1. 1. Menguasai Ilmu Pemerintahan 2. Menguasai Metodologi Ilmu Pemerintahan 3. Mampu meneliti masalah-masalah pemerintahan 4.Terbuka, tanggap terhadap perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi 5. Peka terhadap masalah-masalah pemerintahan 6.Mampu merumuskan dan menyelesaikan masalah -masalah pemerintahan dengan penalaran ilmiah 7. Seleksi atau persiapan S3 Poin 1, 2, 3 diukur dengan TESIS. Poin 1,2,3,4,5,6 merupakan fungsi manifest (harus kongkrit) sementara poin 7 fungsi latent (terselubung, tidak secara langsung). TUJUAN MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN (PROGRAM S2 ILMU PEMERINTAHAN)

2. TUJUAN PROGRAM S3/ PROGRAM DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN 1. Pendalaman dan pengembangan pemahaman terhadap gejala-gejala fenomena pemerintahan dengan menggunakan metodologi dan filsafat ilmu. 2. Pendalaman dan pengembangan pemahaman konsep/ teori pemerintahan. 3. Dapat menguji teori, mengembangkan teori dan menciptakan teori pemerintahan. 4. Meningkatkan keampuan analisis dan prediksi terhdap gejala-gejala/ fenomena-fenomena pemerintahan yang terjadi. 5. Dalam rangka menguasai Ilmu Pemerintahan dan memecahkan masalah-masalah pemerintahan dengan penalaran ilmiah. 3. Seorang Magister/Doktor Ilmu Pemerintahan dituntut harus seperti seorang dokter spesialis yang mampu mengamati, menganalisis berbagai penyakit dan mengobatinya dengan memberikan resep yang tepat dan mujarab. Tentunya untuk seorang Magister/Doktor Ilmu Pedmerintahan, penyakitnya itu adalah: masalah-masalah pemerintahan yang muncul ke permukaan yang dapat mengganggu kepentingan publik. 4. SISTEM KULIAH 1. CERAMAH 2. DISKUSI 3. SEMINAR/PRESENTASI DAN DISKUSI 5. SISTEM PENILAIAN/EVALUASI 1. UAS 2. TUGAS/PAPER 3. UTS 4. KEAKTIPAN DALAM DISKUSI 5. KEHADIRAN 6. SISTEMATIKA PAPER 1.Deskripsi Pokok Pemikiran/filsafat Politik/Pemerintahan 2.Analisa dan interpretasi serta kaitannya Dengan Realita Politik/Pemerintahan sekarang (Indonesia atau Luar Indonesia) 3.Hipotesis / Kesimpulan. 7. FILSAFAT DAN TEORI POLITIK/ PEMERINTAHAN BUKU WAJIB 1.Von Schmid, Diterj. Boentarman,1954. PEMIKIRAN TENTANG NEGARA DAN HUKUM., PT Pembangunan, Jakarta. 2.Von Schmid, Diterj. Wiratno,1980., AHLI AHLI PIKIR BESAR TENTANG NEGARA DAN HUKUM., PT Pembangunan, Jakarta. 3.Magnis-Suseno,Franz. 1987. ETIKA POLITIK: Prinsip- Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern.,PT Gramedia,Jakarta. 4.Varma, SP., Diterj. Yohanes Kristiarto SL., 1987. TEORI POLITIK MODERN., CV Rajawali, Jakarta. 8. 5.Losco , Joseph dan Leonard Williams, Diterj. Haris Munandar.,2005. POLITICAL THEORY:Kajian Klasik dan Kontemporer.,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 6.Gandhi, Madan G. 1984.MODERN POLITICAL THEORY. Oxford & IBH Publishing Co. New Delhi. 7.Budiardjo,Miriam(Peny.).1986. ANEKA PEMIKIRAN TENTANG KUASA DAN WIBAWA.,Sinar Harapan, Jakarta. 8.Sjadzali,Munawir.,1990. ISLAM DAN TATA NEGARA:Ajaran,Sejarah dan Pemikiran. UI Press,Jakarta. 9.Magnis-Suseno, Franz,1999. PEMIKIRAN KARL MARX: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme. PT Gramedia, Jakarta. 1o.Syam, Firdaus. Pemikiran Politik Barat.Bumi Aksara, Jkt. 11.Sabine, GH. 1973. Teori-teori Politik. 12.Ebenstein,William. 1970. Modern Political Thought. Oxford & IBH Publishing Co. New Delhi. 13.Noer,Deliar.1982 Pemikiran Politik di Negri Barat. Jakarta. 9. 14.Suhemi,Ahmad. 2007. Pemikiran Politik Barat.PT Gramedia, Jakarta. 10. PENDAHULUAN TEORI ? FILSAFAT ? PEMERINTAHAN? APA BEDANYA DENGAN POLITIK DAN NEGARA ? TEORI POLITIK/PEMERINTAHAN ? FILSAFAT POLITIK/PEMERINTAHAN ? PEMIKIRAN POLITIK/PEMERINTAHAN ? IDEOLOGI ? BUDAYA POLITIK ? 11. TUJUAN DAN KEGUNAAN FILSAFAT DAN TEORI POLITIK/PEMERINTAHAN Tujuan: Untuk memahami fenomena-fenoma politik/pemerintahan secara lebih menyeluruh dan mendasar serta bagaimana kaitannya antara dulu, sekarang dan yang akan datang. Kegunaan/manfaat: Akan mempunyai wawasan dan konsep politik/pemerintahan yang lebih komperhensif dalam memahami dan menginterpretasikan gejala politik/pemerintahan 12. Teori politik/pemerintahan yang sebagian ilmuwan politik menganggap sama dengan pilsafat politik atau pemikiran politik dianggap sebagai mata kuliah yang penting dalam ilmu politik/pemerintahan. Kenapa? Di luar negri, perguruan-perguruan tinggi yang mempunyai jurusan/departemen ilmu politik biasanya mempersyaratkan pengambilan beberapa mata kuliah yang berkenaan dengan teori politik untuk bisa menjadi sarjana ilmu politik. Kecenderungan yang sama juga sudah mulai terlihat pada perguruan-perguruan tinggi Indonesia. 13. Teori politik/pemerintahan adalah bidang yang abstrak.Sesuai dengan namanya, analisa yang dibuat dalam teori politik bersifat teoritis dan filosofis.Bidang ini tidak membahas fakta- fakta secara langsung,akan tetapi membahas generalisasi dari fakta dalam bentuk konsep-konsep.Oleh karena itu teori politik biasanya tidak begitu disenangi oleh orang awam yang tidak begitu serius mempelajari ilmu politik. Namun demikian teori politik memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk memahami kehidupan politik.Dengan teori politik,kita dibekali pemahaman yang lebih mendalam terhadap fakta yang ada di depan kita, jauh lebih mendalam dari seorang yang tidak menguasai teori politik. Teori politik, seperti umumnya teori- teori yang lain, memberikan latar belakang dan cakrawala yang lebih luas terhadap fakta dalam kehidupanm politik. Karena teori politik adalah penyederhanaan fakta, maka dengan demikian dapat lebih mudah difahami. 14. Jadi pada hakekatnya teori politik tidaklah memberatkan orang yang mempelajarinya. Karena setelah bidang tersebut dikuasai, maka orang yang bersangkutan telah memiliki sarana yang ampuh untuk membahas dan menguasai realita politik/pemerintahan 15. Adapun tujuan mata kuliah ini adalah memperluas cakrawala berfikir tentang politik/pemerintahan dalam rangka memahami, menganalisis dan menginterpretasikan: peristiwa- peristiwa politik/pemerintahan, problematika politik/pemerintahan yang semakin kompleks. Oleh sebab itu dalam mata kuliah ini akan dibahas: 1.Pengertian teori politik dan perbedaannya dengan pemikiran politik,pilsafat politik,idelogi politik, dsb. 2.Fungsi dan level teori politik/pemerintahan 3.Macam-macam teori politik/pemerintahan 16. . 4.Teori politik klasik/Filsafat politik 5.Teori politik modern 6.Pemikiran/teori Politik Sosialisme-Komunisme 7.Pemikiran/filsafat Politik Jawa 8.Pemikiran/filsafat Politik Islam 9.Pemikiran/Filsafat Politik Kristiani 10.Teori Politik Modern Kontemporer. 17. 1.PENGERTIAN TEORI POLITIK DAN PERBEDAANNYA DENGAN PILSAFAT POLITIK, PEMIKIRAN POLITIK IDEOLOGI DAN BUDAYA POLITIK 18. 2.FUNGSI DAN LEVEL TEORI POLITIK a. Untuk menjelaskan fenomena-fenomena politik yang terjadi. b. Untuk memprediksi problematika politik yang akan terjadi pada masa yang akan datang Sedangkan level teori ada 3, yaitu: a. Low level or narrow-gauge theory b. Partial or middle-gauge theory c. General or broad-gauge theory 19. 3.MACAM-MACAM TEORI POLITIK a.Normative theory b.Causative theory/causal theory c.Manipulative theory, teori yang digunakan untuk tujuan tertentu. Manipulative theory merupakan seperangkat rersep untuk bertindak dan nasihat yang sistematis bagi para negarawan 20. 4.TEORI POLITIK/PEMERINTAHAN KLASIK 1. Socrates (470 399 SM) 2. Plato (429 - 347 SM) 3. Aristoteles(384 322 SM) 4. Polybos (204 122 SM) 21. Socrates( 470-399 SM) Metode yang digunakan adalah metode Dialektika: 1. Thesis (dalil, pendapat) 2.Antithesis (serangan terhadap dalil) 3.Synthesis (perpaduan, jalan tengah) Menurut Socrates: 1.Adanya negara itu merupakan keharusan yang obyektif yang disebabkan oleh kodrat manusia (fitrah manusia). 2.Tugas negara adalah mendatangkan keadilan, yang baru dapat terjelma bila mana negara diperintah oleh orang-orang yang terpilih dengan cara seksama. 3.Pada dasarnya setiap orang mempunyai kesadaran hukum dan keadilan. Hati nurani manusia pada dasarnya berisi Nur Tuhan yang Maha Pemurah dan Adil serta penuh kasih sayang. Walaupun kadang-kadang (menonjol) sikap ketamakan,kejahatan, kedoliman menyelubungi cahaya abadi 22. Itu laksana kabut tebal yang mengaburkan penglihatan 4.Negara bukanlah suatu organisasi yang didirikan manusia untuk kepentingan diri pribadi. 5.Negara berkewajiban untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dan keadilan sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan setiap orang. 