1Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
STRATEGI DAN RENCANA AKSI REDD+ PROVINSI JAMBI 2012 – 2032DOKUMEN RISALAH EKSEKUTIF
Lampiran II Keputusan Gubernur JambiNomor : 352/Kep.Gub/Setda.Ekbang&SDA -4.2/2013Tanggal : 27 Mei 2013
2 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
Jalan Jenderal A.Yani No.01 Jambi
G U B E R N U R J A M B I
6 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
STRATEGI DAN RENCANA AKSI REDD+ PROVINSI JAMBI 2012 – 2032DOKUMEN RISALAH EKSEKUTIF
TIM PENYUSUN:
Koordinator Penyusunan : Erwin A PerbatakusumaKetua Penulis : Dr. Muhammad Ridwansyah, SE, MScAnggota Penulis : Ir. Wahyu Widodo
Diki Kurniawan Mulya Sakti Desri Erwin Alfiansyah Ir. Ainul Irfan, MTP Lindawati Emmy Primadona Ibnu Andrian Ratna Akiefnawati
REVIEWER
Rachmat Hidayat KKI-WARSI Gamma Galudra WORLD AGROFORESTRY CENTREDr. Bambang Purwantara SEAMEO BIOTROP Dr. Asep Sugih Suntana SURYA INSTITUTEImron Rosadi BAPPEDA PROVINSI JAMBIDr. Bramasto Nugroho INSTITUT PERTANIAN BOGORDr. Bambang Irawan UNIVERSITAS JAMBI Zulfira Warta WORLD WIDEFUND FOR NATURE INDONESIADr. Azis Khan
Lampiran II Keputusan Gubernur JambiNomor : 352/Kep.Gub/Setda.Ekbang&SDA -4.2/2013Tanggal : 27 Mei 2013
7Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
KOMISI DAERAH REDD+ PROVINSI JAMBIBekerjasama dengan:• SatuanTugasPersiapanKelembagaanREDD+ Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)• KomunitasKonservasiIndonesiaWARSI• ZoologicalSocietyofLondon–IndonesiaProgram• FFI-IndonesiaProgramme• WorldAgroforestryCentre,ICRAF• UniversitasJambi
©2013KomisiDaerahREDD+ProvinsiJambiHak cipta dilindungi oleh Undang-undang.
Saran sitasi pustaka:Perbatakusuma, E.A., Ridwansyah, M., Irfan, A., Akiefnawati, R., Widodo, W., Kurniawan, D., Primadona, E., Shakti, M., Andrian, I, Erwin, D., Lindawati, dan Alfiansyah (Eds.) 2013. Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ Provinsi Jambi 2012 -2032. Dokumen Risalah EksekutifKomisiDaerahREDD+ProvinsiJambi.KotaJambi.74halaman
Edisi pertama, Mei 2013
Diterbitkan dan diperbanyak pertama kali oleh: KOMDAREDD+ProvinsiJambiBiro Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam SekretariatDaerahProvinsiJambiJalan.AhmadYaniNo.1TelanaipuraKotaJambiProvinsiJambiNo.Telepon:+62(0741)60593No.Faksmili:+62(0741)60400
Semua pandangan yang tertuang dalam dokumen ini merupakan hasil olah pemikiran para penulis dan tidak mewakili pandangan lembaga-lembaga penulis maupun penyandang pendanaani.
Komisi Daerah (Komda) REDD+ JAMBI adalah institusi terbuka berbasis multi-pihak yangmerupakan representasi dari instansi lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan organisasi-organisasi lembaga konservasi non-pemerintah dan lembaga penelitian. Dibentuk melaluiKeputusan Gubernur Jambi No. 356/Kep.Gub/Ekbang &SDA/2011 dengan mengemban misiuntuk menginisiasi, mempersiapkan dan memajukan pembangunan kesejahteraan rendah emisi karbondiProvinsiJambimelaluipenerapanskemaREDD+(reducing emission from deforestation and forest degradation). KOMDAREDD+ JAMBI berkantor di Kota Jambi denganwilayah kerjameliputiseluruhwilayahadministrasilingkupProvinsiJambi.
9Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
1. PENDAHULUAN1.1. Panel Antar Pemerintah untuk Perubahan Iklim (Inter governmental Panel on Climate Change
– IPCC)memperkirakanbahwasekitar1,6milyar tonkarbondiemisikan setiap tahunnyaakibat alih-guna lahan, yang sebagian besar adalah akibat deforestasi hutan tropis dan Indonesia sebagai salah satu pemilik hutan tropis terluas di dunia, pada pertemuan COP 15 UNFCCCdiCopenhagenTahun2009,telahmenegaskankomitmennyauntukmenurunkanemisiGasRumahKaca(GRK)palingtidaksebesar26%dengansumberpendanaansendiridan bahkan 41% dengan dukungan negara lain pada tahun 2020. Sektor kehutananditargetkan memberikan andil yang terbesar terhadap penurunan emisi dimaksud yakniantara14,0%hingga35,8%.KomitmenPemerintah Indonesia iniditetapkandalamPeraturanPresidenNo.61Tahun2011tentangRencanaAksiNasionalPenurunanEmisiGasRumahKaca.SelanjutnyakomitmeniniditindaklanjutiolehPemerintahProvinsidiseluruhIndonesia,termasukProvinsiJambidenganmenerbitkanPeraturanGubernurJambiNo.36Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca.
1.2. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 421/Kpts-II/1999, kawasan hutan
ProvinsiJambimeliputiluas±2.179.440,00hektaratau42,73%darikeseluruhanluasdaratanProvinsi Jambi. Pada tahun 2010, kawasan hutan yang masih memiliki tutupan hutanhanyamencakup29%atau1.401.000hektardansisanyamerupakankawasanhutantanpatutupan hutan (Kementerian Kehutanan, 2011). Hutan primer dan sekunder yang tersisa meliputiluasansecaraberurutanadalah285.000hektardan1.006.300hektardansebagianbesar kawasan hutan dengan tutupan hutan atau 540.100 hektar berlokasi di Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Kementerian Kehutanan, 2012). Keberadaan hutan di Provinsi Jambimemilikimakna konservasi yang strategis baik bagi Indonesiamaupun dunia terutama dengan keberadaan hutan alam pada empat kawasan Taman Nasional yakni, Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang telah ditetapkan sebagai Lokasi Warisan Peradaban Dunia (World Heritage Sites); Taman Nasional Berbak yang merupakan lokasilahanbasahKonvensiRamsardenganbentangalamhutanrawagambutyangrelatifutuh dan terluas di Asia Tenggara; Taman Nasional Bukit Dua Belas dan, Taman Nasional BukitTigaPuluh.Kenyataanini,memposisikanProvinsiJambisangatpentingperanannyasebagaipengimbangsikluskarbondanreservoirkeanekaragamanhayatiglobal.
1.3. Sama halnya dengan provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Jambi mengalami tekanankegiatan penggunaan lahan, alih-guna lahan dan kehutanan (Land use, landuse change and forestry – LULUCF) yangmenyebabkan terjadinya emisi karbondanmenjadi kontributorterhadappemanasanglobal.LajudeforestasidiProvinsiJambididalamdandiluarkawasanhutan mencapai 76.522 hektar pertahun, sementara laju degradasi hutan mencapai9.431hektarper-tahunpadaperiode2006–2009(KementerianKehutanan,2011).Faktorpendorong deforestasi dan degradasi hutan ini, secara umum diidentifikasi deforestasi dan degradasi hutan direncanakan (planned deforestation and forest degradation) seperti eksploitasi berlebihan dan konversi hutan alam serta lahan gambut di hutan produksimenjadi Hutan Tanaman Industri, perkebunan kelapa sawit, pembangunan infrastruktur dan pertambangan minerba secara terbuka. Disamping itu, juga ada dikategorikan sebagai deforestasi dan degradasi tidak direncanakan (unplanned deforestation dan forest
10 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
degradation), seperti penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan gambut serta perambahan hutandikawasan-kawasanhutankonservasi,hutan lindung,hutanproduksihutan,arealpenggunaan lain dan restorasi ekosistem.
1.4. Penggunaan lahan, alih guna lahan dan hutan serta lahan gambut sejauh ini adalah kontributorterbesarterhadapemisidiProvinsiJambi,mewakilisampaidengan85persentotal emisi provinsi. Emisi-emisi yang berasal dari LULUCF dan lahan gambut tersebutdihasilkan oleh deforestasi dan perusakan hutan, juga dari pembakaran dan dekomposisi gambut. Apabila tidak terdapat perubahan dalam cara pengelolaan sektor-sektor tersebut, emisinettoProvinsiJambidiperkirakanakanmeningkatsampaidengan30persenantaratahun 2005 dan 2030 - dari 57 CO2e meningkat menjadi 74 Mega ton CO2e, terutama dari peningkatan emisi yang berasal dari lahan gambut yang telah rusak dan juga karena konversihutanalamuntukperkebunankelapasawit,perkebunanrakyat,HutanTanamanIndustri, penebangan kayu dan pertambangan.
1.5. Provinsi Jambimemiliki peluangbesar untukmenurunkan emisi GRK nya lebih dari 55Mega ton CO2e dan diantaranya 47,3 Mega ton CO2eatau86%darikonservasilahangambutdanLULUFsampaitahun2030ataurata-rata1,58MegatonCO2e pertahun. Dari peluang penurunan ini,48persenatau26,4MegatonCO2edapatdiupayakanmelaluikonservasilahangambutdan38persenatau20,9MegatonCO2e berasal dari sektor lahan, alih guna lahan dan kehutanan (LULUF). Ada lima peluang penurunan karbon terbesar yang mewakili lebihdari85persentotalpotensipenguranganemisidiJambi,meliputi:
1) Mencegah kebakaran dan pembakaran hutan dan lahan gambut (15,3 Mega ton CO2e penurunan emisi tahunan hingga tahun 2030);
2) Mengurangi deforestasi hutan dengan kebijakan-kebijakan alokasi dan penggunaan lahanyanglebihefektifdanmeningkatkanproduktivitaspertanianberkelanjutan(14,5Mega ton CO2e penurunan emisi tahunan hingga tahun 2030);
3) Merehabilitasi lahan gambut yang tidak digunakan atau terdegradasi (10 Mega ton CO2e);
4) Mengelola hutan secara lestari (4 Mega ton CO2e penurunan emisi tahunan hingga tahun 2030); dan
5) Reboisasi Hutan (2 Mega ton CO2e penurunan emisi tahunan hingga tahun 2030);
1.6. Pada tahun 2010, Pemerintah Provinsi Jambi telah mendeklarasikan kebijakan“kesejahteraan rendah karbon” untuk menangani masalah dilematis tersebut di atas. Hal ini sekaligus meluruskan pemikiran, bahwa program pengurangan emisi karbon tidak harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi daerah. Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) Reduction Emission from Deforestation and Degradation (REDD+)ProvinsiJambimerupakan bagian menyiapkan serangkaian strategi dan rencana aksi untuk mengwujudkan kebijakan “kesejahteraan rendah karbon” dengan usaha penurunan emisi deforestasi dan degradasi hutan yang bersumber dari sektor kehutanan, alih guna lahan dan lahan gambut.
11Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
1.7. Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ (Satgas REDD+) telah menetapkanStrategi Nasional (Stranas REDD+) dan Rencana Aksi Nasional (RAN REDD+). ProvinsiJambimerupakansalahsatudari11provinsidi IndonesiayangditunjuksebagaiProvinsiPercontohanuntukmenerapkanskemaREDD+.Skemaini,dibutuhkanuntukmendukungpercepatan pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana yangtertuangdalamPeraturanPresidenNo.6Tahun2011tentangRencanaAksiNasionalPenurunanEmisiGasRumahKacadanPeraturanGubernurJambiNo.36Tahun2012tentangRencanaAksiDaerahPenurunanGasRumahKaca(RAD-GRK).SatgasNasionalREDD+telahmemberimandatkepadaProvinsiJambiuntukmengembangkanStrategidanRencanaAksiProvinsiREDD+ (SRAPREDD+) sebagaipenjabarandalamkerangkamenjalankanStranasREDD+danRANREDD+.PenyusunanSRAPREDD+terintegrasidanpelengkapkebijakanperencanaan daerah yang ada, antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan JangkaMenengahDaerahsertaRencanaTataRuangWilayah(RTRW)ProvinsiJambi2011-2031 dan Rencana Aksi Daerah-GRK.
1.8. FokusprogramREDD+yangtertuangdalamSRAPREDD+JambidisebutdenganakronimPRO CIPTA KARBON JAMBI 2032 atau padanan dari “Program Kesejahteraan Rendah Emisi KarbonHutanProvinsiJambiTahun2012-2032.Programiniadalahsolusi inovatifdalampemecahanmasalahsecarabersama-samadanpengembangan langkah-langkah inovasibaru untuk penanggulangan perubahan iklim sekaligus mensejahterakan masyarakatnya, melestarikan keanekaragaman hayati dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%.
1.9. SRAPREDD+Jambidisusundenganmaksuddantujuansebagaiberikut:
1) Menguraikan lebih lanjut dokumen Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional (Stranas dan RAN REDD+) yang dituangkan dalam strategi dan rencana aksi padatataranprovinsiJambi;
2) Menjelaskan strategi dan rencana aksi untuk keberhasilan pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi karbon dari sektoralihgunalahan,kehutanandanlahangambutdiProvinsiJambiuntukjangkapanjang, jangka menengah dan jangka pendek;
3) Menjadi dasar dan arahan kerangka kerja dan prioritas sektor yang terkait dengan upaya menyelesaikan masalah dan mempercepat pencapaian keberhasilan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK); dan
4) Menkonsolidasikan program sektor berbasis hutan dan lahan guna menemukan proses dan pendekatan yang efektif untuk memecahkan masalah-masalah dicapainya pengendalian deforestasi dan degradasi hutan dan lahan serta lahan gambut;
1.10 TujuanpenyusunanSRAPREDD+JambiadalahtersedianyadokumenStrategidanRencanaAksi REDD+ untuk menjadi pedoman arahan kebijakan dalam jangka panjang, jangkamenengahdanjangkapendekbagiprovinsidankabupaten/kotadalamupayapenurunanemisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi karbon, peningkatan cadangankarbon hutan dan pengelolaan hutan lestari.
12 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
1.11 PenyusunanSRAPREDD+ProvinsiJambimengacupadabeberapaprinsipsebagaiberikut:
1) SRAP REDD+ JAMBI merupakan salah satu dokumen perencanaan dan kebijakandaerah berisikan arahan pembangunan berkelanjutan pada tingkat provinsi yanglebih spesifik, lengkap dan rekomendasi perubahan kebijakan dan prioritas kegiatan melaluipenerapanskemaREDD+denganupayapenguranganemisidarideforestasidandegradasi,konservasikarbon,meningkatkancadangankarbondanpengelolaanhutan lestari;
2) SRAP REDD+ JAMBI tidak bermaksudmengganti dokumen-dokumen perencanaanpembangunan daerah yang telah ada. Namun menjadi dokumen yang terintegrasi dan komplementer yang penting serta khusus mempercepat dan meluaskan kegiatan pengurangan emisi GRK. Dirumuskan dengan merujuk RAN-GRK, RAD GRK, STRANAS REDD+danRANREDD+danRencanaTataRuangWilayahProvinsi;
3) SRAPREDD+JAMBItidakmenghambatupaya-upayapertumbuhanekonomisebesar7% dan pengentasan kemiskinan, serta konsisten memprioritaskan peningkatankesejahteraanrakyatdankonservasikeanekaragamanhayatisertaperlindunganjasalingkungan esensial;
4) SRAP REDD+ JAMBI merupakan rencana aksi penurunan emisi dari sektor alihguna lahan, kehutanan dan lahan gambut yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang lainnya (cross sectoral issues) dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan berkelanjutan;
5) SRAPREED+JAMBImerupakanbagiankontribusiProvinsiJambibesertaKabupatendan Kota terhadap komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi GRK global dengan menurunkan emisi sebesar 26% dengan usaha sendiri dan 41%dengan dukungan internasional ;
6) SRAPREDD+JAMBIdalampelaksanaannyamenghasilkanmanfaat-manfaatdampingan(co-benefits) bagi pengentasan kemiskinan masyarakat, kelestarian keanekaragaman hayati, perlindungan jasa lingkungan, perbaikan tata kelola sektor kehutanan dan lahan gambut serta penguatan hak-bak-masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam;
7) SRAPREDD+JAMBIdalamprosesdanhasilpelaksanaannyamenuju3E+yaituEfektif,Efisien dan Ekuititas (berkeadilan) serta memberikan manfaat dampingan (co-benefit);
8) SRAPREDD+JAMBImerupakanpendekatanbarudalamrencanapembangunandaerahuntuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dengan lebih memperhatikan upaya penurunan emisi karbon;
9) SRAPREDD+JAMBImengupayakankompensasiatasperlindungan jasa lingkunganatau Payment Environmental Services (PES);
10) SRAP REDD+ JAMBI disusunmelibatkan para pemangku kepentingan pada sektorpembangunan di daerah dan berbagai unsur masyarakat lokal untuk memperkaya substansiSRAPREDD+,meningkatkankepemilikan,dukungandanketerlibatandalampelaksanaan rencana aksi;
11) SRAPREDD+disusununtukpencariansertapercepatanpenyelesaiansumbermasalah(troubleshooting/ debottleneking) yang menjadi penghambat pencapaian keberhasilan pelaksanaan REDD+ serta menguatkan percepatan pencapaian target penurunan
13Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
emisi yang telah ditetapkan dalam RAN-GRK dan RAD-GRK, sehingga usulan program dan kegiatan memiliki perbedaan dengan RAD-GRK, tetapi dengan tujuan yang sama yaitu penurunan emisi karbon ;
12) SRAPREDD+JAMBIdapatdiukur,dilaporkandandiverifikasihasilkinerjanyamengikutiSistem MRV (Measurement, Reporting, Verification) yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah maupun secara internasional.
EKSEK RISALAH EKSEKUTIF SRAP REDD+ JAMBI 5
KOMITMEN DAN KONTRIBUSI
PROVINSI JAMBI terhadap komitmen
Pemerintah Indonesia dalam menurunkan
emisi GRK global
MENGHASILKAN
MANFAAT DAMPINGAN,
keanekaragaman hayati, jasa
lingkungan, tata kelola yang baik dan penguatan hak-hak
masyarakat
TIDAK MENGHAMBAT
pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 7% dan
upaya pengentasan kemiskinan
DISUSUN MELIBATKAN PARA
PEMANGKU KEPENTINGAN pada
sektor-sektor pembangunan dan
berbagai unsur masyarakat lokal
PENDEKATAN BARU PERTUMBUHAN
EKONOMI RENDAH KARBON dengan memperhatikan
upaya penurunan emisi pada bidang
berbasis lahan
BAGIAN TIDAK
TERPISAHKAN DAN MENGUATKAN PROGRAM DAN KEGIATAN dari
Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Jambi (RPJP, RPJMD,
RKPD, RENJA), Rencana Aksi Daerah
(RAD) GRK, dan Stranas dan RAN
REDD+, Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi
PROSES DAN HASIL
MENUJU 3E+, efektifitas, efisien,
ekuititas (berkeadilan) dan
menghasilkan manfaat dampingan
TIDAK
MEMISAHKAN, KOORDINATIF
PENCARIAN DAN PERCEPATAN
PENYELESAIAN SUMBER MASALAH (troubleshooting/
debottleneking) pada sektor
kehutanan dan lahan gambut dengan
sektor non kehutanan,
GAMBAR 1. Diagram Prinsip-prinsip Penyusunan SRAP REDD+ Jambi
STRATEGI DAN RENCANA
AKSI REDD+ JAMBI
GAMBAR 1. Diagram Prinsip-prinsip Penyusunan SRAP REDD+ Jambi
14 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
Lihatringkasanmengenaiprinsip-prinsippenyusunanSRAPREDD+padaGambar1.
1.11 RuanglingkupSRAPREDD+meliputi:
1) Pengembangan, perubahan atau atau penyempurnaan prasyarat yang harus dipenuhi dalam penerapan REDD+ pada penguatan kelembagaan, pelibatan pemangkukepentingan, mekanisme distribusi manfaat insentif positif dan kerangka pengaman;
2) PenguatankondisipemungkinpenerapanREDD+untukmenciptakandanperbaikanberbagai aspek kebijakan tata kelola di sektor berbasis kehutanan, lahan serta lahan gambut;
3) Perbaikandalamartiperubahandanpenyempurnaaninvestasipembangunanyanglebih rendah karbon ;
4) Pelaksanaanpengukuran,pelaporandanpelaksanaanverifikasi;
5) Meliputiseluruhfungsihutan-hutanproduksi,lindungdankonservasi,lahanberhutantermasuk yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL) dan lahan gambut serta kawasan yang dikuasai masyarakat adat/lokal, termasuk kawasan yang dimanfaatkan untukperkebunan,pertambangandanaktivitaspertaniansertalahanpemukimandiseluruhwilayahProvinsiJambi.
1.12 DasarhukumyangmenjadiacuandalampenyusunanSRAPREDD+Jambiadalahsebagaiberikut:
1) Undang-UndangNomor5Tahun1990tentangKonservasiSumberdayaAlamHayatidan Ekosistemnya ;
2) Undang-UndangNomor6Tahun1994tentangPengesahanUnited Nations Framework Convention on Climate Change ;
3) Undang-undangNo26tahun2007tentangPenataanRuang;
4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Kerangka KonvensiKerangkaKerjaPerserikatanBangsaBangsatentangPerubahanIklim);
5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telahdiubahdenganUndang-UndangNomor19Tahun2004tentangPenetapanPeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undangNomor41Tahun1999tentangKehutananmenjadiUndang-Undang;
6) Undang-UndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahanDaerahsebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi danGeofisika;
8) Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan PenyusunanRencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
15Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
10) PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007tentangPembagianUrusanPemerintahanantara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/ Kota;
11) Peraturan PemerintahNomor 26Tahun 2008 tentang RencanaTata RuangWilayahNasional;
12) PeraturanPemerintahNo28Tahun2011tentangPengelolaanKawasanSuakaAlamdan Kawasan Pelestarian Alam;
13) PeraturanPemerintahNomor19Tahun2010tentangTataCaraPelaksanaanTugasdanWewenangsertaKedudukanGubernursebagaiWakilPemerintahdiWilayahProvinsi.
14) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Sumatera;
15) PeraturanPresidenNo.61Tahun2011tentangRencanaAksiNasionalPenurunanEmisiGas Rumah Kaca;
16) PeraturanPresidenNo.71tahun2011tentangInventarisasiGasRumahKaca;
17) KeputusanPresidenNomor32Tahun1990tentangPengelolaanKawasanLindung;
18) KeputusanPresidenRINo.25Tahun2011tentangSatuanTugasPersiapanKelembagaanREDD+;
19) InstruksiPresidenRINo.10Tahun2011tentangPenundaanPemberianIzinBarudanPenyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
20) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan;
21) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjangDaerahProvinsiJambi;
22) Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahProvinsiJambiTahun2010–2015;
23) KeputusanKetuaSatgasREDD+No.02/SatgasREDDPlus/09/2012mengenaiStrategiNasionalREDD+;
24) PeraturanGubernurJambiNo.36Tahun2012tentangRencanaAksiDaerahPenurunanGas Rumah Kaca;
25) Keputusan Gubernur Provinsi Jambi No. 386/Kep-Gub/Ekbang&SDA/2011 tentangKomisiDaerahREDD+ProvinsiJambi.
