View
222
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Pengantar
ii
PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
izin dan rahmat-Nya penyusunan ”Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2012” dapat
diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban
Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
sebagai pengawas keuangan dan pembangunan serta berkaitan dengan
terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance).
Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Perwakilan
BPKP Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang mengacu
kepada Penetapan Kinerja (Tapkin) Revisi Tahun 2012 sebagai penjabaran lebih
lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) BPKP 2010-2014.
Berkat kebersamaan dan kedisiplinan yang tercermin dari kerja keras dari
seluruh jajaran dan optimalisasi seluruh sumber daya yang ada, program dan
kegiatan dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja yang cukup memuaskan. Hal
ini menjadi modal dasar pengembangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan
berkelanjutan untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang.
Namun sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan dan kekurangan
sehingga sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan
prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Namun demikian,
setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh
gambaran tentang hasil capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP
Provinsi Bali. Oleh sebab itu, masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Pengantar
iii
Ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan kami sampaikan kepada
semua pihak atas bantuan tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun
dan diterbitkan.
Denpasar, 15 Januari 2013 Kepala Perwakilan
Mirawati Sudjono NIP 19560331 197811 2 001
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Daftar Isi
iv
DAFTAR ISI
Halaman Kata Pengantar ii Daftar Isi iv Ringkasan Eksekutif vi BAB I PENDAHULUAN 1 A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi 1 B. Aspek Strategis Organisasi 3 C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi 4 D. Struktur Organisasi 5 E. Sistematika Penyajian 9 BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 10 A. Rencana Strategis 2010-2014 10 1. Pernyataan Visi 10 2. Pernyataan Misi 15 3. Tujuan 16 4. Sasaran Strategis 17 5. Indikator Kinerja Utama 17 6. Program dan Kegiatan 20 B. Perjanjian Kinerja 23 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27 A. Capaian Kinerja 27 B. Analisis Capaian Kinerja 30 Sasaran Strategis 1 30 Sasaran Strategis 2 41 Sasaran Strategis 3 44 Sasaran Strategis 4 49 Sasaran Strategis 5 57 Sasaran Strategis 6 61 Sasaran Strategis 7 63 Sasaran Strategis 8 75 BAB IV PENUTUP 77 Lampiran:
1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Bali
2. Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2012 dengan Target Tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Bali
3. Capaian Kinerja Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2012
4. Perbandingan Realisasi Output 2012 dengan Realisasi Output 2011 dan Target Output 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Bali
5. a. Opini BPK-RI Perwakilan Bali atas LKPD Tahun 2010-2011 di Wilayah Provinsi Bali
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Daftar Isi
v
b. Pemda yang Telah Memiliki Peraturan Kepala Daerah SPIP c. Daftar Nilai GCG BUMN d. Daftar Kinerja BUMN e. Daftar Opini dan Auditor pada BUMD
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Ringkasan Eksekutif
vi
RINGKASAN EKSKUTIF
erwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali
telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 yang memuat
visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target
yang akan dicapai sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Pengawasan (Jakwas)
dan Penetapan Kinerja (Tapkin) setiap tahun.
Dalam Renstra telah dirumuskan Visi Perwakilan BPKP Provinsi Bali mengacu pada
visi BPKP adalah menjadi Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya,
untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas, dengan misi,
sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara
yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah
Perwakilan BPKP Provinsi Bali;
2. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di
wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali;
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan
kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali;
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi
presiden/pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali.
Dalam mencapai visi dan misi tersebut, BPKP menetapkan enam tujuan strategis yang
akan dicapai dalam tahun 2010-2014, yaitu (1) meningkatnya kualitas akuntabilitas
keuangan Negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali; (2) meningkatnya tata
pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali; (3) terciptanya iklim
yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan
keuangan Negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali; (4) tercapainya efektivitas
penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP
Provinsi Bali; (5) meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang
profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali; dan (6)
P
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Ringkasan Eksekutif
vii
terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi
Presiden/pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali.
Untuk mencapai tujuan strategis di atas, dalam tahun 2012 BPKP telah merumuskan
delapan sasaran strategis sebagai tindak lanjut atas surat Menteri PAN dan RB Nomor
B/3293/M.PAN-RB/11/2012 tanggal 30 November 2012 tentang hasil evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKP. Perumusan sasaran strategis
diikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penetapan IKU dominan
sebagai dasar pengukuran capaian sasaran strategis.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKP Tahun 2012 ini
merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan BPKP untuk mampu
menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja tahun 2012. LAKIP ini juga sebagai alat
kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas
keuangan negara yang berkualitas.
Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2012 menunjukkan bahwa sebanyak
lima dari delapan sasaran strategis BPKP telah tercapai, sementara tiga sasaran
strategis belum sepenuhnya tercapai. Delapan sasaran strategis BPKP berikut
capaiannya dapat dilihat pada Tabel RE.1.
Tabel RE.1. Capaian Sasaran Strategis
No. Sasaran Strategis Capaian Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas, 95% LKKL, dan 95% LKPD Tercapai 100% 2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 87,50% Tercapai 100% 3. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 10
IPD dan Terselenggaranya Good Governance pada 75% BUMN/BUMD
Tercapai 100%
4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%
Tercapai 100%
5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda Tercapai 20% 6. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda Tercapai 57,14%
7. Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%
Tercapai 100%
8. Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan
Tercapai 100%
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Ringkasan Eksekutif
viii
Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan
peran Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam memberikan nilai tambah bagi
stakeholders. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas
realisasi 12 IKU yang paling mempengaruhi capaian sasaran strategis (IKU dominan)
dari 39 IKU. Pengukuran kemudian dilanjutkan dengan analisis, khususnya terhadap
IKU yang menyimpang jauh dari targetnya. Realisasi pencapaian delapan sasaran
strategis tersebut di atas, adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya Kualitas 95% Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian dua IKU dominan,
dengan realisasi sebagai berikut:
a. Persentase Instansi Pemerintah Pusat (IPP) yang mendapat pendampingan
penyusunan laporan sebanyak 13 dari 13 satker yang diasistensi oleh
Perwakilan BPKP Provinsi Bali, atau mencapai 125% dari target sebesar 80%.
b. Persentase Instansi Pemerintah Daerah (IPD) yang laporan keuangannya
memperoleh opini minimal WDP sebanyak 10 dari 10 IPD yang diasistensi oleh
Perwakilan BPKP Provinsi Bali, atau mencapai 117,65%, atau sesuai dengan
target sebesar 85%.
2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%
Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan
“Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang
ditindaklanjuti”, Realisasi IKU ini tahun 2012 adalah sebesar 88,24%, atau atau
sebanyak 15 tindak lanjut dari seuruh rekomendasi/saran yang diberikan sebanyak
17 Rekomendasi/saran. Dibandingkan dengan targetnya sebesar 75,00%, maka
capaian IKU tersebut adalah sebesar 117,65%.
3. Terselenggaranya SPM pada 10 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD
Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian dua IKU dominan,
dengan realisasi sebagai berikut:
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Ringkasan Eksekutif
ix
a. Capaian IKU “Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar
Pelayanan Minimal”, pada tahun 2012 IPD di Provinsi Bali yang telah
mencantumkan SPM ke dalam dokumen perencanaan adalah sebanyak 3 IPD
atau 100% dari jumlah IPD yang diaudit kinerja pelayanan. Dibandingkan dengan
target sebesar 75%, capaian IKU ini pada tahun 2012 sebesar 133,33%.
b. Capaian IKU “Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ asistensi
GCG/KPI”, dalam tahun 2012, BUMN/BUMD/BUL/BLUD di Provinsi Bali yang
dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI sebanyak 15 atau 150% dari
target PKPT sebanyak 10. Bila dibandingkan dengan target IKU sebesar 55%,
maka capaian IKU tersebut adalah sebesar 200%.
4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%
Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan
“Kelompok Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi Program Anti Korupsi ”, yang
diukur berdasarkan jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi
Program Anti Korupsi sebanyak 4 kelompok masyarakat, atau 1005 dari target.
5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda
Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan
“Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008” diukur
dengan menghitung jumlah Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dibandingkan dengan jumlah seluruh
Pemda sebanyak 1 pemda dari jumlah seluruh Pemda sebanyak 10 pemda dengan
realisasi 10%, dengan capaian 20% atas target sebesar 50%.
Belum tercapainya realisasi IKU dominan tersebut antara lain disebabkan:
a. Pemda masih mengandalkan bimbingan BPKP dalam menerapkan sosialisasi
pedoman/petunjuk teknis dan asistensi penyelenggaraan SPIP.
b. Implementasi SPIP belum secara integral menyatu dengan operasional instansi,
namun baru pada tahap pengembangan infrastruktur pengendalian, berupa
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Ringkasan Eksekutif
x
diagnostic assessment, pemetaan risiko dan penetapan serta pengembangan
kebijakan/Standard Operating Procedure (SOP).
6. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda
Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan
“Persentase Pemda yang dilakukan asistensi Penerapan Jabatan Fungsional
Auditor” dengan pengukuran berdasarkan jumlah Pemda yang dilakukan asistensi
penerapan JFA dibandingkan jumlah seluruh Pemda
Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah melakukan asistensi penerapan JFA pada 4
Pemda yaitu Pemerintah Kabupaten Gianyar, Tabanan, Buleleng dan Badung, atau
40% dari seluruh Pemda di Provinsi Bali
Tidak tercapainya target antara lain disebabkan fasilitasi penerapan JFA pada APIP
belum dilakukan secara intensif. Di samping itu, jumlah kelulusan sertifikasi auditor
yang relatif rendah membuat APIP belum antusias menerapkan JFA.
7. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%
Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh dua IKU dominan, dengan
realisasi sebagai berikut:
a. IKU “Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi”, diukur
diukur dengan membandingkan realisasi penugasan pengawasan PKPT
dibandingkan dengan target penugasan pengawasan dalam PKPT, dengan target
tahun 2012 sebesar 80%.
Realisasi IKU pada tahun 2012 sebesar 93,98% atau mencapai 117,48% dari
target.
b. IKU “Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP”
diukur hasil reviu Inspektorat terhadap laporan keuangan perwakilan. Pada tahun
2012 Inspektorat tidak melakukan reviu atas laporan keuangan Perwakilan BPKP
Provinsi Bali. Realisasi IKU dianalogikan dengan 100% jika predikat opini BPK RI
adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena laporan keuangan perwakilan
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Ringkasan Eksekutif
xi
merupakan dukungan laporan keuangan BPKP. Pada tahun 2012, opini dari BPK
RI atas Laporan Keuangan BPKP Tahun Anggaran 2011 adalah WTP sehingga
mencapai 100% dari target.
8. Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Bagi Pimpinan
Capaian sasaran strategis tahun 2012 ditunjukkan oleh capaian IKU Jumlah Sistem
Informasi yang Dimanfaatkan Secara Efektif, diukur berdasarkan Jumlah sistem
informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah sistem informasi yang wajib
dimanfaatkan BPKP (SIM HP, SIM RKT, SIM MonevRKT, SAKPA, SIMAK BMN,
RKAKL, SPM, SPPD, DMS, SIMPEG)
Realisasi IKU tahun 2012 sebanyak 10 sistem informasi mencapai 100% dari target
sebanyak 10 sistem informasi
Keseluruhan program yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Bali pada tahun
2012 menggunakan dana sebesar Rp16.830.752.000,00 atau 97,42% dari anggaran
sebesar Rp17.276.990.000,00.
Secara umum sebagian besar sasaran strategis dalam tahun 2012 telah tercapai sesuai
dengan yang ditargetkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa sasaran strategis
dan IKU yang masih belum mencapai target yang ditentukan.
Untuk itu, diperlukan upaya dan kerja yang lebih keras lagi untuk mengoptimalkan
pencapaian semua sasaran strategis di masa mendatang. Langkah-langkah yang harus
dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam upaya memperbaiki kinerja antara
lain:
1. Peningkatan penyelenggaraan SPIP pada Pemda, antara lain melalui:
a. Meningkatkan intensitas pembimbingan teknis penyelenggaraan SPIP, antara
lain untuk penyusunan desain penyelenggaraaan SPIP.
b. Berkoordinasi lebih intensif dengan Pemda untuk percepatan implementasi SPIP
secara integral dalam kegiatan operasional instansi, sehingga meningkatkan
efisiensi dan efektivitas kinerja instansi termasuk peningkatan kualitas
akuntabilitas dan laporan keuangan yang wajar.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Ringkasan Eksekutif
xii
2. Intensifikasi fasilitasi penerapan JFA APIP dan peningkatan jumlah kelulusan
sertifikasi auditor.
3. Peninjauan ulang penetapan target tahunan IKU yang capaiannya di bawah 100%.
4. Pengembangan sistem informasi pengukuran data kinerja sampai dengan capaian
IKU.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab I - Pendahuluan
1
BAB I
PENDAHULUAN
adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Lembaga
Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan tugas utama membantu Presiden
mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan
pembangunan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
sekaligus memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan yang terkait.
Tugas, fungsi, dan wewenang BPKP, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan
produk BPKP, struktur organisasi dan komposisi pegawai, serta sistematika penyajian
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2012 lebih lanjut diuraikan sebagai
berikut:
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai aparatur
pengawasan internal pemerintah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1983 Tanggal 30 Mei 1983 yang telah
diperbaharui dengan Keppres Nomor : 103 Tahun 2001. Dasar hukum organisasi
tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir kali adalah
dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 64 Tahun 2005,
tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). BPKP adalah LPND yang
berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.
Sedangkan, Perwakilan BPKP Provinsi Bali adalah unit organisasi yang berada di
daerah dan sebagai institusi perwakilan yang bertanggung jawab langsung kepada
Kepala BPKP.
Dalam Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-06.00.00-286/K/2002 tanggal
31 Mei 2002, yang terakhir telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala
BPKP Nomor : KEP-713/K/SU/2002 tanggal 15 Oktober 2002 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah
menetapkan tugas pokok Perwakilan BPKP Provinsi Bali, yaitu:
B
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab I - Pendahuluan
2
Sedangkan fungsi yang diselenggarakan meliputi :
• Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;
• Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara
dan pengurusan barang milik/ kekayaan negara;
• Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
dan pengurusan barang milik/ kekayaan daerah atas permintaan daerah;
• Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat
strategis dan/ atau lintas departemen/ lembaga/ wilayah;
• Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah pusat dan daerah;
• Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan
pemerintah daerah;
• Pemeriksaan terhadap badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha
Pertamina, kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama badan-badan lain yang
di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman/ bantuan luar negeri
yang diterima pemerintah pusat, dan badan usaha milik daerah atas permintaan
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
• Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan
akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha
Pertamina, kontraktor bagi hasil, kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di
dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
• Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan
Melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Tugas Pokok
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab I - Pendahuluan
3
usaha milik negara dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat
kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran
pembangunan dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan
instansi pemerintah lainnya;
• Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta
pengendalian mutu pengawasan;
• Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.
B. Aspek Strategi Organisasi
Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan dalam rangka mendukung terwujudnya Rencana
Strategis (Renstra) BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah menyusun Rencana
Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran
strategis, program, dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2010-2014 berikut target
output dan outcome yang akan dicapai.
Renstra BPKP Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2010-2014 telah mengalami
perubahan karena adanya perubahan wilayah kerja maupun diselaraskan dengan
perubahan Renstra BPKP sehubungan dengan adanya mandat baru BPKP seiring
dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) pada tanggal 28 Agustus 2008. Dengan adanya mandat baru yang
diemban BPKP yakni sebagai Auditor Presiden yang memiliki tugas melakukan
pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan sebagai pembina SPIP
untuk seluruh instansi pemerintah ditindaklanjuti dengan reposisi dan revitalisasi BPKP
dimana BPKP harus dapat menunjukkan paradigma baru melalui unjuk kerja yang
optimal sebagai Auditor Presiden sehingga peran BPKP semakin nyata dalam membantu
pemerintah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
Dalam rangka mencapai visi dan misi, Perwakilan BPKP Provinsi Bali menyusun strategi
yang menggambarkan domain BPKP dalam akuntabilitas keuangan negara meliputi :
1. Capacity Building (Expertise)
Berperan mendukung manajemen pemerintahan yang profesional mencakup
pelaksanaan pengawasan intern, pembinaan dalam rangka penguatan sistem
pengendalian intern, dan peningkatan SDM.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab I - Pendahuluan
4
2. Current Issues
Tanggap terhadap issue-issue terkini tentang pelaksanaan program-program
strategis nasiomal yang bersifat makro dan lintas kementerian dan berkaitan dengan
kepentingan masyarakat banyak.
3. Clearing House
Memberikan masukan atau saran secara akuntabel untuk mendukung
penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang tertib, ekonomis, efisien, efektif , dan
penegakan hukum yang berkeadilan.
4. Check and Balance
Pengawas internal pemerintah yang kuat dan terkoordinasi dengan baik sehingga
memberikan early warning dan feed back yang benar kepada manajemen
pemerintah.
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
Sesuai dengan Renstra, BPKP melaksanakan jenis kegiatan pengawasan sebagai
berikut:
1. Pre-emptif
Jenis kegiatan pre-emptif bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur yang
diperlukan untuk pengembangan good governance, pelayanan publik, dan
pemberantasan KKN. Sasaran jenis kegiatan ini adalah berkurangnya penyakit
birokrasi yang bersifat laten.
