7/25/2019 Tata Urutan Perundang-undangan
1/21
TATA URUTAN
PERATURANPERATURANPERUNDANGANPERUNDANGAN
INDONESIAINDONESIA
7/25/2019 Tata Urutan Perundang-undangan
2/21
ILMU PERUNDANG UNDANGANILMU PERUNDANG UNDANGAN
====
STUDI PERUNDANGANSTUDI PERUNDANGAN
====
WETTEN KENNISWETTEN KENNIS
7/25/2019 Tata Urutan Perundang-undangan
3/21
3. MEMAHAMI PENGERTIAN PERUNDANG UNDANGAN
, KHUSUSNYA DI INDONESIA
3.1. MENJELASKAN URUTAN PERUNDANG-3.1. MENJELASKAN URUTAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA.UNDANGAN DI INDONESIA.
3.2. MENJELASKAN ASAS-ASAS PERUNDANG-3.2. MENJELASKAN ASAS-ASAS PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU DIUNDANGAN YANG BERLAKU DI
INDONESIA.INDONESIA.
3.3. MENJELASKAN HAK MENGUJI3.3. MENJELASKAN HAK MENGUJI
PERUNDANG-UNDANGANPERUNDANG-UNDANGAN
3.4. MENJELASKAN SAAT BERLAKUNYA3.4. MENJELASKAN SAAT BERLAKUNYA
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAPERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
7/25/2019 Tata Urutan Perundang-undangan
4/21
KETETAPAN MPRS NO. XXMPRS1!""KETETAPAN MPRS NO. XXMPRS1!""
TENTANGTENTANG
MEMORANDUM DPR-GR MENGENAI TERTIBMEMORANDUM DPR-GR MENGENAI TERTIB
HUKUM R.I. DAN TATA URUTAN PERATURANHUKUM R.I. DAN TATA URUTAN PERATURAN
PERUNDANGAN DI INDONESIAPERUNDANGAN DI INDONESIA
JO.JO.
KETETAPAN MPR NO.#MPR1!$3KETETAPAN MPR NO.#MPR1!$3
%PENGUAT&%PENGUAT&
JO.JO.KETETAN MPR NO.IXMPR1!$'KETETAN MPR NO.IXMPR1!$'
JO.JO.
7/25/2019 Tata Urutan Perundang-undangan
5/21
KETETAN MPR NO.IXMPR1!$'KETETAN MPR NO.IXMPR1!$'
JO.JO.
KETETAPAN MPR NO.IIIMPR2(((KETETAPAN MPR NO.IIIMPR2(((
JO.JO.
UNDANG-UNGANG NO. 1( TAUN 2((4UNDANG-UNGANG NO. 1( TAUN 2((4
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURANTENTANG PEMBENTUKAN PERATURANPERUNDANG-UNDANGANPERUNDANG-UNDANGAN
KANSIL,1986 : 54KANSIL,1986 : 54
DASAR HUKUM TATA URUTANDASAR HUKUM TATA URUTAN
PERUNDANGAN R.IPERUNDANGAN R.I
7/25/2019 Tata Urutan Perundang-undangan
6/21
TATA URUTANTATA URUTAN
PERUNDANG UNDANGANPERUNDANG UNDANGAN
%UNDA-USUK = HIERAR)HIE =%UNDA-USUK = HIERAR)HIE =
STU*ENBAU DES RE)HETS&STU*ENBAU DES RE)HETS&
DI INDONESIADI INDONESIA
1.1. UUD 1!4+UUD 1!4+
2.2. UNDANG-UNDANGPPP.UUUNDANG-UNDANGPPP.UU
3.3. PERATURAN PEMERINTAHPERATURAN PEMERINTAH
4.4. PERATURAN PRESIDENPERATURAN PRESIDEN
+. PERATURAN DAERAH+. PERATURAN DAERAH
+.1. PERATURAN PROPINSI+.1. PERATURAN PROPINSI
+.2. PERATURAN DAERAH+.2. PERATURAN DAERAH
+.3. PERATURAN DESA+.3. PERATURAN DESA
7/25/2019 Tata Urutan Perundang-undangan
7/21
U U DU U D PERATURAN NEGARA YANG TINGGI DALAMPERATURAN NEGARA YANG TINGGI DALAM
NEGARA, YANG MEMUAT KETENTUAN-NEGARA, YANG MEMUAT KETENTUAN-
KETENTUAN POKOK MENAJADI SALAH SATUKETENTUAN POKOK MENAJADI SALAH SATU
SUMBER PERATURAN PERUNDANGANSUMBER PERATURAN PERUNDANGANLAINNYA YANG KEMUDIAN DIKELUARKANLAINNYA YANG KEMUDIAN DIKELUARKAN
OLEH NEGARA ITU.OLEH NEGARA ITU.
