View
108
Download
30
Category
Preview:
Citation preview
iv
DAFTAR ISI
SAMBUTAN .......................................................................................................................................... ii
KATA PENGANTAR ........................................................................................................................... iii
DAFTAR ISI .......................................................................................................................................... iv
BAB I Pendahuluan ................................................................................................................................ 1
1.1. Latar Belakang ........................................................................................................................ 1
1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................................................................. 1
1.3 Dasar Hukum .......................................................................................................................... 2
1.4 Sasaran .................................................................................................................................... 2
1.5 Pengertian Umum ................................................................................................................... 2
BAB II Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah ................................................................... 4
2.1 Kedudukan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif ......................................................... 4
2.2 Lingkup Substansi Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif ............................................. 4
2.2.1 Arah Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional ........................................... 4
2.2.2 Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional ........................................................ 4
2.3 Jenis dan Sumber Data Penyusunan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif ....................... 9
BAB III Tahapan Penyusunan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah ............................ 11
3.1 PERSIAPAN ......................................................................................................................... 11
3.2 PENYUSUNAN DOKUMEN ROADMAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
DAERAH .......................................................................................................................................... 11
3.3 KONSULTASI PUBLIK ROADMAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
DAERAH .......................................................................................................................................... 17
3.4 PENGESAHAN ROADMAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAERAH ..... 17
3.5 SOSIALISASI ROADMAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAERAH ........ 17
3.6 BAGAN ALIR ROADMAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAERAH ....... 17
3.7 TINDAK LANJUT ROADMAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAERAH. 17
BAB IV ................................................................................................................................................. 19
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan
kekayaan intelektual yang mengandung keorisinalan, lahir dari kreativitas intelektual
manusia, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan serta warisan budaya.
Dikutip dari OPUS Creative Outlook 2019, bahwa pada tahun 2016 kontribusi ekonomi
kreatif terhadap perekonomian nasional sebesar 7,44% dan diyakini akan terus meningkat.
PDB ekonomi kreatif diproyeksikan mendekati Rp. 1.102 T pada tahun 2018. Aspek lain
yang menerima pengaruh positif dari perkembangan ekonomi kreatif, dari sisi penyerapan
tenaga kerja peningkatan signifikan dapat terlihat. Pada tahun 2015, jumlah tenaga kerja di
bidang ekonomi kreatif tercatat sebanyak 16,06 juta orang, kemudian meningkat menjadi
16,91 juta orang di tahun 2016 dan 17,43 juta orang di tahun 2017. Kontribusi ekonomi
kreatif di nilai ekspor pada tahun 2015 mencapai US$ Rp 19,33 M dan mengalami
peningkatan di tahun berikutnya sebanyak US$ 0,65 M menjadi US$ 19,98 M dengan
Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah dan DKI Jakarta sebagai 5 Provinsi
penyumbang ekspor ekraf terbesar di tahun 2016.
Dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa dan kontribusi usaha ekonomi
kreatif dalam perekonomian nasional, diperlukan kerangka strategis pengembangan
ekonomi kreatif nasional dalam jangka panjang yang menjadi pedoman bagi Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah secara terintegrasi dan kolaboratif. Oleh karena itu,
Pemerintah telah menyusun landasan hukum bagi pengembangan ekonomi kreatif, dimana
salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 142 tahun 2018 tentang Rencana Induk
Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2018-2025 (Rindekraf). Rindekraf memiliki visi
untuk menjadikan Ekonomi kreatif sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi
nasional. Kebijakan ini mengamanatkan adanya pendelegasian pelaksanaan Rindekraf
salah satunya ke Pemerintah Daerah sesuai dengan bunyi Perpres Rindekraf pasal 7 ayat
(2) yaitu:
“Ketentuan mengenai penyelenggaraan Rindekraf sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan peraturan menteri/kepala lembaga non kementerian dan peraturan
daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing” (Rindekraf Pasal 7 ayat (2))
Oleh karena itu, akan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran jika pemerintah daerah
sendiri yang membuat Roadmap/Peta Jalan pengembangan ekonomi kreatif wilayahnya
dengan memperhatikan potensi daerahnya.
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Pedoman Penyusunan Roadmap Pengembangan Ekonomi
Kreatif Daerah adalah untuk dijadikan referensi atau acuan bagi pemerintah daerah dalam
menyusun Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (RPEKD).