2. Preventif
Jenis kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk
memecahkan permasalahan kesisteman yang mempengaruhi penciptaan
peringatan dini (early warning system) atas proses governance, manajemen risiko,
dan pencegahan KKN, berdasarkan pola kemitraan dengan unsur-unsur
manajemen pemerintah. Sasarannya adalah meminimalisasi peluang
berlangsungnya moral hazard di birokrasi.
3. Represif
Jenis kegiatan represif berupa audit investigatif untuk menjustifikasi perhitungan
kerugian negara atas kasus-kasus dengan atau tidak diketemukannya indikasi
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab I - Pendahuluan
5
melawan hukum/tindak pidana korupsi. Sasarannya adalah terungkap dan
terselesaikannya kasus-kasus penyimpangan dan perbuatan melawan hukum.
BPKP telah menghasilkan beberapa produk unggulan yang bermanfaat bagi
pembenahan manajemen pemerintahan. Selain produk untuk pembinaan
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP 60 Tahun
2008, BPKP juga menghasilkan produk unggulan antara lain:
1. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan;
2. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA);
3. Good Governance di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat (Performance Enhancement
Program);
5. Sistem Informasi Akuntansi PDAM;
6. Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor
Publik;
7. Program Pengembangan GCG BUMN/BUMD;
8. Program Pengembangan Internal Control BUMN/BUMD berbasis COSO;
9. Program Anti Korupsi (PAK);
10. Fraud Control Plan (FCP);
11. Management Assessment Center (MAC).
D. Struktur Organisasi
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-06.00.00-286/K/2002
tanggal 31 Mei 2002, yang terakhir telah diperbaharui dengan Surat Keputusan
Kepala BPKP Nomor : KEP-713/K/SU/2002 tanggal 15 Oktober 2002 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, struktur organisasi Perwakilan BPKP memiliki struktur organisasi
sebagai berikut :
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab I - Pendahuluan
6
Dengan struktur organisasi tersebut di atas diharapkan terjadi sinergi antar lini dan
fungsi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
Dalam menjalankan organisasi, Perwakilan BPKP Provinsi Bali didukung oleh
pegawai sebanyak 143 orang (per 31 Desember 2012), dengan klasifikasi
berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan yaitu :
1. Berdasarkan Golongan
No Uraian Posisi
31 Des 2012 (Orang)
%
1. Golongan IV 16 11,19 2. Golongan III 101 70,63 3. Golongan II 26 18,18 Jumlah 143 100,00
2. Berdasarkan Jabatan
No Uraian Posisi
31 Des 2012 (Orang)
%
1. Pejabat Struktural: a. Eselon II – Kepala Perwakilan 1 0,70 b. Eselon III – Kepala Bagian dan Kepala Bidang 5 3,49 c. Eselon IV – Kepala Sub Bagian 4 2,80
Sub Jumlah Pejabat Struktural 10 6,99
Kepala Perwakilan
Kelompok Jabatan
Fungsional
Kabid Akuntabilitas
Pemda
Kabid Akuntan Negara
Kabid Instansi Pemerintah Pusat
Kabid Investigasi
Kasubbag Keuangan
Kasubbag Kepegawaian
Kasubbag PP
Kasubbag Umum
Kabag Tata Usaha
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab I - Pendahuluan
7
No Uraian Posisi
31 Des 2012 (Orang)
%
2. Pejabat Fungsional Auditor (PFA): a. Auditor Madya 10 6,99 b. Auditor Muda 17 11,89 c. Auditor Pertama 16 11,20 d. Auditor Penyelia 22 15,38 e. Auditor Pelaksana Lanjutan 8 5,59 f. Auditor Pelaksana 7 4,89 Sub Jumlah PFA 80 55,94
3. Tata Usaha: a. Arsiparis 3 2,10 b. Analis Kepegawaian 0 0,00 c. Pranata Komputer 2 1,40 d. Pelaksana Administrasi 36 25,18 e. Pengemudi 2 1,40 f. CPNS 10 6,99 Sub Jumlah Tata Usaha 53 37,07
Jumlah (1 s/d 7) 143 100,00
Menurut peran dan jenjang fungsinya, Pejabat Fungsional Auditor (PFA) yang
terdiri dari 80 orang meliputi:
No Uraian Berdasarkan Peran Posisi
31 Des 2012 (Orang)
%
1. Pengendali Mutu 0 0,00 2. Pengendali Teknis 10 12,50 3. Ketua Tim 17 21,25 4. Ahli - Anggota Tim 16 20,00 5. Trampil – Anggota Tim 37 46,25
Jumlah (1 s/d 5) 80 100,00
Dari jumlah Pejabat Fungsional Auditor (PFA) sebanyak 80 orang tersebut terdiri
dari Akuntan 43 orang (53,75%) dan Ajun Akuntan 37 orang (46,25%).
05
10152025303540
Daltu Dalnis KT AT-A AT-Tr
Orang
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab I - Pendahuluan
8
3. Berdasarkan Pendidikan
No Uraian Posisi 31 Des 2012 %
1. S2 6 4,19 2. S1 51 35,66 3. D IV STAN 14 9,79 4. DIII 36 25,18 5. SLTA 36 25,18 Jumlah 143 100
4. Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)
No Uraian Tahun 2012
I. Diklat Subtansi 1. Audit Investigasi 1 2. Forensik 2 3. Froud Control Plan 1 4. Audit Klaim dan HKP 1 5. Manajemen Resiko 1 6. Audit Berbasis Resiko 1 7. Analisis Pemecahan Masalah 1 8. GCG 1 9. Sistim Akuntansi PDAM 1 10. Pengadaan Barang dan Jasa 5 11. E. Procurement 2 12. SPIP 5 13. Penyusunan LK Pemerintah Daerah (SIMDA) 2 14. Reviu LK Pemerintah Daerah 1 15. Evaluasi LAKIP 1 16. Training of TOT 1 17. Sistem Akuntansi Instansi 1 18. Pengukuran Kinerja BUMN 1 19. Pengadaan Barang Milik Daerah 1
II. Diklat Non Subtansi 1. Bendaharawan 1 2. Kesekretariatan 1 3. BMN 3 4. Perpustakaan 2 5. Teknologi Informasi (IIPMS dan Dashboard) 1 6. Kepemimpinan Tingkat IV 1 7. Sertifikasi Penjejangan JFA 2
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab I - Pendahuluan
9
No Uraian Tahun 2012
8. Kapita Selekta Pusbin JFA 1 9. Menulis yang Efektif 1 10. Persiapan Purnabhakti 1
E. Sistematika Penyajian
LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2012 melaporkan pencapaian kinerja
selama tahun 2012. Capaian kinerja 2012 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan
Kinerja (Tapkin) 2012 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.
Analisis atas capaian kinerja terhadap perjanjian rencana kinerja tahun 2012
memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance
gap) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir
seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPKP Tahun 2012
dapat diilustrasikan sebagai berikut ini.
PENDAHULUAN Bab I
Bab IV PENUTUP
RencanaStrategis 2010-2014
PerjanjianKinerja/PenetapanKinerja 2012
Bab II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
10
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
erujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Bali melakukan penajaman tujuan
dan sasaran strategis dan merekonstruksi Indikator Kinerja Utama, sehingga dapat
disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis. Perubahan ini sekaligus
menindaklanjuti Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor B/3293/M.PAN-RB/11/2012 tanggal 30 November 2012
tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintaah (AKIP) BPKP.
Sasaran dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2010-2014
dimodifikasi dengan menambah secara implisit jumlah anggaran dalam perspektif
masing-masing indicator sasaran startegis dengan maksud agar dapat melakukan
penilaian terhadap capaian tujuan dan sasaran strategis.
A. Rencana Strategis 2010-2014
Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5
tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh suatu organisasi.
Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai suatu instansi, yang merupakan
perpanjangan tangan dari BPKP Pusat, mempunyai tugas mewujudkan Rencana
Strategis yang telah dirumuskan BPKP Pusat. Dalam implementasinya, rencana
strategis 2010-2014 yang telah disusun Perwakilan BPKP Provinsi Bali seoptimal
mungkin menjabarkan rencana strategis BPKP Pusat.
1. Pernyataan Visi
BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung
jawab langsung kepada presiden yang harus memiliki kompetensi yang
mumpuni dan dipercaya oleh presiden untuk membantu dan menjalankan
fungsi pengawasan. Oleh karena itu, lingkup pengawasan yang menjadi
M
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
11
perhatian BPKP adalah hal - hal yang bersifat strategis, makro, lintas sektoral,
dan bersekala nasional. Kegiatan pengawasan difokuskan kepada
pengawasan keuangan negara yang menyentuh rakyat banyak, yang pro
growth, pro job, pro poor, dan pro environment.
Pernyataan Visi mengacu pada hasil Rapat Pimpinan BPKP tanggal 31
Desember 2008 yang telah menyepakati Visi, Misi, dan Values BPKP sesuai
dengan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah. Visi BPKP adalah:
Pernyataan visi tersebut di atas pada hakekatnya merupakan penegasan jati
diri BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang
bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta menggambarkan peran
dan manfaat BPKP kepada Presiden ataupun stakeholders lainnya .
Dalam pernyataan visi tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Sebagai auditor Presiden, BPKP berperan membantu pemerintah dalam
membangun pemerintahan yang baik dan bersih dan peningkatan kualitas
Akuntabilitas Keuangan Negara.
b. Responsif, tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah
dan segera memberikan masukan.
c. Interaktif, memperhatikan kepentingan atau kebutuhan stakeholders.
BPKP akan menjalin kemitraan dengan stakeholders dan APIP lain dalam
menjalankan perannya.
d. Terpercaya, adanya kepercayaan akan mendorong stakeholders untuk
memanfaatkan BPKP. Kepercayaan akan timbul jika BPKP terus menjaga
profesionalisme, kompetensi, dan integritas.
Selaras dengan nilai-nilai luhur yang telah dipilih oleh BPKP Pusat yang
diharapkan menjadi kata kunci yang dapat mengilhami seluruh staf BPKP
Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas
keuangan negara yang berkualitas
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
12
dalam memaknai visi dan misi BPKP yang baru, nilai-nilai luhur tersebut
adalah : P I O N I R
P : Profesional
I : Integritas
O : Orientasi pada Pengguna
N : Nurani dan Akal Sehat
I : Independen
R : Responsibel
Profesional : profesional birokrat, kompetensi teknis/sertifikasi, kepatuhan
pada standar profesi dan kode etik ataupun ketentuan perundang-undangan
Integritas : kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi, dan konsekuen
Orientasi pada pengguna : spirit kewirausahaan
Nurani dan Akal Sehat : Etika pengawasan pada tahapnya yang tertinggi,
minimalisasi distorsi, mengutamakan esensi, nilai untuk bertindak
proporsional
Independen : independen dalam sikap dan penampilan
Responsibel serta akuntabel : Obligation to act – obligation to answer,
kewajiban untuk bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya serta
menjelaskan/menjawab apa yang telah dilaksanakan
Selain Nilai luhur yang menjadi tumpuan dalam berkinerja, sejalan dengan
arahan Kepala BPKP dalam berbagai kesempatan, Perwakilan BPKP Provinsi
Bali senantiasa memegang teguh prinsip “5 AS” dalam bekerja. Prinsip ini
diharapkan dijiwai oleh seluruh insan BPKP dalam mengemban tugas pokok
dan fungsinya. Prinsip tersebut adalah:
1) Kerja Cerdas Bekerja cerdas memiliki makna menggunakan seluruh kemampuan dan
kompetensinya dalam melaksanakan tugas. Kecerdasan tidak hanya
terbatas pada kemampuan teknis substantif semata namun juga secara
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
13
emosional dan spiritual. Dalam situasi menumpuknya beban kerja,
pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Bali dapat menentukan prioritas
penyelesaian pekerjaan dengan mempertimbangkan waktu yang
dibutuhkan dan hasil kerja yang diharapkan. Pemikiran lain dalam
memaknai kerja cerdas adalah bagaimana kita bisa menjadi lebih
produktif dengan alokasi waktu kerja yang sama atau dengan
menggunakan peralatan yang sama.
2) Kerja Berintegritas Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Bali memegang teguh prinsip
integritas dalam bekerja. Prinsip atau nilai ini mengandung makna bahwa
bekerja berlandaskan pada kejujuran, objektivitas, keberanian,
konsistensi, dan konsekuensi. Kelima unsur dalam integritas tadi
mendorong pegawai bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan
integritas maka pegawai yang memiliki kepintaran atau banyak “akal” tidak
terjebak dalam sikap dan cara padang untuk “minteri” atau ngakali”.
3) Kerja Keras Kerja keras adalah kebalikan dari sifat malas. Prinsip ini merupakan salah
satu kunci dari hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kerja keras dalam arti
harfiah, yaitu bekerja sekeras mungkin, hal ini tentu saja tidak cukup.
Sehingga kerja keras mesti dibarengi dengan pemanfaatan ilmu, sehingga
bekerja keras dengan segenap kemampuan yang dimiliki dan tidak mudah
pasrah atau kalah sebelum bertanding.
4) Kerja Tuntas Tuntas memiliki makna selesai atau paripurna. Oleh karena itu prinsip ini
mendorong pegawai BPKP untuk senantiasa bekerja dengan tuntas
sampai selesai dan tidak setengah-setengah. Ketuntasan ini sangat
diperlukan dalam mewujudkan peran BPKP yang berorientasi pada
pengguna.
5) Kerja Ikhlas Ikhlas secara sederhana dapat dimaknai dengan menerima tanpa keluh
kesah dan sumpah serapah, padanan dalam bahasa Jawa adalah
“legowo”. Pegawai BPKP diharapkan bekerja dengan ikhlas di tempat
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
14
kerja manapaun, jenis pekerjaan apapun, sekalipun di luar jam kerja. Hal
ini dijadikan prinsip agar Pegawai BPKP senantiasa siap dengan berbagai
bentuk penugasan dan ditempatkan pada unit kerja BPKP di Seluruh
Indonesia. Dengan demikian maka apapun yang datang pada kita,
menyenangkan atau tidak, kita terima dengan legowo.
Perumusan visi BPKP selain mempertimbangkan nilai luhur dan prinsip dalam
bekerja, juga diarahkan untuk mengakomodasi domain BPKP dalam
pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara. Domain BPKP tersebut
diuraikan dalam rumusan “4 C”, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Capacity Building/Expertise
Domain ini memiliki makna mendukung penyelenggaraan manajemen
pemerintahan yang profesional melalui kegiatan pendidikan pelatihan,
pendampingan, back-up teknis dalam kesinergian dlam rangka capacity
building pengelolaan keuangan negara dan SPIP.
2) Current Issue
Domain ini mendukung sistem akuntabilitas Presiden terkait issue
strategis nasional, lintas sektoral, big fish berisiko tinggi, melalui kegiatan
analisa kebijakan dan evaluasi program, intelligence, scanning dan PR.
3) Clearing House
Domain ini mendukung penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang tertib,
3E dan penegakan hukum yang berkeadilan untuk mengeliminasi
kegamangan dan ketakutan para pengelola keuangan negara sehingga
tidak menghambat, kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan melalui
fasilitas, PR, pemahaman perundang-undangan, evaluasi dan auditing,
serta MoU dengan aparat penegak hukum.
4) Check And Balance
Domain ini menunjukkan dukungan BPKP terangka keseimbangan internal
dan eksternal auditor dalam konteks pelunasan terhadap pelaksanaan
tugas melalui kegiatan audit, advokasi, evaluasi, analisis dan PR.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
15
2. Pernyataan Misi
Visi yang telah ditetapkan harus didukung dan dijabarkan melalui misi
sehingga visi tersebut dapat tercapai sesuai harapan. BPKP pada hakekatnya
bertujuan memberikan nilai tambah (value added) melalui dua peran yaitu
aktivitas assurance dan consulting. Adapun misi BPKP adalah sebagai
berikut:
a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Keuangan
Negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas
KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali.
b. Membina secara efektif penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali.
c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang
profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali.
d. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal
bagi auditor/pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali..
Keempat misi tersebut menggambarkan hal-hal yang seharusnya terlaksana,
sehingga hal-hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata
terlihat pada misi. Keempatnya pada dasarnya ditetapkan dengan kesadaran
akan perlunya keseimbangan antara pencapaian kinerja yang berorientasi
pada manfaat dari keberadaan BPKP bagi stakeholders-nya dan kinerja-
kinerja aspek pendukung berupa inovasi dan kualitas proses kerja internal
serta peningkatan kapasitas internalnya.
Misi Pertama berkaitan dengan peran BPKP sebagai pengawas intern
pemerintah yang merujuk pada mandat BPKP sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 60 tahun 2008. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap
akuntabilitas Keuangan Negara atas kegiatan lintas sektoral, kegiatan
kebendaharaan umum negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan
Presiden. Misi ini juga merupakan pengakuan untuk menyerap aspirasi
Presiden selaku shareholder BPKP yang dapat diterjemahkan sebagai tugas
bagi BPKP dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
baik, meningkatkan kinerja program Pemerintah, dan mewujudkan iklim yang
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
16
mencegah KKN. Ketiga aspirasi ini jelas-jelas perpetaannya dengan fungsi
utama auditor internal di bidang good governance, pengelolaan risiko, dan
penerapan sistem pengendalian yang tentu diperlukan guna mengamankan
aset dan mencegah terjadinya kecurangan dan kesalahan sejak dini.
Misi kedua berkaitan dengan peran BPKP sebagai pembina
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi
kegiatan-kegiatan seperti: Penyusunan pedoman teknis, Sosialisasi SPIP,
Pendidikan dan pelatihan SPIP, serta Pembimbingan dan konsultasi SPIP.