1.13.SubstansiintidariSRAPREED+Jambiterdiridari7(tujuh)elemensubtansi,yaitu:
1) Identifikasi dan analisis akar penyebab prioritas, sumber, potensi dan karakteristik emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan atau berbasis lahan berdasarkan pada cakupan, kondisi wilayah, kegiatan dan produksi emisi sektoral, dan karakteristik daerah;
2) Identifikasi dan analisis marka dasar (baseline) Bussines As Usual (BAU) emisi GRK berbasis lahan, kehutanan dan lahan gambut.
3) Identifikasi dan analisis potensi pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan;
4) Identifikasi dan analisis manfaat dampingan terhadap keanekaragaman hayati, tata kelola sumber daya alam, hak-hak masyarakat dan tata kelola kehutanan dengan
16 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
intervensiREDD+;
5) Membangunvisidanmisisertamenentukantujuan,indikatorkinerja,luaran,programdan kegiatan utama dan kegiatan utama mitigasi emisi karbon;
6) Mengembangkanusulandanmenentukanprioritasrencanaaksimitigasiberdasarkanpencarian dan penyelesaian sumbat masalah, baik kegiatan inti dan kegiatan pendukung; dan
7) Identifikasi dan analisis kelembagaan dan pendanaan.
1.14.Penyusunan Dokumen SRAP REDD+ ini dilakukan dengan dukungan kombinasi teknikpendekatan sebagaimana diringkas pada Gambar 3.
1.15 SRAP REDD+ JAMBI tidak akan mensubtitusi dokumen-dokumen perencanaanpembangunan daerah yang telah ada. Namun menjadi dokumen yang terintegrasi dan bersifat pelengkap yang penting, khususnya mempercepat dan meluaskan kegiatan pengurangan emisi GRK. Dirumuskan dengan merujuk RAN-GRK, RAD GRK, STRANAS REDD+ dan RAN REDD+ dan RencanaTata RuangWilayah Provinsi. Posisi SRAP REDD+dalamKerangkaPerencanaanPembangunanDaerahdanImplementasiRADGRKProvinsiJambi diringkas pada Gambar 4.
17Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
EKSEK RISALAH EKSEKUTIF SRAP REDD+ JAMBI 9
5
MEMBANGUN VISI DAN MENENTUKAN
TUJUAN, INDIKATOR
KINERJA, LUARAN, PROGRAM DAN
KEGIATAN UTAMA MITIGASI EMISI
KARBON BERBASIS LAHAN
4
IDENTIFIKASI DAN ANALISIS MANFAAT
DAMPINGAN (CO-BENEFITS) SOSIAL, KEANEKARAGAMAN
HAYATI, TATA KELOLA
KEHUTANAN, HAK-HAK
MASAYARAKAT DENGAN
INTERVENSI REDD+
3
IDENTIFIKASI DAN ANALISIS POTENSI
PENGURANGAN EMISI KARBON
DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI
HUTAN
6
MENGEMBANGKAN USULAN DAN
MENENTUKAN PRIORITAS
RENCANA AKSI MITIGASI EMISI
KARBON BERDASARKAN
PENCARIAN DAN PENYELESAIAN
SUMBAT MASALAH
2
IDENTIFIKASI DAN ANALISIS MARKA
DASAR EMISI KARBON BERBASIS
LAHAN DALAM KONDISI BUSINESS
AS USUAL (BAU)
7
IDENTIFIKASI DAN ANALISIS
KELEMBAGAAN DAN PENDANAAN
1
IDENTIFIKASI DAN ANALISIS
AKAR PENYEBAB, SUMBER, POTENSI
DAN KARAKTERISTIK EMISI KARBON
DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI
HUTAN
SUBSTANSI
SRAP REDD+ JAMBI
GAMBAR 2. Diagram Substansi SRAP REDD+ Jambi
EKSEK RISALAH EKSEKUTIF SRAP REDD+ JAMBI 9
5
MEMBANGUN VISI DAN MENENTUKAN
TUJUAN, INDIKATOR
KINERJA, LUARAN, PROGRAM DAN
KEGIATAN UTAMA MITIGASI EMISI
KARBON BERBASIS LAHAN
4
IDENTIFIKASI DAN ANALISIS MANFAAT
DAMPINGAN (CO-BENEFITS) SOSIAL, KEANEKARAGAMAN
HAYATI, TATA KELOLA
KEHUTANAN, HAK-HAK
MASAYARAKAT DENGAN
INTERVENSI REDD+
3
IDENTIFIKASI DAN ANALISIS POTENSI
PENGURANGAN EMISI KARBON
DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI
HUTAN
6
MENGEMBANGKAN USULAN DAN
MENENTUKAN PRIORITAS
RENCANA AKSI MITIGASI EMISI
KARBON BERDASARKAN
PENCARIAN DAN PENYELESAIAN
SUMBAT MASALAH
2
IDENTIFIKASI DAN ANALISIS MARKA
DASAR EMISI KARBON BERBASIS
LAHAN DALAM KONDISI BUSINESS
AS USUAL (BAU)
7
IDENTIFIKASI DAN ANALISIS
KELEMBAGAAN DAN PENDANAAN
1
IDENTIFIKASI DAN ANALISIS
AKAR PENYEBAB, SUMBER, POTENSI
DAN KARAKTERISTIK EMISI KARBON
DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI
HUTAN
SUBSTANSI
SRAP REDD+ JAMBI
GAMBAR 2. Diagram Substansi SRAP REDD+ Jambi
Pada Gambar 2 disajikan diagram mengenai ringkasan subtansi SRAP REDD+ Jambi.
GAMBAR 2. Diagram Substansi SRAP REDD+ Jambi
18 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
GAMBAR 3. Diagram Metodologi Penyusunan Dokumen SRAP REDD+ Provinsi Jambi
EKSEK RISALAH EKSEKUTIF SRAP REDD+ JAMBI 10
1.14. Penyusunan Dokumen SRAP REDD+ ini dilakukan dengan dukungan kombinasi teknik
pendekatan sebagaimana diringkas pada Gambar 3.
1.15 SRAP REDD+ JAMBI tidak akan mensubtitusi dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ada. Namun menjadi dokumen yang terintegrasi dan bersifat pelengkap yang penting, khususnya mempercepat dan meluaskan kegiatan pengurangan emisi GRK. Dirumuskan dengan merujuk RAN-GRK, RAD GRK, STRANAS REDD+ dan RAN REDD+ dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Posisi SRAP REDD+ dalam Kerangka Perencanaan Pembangunan Daerah dan Implementasi RAD GRK Provinsi Jambi diringkas pada Gambar 4.
2. KEPENTINGAN PENERAPAN REDD+ DI PROVINSI JAMBI
2.1 Pada tahun 2011, kawasan hutan masih mendominasi bentang alam Provinsi Jambi yang mencapai porsi mendekati 31 persen atau seluas 1.539.629 hektar dari luas daratan Provinsi Jambi. Penggunaan lahan Provinsi Jambi berdasarkan hasil perhitungan citra masih didominasi oleh lahan perkebunan campuran dengan kontribusi sebesar 16,1 persen atau
GAMBAR 3. Diagram Metodologi Penyusunan Dokumen SRAP REDD+ Provinsi Jambi
KONSULTASI PUBLIK DAERAH/ NASIONAL, AHLI, SKPD, BKPRD
Dokumen SRAP REDD+, Penetapan Keputusan
Gubernur, Publikasi dan Sosialisasi SRAP
3. PERTEMUAN KONSINYIASI PENULIS 2. KONSULTASI REGIONAL/KABUPATEN
STRANAS REDD+ , RAN-GRK , RAD-GRK, RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
Draft 1 & 2 Dokumen SRAP
REDD+
Input Rencana Pembangunan
Daerah
STUDI DOKUMEN
EKSEK RISALAH EKSEKUTIF SRAP REDD+ JAMBI 11
seluas 788.125 hektar,, sedangkan untuk perkebunan sawit menempati 15 persen atau 770.867 hektar dari total luas penggunan lahan.
2.2 Berdasarkan data eksisting tahun 1993 – 2009 penggunaan lahan Provinsi Jambi pada tahun
2009 diluar fungsi kawasan hutan didominasi oleh perkebunan karet dengan kontribusi penggunaan sebesar 26,2 persen, diikuti oleh perkebunan sawit sebanyak 19,22 persen. Melihat perkembangan guna lahan tahun 1993 hingga tahun 2009 dapat dijelaskan bahwa pemanfaatan lahan untuk hutan mengalami penurunan, sedangkan untuk perkebunan mengalami peningkatan yang signifikan terutama perkebunan sawit dan kulit manis. Khusus untuk perkebunan karet dapat tergambar bahwa sementara untuk pemanfaatan sektor perkebunan karet mengalami masa gemilang pada tahun 2002 yakni sebesar 32 persen. Ini menunjukan perkebunan kelapa sawit dan perkebunan campuran mendominasi aspek alih guna lahan di Provinsi Jambi. Lihat Gambar 5.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROVINSI JAMBI
MITIGASI EMISI GAS RUMAH KACA
PEMANTAUAN, PELAPORAN
DAN VERIFIKASI (MRV) EMISI Pengelolaan
Limbah
Pertanian,
Kehutanan dan Penggunaan
Lahan
Energi, Transportasi dan
Industri
` RENSTRA 2014 – 2018, 2019 - 2023,
2024 – 2028
RPJP 2005 -2025,
RTRWP 2011 - 2031
MRV EMISI GRK
NASIONAL
RAD GRK
RENJA 2014 - 2025
RPJMD
2016 – 2020 2021 - 2025
MRV EMISI GRK JAMBI
SRAP REDD+
(2012-2032)
MRV EMISI REDD+ JAMBI RKPD
2013 s/d 2025
GAMBAR 4. Diagram Posisi SRAP REDD+ dalam Kerangka Perencanaan Pembangunan Daerah dan Implementasi RAD GRK Provinsi Jambi
RAN GRK
GAMBAR 4. Diagram Posisi SRAP REDD+ dalam Kerangka Perencanaan Pembangunan Daerah dan Implementasi RAD GRK Provinsi Jambi
19Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
2. KEPENTINGAN PENERAPAN REDD+ DI PROVINSI JAMBI
2.1 Pada tahun 2011, kawasan hutan masih mendominasi bentang alam Provinsi Jambiyangmencapaiporsimendekati31persenatauseluas1.539.629hektardariluasdaratanProvinsiJambi.PenggunaanlahanProvinsiJambiberdasarkanhasilperhitungancitramasihdidominasiolehlahanperkebunancampurandengankontribusisebesar16,1persenatauseluas 788.125 hektar, sedangkan untuk perkebunan sawit menempati 15 persen atau770.867hektardaritotalluaspenggunanlahan.
2.2 Berdasarkandataeksistingtahun1993–2009penggunaanlahanProvinsiJambipadatahun2009diluar fungsi kawasanhutandidominasi olehperkebunan karet dengan kontribusipenggunaan sebesar26,2persen,diikutiolehperkebunansawitsebanyak19,22persen.Melihatperkembangangunalahantahun1993hinggatahun2009dapatdijelaskanbahwapemanfaatan lahan untuk hutan mengalami penurunan, sedangkan untuk perkebunan mengalami peningkatan yang signifikan terutama perkebunan sawit dan kulit manis. Khusus untuk perkebunan karet dapat tergambar bahwa sementara untuk pemanfaatan sektor perkebunan karet mengalami masa gemilang pada tahun 2002 yakni sebesar 32 persen. Ini menunjukan perkebunan kelapa sawit dan perkebunan campuran mendominasi aspek alih gunalahandiProvinsiJambi.LihatGambar5.
EKSEK RISALAH EKSEKUTIF SRAP REDD+ JAMBI 12
2.3 Luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya didominasi oleh Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Taman Nasional, dimana terdapat 4 (empat) Taman Nasional di Provinsi Jambi yang dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Sumatera telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional. Pada tahun 2010 kawasan berhutan dengan penutupan hutan mencakup 29,3 % atau 1.401.000 hektar,
GAMBAR 5. Grafik Perubahan Penggunaan Lahan di Provinsi Jambi Tahun 1993 – 2009
sebesar 79 % merupakan kawasan hutan tanpa penutupan hutan . Hutan primer dan hutan sekunder yang tersisa secara berurutan hanya meliputi 285.000 hektar dan 1.006.300 hektar dan sebagian besar kawasan hutan dengan tutupan hutan atau 540.100 hektar berlokasi di Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Rincian luas kawasan Hutan. Lihat pada Tabel 1.
2.4 Hutan Jambi mempunyai spektrum ekosistem penting yang lengkap dimulai dari hutan pantai, hutan mangrove, hutan rawa gambut, hutan dataran rendah, hutan dataran rendah perbukitan, hutan rawa dataran tinggi, hutan pegunungan rendah sampai dengan hutan pegunungan tinggi dengan puncaknya di Gunung Kerinci di ketinggian 3.805 meter diatas permukaan laut. Keanekaragaman ekosistem ini memiliki konsekuensi Hutan di Provinsi merupakan kawasan “Mega Biodiversitas Hutan Tropis” dan nilai manfaat dampingan berupa konservasi keanekargaman hayati dapat dihasilkan bersamaan dengan adanya penerapan mekanisme REDD+ di Provinsi Jambi.
GAMBAR 5. Grafik Perubahan Penggunaan Lahan di Provinsi Jambi Tahun 1993 – 2009
20 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
2.3 LuaskawasanhutandiwilayahProvinsiJambiberdasarkanfungsinyadidominasiolehHutanProduksi Tetap dan Kawasan Taman Nasional, dimana terdapat 4 (empat) Taman Nasional di Provinsi Jambi yangdalamPeraturan PresidenNomor 26Tahun2008 tentangTata RuangWilayah Sumatera telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional. Pada tahun 2010 kawasanberhutandenganpenutupanhutanmencakup29,3%atau1.401.000hektar,sebesar79%merupakankawasanhutantanpapenutupanhutan.Hutanprimerdanhutansekunderyangtersisasecaraberurutanhanyameliputi285.000hektardan1.006.300hektardansebagianbesar kawasan hutan dengan tutupan hutan atau 540.100 hektar berlokasi di Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Rincian luas kawasan Hutan. Lihat pada Tabel 1.
2.4 Hutan Jambi mempunyai spektrum ekosistem penting yang lengkap dimulai dari hutan pantai,hutanmangrove,hutanrawagambut,hutandataranrendah,hutandataranrendahperbukitan, hutan rawa dataran tinggi, hutan pegunungan rendah sampai dengan hutan pegunungantinggidenganpuncaknyadiGunungKerincidiketinggian3.805meterdiataspermukaan laut. Keanekaragaman ekosistem inimemiliki konsekuensi Hutan di Provinsimerupakankawasan“MegaBiodiversitasHutanTropis”dannilaimanfaatdampinganberupakonservasikeanekargamanhayatidapatdihasilkanbersamaandenganadanyapenerapanmekanismeREDD+diProvinsiJambi.
Misalnya, Di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dapat ditemukan 400 jenis tumbuhan, jenis37jenismamalia,139jenisburungdan6jenisprimata.,diantaranyajenis-jenisyangdilindungi dan terancam punah secara global, seperti gajah Sumatera, harimau Sumatera, badak Sumatera, dan tapir Asia.
DiTamanNasionalBukitTigaPuluh(TNBT)dapatditemukan660jenistumbuhandiantaranya246jenismerupakantumbuhanyangbermanfaatuntukobatdanpangan,59jenismamalia,8jenisprimata,97jenisikan,dan18jeniskalelawar.
TABEL 1. Rekapitulasi Luas Penutupan Lahan Dalam dan Luar Kawasan Hutan Berdasarkan Penafsiran Citra Satelit Lansat 7 Etm 2009/2010 dalam ribuan hektar (Sumber: Kementerian Kehutanan, 2012).
Keterangan : KSA-KPA = Kawasan Suaka Alam-Kawasan Pelestarian Alam, HL = Hutan Lindung, HPT = Hutan Produksi Terbatas, HP = Hutan Produksi Tetap, HPK = Hutan Produksi Konversi, APL = Areal Penggunaan Lain
KELOMPOK
HUTAN/LUAS
KAWASAN HUTAN (Ribu Hektar)
APL
TOTAL
HUTAN TETAPHPK Jumlah Jumlah %
KSA-KPA HL HPT HP Jumlah
BERHUTAN 540,1 136 250,3 362,9 1289,3 - 1289,3 111,7 1401,0 29,3
Hutan Primer 176,2 20,1 58,7 26,4 281,5 - 281,5 3,7 285,2 6,0
Hutan Sekunder 363,9 114,2 191,2 242,7 912 - 912 94,4 1006,3 21,0
Hutan Tanaman 0 1,7 0,4 93,7 95,8 - 95,8 13,6 109,5 2,3
% LUAS LAHAN 11,3 2,84 5,23 7,59 27,0 27,0 2,3 29,3
TIDAK ADA DATA - - - 1,3 1,3 - 1,3 4,2 5,5 0,1
NON HUTAN 136,1 55,1 90,4 607,4 888,8 - 888,8 2488,1 3776,9 70,6
% LUAS LAHAN 2,84 1,2 1,9 12,7 18,6 18,6 52 79
TOTAL 676,1 191,1 340,7 971,5 2179,4 - 2179,4 2603,9 4783,4 100
21Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
Disamping itu Taman Nasional Berbak merupakan “gudang penyimpan gen” (gene pool) bagi flora dan fauna untuk kawasan hutan rawa gambut. Kawasan ini terdapat 44 jenis reptilia, 22jenismoluska,95jenisikan,53jenismamaliadiantaranyalangkadanterancampunah,seperti harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), Tapir Asia (Tapirus indicus), Hystrix brachyuran, Lutra sumatrana, jenis reptil Buaya Sinyolong (Tomistoma schlegelii), Buaya muara (Crocodylus porosus), jenis ikan Balantiocheilos melanopterus. Disamping itu dapat ditemukan lebih dari 345 jenis burung meliputi 45 famili diantaranya 22 jenis adalah jenis burung migran (migratory bird).
Di Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) terdapat lebih kurang 134 jenis tumbuhan biomedika yang dapat dikembangkan sebagai tumbuhan obat dan 41 jenis anggrek. Keanekaragaman hayati kawasan ini penting sebagai fungsi ruang dan kelangsungan hidup suku asli Orang Rimba yang telah menghuni ratusan tahun di kawasan tersebut.
Selainitu,ProvinsiJambimemilkikawasanrestorasiekosistemhutantropisterluasdiduniayang dikenal dengan nama “Hutan Harapan” (Harapan Rainforest) . Hutan Harapan memiliki keanekaragamanhayatiyangtinggi.Tercatatsedikitnyaterdapat302jenisburung,56jenismamalia,35jenisikan,29jenisamphibi,45jenisreptile,dan446jenistumbuhan.Beragamjenis hayati ini menunjukan tingginya nilai penting kawasan ini sehingga sangat berharga untuk diselamatkan. Beberapa jenis fauna dan flora penting dan terancam punah yang ditemukan di Hutan Harapan antara lain Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), Tapir (Tapirus indicus), Gajah Asia (Elephas maximus), Beruang Madu (Malayan Sun Bear), Ajag (Cuon alpinus), Ungko (Hylobates agilis), BangauStrom, 9 jenisburungRangkong, PohonJelutung (Dyer asp), pohon bulian (Eusideroxylon zwageri), dan tembesu (Fagraea fragrans).
2.5 BerdasarkanBadanMeteorogidanGeofisikaProvinsiJambi,meningkatnyakonversilahan,baik untuk perkebunan maupun tanaman industri menyebabkan perubahan pola cuaca ekstrim dan terus meningkatnya suhu, sehingga semakin meningginya bencana asap dari kebakaran hutan, kasus banjir bandang dan kekeringan dalam lima tahun terakhir. Pemanasan suhudiJambiterlihatsignifikansejak2006.Kenaikansuhumencapairata-ratasatupersenpertahun.Padatahun2012,kenaikansuhumencapai0,8hingga1,8derajatCelcius.SejakMei2009hinggasekarang,suhubahkanmencapaipuncaknyayaitu31hingga32derajatCelcius bahkan hingga mencapai 34 derajat Celcius pada tahun 2012. Kondisi ini berbeda dibanding pada kondisi tahun-tahun sebelumnya sekitar 28 hingga 29 derajat Celcius.Perubahan cuaca ini ini telah berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan perekonomian masyarakat dengan menurunnya pendapatan petani dan nelayan, khususnya pada sektor produksi perikanan, pertanian tanaman pangan, kesehatan masyarakat, pendidikan, transportasi udara.
2.6 Faktaadanya fenomenadeforestasidandegradasihutandapatdiindikasikanoleh sebarandanluasanlahankritisyangrelatifluasdiwilayahProvinsiJambi.Saatini,lahankritisdiDASBatangharimeliputi1.949.740hektardidalamkawasanhutandan2.419.758hektardi luarkawasan hutan. Lahan kritis di DAS Batanghari terdiri atas beberapa kategori/tingkat kekritisan dansudahmencapaihampir50%dariluasDASBatangharidanmenyebardiseluruhSubDASBatanghari. Lahan kritis tersebut juga terdapat pada berbagai jenis tutupan lahan, baik itu HutanLindung,HutanProduksi,HutanKonservasimaupunArealPenggunaanLain.
22 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
2.7 AncamandeforestasidandegradasihutandiProvinsiJambiberupadeforestasidirencanakan(planned deforestation) dan deforestasi tidak direncanakan (unplanned deforestation). Di ProvinsiJambisendiri,lajudeforestasididalamdandiluarkawasanhutanmencapai76.522hektar pertahun dan laju degradasi hutan seluas 9.431 hektar per-tahun pada periode2006–2009(KementerianKehutanan,2011).DalamperiodesebelumnyaKemenhut(2009)menyebutkanbahwalajudeforestasidiProvinsiJambiantaratahun2003–2006mencapai55.368hektarataurata-ratatahunanmencapai18.456,1hektarpertahun.
2.8 DeforestasipadahutantetapProvinsiJambimencapai34.787,5hektardanterluasberadapadahutanproduksitetapyangmencapai28.158,6hektaratausekitar81%denganlajurata-ratatahunanmencapai9.386,2hektar.Bilahal initerusberlangsungdalamkerangkaBAUmakadiperkirakanbahwasampaidengan2020nantihutanakanterdegradasimencapai162.341hektardenganasumsilajudeforestasirata-ratatahunanmencapai11.596hektar.
TABEL 2. Tipologi Deforestasi dan Degaradasi Hutan Provinsi Jambi
Tipe Deforestasi – Degradasi Hutan Metodologi Sektor Pendorong
Deforestasi
Tidak Direncanakan
Perambahan hutan untuk tambang skala kecil, pertanian subsitensi, dan perkebunan komersial
Khususnya penduduk migran
Kebakaran hutan dan lahan gambut yang tidak terkendali
Penduduk lokal dan penduduk imigran, sektor swasta
Mengakui kawasan hutan secara ilegal (land claming)
Penduduk lokal dan penduduk imigran
Konflik kepemilikan dan penggunaan lahan yang menyebabkan konversi wilayah hutan
Penduduk lokal dan penduduk imigran, Pemerintah Daerah
Direncanakan
Konversi hutan untuk konsesi pertambangan seperti batu bara atau mineral
Kementerian Kehutanan, Kementerian SDM, Pemerintah Daerah, sektor swasta
Pembangunan kanal di hutan rawa gambut oleh pemilik modal dan perusahaan
Penduduk lokal dan penduduk imigran, perusahaan
Konversi hutan di lahan yang dialokasikan dengan penerbitan ijin pemanfatan untuk keperluan lain di Areal Penggunaan Lain.
Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah, sektor swasta
Konversi hutan dan lahan gambut untuk perkebunan, seperti sawit, kopi
Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, sektor swasta
Konversi hutan dan lahan gambut untuk pengembangan infrastruktur ekonomi
Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah, sektor swasta
Alih guna hutan yang sah melalui kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah.
Pemerintah Daerah, Kementerian Kehutanan
Persetujuan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri
Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah, sektor swasta
Degradasi Hutan
DirencanakanPersetujuan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam
Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah, sektor swasta
Tidak
Direncanakan
Pembalakan kayu liar Penduduk lokal dan penduduk imigran, sektor swasta
Kebakaran hutan kecil karena faktor alamiah Alam
Kebakaran hutan skala kecil akibat pembukaan lahan pertanian dan perkebunan
Penduduk lokal dan penduduk migran, sektor swasta
23Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
EKSEKUTIF RI RISALAH EKSEKUTIF SRAP REDD+ JAMBI 16
GAMBAR 6. Diagram Analisis Faktor Penyebab Deforestasi dan Degradasi Hutan di Provinsi Jambi
KONVERSI LAHAN BERHUTAN DAN LAHAN GAMBUT DIRENCANAKAN DAN TIDAK DIRENCANAKAN
PERTAMBANGAN KEHUTANAN
LAHAN GAMBUT
Sektor lainnya
PERKEBUNAN
Kebakaran dan Pembakaran Lahan /Hutan Gambut
Perambahan hutan
Transmigrasi KTM
Ijin Pinjam Pakai kawasan Hutan untuk Pembangunan Infratruktur
Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan RTRWP /RTRWK dan belum cukup pengawasan
Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Skala Besar dan Kecil Kebakaran dan pembakaran hutan
Belum efektif pelaksanaan dan Pengawasan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI
Pengeringan rawa gambut melalui pembuatan kanal dan
rencana pembangunan infrastruktur
Ijin Pinjam Pakai Kawasan hutan
untuk pertambangan
DEFORESTASI DAN
DEGRADASI HUTAN
DIRENCANA KAN / TIDAK DIRENCANA
KAN
Beroreintasi target pencapaian finansial
Kurang patuh prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
Kebutuhan pasokan global : sawit, kayu, kertas, bubur
kayu, minyak atsiri, batubara, karet
Unit pengelolaan hutan tingkat tapak belum efektif (Taman Hutan Raya, KPH, Kawasan Konservasi, Hutan Hak/Hutan Desa/Hutan
Adat/Hutan Kemasyarakatan)
Penyelesaian konflik pemanfatan lahan/hutan /tenurial belum tuntas
Penegakan hukum belum adil dan kuat
GAMBAR 6. Diagram Analisis Faktor Penyebab Deforestasi dan Degradasi Hutan di Provinsi Jambi
2.9 Secararingkastipe,metodologi,pelakudananalisisfaktorpenyebabdeforestasidandegradasiyang direncanakan (planned deforestation) dan tidak direncanakan (unplanned deforestation) disajikanpadaTabel2danGambar6.
2.10 Pada Gambar 7, ditampilkan kondisi cadangan karbon di Provinsi Jambi. Sebaran nilaicadangan karbon tersebar tidak merata di semua kabupaten. Kabupaten-kabupaten yang mempunyai nilai cadangan karbon tinggi dengan nilai 50.000 – 100.000 ton per-hektarataulebihbesar100.000tonper-hektarterkonsentrasidibagianhuludanhilirdariProvinsiJambi. Di bagian hilir meliputi Kabupaten-kabupaten Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat, karena di wilayah ini masih ditemukan konsentrasi hutan rawa gambut. Di bagian hulu, nilai cadangan karbon tinggi terkonsentrasi di hutan tropis dataran rendah perbukitan, hutan tropis pegunungan rendah dan hutan tropis pegunungan tinggi yang meliputi kabupaten-kabupaten Kerinci, Merangin dan Sarolangun. Nilai cadangan karbonrendahsampaimenengahumumnyaditemukandiwilayahbagiantengahprovinsiini. Secara berurutan nilai cadangan karbon per-hektar dari posisi tertinggi sampai terendah adalah kabupaten-kabupaten Merangin, Tanjung Jabung Timur, Bungo, Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, Kerinci dan terakhir Tebo.
2.11 Dalam skenario bisnis seperti biasa, Jambi akan menjadi kontributor signifikan emisi gas rumah kaca di Indonesia sampai tahun 2030. Emisi gas rumah kaca tahunan Jambi pada tahun 2005 diperkirakan mencapai 57 MtCO2e–setaradengansekitar3persendaritotalemisiIndonesia.atausetaradenganemisikarbonsebanyak93jutamobil.GambutdanLULUCFsejauhiniadalahkontributorterbesarterhadapemisiJambi,mewakilisampaidengan85persentotalemisiprovinsi.Emisi-emisiyangberasaldariLULUCFdanlahangambuttersebutdihasilkanoleh deforestasi dan perusakan hutan, juga dari pembakaran dan dekomposisi gambut. Apabila tidakterdapatperubahandalamcarapengelolaansektor-sektortersebut,emisinettoProvinsiJambii diperkirakan akan meningkat sampai dengan 30 persen antara tahun 2005 dan 2030 - dari 57 menjadi 74 MtCO2e, terutama dari peningkatan emisi yang berasal dari lahan gambut
24 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
yangtelahrusakdanjugakarenakonversihutan-hutanalammenjadiperkebunankelapasawit,HutanTanamanIndustridanpertambanganyangsedangberlangsung.LihatGambar8.
Hasil penghitungan Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ (2013) melalui pendekatan“Historical Emission”,ProvinsiJambidiproyeksikanpadatahun2020memilikinilaiemisidalamkondisiBAUadalah108.230.000tonCO2eatau20%daritotalemisi11provinsisebesar548.072.236ton CO2e.NilaiemisiProvinsiJambiinijugalebihbesardibandingkandenganyangtertuangdalamRAN-GRK,yaitusebesar22.162.804tonCO2e. Nilai emisi ini dihitung, tanpa mengukur emisi dari kebakaran hutan gambut yang nilainya cukup besar.
2.12 Terakhir,kepentinganimplementasiREDD+diProvinsiJambijugaberkaitandenganadanyatantangan yang besar sehubungan dengan pembangunan manusia yang berkelanjutan. StrukturekonomiProvinsi Jambi, saat inimasih terfokuspadapertaniandan industri yangmengekstraksi dan mengumpulkan hasil alam. Industri yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah produk, proses produksi dan distribusi masih terbatas. Selain itu, saat ini terjadi kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Provinsi Jambi.Dengan demikian, Pemerintah Jambi sewajarnya fokus pada pembangunan ekonomi dan peningkatan sumber penghidupan masyarakatnya dengan melakukan transformasi ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja berbasis nir-lahan, khususnya sektor jasa, industri pengolahan yang memiliki nilai tambah produksi serta membangun infrastruktur aksesbilitas dan distribusi barang/jasa untuk mengurangi tekanan deforestasi dan degradasi hutan. Namun demikian, pada saat yang bersamaan, Jambi harus mengambil peranan utama dalam memberantas sumber-sumber antropogenik perubahan iklim, khususnya yang berkaitan dengan perambahan hutan, konflik tenurial atau pemanfaatan sumber daya alam, eksploitasi sumber daya alam berlebihan, serta pembakaran hutan dan lahan.
GAMBAR 7. Peta Perubahan Cadangan Karbon di Provinsi Jambi Tahun 1990 – 2010 (ICRAF, 2012)
RISALAH EKSEKUTIF SRAP REDD+ JAMBI 19
TAHUN 2000 TAHUN 1990
TAHUN 2005
GAMBAR 7. Peta Perubahan Cadangan Karbon di Provinsi Jambi Tahun 1990 – 2010 (ICRAF, 2012)
TAHUN 2010
25Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
3. STRATEGI DAN RENCANA AKSI REDD+ JAMBI
3.1. Visi PRO CIPTA KARBON JAMBI 2032 adalah terwujudnya pertumbuhan ekonomi rendah emisi karbon berbasis pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan gambut yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian keanekaragaman hayati.
3.2. Misi PRO CIPTA KARBON JAMBI 2032, meliputi:
1) Memantapkan struktur, proses dan fungsi lembaga REDD+ di daerah gunamengefektifkan upaya pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi karbon, peningkatan cadangan karbon dan pengelolaan hutanlestari;
2) Menguatkan sistem informasi dan perencanaan pembangunan daerah, khususnya kegiatan berbasis lahan, hutan dan lahan gambut yang berorientasi pada pengurangan emisi karbondari deforestasi dandegradasi hutan, konservasi karbon,peningkatancadangankarbondanpengelolaanhutanlestariatauREDD+;
3) Menyempurnakan peraturan/perundangan dan meningkatkan penegakan supremasi hukum di daerah pada bidang pengelolaan hutan dan lahan gambut serta penggunaan lahan guna pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan ;
4) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (pengetahuan, keterampilan, sikap dan budaya kerja) dan sumber daya finansial para pengelola sumberdaya hutan serta pengguna lahan, agar upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan
RISALAH EKSEKUTIF SRAP REDD+ JAMBI 20
GAMBAR 8. Diagram Base Line Emisi Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2030
3.3. Misi-misi tersebut di atas akan ditempuh dengan pencapaian tujuan jangka pendek (2012-2015), tujuan jangka menengah (2012-2020) dan jangka panjang (2012-2032) dengan rincian sebagai berikut : 1) Tujuan Jangka Pendek (2012-2015): Perbaikan kondisi tata kelola, kelembagaan, tata
ruang serta iklim investasi secara strategis di Provinsi Jambi dan kabupaten/kota, agar dapat mendukung pencapaian komitmen provinsi dan Indonesia dalam pengurangan tingkat emisi Gas Rumah Kaca sebesar 7,9 Mega ton CO2e , khususnya dari sektor alih guna lahan, kehutanan dan lahan gambut;
2) Tujuan Jangka Menengah (2012-2020): Terlaksananya pertumbuhan ekonomi rendah emisi karbon dengan tata kelola sumberdaya lahan, hutan dan lahan gambut yang baik sesuai kebijakan dan tata cara yang dibangun, dan mekanisme keuangan yang telah ditetapkan dan dikembangkan agar dapat memberikan kontribusi yang nyata dan benar terhadap target penurunan emisi nasional sebesar 26-41% pada tahun 2020;
GAMBAR 8. Diagram Base Line Emisi Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2030
26 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, berkeadilan dan menghasilkan manfaaat dampingan (co-benefits), yaitu pelestarian keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan, perbaikan tata kelola sumber daya hutan dan lahan gambut serta peningkatan hak-hak kelola sumber daya alam masyarakat lokal.
3.3. Misi-misi tersebut di atas akan ditempuh dengan pencapaian tujuan jangka pendek (2012-2015), tujuan jangka menengah (2012-2020) dan jangka panjang (2012-2032) dengan rincian sebagai berikut :
1) Tujuan Jangka Pendek (2012-2015): Perbaikan kondisi tata kelola, kelembagaan, tata ruangsertaikliminvestasisecarastrategisdiProvinsiJambidankabupaten/kota,agardapatmendukungpencapaiankomitmenprovinsidanIndonesiadalampengurangantingkatemisiGasRumahKacasebesar7,9MegatonCO2e , khususnya dari sektor alih guna lahan, kehutanan dan lahan gambut;
2) Tujuan Jangka Menengah (2012-2020): Terlaksananya pertumbuhan ekonomi rendah emisi karbon dengan tata kelola sumberdaya lahan, hutan dan lahan gambut yang baik sesuai kebijakan dan tata cara yang dibangun, dan mekanisme keuangan yang telah ditetapkan dan dikembangkan agar dapat memberikan kontribusi yang nyata dan benarterhadaptargetpenurunanemisinasionalsebesar26-41%padatahun2020;
3) TujuanJangkaPanjang(2012-2032):HutandanlahangambutyangberadadiProvinsiJambi menjadi kawasan penyimpan karbon (net carbon sink) pada tahun 2032 sebagai hasil pelaksanaan kebijakan pertumbuhan ekonomi rendah emisi karbon yang benar dan berkeadilan untuk keberlanjutan fungsi dan jasa ekosistem hutan, kelestarian keanekaragaman hayati guna mendukung kelangsungan pembangunan ekonomi daerahdankesejahteraanmasyarakatjangkapanjangdiProvinsiJambi.
Landasan berpikir (log frame)penyusunanSRAPREDD+JambisebagaimanapadaGambar 9
3.4 Strategi pelaksanaan PRO CIPTA KARBON JAMBI 2032 dilaksanakan secara paralel, simultan dan terintegrasi, yakni: 1) StrategiPemenuhanPra-SyaratPenerapanREDD+;
2) StrategiPenguatanKondisiPemungkinREDD+;
3) StrategiInvestasiRendahEmisiKarbon;dan
4) Strategi MRV (Measurement, Reporting, Verification)REDD+.
LihatpadaGambar10yangmenjelaskanstrategipelaksanaanREDD+ProvinsiJambi.
3.5 Hasil yang diharapkan dengan implementasi keempat komponen strategi di atas dalam pelaksanaan PRO CIPTA KARBON JAMBI 2032 adalah1) Terpenuhipra-syaratpenerapanREDD+diProvinsiJambi;
2) TerpenuhipenguatankondisipemungkinbagipenerapanREDD+diProvinsiJambi;
3) Terlaksananyapenguranganemisidanpeningkatancadangankarbonsekitar7,9megaton CO2e selama periode lima tahun kedepan dari sektor perubahan lahan, kehutanan danlahangambutmelaluiinvestasirendahkarbonberbasislokasi;
27Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
4) Terlaksananya manfaat dampingan (co-benefits) REDD+ berupa terpeliharanyakeanekaragaman hayati, terlanjutkannya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan terlindunginya fungsi daerah aliran sungai dan jasa lingkungan dan
5) Terlaksananya dan berjalannya Sistem Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) yang transparan, lengkap, konsisten, akurat, dan dapat diperbandingkan.
3.6 PenyusunanSRAPREDD+Jambibertumpupadapenyelesaian ”akarmasalah”yang telahdiperoleh dari analisis permasalahan per-sektor. Tahapan dalam merumuskan rencana aksiprioritasdisajikanpadaGambar11.DanpadaTabel3.Tabel4,Tabel5,Tabel6,sertaTabel 7 ditampilkan rumusan rencana-rencana aksi untuk melaksanakan strategi-strategi pemenuhanpra-syaratREDD+,penerapanREDD+,penguatankondisipemungkinREDD+,investasi rendah emisi karbon; dan MRV REDD+. Selanjutnya, pada Tabel 8 disajikanRencana Aksi Prioritas Provinsi Jambi (Project Pipeline) terkait menyelesaikan akar-akar masalah prioritas antar sektor.
RISALAH EKSEKUTIF SRAP REDD+ JAMBI 22
GAMBAR 9
Diagram Landasan Berpikir SRAP REDD+ Mengaitkan Hubungan Antara Visi, Misi dan Tujuan dalam Rangka Menetapkan Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) Provinsi Jambi
GAMBAR 9. Diagram Landasan Berpikir SRAP REDD+ Mengaitkan Hubungan Antara Visi, Misi dan Tujuan dalam Rangka Menetapkan Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) Provinsi Jambi
28 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
RISALAH EKSEKUTIF SRAP REDD+ JAMBI 23
GAMBAR 10. Diagram Keterkaitan Strategi Dasar, Pentahapan Implementasi, Pelibatan Pelaku dan
Lokasi Intervensi.
GAMBAR 10. Diagram Keterkaitan Strategi Dasar, Pentahapan Implementasi, Pelibatan Pelaku dan Lokasi Intervensi.
29Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
RISALAH EKSEKUTIF SRAP REDD+ JAMBI 24
GAMBAR 11. Tahapan dalam Penetapan Strategi danRencana Aksi REDD+ Provinsi Jambi
Sektor Lahan
Gambut (Isu Utama)
Sektor Pertambangan
(Isu Utama)
Sektor Perkebunan (Isu Utama)
Sektor Kehutanan (Isu Utama)
Sektor Lain Tata Ruang,
Infra-struktur (Isu Utama)
ANALISIS AKAR PERMASALAHAN
Pemetaan Akar Permasalahan Sektor Pembangunan
Analisis Prioritas Akar Masalah Sektor Pembangunan
GAMBAR 11. Tahapan dalam Penetapan Strategi danRencana Aksi REDD+ Provinsi Jambi
30 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
NO
.SE
KTO
R
TEM
ATIK
ISU
UTA
MA
Def
ores
tasi
/Lok
usD
egra
dasi
Hut
an/L
okus
Dir
enca
naka
n Ti
dak
Dir
enca
naka
nD
iren
cana
kan
Tida
k D
iren
cana
kan
1.Ke
huta
nan
1.
Eksp
loita
si b
erle
biha
n da
n ko
nver
si
huta
n al
am d
an la
han
gam
but d
i hu
tan
prod
uksi
men
jadi
Hut
an
Tana
man
Indu
stri
(9 k
abup
aten
);
2.
Peng
ambi
lan
kayu
ala
m u
ntuk
ke
butu
han
baha
n ba
ku in
dust
ri (p
ulp,
ker
tas
dan
pert
ukan
gan)
(9
Kabu
pate
n)
1.
Pera
mba
han
huta
n ol
eh p
endu
duk
mig
ran
seca
ra m
asif
dan
konfl
ik
tenu
rial d
i kaw
asan
hu
tan
(7 k
abup
aten
)
1.
Kura
ngny
a ke
berh
asila
n pe
nana
man
dal
am re
bois
asi
dan
reha
bilit
asi h
utan
dan
la
han
(9 k
abup
aten
);
2.
Kura
ng b
erha
sil
efek
tifita
snya
Pen
gelo
laan
ka
was
an H
utan
Lin
dung
, H
utan
Kon
serv
asi (
Tahu
ra,
Tam
an N
asio
nal,
Caga
r A
lam
, Sua
ka M
arga
satw
a,
Hut
an re
stor
asi e
kosi
stem
(9
kabu
pate
n);
3.
Pem
beria
n IU
PHH
K-H
utan
al
am (M
uaro
Jam
bi, B
ungo
)
4.
Men
urun
kan
stat
us
fung
si k
awas
an h
utan
(9
Kabu
pate
n)
1.
Pera
mba
han
huta
n di
kaw
asan
hu
tan
kons
erva
si, h
utan
lind
ung,
ka
was
an re
stor
asi e
kosi
stem
ole
h pe
ndud
uk m
igra
n (9
kab
upat
en)
TABE
L 3.
Pe
ngel
ompo
kan
Isu-
isu
Def
ores
tasi
dan
Deg
rada
si H
utan
Sek
tora
l Ber
basi
s La
han,
Hut
an d
an L
ahan
Gam
but
31Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
NO
.SE
KTO
R
TEM
ATIK
ISU
UTA
MA
Def
ores
tasi
/Lok
usD
egra
dasi
Hut
an/L
okus
Dir
enca
naka
n Ti
dak
Dir
enca
naka
nD
iren
cana
kan
Tida
k D
iren
cana
kan
2.La
han
Gam
but
1.
Pem
bang
unan
Kan
al d
i lah
an
gam
but o
leh
peru
saha
an d
an
pem
ilik
mod
al (T
anja
bbar
, Tan
jabt
im
dan
Mua
ra Ja
mbi
); 2.
Pe
mbu
atan
kan
al u
ntuk
per
luas
an
laha
n pe
rtan
ian
yang
dis
pons
ori
pem
erin
tah
(Tan
jabt
im, T
anja
bar,
Mua
ro Ja
mbi
) Pem
buat
an k
anal
un
tuk
perlu
asan
Tan
jaba
r, M
uaro
Ja
mbi
) dan
laha
n pe
rtan
ian
oleh
m
asya
raka
t (Ta
njab
tim)
3.
Renc
ana
peng
emba
ngan
in
fras
truk
tur d
istr
ibus
i da
n in
dust
ri o
laha
n di
kaw
asan
tim
ur
(Tan
jabt
im);
1.
Keba
kara
n la
han
da
n hu
tan
gam
but
(Tan
jabt
im,T
anja
bar,
Mua
ro Ja
mbi
);2.
Pe
ram
baha
n hu
tan
oleh
pen
dudu
k m
igra
n se
cara
mas
if da
n ko
nflik
te
nuria
l di
kaw
asan
la
han
gam
but
(Tan
jaba
r, Ta
njab
tim,
Mua
ro Ja
mbi
)
Alih
fung
si h
utan
bak
au u
ntuk
ta
mba
k sk
ala
besa
r (Ta
njab
tim)
1.
Pem
beria
n IU
PHH
K-H
utan
ala
m d
i H
utan
Gam
but
(Mua
ro Ja
mbi
)
3.Pe
rkeb
unan
1.
Eksp
ansi
dan
kon
vers
i hut
an
alam
dan
laha
n ga
mbu
t unt
uk
perk
ebun
an s
awit
skal
a be
sar o
leh
pem
ilik
HG
U
1.
Konv
ersi
laha
n be
rhut
an
untu
k pe
rkeb
unan
saw
it ko
pi, k
ayu
man
is sk
ala
keci
l ole
h m
asya
raka
t lo
kal/
mig
ran;
4.Pe
rtam
bang
an1.
Ek
span
si d
an k
onve
rsi h
utan
unt
uk
kaw
asan
per
tam
bang
an b
atub
ara
seca
ra te
rbuk
a (9
kab
upat
en)
5.Pe
kerja
an U
mum
1.
Peng
emba
ngan
infr
astr
uktu
r jal
an
mel
alui
hut
an a
lam
(9 K
abup
aten
)
6.Tr
ansm
igra
si1.
Ko
nver
si h
utan
yan
g di
alok
asik
an
untu
k pr
ogra
m tr
ansm
igra
si d
an
Kaw
asan
Terp
adu
Man
diri
(KTM
) (9
kabu
pate
n)
7.Ta
ta R
uang
1.
