Evaluasi tema otda kls x

  • Published on
    13-Apr-2017

  • View
    291

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Selasa , 05 Mei 2015Soal Otonomi Daerah

SOAL ULANGAN HARIAN (01)OTONOMI DAERAHPETUNJUK :1. Tulislah terlebih dahulu nama dan kelas anda pada lembaran jawaban.2. Pililah huruf jawaban yang paling tepat atas pertanyaan itu.

PILIHAN GANDA.

1. Kata Otonomi berasal dari bahasa . . . .a. Belanda b. Inggris c. Yunani d. Jerman

2. Kata Otonomi terdiri dari kata Autos dan Nomos yang artinya . . . .a. Mengatur bebas b. Sendiri mengaturc. Mengatur semua d. Mengatur masyarakat

3. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalimat ini adalah bunyi UU pemerintahan daerah nomor . . . .a. 22/99 b. 23/99 c. 32/99 d. 33/99

4. Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk ,mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peratutan perundang-undangan. Kalimat ini adalah bunyi UU pemerintahan daerah nomor . . . .a. 22/2004 b. 23/2004 c. 32/2004 d. 33/2004

5. Kasatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia. Kalimat ini adalah pengertian dari . . . .a. otonomi daerah b. otonomi penuh c. Desentralisasi d. Daerah Otonom

6. Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangaka Negara kesatuan Republik Indonesia. Kalimat ini adalah pengertian dari . . . .a. otonomi daerah b. otonomi penuh c. Desentralisasi d. Daerah Otonom

7. Perhatikan pernyataan berikut:1. Peningkatan kesejahteraan rakyat 2. Pemusatan kekuasaan3. Demokratisasi 4. Kurangnya pemerataan dibidang ekonomi5. Pemerataan dan keadilan 6. Minimnya penyaluran aspirasi masyarakatPernyataan diatas manakah yang merupakan latar belakang adanya otonomi daerah ?.a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 3, 5 d. 2, 4, 6.

8. Di provinsi Papua dikenal adanya Majelis Rakyat Papua. Lembaga ini merupakan perwakilan budaya orang asli Papua yang memiliki wewenang dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua. Lembaga MRP ini dibentuk berdasarkan latar belakang otonomi daerah yakni . . . .a. Penyaluran aspirasi masyarakat b. Penghormatan terhadap budaya lokalc. Pemberdayaan budaya lokal d. Pemanfaatan budaya local

9. Otonomi daerah disebut juga dengan sistim . . . . .a. Desentralisasi b. Dekonsentrasi c. Sentralisasi d. Tugas pembantuan

10. Pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatannya bisa memiliki Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD) yang dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dan melakukan pinjaman. Kalimat ini sangat sesuai dengan tujuan pemberian otonomi daerah terutama untuk peningkatana. Daya saing masyarakat b. Pelayanan masyarakatc. Kesejahteraan masyarakat d. Potensi daerah otonom

11. Hal hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam mengembang kan persaingan dengan daerah lain adalah . . . .a. Kemajemukan budaya b. Peluang dan tantanganc. Potensi masyarakat d. Kesejahteraan masyarakat

12. Perhatikan pernyataan berikut;1. Perhatian terhadap potensi daerah 2. Kreatifitas pengembangan sumber daya3. Demokratisasi 4. Pemerataan dibidang ekonomi5. Perhatian terhadap keanekaragaman daearah 6. Pemusatan kekuasaanTujuan dari Otonomi daerah pada pernyataan diatas ditunjukan pada nomor.a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 3, 5 d. 2, 4, 6.