Dengan peran ini diharapkan dapat terlaksana percepatan implementasi SPIP
baik di instansi vertikal maupun pemerintah daerah. Sebagai pembina, BPKP
juga harus mampu memberikan contoh atas penerapan implementasi SPIP.
Misi ketiga berkaitan dengan peran BPKP mengembangkan kapasitas APIP
yang meliputi: Pembinaan kompetensi APIP, Pembinaan JFA, Penelitian dan
pengembangan sistem dan prosedur pengawasan, serta sinergi dengan APIP
lainnya. Pada misi ini lebih ditekankan pada pengembangan kapasitas dan
kemampuan sumber daya manusia baik internal maupun eksternal.
Misi keempat berkaitan dengan peran BPKP dalam menyelenggarakan
dukungan pengambilan keputusan presiden/pemerintah. Secara keseluruhan
BPKP harus mampu menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam
pengambilan keputusan oleh presiden/pemerintah.
3. Tujuan
Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan,
serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan
penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, yang
tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:
a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah
Perwakilan BPKP Provinsi Bali;
b. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP
Provinsi Bali;
c. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
17
pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah
Perwakilan BPKP Provinsi Bali;
d. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern
pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali;
e. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang
profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali;
f. Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal
bagi Presiden/Pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali.
4. Sasaran Strategis
Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang
dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun
waktu lebih pendek dari tujuan. Dengan pengertian ini, sasaran strategis
Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai implementasi sasaran strategis BPKP
untuk Tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:
a. Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD;
b. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%;
c. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi
Pemerintah Daerah (IPD) dan Terselenggaranya Good Governance (GG)
pada 75% BUMN/BUMD;
d. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, dan BUMN/BUMD
dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%;
e. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% Pemda;
f. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
Profesional dan Kompeten pada 80% Pemda;
g. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90% dan
Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%.
h. Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Bagi
Pimpinan.
5. Indikator Kinerja Utama
Indikator kinerja utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Bali adalah indikator
yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukan
peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam pengawasan
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
18
akuntantabilitas keuangan negara dan keuangan daerah serta pembinaan
penyelenggaraan SPIP.
IKU Perwakilan BPKP Provinsi Bali merupakan ukuran keberhasilan dari
tujuan dan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Bali. IKU tersebut
terbagi dalam dua perspektif. Yang pertama bersifat outward looking, yaitu
perspektif manfaat langsung bagi stakeholders eksternal yang menunjukkan
peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam pengawasan akuntabilitas
keuangan negara dan keuangan daerah serta pembinaan penyelenggaraan
SPIP di Provinsi Bali. Perspektif kedua bersifat inword looking yang
menunjukkan manfaat bagi stakeholder internal Perwakilan BPKP Provinsi
Bali. Penetapan indikator tersebut dengan mempertimbangkan tujuan sasaran
strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini
digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan
keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran
(output).
IKU Perwakilan BPKP Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1.
IKU Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2012
No. Indikator Kinerja Utama Tujuan 1: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Bali; Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD
1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan L/K 2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini
dukungan Wajar 4 Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat 5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke
Pusat 6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan
pengambilan keputusan oleh stakeholders 7 Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi
Sasaran Strategis 1.2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%; 8 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang
ditindaklanjuti 9 Persentase Hasil Pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat
Tujuan 2 : Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali; Sasaran Strategis 2.1 Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60%
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
19
Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan Terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD 10 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal 11 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI 12 BUMN yang kinerja PSO nya baik 13 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja
Tujuan 3 : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali Sasaran strategis 3.1 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, dan BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%;
14 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi 15 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan
sosialisasi/DA/ asistensi/evaluasi FCP 16 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang
berpotensi TPK 17 Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga 18 Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA 19 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang 20 Persentase laporan keinvestigasian yang sesuai standar 21 Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat
Tujuan 4 Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali Sasaran strategis 4.1 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% Pemda
22 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
23 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008
24 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern Tujuan 5 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali Sasaran Strategis 5.1 Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% Pemda
25 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA Sasaran Strategis 5.2 Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%.
26 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi 27 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP 28 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian 29 Persentase pagu dana yang tidak diblokir dalam DIPA 30 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan
sesuai prosedur 31 Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan
Humas 32 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa 33 Persentase pemanfaatan asset 34 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
20
35 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat 36 Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Puslitbangwas 37 Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan/atau di-assessment tata kelola
APIP 38 Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat
Tujuan 6 Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali Sasaran Strategis 6.1 Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Bagi Pimpinan
39 Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan secara efektif
6. Program dan Kegiatan
Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, BPKP
menyesuaikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi
BPKP dengan program yang ditetapkan oleh Bappenas.
Sesuai dengan Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang
diterbitkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan, setiap Unit Eselon I
pada kementerian atau LPNK melaksanakan program teknis dan program
generik. Program teknis merupakan program yang menghasilkan pelayanan
kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan
program generik merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk
mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan
(pelayanan internal).
Program BPKP sesuai dengan restrukturisasi program yang dirancang oleh
Bappenas terdiri dari tiga program, yaitu:
• Program Teknis
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP).
• Program Generik
− Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya-BPKP;
− Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP.
Kegiatan dan Sub kegiatan Teknis yang mendukung sasaran/outcome
Pengawasan atas Instansi Pemerintah Pusat bidang perekonomian,
polsoskam, penyelenggaraan keuangan daerah, akuntan negara dan
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
21
investigasi, kegiatan teknis terdiri dari :
a. Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L Bidang Fiskal dan
Investasi
b. Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L Bidang Produksi dan
Sumber Daya Alam
c. Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L Bidang Industri dan
Distribusi
d. Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP pada kegiatan yang
dibiayai dari pinjaman dan bantuan luar negeri
e. Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L Bidang
Perekonomian Lainnya
f. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga
Bidang Pertahanan dan Keamanan
g. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga
Bidang Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara
h. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga
Bidang Kesejahteraan Rakyat
i. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga
Bidang Polsoskam Lainnya
j. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi Pemerintah
Daerah Wilayah Bali
k. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Agrobisnis,
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
22
Jasa Konstruksi, dan Perdagangan
l. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa
Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri dan jasa lainnya serta
Kementerian Negara BUMN
m. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa
Keuangan dan Manufaktur
n. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Milik Daerah
o. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP terkait kegiatan investigasi pada
Kementerian/Lembaga
p. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP terkait kegiatan Investigasi pada BUMN/D
q. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP terkait Hambatan Kelancaran Pembangunan
Sedangkan Sub Kegiatan Teknis terdiri dari :
a. Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral
b. Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara
c. Pengawasan atas penugasan Presiden
d. Pengawasan atas permintaan stakeholders
e. Reviu LKPD
f. Pengawasan penerimaan negara dan daerah
g. Pengawasan PHLN
h. Assesment atau Evaluasi GCG/KPI/MR
i. Pengawasan investigatif
j. Bimtek, pengembangan sistem pelaporan keuangan
k. Penyusunan pedoman SPIP
l. Sosialisasi SPIP
m. Diklat SPIP
n. Bimbingan Teknis SPIP
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
23
Terdapat kegiatan-kegiatan generik yang dilaksanakan pada Perwakilan
BPKP Provinsi Bali berupa :
1. Kegiatan yang berada pada Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP
a. Penyusunan dan evaluasi rencana
b. Pengelolaan kepegawaian dan organisasi
c. Pengelolaan anggaran dan sistem akuntansi pemerintah
d. Pembinaan hukum dan pengelolaan kehumasan
e. Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan serta
pembayaran gaji/tunjangan
f. Pengawasan internal (inspektorat) BPKP
g. Pendidikan dan pelatihan pengawasan
h. Penelitian dan pengembangan pengawasan
i. Penyelenggaraan sistem dukungan pengambilan keputusan
Pemerintah/Presiden dan internal BPKP
j. Pembinaan JFA dan tata kelola APIP
k. Fasilitasi dukungan manajemen Perwakilan BPKP
2. Kegiatan yang berada pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Negara-BPKP berupa kegiatan Pengadaan dan penyaluran
sarana dan prasarana-BPKP Pusat
B. Perjanjian Kinerja 2012
Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra
Perwakilan BPKP Provinsi Bali dilakukan melalui pengukuran pencapaian
sasaran startegis, dalam hal ini pengukuran IKU. Untuk menguatkan pencapaian
sasaran strategis tersebut disusunlah perjanjian kinerja yang dulu disebut
penetapan kinerja (TAPKIN). Sebagai dokumen pernyataan kinerja berupa
perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja
tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dalam format formulir
yang mencantumkan sasaran strategis, IKU oraganisasi, dan target kinerja.
Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
24
organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran startegis
sesuai dengan IKU yang bersifat outcame.
Perjanjian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2012 yang telah
ditandatangani baru pada target capaian output.
Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2012 telah menetapkan
target kinerja berupa indikator output dan besaran target outputnya yang akan
menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja. Indikator kinerja yang menjadi tolok
ukur adalah indikator kinerja input (rencana/anggaran keuangan) dan output.
Target kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
PROGRAM SASARAN
OUTPUT ANGGARAN (Rp.000) INDIKATOR
TARGET TAHUNAN RENSTRA
TARGET TAHUN
BERJALAN 1 2 3 4 5 6
1. Hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelengga raan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
1.Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah serta penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah daerah 2. Meningkatnya K/L & Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku
Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian
10 LAP 17 LAP 202.328
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Perekonomian 0 LAP 6 LAP 148.000
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian
0 LAP 5 LAP 85.311
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Perekonomian
0 LAP 1 LAP 32.134
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian
7 LAP 2 LAP 17.500
Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 41 LAP 27 LAP 180.465
Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam
30 LAP 29 LAP 526.605
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam 8 LAP 11 LAP 218.321
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam
3 LAP 11 LAP 140.955
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam
4 LAP 11 LAP 153.686
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara 6 LAP 0 LAP 0
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
25
bidang Polsoskam
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam
0 LAP 3 LAP 55.166
Laporan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam
2 LAP 0 LAP 0
Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah
5 LAP 0 LAP 0
Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah
43 LAP 47 LAP 467.870
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah
6 LAP 0 LAP 0
Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Bidang Keuangan Daerah
15 LAP 38 LAP 458.956
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah
1 LAP 3 LAP 19.748
Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah
22 LAP 6 LAP 114.370
Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah
0 LAP 13 LAP 182.268
Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat
16 LAP 10 LAP 107.293
Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 8 LAP 18 LAP 281.755
Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD
12 LAP 7 LAP 52.187
Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 0 LAP 7 LAP 94.350
Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP
5 LAP 2 LAP 30.089
Laporan hasil kajian pengawasan 2 LAP 1 LAP 15.789
Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim
4 LAP 4 LAP 110.953
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
26
Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik
3 LAP 44 LAP 345.646
Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya
1 LAP 0 LAP 0
Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah
1 LAP 3 LAP 14.360
Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan Tata Kelola APIP Daerah
0 LAP 10 LAP 117.095
Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah
0 LAP 1 LAP 25.175
2.Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP
Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
1 LAP 60 LAP 12.403.615
3.Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP
Jumlah Sarana Prasarana
17 Unit 12 Unit 675.000
JUMLAH 17.276.990
===000===
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012 Bab III – Akuntabilitas Kinerja
27
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali dilakukan untuk dapat melihat
sejauh mana tercapainya hasil yang diharapkan, yang telah dirumuskan dalam
dalam Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja dilakukan
dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2012.
A. CAPAIAN KINERJA
engukuran capaian kinerja tahun 2012 merupakan bagian dari
penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi
Bali. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2012
dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen
penetapan kinerja 2012. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2010, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis,
Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah menyempurnakan rumusan sasaran strategis
dengan memilih indikator kinerja utama (IKU) yang dominan mengacu pada IKU
BPKP.
Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU
dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan
terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab
sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di tahun 2013 dan atau
tahun-tahun selanjutnya (performance improvement).
Pengukuran pencapaian sasaran strategis pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali
dilakukan dengan asumsi :
1. Pengukuran mengacu pada pengukuran yang dilakukan oleh BPKP secara
keseluruhan, dihitung berdasarkan jumlah IKU dominan yang tercapai dibagi
dengan jumlah IKU dominan.
2. Dalam menghitung capaian kinerja, capaian kinerja sasaran setiap indikator
dibatasi maksimal 200%. Hal ini dilakukan untuk menghindari distorsi
P
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
28
perhitungan capaian kinerja sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Bali
dan BPKP secara keseluruhan.
Capaian atas 39 IKU yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis
secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat
pada Tabel 3.1 berikut ini:
Tabel 3.1
Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama No Uraian Indikator Kinerja Utama Satuan Target Reali-
sasi Capaian
(%)
Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara Sasaran Strategis 1.1. Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD
1. Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan
Persen 80,00 100,00 125,00
2. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
Persen 85,00 100,00 117,65
3. Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar
Persen 82,00 90,91 110,87
4. Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat
Persen 73,75 167,39 200,00
5. Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat
Persen 68,00 154,55 200,00
6. Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
Persen 80,00 100,00 125,00
7. Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi
Persen 50,00 43,75 87,50
Sasaran Strategis 1.2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% 8. Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan
negara/daerah yang ditindaklanjuti Persen 75,00 88,24 117,65
9. Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat
Persen 71,25 196,88 200,00
Tujuan 2. Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik Sasaran Strategis 2.1. Terselenggaranya SPM pada 10 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD
10. Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal
Persen 75,00 100,00 133,33
11. Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ asistensi GCG/KPI
Persen 55,00 150,00 200,00
12. Persentase BUMN yang dilakukan asistensi/evaluasi PSO Persen - - -
13. Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Persen 50,00 127,78 200,00
Tujuan 3. Terciptanya Iklim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan negara Sasaran Strategis 3.1. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%
14. Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi
Kel. Masy 4 4 100,00
15. IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP
Instansi 2 1 50,00
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
29
16. Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK
Instansi 1 1 100,00
17. Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga
Persen 84,00 260,00 200,00
18. Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA Persen 85,00 97,73 114,97
19. Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang
Persen - - -
20. persentase laporan keinvestigasian yang sesuai standar Persen 85 100 117,65
21. Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat Persen 10,00 100 200
Tujuan 4. Tercapainya Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sasaran Strategis 4.1 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L, Pemda
22. Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
Persen 50,00 10,00 20,00
23. Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008
IPP/IPD 6 8 133,33
24. Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern
IPP/IPD 2 3 150,00
Tujuan 5. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Sasaran Strategis 5.1. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda
25. Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA Persen 70,00 40,00 57,14
Sasaran Strategis 5.2. Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%
26. Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi
Persen 80,00 93,98 117,48
27. Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP
Persen 100,00 100 100,00
28. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian
Skala likert 1-10
7,6 6,4 84,21
29. Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Persen 90 100 111,11
30. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur
Skala likert 1-10
8 7,5 93,75
31. Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas
Persen 80 100 125,00
32. Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa Jumlah berita
20 19 95,00
33. Persentase pemanfaatan asset Persen 100 100 100
34. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras
Skala likert 1-10
7,9 6,8 86,08
35. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Persen 74 100 135,14
36. Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas
Jumlah Topik
1 0 0
37. Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP
Jumlah APIP
1 1 100
38. Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat Skala likert 1-10
7,9 7,54 95,44
Tujuan 6. Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/Pemerintah Sasaran 6.1. Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan
39. Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif Jumlah sistem
10 10 100,00
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
30
informasi
Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran strategis berserta realisasi
anggarannya dapat dilihat pada Lampiran 1.
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis,
khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap-tiap sasaran
strategis serta capaian kinerja kegiatan (output) yang mendukung terhadap capaian
kinerja sasaran. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung
mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan
sasaran strategis serta kegiatan yang mendukung. Selain itu, analisis dilakukan
berkaitan dengan kemungkinan tercapainya sasaran tahun terakhir Renstra, 2014.
Analisis capaian kinerja sasaran tidak membandingkan capaian 2012 dengan
capaian 2011 karena pada tahun 2011 belum dilakukan analisis capaian kinerja
sasaran sehingga tidak dapat diperbandingkan, namun demikian analisis dengan
membandingkan capaian 2012 dengan capaian 2011 dilakukan terhadap capaian
kinerja kegiatan (output), sebagaimana terinci dalam Lampiran 2.
Analisis tentang delapan sasaran strategis yang ditetapkan oleh BPKP dan
dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai alat untuk mewujudkan
tujuan strategis pada akhir masa Renstra mengacu pada Renstra BPKP, disajikan
sebagai berikut:
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas 95% Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah pusat, kementerian/lembaga,
dan pemerintah daerah merupakan tekad BPKP sebagai perwujudan fungsi
consulting. Upaya strategis yang dilaksanakan dalam rangka menyukseskan
tercapainya sasaran ini adalah pendekatan yang intensif kepada para mitra kerja
BPKP sehingga BPKP dapat melakukan pendampingan penyusunan ataupun reviu
atas Laporan Keuangan sebelum diterbitkan oleh K/L/Pemda. Outcome yang
diharapkan adalah laporan keuangan dapat sesuai dengan Standar Akuntansi
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
31
Pemerintah (SAP) yang ditunjukkan dengan opini yang diperoleh dari BPK RI
minimal WDP. Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam upaya pencapaian sasaran
tersebut melakukan pendampingan penyusunan ataupun reviu laporan keuangan
dukungan terhadap Satker instansi vertikal dan pendampingan penyusunan ataupun
reviu terhadap laporan keuangan Pemda
Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas 95% Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga, dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”
diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan kualitas laporan
keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bersama lima IKU lainnya, realisasi IKU
sasaran strategis tahun 2012 dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam
Tabel 3.2 berikut ini:
Tabel 3.2 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2012 Capaian Kinerja
Target Kinerja
2014
Realisasi 2012 thd
Target 2014 (%)
Target Realisasi
1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan
Persen 80,00 100,00 125,00 95,00 105,26
2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
Persen 85,00 100,00 117,65 95,00 105,26
3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar
Persen 82,00 90,91 110,87 82,00 110,87
4 Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat
Persen 73,75 167,39 200,00 86,25 194,08
5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat
Persen 68,00 154,55 200,00 68,00 227,27
6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
Persen 80,00 100,00 125,00 93,33 107,15
7 Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi
Persen 50,00 43,75 87,50 60,00 72,92
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
32
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di
Tabel 3.1 terlihat bahwa kedua IKU dominan sasaran strategis tahun 2012 tercapai
100%. Secara keseluruhan, dengan tujuh IKU, rata-rata capaian sasaran 148,72%.
Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:
1. Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan WDP
IKU pertama menunjukkan IKU dominan dalam mendukung pencapaian sasaran
strategis 1 BPKP adalah “Persentase IPP yang mendapat pendampingan
penyusunan Laporan Keuangan” dengan target sebesar 80,00%. IKU tersebut
merupakan dukungan IKU BPKP Pusat, “Persentase Instansi Pemerintah Pusat
(IPP) yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP” Dalam
rangka mendukung IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bali proaktif
menjalankan kegiatan sebagai realisasi Memorandum of Understanding (MoU)
untuk membantu pemerintah, antara lain dengan melakukan pendampingan
penyusunan laporan keuangan K/L untuk meningkatkan kemampuan IPP
menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP pada Satker instansi pusat di
Provinsi Bali.
Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah instansi
vertikal yang mendapat pendampingan dibanding dengan target dalam PKPT
Dalam tahun 2012, instansi vertikal yang mendapat pendampingan baik
pendampingan penyusunan laporan keuangan maupun pendampingan reviu
sebanyak 13 Satuan Kerja (Satker) atau 100,00% dari target sebanyak 13
Satker. Bila dibandingkan dengan target capaian kinerja sebesar 80%, maka
capaian IKU ini tersebut adalah sebesar 125,00%.
Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 100,00% tersebut, jika dibandingkan dengan
target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 105,26% dari
target sebesar 95%.
Capaian kinerja IKU tahun 2012 didukung dengan kegiatan dengan capaian
output sebesar 231,25% atau 37 laporan dari total target sebanyak 16 laporan.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
33
Capaian output tersebut apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2011
terdapat penurunan sebesar 58,43% atau 52 laporan dibandingkan realisasi
output tahun 2011 sebanyak 89 laporan.
Kegiatan yang mendukung capaian IKU berupa Bimbingan teknis penyusunan
laporan keuangan pada 13 instansi vertikal/SKPD yang menggunakan anggaran
dari Bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan pendampingan reviu laporan
keuangan pada 2 instansi dalam rangka mendukung pencapaian opini WTP atas
laporan keuangan Kementerian/Lembaga
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp221.315.000,00
atau 92,60% dari anggaran sebesar Rp238.997.000,00 dengan menggunakan
SDM, sebanyak 1.002 OH atau 175,17% dari rencana sebanyak 572 OH.
2. Persentase Instansi Pemerintah Daerah yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP
Selain IPP, BPKP juga berupaya mendorong akuntabilitas keuangan Pemerintah
Daerah ke arah yang lebih baik dengan IKU “Persentase Instansi Pemerintah
Daerah (IPD) yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP” dari
BPK RI. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dari realisasi jumlah IPD di
Provinsi Bali yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP
Provinsi Bali.
Dalam tahun 2012, IPD di Provinsi Bali yang laporan keuangannya memperoleh
opini minimal WDP sebanyak 10 IPD atau 100,00% dari 10 IPD yang diasistensi
oleh BPKP. Bila dibandingkan dengan target IKU sebesar 85,00%, maka capaian
indikator IKU tersebut adalah sebesar 117,65%.
Rincian opini BPK atas laporan keuangan IPD dapat dilihat dalam Lampiran 5a.
Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 100% tersebut, jika dibandingkan dengan
target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 105,26% dari
target sebesar 95,00%.
Capaian kinerja IKU tahun 2012 didukung dengan kegiatan dengan capaian
output sebesar 242,11% atau 92 laporan dari total target sebanyak 38 laporan.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
34
Capaian output tersebut apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2011
terdapat kenaikan sebesar 360,00% atau 72 laporan dibandingkan realisasi
output tahun 2011 sebanyak 20 laporan.
Kegiatan yang mendukung capaian IKU berupa kegiatan bimtek/asistensi
penyusunan LKPD, SIMDA, Pengelolaan asset, reviu laporan keuangan,
PBJ/APBD/SAKIP/LKPJ dan bimtek lainnya pada Pemerintah Provinsi Bali dan
10 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp649.498.000,00
atau 141,52% dari anggaran sebesar Rp458.956.000,00 dengan menggunakan
SDM, sebanyak 2.633 OH atau 172,54% dari rencana sebanyak 1.526 OH.
3. Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN yang Memperoleh Opini Dukungan Wajar
IKU “Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN yang Memperoleh
Opini Dukungan Wajar”, merupakan IKU dukungan “Persentase Jumlah Laporan
Audit atas Proyek PHLN yang Opini Auditnya WTP” termasuk IKU lainnya dalam
pencapaian Sasaran Strategis 1.
Capaian IKU ini diukur dari jumlah laporan keuangan yang memperoleh opini
dukungan wajar dibandingkan dengan jumlah laporan keuangan proyek
Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) yang diaudit.
Realisasi tahun 2012 IKU ini adalah sebanyak 90,91%. Dengan demikian
capaian IKU tahun 2012 sebesar 110,87% dari target sebesar 82,00%.
Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 90,91% tersebut, jika dibandingkan dengan
target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 110,87% dari
target sebesar 82,00%.
Capaian kinerja IKU tahun 2012 didukung dengan kegiatan dengan capaian
output sebesar 114,81% atau 31 laporan dari total target sebanyak 27 laporan.
Capaian output tersebut apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2011
terdapat penurunan sebesar 61,73% atau 50 laporan dibandingkan realisasi
output tahun 2011 sebanyak 81 laporan.
Capaian IKU tersebut didukung dengan kegiatan sebagai berikut:
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
35
1) Audit atas Health Profesional Education Quality Project (HPEQ) Universitas
Udayana Bali dan Universitas Warmadewa.
2) Audit atas Laporan Keuangan Eastern Indonesia National Road Improvement
Project (EINRIP) Loan AIPRD L.002;
3) Audit Keuangan atas Loan IBRD Loan No.4789 IND, IDA Credit 4077 IND
(IMHERE), pada Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Universitas
Udayana Bali, Politeknik Negeri Bali.
4) Audit Keuangan atas Loan 7505-ID PNPM Mandiri Perdesaan II/ Loan 7867-
ID PNPM III/ Loan 8079-ID PNPM IV/Grant 97410 PNPM Generasi Provinsi
Bali dan 7 Kabupaten di Provinsi Bali.
5) Audit Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (Loan IBRD 7866-ID, IBRD 7504-
ID, 4384-7664-ID), Provinsi Bali dan 5 Kabupaten di Provinsi Bali.
6) Audit Keuangan atas Program BOS KITA pada 5 Kabupaten di Provinsi Bali.
7) Audit Keuangan atas INVEST (Loan ADB 2416-INO) pada SMKN 3 Denpasar
dan SMKN 3 Sukawati, Gianyar.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp159.008.000,00
atau 88,11% dari anggaran sebesar Rp180.465.000,00 dengan menggunakan
SDM, sebanyak 921 OH atau 95,74% dari rencana sebanyak 962 OH.
4. Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Disampaikan ke Pusat
Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP), mandat yang diberikan kepada BPKP antara lain melakukan
pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan yang
bersifat lintas sektoral. Dengan PP tersebut, BPKP mempunyai kewenangan
yang lebih luas dan juga keunggulan kompetensi dalam melakukan pengawasan
intern yang bersifat lintas sektoral dibandingkan dengan APIP lainnya, sehingga
pengawasan atas program/kegiatan yang melibatkan beberapa pihak dan terkait
dengan berbagai aspek dapat dilakukan oleh BPKP.
IKU “Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Dijadikan Bahan
Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders” diturunkan pada Perwakilan BPKP
Provinsi Bali menjadi “Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang
Disampaikan ke Pusat”. Capaian IKU tersebut diukur dengan menghitung jumlah
laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
36
Dalam tahun 2012, jumlah laporan hasil pengawasan lintas sektoral yang dikirim
ke Pusat sebanyak 77 laporan, jika dibandingkan dengan target sebanyak 46
laporan maka realisasi capaian sebesar 167,39%, dan jika dibandingkan dengan
targetnya sebesar 73,75%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 200,00%.
Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 167,39% tersebut, jika dibandingkan dengan
target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 194,08% dari
target sebesar 86,25%.
Capaian kinerja IKU tahun 2012 didukung dengan kegiatan dengan capaian
output sebesar 167,39% atau 77 laporan dari total target sebanyak 46 laporan.
Capaian output tersebut apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2011
terdapat penurunan sebesar 42,54% atau 57 laporan dibandingkan realisasi
output tahun 2011 sebanyak 134 laporan.
Kegiatan yang mendukung capaian IKU tersebut sebagai berikut:
1) Audit Kinerja Program Ketahanan Pangan pada Provinsi Bali dan 3
Kabupaten di Provinsi Bali.
2) Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun
Anggaran 2011 pada Provinsi Bali dan 3 Kabupaten di Provinsi Bali
3) Audit Kinerja atas Program BOS KITA pada 5 Kabupaten di Provinsi Bali;
4) Audit Kinerja atas Program Wajardikdas 9 Tahun pada Kementerian Agama
Tahun 2011 pada 5 Kabupaten/kota di Provinsi Bali;
5) Audit Operasional atas Pengelolaan Dana Dekonsentrasi pada Perpustakaan
Nasional pada Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Bali Tahun 2011;
6) Audit Operasional atas Program Pendidikan Tinggi (Badan Penelitian dan
Pengembangan Islam) pada Kementerian Agama Tahun 2011 dan
Semester I Tahun 2012;
7) Monitoring Pelaksanaan Penerimaan Siswa Didik Baru (PPDB) pada Wilayah
Kota Denpasar;
8) Audit Operasional atas Program Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah
Aliyah Tahun 2011 pada Madrasah Aliyah Negeri Mendoyo, Madrasah Aliyah
Negeri Amlapura dan Madrasah Aliyah Negeri Negara;
9) Audit Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Bali Tahun 2012;
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
37
10) Peninjauan atas Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten
Tabanan dan Gianyar;
11) Sosialisasi Petunjuk Teknis atas Program-Program di Lingkungan
Kementerian Agama RI;
12) Audit Kinerja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Kementerian
Kesehatan pada Provinsi Bali dan 4 Kabupaten di Provinsi Bali
13) Audit atas Dana Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup di Provinsi Bali
Tahun 2012;
14) Audit Operasional Program Peningkatan Mutu Kesejahteraan dan Subsidi
RA/BA dan Madrasah TA 2012 pada Kantor Kementerian Agama di
lingkungan Propinsi Bali.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp838.890.000,00
atau 115,08% dari anggaran sebesar Rp728.933.000,00 dengan menggunakan
SDM, sebanyak 2.205 OH atau 127,53% dari rencana sebanyak 1.729 OH.
5. Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden yang Disampaikan ke Pusat
IKU “Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden yang
Disampaikan ke Pusat “, merupakan turunan IKU BPKP “Persentase Masukan
yang Dimanfaatkan Presiden” merupakan indikator pencapaian Sasaran
Strategis 1 dalam rangka pelaksanaan tugas BPKP melakukan pengawasan
intern melalui kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan dari
Presiden, sesuai dengan amanat pasal 49 ayat 2 butir c PP 60 Tahun 2008
tentang SPIP.
Capaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah laporan yang dikirim ke Pusat
dibandingkan target laporan dari Pusat atas penugasan-penugasan berdasarkan
permintaan Presiden pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali.
Dalam tahun 2012, jumlah laporan hasil pengawasan atas permintaan Presiden
yang dikirim ke Pusat sebanyak 17 laporan dan jika dibandingkan dengan target
sebanyak 11 laporan maka realisasi capaian sebesar 154,55%, dan jika
dibandingkan dengan targetnya sebesar 68,00%, maka capaian IKU ini adalah
sebesar 200,00%.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
38
Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 154,55% tersebut, jika dibandingkan dengan
target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 227,27% dari
target sebesar 68%.
Capaian kinerja IKU tahun 2012 didukung dengan kegiatan dengan capaian
output sebesar 154,55% atau 17 laporan dari total target sebanyak 11 laporan.
Capaian output tersebut apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2011
terdapat penurunan sebesar 41,38% atau 12 laporan dibandingkan realisasi
output tahun 2011 sebanyak 29 laporan.
Kegiatan yang mendukung capaian IKU tersebut meliputi :
1) Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional K/L per 30 Juni 2012 pada 5
Kabupaten;
2) Monitoring Pelaksanaan Percepatan Prioritas Pembangunan Nasional per
31 Desember 2011 pada 5 Kabupaten;
3) Audit Kinerja atas Program RASKIN Prov. Bali TA 2011
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp118.514.000,00
atau 84,08% dari anggaran sebesar Rp140.955.000,00, dengan menggunakan
SDM, sebanyak 287 OH atau 140,69% dari rencana sebanyak 204 OH.
6. Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders
IKU “Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang
Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders” merupakan IKU
lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 1 dengan target sebesar 80%.
IKU ini diukur berdasarkan persentase laporan pengawasan atas permintaan
stakeholders yang disampaikan tepat waktu (sesuai RPL).
Dalam tahun 2012, laporan yang disampaikan tepat waktu sesuai RPL sebanyak
22 atau 100% dari seluruh laporan terbit sebanyak 22 laporan. Dibandingkan
dengan targetnya sebesar 80,00%, maka capaian IKU tersebut adalah sebesar
125,00%.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
39
Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 100% tersebut, jika dibandingkan dengan
target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 107,15% dari
target sebesar 93,33%.
Capaian kinerja IKU tahun 2012 didukung dengan kegiatan dengan capaian
output sebesar 275% atau 22 laporan dari total target sebanyak 8 laporan.
Capaian output tersebut apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2011
terdapat penurunan sebesar 56,86% atau 29 laporan dibandingkan realisasi
output tahun 2011 sebanyak 51 laporan.
Kegiatan yang mendukung capaian IKU tersebut sebagai berikut:
- Audit Kinerja atas Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan
Perlindungan TKI TA 2011 pada BP3TKI Denpasar
- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bidang
Perekonomian.
- Sosialisasi Petunjuk Teknis Program-program di Lingkungan Kemenag RI;
- Audit atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433 H/2012 M pada Kantor
Wilayah Provinsi Bali;
- Monitoring dan Evaluasi TL Hasil Pemeriksaan Bidang Polsoskam.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp199.067.000,00
atau 215,41% dari anggaran sebesar Rp92.414.00,00, dengan menggunakan
SDM, sebanyak 799 OH atau 324,80% dari rencana sebanyak 246 OH.
7. Persentase BUMD yang mendapat Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansi.
Sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004
Pasal 58 ayat 2, Kepala Daerah selaku pengguna anggaran/barang wajib
menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi: Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dilampiri
dengan Laporan Keuangan BUMD pada Pemerintah Daerah.
Dengan kondisi kemampuan Sumber Daya Manusia BUMD yang pada umumnya
masih belum memadai, Perwakilan BPKP Provinsi Bali berperan aktif dalam
pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BUMD di Provinsi Bali agar
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
40
IKU “Persentase BUMD yang mendapat Pendampingan Penyelenggaraan
Akuntansi”, merupakan turunan IKU BPKP Pusat yaitu “BUMD yang Laporan
Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP”, diukur dengan menghitung
jumlah BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi dibagi
dengan jumlah seluruh BUMD di Provinsi Bali.
Dalam tahun 2012, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah melakukan
pendampingan pada 7 BUMD atau 43,75% dari seluruh BUMD di Provinsi Bali
sebanyak 16 BUMD. Dibandingkan dengan targetnya sebesar 50,00%, maka
capaian IKU tersebut adalah sebesar 87,50%.
Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 43,75% tersebut, jika dibandingkan dengan
target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 72,92% dari
target sebesar 60%.
Capaian kinerja IKU tahun 2012 didukung dengan kegiatan dengan capaian
output sebesar 257,14% atau 18 laporan dari total target sebanyak 7 laporan.
Capaian output tersebut apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2011
terdapat penurunan sebesar 28,00% atau 7 laporan dibandingkan realisasi output
tahun 2011 sebanyak 25 laporan.
Kegiatan yang mendukung capaian IKU tersebut sebagai berikut:
1) Audit atas Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Jembrana, Bangli,
Tabanan, Klungkung dan Kota Denpasar Tahun Buku yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2011.
2) Monitoring dan Evaluasi TL Hasil Pemeriksaan Bidang Akuntan Negara.
3) Reviu Pengelolaan Farmasi RSUD Wangaya.
4) Bimtek SAK ETAP PDAM Kabupaten Tabanan, Bangli, Klungkung,
Karangasem, Jembrana, Gianyar dan Badung
5) Evaluasi Penerapan GCG pada PDAM Kabupaten Gianyar.
