Click here to load reader

Analisa kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif kejahatan bisnis

  • View
    380

  • Download
    23

Embed Size (px)

Text of Analisa kasus kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif kejahatan bisnis

  • 1

    ANALISA KASUS KEJAHATAN BISNIS YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DALAM

    PERSPEKTIF HUKUM PIDANA EKONOMI

    A. Pendahuluan

    1. Latar Belakang

    Perkembangan dunia usaha yang sedemikian pesat telah membuat para pelaku usaha

    berlomba dan bersaing dalam rangka mengembangkan usahanya masing-masing. Hal ini

    menimbulkan persaingan usaha yang demikian ketat, khususnya dalam pasar liberal atau

    pasar bebas, termasuk di Indonesia saat ini. Dalam rangka memenangkan persaingan

    usaha tersebut, seringkali para pelaku usaha menggunakan cara-cara dan langkah yang

    melanggar aturan hukum, hal inilah yang kemudian disebut dengan kejahatan di bidang

    bisnis atau kejahatan bisnis. Persaingan kadang merupakan hal yang ditakuti atau dibenci.

    Padahal selayaknya persaingan tersebut harus dipandang sebagai hal positif. Dalam teori

    ilmu ekonomi persaingan yang sempurna (perfect competition) adalah suatu kondisi pasar

    (market) yang ideal.1 Namun, dalam kehidupan nyata sulit ditemui pasar yang didasarkan

    pada persaingan yang sempurna, persaingan tetap dianggap sebagai hal yang esensial

    dalam ekonomi pasar (Competition in the market system is very important for its effective

    and responsive operation).2

    Secara konseptual, kejahatan bisnis merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi.

    Dalam hal ini, para pelaku kejahatan bisnis seringkali terkait dengan korporasi, karena

    korporasi merupakan salah satu subjek utama pelaku bisnis atau usaha. Dengan demikian

    sebuah kejahatan korporasi merupakan bagian dari kejahatan bisnis, akan tetapi sebuah

    kejahatan bisnis belum tentu merupakan kejahatan korporasi. Pernyataan tersebut sangat

    terkait erat dengan subjek pelaku kejahatan bisnis dan pertanggungjawaban pidananya.

    Kedudukan korporasi dalam sebuah kejahatan bisnis dapat berupa pelaku dapat juga

    sebagai korban. Dalam hal korporasi berkedudukan sebagai pelaku dan dapat dikenakan

    pertanggung jawaban pidana inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah kejahatan

    korporasi.

    Kejahatan Korporasi (Corporate Crime) merupakan bagian dari White Collar Crime dan

    selalu merupakan kejahatan yang sangat mengganggu masyarakat, bahkan negara dalam

    artian yang sangat kompleks, sehingga dalam pendekatan mikro kejahatan korporasi ini

    merupakan bagian dari tindak pidana di bidang ekonomi.3

    1 Paul A. Samuelson, Economic An Introductory Analysis, Mc Graw-Hill Book Company,USA,

    1984, hal. 36. 2 Hoon Hian Teck et.al, Economics: Theory an Aplication, Singapore, Mc Hill Book Co,

    Singapore, 1998, hal.14. 3 Indriyanto Seno Adji, Tindak Pidana Ekonomi, Bisnis dan Korpusi Perbankan, Modul Kuliah

    Kejahatan Bisnis, Tanpa Tahun, hal. 4

  • 2

    Dalam prakteknya, menentukan korporasi sebagai subjek hukum pidana sangat sulit,

    dan masih menjadi perdebatan karena di dalam KUHP sendiri tidak dikenal korporasi

    sebagai subjek hukum pidana. Meskipun demikian, sebagai sebuah tindak pidana khusus,

    dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah diakui bahwa korporasi

    merupakan salah satu subjek hukum pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor 19

    Tahun 2004 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

    Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Dalam perspektif kejahatan bisnis, kedudukan dan pertanggung jawaban pidana

    korporasi sebagai pelaku kejahatan bisnis, secara komprehensif dapat dijelaskan dan

    dianalisa melalui hukum pidana ekonomi, hal ini mengingat bahwa kejahatan bisnis

    merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi. Tindak Pidana Ekonomi dalam arti luas

    menurut Mardjono Reksodiputro adalah pelanggaran yang diancam dengan sanksi pidana

    dan peraturan-peraturan di bidang keuangan, perdagangan dan perindustrian yang

    kesemuanya diarahkan pada bidang bisnis terutama Big Scale Business.4

    Berdasarkan definisi secara luas terhadap tindak pidana ekonomi tersebut, maka

    dapat dikatakan bahwa segala bentuk kejahatan bisnis merupakan sub-kategori dari tindak

    pidana ekonomi, oleh karena itu penjelasan dan analisa kedudukan serta pertanggung

    jawaban pidananya, dalam kaitannya dengan korporasi sebagai subjek hukum pidana,

    paling komprehensif dijelaskan dan dianalisa melalui perspektif hukum pidana ekonomi.