6.Negara bukanlah untuk melayani kepentingan dan memenuhi kebutuhan para penguasa negara. Keadilan sejatilah yang harus menjadi landasan kerja dan pedoman pemerintahan negara. Bilamana hal itu dijalankan , maka setiap manusia di dalam negara akan merasakan ketentraman dan ketenangan jiwa yang sejati. Sedangkan bila pemerintahan itu dijalankan berlandaskan dengan kebatilan dan kedoliman, kalaupun dapat diperoleh kesenangan, maka kesenangan itu merupakan kesenangan yang palsu. 23. Ajaran/pemikiran Socrates ini oleh penguasa pada waktu itu dianggap berbahaya, akhirnya Socrates ditangkap dan disuruh minum racun. Socrates berkata:Lebih baik mati dalam keyakinan dari pada hidup tanpa keyakinan 24. PLATO (429 347 SM) Ada 3 buku yang ditulis oleh Plato: 1.Politeia (tentang negara) 2.Politicus (ahli negara) 3.Nomoi (undang-undang) Pokok-pokok Pilsafat Plato 1.Negara sempurna tidak pernah ada dan tidak mungkin tercapai di dunia ini, negara sempurna hanya ada dalm pikiran (cita) manusia saja (laid up in the heaven as a pattern). 2.Pemimpin negara/pemerintah berkewajiban berusaha mencapai negara/pemerintahan yang sempurna. 3.Supaya negara ini mendekati yang sempurna maka seyogyanya dipimpin oleh filusuf. 4.Teori Plato ini bersifat teori moral, yaitu bagaimana seharusnya dan sebaiknya negara itu diatur dan diperintah. 25. 5.Negara timbul/dibentuk karena banyaknya jenis kebutuhan dan keinginan manusia. 6.Di dalam negara yang ideal ada 3 golongan warga negara: 1) Kelas yang memerintah, yang memegang pimpinan (the ru- lers). Pemimpin-pemimpin negara ini seharusnya terdiri dari orang-orang ahli fikir atau filosof-filosof yang tinggi pengeta huan dan akalnya. 2)Kelas pengawal negara, yakni orang-orang yang menjaga ke selamatan dan keamanan negara, yang harus mendapat didikan khusus untuk tugasnya itu (the guardians). Kelas ini terdir dari orang-orang yang memiliki keberanian. 3)Kelas golongan pengusaha, seperti petani, pekerja, peda- gang dsb. Yang menjamin makan dan kebutuhan materil lainnya bagi kedua golongan tsb. di atas. 7.Bentuk pemerintahan di dalam negara yang ideal itu adalah Aritokrasi, karena yang memimpin negara adalah golongan filosof. Hanya golongan ini dalam pemerintahannya akan dibimbing oleh cita keadilan . 26. 9.Menurut Plato ada 5 bentuk negara buruk, yaitu: 1)TIMOKRASI, Dimana pemimpin negara dipegang oleh/hanya orang- orang kaya.Timokrasi ini bentuk degenerasi dari aristrokasi 2)OLIGARKHI Sistem pemerintahan dimana segelongan kecil warga negar saja yang memegang pemerintahan. 3)DEMOKRASI Yaitu pemerintahan oleh masyarakat miskin. Bila kemelaratan umum yang ditimbulkan oligarkhi tidak tertahankan lagi, maka lalu rakyat miskin membentuk dan merebut kekuasaan Dalam demokrasi menginginkan kebebasan Anarkhi. 27. 4) ANARKHI Bila tidak ada pembatasan kebebasan, maka orang-orang lalu berbuat sesuka hatinya, sehingga tidak ada lagi suatu kekuasaan yang mengatur ketertiban umum. 5) Bilamana anarkhi sudah tidak dapat lebih lama lagi dibiarkan merajalela, maka rakyat lalu memilih seorang di antara mereka yang mempunyai kelebihan dari pada orang lain di dalam berbagai hal (primus interpares) untuk memimpin negara. 28. ARISTOTELES (384-322 SM) Aristoteles berfikirnya induktif-realistis, sementara Socrates metode berfikirnya idealis-deduktif. Aristoteles meneliti 150 konstitusi negara kota di yunani. Aristoteles membagi pelajarannya itu dalam 2 bagian yang terpisah yang masing-masing dikupas dalam buku tersendiri, yaitu: 1. Ethica 2. Politica Ethica membahas tentang susila bagi manusia dan warga negara. Politica membahas soal-soal negara/pemerintahan 29. Aristoteles membagi negara itu ke dalam 3 golongan (tripartite Classification): 1.Negara yang diperintah oleh satu orang (monarkhi) 2.Negara yang diperintah oleh segolongan kecil orang, jadi oleh kelompok minoritas dari penduduk segolongan orang (Aristokrasi) 3.Negara yang pemerintahannya dipegang oleh seluruh rakyat atau sebagian besar atau mayoritas dari penduduk (politeia). Aristoteles juga secara kualitas membagi negara ke dalam: 1.Negara yang baik yaitu: bila pemerintahannya ditunjukan kepadapemenuhan kepentingan umum. 2.Negara yang buruk yaitu bila pemerintahannya ditunjukan untuk kepentingan dirinya sendiri dan penguasa. 30. Masing-masing sistem pemerintahan/bentuk pemerintahan mempunyai bentuk degenerasinya/bentuk koruptifnya (bentuk penyelewengannya) yaitu: 1.Monarkhi menjadi tyrani 2.Aristokrasi menjadi oligarkhi 3.Politeia menjadi demokrasi Menurut Aristoteles bentuk pemerintahan yang paling baik adalah politeia(yaitu oleh seluruh rakyat atau sebagian besar rakyat), argumentasinya adalah: 1.Orang mempunyai sifat keliru Dengan pemerintahan dilakukan oleh banyak orang akan meminimalisir kekeliruan 2.Pemerintahan oleh banyak orang sulit untuk disogok 3.Pemerintahan oleh banyak orang sulit untuk dikudeta. 31. Menurut Aristoteles negara merupakan suatu kesatuan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi bagi umat manusia. Manusia sebagai mahluk sosial hanya dapat mencapai kebahagiaan bila ia hidup di dalam negara dan karena adanya negara itu. Manusia tidak dapat hidup di luar masyarakat dan di luar negara. Aristoteles menganut faham universalisme atau kolektivisme yaitu pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang ditunjukan kepada kepentingan umum bukan kepentingan perorangan. Faham ini bukan saja dianut oleh Aristoteles tapi juga Plato dan Socrates. 32. POLYBIOS (204 122 SM) Polybios terkenal dengan teori lingkaran (cyclus theory) Menurut cyclus theory ini semua bentuknya pemerintahan itu ada hubungan kausal, yakni bahwa bentuk pemerintahan yang satu merupakan sebab timbulnya pemerintahan yang lain, sedangkan pemerintahan yang lain ini menyebabkan pula timbulnya bentuk pemerintahan berikutnya. MONARKHI TIRANI ARISTOKRASI OLIGARHI OKHLORASI DEMOKRASI Okhlorasi:Negara/pemerintahan dipimpin oleh orang yang hina atau bodoh. 33. 5.TEORI POLITIK/PEMERINTAHAN MODERN(ABAD PERTE- NGAHAN) 1.Machiavelli (1467 1527) 2.Thomas Hobbes (1588 -1679) 3.John Lock (1689 1755) 4.Mostesquieu(1689 -1755) 5.Rousseau (1712 1778) 34. MACHIAVELLI(1467 1527) PRINSIP DASAR PEMIKIRAN POLITIK MACHIAVELLI ADALAH MENGHALALKAN SEGALA CARA UNTUK MENCAPAI TUJUAN (KEAGUNGAN NEGARA) Penipuan,kebohongan, kekerasan bisa dibenarkan demi kemashuran negara.Demikian pula halnya dengan kedudukan agama, agama diperlukan semata-mata sebagai alat kepatuhan, bukan karena nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama itu. Oleh sebab itu mempertahankan ritus ibadah bagi penguasa harus tetap dipertahankan, dengan cara itu republik akan terbebas dari kebokbrokan. Mengabaikan ritus keagamaan pertanda keruntuhan negara. 35. Menurut Machiavelli, dalam soal membuat janji, janji itu dapat dijadikan alat bukan esensi atau sikap.Perlihatkanlah bahwa engkau seakan-akan berpegang teguh pada janji, sungguhpun batinmu menolak. Ini memberikan makna sikap kemunafikan atau hipocrit sesuatu yang absah dan dibenarkan. Seseorang harus dapat bersikap sebagai seorang singa pada suatu waktu, tetapi pada saat yang lain sebagai seekor kancil. Sebuah kekuasaan atau negara harus memiliki tentara dan membangun angkatan perang yang tangguh dan loyal serta memiliki kemampuan berjuang mati-matian demi negara.Hanya dengan cara ini negara akan disegani oleh negara lawannya. Keberhasilan penguasa, sebagaimana Nabi, dalam sejarah menurut Machiavelli, hanya Nabi-Nabi bersenjata (the armed propheth) dan memiliki kekuatan militer yang berhasil memperjuangkan misi kenabiannya. Sebaliknya Nabi yang tidak bersenjata betapa baik dan sakral dari misi yang dibawanya 36. Mengalami kekalahan disebabkan tidak memiliki militer. Oleh karena itu, angkatan perang merupakan bagian terpenting dari seorang penguasa negara. Penguasa, harus membentuk keahlian militer bagian dari miliknya yang berharga. Memiliki kemampuan ilmu perang atau strategi militer maupun pertempuran adalah penting bagi seorang penguasa demi kemampuan negara dan kekuasaannya. Kewaspadaan dalam latihan perang dan militer harus terus dipikirkan tidak hanya dalam keadaan perang melainkan juga di masa damai. Pada saat damai harus dijadikan masa untuk melakukan persiapan dalam menghadapi peperangan. Tidak ada perdamaian tanpa persiapan untuk berperang. 