Upload
aditya-prabowo
View
116
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
Road MapReformasi Birokrasi Kementerian PUPR
2015-2019
Tim RB PUPR
Kerangka Kebijakan
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025
3. Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map RB 2010-
2014
4. Permen PANRB Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan
Road Map RB Pada Instansi Pemerintah
5. Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Evaluasi
Pelaksanaan RB
6. Permen PANRB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map RB 2015-
2019
TUJUAN JANGKA PANJANG PELAKSANAAN RB
TANTANGAN PERMASALAHAN RB
Birokrasi yang belum sepenuhnya bersih dan
akuntabel
Birokrasi belum efektif dan efisien
Pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang
diharapkan
1. Rendahnya komitmen pemberantasan korupsi
2. Penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari KKN
3. Manajemen Kinerja masih belum sepenuhnya diterapkan
4. Manajemen Pembangunan nasional belum berjalan optimal
1. Tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan
2. Lemahnya penegakan hukum
3. Pengadaan B/J belum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien
4. Kelembagaan birokrasi pemerintah masih belum efektif
5. Penerapan e-government belum berjalan efektif dan efisien
6. Manajemen SDM aparatur belum berjalan efektif
7. Inefisiensi penggunaan anggaran
8. Diklat Kepemimpinan masih belum mampu mendorong kinerja birokrasi
1. Pelayanan perijinan masih belum berjalan efektif dan efisien
2. Praktek pungli dalam pelayanan perijinan masih terjadi, sehingga menghambat iklim usaha investasi
3. Praktek manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik
4. Manajemen Pembangunan nasional belum berjalan optimal
SASARAN RB
PENCAPAIAN RB 2010-2014
PERGESERAN TARGET RB NASIONAL
AREA PERUBAHAN
PROGRAM RB
2010-2014
2015-2019
LANGKAH UMUM PENYUSUNAN ROAD MAP RB
PAPARAN DEPUTI BIDANG RB, AKUNTABILITAS APARATUR & PENGAWASAN KEMENPANRB
ARAH KEBIJAKAN+ NAWACITA+ RPJMN 2015-19
PERFORMANCEBASED
BUREAUCRACY2019
BIROKRASIYANG
BERSIH DANAKUNTABEL
BIROKRASIYANG
EFEKTIFDAN
EFISIEN
BIROKRASIYANG
MEMILIKIPELAYAAN
PUBLIKBERKUALITAS
8AREA
PERUBAHAN
8 PROGRAMMIKRODAN
QUICK WIN
PRIORITAS
PENGUATANAKUNTABILITAS
KINERJA
PENGUATANPENGAWASAN
PENINGKATANKUALITAS
PELAYANANPUBLIK
QUICK WINS NASIONAL PUPROPERASIONAL PELAYANAN
UMUM (OPU) DITJEN BINA MARGA
QUICK WINS INSTANSIONAL ..........?
QUICK WINS INSTANSIONAL ........... ?
RENCANA AKSIKEMENTERIAN PUPR
MENERAPKANMANAJEMEN KINERJABERBASIS ELEKTRONIK
PADA TAHUN 2019DIDUKUNG
PENERAPAN ZONA INTEGRITASDAN
DIFOKUSKAN PADA KEGIATAN PELAYANAN
NAWACITA BUTIR KEDUA MEMBUATPEMERINTAH SELALU HADIR DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLAPEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF,DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA. DGN PENJELASAN: KAMI JUGA AKAN SECARAKONSISTEN MENJALANKAN AGENDAREFORMASI BIROKRASI SECARA BERKELAN-JUTAN DENGAN RESTRUKTURISASIKELEMBAGAAN, PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, MENINGKATKANKOMPETENSI APARATUR, MEMPERKUATMONITORING DAN SUPERVISI ATASKINERJA PELAYANAN PUBLIK, SERTAMEMBUKA RUANG PARTISIPASI PUBLIKMELALUI CITIZEN CHARTER DALAMUNDANG UNDANG KONTRAK LAYANANPUBLIK
KERANGKA KETERKAITANARAH KEBIJAKAN & ROAD
MAP RB 2015-2019
2
3
4
5
6 7
8
91
GIVEN
DIRUMUSKAN
2015 201620142013 2017 2018 2019
30 April 2016
PMPRB 2015
VacuumSisa Periode Road Map
April 2015
PMPRB 2014
Juni 2016 proses evaluasi penilaian
NO RINCIAN TARGET PENYELESAIAN
1 Finalisasi Rencana Aksi Kegiatan 21 Maret 2016
2 Finalisasi Quick Wins 21 Maret 2016