Alih
fung
si h
utan
yan
g sa
h m
elal
ui
RTRW
Pro
vins
i /RT
RW K
abup
aten
(1
1 Ka
bupa
ten/
Kody
a)
32 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
Ta
bel 4
. M
atri
k Re
ncan
a A
ksi P
emen
uhan
Pra
-Sya
rat S
RAP
RED
D+
Jam
bi
SEK
TOR
- ISU
– S
TRAT
EGI –
REN
CAN
A A
KSI
IND
IKAT
OR
KIN
ERJA
PILA
R ST
RAN
AS
RED
D+
TAT
A W
AK
TULO
KA
SI
IND
IKAT
IFIN
STA
NSI
Pend
ekM
enen
gah
Panj
ang
I.1
Mas
ih le
mah
nya
kera
ngka
huk
um p
ener
apan
SRA
P RE
DD
+ Ja
mbi
S.1
Mem
perk
uat k
eran
gka
huku
m d
an p
edom
an p
ener
apan
SRA
P RE
DD
+
P2
A.1
M
empe
rcep
at p
embe
ntuk
an la
ndas
an
huku
m d
an p
edom
an y
ang
kuat
unt
uk
pela
ksan
aan
RED
D+
Ters
edia
nya
Pera
tura
n G
uber
nur
tent
ang
SRA
P RE
DD
+ Ja
mbi
pad
a ta
hun
2013
√6
0
I.2
Belu
m te
rsed
iany
a m
ekan
ism
e pe
ndan
aan
berk
elan
juta
n da
n
pe
mba
gian
man
faat
dan
inse
ntif
yang
adi
l dal
am im
plem
enta
si R
EDD
+
S.1
Men
yusu
n m
ekan
ism
e pe
ndan
aan
berk
elan
juta
n da
n pe
mba
gian
man
faat
dan
ins
enti
f P1
√6
L,E
A.1
Men
gem
bang
kan
skem
a pe
ngga
lang
an
sum
ber d
ana
dan
mel
akuk
an u
paya
pen
ggal
anga
n da
na s
ecar
a pr
ogre
sif
Ters
edia
nnya
ske
ma
peng
gala
naga
n da
na S
RAP
RED
D+
pada
tahu
n 20
15√
6L,
E
A.2
Men
gem
bang
kan
form
ulas
i dan
mek
anis
me
pas
ar k
arbo
n su
kare
la a
tau
pem
baya
ran
ber
basi
s ki
nerja
Adan
ya fo
rmul
asi d
an m
ekan
ism
e pa
sar k
arbo
n su
kare
la d
an
pem
baya
ran
berb
asis
kin
erja
pad
a ta
hun
2013
6L,
E
33Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
SEK
TOR
- ISU
– S
TRAT
EGI –
REN
CAN
A A
KSI
IND
IKAT
OR
KIN
ERJA
PILA
R ST
RAN
AS
RED
D+
TAT
A W
AK
TULO
KA
SI
IND
IKAT
IFIN
STA
NSI
Pend
ekM
enen
gah
Panj
ang
A.3
M
enge
mba
ngka
n sk
ema
inve
stas
i dan
dist
ribus
i dan
a da
n m
anfa
at y
ang
dite
rima
ke
pada
par
a pe
man
gku
kepe
ntin
gan
A.4
M
enge
mba
ngka
n m
ekan
ism
e ke
rang
ka
pe
ngam
an (s
afeg
uard
) dan
PA
DIA
TAPA
Ters
edia
nya
skem
a in
vest
asi d
an
dist
ribus
i dan
a da
n m
anfa
at p
ada
tahu
n 20
13
Ters
edia
nya
mek
anis
me
yang
di
sepa
kati
pene
rapa
n Ke
rang
ka
Peng
aman
dan
PA
DIA
TAPA
√ √
6L,
E
S2.
Mem
bent
uk d
an m
enge
mba
ngka
n m
etod
olog
i MRV
P1
A.1
M
enyu
sun
met
odol
ogi M
RV b
erba
sis
ilm
iah
Adan
ya m
etod
olog
i MRV
yan
g ra
sion
al
dan
teru
kur p
ada
tahu
n 20
13√
6,15
L, A
, D,E
,G,K
A.2
M
enyu
sun
petu
njuk
pel
aksa
naan
dan
petu
njuk
tekn
is p
enet
apan
REL
dan
sis
tem
M
RV
Ters
edia
nya
doku
men
Jukl
ak d
an
Jukn
is p
enet
apan
REL
dan
sis
tem
MRV
pa
da ta
hun
2013
√6,
15L,
A,D
,E,G
,K
A.3
Pe
ngem
bang
an je
jarin
g M
RVTe
rjam
inny
a ke
lanc
aran
koo
rdin
asi
dan
kom
unik
asi M
RV√
6.15
L,K
A.4
M
enge
mba
ngka
n da
n pe
nera
pan
info
rmas
i
Sat
u A
tap,
Sat
u D
ata
dan
Satu
Pet
a un
tuk
p
eren
cana
an ta
ta g
una
laha
n, k
erua
ngan
dan
MRV
RED
D+
Ters
edia
nya
sist
em d
an d
ata
spas
ial
yang
aku
rat,
leng
kap
dan
kred
ibel
pa
da ta
hun
2015
√6
L, E
,K
34 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
Tab
el 5
. M
atri
k Re
ncan
a A
ksi P
engu
atan
Kon
disi
Pem
ungk
in S
RAP
RED
D+
Jam
bi
SEK
TOR
– IS
U (I
) – S
TRAT
EGI (
S) –
RE
NCA
NA
AKS
I (A
)IN
DIK
ATO
R KI
NER
JAPI
LAR
STRA
NA
S RE
DD
+TA
TA W
AK
TULO
KA
SIIN
STA
NSI
SEK
TOR
KEH
UTA
NA
N
I.1
Eksp
loit
asi b
erle
biha
n IU
PHH
K-H
utan
Ala
m d
an IU
PHH
K- H
utan
Ta
nam
an In
dust
ri
S.1
M
orat
oriu
m p
eriji
nan
baru
IUPH
HK-
Hut
an A
lam
dan
IUPH
HK-
Hut
an
Tan
aman
Indu
stri
P2
A.1
M
elak
ukan
re-k
lasi
fikas
i dan
per
tuka
ran
la
han
(land
swap
) keg
iata
n hu
tan
tana
man
indu
stri
Adan
ya p
ertu
kara
n la
han
men
jadi
fu
ngsi
hut
an d
an la
han
yang
ber
nila
i ko
nser
vasi
kar
bon
tingg
i pad
a ta
hun
2015
√1,
2,3,
5A
, H,L
S.2
Pe
ngua
tan
sis
tem
Pen
gelo
laan
Hut
an P
rodu
ksi l
esta
ri. (
PHPL
) dan
S
erti
fikas
i Ver
ifika
si L
egal
itas
Kay
uP4
A.1
Pe
ngua
tan
sist
em P
enge
lola
an H
utan
Prod
uksi
lest
ari.
(PH
PL) d
an V
erifi
kasi
Le
galit
as K
ayu
Adan
ya p
enin
gkat
an p
embe
rian
Sert
ifika
t PH
PL d
an S
LVK
kepa
da 6
pe
meg
ang
IUPH
HK-
Hut
an A
lam
dan
IU
PHH
K-H
utan
Tan
aman
Indu
stri
pada
tahu
n 20
15
√1,
2,3,
5A
1.2
Pen
eban
gan
liar
S.1
Pen
guat
an e
kono
mi l
okal
mas
yara
kat d
i dal
am d
an s
ekit
ar h
utan
P3
35Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
A.1
Pe
ngem
bang
an ja
min
an k
eber
lanj
utan
usa
ha
ekon
omi l
okal
ber
basi
s la
han
dan
huta
n.Ad
anya
Per
atur
an G
uber
nur d
an
Pera
tura
n Bu
pati
tent
ang
Jam
inan
Ke
berla
njut
an U
saha
Eko
nom
i Lok
al
pada
yah
un 2
015
√0,
12I,K
L,M
, E
A.2
P
erlin
dung
an p
asar
terh
adap
kom
oditi
loka
lAd
anya
jam
inan
sta
bilit
as p
asar
ko
mod
iti lo
kal p
ada
tahu
n 20
15√
√√
0,12
I,K L
,M, E
A.3
P
enge
mba
ngan
tekn
olog
i pen
duku
ng y
ang
b
erba
sis
kear
ifan
loka
l.D
iimpl
emen
tasi
kann
ya te
knol
ogi
pend
ukun
g be
rbas
is k
earif
an lo
kal
oleh
kom
unita
s pa
da ta
hun
2015
√√
√0,
12I,K
L,M
, E
S.2
Pen
guat
an k
elem
baga
an re
solu
si k
onfli
k te
nuri
alP1
A.1
P
embe
ntuk
an d
an p
enge
mba
ngan
k
elem
baga
an re
solu
si k
onfli
k te
nuria
l
(arb
itras
e) d
enga
n m
ener
apka
n p
rinsi
p
PA
DIA
TAPA
.
Pera
tura
n G
uber
nur t
enta
ng
lem
baga
reso
lusi
kon
flik
(arb
itras
e)
pada
tahu
n 20
13
√0,
12A
,G,H
,I,K,
L
A.2
M
enin
gkat
kan
reku
itmen
dan
kap
asita
s
fas
ilita
tor r
esol
usi k
onfli
k te
nuria
lD
ilaks
anak
anny
a pe
latih
an b
agi 2
00
fasi
litat
or re
solu
si k
onfli
k di
Jam
bi
sam
pai d
enga
n ta
hun
2015
√√
0,12
A,G
,H,I,
K,L
S.3
Men
doro
ng p
erce
pata
n pe
rlua
san
skem
a Pe
ngel
olaa
n H
utan
Ber
basi
s
M
asya
raka
t (PH
BM)
P2
A.1
K
aji u
lang
per
izin
an p
eman
fata
an h
utan
s
kala
bes
ar y
ang
non
aktif
.D
icab
utny
a pe
rizin
an s
kala
bes
ar
(kaw
asan
hut
an, p
erke
buna
n,
pert
amba
ngan
) yan
g tid
ak a
ktif
pada
tahu
n 20
15
√0,
12A
,I,K,
L
A.2
P
enca
dang
an k
awas
an u
ntuk
PH
BM (h
utan
D
esa,
HKM
)Ad
anya
pen
erbi
tan
Kepu
tusa
n M
ente
ri Ke
huta
nan
baru
tent
ang
penc
adan
gan
kaw
asan
PH
BM
(Hut
an D
esa,
HKM
) pad
a 20
20
√√
0,12
A,I,
K,L
36 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
A.3
Pen
yiap
an k
elem
baga
an d
an p
enin
gkat
an
kapa
sita
s or
gani
sasi
mas
yara
kat l
okal
Dila
ksan
akan
nya
pela
tihan
dan
pe
ndam
ping
an b
agi 5
0 or
gani
sasi
m
asya
raka
t pel
aksa
na P
HBM
sam
pai
tahu
n 20
20
√√
0,12
A,I,
K,L
S.4
Sin
kron
isas
i dat
a da
n pe
ta p
eman
faat
an k
awas
an h
utan
P2
A1.
Mem
bang
un d
an m
enge
mba
ngka
n Pu
sat D
ata
: S
atu
Ata
p, S
atu
Dat
a, S
atu
Pet
aAd
anya
per
atur
an g
uber
nur t
enta
ng
peta
yan
g ko
mpr
ehen
sif p
ada
tahu
n 20
15
√√
0,12
A,E
,G,H
,I,L
A.2
. Pe
ngem
bang
an s
iste
m a
kses
ibili
tas
(t
rans
para
si) t
erha
dap
data
dan
info
rmas
i
oleh
par
a pi
hak
Adan
ya P
erat
uran
Gub
ernu
r ten
tang
D
ata
Publ
ik S
umbe
rday
a A
lam
.√
0,12
A,E
,G,H
,I,L
S.5
Men
doro
ng k
epas
tian
dan
kea
dila
n ha
k te
nuri
al
P2
A.1
. Per
cepa
tan
dan
perb
aika
n pr
oses
p
engu
kuha
n ka
was
an h
utan
.Ad
anya
pel
ibat
an p
ara
piha
k da
lam
pe
nguk
uhan
kaw
asan
hut
an. P
ada
tahu
n 20
15
√√
√0,
12A
,B,C
,E,F,
L
A.2
. Pem
etaa
an p
artis
ipat
if tin
gkat
des
aM
enur
unny
a ju
mla
h k
asus
tum
pang
tin
dih/
kla
im/k
onfli
k la
han.
Pad
a ta
hun
2015
√√
√0,
12I,K
,L
S.6
Pen
yiap
an S
iste
m P
enga
man
(safeg
uards)
P5
A.1
. Pe
ngem
bang
an k
riter
ia d
an in
dika
tor d
enga
n
PAD
IATA
PA.
Adan
ya P
erat
uran
Sis
tem
Pen
gam
an
Sosi
al d
an L
ingk
unga
n pa
da ta
hun
2015
√
37Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
I.3 P
enge
lola
an k
awas
an h
utan
bel
um e
fekt
if (H
utan
Kon
serv
asi,
Hut
an
L
indu
ng, H
utan
Res
tora
si E
kosi
stem
) dan
bel
um a
da u
nit p
enge
lola
h
utan
di l
apan
gan
S.1
Pen
gopt
imal
an in
dust
ri H
asil
Hut
an B
ukan
Kay
u (H
HBK
)P4
A.1
Pe
ngem
bang
an k
elem
baga
an k
oper
asi
HH
BK, d
iser
tai d
enga
n in
sent
if pe
rmod
alan
da
n pe
mas
aran
has
il
Terd
apat
150
kel
emba
gaan
HH
BK
yang
kua
t dan
man
diri
pad
a ta
hun
2015
.
√√
1,2,
3,4,
5,7,
8,9,
10A
,G,H
,I,J,K
,LM
,N
A.2
Pe
ngem
bang
an te
knol
ogi H
HBK
yan
g m
u
dah,
mur
ah d
an d
apat
dia
plik
asik
an.
Dia
dops
inya
tehn
olog
i HH
BK o
leh
kelo
mpo
k pe
ngel
ola
usah
a H
HBK
.
√√
√1,
2,3,
4,5,
7,8,
9,10
A,G
,H,I,
J,K,L
,N
A.3
Pe
ngem
bang
an s
entr
a ko
mod
iti H
HBK
dan
tekn
olog
i pen
duku
ng k
omod
iti.
Adan
ya 1
5 se
ntra
pro
duks
i dan
pe
mas
aran
HH
BK d
i Jam
bi s
ampa
i ta
hun
2020
√√
1,2,
3,4,
5,7,
8,9,
10A
,G,H
,I,J,K
,L,N
S.2
Pen
yiap
an s
iste
m k
eam
anan
tenu
rial
di H
utan
Kon
serv
asi,
Hut
an
Lin
dung
, Hut
an R
esto
rasi
Eko
sist
emP2
A.1
Pe
ngem
bang
an p
rinsi
p, k
riter
ia d
an
in
dika
tor r
esol
usi k
onfli
k te
nuria
lAd
anya
krit
eria
dan
indi
kato
r re
solu
si k
onfli
k te
nuria
l pad
a ta
hun
2015
√1,
2,3,
5,7,
8,9,
10A
,E,G
,H,IK
,N
A.2
Pe
nyus
unan
pro
sedu
r dan
mek
anis
me
pe
laks
anaa
n re
solu
si k
onfli
kAd
anya
pro
sedu
r dan
mek
anis
me
pe
laks
anaa
n re
solu
si k
onfli
k pa
da
tahu
n 20
15
√1,
2,3,
5,7,
8,9,
10A
,E,G
,H,K
,N
A.3
Pe
ngem
bang
an p
erat
uran
kel
emba
gaan
re
solu
si k
onfli
k te
nuria
lAd
anya
Per
atur
an G
uber
nur t
en-
tang
Res
olus
i Kon
flik
pada
tahu
n 20
15.
√
38 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
I.4 K
ebak
aran
hut
an d
an la
han
S.1
Mem
bang
un D
atab
ase
Keba
kara
n da
n sa
rana
pem
adam
keb
akar
anP4
A.1
Iden
tifika
si ti
tik d
an fa
ktor
pen
yeba
bnya
k
ebak
aran
hut
an.
Ters
edia
nya
peta
raw
an k
ebak
aran
di
Jam
bi p
ada
tahu
n 20
13
√0,
1,2,
3,4,
5,7,
8A
,B,G
,H,I,
K,L
A.2
Mem
buat
pet
a ke
baka
ran
huta
n.Te
rban
gunn
ya s
iste
m p
erin
gata
n di
ni (e
arly
war
ning
syst
em)
pada
ta
hun
2013
√0,
1,2,
3,4,
5,7,
8A
,B,G
,H,I,
K,L
A.3
Ide
ntifi
kasi
, sel
eksi
dan
pen
gada
an s
aran
a
Pem
adam
keb
akar
an y
ang
tepa
t gun
aAd
anya
pen
ingk
atan
sar
ana
dan
pr
asar
ana
pada
tahu
n 20
15
√0,
1,2,
3,4,
5,7,
8A
,B,H
,I,K,
L
S.2
Mem
bang
un k
elem
baga
an p
enan
ggul
anga
n ke
baka
ran
huta
n di
ti
ngka
t tap
ak.
A.1
Mem
bang
un m
ekan
ism
e ke
terli
bata
n
m
asya
raka
t dal
am p
enan
ggul
anga
n
k
ebak
aran
hut
an.
Adan
ya p
enin
gkat
an p
eran
m
asya
raka
t dal
am p
enan
ggul
anga
n ke
baka
ran
huta
n pa
da ta
hun
2015
√0,
1,2,
3,4,
5,7,
8A
,B,H
,I,K,
L
SEK
TOR
PERK
EBU
NA
N
I.5
Eksp
ansi
Per
kebu
nan
Kela
pa S
awit
di l
ahan
gam
but
S.1
Pem
berd
ayaa
n ek
onom
i lok
al b
agi m
asya
raka
t dal
am d
an s
ekit
ar H
utan
P3
A.1
Pen
yedi
aan
jam
inan
per
mod
alan
dan
Pem
asar
anAd
anya
pem
beria
n ja
min
an
perm
odal
an b
agi m
asya
raka
t pad
a ta
hun
2015
0,12
I,K L
, M, E
39Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
A.2
Pen
gem
bang
an te
knol
ogi b
erba
sis
loka
l.D
iimpl
emen
tasi
kann
ya te
knol
ogi
berb
asis
loka
l pad
a ta
hun
2015
0,12
I,K L
, M, E
A.2
Per
lindu
ngan
pas
ar te
rhad
ap k
omod
iti lo
kal
Adan
ya ja
min
an s
tabi
litas
pas
ar
kom
oditi
loka
l pad
a ta
hun
2015
0,12
I,K L
, M, E
S.2
Pen
gem
bang
an m
ekan
ism
e pe
rizi
nan
per
kebu
nan
yang
bai
kP2
A.1
Iden
tifika
si d
an p
enge
lola
an H
CVF
dala
m
A
MD
AL.
Adan
ya re
visi
Per
atur
an P
emer
inta
h te
ntan
g A
MD
AL
pada
tahu
n 20
15
0,1,
23,4
5,7,
8I,H
,IL,O
A.2
Pen
gem
bang
an k
riter
ia d
an in
dika
tor
ke
sesu
aian
laha
n pe
nana
man
Adan
ya re
visi
Per
atur
an M
ente
ri te
ntan
g Kr
iteria
dan
Indi
kato
r ke
sesu
aian
laha
n ta
nam
pad
a 20
15.
0,1,
23,4
5,7,
8I,H
,IL,O
A.3
Tra
nspa
rans
i sis
tem
per
izin
an o
leh
Bupa
ti.Ad
anya
lem
baga
pen
gend
ali
pem
anfa
atan
laha
n m
ultip
ihak
pad
a ta
hun
2015
0,1,
23,4
5,7,
8I,H
,IL,O
A.4
Mel
akuk
an re
-kla
sifik
asi d
an p
ertu
kara
n
la
han
(land
swap
) keg
iata
n pe
rkeb
unan
kel
apa
saw
it
Adan
ya p
ertu
kara
n la
han
men
jadi
fu
ngsi
hut
an d
an la
han
yang
ber
nila
i ko
nser
vasi
kar
bon
tingg
i pad
a ta
hun
2015
0,1,
23,4
5,7,
8B,
N,I
S.3
Mem
asti
kan
keam
anan
tenu
rial
.P2
A.1
Pen
guat
an h
ak a
tas
tana
hAd
anya
Per
atur
an G
uber
nur/
Bup
ati/
Wal
ikot
a ya
ng m
enga
kui h
ak a
tas
tana
h m
asya
raka
t.
0,12
B,
N, I
40 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
A.2
. Pem
etaa
n pa
rtis
ipat
ifD
ilaks
anak
anny
a pe
met
aan
pada
ta-
hun
2015
par
tisip
atif
di s
elur
uh d
esa
lingk
up k
awas
an H
GU
pad
a 20
20
0,12
B,N
,I
S.4
Pen
guat
an P
erke
buna
n Ra
kyat
dan
Pel
ibat
an M
asya
raka
tP3
, P5
A.1
Jam
inan
per
mod
alan
dan
pas
ar
ko
mod
itas
perk
ebun
an ra
kyat
.Ad
anya
dis
trib
usi p
erm
odal
an b
agi
peta
ni
0,12
M,L
A.2
Pen
ingk
atan
tekn
olog
i per
kebu
nan
ra
kyat
.Ad
anya
impl
emen
tasi
teno
logi
pe
rkeb
unan
.
0,12
H,L
,G
A.3
Pen
erap
an P
AD
ITA
PA d
alam
pro
ses
per
izin
an p
erke
buna
n sk
ala
besa
rTe
rsel
engg
aran
ya p
rose
s PA
DIA
TAPA
0,12
B,I,L
A.4
Pen
gem
bang
an k
ebija
kan
plas
ma
yang
l
ebih
ber
piha
k.Ad
anya
revi
si P
erat
uran
Men
teri
tent
ang
Plas
ma
pada
tahu
n 20
15
0,12
B,J,L
A.5
Pel
aksa
naan
CSR
unt
uk p
enun
jang
i
nfra
stru
ktur
per
kebu
nan
raky
at.
Adan
ya p
enin
gkat
an d
an p
erba
ikan
in
fras
truk
tur p
enun
jang
per
kebu
nan
raky
at 2
015
0,12
B,
J,L
SEK
TOR
PERT
AM
BAN
GA
N
I.6 E
kspa
nsi K
uasa
Per
tam
bang
an B
atub
ara
S.1
Per
baik
an p
erat
uran
terk
ait W
ilaya
h U
saha
Per
tam
bang
an (W
UP)
P2,P
5
41Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
A.1
Rev
isi p
erat
uran
WU
P ya
ng m
emas
tikan
ad
anya
PA
DIA
TAPA
.Ad
anya
revi
si P
erat
uran
Pem
erin
tah
tent
ang
WU
P pa
da ta
hun
2015
0,12
C,L
A.2
Pen
gem
bang
an s
iste
m p
eriz
inan
efe
ktif,
efisi
en d
an tr
ansp
aran
Ad
anya
per
atur
an p
eriz
inan
pe
rtam
bang
an y
ang
tran
para
n pa
da
tahu
n 20
15
0,12
C,L
A.3
Ide
ntifi
kasi
dan
pen
gelo
laan
HCV
F da
lam
A
mda
l.Ad
anya
revi
si p
erat
uran
pem
erin
tah
tent
ang
AM
DA
L 20
15.