37. KALAU INGIN DAMAI BERSIAPLAH UNTUK BERPERANG 38. Mengenai agama, Machiavelli betapapun pandangannya terlalu realisme dalam politik, dalam konteks agama dengan penguasa, baginya tetap tidak harus dipisahkan. Wibawa penguasa negara tanpa agama tidak cukup menjamin lestarinya persatuan dan kekuasaan. Itu berarti agama tidak dapat dilepaskan dalam proses politik. Akan tetapi, rasa simpatiknya terhadap agama Romawi kuno, sebaliknya sinis dan antipati terhadap agama Kristen. Ia melihat sebab banyak penguasa gereja menyalahgunakan kekuasaannya,bertindak despotik dan tidak bermoral. Tindakan tidak bermoral mereka itulah, menurut Machiavelli yang menyebabkan disintegrasi moral publik, menimbulkan kekacauan sosial dan keagamaan. Sikap acuh tidak acuh Machiavelli terhadap kebenaran agama, akhirnya menjadi sifat umum dari masyarakat Erofa dua abad sesudah ia menulis. 39. THOMAS HOBBES (1588-1679) 1.Negara digambarkan sebagai mahluk raksasa dan menakutkan yang melegitimasikan diri semata-mata karena kemampuannya untuk mengancam dan menindak secara tegas, Hobbes menjuluki negara kekuasaan(machtsstaat) sebagai Leviathan, negara itu menimbulkan rasa takut kepada siapapun yang melanggar hukum negara. Bila warga negara melanggar hukum, negara Leviathan tak segan-segan menjatuhkan vonis hukuman mati. Negara Leviathan harus kuat, bila lemah akan timbul anarkhi, perang sipil mudah meletus dan dapat mengakibatkan kekuasaan negara terbelah. (sedangkan menurut Thomas Aquinas, negara dimasukan ke dalam kerangka rasionalitas dan kesosialan kodrat manusia) . 40. 2.Menurut Hobbes manusia tidak bisa didekati dengan pendekatan normatif religius, karena pendekatan seperti ini semakin menjauhkan kita dari realitas sosial. Cara terbaik mendekati manusia menurut Hobbes adalah dengan melihat manusia sebagai sebuah alat mekanis dan memahaminya dari pendekatan matematis-geometris. Jadi dia memahami manusia sebagai mekanisme belaka, ia mengesampingkan kehendak manusia, ia mengembalikan segala kelakuan manusia pada satu dorongan saja. Manusia dapat diatur more giometrico, secara mekanistik. Apalagi organisasi masyarakat disusun sedemikian rupa sehingga manusia merasa aman dan bebas sejauh ia bergerak dalam batas-batas hukum, dan terancam mati sejauh tidak, kehidupannya dapat terjamin berlangsung dengan teratur dan tentram 41. 3.Hobbes dalam merekayasakan negara menggunakan faham perjanjian. Sebelum negara didirikan manusia hidup dalam keadaan pra-masyarakat, yaitu keadaan alamiah(state of nature). Pada saat itu harus bersikap bagaikan serigala terhadap manusia lain: Homo homini lupus. Keadaan alamiah niscaya menjadi Bellium omnium contra omnes, perang semua lawan semua. Dari keadaan inilah timbul hasrat dari mereka untuk mengadakan perjanjian membentuk suatu lembaga 42. . 4.Hasil utama buah pikirannya adalah kedaulatan negara artinya dalam menentukan kebijakan itu negara itu sama sekali berdaulat, kekuasaannya mutlak, negara itu bisa berbuat apa saja, negaralah yang membuat hukum dan selanjutnya hukum dianggap sebagai sarana formal. Oleh sebab itu konsep Hobbes tentang negara adalah Machtstaat (absolutisme negara) bukan Rechtstaat. Negara perlu memperbesar kekuasaan untuk meningkatkan ketertiban. Kekuasaan dipertinggi kekacauan akan menurun, kekuasaan rendah kekacauan meningkat. 43. 5.Hobbes tidak setuju dengan demokrasi atau sejenis dewan rakyat. Sebab, negara demokrasi menuntut adanya pluralisme politik, termasuk dalam arti adanya berbagai pusat-pusat kekuasaan. Kekuasaan negara menjadi tidak solid dan padu. Adanya banyak pusat-pusat kekuasaan dalam negara inilah yang dikhawatirkan Hobbes menjadi cikal bakal terjadinya konflik kekuasaan. 6.Menurut Hobbes monarkhi absolut dengan hanya memiliki seorang penguasa adalah bentuk negara terbaik. Sebab, negara dengan seorang penguasa akan bisa tetap konsisten dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya, sedangkan bila negara dikuasai oleh sebuah dewan besar kemungkinan kebijakan negara akan mudah berubah. Kebijakan negara berubah sesuai dengan siapa yang paling mendominasi dewan tersebut 44. JOHN LOCK(1632-1704) 1.Locke seperti halnya Hobbes bertolak dari keadaan alamiah manusia(state of nature) yang mendahului eksistensi negara. Tapi dalam mengartikan state of nature berbeda dengan Hobbes. Locke berpendapat bahwa dalam keadaan alamiah manusia bebas untuk menentukan dirinya dan menggunakan miliknya dengan tidak bergantung dari kehendak orang lain. Semua manusia memiliki hak yang sama untuk mempergunakan kemampuan mereka. Manusia secara alamiah sebenarnya baik, maka keadaan alamiah nampak sebagai: a state of peace, good will, mutual assistance and preservation(saling membantu dan menjaga); tetapi karena kebutuhan dan kemampuan setiap orang berbeda, maka keadaan alamiah ini berubah menjadi keadaan perang (state of war). Maka dengan demikian diperlukan suatu negara untuk melindungi hak milik pribadi dan hak asasi. 45. 2.Pemikiran Locke melahirkan negara konstitusional, kekuasaan negara dibatasi oleh UU yang dibuat berdasarkan persetujuan yang diperintah(yang memberikan mandat). Dari konsep negara konstitusional ini timbul beberapa implikasi: a.Bahwa dengan adanya konstitusi tuntutan legalitas negara dapat dipertajam. Kekuasaan negara terutama legislatif terikat pada konstitusi. Legislatif tidak lagi berhak untuk memperundangkan apa saja. Suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD adalah tidak sah, meskipun diciptakan sesuai dengan semua peraturan formal. b.Bahwa manusia memiliki hak-hak yang mendahului penetapan oleh masyarakat atau negara dan oleh karena itu juga tidak dapat dirampas melainkan harus dihormati. Jadi ada hak-hak yang berada di luar wewenang penguasa. Hak-hak yang tak terasingkan (inalienable rights) itu melekat pada manusia karena ia manusia jadi berakar dalam martabatnya sebagai manusia, sehingga mendahului segala penetapan oleh manusia. 46. Maka dari kedudukan yang diberikan kepada hak-hak asasi manusia itu kita dapat mengukur kemanusiaan dan keberadaan suatu sistem politik. 3.Ada 2 hak asasi khusus yang muncul pada Locke: a.Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ini berarti menolak hak negara untuk mencampuri apa yang dipikirkan, dipercayai dan dipuja seseorang, karena negara tidak mempunyai wewenang apapun dalam bidang itu. b.Hak perlawanan, yaitu hak menolak pedoman Be fehl ist befehl, perintah adalah perintah : agar suatu perintah wajib ditaati, perintah itu harus sah, sejauh berdasarkan wewenang konstitusional dan legal negara. Suatu undang-undang atau kebijakan yang di luar landasan itu boleh dilawan. 47. MONTESQUIEU(1689-1755) 1.Montesquieu melihat hukum dalam pengertian yang komplek dan luas. Keberadaan hukum tidak hanya pada masyarakat manusia saja. Tiap mahluk, tiap jenis benda ada hukumnya sendiri-sendiri (ada aturannnya sendiri-sendiri secara alamiah) Dia melihat tentang keteraturan dan susunan yang tetap. Inilah yang disebut hukum alam atau undang- undang alam. Montesquieu membagi hukum ke dalam tiga pengertian: a.Hukum fisik(alam) yang tidak dapat dilanggar b.Hukum moral filosof yang dapat dilanggar c.Hukum politik dan hukum civil dari legislator yang dapat membatasi kewajiban manusia. Hukum politik ini mengenai struktur konstitusi, hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Hukum civil merupakan batang dari hubungan keinginan individu. 48. 2.Hukum dipengaruhi oleh tempat dan waktu. Demikian pula moral ekonomi, agama dan bentuk pemerintahan dipengaruhi oleh lingkungan/situasi dan kondisi. Menurut Montesquieu, daerah dingin akan membentuk sikap berani, rajin, berorientasi pada kebebasan bersikap keras dan lebih memungkinkan untuk melakukan bunuh diri. 3.Keadilan merupakan suatu pengertian yang telah ada lebih dahulu sebelum adanya hukum positif. Manusia harus menyesuaikan diri dengan keadilan dan hukum positif yang sesuai dengan keadilan itu adalah hukum yang benar. 4.Mengenai pembentukan undang-undang yang sesuai bagi negara, dari segi praktis pembentukan undang-undang itu harus mengenal semangat bangsa, yang yang pembentukannya melihat aspek iklim, agama, hukum yang ada, pendapat, pemikiran tentang pemerintahan serta politik pada umumnya, kebiasaan yang telah berjalan, sikap serta tindak tanduk manusia. Semua 49. Ini akan menentukan bagaimana tipe pemerintahan itu. Pandangan lainnya adalah berkaitan dengan kebebasan, Montesquieu mengagumi semangat kebebasan 5.Montesquieu membedakan tiga fungsi negara: fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tiga fungsi itu perlu dibagi atas tiga pemegang kekuasaan. Hal itu perlu untuk mencegah jangan sampai seseorang atau suatu badan negara menjadi terlalu kuat dan menghancurkan kebebasan masyarakat. 