TUGAS MAKALAH ISBD

TEMA : BUDAYA

BUDAYA TANAH TORAJA

OLEH :

KELOMPOK VI

PROGRAM STUDI AGROINDUSTRI

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKEP

2011

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji dan syukur kami

panjatkan kepada Allah SWT. Salawat serta salam semoga senantiasa di limpahkan ke atas junjungan kita

Nabi Muhammad Saw.

Penulisan makalah ini diharapkan mampu menjadi representasi unntuk makalah selanjutnya.

Selain itu laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pembuatan makalah selanjutnya.

Penulisan makalah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. oleh karena itu, pada kesempatan ini

dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan terimah kasih kepada dosen, teman-teman dan semua

semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian makalah ini.

Kami sangat menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga dengan

kelapangan dada kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan

laporan ini kedepannya.

Mandalle, 2011

( Kelompok VI )

DAFTAR ISI

1. Kata pengantar

2. Daftar isi

3. BAB I : Pendahuluan

4. BAB II : Pembahasan

a) Hukum islam merupakan bagian dari agama islam

b) Ruang lingkup hukum islam

c) Tujuan hukum islam

d) Konstribusi umat islam

e) Fungsi hukum islam

f) HAM menurut islam

g) Perbedaan prinsip HAM dalam pandangan Islam dan Barat

5. BAB III : Penutup

6. Daftar pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. latar belakang

Hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM merupakan sebuah hal yang menjadi

keharusan dari sebuah negara untuk menjaminnya dalam konstitusinya. Melalui deklarasi

universal ham 10 desember 1948 merupakan tonggak bersejarah berlakunya penjaminan hak

mengenai manusia sebagai manusia. Sejarah HAM dimulai dari magna charta di inggris pada

tahun 1252 yang kemudian kemudian berlanjut pada bill of rights dan kemudian berpangkal pada

DUHAM PBB. Dalam konteks keIndonesiaan penegakan HAM masih bisa dibilang kurang

memuaskan. Banyak faktor yang menyebabkan penegakan HAM di Indonesia terhambat seperti

problem politik, dualisme peradilan dan prosedural acara (kontras, 2004;160).

Islam sebagai agama bagi pengikutnya meyakini konsep Islam adalah sebagai way of life

yang berarti pandangan hidup. Islam menurut para penganutnya merupakan konsep yang lengkap

mengatur segala aspek kehidupan manusia. Begitu juga dalam pengaturan mengenai hak asasi

manusia Islam pun mengtur mengenai hak asasi manusia. Islam adalah agama rahmatan lil alamin

yang berarti agama rahmat bagi seluruh alam. Bahkan dalam ketidakadilan sosial sekalipun Islam

pun mengatur mengenai konsep kaum mustadhafin yang harus dibela.

Dalam Islam, konsep mengenai HAM sebenarnya telah mempunyai tempat tersendiri

dalam pemikiran Islam. Perkembangan wacana demokrasi dengan Islam sebenarnya yang telah

mendorong adanya wacana HAM dalam Islam. Karena dalam demokrasi, pengakuan terhadap hak

asasi manusia mendapat tempat yang spesial. Berbagai macam pemikiran tentang demokrasi dapat

dengan mudah kita temukan didalamnya konsep tentang penegakan HAM.

Bahkan HAM dalam Islam telah dibicarakan sejak empat belas tahun yang lalu (Anas

Urbaningrum, 2004;91). Fakta ini mematahkan bahwa Islam tidak memiliki konsep tentang

pengakuan HAM. berangkat dari itu makalah ini akan mencoba memberikan sedikit penerangan

mengenai wacana HAM dalam Islam

BAB II

PEMBAHASAN

Hukum Islam merupakan bagian dari agama islam

Hukum Islam tidak hanya nerupakan hasil pemikiran yang di pengaruhi oleh

kebudayaan manusia di suatu tempat pada suatu masa, tetapi dasarnya ditetapkan oleh Allah

melalui wahyu_Nya yang kiniterdapat dalam Al-qur’an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad

Saw sebagai Rosul_Nya melalui sunnah beliau yang kini terhimpun dengan baik dalam kitab-

kitab hadist. Dasar inilah yng membedakan hukum islam secara fundamental dengan hukum-

hukum lain yang semata-matalahi dari kebiasaan dan hasil pemikiran atau buatan manusia

belaka.

