pelayanan Kesehatan : Memprioritaskan pada peningkatan pelayanan posyandu, puskesmas pembantu, puskesmas tingkat distrik, serta peningkatan peran masyarakat dalam pelayanan pos kesehatan di tingkat kampung.

6. Pelayanan Pendidikan : Memprioritaskan pada peningkatan pelayanan pendidikan dasar terutama untuk memastikan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan di seluruh wilayah kampung dengan fasilitas dan jumlah guru yang memadai, serta menyiapkan pendidikan kejuruan. Sistem pendidikan dengan pola asrama bagi siswa dan guru.

7. Affirmative Action : Program peningkatan khusus bagi pengembangan kualitas SDM putra putri Provinsi Papua dan Papua Barat baik pada sektor pemerintahan di daerah maupun swasta.

UP4B

Percepatan di bidang Sosial Politik dan Budaya

1. Pemetaan masalah yang menjadi sumber perbedaan (konflik) antara Pemerintah dan masyarakat Papua baik dari aspek politik maupun pendekatan hukum dan HAM.

2. Pemetaan dan Pendekatan terhadap kelompok-kelompok strategis di dalam masyarakat Papua dalam rangka membangun kesepahaman tentang masalah politik dan budaya antara masyarakat Papua dan Pemerintah.

3. Merumuskan rencana kebijakan politik yang memperhatikan budaya lokal dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap Pemerintah.

4. Mempersiapkan mekanisme dan substansi komunikasi konstruktif antara wakil-wakil masyarakat Papua dan Pemerintah, dalam rangka menyepakati penyelesaian bersama masalah-masalah sosial politik dan sosial budaya dalam kerangka NKRI.

UP4B

Kebijakan Pendukung Percepatan

• Program penguatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengelolaan pertanahan dengan memprioritaskan pada percepatan penyusunan RTRW Propinsi, Kabupaten, dan kota, serta pengelolaan administrasi pertanahan yang terkait dengan hak ulayat.

• Program peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban terutama di daerah rawan kejahatan dan berpotensi konflik antar kelompok masyarakat.

• Program penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan daerah dan penyusunan Perdasi dan Perdasus, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.

UP4BTugas UP4B

• Membantu Presiden dalam melakukan dukungan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, fasilitasi, serta pengendalian pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (P4B).

• Dukungan dimaksud adalah :– Koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan

program P4B ,– Koordinasi dan sinkronisasi pendanaan program P4B,– Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program P4B,– Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur

pemerintah daerah,– Peningkatan komunikasi konstruktif.

UP4BKewenangan UP4B

• Melaksanakan koordinasi dengan menteri, pimpinan LNK, lembaga lain, dan kepala pemerintahan daerah dalam merencanakan Rencana Aksi,

• Mendapatkan informasi dan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugasnya dari kementerian, LNK, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya,

• Memonitor , menyarankan penyelarasan program dan kegiatan serta memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan terkait dengan upaya P4B,

• Memberikan alternatif solusi jika terjadi ketidak sepakatan dalam penetapan program dan kegiatan antara rencana Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

UP4BDal-Ev & Laporan dalam Strong Coordination

Sebagai Bahan

Sebagai Laporan

Menjadi Informasi

Menjadi Informasi

Menjadi AcuanMenjadi Acuan

Program dan Kegiatan Pemerintah Pusat :• Departemen/

Kementerian/ Lembaga Terkait

• UP4B

Rencana Kerja Tahunan (Dalam Bentuk Inpres/Lainnya)

Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah :• SKPD Prov/Kab/Kota

terkait• UP4B

BUMN/BUMD/Swasta:• BUMN/BUMD/Swasta

terkait• UP4B

Lembaga Donor Internasional :• Lembaga Donor

terkait• UP4B

Evaluasi Program dan Kegiatan P4B Oleh UP4B (1

bulan sekali)

Rapat Koordinasi Tim Pengarah Dipimpin Oleh Wapres RI (3 bulan

sekali)

PRESIDEN RI (6 bulan sekali)

UP4B

Desk P4BKementerian/

Lembaga(Eselon 1/Staf Ahli Menteri)

UP4B

Desk P4BPemprov

(Eselon 2/Staf Khusus Gubernur)

Desk P4BPemkab/Pemkot

(Eselon 2/Staf Khusus Bupati/Walikota)

HUBUNGAN ANTARA K/L , PEMERINTAH DAERAH DENGAN UP4B

UP4B

TERIMA KASIH