ProĴ lPerwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

2013

3

Daftar IsiKata Pengantar......................................................

Sejarah Singkat....................................................

Struktur Organisasi......................................

Visi, Misi dan Value.....................................

Kapasitas Unit Kerja..................................

Kegiatan Pengawasan..........................

Pemangku Kepentingan.................

Capaian Tahun 2013.................................

Rencana Kerja Ke Depan................

3

4

6

7

8

14

16

18

23

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Sambutan dari Kepala PerwakilanTak kenal maka tak sayang. Untuk dikenal dan disayang, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat menyusun profi l sebagai media untuk menginformasikan tugas dan fungsi, organisasi, kapasitas dan capaian kinerja dalam memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih di Wilayah Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan assurance dan consultancy.

Peran tersebut merupakan implementasi dari Keppres No 103 Tahun 2001 yang telah diubah terakhir dengan Perpres No 3 Tahun 2013 dimana BPKP memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan serta PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menugaskan BPKP sebagai internal auditor yang melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara.

Untuk melaksanakan mandat tersebut, BPKP mengembangkan strategi pre-emptif, preventif, represif dan represif untuk preventif. Strategi pre-emptif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan atau pelatihan yang bertujuan membangun kesadaran dan peran serta masyarakat untuk mencegah terjadinya penyimpangan; strategi preventif dilakukan melalui asistensi dan bimbingan teknis yang bertujuan membangun sistem deteksi dini untuk mencegah terjadinya penyimpangan; strategi represif dilakukan melalui audit, evaluasi atau reviu untuk memastikan kesesuaian kegiatan dengan peraturan perundang-undangan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam rangka penindakan dan pemulihan kerugian keuangan negara; sedangkan strategi represif untuk preventif dikembangkan melalui perbaikan sistem yang dapat meminimalisasi berulangnya penyimpangan yang pernah terjadi.

Semoga profi l ini mampu memberikan informasi mengenai Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Padang, 29 Januari 2014Kepala Perwakilan,

H. ARMAN SAHRI HARAHAP

5

Sejarah SingkatGedung KantorPerwakilan BPKPProvinsi Sumatera BaratTahun 1983 s.d. 2009

Jln. Rasuna Said No. 69Padang

Gedung KantorPerwakilan BPKPProvinsi Sumatera BaratSaat ini

Jln. By Pass Km.14, Aie PacahPadang

Kantor SementaraPerwakilan BPKPProvinsi Sumatera BaratTahun 2009 s.d. 2012

Jln. Ciliwung No. 3Padang

Dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kantor Pengawasan Anggaran Negara (KPAN) DJPKN Departemen Keuangan yang berlokasi di Jalan Rasuna Said Nomor 69 Padang, bertransformasi menjadi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.

Sejak tahun 1983, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat telah dipimpin oleh 15 orang Kepala Perwakilan yaitu Soedarjanto, Abdul Hakim Kasim, S.Heroetomo, Tatang Sayuti, Zaenal Arifi n, Odang Ruchendi, Arsil A. Oemry, A. Syukur R. Eppe, Tarwin, Agus Sukaton, Nono Sukarna, Endrang, Agus Setianto, Achdiman Kartadimadja dan Arman Sahri Harahap.

Sampai dengan tahun 2009, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat berkantor di Jalan Rasuna Said Nomor 69 Padang. Pasca gempa besar tanggal 30 September 2009, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat berkantor sementara di Rumah Jabatan Kepala Perwakilan di Jalan Ciliwung Nomor 3 Padang. Sejak tanggal 22 Desember 2012, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat menempati kantor baru di Jalan By Pass Km.14, Aie Pacah, Padang.

Berdasarkan pasal 52 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, BPKP mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mandat tersebut kemudian dilengkapi dengan pasal 49 ayat (2) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang menyatakan BPKP sebagai Internal Auditor melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden, sedangkan dalam pasal 59 dinyatakan BPKP melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP yang meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi SPIP, pendidikan dan pelatihan SPIP, pembimbingan dan konsultansi SPIP dan peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

7

MISIMenyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern permerintah di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah di Wlayah Provinsi Sumatera Barat.

