Upload
talitha-lintang-pertiwi
View
80
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
“LEMBAGA POLITIK”
Disusun Oleh : XII. IPS.2
1. Alya Hanie Y (02)
2. Andreas Bagas K (03)
3. Faiz Ananda A (14)
4. Indira Shella D (17)
5. Talitha Lintang Pertiwi (30)
LEMBAGA
Pengertian Lembaga Politik
Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti Negara kota.Sedangkan pengertian Lembaga Politik menurut para ahli adalah :a. Aristoteles
Lembaga politik adalah asosiasi paling berdaulat yangmempunyai kewenangan menggunakan kekuatan fisik dan mampumemenuhi kebutuhan sendiri.b. A. Ramlan Surbakti
Lembaga politik adalah lembaga yang timbul sisebabkan olehkenyataan bahwa anggota-anggota masyarakat atau keluarga-keluargamembutuhkan suatu asosiasi yang mengatasi semua anggota masyarakat.c. Soerjono Soekanto
Lembaga politik adalah lembaga yang mengatur perjuangan dariberbagai anggota masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan.d. William Kornblum
Lembaga politik dapat didefinisikan sebagai seperangkat normadan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan danwewenang.
Jadi secara umum, Lembaga Politikmerupakan suatu badan yang mengkhususkandiri pada pelaksanaan kekuasaan danwewenang, berkaitan dengan kehidupanpolitik, menyangkut tujuan dari keseluruhanmasyarakat agar tercapai suatu keteraturandan tata tertib kehidupan dalambermasyarakat.
Kekuasaan Pada Lembaga Politik
Lembaga politik memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kekuasaan .Max Weber mengidentifikasikan tiga dasar yang utama dalam hubungankekuasaan. Masing-masing tipe berhubungan dengan strukturadministratif tersendiri dan memiliki dinamika sosial yang khusus sebagaiberikut :
a. Tipe Kekuasaan KharismatikTipe ini merujuk pada seseorang yang memiliki
kharisma khusus untuk menarik perhatian para pengikut.b. Tipe Kekuasaan Tradisional
Tipe kekuasaan ini merukuk pada suatu bentuk kekuasaanyang diperoleh secara turun temurun atau kekuasaan yang diwarisi.c. Tipe Kekuasaan Hukum Rasional
Tipe kekuasaan ini didasarkan pada suatu peraturan yangbersisstem. Tipe kekuasaan hukum rasional tersebut kemudianberkembang luas dan diterima oleh organisasi modern, termasukorganisasi birokrasi. Kekuasaan dimaksud ditunjukkan oleh sistemdan aturan serta norma-norma yang rasional untuk mengaturwewenang atasan terhadap bawahan.
Menurut French dan Raven, ada lima tipe kekuasaan, yaitu :1). Reward power (kekuasaan imbalan)
Tipe kekuasaan ini memusatkan perhatian pada kemampuanuntuk memberi ganjaran atau imbalan atas pekerjaan atau tugasyang dilakukan orang lain.2). Coercive power (kekuasaan paksaan)
Kekuasaan yang bertipe paksaan ini, lebih memusatkanpandangan kemampuan untuk memberi hukuman kepada oranglain. Tipe koersif ini berlaku jika bawahan merasakan bahwaatasannya yang mempunyai ‘lisensi’ untuk menghukum dengantugas-tugas yang sulit, mencaci maki sampai kekuasaannyamemotong gaji karyawan.3). Referent power (kekuasaan referen)
Tipe kekuasaan ini didasarkan pada satu hubungan‘kesukaan’ atau liking, dalam arti ketika seseorangmengidentifikasi orang lain yang mempunyai kualitas ataupersyaratan seperti yang diinginkannya.
4). Expert power (kekuasaan ahli)Kekuasaan yang berdasar pada keahlian ini, memfokuskan diri
pada suatu keyakinan bahwa seseorang yang mempunyaikekuasaan, pastilah ia memiliki pengetahuan, keahlian daninformasi yang lebih banyak dalam suatu persoalan.
5). Legitimate power (kekuasaan legitimasi)Kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang sebenarnya (actual
power), ketika seseorang melalui suatu persetujuan dankesepakatan diberi hak untuk mengatur dan menentukan perilakuorang lain dalam suatu organisasi. Tipe kekuasaan ini bersandarpada struktur social suatu organisasi, dan terutama pada nilai-nilaicultural. Dalam contoh yang nyata, jika seseorang dianggap lebihtua, memiliki senioritas dalam organisasi, maka orang lain setujuuntuk mengizinkan orang tersebut melaksanakan kekuasaan yangsudah dilegitimasi tersebut.
Ciri-ciri Lembaga Politik
1. Ada komunitas manusia yang secara sosial hidupbersama atas dasar nilai-nilai yang di sepakatibersama.
2. Ada asosiasi atau pemerintahan yang aktif.3. Asosiasi tersebut melaksanakan fungsi-fungsi untuk
kepentingan umum.4. Asosiasi tersebut diberi kewenangan luas, yang
jangkauannya dibatasi hanya berlaku dalam teritorialsaja.
5. Lembaga politik dalam suatu negara yang menganutpola pemisahan kekuasaan biasanya terdiri atasbadan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.
Fungsi Lembaga Politik
1. Membentuk norma-norma kenegaraan berupa undang-undang yangdisusun oleh legeslatif.
2. Melaksanakan norma yang telah disepakati bersama.
3.Memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dibidangpendidikan, kesehatan, kesejahterahan, dan keamanan.
4. Mempertahankan kedaulatan suatu negara dari serangan bangsalain.
5. Menumbuhkan kesiapan untuk menghadapi berbagai kemungkinan
bahaya.
6. Menjalankan diplomasi untuk berhubungan dengan bangsa lain.
7. Melindungi warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia.
8. Menyelesaikan konflik yang telah terjadi.
Proses Pembentukan Lembaga Politik
• Mengadakan kegiatan dan proyek yang dapatmenjawab keinginan warga masyarakat.Misalnya, pembangunan bendungan, irigasi,pabrik, dll.
• Menekankan adanya persamaan nilai, normaatau sejarah melalui pengajaran di sekolahataupun media massa.
• Pembentukan tentara nasional dari suatuNegara merdeka dengan partisipasi semuagolongan yang ada dalam masyarakat.
• Mengadakan upacara pada kesempatantertentu, seperti upacara pengibaran benderadi sekolah.
Peran Lembaga Politik
1. Menjaga keamanan dan integritas masyarakat.
2. Melaksanakan kesejahteraan umum.
3. Memelihara ketertiban di dalam wilayahnya,berkaitan dengan kehidupan politik.
4. Sebagai saluran bagi anggota masyarakat untukmelakukan mobilitas sosial ke atas (socialclimbing).
5. Sebagai penentu kepemilikan salah satukriteria dalam stratifikasi sosial, yakni kekuasaan.