Tujuan dari Pedoman Penyusunan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif
Daerah adalah:
2
a. Membantu pemerintah daerah dalam menyusun roadmap pengembangan ekonomi
kreatif masing-masing provinsi/kabupaten/kota guna dijadikan acuan dalam
pengembangan ekonomi kreatif di wilayahnya;
b. Membantu pemerintah daerah dalam merumuskan strategi kebijakan pengembangan
ekonomi kreatif di wilayahnya;
c. Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RPEKD dari sisi
proses/tahapan dan muatan/substansi.
1.3 Dasar Hukum
Dasar hukum pelaksanaan roadmap pengembangan ekonomi kreatif daerah antara lain:
a. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019;
b. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan
Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025.
1.4 Sasaran
Sasaran dari Pedoman Penyusunan RPEKD antara lain:
a. Tersusunnya Dokumen RPEKD di Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai acuan dalam
pelaksanaan program/kegiatan pengembangan ekonomi kreatif daerah;
b. Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah tenaga kerja dan
ekspor produk dari sektor ekonomi kreatif.
1.5 Pengertian Umum
Pengertian umum dalam Pedoman Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
ini meliputi hal-hal berikut:
a. Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (RPEKD) adalah dokumen yang
berisikan strategi dan kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif di daerah
(Provinsi/Kabupaten/Kota) yang dapat dijadikan rujukan atau acuan dalam penyusunan
dokumen perencanaan;
b. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total nilai akhir seluruh barang dan jasa yang
dihasilkan di Indonesia dalam tahun tertentu yang dihitung menurut harga pasar oleh
Badan Pusat Statistik;
c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang
dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah dalam tahun tertentu;
d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
f. Rencangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
g. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun;
h. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan
ruang wilayah;
3
i. Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah unsur pembantu kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
j. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
k. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh
instansi pemerintah;
l. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan
kerja sebagai bagian untuk pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya untuk menghasilkan keluaran (output)
dan outcome.
4
BAB II
ROADMAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAERAH
Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (RPEKD) adalah dokumen yang
berisikan strategi dan kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif di daerah
(Provinsi/Kabupaten/Kota) yang dapat dijadikan rujukan atau acuan dalam penyusunan
dokumen perencanaan. Roadmap ini diharapkan dapat menjadi pedoman operasional bagi
pemerintah daerah dalam penyusunan program dan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif
untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah.
2.1 Kedudukan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif
RPEKD berkedudukan sebagai pedoman/acuan bagi pemerintah daerah dalam
menentukan:
a. Arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di daerah;
b. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana yang terlampir
pada Rindekraf untuk dijadikan acuan dalam penyusunan RPJMD di daerah.
2.2 Lingkup Substansi Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif
2.2.1 Arah Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional
Sebagai upaya dalam mengembangkan ekosistem Ekonomi Kreatif yang
dilaksanakan pemberdayaan melalui kreativitas sumber daya manusia dan
pengembangan usaha ekonomi kreatif yang berdaya saing, maka berikut adalah
arah kebijakan dengan pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan sesuai
dengan lampiran Rindekraf:
a. pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif;
b. pengembangan kota kreatif untuk menggali, memanfaatkan,
menumbuhkembangkan, mengelola, dan mengkonservasi kreativitas serta
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya untuk
mengembangkan potensi lokal;
c. penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai dan kompetitif untuk
mendukung ekosistem kreativitas;
d. pengembangan kelembagaan yang mendukung ekosistem kreativitas;
e. penyediaan infrastruktur dan teknologi yang memadai dan kompetitif bagi
pengembangan usaha Ekonomi Kreatif;
f. peningkatan pemasaran dan promosi karya kreatif di dalam dan di luar negeri;
dan
g. penguatan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha Ekonomi
Kreatif.
2.2.2 Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional
Strategi pengembangan ekonomi kreatif yang dapat diadaptasi oleh daerah
berdasarkan arah kebijakan diatas adalah sebagai berikut:
5
No Arah Kebijakan No
Strategi
Strategi Tahap 1 Strategi Tahap 2
1 Pemberdayaan Pelaku
Ekonomi Kreatif
1 Mendorong kemudahan
pendirian Satuan
Pendidikan di bidang
Ekonomi Kreatif melalui
penyesuaian persyaratan,
peningkatan kualitas
pelayanan dan kepastian
prosedur, serta tata cara
perizinan.