Visi

VALUE

Visi, Misi dan ValueStruktur Organisasi

P I O N I R 5 AS

Profesional Kerja KerAS

Integritas Kerja IkhlAS

Orientas Pengguna Kerja CerdAS

Nurani dan Akal Sehat Kerja TuntAS

Independen Kerja BerintegritAS

Responsible

VISI

9

Berdasarkan DIPA Nomor DIPA-089.01.2.450582/2013 tanggal 05 Desember 2012, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tahun 2013 sebesar Rp33.378.364.000,00. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp32.686.509.179 atau 97,93%, dengan rincian:

Uraian Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Sisa (Rp)Belanja Pegawai 6.823.629.000 6.224.282.133 91,22 599.346.867Belanja Barang 6.902.235.000 6.818.501.396 98,79 83.733.604Belanja Modal 19.652.500.000 19.643.725.650 99,96 8.774.350Jumlah 33.378.364.000 32.686.509.179 97,93 691.854.821

KapasitasSumber Daya ManusiaPerwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung 112 orang SDM dengan rincian:> 10 Pejabat Struktural > 79 Pejabat Fungsional Auditor > 19 Pejabat Fungsional Umum > 1 Arsiparis > 1 Analis Kepegawaian > 2 Pranata Komputer

Penempatan Auditor

Komposisi Peran Auditor

AuditorMadya

AuditorMuda

AuditorPenyelia

AuditorPelaksanaLanjutan

AuditorPelaksana

CalonAuditorPertama

CalonAuditor

Pelaksana

Sarana dan Prasarana

AuditorPertama

181614121086420

Pejabat Fungsional Auditor

Kompetensi Pegawai

Keuangan

11Duduk di tengah: H. Arman Sahri Harahap (Kepala Perwakilan)

Berdiri dari kiri ke kanan: Darmawan (Kepala Bidang APD), Uud Arinto Wahyu Hidayat (Kepala Bidang Pengawasan IPP), Putut Setionugroho (Kepala Sub Bagian Prolap), Raja Surya (Kepala Sub Bagian Keuangan),Ambar Mulyadi (Kepala Bagian Tata Usaha), Batara Lumban Tobing (Kepala Bidang Investigasi), Mulyanto (Kepala Bidang AN), Jang Sepriadi (Kepala Sub Bagian Kepegawaian), Susan Prasetya (Kepala Sub Bagian Umum).

13

15

Produk dan LayananUntuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat memiliki empat bidang dan satu bagian tata usaha.

BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat memiliki tugas dan fungsi melakukan Pengawasan terhadap Instansi Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Audit Keuangan Pinjaman Hibah Luar Negeri (LOAN).Audit Kinerja.Audit Operasional.Audit Optimalisasi Peningkatan Penerimaan Negara.Monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan.Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah.Pendampingan Inventarisasi Barang Milik Negara.Penugasan atas Permintaan UKP4 dan Kementerian/Lembaga.Sosialisasi, Asistensi, Pendampingan Penyelenggaraan SPIP Instansi Vertikal.

BIDANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH Bidang APD memiliki tugas dan fungsi melakukan Pengawasan terhadap Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pendampingan Penyusunan Renstra, Tapkin dan LAKIP Pemda.Sosialisasi Good Governance di Pemda.Manajemen Risiko Sektor Publik.Asistensi/Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).Asistensi/Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemda.Peningkatan Kapasitas APIP DaerahOptimalisasi Penerimaan Asli Daerah.Bimbingan Teknis Pengelolaan Asset Daerah.Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.Sosialisasi, Asistensi, Pendampingan SPIP Pemerintah Daerah.Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa.

BPKP siap memberikan nilai tambah dalam peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik kepada seluruh

pemangku kepentingan di Wilayah Provinsi Sumatera Barat

BIDANG AKUNTAN NEGARABidang AN memiliki tugas dan fungsi melakukan Pengawasan terhadap BUMN, BUMD, BLU/D di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Asistensi Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN/D.Asistensi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) PDAM dan BLUD.Asistensi Penyusunan Corporate Plan (CP).Asistensi Manajemen Asset BUMD.Asistensi Key Performance Indicator.Asistensi Pengembangan Manajemen Risiko (MR).Asistensi dan Pendampingan Penerapan SAK ETAP pada PDAM.Sosialisasi dan Asistensi Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).Bimbingan Teknis Pengembangan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Perusahaan.Review Mendalam Laporan Keuangan Perusahaan / due diligence.Audit Kinerja BUMD.Penilaian (Assesment) penerapan GCG , MR , SPI

BIDANG INVESTIGASIBidang Investigasi memiliki tugas pokok fungsi menangani kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi , penyesuaian harga, klaim, hambatan kelancaran pembangunan dengan pemangku kepentingan Aparat Penegak Hukum, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, BLU/D dan Pengaduan Masyarakat.