0,12
CI,,L
G,H
A.4
Pe
ngem
bang
an k
riter
ia d
an in
dika
tor
ke
sesu
aian
laha
n un
tuk
pert
amba
ngan
Adan
ya re
visi
per
atur
an k
riter
ia d
an
indi
kato
r kes
esua
ian
laha
n pa
da
tahu
n 20
15
0,12
C,I,
L,G
,H
S.2
Mem
asti
kan
keam
anan
tenu
rial
P2
A.1
Pen
guat
an h
ak a
tas
tana
hAd
anya
Per
atur
an G
uber
nur/
Bup
ati/
Wal
ikot
a ya
ng m
enga
kui h
ak a
tas
tana
h m
asya
raka
t pad
a ta
hun
2015
0,12
C, ,
I, N
,O
A.2
Pem
etaa
n pa
rtis
ipat
ifD
ilaks
anak
anny
a pe
met
aan
part
isip
atif
di s
elur
uh d
esa
di
wila
yah
usah
a pe
rtam
bang
an p
ada
tahu
n 20
15
0,12
C, ,I
,N,O
S.3
Pen
gem
bang
an p
rogr
am C
SR h
ijau
P3
A.1
Pen
gem
bang
an k
ebija
kan
CSR
yang
lebi
h
m
embe
rday
akan
mas
yara
kat.
Selu
ruh
peru
saha
an p
erta
mbn
gan
di Ja
mbi
men
erap
kan
kebi
jaka
n un
tuk
pem
berd
ayaa
n m
asya
raka
t pa
da ta
hun
2015
0,12
C,J,O
42 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
A.2
Pel
aksa
naan
CSR
unt
uk p
enun
jang
infr
astr
uktu
r eko
nom
i rak
yat.
Adan
ya p
emba
ngun
an in
fras
truk
tur
penu
njan
g ol
eh p
erus
ahaa
n pa
da
tahu
n 20
15
0,12
C,J,O
,K
SEK
TOR
LAH
AN
GA
MBU
T
I.7 K
ebak
aran
laha
n ga
mbu
t
S.1
Mem
bang
un d
atab
ase
keba
kara
n la
han
gam
but
P3
A.1
Id
entifi
kasi
titik
dan
fakt
or p
enye
babn
ya
ke
baka
ran
laha
n ga
mbu
tTe
rsed
iany
a pe
ta ra
wan
keb
akar
an
di Ja
mbi
pad
a ta
hun
2013
1,2,
3A
,,G,H
,I,K,
L
A.2
Mem
buat
pet
a ke
baka
ran
huta
n.Te
rban
gunn
ya s
iste
m p
erin
gata
n di
ni (e
arly
war
ning
syst
em)
pada
ta
hun
2013
1,2,
3A
,G,H
,I,K,
L
S.2
Mem
bang
un k
elem
baga
an p
enan
ggul
anga
n ke
baka
ran
huta
n di
t
ingk
at ta
pak.
P3
A.1
Mem
bang
un m
ekan
ism
e ke
terli
bata
n
M
asya
raka
t dan
ket
erpa
duan
dal
am
p
enan
ggul
anga
n ke
baka
ran
huta
n di
laha
n
gam
but
Adan
ya p
enin
gkat
an p
eran
m
asya
raka
t dan
ket
erpa
duan
pe
nang
anan
pen
angg
ulan
gan
keba
kara
n hu
tan
pada
tahu
n 20
15
1,2,
3A
,,H,I,
K,L
I.8 R
enca
na p
enge
mba
ngan
infr
astr
uktu
r aks
esbi
litas
dis
trib
usi b
aran
g
S.1
Men
gura
ngi d
ampa
k so
sial
dan
ling
kung
anP2
A.1
Men
erap
kan
tekn
olog
i ko
ntru
ksi h
ijau
(gre
en
cons
truc
tion)
dal
am p
emba
ngun
an in
fras
tuk-
tur j
alan
dan
indu
stri
Perb
aika
n pe
laks
anaa
n pe
mba
ngun
an
infra
stru
ktur
aks
esbi
litas
dist
ribus
i pa
da ta
hun
2015
1E,
H,I,
O
43Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
S.2
Mem
asti
kan
berj
alan
nya
kegi
atan
ko
nser
vasi
dan
pem
basa
han
kem
bali
laha
n ga
mbu
t
P3
A.1
R
ehab
ilita
si la
han
gam
but t
erde
grad
asi
d
enga
n je
nis
poho
n ad
apat
if la
han
gam
but
Adan
ya k
eber
hasi
lan
pena
nam
an
poho
n di
laha
n ga
mbu
t ter
degr
adas
i pa
da ta
hun
2015
1,2,
3A
, I, ,
K,,0
A.2
P
enam
bata
n ka
nal u
ntuk
kes
eim
bang
an
h
idro
logi
laha
n ga
mbu
tAd
anya
sta
bilit
as k
etin
ggia
n
perm
ukaa
n ai
r gam
but p
ada
tahu
n 20
15
1,2,
3A
, I, ,
K,,0
SEK
TOR
LA
INN
YA
I.9
Pem
bang
unan
Tra
nsm
igra
si K
awas
an T
erpa
du M
andi
ri m
elal
ui
kon
vers
i hut
an
S.1
Men
gura
ngi d
ampa
k so
sial
dan
ling
kung
an T
rans
mig
rasi
Kaw
asan
T
erpa
du M
andi
riP2
A.1
M
ener
apka
n te
knol
ogi
kont
ruks
i hija
u (g
reen
co
nstr
uctio
n) d
alam
pem
bang
unan
infr
astu
k-tu
r pem
ukim
an
Perb
aika
n pe
laks
anaa
n pe
mba
ngun
an in
fras
truk
tur
pem
ukim
an p
ada
tahu
n 20
15
3,4,
5,7,
8,9
E,H
,I,O
I.10
Pem
bang
unan
infr
astr
uktu
r jal
an
S.2
Men
gura
ngi d
ampa
k so
sial
dan
ling
kung
an in
fras
truk
tur j
alan
P2
A.1
M
ener
apka
n te
knol
ogi
kont
ruks
i hija
u (g
reen
cons
truc
tion)
dal
am p
emba
ngun
an
infr
astu
ktur
jala
n
Perb
aika
n pe
laks
anaa
n pe
mba
ngun
an in
fras
truk
tur j
alan
ra
mah
ling
kung
an p
ada
tahu
n 20
15
1,2,
3,,4
,8,9
, 10
E,H
,I,O
44 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
TA
BEL
6.
Mat
rik
Renc
ana
Aks
i Inv
esta
si R
enda
h Em
isi K
arbo
n SR
AP
RED
D+
Jam
bi
SEK
TOR
- ISU
– S
TRAT
EGI -
RE
NCA
NA
AKS
IIN
DIK
ATO
R KI
NER
JAPI
LAR
STRA
NA
S RE
DD
+TA
TA W
AK
TULO
KA
SI
INST
AN
SIPe
ndek
Men
enga
hPa
njan
g
SEK
TOR
KEH
UTA
NA
N
I.1
Eksp
loit
asi b
erle
biha
n IU
PHH
K-H
utan
Ala
m d
an IU
PHH
K- H
utan
T
anam
an In
dust
ri
S.1
Mem
perb
aiki
tata
kel
ola
huta
n pr
oduk
siP3
A.1
Men
doro
ng p
erba
ikan
per
atur
an
per
izin
an IU
PHH
K- H
A d
an IP
HH
K_H
TIAd
anya
revi
si P
erat
uran
Pe
mer
inta
h te
ntan
g si
stem
pe
rizin
an p
enge
lola
an h
utan
pa
da ta
hun
2015
.
√√
0,12
,13
A,E
,H,I,
L
A.2
Mem
astik
an d
ukun
gan
tekn
is
Ser
tifika
si, P
HPL
, SVL
K da
n FS
CAd
anya
pem
enuh
an p
ersy
arat
an
sert
ifika
si p
emer
inta
h da
lam
Pe
ngel
olaa
n H
utan
Pro
duks
i Le
star
i (P
HPL
) dan
Ser
tifika
si
Verifi
kasi
Leg
alita
s Ka
yu (S
LVK)
at
au s
ertifi
kat F
ores
t Ste
war
dshi
p Co
unci
l (FS
C) a
tas
inis
iatif
sen
diri
di 2
loka
si p
ada
tahu
n 20
15
√1,
2,3
A, L
,J, M
A.3
Mem
perc
epat
opt
imal
isas
i
P
eman
faat
an d
ata
IHM
B.Pe
naks
iran
pote
nsi t
egak
an
huta
n le
bih
rasi
onal
di 2
loka
si
pada
tahu
n 20
15
√1,
2,3
A,M
45Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
SEK
TOR
- ISU
– S
TRAT
EGI -
RE
NCA
NA
AKS
IIN
DIK
ATO
R KI
NER
JAPI
LAR
STRA
NA
S RE
DD
+TA
TA W
AK
TULO
KA
SI
INST
AN
SIPe
ndek
Men
enga
hPa
njan
g
A.4
M
emas
tikan
duk
unga
n du
kung
an
k
ebija
kan
bagi
pra
ktek
-pra
ktek
p
emba
laka
n ka
yu b
erda
mpa
k re
ndah
(RIL
)
Adan
ya p
ener
apan
RIL
yan
g ba
ik
dan
kons
iste
n di
2 lo
kasi
pad
a ta
hun
2012
√2,
,3A
,J,L
,M
A.5
M
engk
aji d
an m
engi
nisi
asi p
elua
ng
bagi
pen
gem
bang
an k
awas
an d
enga
n fu
ngsi
rest
oras
i eko
sist
em a
tau
fung
si
perli
ndun
gan
lain
nya
di h
utan
pro
duks
i
Adan
ya a
loka
si p
enca
dang
an
loka
si h
utan
den
gan
fung
si
rest
oras
i eko
sist
em a
tau
fung
si
peng
elol
aan
HCV
F di
2 lo
kasi
pa
da ta
hun
2015
√2,
,3A
,,J,L
,M
A.6
Pe
rbai
kan
Pere
ncan
aan
Tata
Gun
a L
ahan
dan
Tat
a Ke
lola
Hut
an T
anam
an In
dust
ri
1.
Adan
ya d
ukun
gan
tekn
is
dan
peni
ngka
tan
kapa
sita
s ba
gi p
ara
peng
elol
a H
TI
dala
m u
paya
pem
enuh
an
krite
ria P
HPL
dan
SLV
K pa
da
tahu
n 20
15 d
an 2
020
2.
Adan
ya k
erja
sam
a an
tara
pe
meg
ang
ijin
dan
pem
erin
tah
daer
ah d
alam
sk
ema
land
-sw
ap u
ntuk
pe
ngal
ihan
pen
gem
bang
an
HTI
ke
laha
n kr
itis/
te
rdeg
rada
si d
i tan
ah n
on
gam
but,
khus
usny
a ba
gi
area
l yan
g iji
nnya
bel
um
dise
tuju
i ata
u be
lum
be
rpro
duks
i pad
a ta
hun
2015
dan
202
03.
Te
rlind
ungi
nya
kaw
asan
de
ngan
nila
i kon
serv
asi
tingg
i ber
basi
s pa
da
kegi
atan
HCV
F se
suai
PH
PL
pada
tahu
n 20
15 d
an 2
020
√√
1,2,
3A
,J,L,
0
46 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
SEK
TOR
- ISU
– S
TRAT
EGI -
RE
NCA
NA
AKS
IIN
DIK
ATO
R KI
NER
JAPI
LAR
STRA
NA
S RE
DD
+TA
TA W
AK
TULO
KA
SI
INST
AN
SIPe
ndek
Men
enga
hPa
njan
g
I.2
Pene
bang
an L
iar
S.1
Per
cepa
tan
pem
bent
ukan
KPH
Mod
el H
utan
Pro
duks
i P3
A.1
Pe
mbe
ntuk
an d
an b
erfu
ngsi
nya
KPH
Mod
el d
iser
tai k
elen
gkap
an s
aran
a da
n
Pra
sara
na
Terb
entu
knya
dan
ber
fung
siny
a 6
(ena
m) u
nit K
PH M
odel
Hut
an
Prod
uksi
den
gan
kele
ngka
pan
sara
na d
an p
rasa
rana
nya
pad
a ta
hun
2015
√0,
1,2,
3,5,
7,8,
13A
,L,M
S.2
Per
cepa
tan
pem
bent
ukan
Hut
an K
emas
yara
kata
n (H
KM) s
ebag
ai
res
olus
i ko
nflik
ten
uria
l di H
utan
Pro
duks
i dan
Hut
an L
indu
ngP2
A.1
Pe
nunj
ukan
are
al k
erja
HKM
Ters
edia
nya
data
bag
i pe
renc
anaa
n al
okas
i are
al
peng
emba
ngan
HKM
sel
uas
25
.000
hek
tar p
ada
tahu
n 20
15
√√
9A
, F,I,
K,L,
M
A.2
Pe
ngua
tan
keb
ijaka
n H
KM m
elal
ui
pene
rbita
n K
epre
s/In
pres
/SKB
M
ente
ri un
tuk
perc
epat
an p
enca
paia
n
targ
et H
KM
Adan
ya re
visi
keb
ijaka
n pe
rcep
atan
pen
capa
ian
targ
et
HKM
pad
a ta
hun
2015
√13
A
A.3
Pem
buat
an p
eta
jala
n da
n st
rate
gi
p
rovi
nsi p
enca
paia
n ta
rget
HKM
Ad
anya
pet
a ja
lan
dan
stra
tegi
pr
ovin
si p
ada
tahu
n 20
150
A, L
47Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
SEK
TOR
- ISU
– S
TRAT
EGI -
RE
NCA
NA
AKS
IIN
DIK
ATO
R KI
NER
JAPI
LAR
STRA
NA
S RE
DD
+TA
TA W
AK
TULO
KA
SI
INST
AN
SIPe
ndek
Men
enga
hPa
njan
g
A.4
Pen
ingk
atan
duk
unga
n su
mbe
r day
a
man
usia
dan
fina
nsia
l unt
uk fu
ngsi
fa
silit
asi d
an p
enda
mpi
ngan
.
Adan
ya d
ukun
gan
sum
ber d
aya
man
usia
dan
fina
nsia
l pad
a ta
hun
2015
√13
A,L
,
A.5
Pe
mbu
atan
des
k la
yana
n pe
neta
pan
ar
eal k
erja
pen
yele
ngga
raan
hut
an
kem
asya
raka
tan
tingk
at p
rovi
nsi
Adan
ya d
esk
laya
nan
pene
tapa
n ar
eal k
erja
pen
yele
ngga
raan
hu
tan
kem
asya
raka
tan
pada
ta
hun
2015
√0
A,E
,F,I,M
A.6
Re
form
asi t
ata
peny
elen
ggar
aan
hu
tan
kem
asya
raka
tan,
khu
susn
ya
dala
m p
rose
s pe
ngur
usan
izin
pe
neta
pan
area
l ke
rja
Adan
ya re
visi
pem
angk
asan
pr
oses
pen
guru
san
ijin
pene
tapa
n ar
eal k
erja
pad
a ta
hun
2015
√13
A,L
A.7
Pen
yiap
an k
elem
baga
an d
an
pe
ning
kata
n ka
pasi
tas
mas
yara
kat.
Adan
ya k
elem
baga
an H
KM y
ang
hand
al d
an p
rofe
ssio
nal p
ada
tahu
n 20
15
√9
A, I
, K
S.3
Per
cepa
tan
perlu
asan
pem
bent
ukan
dan
pen
guat
an p
enge
lola
an
Hut
an D
esa
/ H
utan
Ada
tP2
A.1
Pe
nunj
ukan
pen
cada
ngan
are
al k
erja
Hut
an D
esa/
Hut
an A
dat
Ters
edia
nya
data
bag
i per
enca
naan
al
okas
i are
al p
enge
mba
ngan
H
utan
Des
a / H
utan
Ada
t sel
uas
150.
000
hekt
ar p
ada
tahu
n 20
15
√1.
2,3,
4,5,
7,8,
9,10
A, F
,I,L,
M
A.2
Pe
rcep
atan
pen
erbi
tan
Renc
ana
P
enge
lola
an H
utan
Des
a/H
utan
Ada
tAd
anya
pen
ingk
atan
pen
erbi
tan
Renc
ana
Peng
elol
aan
Hut
an
Des
a/H
utan
Ada
t
√0
A,I
48 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
SEK
TOR
- ISU
– S
TRAT
EGI -
RE
NCA
NA
AKS
IIN
DIK
ATO
R KI
NER
JAPI
LAR
STRA
NA
S RE
DD
+TA
TA W
AK
TULO
KA
SI
INST
AN
SIPe
ndek
Men
enga
hPa
njan
g
A.3
Pen
guat
an k
ebija
kan
Hut
an D
esa
mel
alui
pen
erbi
tan
Kepr
es/In
pres
/
S
KB M
ente
ri un
tuk
perc
epat
an
p
enca
paia
n ta
rget
Hut
an D
esa/
Hut
an
A
dat
Adan
ya re
visi
keb
ijaka
n pe
rcep
atan
pen
capa
ian
targ
et
Hut
an D
esa/
Hut
an A
dat p
ada
tahu
n 20
15
√13
A
A.4
Pem
buat
an p
eta
jala
n da
n st
rate
gi
p
rovi
nsi p
enca
paia
n ta
rget
Hut
an
D
esa/
Hut
an A
dat
Adan
ya p
eta
jala
n da
n st
rate
gi
Hut
an D
esa/
Hut
an A
dat p
rovi
nsi
pada
tahu
n 20
15
√0
A,E
,I
A.5
Pe
ning
kata
n du
kung
an s
umbe
r day
a
man
usia
dan
fina
nsia
l unt
uk fu
ngsi
fa
silit
asi d
an p
enda
mpi
ngan
.
Adan
ya d
ukun
gan
sum
ber d
aya
man
usia
dan
fina
nsia
l Hut
an D
esa
pada
tahu
n 20
15
√0,
13A
A.6
Pem
buat
an d
esk
laya
nan
prov
insi
pen
etap
an a
real
ker
ja p
enye
leng
gara
an
Hut
an D
esa/
Hut
an A
dat
Adan
ya d
esk
laya
nan
pene
tapa
n ar
eal k
erja
pen
yele
ngga
raan
H
utan
Des
a/H
utan
Ada
t pa
da
tahu
n 20
15
√0
A
A.7
Ref
orm
asi t
ata
peny
elen
ggar
aan
Hut
an D
esa/
Hut
an A
dat,
khus
usny
a
d
alam
pro
ses
peng
urus
an iz
in
pen
etap
an a
real
ker
ja
Adan
ya re
visi
pem
angk
asan
pr
oses
pen
guru
san
ijin
pene
tapa
n ar
eal k
erja
hut
an
Des
a/H
utan
Ada
t pad
a ta
hun
2015
√13
A
A.8
Pe
nyia
pan
kele
mba
gaan
dan
peni
ngka
tan
kapa
sita
s m
asya
raka
t.Ad
anya
kel
emba
gaan
Hut
an D
esa
/ Hut
an A
dat y
ang
hand
al d
an
prof
esio
nal
√9
A, I
, K
49Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
SEK
TOR
- ISU
– S
TRAT
EGI -
RE
NCA
NA
AKS
IIN
DIK
ATO
R KI
NER
JAPI
LAR
STRA
NA
S RE
DD
+TA
TA W
AK
TULO
KA
SI
INST
AN
SIPe
ndek
Men
enga
hPa
njan
g
S.4
Mem
perc
epat
opt
imal
isas
i ind
ustr
i Has
il H
utan
Buk
an K
ayu
(HH
BK)
P3
A.1
Pe
ngem
bang
an k
elem
baga
an k
oper
asi
H
HBK
, dis
erta
i den
gan
inse
ntif
pe
rmod
alan
dan
pem
asar
an.
Terd
apat
150
kel
emba
gan
HH
BK
yang
kua
t pad
a ta
hun
2015
.√
12A
, I, K
,L,M
A.2
Pe
ngem
bang
an te
knol
ogi H
HBK
yan
g
mud
ah, m
urah
dan
dap
at
di
aplik
asik
an.
Dia
dops
inya
tekn
olog
i HH
BK o
leh
kelo
mpo
k pe
ngel
ola.
√12
A, I
, K,L
,M
A.3
Pe
ngem
bang
an s
entr
a ko
mod
iti H
HBK
da
n te
knol
ogi p
endu
kung
kom
oditi
.Ad
anya
10
sent
ra H
HBK
di J
ambi
pa
da ta
hun
2015
√12
A, I
, K,L
,M
S.5
Per
cepa
tan
kepa
stia
n ha
k te
nuri
al m
asya
raka
tP3
A.1
Pe
rcep
atan
pen
guku
han
kaw
asan
huta
n.D
ilaks
anak
an p
engu
kuha
n ka
was
an h
utan
di P
rovi
nsi J
ambi
, m
enca
kup
kaw
asan
hut
an
lindu
ng, h
utan
pro
duks
i, hu
tan
kons
erva
si p
ada
tahu
n 20
15.
√√
12A
A.2
Pe
ning
kata
n ka
pasi
tas
fasi
litat
or
reso
lusi
kon
flik.
Dila
ksan
akan
nya
pela
tihan
bag
i 20
0 fa
silit
ator
reso
lusi
kon
flik
di
Jam
bi p
ada
tahu
n 20
15
√√
12A
, I, N
,O
A.3
Pe
mbe
ntuk
an d
an b
erfu
ngsi
nya
ke
lem
baga
an re
solu
si k
onfli
k te
nuria
l
prov
insi
Adan
ya p
erat
uran
gub
ernu
r te
ntan
g ke
lem
baga
an re
solu
si
konfl
ik p
ada
tahu
n 20
15
√√
0A
, I, N
,O
S.6
Akl
eras
i pem
bent
ukan
dan
ber
fung
siny
a KP
H M
odel
di H
utan
P
rodu
ksi
P3
50 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
SEK
TOR
- ISU
– S
TRAT
EGI -
RE
NCA
NA
AKS
IIN
DIK
ATO
R KI
NER
JAPI
LAR
STRA
NA
S RE
DD
+TA
TA W
AK
TULO
KA
SI
INST
AN
SIPe
ndek
Men
enga
hPa
njan
g
A.1
Pe
mbe
ntuk
an k
elem
baga
an d
an
peng
adaa
n sa
rana
ser
ta p
rara
na K
PHTe
rben
tukn
ya d
an b
erfu
ngsi
nya
13 u
nit K
PH M
odel
di P
rovi
nsi
Jam
bi p
ada
tahu
n 20
15 d
an
tahu
n 20
20
√√
1,2,
3,4,
5,7,
8,9,
10
A, L
, 0
SEK
TOR
PERK
EBU
NA
N
I.3
Eksp
ansi
per
kebu
nan
kela
pa S
awit
di
laha
n ga
mbu
t
S.1
Akl
eras
i pen
yem
purn
aan
pere
ncan
aan
dan
tata
kel
ola
perk
ebun
an S
awit
P3
A.1
Per
baik
an P
eren
cana
an T
ata
Gun
a
Lah
an d
an T
ata
Kelo
la P
erke
buna
n
Kel
apa
Saw
it da
n H
utan
Tan
aman
Ind
ustr
i
1.
Adan
ya d
ukun
gan
tekn
is
dan
peni
ngka
tan
kapa
sita
s ba
gi p
ara
peng
elol
a ke
bun
dala
m u
paya
pem
enuh
an
krite
ria IS
PO d
an R
SPO
pad
a ta
hun
2015
2.
Adan
ya k
erja
sam
a an
tara
pe
meg
ang
ijin
dan
pem
erin
tah
daer
ah d
alam
sk
ema
land
-sw
ap u
ntuk
pe
ngal
ihan
pen
gem
bang
an
perk
ebun
an k
elap
a sa
wit
ke la
han
kriti
s at
au
terd
egra
dasi
, khu
susn
ya
bagi
are
al y
ang
ijinn
ya
belu
m d
iset
ujui
ata
u be
lum
be
rpro
duks
i pad
a ta
hun
2015
3.