50. ROUSSEAU(1712-1778) Rousseau memuja kehidupan alamiah, memuja kehidupan di desa yang dianggapnya asli, murni, suci dan indah berlainan dengan kehidupan di kota dan di istana yang penuh dengan kemewahan. Dia tidak suka pada industri, laba dan perdagangan. Dia memuja semangat , benci pada pengecut, senang pada yang keras. Dalam bukunya contract Social ia menunjukan bagaimana negara seharusnya supaya manusia di dalamnya tetap bebas dan alamiah (kembali ke alam), bagaimana caranya menciptakan masyarakat yang bisa berdiri sendiri dengan tidak tunduk pada siapapun, rakyat itu tetap dalam keadaan bebas. Rakyat itu harus diatur, tetapi rakyat itu tidak tunduk pada siapapun juga. Dia tidak menyenangi negara absolut yang tidak mencerminkan kehendak rakyatnya sendiri. Negara absolut itu harus dibongkar, diganti dengan negara kehendak umum. Kehendak umum itu dapat disaring dari kehendak semua melalui pemungutan suara. 51. Dalam pemungutan suara kepentingan-kepentingan khusus yang bertentangan satu sama lain saling meniadakan sehingga akhirnya tinggal kepentingan umum yang dikehendaki semua. Yang dikehendaki semua ini selanjutnya dijalankan oleh negara, sehingga kehendak negara menjadi kehendak mereka. Menaati negara berarti menaati diri mereka sendiri. Negara betul-betul menjadi RES PUBLICA, urusan umum. Akhirnya negara itu tidak lagi menjadi sesuatu yang asing karena tidak lagi merupakan milik raja atau milik sekelompok orang, melainkan milik semua. Manusia tidak terasing lagi di dalamnya. Rakyat itu berdaulat dan karena itu negara harus menjadi urusan seluruh rakyat. 52. Dari kedaulatan rakyat ini mengimplikasikan 2 anggapan: 1.Penolakan terhadap segala wewenang di atas rakyat yang tidak dari rakyat datangnya wewenang tsb. 2.Tuntutan agar segala kekuasaan yang ada mesti identik dengan kehendak rakyat. Jadi di sini negara tidak berhak untuk meletakan kewajiban atau pembatasan apapun pada rakyat. Rakyat berwenang penuh untuk menentukan dirinya sendiri, maka tidak ada pihak manapun yang mempunyai wewenang terhadap rakyat. 53. a.Negara ideal adalah negara berdasarkan kehendak umum, yang langsung mengungkapkan kehendak rakyat sendiri. Negara itu milik semua bukan milik raja atau sekelompok orang, negara identik dengan rakyat, oleh karena itu negara yang sah adalah negara republik. b.Rousseau menolak adanya lembaga perwakilan rakyat. Kedaulatan rakyat tidak dapat diwakilkan karena akan menimbulkan keterasingan, oleh karena itu demokrasi langsung merupakan tipe yang dikehendakinya. BAGAIMANA DENGAN RENCANA/GAGASAN GUBERNUR DIPILIH OLEH DPRD TIDAK LANGSUNG OLEH RAKYAT ? 54. c.Rousseau tidak mau menerima perbedaan kehendak dalam masyarakat. Orang minoritas yang berbeda dengan mayoritas perlu diberi penerangan. Oleh sebab itu perlu adanya agama negeri (religion civile) sebagai suatu ibadat pemujaan bangsa dan negara. Andaikata ada golongan minoritas yang berbeda pandangan/kehendak dengan mayoritas dan tidak mau menyesuaikan diri setelah diberi penerangan maka mereka berhak untuk disingkirkan. d.Teori Rousseau melahirkan teori kedaulatan rakyat, memberikan kebebasan pada rakyat, tetapi memberi angin untuk timbulnya diktator. Sebab dia berpendapat bahwa penguasa itu tetap harus kuat. 55. Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa Rousseau itu berangkat dari kebebasan total individu, yang selanjutnya kebebasan itu seluruhnya diserahkan kepada negara (individu secara total masuk ke dalam negara), sehingga akhirnya negara menjadi berkuasa mutlak. Sedangkan nasib minoritas akhirnya dipaksa untuk menyesuaikan diri dan kalau tidak mau akan dihancurkan karena mereka dianggap sebagai kelompok pembangkang. Kehendak umum yang dianggap benar itu akhirnya dipergunakan untuk melegitimasi kekuasaan yang mutlak dan totaliter, akhirnya nilai-nilai demokrasi (kebebasan) yang dicita-citakan itu akhirnya menjadi sirna karena terlalu melebih-lebihkan kebebasan. Sebagai kritik terhadap konsep demokrasi langsung dari Rousseau, yaitu bahwa Rousseau tidak mampu membayangkan bagaimana pelaksanaan demokrasi langsung itu dilaksanakan dalam negara yang penduduknya ratusan juta bahkan satu mil- 56. yar lebih seperti halnya RRC , India dsb. Juga Rousseau lupa bahwa negara yang diberi wewenang/kekuasaan penuh oleh rakyat sebagai perwujudan general will yang menjalankannya itu adalah orang/manusia, di mana manusia itu tidak bisa lepas dari kekurangan dan kehilapan, sehingga kekuasaan yang ada pada negara tersebut tidak mustahil diselewengkan dan disalahgunakan, apalagi tanpa oposisi sebagai pengontrol tindakan-tindakan yang dilakukannya. Kalau kita bandingkan antara Rousseau dengan Locke dan Hobbes, bahwa Hobbes dan Locke itu bertolak dari pengandaian yang sama, yaitu bahwa mendirikan negara berarti melepaskan beberapa hak pada negara. Hobbes dan Locke membatasi kekuasaan negara, walaupun pembatasan itu pada Hobbes tidak efektif. 57. Sebaliknya Locke mengembangkan faham konstitusi negara untuk menjamin bahwa kekuasaan negara tidak melampaui batas yang wajar. Jadi di sini terlihat bahwa negara itu perlu dikontrol, batas wewenangnya perlu ditetapkan. Sedangkan Rousseau bertolak bahwa individu itu melepaskan diri seluruhnya ke dalam negara. Tidak ada apapun yang tinggal di luar wewenang negara itu. Negara itu total karena identik dengan rakyat. Maka dengan demikian Rousseau de facto sama sekali tidak membatasi kekuasaan negara. Konsepsi Rousseau itu rumit dan idealis sehingga sulit bagaimana membayangkan wujudnya demokrasi langsung menurut Rousseau apabila dilaksanakan pada saat sekarang dimana penduduknya jauh lebih banyak dibandingkan dengan pada masa hidupnya Rousseau. Dan bagaimana kita membayangkan terbentuknya general will tanpa minoritas dan oposisi di mana kekuasaan negara 58. penuh (mutlak) tanpa kontrol dari rakyat, tetapi kebebasan individu tetap terjamin. Dan bagaimana kita membayangkan suatu negara yang kekuasaannya mutlak itu bisa melaksanakan kekuasaan tanpa penyelewengan dan penyimpangan. Tetapi sekalipun demikian pemikiran Rousseau itu tetap berguna bagi ilmuwan politik sebagai alat analisa dan sebagai tolok ukur terhadap faham kebebasan yang berlaku pada saat sekarang ini. Sejauh mana negara/penguasa suatu negara itu bisa merumuskan keinginan umum dari rakyatnya, sejauhmana penguasa itu bisa memberikan penataran terhadap minoritas dan sejauh mana kapasitas dari minoritas itu sendiri sehingga bisa menyadari mana yang sebenarnya kehendak umum dan kehendak pribadi, serta sejauh mana negara/pemerintah/penguasa melaksanakan kekuasaan yang sesuai dengan keinginan yang diperintah. 59. MACAM-MACAM TEORI KEDAULATAN 1.Teori Kedaulatan Tuhan Teori ini mengajarkan, bahwa pemerintah/negara memperoleh kekuasaan yang tertinggi itu dari Tuhan. Para penganjur teori ini berpendapat, bahwa dunia beserta segala isinya hasil ciptaan Tuhan. Apapun yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan. Demikian pula halnya dengan kedaulatan yang ada pada pemerintah ataupun pada raja- raja yang waktu itu memegang pemerintahan adalah berasal dari Tuhan juga. Oleh karena itu raja atau pemerintah harus mempergunakan kedaulatan yang diperolehnya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada masa lampau raja-raja menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan, bahkan sebagai Tuhan sendiri, seperti misalnya dalam cerita wayang di mana raja menganggap dirinya sebagai penjelmaan Dewa Wisnu atau menganggap sebagai anak Tuhan. Penganjur kedaulatan Tuhan ini antara lain : Augustinus, Thomas Aquinas. 60. 2. Teori Kedaulatan Rakyat Menurut teori ini, negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya dan bukan dari Tuhan atau dari raja. Teori ini tidak sependapat dengan Teori Kedaulatan Tuhan, dan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang tak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh teori kedaulatan Tuhan. a. Raja yang seharusnya memerintah rakyat dengan adil, jujur dan baik hati (sesuai dengan kehendak Tuhan) namun kenyataannya, raja-raja bertindak dengan sewenang- wenang terhadap rakyat, misalnya pemerintahan Raja Louis XIV di Perancis. b. Apabila kedaulatan raja itu berasal dari Tuhan,mengapa dalam suatu peperangan antara raja yang satu dengan raja yang lain dapat mengakibatkan kalahnya salah seorang raja. 61. Kenyataan-kenyataan ini menimbulkan keragu-raguan yang mendorong ke arah timbulnya alam pikiran baru yang memberi tempat pada pikiran manusia (renaissance). Alam pikiran baru ini dalam bidang kenegaraan melahirkan suatu faham baru, yakni teori kedaulatan rakyat. Faham inilah yang merupakan reaksi terhadap teori kedaulatan Tuhan dan teori kedaulatan raja dan kemudian menjelma dalam revolusi Perancis sehingga kemudian dapat menguasai seluruh dunia hingga sekarang dalam bentuk mythos abad XIX yang memuat faham kedaulatan rakyat dan perwakilan (demokrasi). Para penganjur faham ini adalah : John Locke, Montesquieu, Rousseau. Dari ketiga pemikir ini, Montesquieu adalah yang terkenal karena konsep dan ajarannya tentang pemisahan kekuasaan negara yang oleh Immanuel Kant disebut Trias Politica. 