13. Mempercepat terwujutnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kalimat ini adalah tujuan..a. Desentralisasi b. Daerah otonom c. Otonomi Daerah d. Sentralisasi

14. Perhatikan pernyataan berikut;1. Kemampuan masyarakat dan keuangan 2. Kemampuan peralatan dan organisasi3. Kemampuan kepemimpinan 4. Kemapuan Pertahanan Keamanan5. Keanekaragama budaya 6. Sumber daya alamFaktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah pada pernyataan diatas ditunjukan pada nomor . . . .a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 2, 4, 6 d. 1, 3, 5

15. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Unsur penyelenggara pemerintah daerah yang dimaksud adalaha. DPR dan MPR b. DPRD dan DPD c. DPRD d. DPD I dan II

SOAL ULANGAN HARIAN (02)OTONOMI DAERAHPETUNJUK :1. Tulislah terlebih dahulu nama dan kelas anda pada lembaran jawaban.2. Pililah huruf jawaban yang paling tepat atas pertanyaan itu.

PILIHAN GANDA.1. Undang-undang yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah adalah Undang-undang nomor . . . .a. 32/2004 b. 33/2004 c. 34/2004 d. 35/2004

2. Bagian dari UUD 1945 yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah UUD 1945 pasal . .a. 17. b. 18 c. 19 d. 20

3. Ketetapan MPR yang masih dinyatakan berlaku dan mengatur tentang otonomi daerah adalah ketetapan MPR nomor . . . .a. XV / 98 b. XVI/98 c. XX/98 d. XIV

4. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang. Kalimat ini merupakan dasar hukum otonomi daerah dan tertuang dalam UUD 1945 pasal . . . .a. 18 ayat 1 b. 18 ayat 2 c. 18 ayat 3 d. 18 ayat 4

5. Pemerintah daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan Kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kalimat ini merupakan dasar hukum otonomi daerah dan tertuang dalam UUD 1945 pasal .a. 18 ayat 1 b. 18 ayat 2 c. 18 ayat 3 d. 18 ayat 4

6. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Kalimat ini merupakan dasar hukum otonomi daerah dan tertuang dalam UUD 1945 pasal . . . .a. 18 ayat 1 b. 18 ayat 2 c. 18 ayat 4 d. 18 ayat 5

7. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-undang. Kalimat ini merupakan dasar hukum otonomi daerah dan tertuang dalam UUD 1945 pasal . . . .a. 18 A ayat 2 b. 18 B ayat 2 c. 18 B ayat 3 d. 18 B ayat 4

8. Perhatikan pernyataan ;1. Politik luar negeri, Pertahanan keamanan 2. Pendidikan dan Kebudayaan3. Peradilan (yustisi), Agama 4. Moneter dan fiscal5. Tenaga kerja, dan kesehatan 6. Pengendalian PembangunanDalam pasal 10 ayat 3 UU nomor 32/2004 mengatur tentang urusan pemerintah yang masih ditangani oleh pemerintah pusat dan terdapat pada nomor . . . .a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 3, 4 d. 3, 4, 6

9. Perhatikan pernyataan ;1. Politik luar negeri, Pertahanan keamanan 2. Pendidikan dan Kebudayaan3. Peradilan (yustisi), Agama 4. Moneter dan fiscal5. Tenaga kerja, dan kesehatan 6. Pengendalian PembangunanDalam pasal 14 ayat 1 UU nomor 32/2004 mengatur tentang urusan pemerintah yang ditangani oleh pemerintah Kabupaten, Kota seperti yang terdapat pada nomor . . . .a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 3, 4 d. 2, 5, 6

10. Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah Undang undang Nomor . .a. 32/2004 b. 33/2004 c. 34/2004 d. 35/2004

11. Penetapan pejabat diplomatic, melakukan perjanjian dengan Negara lain; merupakan contoh urusan pemerintahan dalam bidang . . . .a. Pertahanan Negara b. Moneter dan fiscalc. Peradilan dan Yustisi d. Politik luar negeri

12. Kewenangan untuk menetapkan Negara dalam keadaan damai maupun bahaya, menetapkan kebijakan untuk wajib militer. Kalimat ini merupakan contoh urusan pemerintahan dalam bidanga. Pertahanan Negara b. Moneter dan fiscalc. Peradilan dan Yustisi d. Politik luar negeri