Terli
ndun
giny
a ka
was
an
deng
an n
ilai k
onse
rvas
i tin
ggi b
erba
sis
pada
ke
giat
an H
CVF
sesu
ai
deng
an k
riter
ia IS
PO d
an
RSPO
pad
a ta
hun
2015
√√
1,2,
3,5
A,B
,J,L,
N
51Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
SEK
TOR
- ISU
– S
TRAT
EGI -
RE
NCA
NA
AKS
IIN
DIK
ATO
R KI
NER
JAPI
LAR
STRA
NA
S RE
DD
+TA
TA W
AK
TULO
KA
SI
INST
AN
SIPe
ndek
Men
enga
hPa
njan
g
A.2
Pen
gem
bang
an in
sent
if pe
rkeb
unan
raky
at y
ang
berk
elan
juta
n da
n re
ndah
em
isi
Adan
ya p
embe
rian
inse
ntif
bagi
per
kebu
nan
raky
at y
ang
berk
elan
juta
n da
n re
ndah
em
isi
pada
tahu
n 20
15
√√
12B,
L
S.2
Pen
gem
bang
an k
elem
baga
an te
nuri
al k
olek
tif u
ntuk
pen
anga
nan
konfl
ik p
erke
buna
n sa
wit
den
gan
mas
yara
kat
P1
A.1
Pe
ngua
tan
kapa
sita
s de
sa d
alam
peng
elol
aan
tenu
rial.
Adan
ya p
enda
mpi
ngan
dan
pe
latih
an b
agi s
elur
uh d
esa
pada
ta
hun
2015
dan
202
0
√√
12A
,I,K,
L,N
A.2
Per
lindu
ngan
kaw
asan
kel
ola
mas
yara
kat l
okal
/ada
t.Ad
anya
Per
atur
an G
uber
nur/
Bupa
ti/W
alik
ota
yang
mel
indu
ngi
kaw
asan
kel
ola
mas
yara
kat l
okal
/ ad
at p
ada
tahu
n 20
15 d
an 2
020
√√
12A
,I,K,
L,N
SEK
TOR
PERT
AM
BAN
GA
N
I.4 E
kspa
nsi k
uasa
per
tam
bang
an b
atub
ara
S.1
Pen
gem
bang
an k
elem
baga
an te
nuri
al k
olek
tif u
ntuk
pen
anga
nan
konfl
ik p
erta
mba
ngan
bat
ubar
a de
ngan
mas
yara
kat
P1
A.1
Pen
guat
an k
apas
itas
desa
dal
am
pe
ngel
olaa
n te
nuria
l.Ad
anya
pen
dam
ping
an d
an
pela
tihan
bag
i sel
uruh
des
a pa
da
tahu
n 20
15 d
an 2
020
√√
,12
C,L,
N,I,
K
52 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
SEK
TOR
- ISU
– S
TRAT
EGI -
RE
NCA
NA
AKS
IIN
DIK
ATO
R KI
NER
JAPI
LAR
STRA
NA
S RE
DD
+TA
TA W
AK
TULO
KA
SI
INST
AN
SIPe
ndek
Men
enga
hPa
njan
g
A.2
Per
lindu
ngan
kaw
asan
kel
ola
mas
yara
kat l
okal
/ada
t.Ad
anya
Per
atua
n G
uber
nur/
Bupa
ti/W
alik
ota
yang
mel
indu
ngi
kaw
asan
kel
ola
mas
yara
kat l
okal
/ ad
at p
ada
tahu
n 20
15 d
an 2
020
√√
`12
C,L,
N,I,
K
SEK
TOR
LAH
AN
GA
MBU
T
I.5
Keba
kara
n da
n pe
mba
kara
n la
han
gam
but
S.1
Akl
eras
i pen
ingk
atan
sar
ana
dan
pras
aran
a pe
mad
am k
ebak
aran
P3
A.1
Ide
ntifi
kasi
, sel
eksi
dan
pen
gada
an
sar
ana
pem
adam
keb
akar
an y
ang
tepa
t
g
una
Adan
ya p
enin
gkat
an s
aran
a da
n pr
asar
ana
pada
tahu
n 20
15√
√1,
2,3
A,H
,I,K,
L
A.2
Pen
amba
tan
kana
l dan
pem
basa
han
ke
mba
li ra
wa
gam
but u
ntuk
men
gura
ngi t
ingk
at k
ebak
aran
laha
n
gam
but
Adan
ya b
endu
ngan
-ben
dung
an
pena
mba
t air
raw
a pa
da ta
hun
2015
dan
202
0
√√
1,2,
3A
,H,I,
K,L
A.3
Reh
abili
tasi
laha
n ga
mbu
t ter
degr
adas
i
b
ekas
keb
akar
an
Adan
ya p
enam
baha
n lu
asan
ka
was
an y
ang
tere
habi
litas
i di
laha
n ga
nbut
pad
a ta
hun
2015
√√
1,2,
3A
,H,I,
K,L
53Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
Tab
el 7
.
Mat
rik
MRV
(Mea
sure
men
t, Re
port
ing
and
Veri
ficat
ion)
SRA
P RE
DD
+ Pr
ovin
si Ja
mbi
SEK
TOR
- ISU
– S
TRAT
EGI –
RE
NCA
NA
AKS
IIN
DIK
ATO
R KI
NER
JAPI
LAR
STRA
NA
S RE
DD
+
TATA
WA
KTU
LOK
ASI
IN
DIK
ATIF
INST
AN
SIPe
ndek
Men
enga
hPa
n ja
ng
S.1
Mem
bang
un S
iste
m In
form
asi S
afeg
uard
(SIS
).P1
A.1
Mem
bang
un s
iste
m in
form
asi S
osia
l dan
E
kono
mi s
ekita
r hut
an.
Ada
penj
elas
an te
ntan
g ke
terh
ubun
gan
huta
n de
ngan
So
sial
dan
Bud
aya
dan
Ekon
omi
√√
√0,
12A
,E,L
G,H
A.2
Mem
bang
un s
iste
m in
form
asi J
asa
Lin
gkun
gan.
Ada
penj
elas
an te
ntan
g ke
terh
ubun
gan
huta
n de
ngan
fu
ngsi
jasa
ling
kung
an
√√
√0,
12A
,EL,
G,H
A.3
Mel
aksa
naka
n m
onito
ring
pend
oron
g
d
efor
esta
si d
an d
egra
dasi
hut
an.
Ada
penj
elas
an te
ntan
g pe
mic
u de
fore
stas
i dan
deg
arad
asi h
utan
di
Pro
vins
i Jam
bi
√√
√0,
12A
,E,L
,G,H
S.2
Pen
guku
ran
fakt
or e
mis
i dar
i tut
upan
laha
n, h
utan
dan
laha
n ga
mbu
t.P1
A.1
Pem
buat
an P
etun
juk
Tekn
is P
engu
kura
n
Emis
iD
okum
en fo
rmal
tent
ang
Pros
edur
bak
u te
rsed
ia. K
ualifi
kasi
Pe
nyus
un d
an L
emba
ga te
rsed
ia.
√√
√0,
12A
,E,L
,G,H
A.1
Pe
nguk
uran
cad
anga
n ka
rbon
dan
sera
pan
CO2
untu
k tia
p tu
tupa
n la
han
se
cara
ber
kala
.
Nila
i cad
anga
n C
dan
sera
pan
CO2
ters
edia
di l
evel
Kab
upat
en
dan
Prov
insi
.
√√
√0,
12A
,E,L
,G,H
A.3
Mem
bang
un d
an m
engh
impu
n
P
ersa
maa
n A
lom
etri
Dok
umen
ber
isi p
ersa
maa
n,
sum
ber/
refe
rens
i, in
form
asi
stat
istik
, lok
asi d
i Pro
vins
i Jam
bi
dan
tem
pat l
ain
ters
edia
.
√√
√0,
12A
,E,L
,G,H
54 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
SEK
TOR
- ISU
– S
TRAT
EGI –
REN
CAN
A A
KSI
IND
IKAT
OR
KIN
ERJA
PILA
R ST
RAN
AS
RED
D+
TATA
WA
KTU
LOK
ASI
IN
DIK
ATIF
INST
AN
SIPe
ndek
Men
enga
hPa
n ja
ng
A.4
Mem
bang
un d
an m
onito
ring
Refe
renc
e
E
mis
sion
Lev
el (R
EL).
Dat
a da
n ha
sil e
stim
asi R
EL
Prov
insi
dan
Kab
upat
en te
rsed
ia.
√√
√0,
12A
,E,L
,G,H
A.5
Pen
ingk
atan
kap
asita
s pe
nguk
uran
em
isi
Kebe
rada
an T
rain
ing
yang
diik
uti
dan
dila
ksan
akan
.√
√√
0,12
A,E
,L,G
,H
S.3
Pen
guku
ran
dan
pem
anta
uan
peru
baha
n tu
tupa
n hu
tan,
la
han
dan
laha
n ga
mbu
tP1
A.1
Pen
gada
an p
eta
them
atik
dan
citr
a
Berk
ala
Citr
a sa
telit
dan
inte
rpre
tasi
te
rsed
ia s
ecar
a re
gule
r√
√√
0,12
A,E
,L,G
,H
A.2
Pen
ingk
atan
kap
asita
s pe
nguk
uran
Kebe
rada
an T
rain
ing
Peng
ukur
an
Emis
i, M
RV y
ang
diik
uti d
an
dila
ksan
akan
.
√√
√0,
12A
,E,L
,G,H
A.3
Pem
buat
an P
etun
juk
Tekn
is P
engu
kura
nD
okum
en fo
rmal
tent
ang
Pros
edur
bak
u te
rsed
ia.
Kual
ifika
si P
enyu
sun
dan
Lem
baga
ters
edia
.
√√
√0,
12A
,E,L
,G,H
A.4
Pe
mbu
atan
Pet
a da
n st
atis
tik tu
tupa
n
huta
n da
n hu
tan
berk
ala.
Stat
istik
per
ubah
an tu
tupa
n la
han,
hut
an d
an la
han
gam
but
ters
edia
sec
ara
berk
ala.
√√
√0,
12A
,E,L
,G,H
A.5
Pem
buat
an P
eta
Emis
i/ Pe
ta C
adan
gan
Ka
rbon
Peta
Em
isi d
an C
adan
gan
Karb
on
ters
edia
.√
√√
0,12
A,E
,L,G
,H
A.6
Pen
entu
an la
ju d
efor
esta
si d
an d
egra
dasi
H
utan
Lapo
ran
defo
rest
asi d
an
negr
adas
i ter
sedi
a se
cara
ber
kala
.√
√√
0,12
A,E
,L,G
,H
55Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
Kete
rang
an Ta
bel:
KOD
E D
ESKR
IPSI
KO
DE
DES
KRIP
SI
KO
DE
DES
KRIP
SI
TA
TA W
AKTU
0:
PemerintahProvinsi
A
:BidangKehu
tanan
P1
:Kelemba
gaandanProses
Pend
ek2012–2015
1:
Tanjun
gJabu
ngTim
ur
B
:BidangPerkeb
unan
P2
:Kerang
kaHukum
/peraturan
Men
engah2012–2020
2 :
Tanj
ung
jabu
ng B
arat
C :
B
idan
g Pe
rtam
bang
an d
an e
nerg
i P
3 :
Pr
ogra
m-p
rogr
am st
rate
gis
Pa
njan
g 20
12 -
2032
3 :
Mua
ro Ja
mbi
D
:
B
idan
g Li
ngku
ngan
Hid
up
P
4 :
Pe
ruba
han
para
digm
& b
uday
a ke
rja
4 :
Bata
ngha
ri
E
:
Bid
ang
Pere
ncan
aan
Pem
bang
unan
P
5 :
Pe
libat
an p
ara
piha
k
5 :
Tebo
F :
B
idan
g Pe
rtan
ian
6:
KotaJa
mbi
G
:SektorPergu
ruanTingg
i
7 :
Saro
lang
un
H
:
Sek
tor L
emba
ga P
enel
itian
8:
Bung
o
I:SektorLem
bagaSwadayaMasyarakat
9:
Merangin
J:SektorSwasta
10
: Ke
rinci
K :
S
ekto
r Org
anisa
si M
asya
raka
t Lok
al
11
:Ko
taSun
gaiPen
uh
L
:Kom
isiDaerah/Lemba
gaRED
D+
12
: Se
mua
Kab
upat
en/K
ota
M
:
S
ekto
r Disp
erin
dagk
op
13
: Pe
mer
inta
h Pu
sat
N
:
S
ekto
r Pe
rtan
ahan
0 :
L
ainy
a
56 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
No Prioritas Inisiatif Propinsi
Isu Prioritas Antar Sektor: 1) Akses Terbuka (open access) terhadap sumber daya hutan, 2) Hak atas tanah dan hutan yang belum tuntas bagi semua pihak.
Justifikasi Inisiatif dan Ruang Lingkup Prioritas Intervensi Strategis Nasional/Provinsi
PILAR 1 : KELEMBAGAAN DAN PROSES, PILAR 5 : PELIBATAN PARA PIHAK DAN PILAR 3 : KERANGKA HUKUM/PERATURAN
1 Pembentukan LembagaREDD+Provinsiuntukmenguatkan peranan dan ruang lingkup tugas dan kerangka hukumKomisiREDD+Jambi
1. Justifikasi.Dalam upaya mencapai keberhasilan tujuan pertumbuhan ekonomi rendah emisi karbon melalui penerapanpenuhskemaREDD+memerlukantransformasi kerja yang besar, baik dalam pemerintahan maupundalammasyarakatluasdiProvinsiJambi.Disisilain memerlukan pendekatan penyelesaian lintas sektor, lintas pelaku dan lintas keahlian yang mengkoordinasikan berbagai instansi pemerintah, SKPD dan institusi lainnya yang penting untuk mencapai keberhasilan pencapaian visidantujuanSRAPREDD+Jambi.ProvinsiJambidihadapkan oleh tantangan prioritas masalah yang penting yaitu perubahan iklim dengan sumber daya yang terbatas, terutama, terbatasnya ketersediaan pendanaan dan keahlian manajemen yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan transformatif tersebut. Disisi lain untuk dan menjalankan Strategi dan Rencana AksiProvinsiREDD+yangtelahdibangunmemilikisifat “ hal-hal yang tidak biasa” (Business Un Usual) dan `debottlenecking`. Sehingga strategi dan rencana aksi (SRAP) akan berisi banyak hal yang membutuhkan peran lembaga dan/atau pihak yang relatif lebih mandiri dan profesional yang bukan bagian dari birokrasi pemerintahan.
UntukituKomisiDaerahREDD+ProvinsiJambiyangberbasis lintas-pelaku yang telah terbentuk perlu dikuatkan dalam mengorganisasi perencanaan dan pelaksanaanREDD+denganmemberikankewenangan,tanggung-jawab, fungsi dan tugas serta wilayah kerja yang diperluas dan didukung oleh Kelompok Kerja REDD+Kabupaten.
2. Lokasi :
ProvinsidanKabupaten/Kota
Peraturan Presiden tentang PembentukanLembagaREDD+Nasional, termasuk memberikan pedoman dan arahan kebijakan yang memadai dalam pembentukanLembagaREDD+tingkatProvinsi.
2 Penerapan Kerangka Pengaman, Padiatapa, dan mekanisme distribusi dan pembagian manfaat
1. JustifikasiREDD+memilikipotensiuntukmemberikanmanfaatdampingan (co-benefits), selain mengurangi emisi Gas Rumah Kaca, termasuk emisi karbon hutan. Hal ini termasuk dampak positif terhadap perbaikan tata kelola sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan serta pengurangan kemiskinan dan penguatan hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, jika dirancang dengan baik dan benar, REDD dapat menghasilkan tiga keuntungan dari sisi iklim, keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.
AgarproyekdanprogramREDD+bisamendapatkankredibilitas lokal, saat ini disadari bahwa upaya kesepakatan pemanfaatan sumber daya yang dihasilkan bisa bertahan lama, maka perundingan yang dilakukan harus mengakui hak masyarakat adat dan lokal, yangmenggantungkan diri pada wilayah hutan tertentu bagi penghidupan mereka. Bila tidak melakukan hal tersebut maka mungkin akan muncul konflik atau situasi yang tak setara, karena praktek-praktek penghidupan yang telah mapan dan akses mereka terhadap sumber daya dihilangkan. Dengan demikian, identiifikasi tentang “siapa yang berhak atas tanah yang mana” adalah langkah vitaldalammemfasilitasiprosespenghormatanhakmasyarakat adat dan masyarakat lokal atas Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dalamprosesREDD+.Kegiatan-kegiatanPADIATAPAakanmeliputi :
1. Penetapan kebijakan nasional PRISAI (Principe, Criteria Safeguard Indonesia) dan PADIATAPA
2. Adanya kebijakan dan regulasi nasional yang mengatur mekanisme distribusi dan pembagian manfaat dan otoritas yang jelas.
3. Penyepakatan pendekatan dan model PADIATAPA , dengan melibatkan para pihak
4. Penyebarluasan pendekatan dan model PADIATAPA kepada para pihak dan lembaga terkaitdanrelevan
5. Mendorong pelaksanaan PADIATAPA oleh para pemrakarsa kegiatan apapun, termasuk kegiatan terkait pelaksanaanREDD+
6.Identifikasimacaminsentif,mekanisme, dan target untuk siapa masing-masing insentif dimaksud diperuntukan (membangun sistem insentif )
7. Analisis aturan main transfer fiskal yang ada, sekaligus pemastian poin-poin yang tidak selaras dengan upaya REDD+
Tabel 8. Akar Masalah Prioritas dan Rencana Aksi REDD+ Prioritas Antar Sektor (Project Pipeline) di Provinsi Jambi
57Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
1. Penyadartahuan konsep dan metoda pelaksanaan;2. PADIATAPA kepada para pihak pemangku kepentingan;3. Penyepakatan protokol pelaksanaan PADIATAPA
dengan melibatkan para pihak pemangku kepentingan;
4. Penyebaran protokol pelaksanaan PADIATAPA kepada pihak yang lebih luas;
5. Implementasi protokol pelaksanaan PADIATAPA, termasukmonitoring,evaluasidanpembelajarannyauntuk langkah penyempurnaan
KelembagaanREDD+Provinsiakanberfungsimenjadiinstrumen pendanaan dan mekanisme pemantauan REDD+.InstrumenpendanaanREDD+,selainharusmemenuhi standar akuntabilitas dan transparansi, harus juga dipastikan tidak akan mendatangkan dampak negatif dari sisi sosial dan lingkungan. Untuk memenuhi prasyarat itu, instrumen pendanaan membutuhkan Kerangka Pengaman ( “safeguards”) atau Kerangka Pengaman),agarREDD+bisaberjalan.
KerangkaPengamanREDD+dimajukan,karenaadanya berbagai kekuatiran global muncul berkenaan dengan kemungkinan adanya dampak negatif kegiatan REDD+.Dampak-dampaknegatiftersebutantaralain:konversihutanalammenjadihutantanamanindustri,perkebunan kelapa sawit atau bentuk pemanfaatan lainnya yang mempunyai keanekaragaman hayati yang rendah dan mengarah kepada kerusakan ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati, hilangnya kawasan-kawasan tradisional yang mengarah pada penggusuran masyarakat adat, hilangnya hak-hak masyarakat terhadap lahan, wilayah dan sumberdaya, serta memunculkan terjadinya korupsi, nepotisme dan kolusi baru dalam penerapanREDD+.
2. Lokasi :
TingkatProvinsi
8. Analisisdanpenetapanarah penyelerasan, dan melaksanakan penyelerasan itu sendiri
9. Perombakan/penghapusanaturan-aturan / kebijakan yang bersifat dis-insentif
10. Penyusunan, uji coba dan penetapan prinsip, kriteria
dan indikator kerangka pengaman bidang sosial, lingkungan hidup dan budaya –denganmelibatkanparapemangku kepentingan
11. Penyusunan dan penetapan prosedur penilaian kerangka pengaman di atas, dengan melibatkan para pihak pemangku kepentingan
12. Penyusunan dan penyepakatan kerangka MRV yang mengakomodasi indikator kerangka pengaman dengan melibatkan para pemangku kepentingan pengelolaan sumber daya alam
13. Memastikan indikator kerangka pengaman masuk kedalam instrumen MRV
14. Penetapan macam dan prakiraan besar manfaat jasa lingkungan yang potensial untuk didistribusikan, dengan melibatkan para pihak pemangku kepentingan Identifikasi dan penetapan sasaran pendistribusian yang tepat (benefeciaries) disertai pemastian landasan hak atas sumberdaya
15.Inventarisasidanidentifikasilokasi sasaran bagi pendistribusian manfaat
PILAR 1 : KELEMBAGAAN DAN PROSES , PILAR 2: KERANGKA HUKUM/PERATURAN
3 Membentuk kelembagaan dan mengembangkan metodologi Monitoring, Reporting dan Verification (MRV)
1. Justifikasi
DalammenerapkanskemaREDD+,negara-negarayang berkeinginan kuat untuk melindungi hutan dari deforestasi dan degradasi hutan demi mengurangi emisi karbon global, maka negara-negara calon penerima insentif positif harus membangun lembaga dan sistem MRV di tingkat nasional maupun pada tataran sub nasional. Lembaga MRV dibutuhkan agar sistemmonitoringkegiatanREDD+lebihterukur,dapatdilaporkandanterverifikasidalamkontekspemberianinsentifdarihasilkinerjadalamupayaREDD+.MRVmerupakan rangkaian kegiatan untuk mengukur, melaporkandanmelakukanverifikasipencapaianpenurunanemisiGasRumahKaca(GRK)dariREDD+secara berkala, sahih, akurat, terbandingkan, lengkap, konsisten dan transparan. Sistem MRV merupakan garansi bagi komitmen negara-negara peratifikasi UN-FCCC, lembagapendanaan,investorkeuanganataupembeli(buyers)dalamimplementasiREDD+.
InstrumenMRVREDD+yangakanditerapkandiProvinsi/kabupaten/Kota meliputi semua aktifitas MRV yang terkait antara lain dengan (1) penurunan laju deforestasi; (2) penurunanlajudegradasihutan;(3)konservasikarbon;dan(4) peningkatan cadangan karbon melalui pengelolaan hutan lestari dan pengayaan simpanan karbon.