6) Pengumpulan Informasi Awal Dalam Rangka Pendampingan Penanganan
Hibah pada RS Indera Provinsi Bali.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp124.726.000,00
atau 239,00% dari anggaran sebesar Rp52.187.000,00 dengan menggunakan
SDM, sebanyak 680 OH atau 225,17% dari rencana sebanyak 302 OH.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
41
Sasaran Strategis 2: Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%
Sasaran Strategis “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%”
memiliki dua IKU, namun IKU yang dominan untuk mengukur keberhasilannya
hanya satu yaitu Persentase Peningkatan Penerimaan Negara dari Hasil
Pengawasan dengan capaian 88,24%, sedangkan capaian kinerja rata-rata dua IKU
tersebut sebesar 158,83%. Secara lengkap, dua IKU tersebut disajikan dalam Tabel
3.4.
Tabel 3.4 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2012 Capaian Kinerja
Target Kinerja
2014
Realisasi 2012 thd
Target 2014 (%)
Target Realisasi
1 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/ daerah yang ditindaklanjuti
Persen 75,00 88,24 117,65 87,50 100,84
2 Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat
Persen 71,25 196,88 200,00 86,25 228,26
Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:
1. Persentase Hasil Pengawasan Optimalisasi Penerimaan Negara/daerah yang Ditindaklanjuti
Dalam rangka berperan melakukan optimalisasi penerimaan negara, BPKP
menetapkan “Persentase Peningkatan Penerimaan Negara dari Hasil
Pengawasan” sebagai IKU yang dominan dalam mengindikasikan ketercapaian
Sasaran Strategis Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dengan target
75%. IKU tersebut diturunkan menjadi IKU Perwakilan BPKP Provinsi Bali yaitu,
Persentase Hasil Pengawasan Optimalisasi Penerimaan Negara/daerah yang
Ditindaklanjuti”. Pengawasan atas penerimaan negara antara lain untuk
mendorong upaya perbaikan sistem manajemen Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) yang transparan dan akuntabel, sehingga penerimaan yang
berasal dari PNBP menjadi meningkat sesuai dengan potensi yang diharapkan.
Kinerja IKU ini diukur berdasarkan jumlah tindak lanjut atas rekomendasi/saran
dibagi dengan jumlah rekomendasi/saran hasil audit Optimalisasi Penerimaan
Negara (OPN)/Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPD). Realisasi IKU ini tahun
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
42
2012 adalah sebesar 88,24%, atau atau sebanyak 15 tindak lanjut dari seuruh
rekomendasi/saran yang diberikan sebanyak 17 Rekomendasi/saran.
Dibandingkan dengan targetnya sebesar 75,00%, maka capaian IKU tersebut
adalah sebesar 117,65%.
Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 88,24% tersebut, jika dibandingkan dengan
target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 100,84% dari
target sebesar 87,50%.
Capaian kinerja IKU tahun 2012 didukung dengan kegiatan dengan capaian
output sebesar 700% atau 7 laporan dari total target sebanyak 1 laporan.
Capaian output tersebut apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2011
terdapat penurunan sebesar 58,43% atau 52 laporan dibadingkan realisasi output
tahun 2011 sebanyak 89 laporan.
Capaian IKU tersebut didukung dengan kegiatan Audit Operasional atas
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian
Perhubungan Provinsi Bali Tahun 2011.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp46.510.000,00
atau 144,74% dari anggaran sebesar Rp32.134.000,00 dengan menggunakan
SDM, sebanyak 236 OH atau 907,69% dari rencana sebanyak 26 OH.
2. Persentase Hasil Pengawasan BUN yang Disampaikan ke Pusat
Pemerintah melalui PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, pasal 49 ayat 2 butir b. menegaskan bahwa BPKP melakukan
pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan
Kebendaharaan Umum Negara dengan tujuan untuk memberikan masukan
kepada Menteri Keuangan. Menindaklanjuti amanat tersebut, dalam Renstranya,
BPKP membentuk IKU berupa “Persentase Hasil Pengawasan Kebendaharaan
Umum Negara yang dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Menteri
Keuangan”. IKU tersebut menjadi IKU Perwakilan BPKP Provinsi Bali berupa
“Persentase Hasil Pengawasan BUN yang Disampaikan ke Pusat”, diukur
berdasarkan jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan
dari pusat.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
43
Pada tahun 2012, Jumlah laporan yang dikirim ke Pusat sebanyak 126 laporan
atau 196,88% dari target sebanyak 64 laporan. Dibandingkan dengan targetnya
sebesar 71,25%, maka capaian IKU tahun 2012 sebesar 200%.
Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 196,88% tersebut, jika dibandingkan dengan
target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 228,26% dari
target sebesar 87,50%.
Capaian kinerja IKU tahun 2012 didukung dengan kegiatan dengan capaian
output sebesar 196,88% atau 126 laporan dari total target sebanyak 64 laporan.
Capaian output tersebut apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2011
terdapat penurunan sebesar 41,94% atau 91 laporan dibandingkan realisasi
output tahun 2011 sebanyak 217 laporan.
Capaian IKU tersebut didukung dengan kegiatan berupa:
1) Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2012 Periode s.d. Juni 2012 pada
Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali, Kanwil Kemenag Provinsi Bali,
Kementerian Kehutanan Provinsi Bali, Satker di Lingkungan Kementerian
Perhubungan Provinsi Bali, Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Bali,
Satker di Lingkungan MA Provinsi Bali, Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali Kanwil
BPN Provinsi Bali, KPUD Provinsi Bali, Polda Provinsi Bali, Pelabuhan
Perikanan Nusantara, Balai Penelitian dan Observasi Kelautan Provinsi Bali,
Sekolah Tinggi Pariwisata Badung, RSUP Sanglah Denpasar, Universitas
Pendidikan Ganesha, Universitas Udayana, Politeknik Negeri Bali.
2) Clearance Asset atas Pembangunan Pasar Galiran Kab. Klungkung dengan
Kontrak Tahun Jamak TA 2011 s.d. 2013.
3) Monitoring Pengelolaan DAK pada Provinsi Bali dan 4 Kabupaten di Provinsi
Bali
4) Monitoring DPPID pada Provinsi Bali dan 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
5) Evaluasi Penyerapan APBD pada Provinsi Bali dan 2 Kabupaten di Provinsi
Bali;
6) Bimbingan Teknis Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2012 pada
Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Badung;
7) Evaluasi Kinerja Penyelnggaraan pemerintahan Daerah Kota Denpasar TA
2011;
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
44
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp349.801.000,00
atau 41,93% dari anggaran sebesar Rp834.191.000,00 dengan menggunakan
SDM, sebanyak 1.307 OH atau 113,65% dari rencana sebanyak 1.150 OH.
Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya SPM pada 10 Instansi Pemerintah Daerah dan Terselenggaranya Good Governance pada 75% Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
dijelaskan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah tersebut terdiri atas urusan wajib
dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan
dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Adapun urusan pilihan adalah
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar
kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib,
Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menyusun suatu standar yang disebut
dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) adalah
struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan (Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan direksi) untuk
meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai
perusahaan bagi seluruh stakeholders, berlandaskan peraturan perundang-
undangan dan etika berusaha. BUMN/BUMD karena sebagian besar modalnya
merupakan milik pemerintah dan atau pemerintah daerah berkewajiban menerapkan
GCG secara konsisten dan berkelanjutan.
Sebagai auditor internal pemerintah, terkait dengan perannya dalam meningkatkan
akuntabilitas Pemda dan pengelolaan BUMN/BUMD, BPKP perlu mendorong
pemerintah daerah untuk menerapkan SPM yang telah ditetapkan Kementerian
Teknis, dan mendorong BUMN/BUMD untuk menerapkan GCG.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
45
Sasaran Strategis “Terselenggaranya SPM pada 10 Instansi Pemerintah Daerah
(IPD) dan terselenggaranya Good Governance pada 75% BUMN/BUMD”
diindikasikan oleh dua IKU dominan yaitu Persentase IPD yang melaksanakan
pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal dan Persentase BUMN/D/BLU/D yang
dilakukan sosialisasi/ asistensi GCG/KPI. Capaian dua IKU dominan telah mencapai
100%, sedangkan rata capaian kinerja seluruh IKU sebesar 183,33%.
Bersama dua IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2012 dikaitkan
target 2014 disajikan dalam Tabel 3.5.
Tabel 3.5 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 3
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2012 Capaian Kinerja
Target Kinerja
2014
Realisasi 2012 thd
Target 2014 (%)
Target Realisasi
1. Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal
Persen 75,00 100,00 133,33 85,00 117,65
2. Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ asistensi GCG/KPI
Persen 55,00 150,00 200,00 75,00 200
3. Persentase BUMN yang dilakukan asistensi/evaluasi PSO
Persen - - - - -
4. Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja
Persen 50,00 127,78 200,00 70,00 182,54
Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:
1. Jumlah IPD yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai SPM/Pelayanan Prima
Dasar hukum pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010–2014, yang mewajibkan setiap
Pemda untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu juga terdapat
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 yang mensyaratkan implementasi
SPM dilakukan dengan menuangkan indikator SPM pada dokumen perencanaan
jangka menengah dan tahunan serta pada dokumen penganggaran daerah.
Selanjutnya Inpres Nomor 1 Tahun 2010 juga mengharuskan Pemda melakukan
SPM yang ditetapkan oleh kementerian teknis. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 48 ayat 2 butir a dan
pasal 50 ayat 1 butir a, menyebutkan bahwa BPKP melakukan pengawasan
intern antara lain melalui audit kinerja. Oleh karena itu, audit kinerja pelayanan
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
46
pemda yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali mendukung
pencapaian Sasaran Strategis 3 dengan IKU “Jumlah IPD yang Melaksanakan
Pelayanan Sesuai SPM/Pelayanan Prima”. IKU tersebut diturunkan pada
Perwakilan BPKP Provinsi Bali menjadi “Persentase IPD yang melaksanakan
pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal,” diukur dengan menghitung
jumlah IPD yang telah mencantumkan SPM ke dalam dokumen perencanaan
dibagi jumlah IPD yang diaudit kinerja pelayanan.
Dalam tahun 2012, IPD yang telah mencantumkan SPM ke dalam dokumen
perencanaan adalah sebanyak 3 IPD atau 100% dari jumlah IPD yang diaudit
kinerja pelayanan. Dibandingkan dengan target sebesar 75%, capaian IKU ini
pada tahun 2012 sebesar 133,33%
Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 100% tersebut, jika dibandingkan dengan
target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 117,65% dari
target sebesar 85%.
Capaian kinerja IKU tahun 2012 didukung dengan kegiatan dengan capaian
output sebesar 150% atau 9 laporan dari total target sebanyak 6 laporan.
Capaian output tersebut apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2011
terdapat penurunan sebesar 81,25% atau 39 laporan dibandingkan realisasi
output tahun 2011 sebanyak 48 laporan.
Kegiatan yang mendukung capaian IKU tersebut berupa Audit Kinerja Pelayanan
Pemerintah pada Pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten
Karangasem.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp59.650.000,00
atau 52,16% dari anggaran sebesar Rp114.370.000,00 dengan menggunakan
SDM, sebanyak 293 OH atau 180,86% dari rencana sebanyak 162 OH.
2. Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ asistensi GCG/KPI
BPKP berperan melakukan pengawasan intern melalui pemberian pelayanan
jasa manajemen kepada BUMN/BUMD/BUL/BLUD di bidang GCG dan KPI,
dengan harapan dapat memperbaiki kinerja BUMN/BUMD/BUL/BLUD.
Untuk mengukur manfaat, ditetapkan IKU berupa “BUMN/BUMD/BUL/BLUD
yang GCG atau KPI Mendapat Skor Baik”. IKU tersebut di Perwakilan BPKP
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
47
Provinsi Bali diturunkan menjadi, “Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan
sosialisasi/asistensi GCG/KPI”. IKU ini diukur dengan menghitung Jumlah
BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI
dibandingkan dengan target PKPT.
Dalam tahun 2012, BUMN/BUMD/BUL/BLUD di Provinsi Bali yang dilakukan
sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI sebanyak 15 atau 150% dari target PKPT
sebanyak 10. Bila dibandingkan dengan target IKU sebesar 55%, maka capaian
IKU tersebut adalah sebesar 200%.
Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 150% tersebut, jika dibandingkan dengan
target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 200% dari target
sebesar 75%.
Capaian kinerja IKU tahun 2012 didukung dengan kegiatan dengan capaian
output sebesar 150% atau 15 laporan dari total target sebanyak 10 laporan.
Capaian output tersebut apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2011
terdapat penurunan sebesar 37,50% atau 9 laporan dibandingkan realisasi output
tahun 2011 sebanyak 24 laporan.
Capaian indikator tersebut didukung dengan kegiatan, yaitu:
- Bimbingan Teknis/konsultasi/Sosialisasi/Asistensi/Pendampingan
- Assesment Penerapan GCG di BUMN/BUMD/BUL
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp90.735.000,00
atau 84,57% dari anggaran sebesar Rp107.293.000,00 dengan menggunakan
SDM, sebanyak 677 OH atau 138,16% dari rencana sebanyak 490 OH.
3. Persentase BUMN yang dilakukan Asistensi/Evaluasi PSO
Dalam menilai keberhasilan PSO, kriteria yang digunakan tidak hanya aspek
keuangan, tetapi mencakup kriteria keberhasilan PSO, yaitu tepat sasaran, tepat
kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, dan tepat biaya.
IKU “Persentase BUMN yang dilakukan Asistensi/Evaluasi PSO” merupakan
turunan IKU BPKP Pusat,”BUMN yang Kinerja Public Service Obligation (PSO)-
nya Baik.” Realisasi IKU tersebut diukur dengan menghitung jumlah BUMN yang
diasistensi/evaluasi PSO dibandingkan target PKPT.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
48
Pada tahun 2012, BPKP Provinsi Bali melakukan evaluasi pada satu BUMN yaitu
PT Askrindo (Persero) Cabang Denpasar. Kegiatan tersebut tidak ditargetkan
dalam PKPT Tahun 2012 sehingga tidak dapat diukur capaian kinerjanya.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan SDM sebanyak 53 OH.
4. Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja
Penetapan IKU “Persentase BUMD yang Kinerjanya Memperoleh Minimal
Predikat Baik”, dimaksudkan untuk mengukur manfaat pengawasan intern yang
dilaksanakan oleh BPKP dalam meningkatkan tata kelola BUMD. IKU tersebut
pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali diturunkan menjadi “Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja.”
IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang diaudit kinerja
dibandingkan target PKPT.
Dalam tahun 2012, BUMD yang diaudit kinerja sebanyak 14 atau 100% dari
target PKPT sebanyak 14 BUMD, sehingga capaian kinerja IKU ini adalah
sebesar 200% dari target sebesar 50%.
Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 100% tersebut, jika dibandingkan dengan
target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 142,86% dari
target sebesar 70%.
Capaian kinerja IKU tahun 2012 didukung dengan kegiatan dengan capaian
output sebesar 127,78% atau 23 laporan dari total target sebanyak 18 laporan.
Capaian output tersebut apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2011
terdapat penurunan sebesar 4,17% atau 1 laporan dibandingkan realisasi output
tahun 2011 sebanyak 24 laporan.
Capaian indikator tersebut didukung dengan kegiatan, yaitu:
- Audit Kinerja pada 9 PDAM
- Evaluasi Kinerja pada 3 BPR
- Evaluasi Kinerja RSU/RSUD sebanyak 2 RSU/RSUD
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp343.813.000,00
atau 122,03% dari anggaran sebesar Rp281.755.000,00 dengan menggunakan
SDM, sebanyak 1.154 OH atau 121,09% dari rencana sebanyak 953 OH.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
49
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%
Perpres Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi jangka
panjang 2012-2025 adalah “Terwujudnya Kehidupan Bangsa yang Bersih dari
Korupsi dengan Didukung Nilai Budaya yang Berintegritas”.
Dalam rangka mencapai visi jangka panjang, maka, untuk jangka menengah
pemerintah menetapkan visi jangka menengah 2012-2014 yaitu “Terwujudnya Tata
Kepemerintahan yang Bersih dari Korupsi dengan Didukung Kapasitas Pencegahan
dan Penindakan serta Nilai Budaya yang Berintegritas”.
Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah merancang enam strategi yaitu:
1. Pencegahan tindak pidana korupsi;
2. Penegakan Hukum atas tindak pidana korupsi;
3. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan;
4. Kerja sama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor;
5. Pendidikan dan Budaya Antikorupsi;
6. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi.
Dalam kaitannya dengan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, BPKP
perlu mengambil peran dalam mendukung enam strategi pencegahan dan
pemberantasan korupsi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong
penerapan sistem pengendalian intern, atau Fraud Control Plan (FCP). Berkaitan
dengan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, BPKP berperan dalam
melakukan audit investigasi, perhitungan kerugian keuangan Negara, serta sebagai
pemberi keterangan ahli pada kasus tindak pidana korupsi. Perwakilan BPKP
Provinsi Bali sebagai unit pelaksana kegiatan di wilayah Provinsi Bali melaksanakan
strategi yang ditetapkan oleh BPKP ditingkat operasional.
Sasaran “Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Dalam
Upaya Pencegahan” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung
dengan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
50
pemberantasan korupsi. Bersama tujuh IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis
tahun 2012 dikaitkan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.6.
