Sesi IV - Aspek Teknis Perkebunan Kelapa Sawit

Preview:

DESCRIPTION

Aspek Teknis Perkebunan Kelapa Sawit

Citation preview

1

ASPEK TEKNIS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

BADAN PERTANAHAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA

2

Legalitas Kepemilikan Hak Atas Tanah

1. UUD 45 Pasal 33 ayat 3 : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandungdi dalamnya dikuasai oleh negara dandipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuranrakyat”.

3

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)Pasal 2 :

(1) Bumi, air, ruang angkasa termasuk kekayaan alam yangterkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggidikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruhrakyat”.

(2) Hak menguasai dari negara tersebut ayat (1) memberiwewenang untuk :

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi,air dan ruang angkasa tersebut;

4

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orangdengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orangdan perbuatan hukum yang mengenaibumi, air dan ruang angkasa.

5

Pasal 4 ayat (1) UUPA:Atas dasar hak menguasai dari negara tersebut

Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hakatas permukaan bumi yang disebut tanah yangdapat diberikan kepada orang-orang baiksendiri maupun bersama-sama dengan oranglain serta badan-badan hukum.

6

Jenis-Jenis Hak Atas Tanah

Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1960Hak MilikHak Guna UsahaHak Guna BangunanHak PakaiHak sewa Hak membuka tanahHak memungut hasil hutan

Pada dasarnya suatu badan hukum dalam rangka untuk mendapatkan perolehan hak atas tanah harus melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Perizinan

Untuk Badan Hukum swasta/BUMN/BUMD disebut “izin lokasi”

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1993 jo. Keputusan Menteri Negara Agraria No. 22 tahun 1993 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999.

7

2. Perolehan Tanah Dapat dilakukan dengan cara antara lain :

-Jual Beli- Pembebasan - Tukar menukar- Hibah- lnbreng- Penggabungan (Merger)- Peleburan

8

3. Perolehan Hak Atas Tanahstatus hak yang dapat diberikan :- HGB- HGU- HP- HPL ( Untuk BUMN/BUMD)- HM ( Lihat PP No. 38/1963 )

Untuk perkebunan dapat diberikan Hak Guna Usaha.

9

Pengertian Hak Guna Usaha10

1. Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasailangsung oleh Negara, guna perusahaanpertanian, perikanan atau peternakan (Pasal28 ayat 1 UUPA).

2. HGU diberikan atas tanah yang luasnya palingsedikit 5 ha, dengan ketentuan jika luasnyalebih dari 25 ha atau lebih harus memakaiinvestasi modal yang layak dan teknikperusahaan yang baik, sesuai denganperkembangan jaman (Pasal 28 ayat 2 UUPA).

Dasar Hukum Pemberian Hak Guna Usaha 11

UU No. 28 Tahun 1956 tentang Pengawasanterhadap pemindahan Hak Atas Tanah Perkebunanjo. UU No. 29 Tahun 1956 tentang Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan TanahPerkebunanUU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok-Pokok AgrariaUU No. 18 Tahun 2004 tentang PerkebunanUU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman ModalUU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

12

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi DaerahPP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas TanahPP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahPP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban danPendayagunaan Tanah Terlantar.PP No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atasJenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangberlaku pada Badan Pertanahan Nasional.

13

PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran TanahPMNA/KBBPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin LokasiPMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negaradan Hak PengelolaanPeraturan KBPN RI No. 2 Tahun 2013 tentangPelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanahdan Kegiatan Pendaftaran Tanah

14

Pasal 30 ayat 1 UUPA :Warga Negara Indonesia (luas 5 – 25 ha)Badan Hukum yang didirikan menurut

hukum Indonesia dan berkedudukan diIndonesia (luas lebih dari 25 ha)

Subyek Hak Guna Usaha

Jangka Waktu Hak Guna Usaha15

1. HGU diberikan untuk jangka waktu paling lama25 tahun

2. Untuk perusahaan yang memerlukan waktuyang lebih lama dapat diberikan HGU untukwaktu paling lama 35 tahun

3. Atas permintaan pemegang hak dan mengingatkeadaan perusahaannya jangka waktu dapatdiperpanjang paling lama 25 tahun

Hapusnya Hak Guna Usaha16

Jangka waktunya berakhirDibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelumjangka waktunya berakhir karena:

tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hakPutusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap

Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hak sebelumjangka waktunya berakhirDicabut berdasarkan UU No. 20 Tahun 1961DitelantarkanTanahnya musnah