Audit Investigatif atas kegiatan yang berindikasi TPK.Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.Audit Penyesuaian Harga.Audit Klaim.Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan.Sosialisasi dan Asistensi Implementasi Fraud Control Plan (FCP).Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik dan Persidangan TPK.Kajian Hasil Pengawasan.Sosialisasi Program Anti Korupsi (SOSPAK).Koordinasi Pengawasan dengan Instansi Penyidik (Kejaksaan, Kepolisian dan KPK)

BAGIAN TATA USAHABagian Tata Usaha memiliki tugas dan fungsi melakukan penyusunan rencana dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan dan pelaporan hasil pengawasan. Bagian Tata Usaha membawahi Subbagian Program dan Pelaporan, Subbagian Keuangan, Subbagian Kepegawaian dan Subbagian Umum.

17

Provinsi Sumatera Barat

Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah pulau Sumatera yang terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Sumber daya alam yang ada di Sumatera Barat adalah berupa batubara, batu besi, batu galena, timah hitam, seng, mangan, emas, batu kapur (semen), kelapa sawit, kakao, gambir dan hasil perikanan.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah populasi Sumatera Barat mencapai 4.846.909 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebanyak 110 jiwa/km2. Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang gubernur yang dipilih dalam pemilihan secara langsung bersama dengan wakilnya untuk masa jabatan 5 tahun. Gubernur selain sebagai pemerintah daerah juga berperan sebagai perwakilan atau perpanjangan tangan pemerintah pusat di wilayah provinsi yang kewenangannya diatur dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan PP nomor 19 tahun 2010.

Sampai tahun 1979 satuan pemerintahan terkecil di Sumatera Barat adalah nagari, yang sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, status nagari dihilangkan diganti dengan desa, dan beberapa jorong ditingkatkan statusnya menjadi desa. Kedudukan wali nagari juga dihapus dan administrasi pemerintahan dijalankan oleh para kepala desa. Namun sejak bergulirnya reformasi pemerintahan dan otonomi daerah, maka sejak pada tahun 2001, istilah “Nagari” kembali digunakan di provinsi ini.

Pemangku Kepentingan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat adalah 20 Pemerintah Daerah, 49 Badan Usaha yang terdiri dari 28 BUMD, 16 PDAM, 4 BLUD, 1 anak perusahaan BUMN, 8 Perguruan Tinggi, 36 instansi vertikal dan lembaga negara lainnya.

GraĴ k Pemangku Kepentingan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

1 Anak Perusahaan BUMN8 Perguruan Tinggi

4 BLUD

20 Pemerintah Daerah

28 BUMD Lainnya

16 PDAM

Pemangku Kepentingan

36 Instansi Vertikal dan Lembaga Negara Lainnya

19

Capaian Tahun 2013Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang memuat capaian kinerja berupa indikator keberhasilan dalam melakukan kegiatan PKP2T dan PKAU.

Kinerja Perwakilan BPKP dinilai berdasarkan Pedoman Evaluasi Kinerja yang ditetapkan oleh Inspektorat BPKP yaitu kinerja utama yang meliputi kinerja perencanaan, kinerja atas kegiatan program utama dalam tapkin perwakilan, kinerja kesesuaian kegiatan program utama dengan pedoman/standar, kinerja eĴ siensi biaya atas kegiatan program utama, kinerja efektivitas komunikasi publik terhadap stakeholders, kinerja pengelolaan keuangan, kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta kinerja pengelolaan sumber daya manusia.

Secara berkala, laporan pelaksanaan kinerja disusun dan disampaikan kepada masing-masing penanggungjawab kinerja di Kantor Pusat BPKP dan evaluasi oleh Inspektorat BPKP.