Tabel 3.6 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 4
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2012 Capaian Kinerja
Target Kinerja
2014
Realisasi 2012 thd
Target 2014 (%)
Target Realisasi
1. Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi
Kel. Masy
4 4 100,00 8 50,00
2. IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/ asistensi/evaluasi FCP
Instansi 2 3 150 4 75,00
3. Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK
Instansi 1 1 100,00 3 33,33
4. Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga
Persen 84,00 260,00 200,00 84,00 309,52
5. Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA
Persen 85,00 97,73 114,97 85,00 114,97
6. Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang
Persen - - - 50,00 -
7. persentase laporan keinvestigasian yang sesuai standar
Persen 85 100 117,65 90,00 111,11
8. Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat
Persen 10,00 100 200,00 10,00 1.000
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di
Tabel 3.1 terlihat bahwa satu IKU dominan sasaran strategis tahun 2012 tercapai
100%. Secara keseluruhan, dengan tujuh IKU lainnya, rata-rata capaian sasaran
140,37%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai
berikut:
1. Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi
Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai praktik-praktik
penyelenggaraan good governance, BPKP menetapkan suatu IKU berupa
peningkatan pemahaman dan kepedulian publik terhadap permasalahan korupsi.
Berkaitan dengan IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bali menurunkannya
menjadi “Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Program Anti
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
51
Korupsi,” dengan ukuran capaian dihitung dari julmah Kelompok Masyarakat
yang Mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi.
Fokus BPKP dalam kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sos-PAK)
utamanya pada kelompok dunia pendidikan karena BPKP yakin bahwa dunia
pendidikan yang anti korupsi akan menghasilkan generasi muda yang baik dan
menjadi harapan masa depan bangsa Indonesia. Sementara itu, dengan makin
tingginya perhatian Pemerintah kepada dunia pendidikan yang ditandai dengan
kenaikan anggaran, berbagai macam bantuan bagi dunia pendidikan membawa
konsekuensi meningkatnya risiko terjadinya korupsi. Dengan memberikan
pemahaman dan edukasi, BPKP berharap korupsi bisa dicegah, terutama di
dunia pendidikan.
Pada Tahun 2012, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah melaksanakan Sos-PAK
pada 4 kelompok masyarakat, yaitu sosialisasi masalah korupsi kepada Pejabat
Pemda Badung, Mahasiswa, Tokoh Adat dan Pelajar SLTA Kabupaten Badung
serta koordinasi dengan instansi penyidik. Jika dibandingkan dengan target IKU
sebanyak 4 kelompok masyarakat, maka capaian IKU adalah 100%.
Realisasi IKU tahun 2012 sebanyak 4 kelompok masyarakat tersebut, jika
dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah
mencapai 50% dari target sebanyak 8 kelompok masyarakat.
Capaian kinerja IKU tahun 2012 didukung dengan kegiatan dengan capaian
output sebesar 357,14% atau 25 laporan dari total target sebanyak 7 laporan.
Capaian output tersebut apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2011
terdapat kenaikan sebesar 127,27% atau 14 laporan dibandingkan realisasi
output tahun 2011 sebanyak 11 laporan.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp206.256.000,00
atau 218,61% dari anggaran sebesar Rp94.350.000,00 dengan menggunakan
SDM, sebanyak 618 OH atau 482,81% dari rencana sebanyak 128 OH.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
52
2. IPP/IPD/BUMN/BUMD Berisiko Fraud yang Mendapatkan Sosialisasi/DA/Asistensi/Evaluasi FCP
Sistem pengendalian yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan
kinerja organisasi secara keseluruhan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan
dan korporasi dapat memenuhi prinsip-prinsip Good Governance.
FCP merupakan suatu pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk
mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan
yang berindikasi merugikan keuangan negara. FCP terdiri dari atribut-atribut
spesifik, yaitu Kebijakan Anti Fraud, Struktur Pertanggungjawaban, Penilaian
Risiko, Kepedulian Pegawai, Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat, Sistem
Pelaporan Fraud, Perlindungan Pelapor, Pengungkapan kepada pihak eksternal,
Prosedur Investigasi serta Standar Perilaku dan Disiplin.
IKU “Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD yang mengimplementasikan FCP” dalam
upaya perbaikan penyelenggaraan manajemen organisasi pemerintah melalui
pemanfaatan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPKP. Pada level
opreasional di Perwakilan BPKP Provinsi Bali, IKU tersebut menjadi,
“IPP/IPD/BUMN/BUMD Berisiko Fraud yang Mendapatkan
Sosialisasi/DA/Asistensi/Evaluasi FCP.” Capain IKU diukur dari jumlah instansi
yang mendapatkan sosialisasi/DA/bimtek/evaluasi FCP.
Pada Tahun 2012, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah melaksanakan
sosialisasi/DA/bimtek/evaluasi FCP pada 3 instansi, yaitu Provinsi Bali,
Kabupaten Badung dan Kota Denasar. Jika dibandingkan dengan target IKU
sebanyak 2 instansi, maka capaian IKU adalah 150%.
Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 150% atau 3 instansi tersebut, jika
dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah
mencapai 75% dari target sebanyak 4 instansi.
Capaian kinerja IKU tahun 2012 didukung dengan kegiatan dengan capaian
output sebesar 200% atau 4 laporan dari total target sebanyak 2 laporan.
Capaian output tersebut apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2011
terdapat penurunan sebesar 4,17% atau 1 laporan dibandingkan realisasi output
tahun 2011 sebanyak 24 laporan.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
53
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp12.992.000,00
atau 43,18% dari anggaran sebesar Rp30.089.000,00 dengan menggunakan
SDM, sebanyak 31 OH atau 47,69% dari rencana sebanyak 65 OH.
3. Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD yang Dilakukan Kajian Peraturan yang Berpotensi TPK
Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas
keuangan negara tidak terlepas dari adanya kebijakan yang mendukung upaya
pencegahan dan pemberantasan KKN. Indikator ini dimaksudkan untuk
mengukur instansi/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan terkait
dengan rekomendasi dari BPKP terhadap hasil kajian atas peraturan perundang-
undangan yang berindikasi menjadi penyebab terjadinya KKN.
Untuk merealisasikan IKU, BPKP melaksanakan kegiatan kajian atas
kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berindikasi KKN dan
menyusun/menyempurnakan pedoman pelaksanaan kegiatan. Pada Perwakilan
BPKP Provinsi Bali, IKU tersebut diterjemahkan menjadi Jumlah
IPP/IPD/BUMN/BUMD yang Dilakukan Kajian Peraturan yang Berpotensi TPK
Dalam tahun 2012 realisasi IKU sebesar 100% atau sebanyak 1 instansi dari.
Jika dibandingkan dengan target IKU tahun 2012 sebanyak 1 Instansi, maka
realisasi IKU adalah sebesar 100%.
Realisasi IKU tahun 2012 sebanyak 1 instansi tersebut, jika dibandingkan
dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 33,33%
dari target sebanyak 3 instansi.
Capaian kinerja IKU tahun 2012 didukung dengan kegiatan dengan capaian
output sebesar 100% atau 1 laporan dari total target sebanyak 1 laporan.
Capaian output tersebut apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2011 tidak
terdapat kenaikan/penurunan.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp1.000.000,00
atau 6,33% dari anggaran sebesar Rp15.789.000,00 dengan menggunakan
SDM, sebanyak 25 OH atau 41,67% dari rencana sebanyak 60 OH.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
54
4. Persentase Pelaksanaan Penugasan Hambatan Kelancaran Pembangunan, Klaim, dan Penyesuaian Harga
Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), audit penyesuaian harga,
dan audit klaim merupakan bagian dari hambatan/kendala terhadap peningkatan
kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara.
Tingkat keberhasilan penyelesaian kasus tersebut berkorelasi terhadap
pencapaian sasaran strategis. Persentase terselesaikannya kasus HKP,
penyesuaian harga, dan klaim ditetapkan sebagai salah satu IKU yang harus
dicapai. Pada level operasional di Perwakilan IKU dirumuskan menjadi
“Persentase Pelaksanaan Penugasan Hambatan Kelancaran Pembangunan,
Klaim, dan Penyesuaian Harga”.
Pengukuran IKU dihitung berdasarkan Jumlah laporan HKP, klaim dan
penyesuaian harga yang terbit dibagi dengan permintaan HKP, klaim dan
eskalasi yg memenuhi syarat (diterbitkan ST).
Dalam tahun 2012 realisasi IKU sebesar 100% atau sebanyak 13 penugasan dari
13 permintaan HKP, klaim dan eskalasi. Apabila dibandingkan dengan target
sebesar 84 % maka capaian IKU adalah sebesar 119,05%.
Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 100% tersebut, jika dibandingkan dengan
target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 119,05% dari
target sebesar 84%.
Capaian kinerja IKU tahun 2012 didukung dengan kegiatan dengan capaian
output sebesar 260% atau 13 laporan dari total target sebanyak 5 laporan.
Capaian output tersebut apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2011
terdapat kenaikan sebesar 85,71% atau 6 laporan dibandingkan realisasi output
tahun 2011 sebanyak 7 laporan.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp130.891.000,00
atau 117,97% dari anggaran sebesar Rp110.953.000,00 dengan menggunakan
SDM, sebanyak 554 OH atau 134,14% dari rencana sebanyak 413 OH.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
55
5. Persentase Pelaksanaan Audit Investigasi/PKKN/PKA
Salah satu upaya pencapaian sasaran strategis peningkatan kualitas
penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara, antara lain
dengan tertanganinya kasus KKN. Penanganan kasus yang berindikasi KKN
yang dilaksanakan oleh BPKP menjadi lengkap setelah dilimpahkan kepada
instansi penegak hukum. Dengan demikian, “Persentase Penyerahan Kasus
kepada Instansi Penegak Hukum” menjadi salah satu IKU BPKP dalam upaya
pencapaian sasaran strategis. Pada level operasional IKU tersebut dirumuskan
menjadi “Persentase Pelaksanaan Audit Investigasi/PKKN/PKA.”
Pengukuran IKU dihitung berdasarkan Jumlah laporan audit
investigasi/PKKN/PKA dibagi dengan permintaan audit investigasi/PKKN/ PKA
dari instansi penegak hukum.
Dalam tahun 2012 realisasi IKU sebesar 100% atau sebanyak 43 laporan.. Jika
dibandingkan dengan target IKU tahun 2012 sebesar 85%, maka capaian IKU
adalah sebesar 117,65%.
Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 100% tersebut, jika dibandingkan dengan
target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 117,65% dari
target sebesar 100%.
Capaian kinerja IKU tahun 2012 didukung dengan kegiatan dengan capaian
output sebesar 97,73% atau 43 laporan dari total target sebanyak 44 laporan.
Capaian output tersebut apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2011
terdapat penurunan sebesar 6,52% atau 3 laporan dibandingkan realisasi output
tahun 2011 sebanyak 46 laporan.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp213.569.000,00
atau 61,79% dari anggaran sebesar Rp345.646.000,00 dengan menggunakan
SDM, sebanyak 809 OH atau 67,64% dari rencana sebanyak 1.196 OH.
6. Persentase Tindak Lanjut (TL) Hasil Audit Investigasi Non TPK oleh Instansi Berwenang
Audit investigatif merupakan kegiatan pengungkapan modus terjadinya kerugian
keuangan negara atas pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku untuk
ditindaklanjuti oleh instansi berwenang. Hal ini merupakan bagian dari upaya
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
56
pencapaian sasaran strategis terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan
memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara.
Indikator kinerja utama berupa hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh
instansi berwenang diturunkan menjadi “Persentase TL Hasil Audit Investigasi
Non TPK oleh Instansi Berwenang.”
Realisasi IKU dihitung berdasarkan jumlah TL atas temuan investigasi non TPK
dibagi dengan jumlah temuan non TPK sampai dengan tahun berjalan.
Pada tahun 2012 tidak terdapat TL atas temuan investigasi non TPK karena tidak
terdapat saldo temuan hasil audit non TPK. Perwakilan BPKP Provinsi Bali juga
tidak menetapkan target capaian IKU ini untuk tahun 2012.
7. Persentase Laporan Keinvestigasian yang Sesuai Standar
Salah satu bentuk akuntabilitas penugasan investigatif terletak pada pemenuhan
standar pelaporan hasil penugasan. Hal ini berdampak pada efektivitas
pengungkapan dan penanganan kasus yang berindikasi KKN dalam rangka
peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas
keuangan negara. Untuk itu, dalam Renstranya, BPKP membentuk IKU
“Persentase Telaahan Terhadap Laporan Penugasan Investigasi yang Memenuhi
Standar”. Sedangkan pada tingkat perwakilan, IKU tersebut menjadi “Persentase
Laporan Keinvestigasian yang Sesuai Standar.”
Realisasi IKU dihitung berdasarkan jumlah laporan keinvestigasian yang tidak
dikembalikan pusat dibagi jumlah laporan keinvestigasian yg disampaikan ke
pusat.
Realisasi IKU tahun 2012 diukur dengan laporan keinvestigasian yang tidak
dikembalikan pusat sebanyak 52 laporan, atau mencapai 100% jumlah laporan
keinvestigasian yg disampaikan ke pusat sebanyak 52 laporan atau sebesar
117,65% dari target sebesar 85%.
Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 100% tersebut, jika dibandingkan dengan
target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 111,11% dari
target sebesar 90%.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
57
8. Persentase Hasil Telaahan Pengaduan Masyarakat
Masyarakat dapat melakukan pengawasan secara tidak langsung terhadap
akuntabilitas keuangan negara, antara lain melalui mekanisme pelaporan dan
pengaduan. Pengaduan masyarakat dapat menjadi salah satu sumber data bagi
BPKP dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Setiap surat pengaduan atau
tembusan surat pengaduan, baik yang diterima secara langsung melalui Kepala
BPKP atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dilakukan penelaahan
untuk ditindaklanjuti. IKU dalam mencapai sasaran strategis, Reviu Terhadap
Laporan dan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti. Sedangkan IKU pada
Perwakilan BPKP adalah “Persentase Hasil Telaahan Pengaduan Masyarakat”
Realisasi IKU dihitung berdasarkan Jumlah hasil telaahan dibandingkan dengan
jumlah pengaduan yang masuk.
Pada tahun 2012, jumlah hasil telaahan sebanyak 12 atau 100% dibandingkan
jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 12 pengaduan. Dengan target IKU
sebesar 10%, maka capaian IKU pada tahun 2012 adalah 200%.
Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 100% tersebut, jika dibandingkan dengan
target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 1.000% dari
target sebesar 10%.
Capaian kinerja IKU tahun 2012 didukung dengan kegiatan, OH dan dana
sebagaimana kegiatan, OH dan Dana yang mendukung capaian kinerja IKU
bidang keinvestigasian.
Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada 70% Kementerian/Lembaga/Pememerintah Daerah
Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing-masing
menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. BPKP sesuai pasal 59 PP
Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertanggung jawab
melakukan pembinaan. Pada prinsipnya, pembinaan SPIP diarahkan agar instansi
pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka mencapai tujuannya
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
58
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Tabel 3.8 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 5
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2012 Capaian Kinerja
Target Kinerja
2014
Realisasi 2012 thd
Target 2014 (%)
Target Realisasi
1. Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
Persen 50,00 10,00 20,00 70,00 14,29
2. Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008
IPP/IPD 6 8 133,33 10 80,00
3. Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern
IPP/IPD 2 3 150,00 6 50,00
Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah” diindikasikan oleh satu IKU
dominan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan SPIP pada seluruh
K/L/Pemda. Semakin banyak K/L/Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP
Nomor 60 Tahun 2008, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan
instansi pemerintah dan semakin berkualitas birokrasi. Bersama dua IKU lainnya,
realisasi IKU sasaran strategis tahun 2012 dikaitkan dengan target 2014 disajikan
dalam Tabel 3.8.
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di
Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU dominan sasaran strategis tahun 2012 belum tercapai.
Secara keseluruhan, dengan tiga IKU, rata-rata capaian sasaran 101,11%.
Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:
1. Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008
Sebagai Pembina SPIP, BPKP bertanggung jawab terhadap penyelenggaran
SPIP pada K/L/Pemda. Perwakilan BPKP Provinsi Bali bertanggung jawab
terhadap penyelenggaraan SPIP pada seluruh Pemda di Provinsi Bali.
Penyelenggaraan SPIP dinilai sesuai PP 60 Tahun 2008 melalui tingkat
maturitas. Sebelum penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dapat
dilaksanakan, maka IKU “Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP
sesuai PP 60/2008” diukur dengan menghitung jumlah Pemda yang laporan
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
59
keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
dibandingkan dengan jumlah seluruh Pemda. Opini WTP atas laporan keuangan
diyakini dapat mewakili sistem pengendalian yang memadai sebagaimana
dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, karena audit keuangan yang
dilaksanakan oleh BPK RI mencakup pengujian atas keandalan sistem
pengendalian K/L/Pemda.
Dalam tahun 2012, Pemda yang laporan keuangan memperoleh opini WTP
adalah sebanyak 1 instansi atau 10% dari 10 Pemda di Provinsi Bali. Bila
dibandingkan dengan targetnya sebesar 50%, maka capaian IKU ini tersebut
adalah sebesar 20%.
Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 20% tersebut, jika dibandingkan dengan target
akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 14,29% dari target
sebesar 70,00%.
Capaian kinerja IKU tahun 2012 didukung dengan kegiatan dengan capaian
output sebesar 230,77% atau 30 laporan dari total target sebanyak 13 laporan.
Capaian output tersebut apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2011
terdapat penurunan sebesar 67,39% atau 62 laporan dibandingkan realisasi
output tahun 2011 sebanyak 92 laporan.
Pada tahun 2012 telah dilaksanakan kegiatan asistensi penerapan SPIP dan
pendampingan berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas laporan keuangan
pada pemda di Provinsi Bali.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp154.755.000,00
atau 84,91% dari anggaran sebesar Rp182.268.000,00 dengan menggunakan
SDM, sebanyak 556 OH atau 134,30% dari rencana sebanyak 414 OH.