Mengembangkan
Satuan Pendidikan di
bidang Ekonomi
Kreatif secara merata
di berbagai daerah
yang memiliki potensi
pengembangan usaha
Ekonomi Kreatif,
terutama di Indonesia
Tengah dan Timur.
2 Membuka Satuan
Pendidikan baru yang
sesuai dengan kebutuhan
usaha Ekonomi Kreatif
pada Satuan Pendidikan
yang telah ada saat ini.
Meningkatkan Satuan
Pendidikan yang telah
ditetapkan sesuai
dengan kebutuhan dan
kemajuan teknologi
dunia usaha Ekonomi
Kreatif.
6 Mengembangkan sistem
standardisasi sarana dan
prasarana pembelajaran di
bidang Ekonomi Kreatif.
Meningkatkan
pengadaan sarana dan
prasarana
pembelajaran di bidang
Ekonomi Kreatif
sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan.
8 Mengembangkan program
pembelajaran yang
mengikutsertakan Pelaku
Ekonomi Kreatif melalui
program kewirausahaan
(school-based enterprise)
dan magang bekerja sama
dengan usaha Ekonomi
Kreatif di dalam dan luar
negeri.
Meningkatkan kualitas
dan intensitas
pelaksanaan program
pembelajaran yang
mengikutsertakan
Pelaku Ekonomi
Kreatif dan usaha
Ekonomi Kreatif.
11 Mengembangkan sistem
untuk menghubungkan
lulusan pendidikan di
bidang Ekonomi Kreatif
dan Pekerja Kreatif dengan
usaha Ekonomi Kreatif
Meningkatkan promosi
kompetensi lulusan
Satuan Pendidikan di
bidang Ekonomi
Kreatif ke dunia usaha
di berbagai sektor, dan
6
No Arah Kebijakan No
Strategi
Strategi Tahap 1 Strategi Tahap 2
melalui program bursa
tenaga kerja baik luring
(offline) maupun daring
(online).
pelaksanaan bursa
tenaga kerja baik
secara luring (offline)
maupun daring
(online)
12 Mengembangkan
kolaborasi antara Pekerja
Kreatif dengan program
pemerintah dan dunia
usaha di berbagai sektor
pembangunan untuk
meningkatkan daya saing
produk dan jasa yang
dihasilkan.
Meningkatkan
kolaborasi antara
Pekerja Kreatif dengan
program pemerintah
dan dunia usaha di
berbagai sektor
pembangunan untuk
meningkatkan daya
saing produk dan jasa
yang dihasilkan.
2 Pengembangan Kota
Kreatif untuk Menggali,
Memanfaatkan,
Menumbuhkembangkan,
Mengelola, dan
Mengkonservasi
Kreativitas serta
Memanfaatkan Ilmu
Pengetahuan dan
Teknologi, seni, dan
budaya untuk
Mengembangkan
Potensi Lokal
1 Memetakan ketersediaan
modal kreatif pada kota-
kota di Indonesia yang
berpotensi dikembangkan
sebagai kota kreatif. Modal
kreatif yang dimaksud
antara lain ide/kreativitas,
potensi sumber daya alam
dan budaya lokal, sumber
daya manusia,
kelembagaan, dan
kepemimpinan.
Mengembangkan atau
memanfaatkan modal
kreatif pada kota di
Indonesia yang
berpotensi
dikembangkan sebagai
kota kreatif.
2 Memprakarsai,
membangun dan/ atau
merevitalisasi ruang-ruang
kreatif seperti inkubator
bisnis, pusat inovasi, pusat
pelatihan, studio, media
promosi, pasar, gedung
pertunjukan, bioskop,
amphitheater, museum,
galeri, cagar budaya, ruang
publik, co-working space,
laboratorium, pusat
informasi usaha Ekonomi
Mengembangkan
ruang-ruang kreatif
yang layak, lengkap,
mudah diakses,
berstandar
internasional, dan
dikelola dengan
manajemen yang
berkualitas baik.
7
No Arah Kebijakan No
Strategi
Strategi Tahap 1 Strategi Tahap 2
Kreatif, kampung/desa
kreatif, dan sebagainya
sebagai wadah
penumbuhkembangan
kreativitas pada kota-kota
yang berpotensi.
3 Membangun infrastruktur,
teknologi, dan
kelembagaan pendukung
pengembangan kota
kreatif.
Mengembangkan
infrastruktur,
teknologi, dan
kelembagaan
pendukung
pengembangan kota
kreatif.