UUD BUKAN SATU-SATUNYA SUMBER HUKUM.UUD BUKAN SATU-SATUNYA SUMBER HUKUM.
KASIL,1986 : 54-55
7/25/2019 Tata Urutan Perundang-undangan
8/21
UUD UUD
BAGIAN DARIPADA HUKUM DASARBAGIAN DARIPADA HUKUM DASAR
== YANG TERTULISYANG TERTULISKONSITUSIKONSITUSI
DISAMPING HUKUM DASAR YANG TERTULIS,DISAMPING HUKUM DASAR YANG TERTULIS,
BERLAKU JUGA %DAN OLEH KARENA ITU DIAKUIBERLAKU JUGA %DAN OLEH KARENA ITU DIAKUI
ADANYA& HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS.ADANYA& HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS.
HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS
ATURAN-ATURAN DASAR YANG TIMBUL DANATURAN-ATURAN DASAR YANG TIMBUL DAN
TERPELIHARA DIDALAMTERPELIHARA DIDALAM PRAKTEKPRAKTEK
PENYELENGGARAAN NEGARAPENYELENGGARAAN NEGARA, MESKIPUN TIDAK, MESKIPUN TIDAK
TERTULISTERTULIS
7/25/2019 Tata Urutan Perundang-undangan
9/21
KEBIASAAN KETATANEGARAANKEBIASAAN KETATANEGARAAN
==
PRAKTEK KETATANEGARAANPRAKTEK KETATANEGARAAN
==
)ON#ENTION)ON#ENTIONUUDUUD
KONSTITUSIKONSTITUSI
)ON#ENTION)ON#ENTION
7/25/2019 Tata Urutan Perundang-undangan
10/21
U U D 1!4+U U D 1!4+
UUD 1!4+ TERDIRI DARI UUD 1!4+ TERDIRI DARI A.A. PEMBENTUKANPEMBENTUKAN
%DASAR SUMBER HUKUM DARI BATANG%DASAR SUMBER HUKUM DARI BATANG
TUBUHNYA&TUBUHNYA&
B.B. BATANG TUBUHBATANG TUBUH 1" BAB1" BAB
3$ PASAL3$ PASAL
3 PASAL ATURAN PERALIHAN3 PASAL ATURAN PERALIHAN
2 PASAL ATURAN TAMBAHAN2 PASAL ATURAN TAMBAHAN).). PENJELASANPENJELASAN
UMUMUMUM
PASAL DEMI PASALPASAL DEMI PASAL
7/25/2019 Tata Urutan Perundang-undangan
11/21
U U D DI INDONESIAU U D DI INDONESIA
GRONDWET = )ONSTITUTIONAL LAW =GRONDWET = )ONSTITUTIONAL LAW =
LOI )ONSTITUTIONELLE =LOI )ONSTITUTIONELLE =
#ERASUNG RE)HT#ERASUNG RE)HT
1.1. UUD 1!4+UUD 1!4+
2.2. KOSTITUSI RISKOSTITUSI RIS
3.3. UUDS 1!+(UUDS 1!+(4.4. UUD 1!4+UUD 1!4+
7/25/2019 Tata Urutan Perundang-undangan
12/21
UNDANG UNDANGUNDANG UNDANG
SALAH SATU BENTUK PERATURANSALAH SATU BENTUK PERATURAN