13. Kewenangan untuk menyatakan dan menindak setiap orang / organisasi yang kegiatannya mengganggu ketentraman masyarakat. Kalimat ini merupakan contoh urusan pemerintahan dalam bidang . . . .a. Pertahanan Negara b. Moneter dan fiscalc. Peradilan dan Yustisi d. Keamanan

14. Kewenangan untuk mengangkat hakim dan jaksa, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk UU dan peraturan lainnya merupakan contoh urusan pemerintah dalam bidang . . . .a. Pertahanan Negara b. Moneter dan fiscalc. Peradilan / Yustisi d. Keamanan15. Kewenangan pemerintah untuk mencetak uang, menentukan nilai uang, mata uang, mengendalikan peredaran uang adalah contoh kewenangan pemerintah dalam bidang . . . .a. Pertahanan Negara b. Moneter dan fiscalc. Peradilan dan Yustisi d. Keamanan

16. Kewenangan untuk menetapkan agama yang yang boleh dianut oleh rakyat, penetapan hari raya keagamaan secara nasional merupakan kewenangan pemerintah bidang . . . .a. Pertahanan Negara b. Moneter dan fiscalc. Peradilan dan Yustisi d. Agama

17. Perhatikan pernyataan berikut;1. Asas kepastian hukum 2. Asas tertib penyelenggaraan Negara3. Asas Legalitas 4. Asas Desentralisasi5. Asas Dekonsentrasi 6. Asas Profesionalitas dan keterbukaanPenyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan Negara seperti yang tertera pada nomor . . . .a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 2, 6 d. 1, 3, 5

18. Perhatikan pernyataan berikut;1. Asas kepastian hukum 2. Asas tertib penyelenggaraan Negara3. Asas tugas pembantuan 4. Asas Desentralisasi5. Asas Dekonsentrasi 6. Asas Profesionalitas dan keterbukaanPelaksanaan Otonomi daerah harus berpedoman pada asas seperti yang tertera pada nomor . . .a. 1, 2, 6 b. 3, 4, 5, c. 1, 2, 6 d. 1, 3, 5

19. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai perangkat pemerintah pusat di daerah adalah pengertian dari asas . . . .a. Desentralisasi b. Dekonbsentrasi c. Proporsionalitas d. Tugas pembantuan

20. Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan desa untuk melaksanakan tugas tertentu disertai pembiayaan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya kepada pemerintah pusat. Kalimat ini adalah pengertian dari . . . .a. Desentralisasi b. Dekonbsentrasi c. Proporsionalitas d. Tugas pembantuan

SOAL ULANGAN HARIAN (03)OTONOMI DAERAHPETUNJUK :1. Tulislah terlebih dahulu nama dan kelas anda pada lembaran jawaban.2. Pililah huruf jawaban yang paling tepat atas pertanyaan itu.

PILIHAN GANDA.

1. Perhatikan pernyataan berikut;1. Mengatur / mengurus sendiri urusan pemerintahan2. Mengatur / mengurus pemerintahan bersama pemerintah pusat3. Memilih pemimpin daerah dan mengelola aparatur daerah4. Memungut pajak dan retribusi daerah5. Menyetor sisa hasil usaha pajak pada pemerintah pusat6. Melaporkan sumber-sumber daya alam kepada pemerintahDalam penyelenggaraan Otonomi, daerah otonom memiliki hak- hak seperti yang tertera pada nomor . . . .a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 3, 4 d. 2, 4, 6

2. Hak-hak daerah otonom diatur dalam UU nomor 32 tahun 2004 pasal . . . .a. 21 b. 22 c. 23 d. 24.

3. Perhatikan pernyataan berikut;1. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan2. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat4. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangannya5. Mendapatkan sumber-sumber daya alam lainnya6. Memungut pajak dan retribusi daerahKewajiban-kewajiban daerah otonom yang diatur dalam pasal 22 UU nomor 32/2004 adalah seperti yang tertera pada nomor . . . .a. 1, 2, 3, 4 b. 3, 4, 5, 6 c. 1, 3, 4, 6 d. 2, 4, 5, 6