4 Penyediaan Infrastruktur
Teknologi yang
Memadai dan
Kompetitif untuk
Mendukung
Berkembangnya
Kreativitas
2 Membangun infrastruktur
logistik pada daerah
potensial, tertinggal,
terdepan, dan terluar.
Meningkatkan
pengembangan,
penetrasi, dan kinerja
infrastruktur logistik
sebagai pendukung
pengembangan
kreativitas di daerah
potensial, tertinggal,
terdepan, dan terluar.
3 Membangun infrastruktur
energi listrik pada daerah
potensial.
Meningkatkan
pengembangan,
penetrasi, dan kinerja
infrastruktur energi
listrik sebagai
pendukung
pengembangan
kreativitas di daerah
potensial, tertinggal,
terdepan, dan terluar.
5 Pengembangan
Kelembagaan yang
Mendukung Ekosistem
Kreativitas
3 Mengembangkan Rencana
Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP), Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM), dan
Rencana Kerja pemerintah
(RKP) di tingkat pusat dan
daerah, yang
Meningkatkan sinergi
perencanaan dan
pelaksanaan arahan
kebijakan, strategi, dan
program
pengembangan
Ekonomi Kreatif
dalam Rencana
8
No Arah Kebijakan No
Strategi
Strategi Tahap 1 Strategi Tahap 2
mengakomodasi arahan
kebijakan, strategi, dan
program pengembangan
Ekonomi Kreatif.
Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP),
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
(RPJM), dan Rencana
Kerja pemerintah
(RKP) di tingkat pusat
dan daerah.
9 Penyediaan
Infrastruktur dan
Teknologi yang
Memadai dan
Kompetitif bagi
Pengembangan Usaha
Ekonomi Kreatif
4 Melaksanakan penelitian
dan pengembangan
teknologi terkait usaha
Ekonomi Kreatif.
Memperluas penerapan
hasil penelitian dan
pengembangan
teknologi dalam
praktik Usaha
Ekonomi Kreatif.
5 Merevitalisasi sarana dan
prasarana seni budaya
(gedung pertunjukan,
museum, dan sebagainya).
Mengembangkan
sarana dan prasarana
seni budaya bertaraf
internasional (gedung
pertunjukan, museum,
dan sebagainya) di
berbagai wilayah yang
memiliki potensi seni
budaya.
11 Peningkatan Pemasaran
dan Promosi Karya
Kreatif di Dalam dan di
Luar Negeri
3 Menyusun konsep rencana
aksi branding produk
Ekonomi Kreatif yang
dapat menyinergikan
pelaksanaan branding dan
promosi baik yang
dilakukan oleh Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah
Daerah.
Melaksanakan rencana
aksi branding produk
Ekonomi Kreatif yang
dapat menyinergikan
pelaksanaan branding
dan promosi baik yang
dilakukan oleh
Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah
Daerah.
12 Penguatan Iklim Usaha
yang Kondusif bagi
Pengembangan Usaha
Ekonomi Kreatif
3 Sinkronisasi regulasi yang
terkait dengan
perlindungan,
pengembangan, dan
pemanfaatan warisan
budaya lokal bagi usaha
Ekonomi Kreatif.
Mengefektifkan
implementasi dan
pengendalian regulasi
yang terkait dengan
perlindungan,
pengembangan, dan
pemanfaatan warisan
9
No Arah Kebijakan No
Strategi
Strategi Tahap 1 Strategi Tahap 2
budaya lokal bagi
usaha Ekonomi
Kreatif.
4 Menyiapkan insentif fiskal
untuk mendorong
pengembangan usaha
Ekonomi Kreatif.
Mengefektifkan
implementasi dan
pengendalian regulasi
insentif fiskal bagi
usaha Ekonomi
Kreatif.
5 Sinkronisasi regulasi untuk
pemasaran karya kreatif di
dalam maupun di luar
negeri, seperti:
a. pengadaan barang dan
jasa pemerintah untuk
penyelenggaraan program
kesenian atau festival;
b. prioritas pemanfaatan
usaha dan Pelaku Ekonomi
Kreatif serta Karya kreatif
lokal oleh kementerian/
lembaga, Pemerintah
Daerah, dan Badan Usaha
Milik Negara;
c. pengembangan konten
kreatif (seperti aplikasi dan
games) dalam dunia
pendidikan;
d. tata edar film untuk
semua platform termasuk
yang lahir dari
perkembangan teknologi
informasi dan lain-lain.