62. 3. Teori Kedaulatan Negara Menurut teori ini adanya negara itu merupakan kodrat alam, demikian pula kekuasaan tertinggi yang ada pada pemimpin negara itu. Adapun kedaulatan itu sudah ada sejak lahirnya suatu negara. Jadi jelaslah bahwa bahwa negara itu merupakan sumber dari kedaulatan. Hukum itu mengikat karena yang demikian dikehendaki oleh negara yang menurut kodrat mempunyai kekuasaan mutlak. Penganjur teori ini antara lain: Paul Laband, George Jellinek 4. Teori Kedaulatan Hukum (Supremacy of Law) Teori ini mengajarkan bahwa pemerintah memperoleh kekuasaannya itu bukan dari Tuhan ataupun dari raja maupun negara, akan tetapi berdasarkan atas hukum; yang berdaulat adalah hukum. Baik pemerintah maupun rakyat memperoleh kekuasaan itu dari hukum. Penganjur teori ini antara lain: Krabbe, Immanuel Kant, Leon Duguit. 63. TAPI SEBENARNYA YANG JELAS ADALAH ADA KAITAN DAN HARUS MENGKAITKAN ANTARA: NEGARA, HUKUM, RAKYAT DAN TUHAN. ARTINYA BAHWA HUKUM ITU HARUS SESUAI DENGAN TUNTUTAN DAN KEBUTUHAN RAKYAT TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN KEHENDAK TUHAN DAN HANYA NEGARALAH YANG BISA MENEGAKAN HUKUM TANPA TANGAN NEGARA HUKUM TIDAK BISA TEGAK. 64. 6.TEORI POLITIK PEMERINTAHAN SOSIALISME- KOMUNISME 1.Karl Marx (1770 1831) 2.Fredrich Engels (1820 1895) 3.Lenin (1870 1924) ALIRAN NEOMARXIS ALIRAN NEWLEFT 65. KARL MARX(1770-1831) Kenapa kita perlu mempelajari Marxisme ? Tujuan kita mempelajari Marxisme adalah untuk memahami secara kritis dan ilmiah, objektif dan supaya cerdas menghadapi marxisme. Penolakan terhadap Marxisme itu harus secara ilmiah bukan secara apriori atau dogmatis, indoktrinisasi. Marxisme itu tidak sama dengan PKI, berbeda pula dengan Komunisme. Marxisme itu lebih luas mencakup : SISTEM SOSIAL, SISTEM EKONOMI, POLITIK DAN PEMERINTAHAN. Jadi mempelajari teori Karl Marx ini secara kritis dan secara akademis (keilmuan) bukan propaganda(tabsyir) atau indoktrinisasi. 66. Meskipun komunisme dianggap telah gagal dan negara-negara komunis banyak yang bubar karena tidak mampu membawa rakyat ke arah kehidupan ekonomi yang lebih baik, teori Marx masih tetap dipelajari oleh para ilmuwan sosial. Bahkan sebagian ilmuwan sosial beranggapan bahwa teori tersebut masih tetap bisa digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masyarakat kontemporer sekarang ini. Mereka beranggapan bahwa teori Marx masih tetap relevan dengan keadaan sekarang meskipun teori tersebut dirumuskan oleh Marx pada pertengahan abad ke-19. Teori konflik Marx mempunyai pengaruh yang besar dalam ilmu sosial karena teori tersebut menggambarkan secara jelas sebuah fenomena konflik di dalam masyarakat, terlepas dari setuju atau tidak dengan argumentasi yang diberikan..Marx membahas dengan lengkap aspek-aspek penting yang umumnya ditemui dalam teori konflik, yakni penyebab terjadinya konflik, kelompok-kelompok yang berkonflik, perkembangan konflik,penyelesaian konflik, dan perkembangan pasca 67. Yang dipelajari dari pemikiran Karl Marx itu meliputi: 1.Apa dasar-dasar pemikirannnya ? 2.Kenapa pemikiran Karl Marx itu banyak penganutnya di dunia? 3.Bagaimana kita memahami pandangan tersebut? 4.Bagaimana analisa dan interpretasi kita ? 5.Apa positif dan negatifnya? 6.Bagaimana kesimpulan kita? Komunisme pernah (sejak awal) menjadi hantu umat manusia. Komunisme menjadi salah satu kekuatan politik dan ideologis paling dahsat di dunia. 1/3 umat manusia pernah hidup di bawah benderanya(pada awal abad ke-20). Komunisme dikenal oleh semua lapisan masyarakat dan sebagai simbol perjuangan. Namun pada akhir abad ke-20 turun drastis pamornya, semua negara komunis di dunia mulai dari Erofa mengalami kemerosotan, kecuali: Cina,Korea Utara,Vietnam, Laos, dan Kuba.Meskipun mereka masih bertahan, mereka itu sudah 68. Bentuk positif dari Marxisme adalah anti penjajah, maka sangat cocok dan mudah diterima oleh negara-negara/bangsa yang terjajah/tertindas oleh kapitalis/liberalis, maka penganutnya banyak sekali termasuk Indonesia pada awal abad ke- 20.Sukarnopun sangat tertarik, maka muncul di Indonesia pemikiran Nasionalisme- Islamisme-Marxisme , yaitu dimana antara Nasionalisme Agama dan Komunisme (NASAKOM) menyatu, bersama-sama melawan penjajah. Nasionalisme, agama dan komunisme sama-sama anti penjajah. 69. POKOK-POKOK PEMIKIRAN MARX 1.Materialisme Historis dan Dialektika Materialisme sejarah ini mengandung arti bahwa sejarah manusia itu ditentukan oleh kehidupan kebendaan. Jadi bukan kesadaranlah yang menentukan kehidupan, tetapi kehidupan yang menentukan kesadaran manusia. Proses berfikir itu merupakan bagian dari proses alamiah. Suatu hipotesis tidak dapat dibuat melalui spekulasi tetapi dapat dibuat melalui praktek (praxis). Pikiran itu dibentuk oleh zat atau benda. Manusia harus hidup lebih dahulu barulah dapat berfikir. Dan hidup itu berfokus pada masalah perut. Jadi zat itu/benda itu lebih utama dari pada semangat, roh atau cita. Marx dalam analisanya menggunakan dialektika Hegel, tetapi dijungkirbalikan. Hegel berpendapat bahwa proses berfikir itu adalah pencipta dari dunia nyata, dan dunia nyata hanya manifestasi lahir dari idea. Sedangkan Marx berpendapat sebaliknya yaitu bahwa yang tergambar dalam idea itu tiada 70. Dari dari pada dunia nyata yang direfleksikan oleh fikiran manusia dan dipindahkan menjadi buah pikiran. Perlu dicatat di sini bahwa penjungkirbalikan teori Hegel oleh Marx itu sebenarnya Marx sendiri dipengaruhi oleh pemikir lain yaitu Ludwig Feurbach (1804-1872). Ia telah lebih dahulu membalikan pendapat Hegel dengan menempatkan kedudukan materi sebagai hakekat yang sebenarnya. 71. 2.Alinasi/Keterasingan Menurut Marx manusia diasingkan dari dunia tidak hanya dalam berfikir tetapi meliputi keseluruhan kehidupan. Kaum buruh atau pekerja atau pegawai merasa terasing dari hasil karyanya atau dari proses produksi ekonomi, karena hasil kerja tidak ada kaitannya dengan jumlah upah yang diterima, segalanya ditentukan oleh majikan, buruh tidak mempunyai peran apa-apa kecuali menghasilkan sesuatu dan mengikuti/manut terhadap apa yang telah digariskan oleh majikannya. Hal ini semua tiada lain adalah akibat dari sistem pemilikan alat alat produksi oleh segelintir manusia. 72. 3.Teori Nilai Surplus Teori nilai surplus adalah suatu paham yang menganggap bahwa si buruh itu menerima upahnya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan produk yang dihasilkannya/karyanya. Kerja buruh lebih besar dari imbalannya. Jumlah kerja tidak sebanding dengan besar upah. Ini berarti majikan mendapat keuntungan yang berlebihan, sedang buruh diperas habis- habisan dan diperkosa hak-haknya. Si buruh tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, sehingga dia menjadi terasing. Jadi si buruh diasingkan dari pekerjaan karena pekerjaan itu untuk menghidupi majikan bukan untuk menghidupi tenaga kerja itu sendiri sehingga terjadi keterasingan. Kwantitas kerja tidak ada korelasi dengan upah, akibatnya si majikan semakin kaya sedang buruh keadaannya tetap tidak berubah. 73. 4.Akumulasi, Penghisapan, Revolusi Dengan adanya penghisapan si miskin semakin lama semakin buruk keadaannya. Dan sebaliknya kaum borjuis semakin lama semakin baik, semakin kaya dan semakin kuat kedudukannya. Akibatnya si miskin semakin kekal kemiskinannya. Dengan demikian di dalam kelompok proletar itu terjadi proses pemiskinan, sedang dalam kaum borjuis terjadi pertumbuhan harta (capital accumulation). Marx meramalkan capital accumulation akan menimbulkan penguasa tunggal. Selanjutnya Marx mengatakan bahwa dalam setiap struktur terbagi ke dalam struktur atas dan struktur bawah. Struktur atas itu pembuat keputusan, struktur bawah merupakan proses produksi. Struktur atas ditentukan oleh struktur bawah (infra struktur). Karena infra struktur sudah mempengaruhi supera struktur, maka tidak bisa dirubah sebagian-sebagian, melainkan harus dirubah seluruhnya yaitu dengan revolusi. Oleh sebab itu revolusi proletariat 74. 