PERUNDANGAN YANG DIADAKANPERUNDANGAN YANG DIADAKAN
UNTUK MELAKSANAKAN UUD ATAUAUNTUK MELAKSANAKAN UUD ATAUA
KETETAPAN MPRKETETAPAN MPR
UU ORGANIKUU ORGANIK
7/25/2019 Tata Urutan Perundang-undangan
13/21
BUYSBUYSUU SEBAGAI SUMBERUU SEBAGAI SUMBER
HUKUMHUKUM ADA DUA ARTIADA DUA ARTI%RAHARDJO, SATJIPTO SOEMITRO,RONNY H. DALAM%RAHARDJO, SATJIPTO SOEMITRO,RONNY H. DALAMPENGANTAR ILMU HUKUM, MODUL 1-5, 178-179)PENGANTAR ILMU HUKUM, MODUL 1-5, 178-179)
7/25/2019 Tata Urutan Perundang-undangan
14/21
UU DALAM ARTI MATERIALUU DALAM ARTI MATERIAL
SETIAP KEPUTUSAN PMERINTAH YANG ISINYASETIAP KEPUTUSAN PMERINTAH YANG ISINYA
MENGIKATLANGSUNG SE)ARA UMUM PADAMENGIKATLANGSUNG SE)ARA UMUM PADA
SETIAP PENDUDUK.SETIAP PENDUDUK.
PERATURANPERATURAN
)ONTOH )ONTOH
P.PUSAT UU, PPP.PUSAT UU, PP
P.DAERAH PERDAP.DAERAH PERDA
P.SEKTORP.SEKTOR
7/25/2019 Tata Urutan Perundang-undangan
15/21
UU DALAM ARTI *ORMALUU DALAM ARTI *ORMAL
SETIAP PERATURAN KETETAPAN YANGSETIAP PERATURAN KETETAPAN YANGDIBENTUK OLEH ALAT PERLENGKAPANDIBENTUK OLEH ALAT PERLENGKAPAN
NEGARA YANG DIBERI KEKUASAANNEGARA YANG DIBERI KEKUASAAN
MEMBENTUK UU DIUNDANGKANMEMBENTUK UU DIUNDANGKAN
SEBAGAIMANA MESTINYA.SEBAGAIMANA MESTINYA.
UNDANG-UNDANGUNDANG-UNDANG)ONTOH )ONTOH
UU NO.+1!"(UU NO.+1!"(
PD.PPAPD.PPA
7/25/2019 Tata Urutan Perundang-undangan
16/21
HAK MENGUJI UU HAK MENGUJI UU
SUATAU HAK UNTUK MENILAI MENGUJI APAKAH SUATAU HAK UNTUK MENILAI MENGUJI APAKAH
A.A. UU ITU ISINYA MATERINYA BERTENTANGAN DGNUU ITU ISINYA MATERINYA BERTENTANGAN DGN
UU ATAU TIDAK.UU ATAU TIDAK.
B.B. PERATURAN ITU ISINYA BERTENTANGAN DGN UUPERATURAN ITU ISINYA BERTENTANGAN DGN UU
ATAU KETENTUAN YANG LEBIH TINGGI ATAUATAU KETENTUAN YANG LEBIH TINGGI ATAU
TIDAK.TIDAK.
).). )ARA PEMBENTUKANPEMBUATAN DAN )ARA)ARA PEMBENTUKANPEMBUATAN DAN )ARA
MENGUNDANGKAN SUATAU UU BERTENTANGANMENGUNDANGKAN SUATAU UU BERTENTANGAN
DGN KETENTUAN ATAU TIDAK.DGN KETENTUAN ATAU TIDAK.