    Penjelasan dan analisa dengan menggunakan persepektif kejahatan bisnis dan tindak

    pidana ekonomi akan dipaparkan dalam analisa beberapa kasus kejahatan bisnis yang

    melibatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, pada bagia selanjutnya dari tulisan ini.

    2. Identifikasi Masalah

    Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah

    sebagai berikut:

    1) Bagaimana kedudukan korporasi dalam sebuah kejahatan bisnis berdasarkan

    perspektif Hukum Pidana Ekonomi?

    2) Bagaimana pertanggung jawaban pidana korporasi dalam sebuah kejahatan bisnis

    dalam perspektif Hukum Pidana Ekonomi?

    B. Tinjauan Pustaka

    1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Ekonomi

    Hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana yang mempunyai ciri

    tersendiri yaitu sifat ekonomisnya. Banyak para praktisi dan akademisi memberikan definisi

    4 Ibid, hlm.vii

  • 3

    tentang apa itu tindak pidana ekonomi,5 namun, secara umum, tindak pidana ekonomi dibagi

    menjadi dua pengertian: pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Terlepas dari

    perbedaannya, kedua pengertian itu mempunyai persamaan yaitu keduanya mempunyai

    motif ekonomi dan/atau mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan

    keuangan negara serta dunia usaha.6

    Secara umum dapat dikatakan bahwa tindak pidana ekonomi adalah tindakan-tindakan

    di bidang ekonomi yang dilarang dan dapat dipidana baik dalam arti sempit maupun dalam

    arti luas.7

    Tindak pidana di bidang perekonomian dalam arti sempit adalah seluruh tindakan yang

    tercantum Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan

    Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Tindak pidana jenis ini disebut sempit karena secara

    substansial memuat sebagian kecil dari kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Undang-

    Undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei tahun 1955 karena keadaan yang

    mendesak yang diakibatkan oleh kesulitan ekonomi pada saat itu. Undang-undang ini

    dikeluarkan dengan harapan dapat mencegah terjadinya kerugian negara pada saat itu.

    Menurut Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, yang dimaksud dengan tindak

    pidana ekonomi adalah:

    1) Tindak Pidana Ekonomi berdasarkan Pasal 1 sub 1e:

    a. pelanggaran di bidang devisa;

    b. pelanggaran terhadap prosedur impor, ekspor/penyelundupan;

    c. pelanggaran izin;

    d. pelanggaran ketentuan barang-barang yang diawasi.

    2) Tindak Pidana Ekonomi berdasarkan Pasal 1 sub 2e:

    a. Pasal 26, dengan sengaja tidak memenuhi tuntutan pegawai pengusut

    berdasarkan suatu ketentuan dalam undang-undang;

    b. Pasal 32, dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang

    bertentangan dengan:

    suatu hukuman tambahan sebagai tercantum dalam pasal 7 sub s, b, dan c;

    suatu tindakan tata tertib sebagai tercantum dalam pasal 8;

    suatu peraturan termaksud dalam pasal 10;

    5 Kartin S. Hulukati, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ekonomi Dengan Undang-undang No.

    7/DRT/1955, Universitas Diponegoro, 2003, hal. 41 & 42. 6 Andi Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi, Pradnya Paramita, 1993, hal. 12. 7 Para ahli menggunakan istilah lain seperti kejahatan bisnis, kejahatan kontemporer, kejahatan

    kerah putih. Diskusi mengenai masing-masing istilah dapat dilihat di: Romli Atmasasmita, Hukum Kejahatan Bisnis: Teori & Praktik di Era Globalisasi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hal. 43-48; Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan; Kumpulan Karang Buku Kesatu, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1994, hal. 1 & 2.

  • 4

    suatu tindakan tata tertib sementara atau menghindari hukuman tambahan

    atau tindakan tata tertib sementara seperti tersebut diatas.

    c. Pasal 33, dengan sengaja baik sendiri maupun perantara orang lain menarik

    bagian-bagian kekayaan untuk dihindarkan dari: tagihan-tagihan, pelaksanaan

    suatu hukuman atau tindakan tata tertib sementara, yang dijatuhkan

    berdasarkan undang-undang.

    3) Tindak Pidana Ekonomi berdasarkan Pasal 1 sub 3e: Pelanggaran sesuatu

    ketentuan dalam undang-undang lain dan berdasarkan undang-undang lain.

    Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 dalam perkembangannya telah mengalami

    perubahan dan penambahan.8 Namun Undang-Undang Darurat ini tidak pernah dicabut

    walaupun sudah lama mandul dan tidak diterapkan.9 Hal ini tidak terlepas dari tujuan

    pembuat undang-undang yang menyatakan bahwa tindak pidana ekonomi hanya memiliki

    sifat temporer atau sementara, artinya undang-undang tersebut hanya difungsikan pada saat

    negara dalam keadaan kesulitan ekonomi dan sampai keadaan ekonomi pulih kembali.

    Tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah semua tindak pidana di luar Undang-

    Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak

    pidana ekonomi. Hal ini mencakup pelbagai tindak pidana di bidang perekonomian yang

    diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Un