Syari’at merupakan landasan fikih, dan fikih merupakan pemahamanorang yang

memenuhi syarat tentang syari’at. Oleh karena itu seseorang yang memahami hukum islam

dangan baik dan benar harus dapat membedakan antara syari’at islam dengan fikih Islam. Pada

prinsipnya syari’at adalah wahyu Allah yang terdapat dalam Al-qur’an dan sunnah Rosulullah

yang terdapat dalam kitab-kitab hadist. Syari’at mempunyai sifat fundamental, mempunyai

ruanglingkup yang lebih luas dari fikih, berlaku abadi dan menunjukkan kesatuan dalam

Islam. Fikih adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syari’at yang

sekarang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Oleh karena itu fikih bersifat fundamental.

Menurut Tahir Azhary, ada tiga sifat hukum islam yaitu, (1) bidimensional, artinya

mengandung segi kemanusiaan dan segi ketuhanan (Ilahi). (2) Adil, artinya ia memiliki

hubungan yang erat sekali dengan sifat dimensional. Dalam hukum Islam keadilan bukan saja

merupakan tujuan, tetapi merupakan sifat yang melekatsejak kaidah-kaidah dalam

syari’atyang ditetapkan. (3) Individualistik dan kemasyarakatan yang diikat oleh nilai-nilai

transcendental yaitu wahyu Allah yang di sampaikan kepada Nabi Muhammad saw.

Ruang lingkup hukum islam

Hukum islam baik dalam pengertian syari’at maupun fikih dibagi ke dalam dua bagian

besar, yakni bidang ibadah dan bidang mu’amalah. Ibadah adalah tata cara daan upacara yang

wajib di lakukan seorang muslim dalam berhubungan dengan Allah sepeti menjalankan

sholat,, membayar zakat, menjalankan ibadah puasa dan haji. Tata cara dan upacara ini tetap,

tidak dapat ditambah-tambah maupun dikurangi. Ketentuannya telah diatur dengan pasti oleh

Allah dan di jelaskan oleh Rosul_Nya.

Adapun mu’amalat dalam pengertian yang luas adalah ketetapan Allah yang langsung

berhubungan dengan kehidupan social manusia walaupun ketetapan tersebut terbatas pada

yang pokok-pokok saja.

Hukum islam tidak membedakan dengan tajam antara hukum perdata dangan public

seperti halnya dalam hukum barat. Hal ini di sebabkan karena menurut hukum islam pada

hukum perdata ada segi-segi public dan pada public ada segi-segi perdatanya. Dalan hukum

islam yang di sebutkan hanya bagian-bagiannya saja.

Menurut H.M. Rasyidi bagian-bagian hukum islam adalah (1) munakhat, (2) wirasah,

(3) mu’amalat, (4) jinayat, (5) al-ahkam al sulthaniyah, (6) siyar, (7) mukhassamat. Apabila

bagian-bagian hukum tersebut disusun menurut sistematika hukum barat yang membedakan

antara hukum public dan hukum perdata, maka susunan mu’amalat dalam arti luas, maka yang

termasuk dalam hukum perdata islam adalah (1) munakhahat, yakni hukum yang mengatur

segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya; (2)

wirasah, mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta

peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum kewarisan ini juga di sebut faraid; (3)

mu’amalat dalam arti khusus, yakni hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak

atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam,

perserikatan dan sebagainya. Adapun yang termasuk dalam hukum publik Islam adalah (4)

jinayat yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang di ancam dengan

hukuman baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah ta’zir. Yang dimaksud dengan

jarimah adalah perbuatan pidana. Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah di

tentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-qur’an dan sunnah Nabi Muhammad.

Jarimah ta’zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan batas hukumannya di tentukan oleh

penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya; (5) Al-ahkam as-sulthaniyah, yakni hukum yang

mengatur soal-soal yang berhubungan dengan kepala Negara, pemerintahan, baik pemerintah

pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya; (6) siyar, yakni hukum yang mengatur

urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan Negara lain; (7)

mukhassamat, mengatur peradilan, kehakiman dan hukum acara.

Dari hal-hal yang sudah di kemukakan jelas bahwa hukum Islam itu luas, bahkan luasnya

hukum Islam tersebut masih dapat di kembangkan lagi sesuai dengan aspek-aspek yang

berkembang dalam masyarakat yang belum dirumuskan oleh para fukaha ( para yuris Islam )

di masa lampau seperti hukum bedah mayat, hukum bayi tabung, keluarga berencana, hukum

bunga bank, eutanasiah dan lain sebagainya hukum Islam.

