MAFIA KEPAILITAN A. Siapa saja yang terlibat mafia pailit ? :

1. Penyandang Dana = Cukong berduit. 2. Oknum Organisasi Kurator. 3. Oknum Hakim2 Pengadilan Niaga. 4. Oknum Panitera Pengadilan Niaga. 5. Lawyer Pemohon Pailit (satu Organisasi dengan Kurator). 6. Pemohon Pailit (Perseorangan dan atau Perusahaan yg di pakai sebagai entry point

memailitkan perusahaan). 7. Balai Lelang dan atau Perusahaan Lelang. 8. Oknum Perbankan. 9. Oknum Penegak Hukum : Oknum POLRI. 10. Pemeran Pembantu .(kelompok Mafia )

B. Bagaimana cara mereka bekerja ? :

B.1. LANGKAH PERTAMA : a) Organisasi Kurator memilih dan menentukan sasaran/korban . b) Mencari Perusahaan dan atau perseorangan untuk bertindak sebagai pemohon Pailit. c) Pemohon Pailit menggunakan data2 palsu dan bekerjasama dengan Lawyer dr organisasi

Kurator memohon Pailit KORBAN di Pengadilan Niaga. d) Meminta Penetapan Majelis Hakim dan Hakim Pengawas,dan sudah di kondisikan sebelum

persidangan. e) Pemohon Pailit mengajukan Kurator dari Anggota Organisasi Kurator yang sama dengan

Lawyer Pemohon Pailit.

B.2. LANGKAH KEDUA : a) Persidangan berjalan dengan berkedok Undang Undang No:37 Thn.2004 Tentang PKPU

dan Kepailitan. b) Bukti2 yang di ajukan di persidangan berupa Rekayasa Fakta pembuktian dan Data2 yang

Palsu. c) Mencari Perusahaan /Perseorangan untuk dipakai sebagai Turut Memohon Pailit dalam

Pengajuan Berkas tuntutan Kepailitan. d) Majelis Hakim memutus Pailit dan Menetapkan Hakim Pengawas dan Kurator ( paket

pesanan sebelum persidangan.)

B.3. LANGKAH KETIGA : a) Setelah Perusahaan di Putus Pailit (Debitur Pailit )oleh Majelis Hakim Pengadilan

Niaga,maka tugas selanjutnya di jalankan oleh Kurator dan Hakim Pengawas. b) Kurator menjalankan tugas melakukan langkah Pengurusan dan Langkah Pemberesan

Debitur Pailit dengan diawasi oleh Hakim Pengawas. c) Kurator menetapkan Boedel Pailit dan diketahui oleh Hakim Pengawas.(Rekayasa

A.Pengurusan Kurator) d) Kurator menetukan daftar Kreditur Pailit.(Rekayasa B.Pengurusan Kurator)

e) Persidangan Renvoii Prosedur adalah Langkah Kurator untuk me MARK UP nilai Hutang Debitur Pailit (Rekayasa C.Pengurusan Kurator)

f) Majelis Hakim Menetapkan Daftar Kreditur Pailit berdasar Kelas dan Jumlah Hutang yang telah di MARK UP oleh Kurator .

B.4. LANGKAH KE EMPAT : a) Kurator Meminta penetapan Lelang atas persetujuan Hakim Pengawas dan di tetapkan oleh

Majelis Hakim Niaga.( Rekayasa D. Langkah Pemberesan oleh Kurator.) tanpa harus menunggu proses banding di Mahkamah Agung ,maupun adanya peninjauan kembali dan juga adanya gugatan/keberatan pihak ketiga.

b) Lelang Pertama di lakukan dengan tidak mengindahkan apakah proses peradilan masih berjalan atau belum berkekuatan hukum tetap,atau adanya gugatan dan atau keberatan pihak ketiga,serta harga Lelang Obyek di buat setinggi mungkin,sehingga tidak ada pembeli.

c) Lelang ke dua di lakukan dengan tidak mengindahkan apakah proses peradilan masih berjalan dan atau proses peradilan belum berkekuatan hukum tetap,dan dengan harga tetap tinggi dengan tujuan dipakai alas an memohon kepada Hakim Pengawas dan Majelis hakim serta Kurator mengajukan Penetapan LELANG di BAWAH TANGAN.

d) Lelang di bawah tangan,disinilah mulai berperan MAFIA Lelang dan Cukong penyedia Dana untuk mendapatkan Harga serendah2nya.

e) Mengajukan Penetapan Sita Segel kepada Majelis Hakim Niaga dan di ketahui oleh Hakim Pengawas.

f) Meminta aparat kepolisian untuk mengawal sita dan segel dari Penetapan Hakim Niaga yang menyalahi PROSEDUR.

g) Mengajukan permohonan kepada Kepolisian secara pribadi untuk MENGAWAL DAN mengambil alih boedel Pailit yang masih bermasalah dengan melangkahi banyak prosedur Hukum,MENG ATAS NAMAKAN PRIBADI SEBAGAI KURATOR.

h) Menggunakan cara2 preman untuk mendukung langkah sita dan segel yang tidak berdasarkan hukum yang ada.