Mengefektifkan
implementasi dan
pengendalian regulasi
untuk memperluas
pasar karya kreatif di
dalam maupun di luar
negeri.
Tabel 2.1 Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional
2.3 Jenis dan Sumber Data Penyusunan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif
Dalam penyusunan RPEKD diperlukan data untuk dianalisis dan diestimasikan
dalam rangka mendapatkan gambaran kebutuhan pengembangan ekonomi kreatif yang
dibutuhkan di daerah tersebut
10
a. Jenis Data
Jenis data yang diperlukan meliputi 2 (dua) bagian, yaitu:
1) Data dasar yaitu data umum provinsi/kabupaten/kota yang meliputi jumlah
penduduk, jumlah desa, jumlah kecamatan, jumlah kelurahan, jumlah keluarga
dan data lainnya.
2) Data yang mengindikasikan kekuatan ekosistem ekonomi kreatif daerah. Data
tersebut dapat diketahui dengan melakukan analisa terhadap ekosistem ekonomi
kreatif di daerah untuk mengetahui kondisi daaerah meliputi potensi dan
permasalahan. Variabel-variabel yang diperlukan dalam menganalisis
ekosistem ekonomi kreatif daerah adalah sebagai berikut:
a) Ketersediaan pelaku ekonomi kreatif
b) Bahan baku penunjang ekonomi kreatif
c) Industri berdaya saing
d) Pembiayaan/Permodalan yang sesuai
e) Akses Pemasaran yang Mendukung Usaha Ekonomi Kreatif
f) Infrastruktur dan Teknologi yang Sesuai dan Kompetitif
g) Kelembagaan dan Iklim Usaha
b. Sumber Data
Dalam penyusunan RPEKD diperlukan data-data yang dapat diperoleh dari
sumber-sumber data sebagai berikut:
1. RPJMD
2. Renstra Daerah
3. RKPD
4. RTRW Daerah
5. Laporan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam angka (data inovasi dan daya saing
daerah)
6. Analisis Kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia
7. Peraturan Daerah dan kebijakan terkait ekraf
8. Dokumen Perencanaan Penganggaran Ekonomi Kreatif (rekapitulasi kegiatan
setiap OPD terkait ekraf)
9. Dokumen Rencana Induk Daerah dari berbagai sektor terkait ekraf (RIPINDA,
RIPARDA, dan lain sebagainya)
10. Dokumen Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I)
11
BAB III
TAHAPAN PENYUSUNAN ROADMAP
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAERAH
Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah (RPEKD) disusun melalui tahapan:
Persiapan, Penyusunan dokumen, Konsultasi Publik, Pengesahan dan Sosialisasi.
Penjelasannya adalah sebagai berikut:
3.1 PERSIAPAN
Kegiatan yang termasuk ke dalam Tahap Persiapan adalah sebagai berikut:
a. Membentuk Tim Penyusun:
1) Tim penyusun terdiri dari:
a) Ketua : Ketua bidang perencanaan pokja pengembangan ekonomi
Kreatif daerah
b) Wakil Ketua : Wakil Ketua bidang perencanaan pokja pengembangan
ekonomi kreatif daerah
c) Anggota : Anggota bidang perencanaan pokja pengembangan
ekonomi kreatif daerah
d) Anggota tim penyusun tidak berganti-ganti agar terlaksananya kontinuitas dan
efektivitas penyusunan.
2) Tugas dari tim penyusun adalah:
a) Menyusun rencana kerja;
b) Mengumpulkan data-data terkait;
c) Mengkonsolidasikan data;
d) Melakukan analisis data;
e) Menyusun strategi kebijakan;
f) Menyusun draft RPEKD.