Adanya Peraturan kelembagaan MRV Nasional yang otonom dan standardisasidilevelnasionaldengan metodologi yang handal untuk menjadi rujukan sub-nasional
58 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
2. Lokasi :
TingkatProvinsi,tingkatkabupaten/kotadantingkattapak proyek
PILAR 2: KERANGKA HUKUM/PERATURAN, PILAR 3 : PROGRAM STRATEGIS
4 Penguatan kelembagaan dan mekanisme resolusi konfliktenurialprovinsiuntuk mendorong kepastian hak dan keadilan tenurial
1. Justifikasi
Lahan hutan dengan keragaman atas hak, status dan fungsinya telah menjadi suatume dan perebutan kepentingan yang pelik dan hingga saat ini masih belum terselesaikan. Konflik dan ketidaksepakatan tentang siapa yang seharusnya mengontrol dan mengelola hutan dan Kawasan Hutan negara merupakan sumber dari berbagai ketegangan, dan tidak jarang justru menyebabkan tindakan tindakan yang merusak. Asal-usul ketegangan ini terletak pada tafsir dari definisi dan lokasi hutan serta kewenangannya. Tafsir-tafsir yang berbeda menyebabkan perbedaan-perbedaan mendasar tentang peran kontrol terhadap sumberdaya hutan oleh pelaku dan lembaga yang berbeda. Konflik atas peran kontrol terhadap lahan dan sumberdaya alam yang disebabkan oleh ketidakjelasan hak-hak tenurial harus diselesaikan dengan usaha serius melalui strtategi tindakan yang jelas.
Di Jambi konflik tenurial semakin meningkat karena ketidakjelasan tata batas kawasan hutan dan wilayah administrasi desa, dan terjadi ketimpangan pemanfaatan ruang dan pengelolaan SDA nya lebih banyak dikuasai oleh perusahaan pengembang Hutan Tanaman Industri, perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara. Di sisi lain hak-hak masyarakat adat/lokal di dalam dan sekitar hutan belum diakui sepenuhnya oleh regulasi yang ada. Jeda pemberian perijinan pemanfaatan lahan menjadi penting dilakukan guna memperbaiki tata kelola kehutanan yang lebih baik dan mengurangi konflik tenurial.
2. Lokasi :
TingkatProvinsi/Kabupaten
1. Mendorong kementerian terkait untuk menyusun kebijakan dan mekanisme penanganan konflik, termasuk penunjukkan leading sector untuk implementasinya
2. Revisiperaturanuntukdapatmengadopsi PADIATAPA
3. Penyiapan naskah akademik PPturunandariUU14/2008,melibatkan para pihak yang berkepentingan.
4. Penyiapan naskah akademik PP turunan dari UU 14/2008,khusustentangmekanisme dan kelembagaan penyelesaian konflik PSDA
5. Identifikasi model-model penyelesaian konflik dan sekaligus mengembangan model generik penyelesaian konflik SDA
6. Penyiapankelembagaanpenanganan konflik SDA dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan
7. RevisiKeppresNo4/2009(tentang BKPRN) untuk menguatkan fungsi BKPRN
8. Moratoriumpemberianijinbarudanevaluasiperijinanlama pemanfaatan kawasan hutan dan lahan.
PILAR 3 : PROGRAM STRATEGIS, PILAR 2: KERANGKA HUKUM/PERATURAN
5 Mendorong percepatan perluasan dan penguatan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) untuk resolusi konflik tenurial dengan model Hutan Desa, HTR, HKm, Hutan Adat , Kolaborasi Pengelolaan KawasanKonservasi,Pola kemitraan, Desa Konservasi
1. Justifikasi
Adanya kepastian hak dan akses masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan ekonominya. Disisi lain model PHBM yang ada akan dapat mengurangi konflik tenurial antara masyarakat lokal dengan perusahaan skala besar berbasis penggunaan lahan. Salah satu bentuk PHBM yang dikembangkan adalah Hutan Desa dan Hutan Adat.Jambiadalahprovinsiyangmemilikipencadanganareal Hutan Desa terluas di Indonesia dari Kementerian Kehutanansebesar54.978hektar.Dandiantaranya5.919hektar telah mendapat Keputusan Hak Pengelolaan Hutan Desa dari Gubernur Jambi. Kawasan-kawasan Hutan desa tersebar pada 25 desa yang mencakup kabupaten-kabupaten Merangin sebanyak 15 desa, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Batanghari masing-masing sebanyak 5 desa. Sedangkan pengembangan Hutan Adat telah mencakup luasan areal 3.000 hektar yang meliputi 21 lokasi di Kabupaten-kabupaten Merangin, Sarolangun, Bungo dan Batanghari;
SaatinidiProvinsiJambimemilikipotensiseluas150.000hektar untuk dicadangkan sebagai Hutan Desa dan kawasan hutan produksi yang belum dibebani hak danhutanlindung.SkemaDesaKonservasidanHKm,Kolaborasi Pengelolaan dan Pola kemitraan memiliki potensi untuk diterapkan di kawasan Hutan Lindung dan hutanproduksiterdegradasi,HutanKonservasidanHutanRestorasi Ekosistem yang terdegradasi terutama dalam memanfaatkan secara lestari dan mengembangkan potensi jasa lingkungan dan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
1. Penyediaan jaminan keamananinvestasipadarestorasi ekosistem
2. Penguatan kebijakan kepastian hak atas lahan yang dikelola oleh Masyarakat
3. Inventarisasilokasiyangmemiliki kearifan lokal yangkuatuntukkonservasisekaligus pengembangan model generik untuk replikasinya
4. Penerapan model generik kearifanlokaluntukkonservasipada lokasi lain yang potensial untuk replikasi model
5. Memangkas proses perijinan dan membentuk pelayanan satu atap PHBM (Hutan Desa, HTR, HKm, Hutan Adat)
59Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
2. Lokasi :
Kabupaten-kabupaten Kerinci, Bungo, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.
PILAR 1 : LEMBAGA DAN PROSES
6 Percepatan sinkronisasi data dan peta pemanfaatan kawasan hutan secara Satu Atap, Satu Data, Satu Peta
1. Justifikasi
DalampersiapandanimplementasipenuhREDD+dibutuhkan kejelasan dan kepastian hak dan penggunaan kawasan hutan dan lahan. Sehingga dalam konteks perencanaan, penataan dan kepastian penggunaan ruang serta mencegah konflik pemanfaatan lahan, maka diperlukan pembenahan integrasi data, peta dan pemetaan dengan mewujudkan penggunaan satu data dan satu peta acuan untuk semua jenis perizinan pemanfaatan kawasan hutan dan/atau Areal Penggunaan LainolehsemuaKementerian/Lembaga(K/L),provinsidan kabupaten yang memiliki kewenangan pemberian rekomendasi teknis dan izin pemanfaatan lahan.
2. Lokasi :
ProvinsiJambidansemuakabupaten/kotalingkupProvinsiJambi.
Mendorong pihak-pihak pada tataran nasional yang terkait dengan perpetaan untuk menetapkan mekanisme “one map initiative”
PILAR 3 : PROGRAM STRATEGIS, PILAR 2: KERANGKA HUKUM/PERATURAN
7 Aklerasi pembentukan dan berfungsinya KPH Produksi dan KPH Lindung
1. Justifikasi
Diantara isu utama deforestasi dan degradasi hutan di ProvinsiJambidisebabkanfaktor-faktorpenebanganliar,kebakaran hutan dan perambahan hutan yang masif. Akar utamanya adalah a) masih adanya akses terbuka (open access) bagi para pengguna lahan, b) masih lemahnya koordinasi pengelolaan kawasan hutan lintas administrasi c) masih kurangnya pelibatan masyarakat lokal pengelolaan hutan. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit pengelolaan hutan terkecil adalah merupakan pilihan untuk mengatasi deforestasi dan degadasi hutan dan menurunkan tingkat emisikarbon.SaatinidiProvinsiJambitelahditunjukolehMenteri Kehutanan sebanyak 17 Unit, 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai KPH Model.
Tidak adanya KPH yang operasional terutama pada kawasan hutan yang “open access” menyebabkan kawasan ini rentan terhadap penebangan liar, perambahan hutan, kebakaran hutan dan okupasi kawasan hutan serta lemahnya penegakan hukum, Tanpa adanya pengelola hutan di tingkat tapak melalui KPH, maka kerusakan hutan sulit untuk dihentikan dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis sulit untuk dipantau kemajuan dan akuntabilitasnya. Jika laju deforestasi dan degradasi hutan dan terus meningkat, maka akan semakin mengganggu ekosistem kehutanan yang berdampak kepada hilir, termasuk kegiatan penyelamatan tanah dan air yang berdampak lanjut kepada ketahanan pangan masyarakat.
Kegiatan utama dalam pembentukan KPH ini terkait penerapanREDD+adalah1)kegiatanpenurunansumber emisi, (source), 2) kegiatan peningkatan dan perlindungan stok karbon (sink), 3) peningkatan efektivitaspenegakanhukumdiwilayahKPHdan penanganan kebakaran hutan, 4) kegiatan penyempurnaan pengelolaan gambut di kawasan hutan.
2. Lokasi :
Kabupaten-kabupaten Kerinci, Bungo, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.
1. Inventarisasihambatanpembangunan KPH di daerah
2. Mempertemukan pihak-pihak terkait untuk percepatan pembangunan KPH
3. Mendorong Kemenhut dan Kemendagri untuk membuat Kebijakan/peraturan implementasi PPK-BLUD untuk KPH
4. Memfasilitasi KPH untuk segera dapat beroperasi (melaksanakan risalah hutan, menyusun rencana-rencana pengelolaan hutan, pelaksanaan pengelolaan hutan, dsb)
5. Penguatan kapasitas KPH dalam penanganan konflik tenurial di wilayahnya
6. Konvergensikegiatanpembangunan kehutanan di KPH-KPH yang telah terbentuk
7. Prioritasi pengukuhan kawasan hutan pada KPH yang telah terbentuk
8. PenguatankemampuanKPH untuk monitoring danevaluasipelaksanaankegiatanpemegang izin di wilayah kelolanya
9. Menyediakanpayunghukum yang memungkinkan Pemerintah Daerah mengalihkan hak IUPHHK yang tidak aktif kepada KPH
10. Pembangunan KPH pada kawasan hutan yang berbatasan dengan masyarakat untuk meminimalisasi illegal encroachment
PILAR 3 : PROGRAM STRATEGIS
60 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
8 Pemberdayaan ekonomi lokal bagi masyarakat dalam dan sekitar hutan
1. Justifikasi
DiProvinsijambi,kantong-kantongkemiskinanlebihbanyak terdapat pada masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Sampai tahun 2007, jumlah desatertinggaltercatat161desa,terbanyaksecaraberurutanKabupatenMerangin(36desa),Kerinci(33desa), Sarolangun (32 desa), Tebo (23 desa), Bungo (15desa)danTanjungJabungTimur(8desa)(Agusta,2007). Jumlah penduduk miskin (penduduk yang beradadibawahGarisKemiskinan)diProvinsiJambipadabulanMaret2012sebesar271,67ribujiwa(8,42persen). Pada bulan Maret 2012, persentase penduduk miskin perkotaan mencapai 10,44 persen sedangkan di perdesaan mencapai 7,52 persen.
ProvinsiJambimenghadapitantanganyangbesarterkaitpembangunan manusia yang berkelanjutan. Pendapatan rata-ratanya sepertiga lebih rendah dari rata-rata pendapatan Indonesia, dan sangat bergantung pada dua industri utama, yaitu pertanian, penggunaan lahan dan kehutanan yang berkontribusi atas sekitar 30 persen pendapatandan58persenpekerjaanStrukturekonomiProvinsiJambi,saatinimasihterfokuspadapertaniandan industri yang mengekstraksi dan mengumpulkan hasil alam. Industri yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah produk, proses produksi dan distribusi masih terbatas. Selain itu, saat ini terjadi kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat dan Kawasan TimurProvinsiJambi.Dengandemikian,PemerintahJambi sewajarnya fokus pada pembangunan ekonomi dan peningkatan sumber penghidupan masyarakatnya dengan melakukan transformasi ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja berbasis nir-lahan, khususnya sektor jasa, industri pengolahan yang memiliki nilai tambah produksi serta membangun infrastruktur aksesbilitas dan distribusi barang/jasa untuk mengurangi tekanan deforestasi dan degradasi hutan.
2. Lokasi
Kabupaten-kabupaten Kerinci, Bungo, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur
1.Merevisikebijakan-kebijakanyang dapat mendistorsi pasar produk ekonomi lokal (integrasi vertikal,sertifikasiyangtidakmemiliki kejelasan argument, perizinan, retribusi dan pajak)
2. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan, infrastruktur distribusi dan aksebilitas barang/jasa dengan menerapkan teknologi kontruksi hijau (green construction technology)
PILAR 3 : PROGRAM STRATEGIS, PILAR 2: KERANGKA HUKUM/PERATURAN
9 Memastikan berjalannya kegiatan konservasidanpembasahan kembali lahan gambut
1. Justifikasi
ProvinsiJambimemiliki736.244hektarlahangambutatau11,8%dariluaslahangambutdiSumaterayangluasnya6.244.101hektaratau3.5%yangdimilikiIndonesia.PengelolaanlahangambutdiProvinsiJambi saat ini dapat dikatakan sangat jauh dari prinsip perlindungan lahan gambut berkelanjutan. Lahan gambut tidak diperlakukan sebagai entitas khusus yang perlu dilindungi tetapi dianggap sebagai lahan biasa yang merupakan komoditas untuk mewadahi kegiatan perekonomian, seperti perkebunan sawit, pembangunan kanal irigasi, penebangan kayu, pembangunan infrastruktur, hutan tanaman industri. Padahal lahan gambut mempunyai peran penting dalam menjaga kestabilan ekosistem disebabkan besarnya daya menahan/menyimpan air, dan besarnya simpanan karbon(C)dilahangambut,sertatingginyabiodiversitasspesifik lahan gambut.
Apabilahutangambutdikonversi,makakarbonyangtersimpan di dalamnya akan mengalami oksidasi karena dekomposisi dan kebakaran dan mengemisikan CO2, gas rumah kaca terpenting. Emisi C dari lahan gambut dianggap sebagai masalah global yang sangat serius
1. Identifikasi lahan gambut yang perlu direhabilitasi
2. Penegakan aturan (law enforcement) untuk zero burning policy pada usaha besarberbasis lahan
3. Membangun sistem insentif untuk pengendalian kebakaran pada usaha skala kecil-mikro berbasis lahan
4. Inventarisasilahan-lahangambut yang berpotensi memerlukan penggantian/swap
5. Penataan/revitalisasiaturanmain land swap yang memenuhi prinsip tatakelola
6. Implementasiland swap atas hasilinventarisasilahanlahangambut yang memerlukan penggantian
7. Inventarisasihutandanlahangambut yang berpotensi terancam secara tepat dan efektif
61Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
karena jumlahnya bisa beberapa kali lebih tinggi dari emisi dari tanah mineral.
Perizinan usaha pemanfaatan hutan dan hak guna usaha perkebunan di lahan gambut tidak mungkin dicabut, sehingga perusahaan didorong harus menerapkan tekniskonservasitanahdanairdilahangambut,seperticanal blocking, rehabilitasi lahan gambut terdegradasi, penetapanarealkonservasipadagambutdalam,memastikan penerapan zero burning serta penegakan hukumnya dan mitigasi kebakaran lahan gambut
2. Lokasi:
Kabupaten-kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat.
8.Memfasilitasipihak-pihakterkait untuk melakukan land swapping dan alih fungsi ke KawasanKonserrvasi
9.Koordinasidenganpemerintahdaerah untuk pengendalian konversilahanstrategis(HCVF)di luar kawasan lindung
PILAR 3 : PROGRAM STRATEGIS, PILAR 2: KERANGKA HUKUM/PERATURAN
10 Mendorong peningkatan pengawasan perijinan pertambangan batubara dan mineral dan perbaikan peraturan terkait pertambangan minerba.
1. Justifikasi
Dalamperiodesampaitahun2010diProvinsiJambitercatat,449ijinusahapertambanganbatubaradenganluas727.844hektar,diantaranya349.905hektaratau233ijin terletak di kawasan-kawasan hutan lindung dan hutan produksidan105ijinusahaseluas7.388hektartelahmengantongi ijin eksploitasi. Dampak pengembangan kawasan pertambangan adalah alih fungsi lahan pertambangan terbuka (open pit mining). Hal itu akan berdampak terhadap penurunan populasi flora dan fauna, penambahan lahan kritis dan menyusutnya areal lahan hutan meningkatnya kerawanan sosial berupa konflik tenurial, berkurangnya keanekaragaman hayati dan bertambahnya lahan kritis serta meningkatnya emisi karbon hutan. Untuk itu diperlukan kegiatan-kegiatan, yaitu:
a) Penaatan terhadap rencana peruntukan kawasan hutan dan lahan gambut yang telah ditetapkan, izin KP dan/atau izin pinjam pakai tidak dikeluarkan dengan mengubah peruntukan lahan yang sudah ada;
b) Penegakan hukum terhadap pemegang ijin KP yang melanggar ambang batas tingkat emisi dan kewajiban reklamasi;
c) Penegakan hukum pertambangan tanpa izind) Penerapan minimalisasi ‘open mining’e) Penerapan perlindungan lahan gambut dalam izin KP
2. Lokasi
Kabupaten-kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Tebo, Sarolangun, Bungo dan Merangin
1. Pengembangan sistem perijinan yang transparan dan akuntabel
2. Penguatan kebijakan untuk penerapan best practice penambangan, termasuk pemberian sanksi atas pelanggarannya
3. Membangun sistem insentif untuk penerapan best practices, termasuk mengkaji penerapan Dana Jaminan Kinerja
4. Menurunkan biaya transaksi pada kegiatan penambangan
5. Inventarisasiizin-izinusahapertambangan bermasalah, termasuk yang illegal dan melakukan tindakan hukum yang tepat dan memiliki efek jera
6. Inventarisasiaturanmainterkait perizinan dan menelaah substansinya, melakukan penyederhanaan
62 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
3.7 ProvinsiJambikembalidihadapkanolehtantanganprioritaspentingdansumberdayayangterbatas, terutama, terbatasnya ketersediaan pemilik keahlian manajemen yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan transformatif. Dengan membentuk unit kerja baru untuk mengkoordinir tanggapan pemerintah dan memastikan tercapainya prioritas penting di daerah, seperti kegiatan penurunan emisi melalui skema REDD+. Provinsi Jambi dalamkaitan ini telahmembentuk KomisiDaerah REDD+dengan kewenangan, ruang lingkuptugasdanfungsiorganisasiyangmasihterbatas.UntukituKomisiDaerahREDD+ProvinsiJambi dalam mengorganisasikan, merencanankan dan melaksanakan PRO CIPTA KARBON JAMBI harus dikuatkan dengan membentuk unit kerja baru khusus dengan memberikan kewenangan, tanggung-jawab, fungsi dan tugasnya yang diperluas. Lembaga baru ini perlu menjalankan enam fungsi luas dalam mendukung kesejahteraan rendah karbon sebagaimana tersaji pada Gambar 12. Fungsi-fungsi unit kerja baru mencakup:
1) Koordinasi dan distribusi finansial: menngkoordinasikan pembiayaan internasional untuk perjanjian REDD+, CER (Certified Emmsion Reduction) dan CDM (Clean Development Mechanism) serta mengelola dan mendistribusikan finansial secara transparan, adil, dan efisien ;
2) Pemantauandanevaluasi:menetapkangarisdasartingkatprovinsidanstandaryangtepatuntukpengukuran,pelaporan,danverifikasi(MRV);
3) Evaluasi Kebijakan dan perencanaan tata ruang: mengembangkan tanggapanpengaturan untuk mendukung pengurangan karbon dan menciptakan peluang akan sumber penghidupan yang berkelanjutan serta optimisasi alokasi lahan melalui perencanaan ruang dan penyelesaian perselisihan kepemilikan dan pengelolaan lahan berhutan dan lahan gambut;
4) Fasilitasi Pelibatan masyarakat: mengembangkan proses-proses untuk melibatkan masyarakat lokal, termasuk dalam upaya pembentukan dewan-dewan masyarakat lokal untuk memberikan masukan strategi dan memastikan ijin yang akuntabel dan transparan, mendorong perubahan perilaku menuju praktik-praktik yang berkelanjutan dan membangun penyelenggaraan masyarakat lokal;
5) Fasilitasi dukungan prasarana dan sarana: mengembangkan prasarana teknologi dan sistem. Misalnya: informasi pasar, suplai pemadam kebakaran, pendidikan, kesehatan dan prasarana keras misalnya: listrik, jalan untuk mendukung kegiatan penurunan emisi karbon dan sumber penghidupan yang berkelanjutan;
6) Mendukung sumber penghidupan yang berkelanjutan: mengembangkan strategi-strategi untuk mendukung pertumbuhan rendah emisi karbon.
3.8 Agar rencana aksi, program dan kegiatan REDD+ di Provinsi Jambi bisa mendapatkankredibilitas lokal, diperlukan kepastian ruang kelola masyarakat adat dan lokal terutama yang menggantungkan hidupnya pada wilayah hutan tertentu bagi penghidupan mereka. Identiifikasitentang“siapayangberhakatastanahyangmana”adalahlangkahvitaldalammemfasilitasi proses penghormatan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam implementasi Proyek REDD+ di Provinsi Jambi dengan mengembangkan mekanismePersetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).
63Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
GAMBAR 12Diagram Struktur Organisasi Lembaga REDD+ Jambi untuk Melaksanakan Pro Cipta Karbon Jambi 2032
3.9 Salah satupilardari kelembagaanREDD+adalah tersedianya instrumenpendanaandanmekanismepemantauan. InstrumenpendanaanREDD+, selainharusmemenuhi standarakuntabilitas dan transparansi, harus juga dipastikan tidak akan mendatangkan dampak negatif dari sisi sosial dan lingkungan. Untuk memenuhi pra-syarat tersebut, instrumen pendanaan membutuhkan Kerangka Pengaman (safeguards).KerangkaPengamanREDD+dimaksud dikedepankan dalam implementasi REED+ di Provinsi Jambi gunamencegahdampaknegatifkegiatanREDD+itusendiri.Dampak-dampaknegatiftersebutantaralain:konversi hutan alam dan lahan gambut menjadi hutan tanaman industri, perkebunankelapa sawit atau bentuk pemanfaatan lainnya yang berdampak keanekaragaman hayati yang rendah dan mengarah kepada kerusakan ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati, hilangnya kawasan-kawasan tradisional yang mengarah pada penggusuran masyarakat adat, hilangnya hak-hak masyarakat terhadap lahan, wilayah dan sumberdaya, serta memunculkan terjadinya korupsi, nepotisme dan kolusi baru dalam penerapan REDD+.
Kelompok Kerja
Dewan Pengarah :Diketuai Gubernur JambiBupati/WalikotaPerwakilanLembagaREDD+NasionalPerwakilandaribeberapakementerianutamatingkatprovinsi(Kehutanan, Lingkungan Hidup, Bappeda, Pertanian, Pertambangan, Meteorologi dan Geofisika, Badan Penanggulangan Bencana)Perwakilan Lembaga Swadaya MasyarakatPerwakilan Akademisi/Pakar/Lembaga Riset
Dewan Penasihat Ad Hoc
• Beberapa perwakilan terpilih dari sektor swasta, LSM, dan komunitas lokal
Sekretariat
Pengumpulandan distribusifinansial
Pengawasandan evaluasi
Kebijakan danperencanaan
Keterlibatanmasyarakat Infrastruktur
Pengembanganpenghidupanyang berkelanjutan
65Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
4. PENGUKURAN, PELAPORAN DAN VERIFIKASI
4.1 MRV (Measurement, Reporting and Verification) merupakan rangkaian kegiatan untuk mengukur,melaporkandanmelakukanverifikasipencapaianpenurunanemisiGasRumahKaca(GRK)dariREDD+secaraberkala,sahih,akurat,terbandingkan,lengkap,konsistendantransparan. Sistem MRV merupakan garansi bagi komitmen negara-negara peratifikasi UN-FCCC,lembagapendanaan,investorkeuanganataupembeli(buyers) dalam implementasi REDD+.TargetdarisistemMRViniadalahinventarisasigasrumahkacadarikegiatanREDD+yang dilaporkan ke Sekretariat UN-FCCC.