B.5. LANGKAH KELIMA : a) Kelompok Mafia ini menggunakan pihak pemeran pembantu ( satu kelompok dengan Mafia

Kurator) dengan membeli Kondotel di awal pembangunan Kondotel dan mengetahui bahwa tidak mungkin SHM bisa jadi dalam waktu singkat,sehingga Akta Jual Beli BELUM bisa di laksanakan.( bisa di lihat dan buktikan dengan trak record yang telah mereka lakukan di Proyek proyek Kepailitan terdahulu dengan MODUS yang 90 % sama.)lihat GOOGLE SEARCH : HERRY SUBAGIO SH,JOKO PRABOWO SH,SOEDESON TANDRA SH sebagai kata kunci di google search)

b) Dengan alasan karena belum bisa melaksanakan Akta Jual Beli ,inilah yang di pakai sebagai senjata untuk mem PIDANA kan Debitur Pailit terutama yang mengajukan perlawanan terhadap Mafia Kepailitan ini.

c) Padahal berdasarkan UU Rumah Susun tahun 2011 pasal 41 dan Pasal 42 jelas disebutkan bahwa Developer di bolehkan oleh Undang Undang utk melakukan transaksi nya dengan cara Pendahuluan Perikatan Jual Beli ( PPJB ) yang pengesahannya dapat dilakukan oleh Notaris setempat,dan merupakan bukti ke pemilikan yang SAH.

d) Berusaha untuk mempengaruhi para pemilik Unit Kondotel untuk menyerahkan unitnya ke tangan Kurator agar bisa di lelang dan mengajak para pemilik untuk melaporkan developer seolah olah melakukan PENIPUAN.

e) Trek record yang ada bahwa para pemilik tidak mungkin mendapatkan uang nya kembali karena LELANG di BAWAH tangan telah di atur oleh Mafia Kepailitan ini dengan hasil Penjualan Boedel Pailit dengan nilai lelang serendah2nya,sehingga hasil penjualan tidak mungkin mencukupi untuk membayar atau mengembalikan uang pembelian para pemilik unit kondotel.

f) Langkah selanjutnya Kurator mengajak Para Pemilik Unit kondotel untuk melaporkan developer seolah olah Developerlah yang bersalah dan melakukan tindakkan penipuan,yang seharusnya berdasarkan UU 37 thn 2004 tentang PKPU dan Kepailitan pasal 26 , Kurator harus melanjutkan transaksi dan apabila ada tuntutan atau kewajiban pihak yang di pailitkan harus /wajib di tujukan dan atau dilakukan oleh Kurator.

g) Dan MENURUT UU NO.37 thn 2004 tentang PKPU dan Kepailitan ,Kurator Harus mempertanggung jawab kan segala tindakkannya secara pribadi apabila ada penyelewengan dalam melaksanakan langkah PENGURUSAN dan LANGKAH PEMBERESAN,namun sering di tutupi dengan pasal2 lain yang ada di UU no 37 thn 2004 tentang PKPU dan Kepailitan.

h) Peran Oknum Kepolisian dalam Mafia Kepailitan mulai disini bermain,dengan merekayasa kasus PERDATA menjadi PIDANA dan melakukan penahanan debitur sehingga gerakkan perlawanan Debitur Pailit dapat di isolasi,tentunya untuk memperlancar pengambil alihan asset sengketa boedle Pailit.

i) Juga terhadap Penanganan Laporan dari Debitur dan Pihak pemilik /pihak ketiga kepada Aparat kepolisian yang melaporkan adanya tindakkan Pidana dari pemohon Pailit dan lawyer pemohon pailit ,Kurator,dan pemeran pembantu mafia Pailit yang di lakukan sebelum sidang kepailtan di peti es kan,Bahkan Laporan Laporan yang ada ini semua tidak di tindak lanjuti para penyidik kepolisian padahal sesuai temuan Penyidik ada tindak pidana bahkan adanya tim asistensi dan tim audit Investigasi dari Mabes POLRI pun yang menyatakan adanya tindak pidana,namun atas dasar pertimbangan bahwa Perkara telah di periksa di Persidangan kepailitan di Pengadilan Niaga ,maka pihak Kepolisian menutup mata bahwa adanya tindak Pidana sebelum proses persidangan kepailitan berjalan.(Tindak pidana sebelum persidangan contoh nya : membuat dokumen Palsu atau Memalsukan dokumen,mengelapkan pembayaran yang diterima pemohon Pailit serta mengajukan Kreditur FIKTIF yang dipakai sebagai pertimbangan putusan Pailit.