5.Komunis dan Masyarakat Tanpa Kelas Marx beranggapan bahwa di dalam masyarakat sosialis Komunis tidak akan ada pertentangan lagi, tidak akan ada konflik lagi, tidak akan ada dialektika lagi, karena dalam masyarakat sosialis komunis hanya ada satu klas (classless society). Di dalam Classless society tidak dibutuhkan lagi negara (stateless society), tetapi negara tidak dihapuskan, melainkan negara akan menghilang secara perlahan-lahan (the withering away of the state) 75. Lenin (1870-1924) Lenin merupakan pengagum dan penerus gagasan Marx, dia orang yang banyak memodifikasi ajaran Marx atau yang mencoba lebih jauh mengoperasionalisasikan gagasan Marx.Dia merupakan seorang yang aktif berbuat/bertindak, sumbangan Lenin lebih banyak terletak di bidang yang praktis. WHAT IS TO BE DONE adalah merupakan konsepnya tentang kaum revolusioner yang profesional. Ada 3 sumbangan besar dari Lenin terhadap ajaran Marxis : 1.Teori Organisasi dan fungsi partai sebagai bagian integral dari peristiwa revolusi. 2.Konsep tentang imperialis dan kapitalnya 3.Konsepnya tentang diktator ploretariat 76. Menurut Lenin perlu adanya organisasi berupa partai yang militan dan ormas-ormasnya yang mendukung partai itu. Semua aktivitas warga harus diwadahi lewat partai atau ormas pendukung. Perlu adanya kelompok formal yang berada di atas tanah yang sesuai dan mengikuti pelaturan dan prosedur yang berlaku, tapi di belakang itu harus ada kelompok informal yang bersifat rahasiah yang bergerak di bawah tanah, yang mempunyai tingkat disiplin yang tinggi dan keberanian. Di samping itu perlu adanya penyusupan ke berbagai lini dan lapisan. Perlu juga diutarakan bahwa Marx percaya kepada keungulan ekonomi atas politik yaitu suatu kepercayaan akan kekuatan ekonomi sebagai penggerak utama kemajuan masyarakat. Tetapi Lenin sebaliknya, dalam gaya yang khas abad ke-20, percaya pada keunggulan politik atas ekonomi walaupun dalam kaitannya dengan doktrin yang eksplisit ia selalu menganggap dirinya sebagai penganut yg setia terhadap penafsiran Marx tentang sejarah dari segi ekonomi. 77. Lenin mempunyai anggapan dan sangat meyakininya bahwa dengan kekuatan perlawanan yang relatif kecil tapi berdisiplin tinggi dan terorganisasi secara baik, kekuasaan dapat direbut dari penguasa sistem yang ada. Dalam tulisannya, WHAT IS TO BE DONE Lenin mengatakan, BERIKAN KEPADA KAMI SEKELOMPOK KAUM REVOLUSIONIS, DAN KAMI AKAN MENGUASAI SELURUH RUSIA. Menjelang tahun 1917 Lenin memiliki kelompok atau organisasi yang dibutuhkannya, dan ia benar-benar menguasai Rusia. 78. 7. PEMIKIRAN/FILSAFAT POLITIK JAWA Substansi politik itu adalah kekuasaan dan negara. Atau dengan kata lain kekuasaan dan negara itu focus utama kajian politik(Adolf Grabowsky). Jadi yang dimaksud budaya politik jawa itu adalah: Bagaimana orang jawa memandang kekuasaan dan negara dan bagaimana mereka berprilaku politik. Kenapa budaya politik Jawa? Ada apa dengan budaya politik Jawa? 1.Karena jawa itu:mayoritas,dominan,berperan,berpengaruh di Indonesia 2.Tokoh politik/pemimpin banyak berasal dari Jawa.Artinya orang-orang jawa mendominasi elit politik nasional. 79. Istilah-istilah seperti: BINA GRAHA, EKA PRASETIA PANCA KARSA, PARASEMIA dsb. Ini berasal dari bahasa Sangsakerta tapi sudah menjadi milik budaya Jawa dan sudah tersosialisasi dan dikaguminya serta menyatu dengan budaya Jawa ASUMSI: Ada hubungan timbal balik antara kebudayaan dan tindakan sosial/politik di Indonesia Kebudayaan Jawa tradisional/klasik/ortodok mengandung konsep-konsep politik yang dapat memberikan penjelasan secara sistematik dan logis tentang tingkah laku politik(terutama terhadap tingkah laku elit politik penguasa) dalam bentuk yang berbeda sekali dari perspektif ilmu politik modern dan malah dalam banyak hal bertentangan secara fundamental 80. LENSA POLITIK LENSA POLITIK TRADISI JAWA EROFA MODERN Tetapi dengan Erofa klasik sebelum abad pertengahan mungkin ada persamaan misal: Raja itu penghubung antara Tuhan dengan rakyat (Theocrasi) 81. KONSEP TENTANG KEKUASAAN MENURUT BARAT MODERN 1.Kekuasaan itu abstrak 2.Sumber-sumber kekuasaan itu heterogen 3.Akumulasi kekuasaan tidak ada batasnya yang inheren 4.Dari segi moral kekuasaan itu berarti ganda MENURUT JAWA 1.Kekuasaan itu kongkrit 2.Kekuasaan itu homogen 3.Jumlah kekuasaan dalam alam semesta selalu tetap 4.Kekuasaan tidak mempersoalkan keabsahan 82. Konsep tentang kekuasaan itu kongkrit, homogen dan jumlahnya selalu tetap ada hubungannya dengan teori: Negara kesatuan, sentralisasi, dekonsentrasi dan desentralisasi. 83. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan konsep kekuasaan dalam budaya politik jawa: 1.Mencari kekuasaan 2.Pratanda-pratanda kekuasaan 3.Kekuasaan dan Sejarah 4.Kesatuan dan Pusat 5.Kenaikan dan penggantian 6.Kekuasaan dan kerajaan 7.Penguasa dan kelas yang berkuasa 8.Kekuasaan dan etika 9.Kekuasaan dan pengetahuan 10.Yang memerintah dengan yang diperintah 11.Penguasa dengan para pengeritiknya 84. BAGAIMANA DENGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA? Ini perlu dilihat dan difahami dari aspek: 1. Historis 2. Budaya Politik 3. Konstitusi, yuridis formal 4. Demokrasi modern/Barat 85. PEMIKIRAN/FILSAFAT POLITIK ISLAM Dikalangan umat Islam terdapat 3 aliran tentang hubungan antara Islan dan negara: 1.Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Tokoh penganut aliran ini: a. Hasan Albana b.Sayid Kutub c.Rasyid Rida d.Al Maududi dsb. 2.Islam adalah agama yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Nabi diutus dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia, tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara.Tokoh penganutnya: Ali Abdul Raziq, DR Thaha Husen. 86. 3.Aliran Netral(moderat), yaitu yang menolak yang pertama dan yang kedua. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan yang pasti dan yang mutlak, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika kehidupan bernegara. Tokohnya Husen Haikal. Add. 1(Aliran 1) Jumhur ulama (umumnya) menganggap imamah/pemerintahan Islam/Khilafah sebagai fardu kifayah. Dasarnya apa? Argumennya apa? Argumen Fardu Kifayah adalah : 1.Ijmak umat/kesepakatan/konsensus 2.Mencegah madarat/kekacauan Di sini logika yang digunakan, tetapi sejalan dengan nilai-nilai agama, yaitu bahwa dalam keberadaannya manusia mustahil menghindari pemerintah/negara, karena tanpa ada pemerintahan/negara maka manusia akan kacau. 87. Jadi existensi pemerintahan/negara itu merupakan kebutuhan alamiah manusia. ANYONE CAN NOT ESCAPE FROM GOVERNMENT 3.Merealisasikan kewajiban agama. Sistem agama akan lebih sempurna dijalankan di dalam sebuah pemerintahan/negara yang Islami dibandingkan dalam negara/pemerintahan yang tidak islami. 4.Mewujudkan keadilan yang sempurna Keadilan adalah pesan universal yang hanya dimiliki oleh Allah.Namun demikian keadilan bisa diperjuangkan untuk direalisasikan melalui imamah 88. Menurut A Hasjmy alasan wajibnya mendirikan negara islam ada 4 dasar: 1.Dalil Aqly/akal Manusia dalam hidup bersama membutuhkan pemerintahan/negara, membutuhkan peraturan, organisasi, sistem, mekanisme dsb. 2. Dalil Naqly/Quran dan Hadis Karena ada dalil Quran dan Hadis, meskipun kata-katanya tidak secara explisit. 3.Dalil Tarikh /alasan sejarah Sekian banyak dari para Rasul(Nabi Musa, Nabi Yusuf,Nabi Daud sampai Nabi Muhamad saw) pada hakekatnya memimpin negara , dalam membawa misi risalahnya tidak lepas/sepi dari unsur politik,negara dan kekuasaan atau setidaknya melakukan ekperimentasi dalam kehidupan bernegara.Demikian pula para sahabat,tabiin ,ulama, dan para wali. 89. Add.2(Aliran 2) Kelompok ini mempunyai pandangan: 1.Pemerintahan Islam sebagai sesuatu yang tidak diwajibkan perealisasiannya dalam bentuk apapun. 2.Agama harus sama sekali terpisah dari urusan-urusan pemerintahan/negara/dunia. Pandangan ini disebit pandangan sekuler, yaitu yang memisahkan agama dari negara. Menyatunya negara dengan agama dianggap sudah usang dan harus ditinggalkan. Yang mempunyai pandangan seperti ini di Indonesia al: 1.Nurcholis Madjid Kata dia: Islam bukanlah agama yang mengatur masalah kenegaraan, melainkan hanya sebatas sistem etika dan prinsip- prinsip yang bersifat universal saja. 90. 2.Abdurachman Wahid/Gusdur Dia berkata:Telah banyak usia dihabiskan dengan sia-sia untuk mencari suatu mahluk yang tidak ada, yaitu yang bernama NEGARA ISLAM. Islam tidak memiliki konsep negara yang jelas, alasannya adalah: a.Tidak ada pandangan yang jelas mengenai pergantian pemimpin b.Tidak ada ukuran yang jelas mengenai batas wilayah negara Islam. 3.Jaringan Islam Liberal (JIL). 91. Add.3(Aliran 3) Aliran ini menganggap bahwa karena tidak ada dalil yang qotI, tentang negara/pemerintahan Islam,maka tergantung kepada situasi kondisi, tergantung kepada kebutuhan dan tuntutan serta kemampuan berijtihad. Dalam kenyataannya aliran ini dapat melahirkan pemikiran- pemikiran baru, ijtihad baru tentang politik Islam, pemerintahan Islam, Negara Islam. 