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat BPKP, kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2011 dan 2012 masing-masing mendapatkan nilai 84,67 dan 87,30 dengan predikat BAIK. Di samping itu, Inspektorat BPKP juga melakukan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Surat Sekretaris Utama BPKP Nomor S-482/SU/IN/2009 tanggal 14 April 2009, dengan hasil sebagai berikut:

No Sasaran Strategis% Capaian

2013 2012

1 Meningkatnya Kualitas 95 % LKKL, dan 95% LKPD 100 50

2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% 100 0

3 Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan TerselenggaranyaGG pada 75% BUMN/BUMD 100 100

4Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiMenjadi 80%

100 100

5 Meningkatnya kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda 100 0

6Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahyang Profesional dan Kompeten pada 80% Pemda 100 100

7Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90%dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% 100 100

8 Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusanbagi Pimpinan

100 100

2. Berdasarkan Delapan Sasaran Strategis

Adapun capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dalam tahun 2012 dan 2013 adalah:

1. Berdasarkan Output

No TahunTarget /

Permintaan JumlahRealisasi

Jumlah% Capaian

PKP2T Non PKP2T Non PKP2T Non Total

1 2012 409 195 604 478 193 671 116,87 98,97 164,06

2 2013 321 320 641 371 403 774 115,58 110,41 241,12

21

Sebagian Piagam Penghargaan dari Pemangku Kepentingan Kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

3. Hasil Pengawasan Berdasarkan Empat Perspektif

1) Akuntabilitas Pelaporan Keuangan(1) 6 dari 20 LKPD Tahun 2012 mendapatkan opini WTP dari BPK, sedangkan sisanya opini WDP atau lebih baik dari Tahun 2011 dengan 19 opini WDP dan 1 opini TMP;(2) 12 dari 19 laporan keuangan BUMD yang diaudit oleh auditor independen mendapatkan opini WTP atau mengalami peningkatan dibanding Tahun 2011 dengan 10 opini WTP.

2) Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara/Daerah dan Pengelolaan Aset(1) Koreksi atas belanja negara berdasarkan hasil dua audit penyesuaian harga dan klaim sebesar Rp124.844.445,00;(2) Monitoring penggunaan DAK TA 2013 pada 4 Kabupaten yaitu Pasaman Barat, Solok, Pesisir Selatan dan Padang Pariaman;(3) In process review pengadaan barang dan jasa sebanyak 21 kali di lingkungan K/L/P.

3) Akuntabilitas Perwujudan Iklim Bagi Pemerintahan yang Baik dan Bersih(1) Bimbingan teknis penerapan Fraud Control Plan (FCP) pada PT Semen Padang dan Diagnostic Assessment (DA) FCP pada RSJ Prof. HB Sa’anin Padang;(2) Audit Investigatif, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan pemberian keterangan ahli sebanyak 61 penugasan dengan penyelamatan Keuangan Negara sebesar Rp.11.036.013.773,75;(3) Assesment GCG pada PT Semen Padang dan peningkatan kapasitas APIP pada 18 pemerintah daerah.

4) Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral(1) Evaluasi program Raskin dengan hasil 58,33 persen dari 100% atau kurang berhasil;(2) Evaluasi Pengelolaan Listrik Rakyat dengan hasil belum seluruh masyarakat melakukan sambungan rumah sehingga belum bisa menikmatinya;(3) Evaluasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dengan hasil belum tepat waktu dan sasaran.

Apresiasi

Dalam Tahun 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat mendapatkan sebelas apresiasi dari berbagai stakeholders sebagai berikut :

Inovasi Teknologi InformasiDalam Tahun 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat mengembangkan aplikasi monitoring penugasan dengan piloting pada bidang investigasi. Aplikasi tersebut akan dikembangkan menjadi e-offi ce yang dapat mengintegrasikan monitoring pelaksanaan tugas di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat secara online.

23

Tahun 2014, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat akan melanjutkan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara di Wilayah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam Tapkin Perwakilan, PKP2T dan PKAU.

Rencana Kerja Tahun 2014

Penugasan pengawasan akan dikelompokkan berdasarkan tugas rutin, inisiatif BPKP yang menekankan kepada local content dan permintaan pemangku kepentingan (external driven)

New Initiative

Kepuasan Pemangku Kepentingan

Hasil survey kepuasan pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP tahun 2012 dilakukan kepada 29 pemangku kepentingan yang meliputi 11 indikator, dengan hasil sangat tidak puas 0,63%, tidak puas 1,25%, puas 62,07% dan sangat puas 36,05%.

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA BARATKM 14 By Pass Aie Pacah Padang Sumatera Barat

Telp. (0751) 462777 (0751) 462102 Fax. (0751) 462145 E-mail: sumbar@bpkp.go.id

http://www.bpkp.go.id/sumbar.bpkp