REFORMASI BIROKRASI DAN PERAN BIROKRASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
Deddy S Bratakusumah, PhD
KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA2008
PENDAHULUAN
APARATUR NEGARA MERUPAKAN SALAH SATU PILAR DALAM MEWUJUDKAN “GOOD GOVERNANCE”
PEMERINTAH DUNIA USAHA
MASYARAKAT
PERAN MASING-MASING PILAR
1. APARATUR NEGARA, MERUMUSKAN LANGKAH SRATEGIS DAN UPAYA KREATIF GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA ADIL, DEMOKRATIS DAN BERMARTABAT
2. SWASTA, MENGEMBANGKAN SEMANGAT KEWIRAUSAHAAN DENGAN MANAJEMEN YANG PROFESIONAL
3. MASYARAKAT, BERPERAN AKTIF MENJAGA KEHARMONISAN SOSIAL DAN MENUMBUHKAN KARYA DAN KARSA SESUAI KEAHLIANNYA MASING-MASING
REFORMASI MUTLAK DILAKUKAN
KARENASEGENAP KOMPONEN BANGSA TERPACU UNTUK MEMPERBAIKI DAN MENGEMBANGKAN SISTEM, TATA KERJA, DAN UPAYA-UPAYA LAINNYA KEARAH KEMAJUAN
ALASAN PERLUNYA REFORMASI BIROKRASI
1. BIROKRASI BUKAN LEMBAGA DEMOKRATIS2. BIROKRASI SANGAT KUAT3. BIROKRASI SENTRALISTIS4. BIROKRASI OTORITARIAN
BIROKRASI BERKUASA,RAKYAT KORBAN AROGANSI
BIROKRAT
TUGAS KEMENTERIAN PAN
MERUMUSKAN KEBIJAKAN DAN MENGKOORDINASIKAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI SUATU PELUANG SEKALIGUS TANTANGAN YANG HARUS DITANGANI SECARA SISTEMATIS DAN BERKELANJUTAN
LANGKAH STRATEGIS
1. PENATAAN KELEMBAGAAN2. PENATAAN SISTEM KEPEGAWAIAN/SDM
APARATUR3. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DAN KETATALAKSANAAN4. PENINGKATAN PENGAWASAN DAN
AKUNTABILITAS APARATUR
ARAH KEBIJAKAN NASIONAL BIROKRASI
1. MENUNTASKAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM BENTUK PRAKTIK KKN DENGAN CARA:a. PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCEb. PEMBERIAN SANKSIc. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN APARATUR (WASNAL, WASFUNG, WASMAS)d. PENINGKATAN BUDAYA KERJA
ARAH KEBIJAKAN NASIONAL BIROKRASI
2. MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA MELALUI:a. PENATAAN KEMBALI FUNGSI-FUNGSI KELEMBAGAAN PEMERINTAH AGAR BERFUNGSI MEMADAI, RAMPING, LUWES DAN RESPONSIFb. PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KETATALAKSANAAN DAN PROSEDURc. PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM
APARATUR
ARAH KEBIJAKAN NASIONAL BIROKRASI
3. MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DENGAN CARA:a. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
TERUTAMA PELAYANAN DASARb. PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT UNTUK
DAPAT BERPARTISIPASI DALAM PROSES PEMBANGUNAN DAN MENGAWASI JALANNYA PEMERINTAHAN
(PERPRES NO 7/2005 PJM 2004-2009)
PROGRAM UTAMA
PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN APARATUR NEGARA DIFOKUSKAN PADA
1. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PEMBERANTASAN KKN
2. PENINGKATAN KINERJA APARATUR MELALUI PENERAPAN SISTEM PENGGAJIAN YANG BERBASIS MERIT
3. PENYELESAIAN MASALAH PEGAWAI HONORER, PEGAWAI HARIAN LEPAS (PHL), DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)
PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK
1. PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK2. PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN
AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA3. PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN4. PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS
SDM APARATUR5. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK6. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR NEGARA7. PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN
DAN KEPEMERINTAHAN
PENANGANAN PERMASALAHAN AKTUAL
1. PROGRAM KELEMBAGAAN- PENYUSUNAN PERPRES TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LPND (PERPRES NO 9 DAN 11 TAHUN 2005)- PENYUSUNAN PERPRES TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAN LPND (PERPRES NO 10 DAN 12 TAHUN 2005)- PENATAAN LEMBAGA NON STRUKTURAL- PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH
PENANGANAN PERMASALAHAN AKTUAL
2. PROGRAM SUMBER DAYA APARATUR- PENETAPAN PEJABAT ESELON I MELALUI TPA- SELEKSI CPNS- BUDAYA KERJA APARATUR (MIND SETTING)
3. PROGRAM KETATALAKSANAAN APARATUR - PENYELESAIAN RUU HUBUNGAN KEWENANGAN
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH- PENYELESAIAN RUU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PENANGANAN PERMASALAHAN AKTUAL
4. PROGRAM AKUNTABILITAS APARATUR- PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA APARATUR- KERJASAMA DENGAN KPK DAN INSTANSI TERKAIT
DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KKN- RENCANA STRATEGIS PEMBUATAN LAKIP SESUAI INPRES
7/19995. PROGRAM BIDANG PELAYANAN PUBLIK
- KONSOLIDASI/KOORDINASI PELAYANAN PUBLIK- PENYELESAIAN RUU PELAYANAN PUBLIK
PENANGANAN PERMASALAHAN AKTUAL
6. PROGRAM PENGAWASAN- KOORDINASI PENGAWASAN FUNGSIONAL- TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN- PROGRAM PEMBERANTASAN KKN, TINDAK LANJUT INPRES 5/2004- TINDAK LANJUT KESEPAKATAN BERSAMA DENGAN KPK TENTANG PENGADUAN MASYARAKAT- PELAKASANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA
KUNCI KEBERHASILAN
1. KONSISTENSI POLITICAL WILL, SUNGGUH-SUNGGUH, SERIUS DALAM PEMBERANTASAN KKN SERTA PERUBAHAN POLA PIKIR (MIND SET)
2. MENINGKATNYA KESAMAAN PERSEPSI DALAM TUJUAN, POLA TINDAK SERTA RENCANA
3. MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBERANTASAN KKN
4. ADANYA KESEPAKATAN PENERAPAN SINGLE IDENTITY NUMBER (SIN)
5. PEMBAHARUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TUMPANG TINDIH
6. PENATAAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM
REFORMASI HARUS MENYENTUH
PERUBAHAN ATAS
1. MIND SET2. CULTURAL SET3. MANAJEMEN PEMERINTAHAN
BERBASIS KINERJA
SEHINGGA
DENGAN: (1) MIND SETTING, (2) CULTURAL SETTING DAN (3) SISTEM MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
UNTUK: MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT
AKHIRNYA PELAYANAN OLEH BIROKRASI: MENJADI PRIMA DAN MEMUASKAN
POLA SIKAP APARATUR NEGARA
1. SETIAP APARATUR NEGARA HARUS MERUBAH MIND SET
2. LAKSANAKAN - 4W (WELL PLAN, WELL ORGANIZE, WELL ARANGEMENT, WELL CONTROL)MENERAPKAN- 4C (CONCEPT, COMPETENCE, CONNECTIONS,
COMMITMENT)DIBARENGI- 2K (KONSISTENSI DAN KESERIUSAN) DAN PERUBAHAN POLA PIKIR
POLA SIKAP APARATUR NEGARA
PERHATIKAN - 6W (WELL SELECTED, WELL MOTIVATED, WELL EDUCATED, WELL TRAINED, WELL EQUIPED, WELL PAID)MENERAPKAN- 8C (COMMITMENT,CONCENTRATION, CAPABILITIES,
CAPACITY, COLLABORATION, COMMERCIALIZATION,CULTURE, COMMUNITY), GOOD GOVERNANCE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DAN KEMBANGKAN BIROKRAT WIRAUSAHA