92. IBNU KHALDUN (1332-1406) Menurut Ibnu Khaldun manusia memerlukan masyarakat, manusia kadang kadang seperti hewan sehingga diperlukan seorang wazi yang mempunyai kewibawaan dan kekuasaan (mulk). Masyarakat yang mempunyai wazi yang disertai mulk itulah yang disebut negara. Menurut Ibnu Khaldun kekuasaan itu cenderung diiringi dengan kemewahan, tetapi kemewahan itu hanya mula-mula saja akan menambah kekuatan si penguasa, akhirnya kemewahan itu akan melemahkan kekuasaan, karena kemewahan mengandung sifat merusak akhlak dan moral manusia. Kehidupan negara/pemerintahan mengikuti perkembangan hidup seperti organisme, yaitu: tumbuh megah jaya- menua hancur mati. Jadi pemerintahan itu ada titik maksimalnya atau ada break even point nya. 93. Syarat Kepala Negara menurut Ibnu Khaldun: 1.Harus berpengatahuan disertai kesanggupan untuk mengambil keputusan sesuai dengan syariah (hukum) 2.Harus jujur, adil, bermoral tinggi 3.Harus mampu membuat keputusan, tegas kalau perlu harus mampu memimpin perang ke medan perang. 4.Fisik dan mentalnya tidak cacat 5.Pemimpin harus lemah lembut, harus mengutamakan kepentingan pengikut dan harus membela mereka. Menurut Ibnu Khaldun suatu revolusi akan berhasil apabila disertai rasa golongan yang kuat. Civil dan Militer mempunyai kedudukannya sendiri-sendiri. AMAN/STABIL CIVIL MENONJOL KACAU/TIDAK AMAN MILITER HARUS MENONJOL 94. CIRI-CIRI PEMIKIRAN POLITIK SYIAH 1.Pemerintah + Pemimpin = agama menyatu Imam/pemimpin sangat sentral dalam politik dan agama Agama harus dijadikan landasan negara, politik dan pemerintahan Tingkat taqlid/manut dari umat/masyarakat terhadap imam sangat tinggi. 2.Syariat Islam/hukum Islam harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 3.Untuk tegaknya syariat Islam perlu seorang pemimpin/imam yang memenuhi syarat dan ditaati oleh umat. 4.Memahami Islam dan penegakan syariat Islam pendekatannya lebih politis, artinya negara dulu harus dibentuk dan islami, baru kemudian membentuk masyarakat islami. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah sosialisasi islam dulu baru membentuk negara Islam 95. 8.A.PEMIKIRAN/FILSAFAT POLITIK ISLAM KLASIK 1. IBNU ABI RABI 2. FARABI 3. MAWARDI 4. GHAZALI 5. IBNU TAIMIYAH 6. IBNU KHALDUN 96. 8.B.PEMIKIRAN POLITIK/PEMERINTAHAN ISLAM KONTEMPORER 1.JAMALUDIN AL AFGANI, MOH. ABDUH, RASYID RIDHA 2.ALI ABD AL RASIQ 3.AL IKHWAN AL MUSLIMIN 4.AL MAUDUDI 5.MOH. HUSAIN HAIKAL 6.PEMIKIRAN TENTANG ISLAM DAN TATA NEGARA DI INDONESIA 8.C.PEMIKIRAN POLITIK/PEMERINTAHAN MENURUT SYIAH 97. 9.PEMIKIRAN /FILSAPAT POLITIK KRISTIANI 1. AUGUSTINUS (354 450) 2. THOMAS AQUINAS (1229 -1234) 3. MARTIN LUTHER (1483 1546) 4. JOHN CALVIN (1509 1564) 98. POKOK-POKOK PEMIKIRAN AUGUSTINUS TENTANG NEGARA DAN HUKUM Augustinus membagi kota/negara ke dalam dua bagian: 1.Civitas Dei/Negara Tuhan 2.Civitas terrena atau diaboli/ Negara duniawi/ negara iblis. 99. Negara Tuhan itu bukanlah negara dari dunia ini, akan tetapi semangatnya dimiliki sebagian dan diusahakan oleh beberaa orang di dunia ini juga untuk mencapainya. Yang memegang negara dan mewakili negara Tuhan ini pertama- tama adalah Gereja. Tetapi bukan berarti apa yang ada diluar Gereja itu semuanya terasing sama sekali dari Civitas Dei. Jadi negara dunia dan gereja tidak seluruhnya sama dengan pengertian negara Tuhan dan negara duniawi. Akan tetapi kerajaan duniawi adalah Civitas diaboli, sebagai buktinya adalah kekaisaran Romawi. Ia juga mengkritik apa yang diajukan oleh Cisero dalam DE Republicanya. 100. Negara duniawi lahir karena manusia telah terjerumus ke dalam dosa, sebagaimana ditunjukan oleh salah satu cerita sejarah dalam kitab wasiat lama. Perbudakanpun adalah tiada lain sebagai akibat langsung dari negara duniawi. Romawi jatuh karena kecendrungan akan nafsu duniawi dan kemashuran. Cisero telah khilaf, ia mengatakan bahwa negara ini adalah penjelmaan dari keadilan. Keadilan itu hanya mungkin dicapai dalam negara yang diperintah oleh agama Kristen yaitu dalam Civitas Dei, yakni kerinduan akan negara Tuhan, orang dapat berbahagia untuk selama- lamanya.Constantin dan Theodosius juga banyak memberikan berkat keduniawian, karena mereka telah menjalankan pemerintahan sesuai dengan cita-cita tersebut. 101. Artinya memimpin Civitas Terena dengan semangat Civitas Dei. Tanpa cita-cita umum ini tak mungkin ada keadilan dalam negara. Supaya mungkin ada kebahagiaan yang kekal, haruslah dalam lingkungan keluarga dan negara diselenggarakan perdamaian, persatuan yang tersusun dan ketentraman. 102. Menurut Augustinus susunan negara duniawi ini adalah sesuai dengan pikiran zaman Yunani Kuno, sebagai negara kota yang tidak begitu luas, yang dikepalai oleh seorang penguasa yang dalam menjalankan pemerintahannya dituntun oleh semangat agama Kristen 103. Meskipun negara yang baik dan buruk merupakan pengaruh dari pembedaan kerajaan cahaya dan kerajaan kegelapan dari kaum Manichea, akan tetapi pikiran bahwa dasar-dasar untuk negara dan hukum itu tak mungkin dicari dalam perhubungan alam pikiran dari penghidupan kemasyarakatan sendiri, melainkan harus diturunkan dari dunia atasan adalah merupakan pemikiran Plato. Akan tetapi tinjauan-tinjauan Aristoteles yang realistis mengenai negara dan hukum sama sekali tidak dikenal disini. Tidak hanya jiwanya, tetapi juga karangan-karangan yang asing bagi semangat abad-abad yang datang kemudian, telah hilang. 104. Sebab peradaban baru itu membangun suatu alam cita-cita, untuk mengangkat diri dari kemunduran moril itu, yang oleh Agustinus memang tepat dianggap sebagai sebab runtuhnya peradaban yang terdahulu. Seharusnyalah ada dua lagi persesuaian baru diantara adat kebiasaan dan perasaan, tugas mana selayaknya dikerjakan oleh gereja Kristen. Negara duniawi mungkin ada juga dalam dunia kebiadaban ini sebagai suatu masyarakat kecil. Akan tetapi Agustinus memandang Gereja sebagai bayangan dari cita dei di dunia ini, meliputi seluruh dunia. Jadi bukanlah tinjauan-tinjauan praktis mengenai negara sebagai suatu kenyataan, demikian pula bukan tinjauan-tinjauan tentang cara bagaimana melawan orang-orang biadab, yang mengancam negara dan gereja dengan kebinasaan. Semua hanya semata-mata tertuju pada alam cita-cita, sebagaimana juga pernah dilakukan oleh Plato. Disamping itu untuk dunia kenyataan tak lagi diperlukan syarat pecah belah dan perintah dari orang-orang tak beragama, melainkan diperlukan semangat persatuan, kesetiaan dan perdamaian. 105. 10.TEORI POLITIK/PEMERINTAHAN MODERN KONTEMPORER 1. GABRIEL ALMOND(Teori Sistem Politik, Budaya Politik) 2. DAVID EASTON(Teori Sistem Politik) 3. ROBERT A DAHL(Teori Kekuasaan) 4. Thomas R Dye( Teori Kebijakan Publik) 5. Huntington (Teori Partisipasi) 6. C.Wrigt Mills (Teori Elite) 7. Karl Marx (Teori Konflik) 8. BC Smith (Teori Desentralisasi) 9. DAVID OSBORNE(Konsep Reinventing Government) 10.DENHARD & DENHARD (Penentang Reinventing Government) . 11.Demokrasi deliberatif (Hubermas) 106. THE PRINCIPLES OF DEMOCRACY 1.DIVISION OF POWER 2.CONSTITUTIONAL GOVERNMENT 3.RULE OF LAW 4.RULE OF MAJORITY 5.INDEPENDENT JUDICIARY 6.THE CHANGED POLITICAL MECHANISM 7.MULTY PARTY SYSTEM 8.OPEN MANAGEMENT 9.RECOGNITION OF MINORITY RIGHTS 10.CONTROL OVER PUBLIC ADMINISTRATION 11.PUBLIC POLICY IS MADE BY REPRESENTATIVE POLITICAL BODY 12. THE PEACEFUL OR COMPROMISED SETTLEMENT OF DISPUTES(penyelesaian perselisihan secara kompromi) 107. 13.MERIT SYSTEM FOR APPOINTING PUBLIC SERVANTS 14.GUARANTEE FOR THE LIMITED INDIVIDUAL FREEDOM 15.GOVERNMEN BY DISCUSSION 16.PROTECTION OF HUMAN RIGHTS 17.FREE GENERAL ELECTION 18. FREE PRESS 19. DEMOCRATIC CONSTITUTION 20. AGREEMENT 108. ANALISA KRITIS TERHADAP KONSEP REINVENTING GOVERNMENTKonsep reinventing government/ new public management (NPM) yang dikemukakan oleh David Osborne pada tahun 1990- an sekarang sudah mulai out of date dan mendapat kecaman pedas dari berbagai ilmuwan khususnya dari Denhardt&Denhardt dengan teorinya social equity. Ide besar dari reinventing government adalah bagaimana agar perilaku dan nilai yang berkembang di organisasi publik dapat mengadopsi organisasi swasta/ bisnis. Karena kenyataannya organisasi swasta jauh lebih nyaman dalam memberikan pelayanan ketimbang organisasi publik. Idiom- idiom dalam organisasi swasta dipakai oleh Osborne dalam mengkonstruksi konsepnya tentang administrasi publik. 109. Seperti istilah pelanggan efisien dan efektif, produktivitas, orientasi pasar dsb. Sejak saat itu reinventing government menjadi sebuah wacana dominan yang menguasai alam pikir para ilmuwan administrai publik dalam kurun waktu itu. Bahkan di ranah-ranah praksis (seperti lembaga-lembaga diklat aparat pemda/ pusdiklat) sudah memberikan materi ini pada para aparat pemerintahan yang mengikuti pelatihan. Padahal sesungguhnya menurut Denhardt , ajaran Osborne ini adalah ajaran yang harus dikritisi. 