Tujuan Hukum Islam

Adapun tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mencegah kerusakan pada

manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka; mengarahkan mereka kepada kebenaran

untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan

mengambil segala manfaat dan mencegah atau menolak yang madharat, yakni yang tidak berguna

bagi hidup dan kehidupan manusia. Adapun beberapa tujuan dalam hukum islam yakni :

1. Memelihara Agama.

Agama adalah sesuatu yang harus di miliki oleh setiap manusia supaya martabatnya dapat

terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain, dan memenuhi hajat jiwanya. Beragama

merupakan kebutuhan manusia yang harus di penuhi, karena Agamalah yang dapat

menyentuh nurani manusia. islam harus terpelihara dari ancaman orang-orang yang akan

merusak akidah, syari’ah dan akhlak atau mencapuradukkan ajaran agama Islam dengan

paham atau aliran yang batil.

Agama islam tidak memaksakan pemeluk Agama lain meninggalkan Agamanya untuk

memeluk agama Islam. Hal ini dengan jelas di sebutkan dalam QS 2 (Al-Baqarah) : 256 :

Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), Sesungguhnya

Telah Jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah.”

2. Memelihara jiwa.

Menurut hukum Islam jiwa harus dilindungi. Untuk itu hukum Islam wajib memelihara hak

manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Hukum Islam melarang pembunuhan

sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang di

pergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

3. Memelihara akal.

Menurut hukum Islam seseorang wajib memelihara akalnya, karena akal mempunyai

peranan sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Untuk itu hukum Islam

melarang orang meminum-minuman yang memebukkan yang di sebutkan dengan istilah

“khamar” dan member hukuman pada perbuatan orang yang merusak akal. Larangan

minum khamar ini dengan jelas disebutkan dalam QS 5 ( Al-Maidah):90:

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar,

Berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah

perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. “

4. Memelihara keturunan.

Dalam hukum Islam, memelihara keturunan adalah hal yang sangat penting. Untuk itu

dalam hukum Islam untuk meneruskan keturunan harus melalui perkawinan yang sah

menurut ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-qur’an dan Al-sunnah dan dilarang

melakukan perbuatan zina. Larangan-larangan perkawinan yang terdapat dalam surat

Annisa’ ayat 23 dan larangan berzina dalam QS 17 (Al-isro’):32 :

Artinya : “ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu

perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”

5. Memelihara harta

Menurut hukum Islam harta merupakan pemberian Allah SWT kepada Manusia untuk

melangsungkan hidup dan kehidupannya, untuk itu manusia sebagai kholifah Allah di

muka bumi (makhluk yang diberi amanah Allah untuk mengelola ala mini sesuai

kemampuan yang dimilikinya) dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara-

cara yang halal artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral. Jika

diperhatikan dengan sungguh-sungguh hukum islam di tetapkan oleh Allah adalah untuk

memenuhi keperluan hidup yang bersifat primer, skunder maupun tertier. Oleh karena itu

apabila seorang muslim mengikuti ketentuan-ketentuan yang di tetapkan Allah, maka ia

akan selamat baik dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Konstribusi Umat Islam Dalam Perumusan dan Penegakan Hukum

Konstribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia Nampak

jelas setelah Indonesia merdeka. Sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat,

hukum Islam telah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama

Islam. Penelitian yang dilakukan secara nasional, oleh Universitas Indonesia dan BPHN

(1977/1978) Menunjukkan dengan jelas kecenderungan umat Islam Indonesia untuk kembali ke

identitas dirinya sebagai muslimin dengan menaati dan melaksanakan hukum islam.

Kecenderungan ini oleh Pendidikan Agama Islam yang setelah tahun enam puluhan diwajibkan di

sekolah-sekolah dibawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang

Departemen Pendidikan Nasional).

Kebebasan mengeluarkan pendapatatau kebebasan berfikir wajib ada. Kebebasan

memberikan pendapat ini di perlukan untuk mengembangkan pemikiran hukum islam yang betul-

betul teruji, baik dari segi pemahaman maupun dalam segi pengembangan. Dalam ajaran Islam

ditetapkan bahwa umat Islam mempunyai kewajiban untuk menaati hukum yang wajib menurut

hukum islam menjadi wajib pula menurut perundang-undangan. Hal ini jelas di perlukan proses

dan waktu untuk merealisasikannya.

Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Bermasyarakat

peranan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya cukup banyak, namun

dalam pembahasaan ini hanya akan di kemukakan peranan utamanya saja, yakni :

a. Fungsi Ibadah. Fungsi paling utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada

Allah SWT. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus di patuhi umat manusia,

dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus jjuga merupakan indikasi

keimanan seseorang.

b. Fungsi “amar ma’ruf dan nahi munkar”. Hukum Islam sebagai hukum yang di

tunjukkan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, jelas dalam peraktik

akan selalu bersentuhan dengan masyarakat.

c. Fungsi “zawajir”. Fungsi ini terlihat dalam pengharaman pembunuh dan berzina,

yang disertai dengan ancaman hukuman atau sanksi hukum. “Qiyas”, “diyat” di

terapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa/beban, hudud, hirabah, dan riddah,

dan ta’zir untuk tidak pidana selain kedua macam tersebut.

d. Fungsi “tanzim wa ishlah al-ummah”. Fungsi hukum Islam selanjutnya adalah

sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses

interaksi social sehingga sehingga terwujutlah masyarakat yang harmonis, aman,

dan sejahtera.

HAM Menurut Islam

HAM ialah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil

dapat hidup sebagai manusia. HAM juga adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan

Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati).

Perbedaan prinsip antara konsep HAM dalam Pandangan Islam dan Barat.

Ada perbedaan prinsip antara hak-hak asasi manusia dilihat dari sudut pandangan Barat

dan Islam. HAM menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala

sesuatu bepusat kepada manusia. Dengan demikian, manusia sangat dipentingkan. Sebaliknya,

HAM ditilik dari sudut pandangan Islam bersifat teosentris, artinya, segala sesuatu berpusat pada

Tuhan.

Dalam konsep Islam seseorang hanya mempunyai kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas

kepada Allah karena ia harus mematuhi hukum_Nya. Namun secara paradox, di dalam tugas-tugas

inilah terletak semua hak dan kemerdekaannya. Menurut ajaran Islam, manusia mengakui hak-hak

dari manusia lain, karena hal ini merupakan sebuah kewajiban yang dibebankan oleh hukum

agama untuk mematuhi Allah. Oleh karena itu, HAM dalam Islam tidak semata-mata menekankan

pada HAM saja, akan tetapi hak-hak itu dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdi

kepada Allah sebagai penciptanya.

Menurut ajaran Islam, Manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk mengabdi kepada

Allah. Tugas manusia untuk mengabdi kepada Allah dengan tugas dinyatakan_Nya dalam QS

51 )al-zariyat: 56

Artinya :” tidak lah kujadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada_Ku”

Oleh karena itu manusia mempunyai kewajiban mengikuti ketentuan-ketentuan yang di

tetapkan Allah.

Kewajiban yang di perintahkan kepada umat manusia dapat di bagi kedalam dua katagori,

yaitu huququllah dan huququl ‘ibad. Huququllah (hak-hak Allah) adalah kewajiban-kewajiban

manusia terhadap Allah SWT yang di wujudkan dalam berbagai ritual ibadah, sedangkan huququl

‘ibad (hak-hak manusia) merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan

terhadap makhluk Allah lainnya.

Aspek khas dalam konsep HAM Islami adalah tidak adanya orang lain yang dapat

memanfaatkan pelanggaran hak-hak jika pelanggaran itu terjadi atas seseorang yang harus di

penuhi haknya. Bahkan suatu Negara Islam pun tidak dapat memaafkan pelanggaran hak-hak yang

dimiliki oleh seseorang. Negara harus terikat memberi hukuman kepada pelanggar HAM dan

member bantuan kepada pihak yang dilanggar HAM_nya, kecuali pihak yang dilanggar Ham-nya

telah memanfaatkan pelanggar HAM tersebut.