3 Finalisasi Dokumen Road Map 23 Maret 2016
4 Penetapan Road Map dalam Permen 1 April 2016
5 Persiapan PMPRB 1 – 30 April 2016
TARGET PELAKSANAAN RB
Program dan Kegiatan
Rencana Aksi
Quick Wins
Zona Integritas
1
2
4
3
Rencana Aksi
Kegiatan
Kegiatan yang diamanatkan dalam Permenpan 11/2015
Kegiatan yang akan dinilai dalam Evaluasi RB (Permenpan 14/2014)
Keberlanjutan kegiatan dalam Road Map 2010-2014
MANAJEMEN PERUBAHAN
2010 - 2014 2015 - 2019Pembentukan Tim Manajemen Perubahan Pengelolaan Manajemen Pelaksanaan
RB PUPRa. Tim Pelaksanab. Manajemen Pelaksanaanc. Keterlibatan Pimpinand. Media Komunikasi
Penyusunan Strategi Perubahan dan StrategiKomunikasi
Pengembangan Nilai untukMenegakkan Integritas
Sosialiasi dan internalisasi perubahan Pembentukan Agen Perubahan
PENGUATAN PER-UU-AN
2010 - 2014 2015 - 2019Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan olehKementerian PU
Evaluasi berkala
Penyempurnaan/ Regulasi peraturanyang tumpeng tindih, tidak relevan, dandisharmoni
Deregulasi peraturan perundanganyang menghambat pelayanan
PENGUATAN KELEMBAGAAN
2010 - 2014 2015 - 2019Restrukturisasi/ penataan tugas dan fungsi Evaluasi
Penguatan Unit Kerja yang menangani mslhpelayanan publik, organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat
Penataan/ Restrukturisasi
PENGUATAN TATA LAKSANA
2010 - 2014 2015 - 2019Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas danfungsi
Proses bisnis dan SOP
Pembangunan e-government E-Government
KIP
Penataan Sistem Kearsipan
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN
2010 - 2014 2015 - 2019Rekrutmen Perencanaan Kebutuhan Pegawai
Analisis jabatan Sistem rekrutmen dan Seleksi
Evaluasi jabatan Sistem Promosi Terbuka
Penyusunan standar kompetensi Reward and Punishment berbasis Kinerja
Asesmen individu berdasarkan kompetensi Pemanfaatan Asesmen Center
Penilaian kinerja individu Penilaian Kinerja Pegawai
Diklat berbasis kompetensi Pengendalian Kualitas Diklat
Sistem informasi kepegawaian Pengembangan Sistem Informasi ASN
Sistem Pengkaderan Pegawai ASN
Pengembangan Profile Kompetensi Calon dan Pejabat Tinggi ASN
Penetapan dan Pengelolaan Pola Karier
Pengukuran Gap Kompetensi antara Pemangku Jabatan denganSyarat Kompetensi Jabatan
PENGUATAN AKUNTABILITAS
2010 - 2014 2015 - 2019Penguatan akuntabilitas kinerja Keterlibatan Pimpinan dalam Renstra
(Penetapan IKU) dan PencapaianKinerja
Pengembangan sistem Manajemen Kinerja Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
Penyusunan IKU Pembangunan/ Pengembangan TI dalam Manajemen Kinerja
PENGUATAN PENGAWASAN
2010 - 2014 2015 - 2019Penerapan SPIP Penerapan Zona Integritas
Penguatan peran APIP Pengendalian Gratifikasi
Pelaksanaan Whistle-Blowing System
Pelaksanaan Pemantauan BenturanKepentingan
Pembangunan SPIP
Penanganan Pengaduan Masyarakat
Penguatan Peran APIP
PENINGKATAN KUALIATAS PLYNN PUBLIK
2010 - 2014 2015 - 2019Penerapan Standar pelayanan Pencanangan Maklumat Pelayanan
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
Penerapan unit pelayanan terpadu(satu atap)
Penetapan Standar Pelayanan
Percepatan prosedur pelayanan
Penggunaan TI dalam penyelenggaraanpelayanan
Pengelolaan pengaduan layanan
Penerapan reward and punishment penyelenggaraan pelayanan
Penyesuaian kembali kebijakan pelaksanaan
Pengembangan sistem/ manajemen
ImplementasiPenguatan
ImplementasiEvaluasi menyeluruh
N1 N2 N3 N4 N5
2015-2016 2017 2018 2019
PengelolaanManajemenPelaksanaan RB PUPRa. Tim Pelaksanab. Manajemen
Pelaksanaanc. Keterlibatan
Pimpinand. Media
Komunikasi
Pengembangan Nilaiuntuk MenegakkanIntegritas
Pembentukan AgenPerubahan
MANAJEMEN PERUBAHAN