4.2 InstrumenMRVREDD+yangakanditerapkandiProvinsiJambimeliputisemuaaktifitasMRV yang terkait antara lain dengan (1) penurunan laju deforestasi; (2) penurunan laju degradasi hutan; (3) konservasi karbon; dan (4) peningkatan cadangan karbon melaluipengelolaan hutan lestari dan pengayaan simpanan karbon (misal perlindungan dan reboisasi hutan terdegradasi). Secara sederhana, ringkasan kerangka pikir untuk pengukuran karbon dalam sistem MRV sebagaimana terlihat pada Gambar 13 di bawah ini.
RISALAH EKSEKUTIF SRAP REDD+ JAMBI 62
percepatan dan keberhasilan pencapaian target penurunan emisi yang telah ditetapkan dalam RAN-GRK dan RAD-GRK, Kendati usulan program dan kegiatan memiliki perbedaan dengan RAD-GRK tetapi tujuan yang sama yaitu penurunan emisi, khususnya emisi yang bersumber lahan, alih guna lahan, kehutanan dan lahan gambut, baik 26% dengan usaha sendiri dan pencapaian target 41% dengan bantuan internasional.
GAMBAR 13. Diagram Kerangka Pikir Panduan Pengukuran Karbon Instrumen MRV REDD+
5.3 Pengarusutamaan SRAP REDD+ dilakukan antara lain melalui proses formal maupun informal, seperti dalam proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dengan memanfaatkan masa reses dan hearing dengan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta kepada sektor swasta, lembaga non pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Alur proses Internalisasi SRAP REDD+ dalam Alur Pembangunan Daerah diperlihatkan dalam Gambar 14.
Lahan Hutan, Lahan Pertanian , Lahan Basah, Pemukiman, Padang Rumput dan Areal Penggunaan Lainnya
LOKASI TIPE LAHAN
VERIFIKASI
PELAPORAN
PENGUKURAN
PENCAPAIAN TARGET PENURUNAN EMISI
LEMBAGA INDEPENDEN
MAMPU
Stok karbon periodik, Biofisik, Ancaman & Resiko, Sosesbud, Tata Kelola
GAMBAR 13. Diagram Kerangka Pikir Panduan Pengukuran Karbon Instrumen MRV REDD+
67Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
5. PENGARUSUTAMAAN DAN PENGADMINISTRASIAN SRAP REDD+ PADA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.1 Sejalan dengan program-program yang dikembangkan, tampak bahwa orientasi utama RPJMD, RenstraSKPDProvinsi JambidanRAD-GRKJambi terfokuspadaPilar3 (ProgramStrategisdalamStranasREDD+),baikyangterkaitdengankonservasidanrehabilitasi,usaha-usaha kehutanan, pertanian dan pertambangan, serta pengelolaan lansekap berkelanjutan. Secara keseluruhan dapat diinterpretasikan bahwa RPJMD dan Renstra SKPD yang terkait dengan pengelolaan hutan dan lahan menjabarkan arahan nasional. Adapun masalah dalam pengarusutamaan dan pengadministrasian SRAP REDD+ pada kebijakan pembangunandaerah antara lain:
1) Belum secara kuat menetapkan masalah-masalah pokok yang dihadapi untuk mencapai sasaran-sasaran yang tertuang dalam RPJMD Jambi maupun RAD-GRK Jambi;
2) Rencana kerja SKPD Provinsi Jambi sektor terkait lahan, hutan dan lahan gambut,baik dalam bentuk program atau kegiatan belum didasarkan pada prioritasnya secara keruangan dan penyelesaian pada fokus tematik dan lokus akar permasalahan prioritas;.
3) Belum menempatkan perubahan paradigma dan budaya kerja serta partisipasi publik sebagai agenda penting dalam perencanaan pembangunan daerah pada sektor berbasis lahan.
5.2 SRAPREDD+JAMBItidakmemisahkanpenangananmasalahsektorkehutanandanlahangambut dengan sektor pembangunan non kehutanan dan koordinatif untuk pencarian serta penyelesaian sumber masalah (troubleshooting/ debottleneking) serta menguatkan percepatan dan keberhasilan pencapaian target penurunan emisi yang telah ditetapkan dalam RAN-GRK dan RAD-GRK, Kendati usulan program dan kegiatan memiliki perbedaan dengan RAD-GRK tetapi tujuan yang sama yaitu penurunan emisi, khususnya emisi yang bersumberlahan,alihgunalahan,kehutanandanlahangambut,baik26%denganusahasendiridanpencapaiantarget41%denganbantuaninternasional.
5.3 PengarusutamaanSRAPREDD+dilakukanantaralainmelaluiprosesformalmaupuninformal,seperti dalam proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat PemerintahProvinsi,PemerintahKabupatendanPemerintahDesadenganmemanfaatkanmasaresesdanhearingdenganDewanPerwakilanrakyatDaerahProvinsi/Kabupaten/Kotaserta kepada sektor swasta, lembaga non pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. AlurprosesInternalisasiSRAPREDD+dalamAlurPembangunanDaerahdiperlihatkandalamGambar 14.
68 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
5.4 Disisi lain proses internalisasi, selain melalui Sistem Perencanaan Pembangunan di daerah, makaprosespengarusutamaanSRAPREDD+dapatdilakukandalambentuk,antaralain:
1) Mengajukan Dokumen SRAP REDD+ dalam pertemuan reses dan hearing DPRDProvinsi dan Kabupaten/Kota, dan memastikan bahwa pelaksanaan SRAP REDD+didukung dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
2) MengajukandanmemastikandokumenSRAPREDD+masukdalamRencanaStrategis(Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dan Kabupaten/kota, agarlebih jelas posisinya dalam penjabaran ke program kerja tahunan hingga besaran anggaran pelaksanaannya;
3) Mengajukan dan memastikan dokumen SRAP REDD+ masuk dalam rencana kerjaprogram CSR (corporate social responsibilities/tanggung jawab sosial perusahaan) dan atau pengembangan (community development/pembinaan masyarakat), dimana SKPD yang bertanggung jawab menerapkan proyek lingkungan kepada pemegang izin usaha; dan
4) SRAP menjadi salah satu dokumen rujukan dalam proses pembentukan Rencana PerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup(RPPLH)Provinsi/Kabupaten/Kota.
5) Mengajukandan memastikandokumenSRAPREDD+masuk danmenjadi rujukandalam pembentukan Rencana Strategis (Renstra) dan atau/ proposal pendanaan bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan lembaga akademik,
5.5 GunamelengkapiupayapengarusutamaanSRAPREDD+keberbagaiprosesperencanaandan berbagai institusi, maka pelaksanaan pengarusutamaannya oleh berbagai pihak sebagaimanayangdijelaskandalamTabel9sebagaiberikut:
69Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi RISALAH EKSEKUTIF SRAP REDD+ JAMBI 63
GAMBAR 14 Diagran Alur Proses Internalisasi SRAPP REDD+ Jambi dalam Proses Pembangunan Daerah
5.4 Disisi lain proses internalisasi, selain melalui Sistem Perencanaan Pembangunan di daerah, maka proses pengarusutamaan SRAP REDD+ dapat dilakukan dalam bentuk, antara lain :
1) Mengajukan Dokumen SRAP REDD+ dalam pertemuan reses dan hearing DPRD Provinsi
dan Kabupaten/Kota, dan memastikan bahwa pelaksanaan SRAP REDD+ didukung dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
2) Mengajukan dan memastikan dokumen SRAP REDD+ masuk dalam Rencana Strategis
(Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dan Kabupaten/kota, agar lebih jelas posisinya dalam penjabaran ke program kerja tahunan hingga besaran anggaran pelaksanaannya;
3) Mengajukan dan memastikan dokumen SRAP REDD+ masuk dalam rencana kerja program
CSR (corporate social responsibilities/tanggung jawab sosial perusahaan) dan atau
DOKUMEN RAD GRK
DOKUMEN SRAP REDD+
DOKUMEN LAIN TERKAIT REDD+ (LSM, SWASTA, AKADEMIK)
GAMBAR 14 Diagran Alur Proses Internalisasi SRAPP REDD+ Jambi dalam Proses Pembangunan Daerah
70 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
KELOMPOK PARA PIHAK PERAN DALAM PROSES
1. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
1.1. Bappeda • Memastikan rencana aksi masuk dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
• Mendukung rencana kerja dan pendanaan yang diusulkan oleh SKPD terkait.
1.2. Dinas Kehutanan • Memastikan rencana aksi menjadi salah satu prioritas Rencana Strategis Dinas kehutanan, mengusulkan ke dalam pengganggaran, dan melaksanakan dalam kegiatan rutin.
1.3. Badan Lingkungan Hidup Daerah • Memastikan rencana aksi menjadi prioritas Rencana Strategis BLHD, mengusulkan ke dalam penganggaran dan melaksanakan.
1.4. Biro Ekbang & SDA Sekretariat Daerah • MemastikanSRAPREDD+dipublikasikansecaraluassecaraberkala(vertikalmaupunhorisontal).
2. Lembaga Adhoc Provinsi
2.1.Komisi/LembagaREDD+Multipihak • MemastikanSRAPREDD+diturunkankedalamketingkat Kabupaten/Kota, lembaga non pemerintah dan masyarakat desa;
• Mensosialisasikan, mengkoordinasikan teknis pelaksanaan ProgramSRAPREDD+ditingkatprovinsi,lintassektoral,dan non program/kegiatan SKPD dan antar kabupaten/ kota(data,monev,simpul/networking,fasilitasi).
2.2. Pokja Rencana Aksi Daerah GRK • MemastikanSRAPREDD+diakomodasikanmasukdalamdokumen maupun implementasi RAD GRK tingkat Provinsi.
3. Swasta/Asosiasi
3.1) Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)
3.2) Perusahaan Pemegang IUPHHK- Hutan Alam dan IUPHHK- Hutan Tanaman Industri
3.3) Gabungan Asosiasi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
3.4) Anggota RSPO dan ISPO
3.5) Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA)
3.6)PerusahaanPemegangIUPHHK-RestorasiEkosistem
• MengadopsidanmengimplementasikanSRAP+terkaitdengan pengelolaan hutan lestari oleh perusahaan-perusahaan Pemegang ijing IUPHHK-Hutan Alam dan IUPHHK- Hutan Tanaman Industri
• Mengadopsi dan memastikan mengimplementasikan SRAP+terkaitdenganpenerapanPrinsipdanKriteriaRSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) dan/atau ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) oleh perusahaan-perusahaan HGU Perkebunan Kelapa Sawit
• Mengadopsi dan mengimplementasikan SRAP terkait dengan pengelolaan perkebunan yang ada di wilayahnya seperti, penyiapan lahan tanpa bakar, High Conservation Value Forest, dan CSR hijau.
• MengadopsidanmengimplementasikanSRAPREDD+terkait dengan pengelolaan tambang berkelanjutan seperti praktek terbaik pertambangan good mining) , tata kelola yang baik, (good governance), pertanggung-jawaban sosial yang baik (good CSR practices), dan implementasi prinsip-prinsip PADIATAPA
• Mengadopsi dan mengimplementasikan SRAP terkait dengan restorasi ekosistem, rehabilitasi, dan implementasi prinsip-prinsip PADIATAPA.
4. Lembaga Non Pemerintah/Akademik
4.1KomunitasKonservasiIndonesia–WARSI4.2 Zoological Society of London4.3 World Agroforestry Centre- ICRAF4.4 Fauna Flora Indonesia4.5 Worldwide Fund For Nature4.6CIFOR4.7AliansiMasyarakatAdatNusantara–Jambi4.8PerkumpulanGitaBuana4.9FrankfurtZoologicalSociety4.10UniversitasJambi4.11 Lembaga Non Pemerintah lainnya
• Mendukung, membantu dan menguatkan pelaksanaan peranandantugasKomisi/LembagaREDD+Multipihak
• Menyusun program yang terkait dengan implementasi SRAPREDD+dilokasiKabupaten/Proyekpercontohan;
• MendorongpelaksanaanSRAPREDD+yangtelahdimasukan ke dalam rencana pembangunan daerah di tingkat Kabupaten dan tapak yang menjadi lokasi kegiatan/percontohan.
• Memastikan PADIATAPA dipergunakan dalam implementasiSRAPREDD+apabilaterkaitdenganmasyarakat lokal/adat.
TABEL 9. Peran Para Pihak dalam Proses Pengarusutamaan SRAP REDD+ di Provinsi Jambi
71Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
6. SUMBER PEMBIAYAAN, SKEMA DAN PENYALURAN DANA
6.1 Sumber pembiayaan program pada tahap percontohan berasal dari pendanaan dalamnegeri yang dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran PendapatandanBelanjaDaerah(APBD),investasiswasta(perbankandannon-perbankan),dana corporate social responsibility (CSR), ataupun pendanaan luar negeri yang dapat berasal dari bantuan/hibah luar negeri, baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral dan bantuan dari lembaga donor/ perorangan/komunitas.
6.2 PROCIPTAKARBONJAMBI2032sepenuhnyamenolaksumberpembiayaanyangberasaldarihutangpemerintahmaupunhutangswasta terkait implementasiREDD+diProvinsiJambi.
6.3 Jenis sumber pendanaan sangatmempengaruhi bentuk skema pendanaan yang harusdigunakan. Tiga alternatif skema pendanaan yang dapat digunakan adalah:
1) On-budget & on-treasury, di mana para donor memakai sistem pengaturan dana pemerintah Indonesia dalam pemberian dananya;
2) On-budget & off-treasury, di mana dana diberikan di luar skema pengelolaan Bendahara Negara (KPPN), tetapi pendanaannya tetap harus dilaporkan ke dalam sistem anggaran pemerintah; dan
3) Off-budget & off-treasury, di mana donor tidak menggunakan sistem anggaran pemerintah Indonesia dan tidak memberikan dananya melalui KPPN.
6.4 Apabila mengikuti mekanisme klasifikasi kegiatan NAMA’s maka sumber pembiayaanREDD+dapatdikategorikansebagaiberikut:
1) Untuk mendukung kegiatan penurunan gas rumah kaca sebesar 26% Pendanaanuntukkegiatan iniseringdisebutsebagaiUnilateralNAMA’sdenganartipendanaanberasal dari pendanaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama dalam pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat berupa rupiah murni sesuai dengan rancangan RPJMD 2010 - 2015. Meskipun begitu, komitmen 26% yang dilakukandengan upaya sendiri (unilateral) tidak hanya meliputi pendanaan pemerintah pusat, melainkan termasuk sumber pendanaan dalam negeri lainnya, seperti APBD, hutang pemerintah, investasi swasta (perbankandannon-perbankan), sertacorporate social responsibility (CSR);
2) Untukmendukungkegiatanpenurunangas rumahkacahingga41%Sumberdanayang diperlukan untuk mendukung penurunan emisi di kategori ini berasal dari bantuan/hibah luar negeri baik dalam bentuk bilateral maupun multi lateral, sehingga kategoriinidikenaldenganSupportedNAMA’s.
72 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
3) Untukmendukungkegiatanpenurunangas rumahkaca lebihdari41%Sedangkansumber pembiayaan dari kategori kegiatan ini berasal dari kredit karbon atau carbon credit. Mekanisme kredit karbon pada tingkat internasional ini masih dalam tahap pengembangan.
6.5 Pada tahun pertama, antara USD 19 juta sampai dengan USD 39 juta akan diperlukanuntuk menetapkan fungsi-fungsi kesiapan dasar untuk mendukung pertumbuhan rendah emisi karbon. Dari tahun 2012-2030, biaya yang mengalir untuk mendukung pelaksanaan pengurangan karbon dan peluang-peluang sumber penghidupan yang berkelanjutan akan meningkatsecarabertahapdanmencapaiantaraUSD373 jutasampaidenganUSD676juta pada tahun 2030, dengan mengasumsikan tercapainya pengurangan potensial penuh 55 Mt CO2e. Meskipun keseluruhan pendanaan yang diperlukan berjumlah besar, biaya per tCO2e yang dikurangi relatif rendah. Sebagai contoh, pada tahun 2030, biaya pengurangan penuh per tCO2e yang dikurangi (termasuk biaya pelaksanaan) berkisar antara USD 6,8sampaidenganUSD12,3.KurvaBiayaGlobalMcKinseymengestimasikanbiayateknissajadi luar biaya pelaksanaan mencapai sekitar USD 3,75 per tCO2e yang terkurangi.
73Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
7. P E N U T U P
7.1 PemerintahProvinsiJambimeyakinibahwapeluangkeberhasilankonservasihutanmelaluipenerapanREDD+lebihbesardibandingkandenganpendekatan-pendekatankonservasisebelumnya, dengan beberapa alasan sebagai berikut:
Pertama, walaupun sebagian besar tindakan REDD+ hampir sama dengan pendekatankonservasi hutan sebelumnya, tetapi ada unsur-unsur yang sunguh-sungguhbaru yaituimbalan berbasis kinerja. Imbalan internasional dan nasional akan semakin dikaitkan dengan kinerja dan hasil yang terukur, sehingga mengubah insentif bagi semua pemangku kepentingan dengan cara yang belum pernah dicoba sebelumnya pada skala nasional maupunprovinsi.
Kedua, sebagian masyarakat internasional telah menunjukkan kemauan kuat untuk memberi imbalaninsentifpositifkepadaREDD+.Lebihbanyakpendanaankemungkinanberasal dari sumber dana publik dan barangkali dari penjualan kredit REDD+ di pasarkarbon internasional, bergantung pada kesimpulan dari perjanjian UNFCCC dan keputusan Uni Eropa dan setiap negaramengenai penyertaan kredit REDD+ sebagai penggantiankerugian. Besarnya pembiayaan dapat mencukupi untuk memberi imbalan jerih payah keseimbangan ekonomi politis pengelolaan hutan dari yang mendorong deforestasi dan degradasi ke cara-cara lainnya yang mendukung pelestarian dan pemulihan hutan.
Ketiga, banyak negara berkembang, termasuk Indonesia yang menunjukkan kemauan kuat untuk mengatasi masalah deforestasi dan degradasi hutan, dan untuk memperlakukan REDD+menjadibagianpembangunanekonomi rendahemisikarbon.Kecocokanantara“kesediaan masyarakat internasional untuk membayar” dan “kesediaan nasional dan/atau daerah untuk menjalankan” ini sangat penting bagi keberhasilan REDD+, baik di ajangperundingan maupun pelaksanaannya.
Keempat,banyakorganisasidanperorangansedangmengamatiREDD+,danmewaspadaikemungkinan dampak yang merugikan dalam hal keefektifan, efisiensi dan kesetaraan dalampenerapanskemaREDD+.Pelakusektorswasta jugapekaterhadaprisiko iniyangterkait dengan nama baikmereka atas keterlibatan dalam REDD+. Perhatian yang lebihdaripada sebelumnya ini seharusnya membantu membatasi salah-urus dana REDD+dan korupsi, dan memberi peringatan dini atas dampak merugikan bagi masyarakat dan ekosistem alamiah yang rentan. Secara keseluruhan, berbagai bukti ilmiah menunjukan untukkitabersamamerasaoptimissambiltetapwaspada,bahwaREDD+memangdapatdiwujudkan di lembaga nasional/daerah, kebijakan dan kegiatan di tingkat tapak.
Kelima, diperlukan serangkaian transformasi perubahan yang difokuskan kepada kebijakan sektor penggunaan lahan, hutan dan lahan gambut, baik di pusat maupun di daerah. Pembaruan ini berkaitan antara lain dengan konsistensi kebijakan, dan operasionalisasi kebijakan yang baik dengan mempertimbangkan akumulasi praktek dan interaksi sosial yang terjadi di daerah sebagai respon dalam implementasi kebijakan dimaksud. Keseluruhan
74 Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ Jambi
orientasi dan fokus ini tentu berimplikasi bagi perlunya penguatan sistem dan mekanisme perencanaan baik di pusat maupun di daerah; termasuk di dalamnya pembaruan kerangka pikir perencana dan sekaligus pengambil kebijakan. Berbagai tawaran arah pembaruan di atas, bagaimanapun, akan berimplikasi pula pada pentingnya upaya perbaikan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, baik dari sisi sumber daya manusia, sumber daya informasi-teknologi serta sumber daya finansial yang ketiganya diharapkan mumpuni untuk secara operasional mewujudkan berbagai perubahan dan implikasi kebijakan tersebut.
7.2 GunamemastikanterlaksananyaupayatindaklanjutSRAPREDD+Jambi,dalampengertianbahwakegiatanyangtelahditetapkandalamSRAPREDD+Jambidapatterimplementasikansesuaivisi,misidantujuanyangtelahditetapkan,makadibutuhkanpenyelesaianpersoalantata kelola sumber daya alam sedemikian rupa, sehingga mampu menjadi menjadi kebutuhan kolektif para pihak berkepentingan di daerah lingkup Provinsi Jambi untukmenjadi agenda bersama pembaharuan. Salah satu pintu masuk yang paling krusial adalah mentransformasi tata-kelola yang mencakup penguatan sistem dan mekanisme, serta sekaligus produk perencanaan daerah sebagai bagian dari upaya pembaruan mekanisme atau proses dan substansi kebijakan pembangunan sumber daya alam berbasis lahan dan kehutanan.
7.3 Dengan berbagai implikasi dan saran tindak lanjut di atas, besar harapan berbagai strategi, danrencanaaksidalamSRAPREDD+Jambiyangtelahdiuraikankedalamsejumlahprogramdan kegiatan benar-benar dapat berperan sebagai instrumen penentu, pemenuhan prasyarat dan penguatan kondisi pemungkin dan bahkan sebagai pembuka sumbat masalah (debottlenecking) untuk penerapan REDD+ di Provinsi Jambi bagi tercapainya berbagaisasaran pengurangan emisi sebagaimana telah ditargetkan baik dalam RAN-GRK maupun RAD-GRK serta perolehan manfaat dampingan (co-benefits) dari aspek-aspek perlindungan jasa lingkungan esensial, kelestarian keanekaragaman hayati hutan tropis, pengurangan kemiskinan masyarakat, perbaikan tata kelola sumber daya alam serta peningkatan hak-hak kelola masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
7.4 Berbagai rencanaaksi sebagaimana telah tertuangdalamSRAPREDD+ Jambi,beberapatampak bersifat “cara tidak biasa” (Business Un-Usual), terlebih apabila diukur dalam kerangka piker, paradigm, perilaku serta budaya kerja yang melatari kinerja pembangunan saat ini, baik di daerah maupun secara nasional. Kalau arah dan semangat perubahan ini disepakati menjadi agenda tekad bersama (common agenda), maka cara tak biasa tersebut menjadi tidak saja kepedulian bersama dan kepercayaan para pihak (mutual trust), tetapi harus sudah menjadi kebutuhan bersama (collective needs) untuk melakukan tindakan bersama (collective actions)dalammengwujudkanvisibersama(shared vision) yang telah disepakati dalamSRAPREDD+ProvinsiJambi.