2. Jumlah Pemda yang telah Dilakukan Asistensi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
Sebagai Pembina SPIP, Perwakilan BPKP Provinsi Bali melaksanakan
pembinaan SPIP melalui kegiatan asistensi penerapan SPIP pada seluruh
Pemda di Provinsi Bali. Penerapan SPIP di Pemda diawali dengan pembuatan
rencana/desain penyelenggaraan SPIP, yaitu dokumen yang berisi tahap-tahap
pengembangan detil SPIP yang akan dilakukan. Manfaat rencana/desain adalah
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
60
sebagai acuan dan alat untuk memantau perkembangan penyelenggaraan SPIP.
IKU ini dibentuk pada tahun 2012 sebagai tindak lanjut atas terbitnya Pedoman
Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP berdasarkan Peraturan Kepala
BPKP Nomor PER–687/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012. Pada tahap berikutnya,
Pemda akan menerapkan SPIP sesuai dengan kondisi masing-masing. Sebagai
pertanggungjawaban fungsi Perwakilan BPKP sebagai pembina SPIP di daerah,
ditetapkan IKU “Jumlah Pemda yang telah Dilakukan Asistensi Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008.”
Pada tahun 2012, Perwakilan BPKP telah melaksanakan asistensi pada 8 Pemda
baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota atau sebesar 80% dari seluruh Pemda di
Provinsi Bali.
Capaian IKU ini belum dapat dibandingkan dengan tahun 2011. Jika
memperhatikan target tahun 2014 sebanyak 10 Pemda, maka Perwakilan BPKP
Provinsi Bali perlu bekerja dengan lebih keras untuk mencapainya.
Capaian kinerja IKU tahun 2012 didukung dengan kegiatan, OH dan dana
sebagaimana kegiatan, OH dan Dana yang mendukung capaian kinerja IKU
Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008
Kegiatan yang mendukung capaian IKU tersebut sebagai berikut:
- Sosialisasi/Bimtek SPIP dilakukan pada Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah
Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten
Gianyar, Pemerintah Kabupaten Bangli dan Pemerintah Kabupaten
Jembrana.
- Pemetaan (Diagnostic Assessment) Penyelenggaraan SPIP Pemerintah
Kabupaten Tabanan dan Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Jumlah Pemda yang Dilakukan Monitoring Sistem Pengendalian Intern
BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP, berkewajiban memantau
perkembangan penyelenggaraan SPIP K/L/Pemda. Pelaksanaan monitoring
perbaikan SPI di lingkungan instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan
Kepala BPKP Nomor PER-852/K/2011 tentang Pedoman Monitoring Perbaikan
SPI di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2011.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
61
Realisasi IKU pada tahun 2012 sebanyak 3 Pemda telah dilakukan monitoring
Sistem Pengendalian Intern yaitu Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah
Kabupaten Badung dan Gianyar, atau sebesar 50% dari target sebanyak 6
Pemda.
Capaian kinerja IKU tahun 2012 didukung dengan kegiatan, OH dan dana
sebagaimana kegiatan, OH dan Dana yang mendukung capaian kinerja IKU
Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008.
Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah
Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat
yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat
kompetensi keahlian sebagai auditor. Setiap aparat pengawas intern pemerintah
(APIP) mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran
pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai dengan ketentuan
tersebut.
Sebagai organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah kompetensi
dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM), karena faktor manusia yang
mengatur dan menggerakkan jalan organisasi. SDM yang kompeten adalah SDM
yang memiliki penguasaan teoretis, didukung dengan pengalaman, dan mendapat
pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam
lingkungan keahlian tersebut. SDM yang profesional adalah SDM yang mampu
melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan bidang keahliannya. Keahlian
tersebut perlu terus-menerus diperbarui dan ditingkatkan, baik melalui program
pendidikan gelar maupun program pendidikan nongelar dengan mengacu pada
dokumen Human Capital Development Plan (HCDP), yang merupakan dokumen
perencanaan pengembangan kompetensi pegawai, yang terkait dengan proses
pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan pengetahuan,
keahlian, kemampuan, nilai-nilai, dan aset sosial lainnya yang dimiliki pegawai.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
62
Sasaran “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah K/L/Pemda
yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda” diindikasikan oleh satu IKU
dominan yang terkait langsung dengan penerapan JFA, yang bertujuan untuk
mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA
dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten di lingkungan Aparat
Pengawas Intern Pemerintah (APIP) non-BPKP. Dalam mendukung pencapaian
sasaran tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bali hanya bertanggung jawab pada
satu IKU yaitu Persentase Pemda yang dilakukan asistensi Penerapan JFA yang
merupakan turunan dari IKU Utama Tingkat Penerapan JFA.
Tabel 3.9 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 6
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2012 Capaian Kinerja
Target Kinerja
2014
Realisasi 2012 thd
Target 2014 (%)
Target Realisasi
1. Persentase Pemda yang dilakukan asistensi Penerapan JFA
Persen 70,00 40,00 57,14 80,00 50,00
1. Persentase Pemda yang dilakukan asistensi Penerapan Jabatan Fungsional Auditor
Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh
pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi
syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 PP
60 Tahun 2008 tentang SPIP. Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor
dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan dalam program sertifikasi.
Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Permenpan 220/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang
Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, Auditor adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk
melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau
pihak lain, yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan
hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap APIP mengimplementasikan JFA sebagai
konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern
oleh auditor sesuai dengan ketentuan tersebut.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
63
Indikator sasaran atas tingkat penerapan Jabatan Fungsional Auditor bertujuan
untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi
Pembina JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten di
lingkungan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) non-BPKP. Penentuan
tingkat capaian indikator sasaran ini adalah jumlah K/L (APIP Pusat) dan Pemda
(APIP Daerah) non-BPKP yang mengimplementasikan JFA sampai dengan
tahun berjalan. Indikator tersebut diterjemahkan pada tingkat operasional pada
Perwakilan BPKP Provinsi Bali menjadi Persentase Pemda yang dilakukan
asistensi Penerapan Jabatan Fungsional Auditor dengan pengukuran
berdasarkan jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA
dibandingkan jumlah seluruh Pemda.
Sampai dengan tahun 2012, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah melakukan
asistensi penerapan JFA pada 4 Pemda yaitu Pemerintah Kabupaten Gianyar,
Tabanan, Buleleng dan Badung, atau 40% dari seluruh Pemda di Provinsi Bali.
Tidak tercapainya target antara lain disebabkan fasilitasi penerapan JFA pada
APIP belum dilakukan secara intensif. Di samping itu, jumlah kelulusan sertifikasi
auditor yang relatif rendah membuat APIP belum antusias menerapkan JFA.
Capaian kinerja IKU tahun 2012 didukung dengan kegiatan dengan capaian
output sebesar 133,33% atau 4 laporan dari total target sebanyak 3 laporan.
Capaian output tersebut belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2011
karena tidak terdapat kegiatan yang mendukung indikator tersebut.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp18.410.000,00
atau 128,20% dari anggaran sebesar Rp14.360.000,00 dengan menggunakan
SDM, sebanyak 39 OH atau 144,44% dari rencana sebanyak 27 OH.
Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%
Perencanaan pengawasan berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan agar
sesuai dengan peran dan tujuan BPKP, sekaligus media untuk mengukur tingkat
keberhasilan kinerja teknis BPKP. Selain itu, perencanaan juga terkait langsung
dengan pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
64
Seiring dengan gencarnya penyerapan anggaran berdasarkan disbursement plan,
semakin dirasakan pentingnya arti perencanaan yang baik sehingga anggaran yang
digunakan benar-benar menghasilkan kinerja yang terbaik pula.
Dalam kerangka keuangan negara, BPKP sebagai lembaga pemerintah mempunyai
kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar
yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP). Keberhasilan fungsi dukungan dalam membina satuan kerja
terkait dengan kualitas pengelolaan keuangan, ditandai dengan tingkat opini WTP
terhadap laporan keuangan BPKP yang diperoleh dari BPK RI.
Sasaran “Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan
Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%” diindikasikan oleh dua IKU dominan
yang terkait langsung dengan efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas
pengelolaan keuangan. Bersama dua belas IKU lainnya, realisasi IKU sasaran
strategis tahun 2012 dibandingkan dikaitkan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.10
Tabel 3.10 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 7
No Indikator Kinerja Satuan
Tahun 2012 Capaian Kinerja
Target Kinerja
2014
Realisasi 2012 thd
Target 2014 (%)
Target Realisasi
1. Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi
Persen 80,00 93,98 117,48 90,00 104,42
2. Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP
Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian
Skala likert 1-
10
7,60 6,40 84,21 8,00 80,00
4. Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA
Persen 90,00 100,00 111,00 100,00 100,00
5. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur
Skala likert 1-
10
8,00 7,50 93,75 8,50 88,24
6. Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas
Persen 80,00 100,00 125,00 100,00 100,00
7. Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa
Jumlah berita
20 19 95,00 24 79,17
8. Persentase pemanfaatan asset Persen 100 100 100 100 100
9. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras
Skala likert 1-
10
7,9 6,8 86,08 8,10 81,93
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
65
10. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat
Persen 74,00 100 135,14 80,00 125,00
11. Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas
Jumlah Topik
1 0 0 1 0
12. Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP
Jumlah APIP
1 1 100 4 25,00
13. Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat
Skala likert 1-
10
7,9 7,54 95,44 8,30 90,84
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di
Tabel 3.1 terlihat bahwa kedua IKU dominan sasaran strategis tahun 2012 tercapai
100%. Secara keseluruhan, dengan tiga belas IKU, rata-rata capaian sasaran
96,29%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai
berikut:
1. Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi
IKU “Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi”
diukur dengan membandingkan realisasi penugasan pengawasan PKPT
dibandingkan dengan target penugasan pengawasan dalam PKPT, dengan
target tahun 2012 sebesar 80%.
Realisasi IKU pada tahun 2012 sebesar 93,98% atau mencapai 117,48% dari
target.
Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 93,98% tersebut, mencapai 104,42% dari
target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2014 sebesar 90%.
Selain itu, pada tahun 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah melaksanakan
penugasan di luar yang direncanakan, khususnya untuk memenuhi permintaan
stakeholders sebanyak 243 penugasan atau 36,21% dari seluruh realisasi
penugasan tahun 2012 sebanyak 671penugasan.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp761.950.000,00
atau 95,09% dari anggaran sebesar Rp801.309.000,00 dan SDM sebanyak
2.701OH atau 107,01% dari rencana sebanyak 2.524 OH.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
66
2. Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP
Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaaan keuangan yang baik adalah tingkat
kewajaran laporan keuangan yang menjadi opini BPK RI terhadap penyajian
laporan keuangan BPKP. IKU “Tingkat Opini BPK RI terhadap Laporan
Keuangan BPKP”dibuat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam membina
satuan kerja terkait penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP.
Perwakilan BPKP merupakan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran BPKP secara
keseluruhan, sehingga laporan keuangan perwakilan merupakan laporan
keuangan dukungan bagi BPKP untuk mendapatkan opini WTP. IKU untuk
Perwakilan BPKP Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP
dengan SAP, diukur berdasarkan hasil reviu Inspektorat terhadap laporan
keuangan perwakilan.
Pada Tahun 2012, IKU ini tidak dapat diukur karena laporan keuangan
perwakilan tidak dilakukan oleh Inspektorat..
Namun demikian dalam rangka mendukung caaian IKU tingkat BPKP, Perwakilan
berupaya melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran sesuai dengan sistem
akuntansi pemerintah.
3. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian
Peningkatan pengelolaan kepegawaian dan organisasi sebagai upaya untuk
perbaikan kualitas SDM, serta penataan kelembagaan dan proses kerja internal
yang dapat menunjang tercapainya penyelenggaraan pengawasan intern
akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Hal
tersebut dilandasi dengan pemikiran bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tata
kepemerintahan yang baik (good governance) akan terwujud dengan dukungan
SDM yang andal dan terkelola dengan baik.
Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu
keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat
terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei
kepada para penerima layanan, dengan metode skala Likert 1-10. Perhitungan
persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan kepegawaian dan organisasi
dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara uji petik kepada para
pegawai dari seluruh unit kerja di lingkungan BPKP.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
67
Target IKU “Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan
kepegawaian” pada tahun 2012 adalah sebesar 7,60 dari skala Likert 1-10.
Capaian kinerja IKU ini menunjukkan tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan
pengelolaan kepegawaian dan organisasi, antara lain: (a) Sistem rekrutmen yang
transparan dan berbasis kompetensi; (b) Pelayanan kenaikan pangkat pegawai,
kenaikan jabatan, gaji berkala, dan penyesuaian gaji selalu dilaksanakan secara
tepat waktu; (c) Struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang
proporsional, efektif, dan efisien terus disesuaikan secara bertahap; serta (d)
Penandatanganan pakta integritas atau pernyataan kepatuhan terhadap aturan
perilaku pada setiap awal tahun untuk seluruh pegawai.
Realisasi IKU ini dalam tahun 2012 adalah sebesar 6,40 dari skala Likert 1-10
atau mencapai 84,21%. Realisasi IKU tersebut mencapai 80,00% dari target akhir
periode renstra tahun 2014 sebesar 8,00 dari skala likert 1-10.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp420.758.000,00
atau 109,48% dari anggaran sebesar Rp384.318.000,00 dan SDM sebanyak
1.844 OH atau 419.09% dari rencana sebanyak 440 OH.
4. Persentase Pagu Dana yang Tidak Diblokir dalam DIPA
Ketersediaan dana yang memadai diperlukan untuk membiayai pelaksanaan
tugas dan fungsi BPKP melalui proses penyusunan anggaran, yang
menghasilkan dokumen anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA). Pagu dana dalam DIPA dapat dilakukan pemblokiran/pemberian tanda
bintang oleh DPR untuk kegiatan dalam DIPA yang perlu dimintakan persetujuan
dari DPR terlebih dahulu, atau Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk
kegiatan pada saat penelaahan belum dilengkapi dengan data dukung yang
memadai/lengkap.
Realisasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali diukur dengan membandingkan
antara jumlah dana DIPA yang tidak diblokir DJA dibandingkan dengan jumlah
DIPA Perwakilan Tahun 2013.
Pagu dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2013 sebesar
Rp16.545.008.000,00, dengan jumlah dana DIPA yang tidak diblokir sebesar
Rp16.545.008.000,00 atau 100% dari total pagu dana DIPA Tahun 2013.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
68
Target IKU sebesar 90%, sedangkan realisasi sebesar 100%, maka capaian IKU
adalah sebesar 111,11%. Realisasi IKU tersebut mencapai 100% dari target akhir
periode renstra tahun 2014 sebesar 100%.
Kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran adalah Pengelolaan
Anggaran dan Sistem Akuntansi Pemerintah, melalui sub-sub kegiatan
penyusunan pedoman anggaran dan penyusunan dokumen anggaran.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp73.099.000,00
atau 73,22% dari anggaran sebesar Rp99.834.000,00 dan SDM sebanyak 175
OH atau 364,58% dari rencana sebanyak 48 OH.
5. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai Prosedur
Penyediaan dana yang memadai bagi terlaksananya tugas-tugas BPKP secara
keseluruhan dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah menjadi kata kunci
yang harus senantiasa disadari oleh para pengelola keuangan dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari, agar para pengguna merasa puas dengan
pelayanan keuangan yang mereka terima. Untuk itu, pengelolaan dana yang
tersedia dalam dokumen anggaran harus dilaksanakan secara profesional dan
akuntabel. Ketepatan jumlah dan waktu penyediaan dana memerlukan kerja
sama dari unit pengguna dalam penyampaian berkas permintaan dan
pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan
sesuai dengan prosedur adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna
anggaran atas pelayanan yang diberikan dalam menyediakan uang untuk
membiayai kegiatan yang telah dianggarkan, diukur berdasarkan hasil survai
kepuasan pegawai atas layanan keuangan.
Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2012 sebesar 6,8 dari skala likert 1-10
atau mencapai 86,06% dari target sebesar 8,00 dari skala likert 1-10.
Realisasi sasaran tahun 2012 sebesar 6,8 dari skala likert 1-10 mencapai
88,24% dari target akhir periode renstra tahun 2014 sebesar 8,50 dari skala
Likert 1-10.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
69
Pencapaian Indikator Kinerja Utama ini didukung dengan beberapa proses
kegiatan, antara lain penyediaan uang yang sesuai dengan jumlah dan waktu
yang diajukan dalam SPP yang sesuai dengan prosedur, verifikasi
perbendaharaan, monitoring/evaluasi penyusunan dan perbendaharaan
anggaran, pembinaan penyusunan dan perbendaharaan anggaran, serta
rekonsiliasi penyusunan dan perbendaharaan anggaran.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp507.064.000,00
atau 75,79% dari anggaran sebesar Rp669.018.000,00 dan SDM sebanyak
1.374 OH atau 65,90% dari rencana sebanyak 2.085 OH.
6. Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas
Salah satu fungsi pelayanan BPKP dalam rangka mendukung tugas dan fungsi
BPKP adalah memberikan bantuan hukum kepada satuan kerja BPKP yang
tengah menghadapi gugatan hukum, melakukan kajian hukum atas peraturan
perundang-undangan berdasarkan permintaan dari satuan kerja BPKP, dan
melakukan pembinaan hukum kepada satuan kerja BPKP yang membutuhkan.