110. Dengan paradigma pasar seperti itu maka administrasi publik hanya akan menguntungkan para pemilik modal ketimbang rakyat pada umumnya. Inilah konsep dasar Denhardt tentang teori social equity. Pada intinya adalah bagaimana agar administrasi publik lebih menjamin terjadinya keadilan sosial daripada keberpihakan terhadap mekanisme pasar. Untuk mewujudkan itu Denhardt ingin mengembalikan administrasi publik kepada fungsi awalnya yaitu: a. Prinsip demokrasi b. Prinsip kewarganegaraan c. Prinsip pelayanan. 111. Pokok pikiran Denhardt adalah kritik yang sangat radikal atas ajaran Osborne. Denhardt menganggap bahwa ajaran Osborne telah membuat ilmu administrasi publik tercerabut dari akarnya, yaitu negara(untuk kita Ind. Lihat Mukadimah UUD 45). Sementara basis paradigma Osborne adalah pasar. SISTIM SOSIAL INDONESIA BERBEDA DENGAN SISTEM SOSIAL BARAT NEGARA VERSUS PASAR RAKYAT 112. Adapun turunan dari upaya administrasi publik kembali ke akarnya tersebut diturunkan dalam tujuh prinsip dasar pemikiran Denhardt, sebagaimana berikut: 1. Melayani warga negara/ rakyat bukan pelanggan (customer) 2. Mendalami tentang kepentingan publik (public interest) bukan mekanisme pasar 3. Meletakkan nilai kewarganegaraan dan pelayanan publik di atas kewirausahaan 4. Berpikir secara strategis dan bertindak secara demokratis (bagaimana pikiran yang ideal normatif dapat diterima masyarakat secara luas bukannya dipaksakan) 5. Memahami bahwa akuntabilitas publik itu bukanlah hal yang simpel. Bukan sekedar kalau beres secara hukum dan administrasi maka selesailah soal akuntabilitas. Makna akuntabilitas lebih dalam daripada sekedar hukum dan administratif. 6. Tugas pemerintah adalah melayani bukannya mengendalikan 7. Lebih menghargai rakyat daripada produktivitas. 113. Dari prinsip-prinsip tersebut, muara yang ingin dicapai Denhardt adalah agar administrasi publik melayani publik. Administrasi publik tidak boleh menyamakan rakyat dengan pelanggan (customer) sebab berbahaya, menurut Denhardt, kalau di bisnis para birokratnya bekerja untuk menghasilkan untung, dan ada persaingan dengan perusahaan lain yang menjadi kompetitornya. Bila pelayanan tidak baik, maka dikhawatirkan pelanggan akan pergi ke perusahaan lain. 114. Menurut Denhardt, masyarakat dalam perspektif administrasi publik tidak demikian. Masyarakat dilayani bukan atas sebab dia sebagai pelanggan, melainkan karena merekalah yang memberi mandat politik pada aparatur sehingga dapat bekerja dan menghasilkan uang. Kata kuncinya ada di mandat politik dan mandat sosial dari masyarakat pada aparatur publik (misalnya melalui pemilu, pajak, retribusi) sehingga tugas aparatur publik adalah menciptakan keadilan sosial dalam melakukan pelayanan publik. Dalam hal ini kemudian Denhardt menamai ajaran ini dengan New Public Service (NPS). 115. Denhardt mendesakkan agar perkembangan teori administrasi publik (saat ini dan yang akan datang) lebih mengedepankan penggunaan teori democratic governance daripada mengadopsi teori-teori manjemen sktor privat/ bisnis. Mungkin upaya untuk menegakkan demokrasi dan keadilan sosial memakan banyak biaya. Biaya yang dikeluarkan itu tidak dapat serta merta diukur sebagai investasi yang akan dibandingkan dengan keuntungan finansial yang akan didapat. Hal itu harus dilakukan pemerintah, sebab tugas pemerintah adalah menciptakan demokrasi dan keadilan sosial, dan bukan mencari keuntungan. 116. Dalam konteks ini pemikiaran Denhardt sangat relevan diajukan untuk memahami sejauh mana pemerintah merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berorientasi dan melayani rakyatnya bukan semata-mata mempertimbangkan kepentingan pasar atau kepentingan ekonomis. Hal ini terkait dengan pilihan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang dijalaninya selama ini. Pilihan yang didasarkan pada kepentingan pribadi (self interest) seringkali meminggirkan pilihan kepentingan publik (public interest). Dalam hal ini peringatan dan anjuran Denhardt agar menekankan pada demokrasi dan partisipasi di tingkat lokal dalam batas tertentu sangat relevan. 117. BAGAIMANA DENGAN REINVENTING GOVERNMENT DI INDONESIA ? BAGAIMANA MENATA KEMBALI PENYELEGGARAAN PEMERINTAHAN INDONESIA SESUAI DENGAN FAKTA DAN KEBUTUHAN INDONESIA 118. BAGAIMANA DENGAN REINVENTING EDUCATION DI INDONESIA ? BAGAIMANA MENATA KEMBALI PENDIDIKAN SESUAI DENGAN FAKTA DAN KEBUTUHAN INDONESIA ? BAGAIMANA DENGAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN DI INDONESIA ? 119. BAGAIMANA DENGAN PUBLIC SERVICE YANG BAIK DAPAT MEMBANGKITKAN SEMANGAT,KREATIVITAS,PRODUKTI VITAS DAN PEMBERDAYAAN WARGA 120. APAKAH SEMAKIN BAIK PELAYANAN PUBLIK AKAN SEMAKIN SEJAHTERA DAN MAKMUR SUATU MASYARAKAT ??? 121. IDEOLOGI Secara umum ideologi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dipercayai oleh masyarakat termasuk misalnya: agama, faham dsb. Ideologi menurut Shils(Varma,140) adalah kumpulan nilai-nilai yang difahami bersama secara mendalam, dengan nilai-nilai tersebut mereka menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya 122. Ideologi juga dapat diartikan sebagai pilihan-pilihan individu dalam masyarakat dan mempengaruhi individu itu sendiri.Dengan demikian ideologi itu akan beraneka ragam dan ideologi itu tidak mesti rasional. Menurut Sargent ideologi itu segala sesuatu yang kita kerjakan yang mempengaruhi kita. Ideologi itu tersebar di masyarakat, walaupun orang itu tidak memahami hakekat ideologi.Ideologi itu ada di mana-mana; pendidikan misalnya tidak lepas dari ideologi, demikian pula siaran radio, TV, koran dsb. Bahkan kecenderungan sekarang yang menjadi super ideologi adalah bisnis. Artinya orang sekarang cenderung beranggapan bahwa yang penting bukan semata mata ideologi tetapi sesuatu kegiatan yang menguntungkan, misalnya di Rusia ideologinya bergeser karena kondisi ekonomi 123. Ada dua komponen ideologi yang perlu diperhatikan: 1.Kepercayaan 2.Unsur kebenaran Kepercayaan yang ada pada masyarakat itu ada yang relatif tetap dan ada yang berubah. Sedangkan kebenaran Kepercayaan sifatnya relatif, dibatasi oleh interval waktu, sekarang benar, besok mungkin salah. 124. Ada 4 ciri dari suatu ideologi: 1.Ideologi terdiri atas serangkaian keyakinan terhadap berbagai lembaga dan proses dalam masyarakat. 2.Bahwa ideologi itu memberikan pada penganutnya suatu gambaran tertentu, baik sebagaimana adanya atau sebagaimana seharusnya.Oleh sebab itu untuk bisa jadi anutan masyarakat, ideologi itu harus dapat memberikan gambaran tentang apa yang ada di masyarakat. 125. 3.Ideologi itu harus mampu mengorganisasikan kompleksitas yang ada di dunia menjadi sesuatu yang sederhana dan mudah dipahami. 4.Ideologi itu serangkaian kepercayaan yang berkaitan satu sama lain yang mampu memberikan kepada para penganutnya gambaran dunia/masyarakat yang cukup mendalam. 126. Dengan adanya kemajuan teknologi, dimana teknologi komunikasi semakin canggih,maka ideologi yang satu dengan yang lainnya saling mendekat,saling pengaruh mempengaruhi.Oleh karena itu ideologi sekarang cenderung fleksibel. 127. Meskipun ideologi itu fleksibel, tetapi ada unsur yang tetap, yaitu: 1.Ideologi tetap berusaha mengorganisasikan dunia yang kompleks ke dalam pemahaman yang sederhana,sehingga bisa membantu penganutnya mana yang baik dan mana yang buruk. 2.Semua ideologi tetap berbicara tentang realitas dan ideal(normatif dan empiris).Oleh karena itu tidak pernah ada titik temu kedua hal tersebut dalam masyarakat (tetap selalu ada gap).Karena kalau ada titik temu, berarti ideologi tidak 128. BUDAYA POLITIK ( POLITICAL CULTURE) WAY OF LIFE OF POLITICS OF SOCIETY 129. THE PRINCIPLES OF DEMOCRACY 1.DIVISION OF POWER 2.CONSTITUTIONAL GOVERNMENT 3.RULE OF LAW 4.OPEN MANAGEMENT 5.CONTROL OVER PUBLIC ADMINISTRATION 6.PUBLIC POLICY IS MADE BY REPRESENTATIVE POLITICAL BODY DEMOKRASI 130. 7.MERIT SYSTEM FOR APPOINTING PUBLIC SERVANTS 8.RULE OF MAYORITY 9.GOVERNMEN BY DISCUSSION 1O.PROTECTION OF HUMAN RIGHTS 11.GENERAL ELECTION 12. POLITICAL PARTY MORE THAN ONE 131. PRINSIP DEMOKRASI MENURUT YC YEN 1.DATANGLAH KEPADA RAKYAT (GO TO THE PEOPLE) 2.HIDUP BERSAMA RAKYAT (LIFE AMONG THE PEOPLE) 3.BELAJAR DARI RAKYAT (LEARN FROM THE PEOPLE) 4.BEKERJA BERSAMA RAKYAT (DO/PLAN WITH THE PEOPLE) 5.MULAILAH DENGAN APA YANG DIKETAHUI RAKYAT (START WITH THE PEOPLE KNOW) 6.BANGUNLAH APA YANG DIMILIKI RAKYAT (BUILD ON WHAT THE PEOPLE HAVE)