Alasan Reclaiming Masyarakat Terhadap Tanah Perkebunan

Adanya tanah masyarakat yang diambil alih oleh pihak perkebunan tanpa pembayaran ganti rugi;Adanya tanah masyarakat yang diambil alih. olehpihak perkebunan diberikan ganti rugi namun tanpa musyawarah dan penuh dengan intimidasi;Adanya tanah ulayat masyarakat adat yang diambil alih oleh pihak perkebunan (versi perusahaan tanah kawasan hutan);

17

Adanya pembayaran ganti rugi yang diberikan oleh pihak perkebunan bukan kepada yang berhak;Adanya kondisi lapangan lebih luas dibandingkan dengan luas tanah yang tercantum dalam sertipikat;Adanya tanah yang tidak dimanfaatkan secara baik oleh pihak perusahaan.

18

PENANGANAN HGU

Tahapan yang perlu dilakukan :Mencari akar masalahMenetapkan tipologi masalahMelakukan analisa/kajianMelakukan upaya penanganan

a. Litigasib. Non Litigasi

19

Upaya Penanganan Konflik HGU

Penyelesaian konflik HGU pada prinsipnya dapat ditempuh melalui jalur :1. Jalur Litigasi

Lembaga peradilan yang terdiri dari : a. Peradilan umum ( PN, PT, MA)b. Peradilan Tata Usaha Negara

(PERATUN )

20

2. Jalur Non LitigasiHukum perdata Indonesia (antara lain pasal 130 HIR, pasal 154 Rbg dan UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) memberi ruang bagi penyelesaian konflik non pidana melalui lembaga non peradilan, karena penyelesaian konflik melalui peradilan teramat formal dan

memakan waktu yang mendatangkan keputusasaan para pihak yang menginginkan penyelesaian konflik secara cepat, sehingga jalur non litigasi dapat ditempuh, antara lain melalui lembaga :

ARBITRASE, MEDIASI dan NEGOSIASI

21

Arbitrase ( Perwasitan )Para pihak yang terlibat konflik menunjuk seorang wasit untuk memutuskan konflik mereka.

Mediasi Para pihak yang terlibat konflik menunjuk seorang mediator yang netral untuk memimpin perundingan.

22

Negosiasi

Perundingan secara langsung oleh para pihak yang terlibat konflik guna mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

23

Peraturan Lain yang berkaitan dengan Penetapan Hak Atas Tanah Untuk Perkebunan Kelapa Sawit

24

Pertambangan :1. Mineral dan Batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 135 “Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatan

setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah”. Pasal 136 intinya “Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan

operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai ketenturan peraturan perundang-undangan, dan penyelesaian hak atas tanah dapat dilakukan secara bertahap”.

Pasal 137 “Pemegang IUP atau IUPK yang telah melaksanakan penyelesaian dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

25

2. Minyak dan Gas Bumi diatur dalam Undang-UndangNomor 22 Tahun 2001 :

Pasal 34, terhadap tanah hak, badan usaha wajibterlebih dahulu mengadakan penyelesaian denganpemegang hak tanah secara musyawarah;

Pasal 35, terhadap bidang tanah yang dipergunakanlangsung untuk usaha Migas dan areal pengamanannya diberikan Hak Pakai sesuaiketentuan;

26

Perkebunan :1.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 :

Pasal 9, intinya dinyatakan bahwa kepada pelaku usaha dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan antara lain berupa Hak Guna Usaha.

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 :

Pasal 40 ayat (2), menyatakan Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sesuai Peraturan ini wajib menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

27

Kehutanan :Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan :1. Pasal 19 (1), intinya dinyatakan pelepasan kawasan hutan

hanya dapat dilakukan pada hutan produksi yang dapatdikonversi;

2. Pasal 20 (1), intinya dinyatakan permohonan pelepasantersebut diajukan oleh pemohon kepada Menteri;

3. Pasal 25, intinya dinyatakan berdasarkan Keputusan Menteritentang pelepasan kawasan hutan, maka instansi yang berwenang di bidang pertanahan menerbitkan Sertipikat HakAtas Tanah.

28

Penanaman Modal :Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 :Pasal 21 dan Pasal 22, intinya dinyatakan bahwaPemerintah memberikan kemudahan pelayanandan/atau perizinan kepada perusahaanpenanaman modal untuk memperoleh, antaralain Hak Atas Tanah berupa Hak Guna Usaha.

29

TERIMA KASIH

Recommended