Apabila prinsip-prinsip human rights dibandingkan dengan hak-hak asasi Manusia yang

terdapat dalam ajaran Islam, maka dalam Al-qur’an dan as-sunnah akan di jumpai antara lain,

prinsip-prinsip “human rights” berikut :

a) Martabat manusia. Dalam al-qur’an di sebutkan bahwa manusia mempunyai

kedudukan atau martabat yang tinggi. Kemuliaan martabat yang telah dimiliki

manusia itu sama sekali tidak ada pada makhluk yang lain. Martabat yang tinggi

yang telah di anugrahkan Allah kepada manusia, pada hakikatnya merupakan

fitrah yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia (Al-qur’an, surat 17; 70; 33;

5: 32 dan lain-lain). Prinsip yang di gariskan dalam “universal declaration of

human rights” antara lain terdapat dalam pasal 1 dan 3

b) Prinsip persamaan. Pada dasarnya semua manusia sama, karena semuanya

adalah hamba Allah. Hanya satu criteria (ukuran) yang dapat membuat seseorang

lebih tinggi derajatnya dari yang lain, yakni ketakwaannya ( Al-Qur’an surat 49;

13 ) prinsip persamaan ini dalam “ universal declaration of human rights”

terdapat dalam pasal 6 dan 7.

c) Prinsip kebebasan menyatakan pendapat. Al-Qur’an memerintahkan kepada

manusia agar berani menggunakan akal pikiran mereka terutama untuk

menyatakan pendapat mereka yang benar. Ajaran Islam sangat menghargai akal

pikiran, oleh karena itu, setiap manusia sesuai dengan martabat dan fitrahnya

sebagai makhluk yang berfikir mempunyai hak untuk menyatakanpendapatnya

dengan bebas, asal tidak di pertentangkan dengan prinsip-prinsip islam dan dapat

di pertanggung jawabkan. Hak untuk menyatakan pendapat dengan bebas

dinyatakan dalam “universal declaration of human rights” pasal 19.

d) Prnsip kebebasan beragama. Prinsip kebebasan beragama ini dengan jelas di

sebutkan dalam Al-Qur’an surat 2:256, yang artinya kurang lebih sebagai

berikut” tidak boleh ada paksaan dalam agama “ prinsip inimengandung makna

bahwa sepenuhnya mempunyai kebebasan untuk menganut suatu keyakinan atau

kaidah agama yang di senanginya. pasal 18 dari “universal declaration of human

rights” yang berbunyi “ setiap orang berhak mempunyai kebebasan berfikir,

keinsyafan batin dan beragama.

e) Hak atas jaminan social. Di dalam alqur’an banyak di jumpai ayat-ayat yang

menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat. Ajaran

tersebut antara lain adalah “kehidupan fakir miskin harus di perhatikan oleh

masyarakat, terutama oleh mereka yang punya” (QS 51; 19, 70; 24). Apabila

jaminan social yang ada dalam Al-Qur’an di perhatikan jelas sesuai dengan pasal

22 dari “universal declaration of human rights” setia orang sebagai anggota

masyarakat mempunyai hak atas jaminan social…

f) Hak atas harta benda. Dalam hukum Islam hak milik seseorang sangat di junjung

tinggi. Sesuai dengan harakat dan martabat, jaminan dan perlindungan terhadap

milik seseorang merupakan kewajiban penguasa. Hal ini dalam pasal 17 dari

“universal declaration of human rights” yang bunyinya : (1) setiap orang berhak

mempunyai hak milik, baik sendiri maupun dengan orang lain, (2)tidak seorang

pun hakmiliknya boleh di rampas dengan sewenang-wenang

Daftar pustaka

Drs. H Hamdan Mansoer, Dr. Uswatun Hasanah,MA.2004 Pendidikan Agama Islam. Jakarta:

Departemen Agama RI

http//.google./hukum & HAM menurut Islam.com//

BAB III

PENUTUP

Demikianlah makalah yang kami buat saran dan masukan sangat kami harapkan dari

pembaca demi kesempurnaan makalah. Dari tujuan pembuatan makalah ini maka kami dapat

manyimpulkan isi dari makalah ini yaitu; hukum islam merupakan bagian dari agama islam, yang

juga merupakan dari pemikiran yang juga merupakan dari pemikiran yang dipengaruhi oleh

kebudayaan manusia di suatu tempat pada suatu masa, tetapi dasarnya ditetapkan oleh Allah yang

kini terdapat dalam Al-Qur’an. Hukum Islam tidak membedakan dengan tajam antara hukum

perdata dengan public seperti halnya dalam hukum barat. HAM sebagai suatu hak dasar yang

melekat pada diri tiap manusia apabila seseorang itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan

norma maka harus di pertanggung jawabkan kepada hukum.

Semoga dengan adanya makalah ini bisa bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi

penyusun sendiri.AMIIN……..