3.2 PENYUSUNAN DOKUMEN ROADMAP PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF DAERAH
1. Sistematika Penulisan Roadmap
Berikut adalah sistematika Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah yang
disarankan:
I. Pendahuluan
a. Latar Belakang
b. Maksud dan Tujuan
c. Acuan Pelaksanaan
d. Sasaran Pengguna
II. Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
a. Potensi dan Permasalahan
b. Visi dan Misi
c. Tujuan dan Sasaran
d. Program dan Indikasi Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
12
(meliputi Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif
Daerah serta program-program yang akan dilakukan dalam mengembangkan
ekonomi kreatif daerah )
e. Rencana Aksi dan Lini Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ekonomi
Kreatif Daerah
III. Penutup
2. Pengumpulan Data
a. Data terkait ekonomi kreatif daerah.
b. Konsolidasi seluruh data ke seluruh anggota Tim Penyusun maupun OPD
Provinsi/Kabupaten/Kota
c. Analisis data perkembangan ekonomi kreatif daerah
3. Analisa Ekosistem Ekonomi Kreatif Daerah
Analisa terhadap ekosistem ekonomi kreatif di daerah untuk mengetahui
kondisi daaerah saat ini meliputi potensi dan permasalahan. Analisa ini
meliputi analisis potensi dan permasalahan daerah dan analisa aktor kreatif.
a. Analisa Potensi dan Permasalahan
Variabel-variabel yang diperlukan dalam menganalisis potensi dan
permasalahan daearah adalah sebagai berikut:
1) Ketersediaan pelaku ekonomi kreatif
Salah satu indikator berkembangnya pelaku ekonomi kreatif (sumber
daya manusia kreatif) adalah keberadaan satuan pendidikan penunjang
subsector ekraf, aktivitas komunitas penggerak ekraf daerah dan
keterlibatan OPD dalam ekosistem ekraf
2) Bahan baku penunjang ekonomi kreatif
Bahan baku dapat berupa fisik seperti kekayaan/potensi alam, maupun
bahan baku budaya lokal yang ada di daerah
3) Industri berdaya saing
Daerah perlu memetakan industri yang terlibat di dalam subsector
ekonomi kreatif sekaligus kontribusinya terhadap PDB
4) Pembiayaan/Permodalan yang sesuai
Dalam perencanaan program, pemerintah perlu menganalisis
pembiayaan dan permodalan yang terdapat di dalam ekosistem ekraf
daerah. Pembiayaan dalam hal ini meliputi pembiayaan dari sektor
pemerintah dan pembiayaan dari sektor non pemerintah. Kebijakan
keuangan (contohnya di bidang perbankan) juga perlu menjadi bagian
analisis ekosistem ekonomi kreatif daerah.
5) Akses Pemasaran yang Mendukung Usaha Ekonomi Kreatif
Pemerintah daerah perlu memahami potensi pemasaran produk ekraf
daerahnya. Pemasaran yang dimaksud adalah pemasaran domestic
maupun pemasaran ekspor.
6) Infrastruktur dan Teknologi yang Sesuai dan Kompetitif
13
Penunjang ekosistem ekraf daerah adalah infrastruktur yang memadai.
Pemerintah perlu mengukur sejauh mana kesiapan infrastruktur
tersebut, dan menjadikan prioritas program dalam pengembangan
ekosistem ekraf daerah.
7) Kelembagaan dan Iklim Usaha
Kelembagaan pemerintah, dan sinergi antara masing-masing OPD
menjadi salah satu indikasi keberhasilan pengembangan ekraf daerah.
Analisis kinerja atau usaha dilakukan terhadap indikator angka
kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam
pajak dan retribusi daerah, dan jumlah perda yang mendukung iklim
usaha. Fasilitasi kebijakan terkait ekraf akan menjadikan iklim usaha
ekraf menjadi baik.
b. Analisa Aktor Kreatif
Selain analisa potensi dan permasalahan daerah, hal yang dilakukan adalah
menganalisa keberadaan aktor ekonomi kreatif yang meliputi akademisi,
bisnis, komunitas, pemerintah dan media (ABCGM) serta sinergitas antara
pihak-pihak tersebut.
4. Perumusan Visi dan Misi
Perumusan visi & misi merupakan salah satu tahap penting
penyusunan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah, sebagai hasil
analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal masa
depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini
yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan
yang ingin dicapai. Visi diciptakan melampaui realita sekarang. Visi
merupakan suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan
untuk mencapai tujuan.
Kriteria suatu rumusan visi RPEKD antara lain:
a. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi pengembangan ekonomi
kreatif daerah di masa depan yang ingin dicapai;
b. Memberikan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan
acuan bagi perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang hendak
dicapai;
c. Memberikan penjelasan visi yang dibutuhkan oleh daerah, relevansi visi
dengan permasalahan dan potensi ekonomi kreatif daerah yang terkait
dengan tugas dan fungsi OPD;
d. Mengacu pada visi nasional pengembangan ekraf yaitu “Ekonomi Kreatif
sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional”.
e. Sejalan dengan visi kepala daerah dan arah pembangunan daerah jangka
menengah (RPJMD).