4. Tujuan utama pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah untuk membiayai. .a. Pembangunan bangsa b. Pembangunan daerahc. Kebutuhan pemimpin daerah d. Gaji para pegawai daerah

5. Program KGC kota Kupang merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah otonom yakni yang berkaitan dengan kewajiban untuk melestarikan. . . .a. Nilai sosial budaya b. Lingkungan hidupc. Sistim jaminan social d. Kesehatan dan kebersihan

6. Sumber-sumber dana daerah otonom dapat diperoleh dari . . . .a. Pemerintah pusat dan daerah lain b. Dana Alokasi Umum dan Khususc. PAD dan dana perimbangan daerah d. Pajak dan retribusi daerah

7. Sumber dana daerah otonom dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah. PAD ini dapat berupaa. Pajak, Retribusi dan Pengelolaan Kekayaan daerahb. Hasil pengelolaan kekayaan daerah dari sumber daya alamc. Dana pelestarian lingkungan hidup dan tata ruang daerahd. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat

8. Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi disebut dana . . . .a. Alokasi Umum b. Alokasi Khusus c. Perimbangan d. Pendapatan

9. Dana perimbangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 157 UU nomor 32/2004 terdiri atas Dana .a. bagi hasil, alokasi umum, alokasi khusus b. Yang syah dari hasil bagi usahac. Alokasi umum dan Alokasi khusus d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah

10. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dapat berupa . . . .a. PBB b. SDH c. IPH d. SDA.

11. Tugas dan wewenang Kepala Daerah yang dilakukan bersama DPRD adalah.a. Menyelenggarakan pemerintah daerahb. Memantau dan mengevaluasi jalannya pemerintahanc. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan daerahd. Menyampaikan rancangan strategis peraturan daerah

12. Perhatikan pernyataan berikut;1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah2. Menggantikan kepala daerah hingga akhir masa jabatan3. Turut membuka suatu perusahaan di daerah4. Menyusun dan mengajukan RAPBD5. Mengajukan rancangan peraturan daerah6. Melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan di daerahTugas dan wewenang kepala daerah sesuai pasal 25 UU nomor 32/2004 terpapar pada pernyataan diatas khususnya pada nomor . . . .a. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 4, 5 d. 2, 4, 6

13. Hak DPRD untuk membentuk / menetapkan Perda. Merupakan hak yang berhubungan dengan fungsi . . . .a. Legislasi b. Anggaran c. Pengawasan d. Imunitas

14. Perhatikan pernyataan berikut;1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah2. Menggantikan kepala daerah hingga akhir masa jabatan3. Turut membuka suatu perusahaan di daerah4. Memberikan pertimbangan terhadap rencana kerja Pemda5. Membahas dan menyetujui RAPBD6. Melaksanakan pengawasanTugas dan wewenang DPRD sesuai pasal 42 UU nomor 32/2004 terpapar pada pernyataan diatas khususnya pada nomora. 1, 2, 3 b. 4, 5, 6 c. 1, 4, 5 d. 2, 4, 6

15. Salah satu dampak positif adanya Otonomi daerah adalah . . . .a. Adanya konflik antar daerah b. Adanya pemekaran wilayahc. Dapat mengawasi pemerintah d. Pengawasan terhadap peraturan

SOAL ULANGAN HARIAN (04)OTONOMI DAERAHPETUNJUK :1. Tulislah terlebih dahulu nama dan kelas anda pada lembaran jawaban.2. Pililah huruf jawaban yang paling tepat atas pertanyaan itu.

PILIHAN GANDA.1. Keputusan dari lembaga yang berwenang dan / atau pemerintah yang menyangkut kepentingan umum. Kalimat ini adalah pengertian dari . . . .a. Kebijakan hukum b. Kebijakan Publikc. Keputusan pemerintah d. Peraturan pemerintah

2. Keputusan dari pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum. Hal ini dengan maksud untuk . . . .a. Membatasi gejolak dalam masyarakat b. Membatasi partisipasi masyarakatc. Melindungi hak-hak masyarakat d. Melindungi kese...