Untuk itu, kinerja IKU bidang hukum BPKP diukur dengan menilai tingkat
kepuasan pegawai/satuan kerja terhadap layanan pembinaan dan bantuan
hukum. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan tersebut
adalah “Persepsi kepuasan pegawai/satuan kerja atas pembinaan dan bantuan
hukum”. Pada tingkat perwakilan IKU tersebut menjadi Persentase permintaan
bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas dengan capain
diukur berdasarkan jumlah permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro
Hukum dan Humas dibandingkan dengan jumlah permintaan bantuan hukum.
Pada tahun 2012, permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti oleh Biro
Hukum dan Humas sebanyak 1 Permintaan atau 100 % dari seluruh
permintaaan sebanyak 1 permintaan, sehingga capaian kinerja IKU sebesar
125% dari target sebesar 80%.
Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 100% tersebut mencapai 100% dari target
IKU pada akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 100%.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
70
7. Jumlah Publikasi Kegiatan Perwakilan BPKP di Media Massa
Eksistensi sebuah organisasi antara lain ditentukan oleh citra organisasi yang
terbentuk di lingkungannya. Demikian juga dengan eksistensi BPKP yang
ditentukan juga oleh citranya di mata publik. Oleh karena itu, persepsi publik
terhadap BPKP menjadi salah satu alat ukur yang relevan dalam menilai kinerja
BPKP.
Kinerja IKU ini diukur dengan cara mengukur jumlah berita tentang kegiatan
perwakilan BPKP di media massa.
Selama tahun 2012 jumlah berita tentang kegiatan Perwakilan BPKP di media
massa sebanyak 19 Berita atau 95% dari target sebanyak 20 Berita.
Realisasi IKU tahun 2012 sebanyak 19 berita tersebut mencapai 79,17% dari
target akhir periode Renstra 2014 sebanyak 24 berita.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp35.690.000,00
atau 47,55% dari anggaran sebesar Rp75.065.000,00 dan SDM sebanyak 91
OH atau 44,39% dari rencana sebanyak 205 OH.
8. Persentase Pemanfaatan Aset
Persentase Pemanfaatan Aset digunakan untuk mengukur pengelolaan dan
pengembangan kapasitas sarana dan prasarana di BPKP yang dilaksanakan
melalui pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga bagi
seluruh satuan kerja. Persentase pemanfaatan asset diukur berdasarkan total
asset dikurangi asset kondisi baik/kurang baik dibandingkan total asset.
Dalam tahun 2012, persentase pemanfaatan asset sebesar 100% atau 100%
dari target sebesar 100%.
IKU ini dicapai melalui kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan
perlengkapan, meliputi sub-subkegiatan pencatatan dan updating akuntansi aset,
inventarisasi aset, serta validasi dan verifikasi aset pada BPKP.
Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 100% tersebut telah sesuai dengan target
capaian akhir periode renstra tahun 2014.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
71
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar
Rp1.646.625.000,00 atau 144,28% dari anggaran sebesar Rp1.141.252.000,00
dan SDM sebanyak 759 OH atau 151,20% dari rencana sebanyak 502 OH.
9. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan Terhadap Layanan Sarana Prasarana
Fungsi dukungan manajemen BPKP diantaranya dilaksanakan melalui
penyediaan dan pengelolaan sarpras sesuai dengan kebutuhan di lingkungan
BPKP.
IKU “Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan Terhadap Layanan Sarpras”
merupakan indikator tambahan untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan
target sebesar 7,90 dari skala likert 1-10. IKU ini diukur dari hasil survey
kepuasan pegawai perwakilan atas layanan sarpras.
Berdasarkan hasil survai atas persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan Terhadap
Layanan Sarpras tahun 2012, capaian IKU atas pelaksanaan layanan sarpras
sebesar 6,8 dari skala likert 1-10 atau 86,08% dari target sebesar 7,9 dari skala
likert 1-10.
Tercapainya target kinerja sasaran ini antara lain karena adanya penggunaan
aplikasi sistem perbendaharaan, aplikasi gaji dan perjalanan dinas, serta
pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran yang didasarkan pada skala
prioritas kebutuhan pengguna.
Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian target output karena adanya
kesiapan sarpras, kesiapan SDM pelaksana, dan peningkatan kompetensi SDM
pengelola secara berkesinambungan.
Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 6,8 dari skala likert 1-10. Jika dibandingkan
dengan target akhir periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 81,93%
dari target sebesar 8,30.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar
Rp9.312.821.000,00 atau 95,69% dari anggaran sebesar Rp9.732.500.000,00
dan SDM sebanyak 2.957 OH atau 66,48% dari rencana sebanyak 4.448 OH.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
72
10. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat BPKP
Kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat BPKP antara lain
bertujuan memberikan jaminan mutu dan kepatuhan pada setiap pelaksanaan
kegiatan BPKP. Hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat
merupakan bagian dari fungsi early-warning dalam pengembangan dan
perbaikan operasional untuk mencapai dan meningkatkan kinerja BPKP.
IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat BPKP”
merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target
sebesar 74,00. IKU ini diukur dengan menghitung Jumlah tindak lanjut
rekomendasi hasil audit Inspektorat dibandingkan dengan jumlah rekomendasi
Inspektorat yang diterima sampai dengan tahun berjalan.
Dalam tahun 2012, jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat
sebanyak 8 tindak lanjut atau 100% dari 8 rekomendasi yang harus
ditindaklanjuti. Dibandingkan dengan target IKU pada tahun 2012 sebesar 74%,
maka capaian IKU sebesar 135,14%.
Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target akhir
periode renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 125% dari target sebesar
80,00%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp3.580.000,00.
atau 15,94% dari anggaran sebesar Rp22.465.000,00 dan SDM sebanyak 28 OH
atau 58,33% dari rencana sebanyak 48 OH.
11. Jumlah Masukan Topik Penelitian yang Disampaikan ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan
IKU “Jumlah Masukan Topik Penelitian yang Disampaikan ke Pusat Penelitian
dan Pengembangan Pengawasan” merupakan IKU lainnya untuk mencapai
Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 77,00%. IKU ini diukur dari jumlah
masukan topik penelitian yang disampaikan ke Puslitbangwas.
Pada tahun 2012, Perwakilan BPKP Provinsi Bali belum pernah menyampaikan
masukan topik penelitian ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
73
12. Pencapaian Tata Kelola APIP yang Baik
Tugas dan fungsi Instansi Pembina berdasarkan Permenpan Nomor
PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang JFA dan Angka Kreditnya
serta Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN, Nomor PER-
1310/K/JF/2008; Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya,
memberi arah baru bagi BPKP sebagai Instansi Pembina JFA menuju pada
manajemen SDM berbasis kompetensi dan kinerja.
Terkait peran yang harus dilakukan oleh APIP, dalam pasal 48 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, dinyatakan bahwa
pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
dilakukan oleh APIP. Pengawasan intern tersebut mencakup kegiatan yang
berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas (quality assurance), yaitu audit,
reviu, evaluasi, dan pemantauan, perlunya penerapan tata kelola yang baik guna
mendukung terselenggaranya pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel,
serta bersih dan bebas dari praktek KKN serta kegiatan pengawasan lainnya
yang berkaitan dengan bantuan saran (consultancy), antara lain berupa
sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan,
pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan serta pemaparan
hasil pengawasan.
Dengan ketentuan tersebut, peran dan lingkup tugas pengawasan intern
semakin banyak dan kompleks sehingga berdampak pada kebutuhan SDM
auditor yang semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitas.
IKU “Pencapaian Tata Kelola APIP yang Baik” merupakan IKU lainnya untuk
mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 40,00%. Pada tingkat
perwakilan, IKU ini diterjemahkan menjadi “Jumlah Instansi APIP yang Telah
Disosialisasi dan atau di-Assesment Tata Kelola APIP.” IKU ini bertujuan untuk
mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina
JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten, serta tata kelola
yang baik di lingkungan APIP non-BPKP.
Salah satu kriteria yang digunakan untuk menilai bahwa unit APIP telah
melaksanakan tata kelola APIP yang baik untuk tahun 2012 adalah berdasarkan
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
74
hasil assessment (evaluasi) penerapan tata kelola APIP yang mengacu kepada
model Internal Audit Capability Model (IACM).
Realisasi IKU tahun 2012 sebanyak 1 instansi API atau mencapai 100% dari
target sebanyak 1 instansi APIP.
Realisasi IKU tahun 2012 sebanyak 1 instansi tersebut jika dibandingkan dengan
target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 25% dari target
sebanyak 4 instansi.
Dengan memerhatikan realisasi IKU selama tiga tahun terakhir, maka diperlukan
upaya yang intensif untuk mencapai target IKU pada akhir periode renstra tahun
2014.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp70.185.000,00
atau 49,33% dari anggaran sebesar Rp142.270.000,00 dan SDM sebanyak 377
OH atau 172,94% dari rencana sebanyak 218 OH.
13. Tingkat Persepsi Kepuasan Pemda atas Auditor Bersertifikat
IKU “Tingkat Persepsi Kepuasan Pemda atas Auditor Bersertifikat” merupakan
IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7, dengan target sebesar 7,50
dari skala likert 1-10. IKU ini diukur dengan pendekatan kepuasan pelanggan
(customer satisfaction).
Pengukuran ditujukan kepada pimpinan/pejabat struktural di lingkungan Pemda
(Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota).
IKU ini bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP
selaku instansi pembina JFA dalam mewujudkan auditor berkualitas yaitu auditor
yang profesional, efisien, dan efektif sehingga dapat meningkatkan mutu
pengawasan.
Realisasi IKU sebesar 7,54 dari skala likert 1-10 atau mencapai 95,44% dari
target sebesar 7,9 skala Likert 1-10. IKU ini dicapai melalui kegiatan pembinaan
JFA dan Tata Kelola APIP yang didukung sub-sub kegiatan penerbitan sertifikat,
penilaian angka kredit terpusat JFA APIP, evaluasi penerapan JFA, dan
penyediaan layanan informasi.
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
75
Realisasi IKU tahun 2012 sebesar 7,54 dari skala likert 1-10 Jika dibandingkan
dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 90,84%
dari target sebesar 8,30.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp17.112.000,00
atau 570,40% dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00 dan SDM sebanyak 37 OH
atau 92,50% dari rencana sebanyak 40 OH.
Sasaran Strategis 8: Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Bagi Pimpinan
Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis pada BPKP terutama dengan
terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008, menegaskan identitas BPKP sebagai Auditor
Presiden. Sehubungan dengan itu, BPKP dituntut untuk memberikan informasi yang
berharga bagi Presiden dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang
dihadapi pemerintah. Selain itu, BPKP juga harus mampu memberikan informasi
untuk mendukung pengambilan keputusan internal BPKP.
Sasaran strategis ini memiliki dua IKU, di mana satu IKU dominan untuk mengukur
keberhasilan sasaran strategis. Secara lengkap, realisasi IKU Sasaran Strategis
pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011, dan dikaitkan dengan target
2014 disajikan dalam Tabel 3.12 berikut ini:
Tabel 3.12 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 8
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2012
Kinerja Target
Kinerja 2014
Capaian 2012 thd Target 2014 (%) Target Realisasi
1. Jumlah Sistem Informasi yang Dimanfaatkan Secara Efektif
Jumlah sistem
10 10 100 10 100
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di
Tabel 3.12, terlihat bahwa IKU Sasaran Strategis pada tahun 2012 tercapai 100%.
Capaian IKU adalah sebagai berikut:
1. Jumlah Sistem Informasi yang Dimanfaatkan Secara Efektif
IKU ini digunakan untuk mengukur penggunaan/pengimplementasian sistem
informasi yang dikembangkan oleh BPKP untuk menghasilkan/menyediakan
LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
76
informasi yang dibutuhkan oleh unit kerja di lingkungan BPKP. IKU ini diukur
berdasarkan Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah
sistem informasi yang wajib dimanfaatkan BPKP (SIM HP, SIM RKT, SIM
MonevRKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, SIMPEG)
Realisasi IKU tahun 2012 sebanyak 10 sistem informasi mencapai 100% dari
target sebanyak 10 sistem informasi.
Realisasi IKU tahun 2012 sebanyak 10 sistem informasi tersebut, jika
dibandingkan target akhir periode renstra tahun 2014 sebanyak 10 sistem
informasi telah mencapai 100%.
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp42.468.000,00
atau 28,34% dari anggaran sebesar Rp149.854.000,00 dan SDM sebanyak
1.151 OH atau 442,69% dari rencana sebanyak 260 OH.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
77
IV. PENUTUP
Sebagaimana diamanatkan dalam PP 60 Tahun 2008, Perwakilan BPKP Provinsi Bali melakukan pembinaan SPIP dan pengawasan intern terhadap kegiatan lintas sektoral, kebendaharaan umum dan kegiatan lain atas permintaan Presiden. Fungsi pengawasan intern dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan intern terutama diarahkan untuk membantu Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
Pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan SPIP disampaikan dalam LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2012, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.
Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama. Terhadap Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bali 2010-2014 telah ditambahkan sasaran strategis, IKU dan target tahunan diselaraskan dengan RPJMN. Target-target kinerja jangka menengah dalam renstra telah dirinci dalam target-target kinerja tahunan dalam rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, serta dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan. Sasaran strategis telah berorientasi hasil, bukan proses/kegiatan, dan diukur dengan indikator-indikator kinerja utama yang dominan. Kegiatan yang dirancang telah selaras dan memiliki hubungan kausalitas dengan sasaran.
Perbaikan dalam pengukuran kinerja berupa perbaikan mekanisme pengumpulan data kinerja dengan menggunakan teknologi informasi, dan melakukan pengukuran kinerja melalui pembandingan dengan target tahun berjalan.
Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal maupun eksternal, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.
Pencapaian sasaran strategis sebagian besar telah memenuhi target dan termasuk kategori “Memuaskan” dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam tahun 2012.
78
Dari delapan sasaran strategis dengan keseluruhan 45 IKU, telah dipilih 12 IKU dominan sebagai ukuran penilaian capaian sasaran. Realisasi tahun 2012, lima dari delapan sasaran strategis telah mencapai target 100%, dan 9 dari 12 IKU dominan tercapai yang dirinci sebagai berikut.
Sasaran 1: Dari 3 IKU dominan, tercapai 3, capaian 100% Sasaran 2: Dari 1 IKU dominan tercapai 98,19% Sasaran 3: Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 100% Sasaran 4: Dari 1 IKU dominan, tercapai 1, capaian 100% Sasaran 5: Dari 1 IKU dominan tercapai 41,96% Sasaran 6: Dari 1 IKU dominan tercapai 89,43% Sasaran 7: Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 100% Sasaran 8: Dari 1 IKU dominan, tercapai 1, capaian 100%
Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan sebagai bahwa pengambilan keputusan oleh stakeholder masih perlu ditingkatkan.
2. K/L/Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008 di bawah 100% disebabkan:
a. Implementasi SPIP belum secara integral menyatu dengan operasional instansi, namun baru pada tahap pengembangan infrastruktur pengendalian, berupa pemetaan risiko, penetapan dan pengembangan Kebijakan/Standard Operating Procedure (SOP);
b. Belum intensifnya fasilitasi penyelenggaraan SPIP sehingga manfaat nyata dari SPIP belum dapat dirasakan oleh K/L/Pemda.
Belum tercapainya sasaran tersebut terutama disebabkan belum adanya satu kedeputian PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI yang ditugaskan secara khusus melaksanakan pembinaan SPIP kepada seluruh K/L/Pemda.
3. Tingkat penerapan jabatan fungsional auditor di bawah 100% antara lain disebabkan fasilitasi penerapan JFA pada APIP belum dilakukan secara intensif. Di samping itu, jumlah kelulusan sertifikasi auditor yang relatif rendah membuat APIP belum antusias menerapkan JFA.
Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain:
1. Menyempurnakan metodologi perencanaan dan pelaksanaan pengawasan yang secara dini dapat memetakan permasalahan lintas sektoral dan permasalahan stakeholder lainnya sehingga dapat lebih efektif mengarahkan perumusan rekomendasi yang relevan dan strategis.
2. Peningkatan K/L/Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008 diupayakan dengan cara:
BAB IV. PENUTUP
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2012
79
a. Menuntaskan penguatan dan pengembangan infrastruktur penyelenggaraan SPIP dengan terus meningkatkan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Subkegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan tersebut antara lain :
1) Menambah jumlah personil satgas pembinaan SPIP yang dapat bertugas secara fokus untuk kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
2) Meningkatkan target, realisasi dan kualitas sosialisasi, diklat dan workshop penyelenggaraan SPIP bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
3) Meningkatkan intensitas pembimbingan teknis penyelenggaraan SPIP, antara lain untuk penyusunan desain penyelenggaraaan SPIP.
b. Berkoordinasi lebih intensif dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk percepatan implementasi dan internalisasi penyelenggaraan SPIP secara integral dalam kegiatan operasional instansi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi termasuk peningkatan kualitas akuntabilitas dan laporan keuangan yang wajar.
3. Intensifikasi pembentukan kedeputian PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI yang ditugaskan secara khusus melaksanakan pembinaan SPIP kepada seluruh K/L/Pemda.
4. Intensifikasi fasilitasi penerapan JFA APIP dan peningkatan jumlah kelulusan sertifikasi auditor.
5. Peninjauan ulang penetapan target tahunan IKU yang capaiannya di tahun 2012 jauh dari 100%.
6. Pengembangan sistem informasi pengukuran data kinerja sampai dengan capaian IKU.
Akhirnya dengan disusun LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Bali, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal LAKIP ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.
---o0o---
Recommended