Syarat visi yang baik:
a. Dapat dibayangkan oleh semua pelaku (imaginable);
b. Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicitacitakan (desirable);
14
c. Memungkinkan, wajar dan layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi dan
kapasitas yang ada (feasible);
d. Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama daerah,
sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan
terselenggara secara efektif, efisien dan berkelanjutan serta dapat terjamin
eksistensi daerah dimasa depan (focussed);
e. Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman (flexible);
f. Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti semua pelaku
(communicable); dan
g. Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas
dan padat.
Dalam mengembangkan penjelasan visi pengembangan ekonomi kreatif
daerah, harus merujuk sasaran pokok RPJMD ataupun RPJPD
Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Perumusan misi pengembangan ekonomi kreatif daerah
Misi pengembangan ekonomi kreatif daerah adalah rumusan umum
mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi
pengembangan ekonomi kreatif daerah. Rumusan misi yang baik membantu
lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-
upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan
misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran
serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan
ditempuh untuk mencapai visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya
menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa
mengurangi maksud yang ingin dijelaskan. Sama halnya dengan visi dan misi
yang tercantum pada RPEKD harus selaras atau mengacu pada misi nasional
pengembangan ekraf yang tercantum pada Perpres Rindekraf.
Dibawah ini adalah contoh misi roadmap pengembangan ekonomi
kreatif daerah yang diturunkan dari Rindekraf:
a. Peningkatan kontribusi industri kreatif terhadap pendapatan domestik
regional bruto daerah;
b. Peningkatan ekspor daerah dari produk/jasa berbasis kreativitas daerah
yang mengusung muatan lokal;
c. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sebagai dampak terbukanya
lapangan kerja baru di industri kreatif;
d. Peningkatan jumlah perusahaan berdaya saing tinggi yang bergerak di
industri kreatif;
e. Penciptaan nilai ekonomis dari inovasi kreatif, termasuk yang
berlandaskan kearifan dan warisan seni budaya lokal.
6. Perumusan Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pengembangan
15
ekonomi kreatif daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan
kinerja pengembangan ekonomi kreatif daerah selama lima tahun. Dalam hal
ini tujuan dan sasaran merupakan kondisi perkembangan ekonomi kreatif yang
diharapkan terjadi di daerah tersebut.
Kriteria suatu rumusan tujuan pengembangan ekonomi kreatif daerah:
a. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi
pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
b. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
c. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
d. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
7. Perumusan sasaran pengembangan ekonomi kreatif daerah
Sasaran pengembangan ekonomi kreatif daerah adalah hasil yang
diharapkan dari suatu tujuan pengembangan ekonomi kreatif daerah yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
b. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
c. Memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realistic,
Time bound)
8. Penentuan Arah Kebijakan dan Strategi
Strategi pengembangan ekonomi kreatif daerah merupakan langkah-
langkah yang berisikan program-program pengembangan ekonomi kreatif
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pengembangan ekonomi kreatif
daerah yang mengacu pada Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran pada
lampiran Perpres Rindekraf. Strategi ini harus dijadikan salah satu rujukan
penting dalam perencanaan pengembangan ekonomi kreatif yang akan
dilaksanakan oleh OPD terkait.
Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip:
a. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentinganyang saling
bertolak-belakang;
b. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan
kebutuhan layanan yang berbeda tiap lapisan masyarakat pengguna
layanan, dan pemangku kepentingan;
c. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam
proses internal Pemerintah Daerah; dan
d. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi
membentuk cerita atau skenario strategi.
Pemerintah daerah menentukan subsektor prioritas yang akan
dikembangkan di daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing.
Kemajuan subsektor prioritas akan mampu mendorong pertumbuhan
subsektor lainnya.