HAK MENGUJI UUHAK MENGUJI UU
(RECHTERLIJKE TOETSINGSRECHT =(RECHTERLIJKE TOETSINGSRECHT =TOETSINGSRECHTTOETSINGSRECHT
7/25/2019 Tata Urutan Perundang-undangan
17/21
SIAPAKAH YANG MEMPUNYAI HAKSIAPAKAH YANG MEMPUNYAI HAK
MENGUJI SE)ARA MATERIALMENGUJI SE)ARA MATERIAL
MAKAMAH AGUNGMAKAMAH AGUNG
HANYAHANYATERHADAP PERATURANTERHADAP PERATURAN
PERUNDANGAN YGPERUNDANGAN YG LERBIH RENDAHLERBIH RENDAH
DARIPADA UUDARIPADA UU
TETAPITETAPI
7/25/2019 Tata Urutan Perundang-undangan
18/21
TIDAKTIDAKTERHADAP UUTERHADAP UU
MAKAMAH AGUNG RI TIDAK MEMPUNYAI HAKMAKAMAH AGUNG RI TIDAK MEMPUNYAI HAK
MENGUJI TERHADAP UUDMENGUJI TERHADAP UUD
%PASAL 31 PENJELASAN %PASAL 31 PENJELASAN
UU NO.+2((4&UU NO.+2((4&
YG BERHAK MENGUJI MATERIEL UUYG BERHAK MENGUJI MATERIEL UU
TERHADAP UUD ADALAH MAHKAMAHTERHADAP UUD ADALAH MAHKAMAH
KONSTITUSI.KONSTITUSI.
%PASAL 1( UU NO.242((3&%PASAL 1( UU NO.242((3&
7/25/2019 Tata Urutan Perundang-undangan
19/21
STUKTUR KETATANEGARAAN SETELAH PERUBAHAN UUD1!4+STUKTUR KETATANEGARAAN SETELAH PERUBAHAN UUD1!4+
UUD 1945
DPRDPR MPRMPR
DPDDPD
DPRDPR
PRESIDEPRESIDE
NN
WAPRESWAPRES
KEKUASAANKEKUASAAN
HAKIMHAKIM
MK MA KYMK MA KYLEGISLATILEGISLATI**
EKSEKUTIEKSEKUTI**
YUDIKATI*YUDIKATI*
KETERANGAN MK = MAHKAMAH KONSTITUSIKETERANGAN MK = MAHKAMAH KONSTITUSI
MA = MAHKAMAH AGUNGMA = MAHKAMAH AGUNG
KY = KOMISI YUDISIALKY = KOMISI YUDISIAL
7/25/2019 Tata Urutan Perundang-undangan
20/21
SIAPAKAH YG MEMPUNYAI HAK
MENGUJI SE)ARA *ORMIL
HAKIM %PN, PT, MA&HAKIM %PN, PT, MA&
BAHKAN SEBELUM MENETAPKAN SUATUBAHKAN SEBELUM MENETAPKAN SUATU
PERATURAN PERUNDANGAN LEBIH DAHULUPERATURAN PERUNDANGAN LEBIH DAHULU
WAJIB MENELITI, APAKAH PERATURANWAJIB MENELITI, APAKAH PERATURAN
PERUNDANGAN TERSEBUT TELAH SESUAI DGNPERUNDANGAN TERSEBUT TELAH SESUAI DGN
)ARA)ARAPEMBENTUKANPEMBUATAN PEMBENTUKANPEMBUATAN
PENGUNDANGANNYA ATAU TIDAKPENGUNDANGANNYA ATAU TIDAK
)ARA PEMBENTUKANPEMBUATAN )ARA)ARA PEMBENTUKANPEMBUATAN )ARA
MENGUNDANGKAN SUATAU UU DIATUR DALAMMENGUNDANGKAN SUATAU UU DIATUR DALAM
UU NO.2 TAHUN 1!+(, LN TAHUN 1!+( NO.32UU NO.2 TAHUN 1!+(, LN TAHUN 1!+( NO.32
%UU TENTANG LN PENGUMUMAN&%UU TENTANG LN PENGUMUMAN&
7/25/2019 Tata Urutan Perundang-undangan
21/21