16
9. Perumusan Program Kegiatan
Program kegiatan adalah tindakan untuk melaksanakan strategi yang
dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Program
Kegiatan yang dirumuskan harus mampu:
a. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;
b. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit dan
operasional;
c. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi
tugas dan fungsi OPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi
yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu
keberhasilan untuk mencapai sasaran;
d. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi
tugas dan fungsi OPD agar tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.
e. Didasarkan pada RPJMD yang telah ditetapkan
Bagi daerah yang belum menyusun RPJMD, maka perlu dirumuskan
beberapa opsi atau kemungkinan jika pengembangan ekraf daerah tanpa upaya
tambahan/BAU (Bussines As Usual) atau dengan upaya tambahan. Dari kedua
opsi tersebut, dirumuskanlah rekomendasi yang kemudian diolah lebih lanjut
sehingga menghasilkan:
a. Garis besar RPJMD yang berisi:
1) Gambaran Umum
2) Permasalahan dan isu strategis
3) Tujuan dan sasaran
b. Usulan program dan kegiatan daerah yang dapat dituangkan ke dalam
Rencana Aksi Daerah
10. Rencana Aksi dan Lini Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ekonomi
Kreatif Daerah
Rencana aksi berisi strategi dan program yang akan dilakukan.
Strategi yang dipilih dan program-program yang diturunkan dari strategi
tersebut disusun dalam sebuah matriks yang berisikan rincian mengenai
kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan strategi tersebut dan
disertai juga dengan keterangan lini waktu pertahun serta alokasi anggaran
yang mungkin diperlukan. Berikut adalah contoh matriks lini waktu
pelaksanaan kegiatan:
17
Arah
Kebijakan Strategi Program Kegiatan Lokasi
PIC/ OPD
Terkait Tahun
Estimasi
Anggaran
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Tabel 3.1 Rencana Aksi dan Lini Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ekraf
3.3 KONSULTASI PUBLIK ROADMAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
DAERAH
Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah yang telah disusun oleh Tim
Penyusun selanjutkan akan dikonsultasipublikkan kepada pemangku kepentingan di
daerah. Tujuan utama konsultasi publik adalah untuk mendapatkan masukan berupa koreksi
maupun input untuk substansi RPEKD. Peserta konsultasi publik terdiri dari pemerintah
daerah, satuan pendidikan, pelaku usaha, komunitas kreatif, dan media komunikasi.
3.4 PENGESAHAN ROADMAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAERAH
Pengesahan formal RPEKD berupa penandatanganan RPEKD menjadi Peraturan
Daerah/Peraturan Kepala Daerah.
3.5 SOSIALISASI ROADMAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAERAH
Kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah tentang Roadmap
Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah dengan melibatkan pemangku kepentingan yang
terkait dengan ekonomi kreatif, dimaksudkan agar strategi dan kebijakan pengembangan
ekonomi kreatif di daerah dapat dipahami sehingga pengembangan ekonomi kreatif daerah
dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.
3.6 BAGAN ALIR ROADMAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAERAH
a) Milestone
b) Alur Berkas
c) Aktor yang terlibat
d) Tata Waktu/Durasi
3.7 TINDAK LANJUT ROADMAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
DAERAH
a. Mengoptimalkan koordinasi antar pelaksana dan pemangku kepentingan;
b. Mengintegrasikan pengembangan ekraf daerah ke dalam agenda pembangunan daerah:
1. Mengintegrasikan target dan indikator ekraf ke dalam Renstra OPD
2. Mengintegrasikan target dan indikator ekraf ke dalam RKPD dan Dokumen
Penganggaran Daerah
18
c. Menyelaraskan RAD Pengembangan Ekraf dengan berbagai RAD yang telah ada di
daerah;
d. Melaksanakan program dan kegiatan dengan didukung oleh sumber daya yang
memadai sesuai dengan kewenangan, serta didukung dengan data dan informasi yang
diperlukan;
e. Meningkatkan kapasitas seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan
pencpaian target dan indikator ekraf di daerah;
f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan kegiatan pelaksanaan
RAD secara berkala;
g. Gubernur menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Presiden melalui
Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pemerintahan daerah dan ditembuskan kepada kepala lembaga yang
membidangi urusan ekonomi kreatif seperti yang diamanatkan pada Rindekraf Pasal 8
ayat (3);
h. Bupati/walikota menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Menteri Dalam
Negeri melalui gubernur dan ditembuskan kepada kepala lembaga yang membidangi
urusan ekonomi kreatif seperti yang diamanatkan pada Rindekraf Pasal 8 ayat (4)
19
BAB IV
PENUTUP
Pedoman penyusunan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah ini disusun
dan diperuntukkan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik di tingkat Provinsi,
Kabupaten maupun Kota sebagai pedoman perencanaan program/kegiatan pengembangan
ekonomi kreatif suatu daerah sesuai dengan yang telah diamanatkan pada Perpres Rindekraf.
Recommended