Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit

7/30/2019 Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit

1/43

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Secara sistimatis pembangunan perkebunan kelapa sawit terbagi dalam tiga tahap utama,

yakni 1)Tahap Investigasi Lahan dan Persiapan, 2)Tahap Pembangunan dan Konstruksi serta

3) Tahap Operasi dan Pemeliharaan.

Tahap Investigasi Lahan dan Persiapan

Pengkajian secara tahap demi tahap atas semua faktor yang terlibat dalam Investigasi Lahan

dan Persiapan pembangunan perkebunan kelapa sawit perlu didalami dengan seksama

sebelum membuat keputusan membangun perkebunan kelapa sawit, antara lain :

1. Lokasi dan Kesesuaian Lahan

2. Aspek Sosial

3. Pemilihan Benih

4. Asumsi dan Proyeksi

5. Manajemen Proyek
http://3.bp.blogspot.com/-JKmPm84jch4/TZ8ATj2kUCI/AAAAAAAAAJI/xsbj7Wri6wU/s1600/Stage+Project.png


2/43

1. Lokasi dan Kesesuaian Lahan

Survey Pendahuluan

Sebelum pelaksanaan pembukaan areal dimulai, dilaksanakan studi kelayakan terlebih

dahulu. Studi kelayakan ini harus dilakukan melalui survey pendahuluan untuk memeriksa

atau melakukan investigasi atas lahan calon perkebunan yang akan dibangun. Pemeriksaan

hanya dilakukan sebatas luas yang tercantum pada ijin lokasi dengan kajian tentang kawasan

(hutan atau non hutan), aksesibilitas, status dan tata guna kawasan, kesesuaian lahan ( a.l.

agroklimat, kelerengan, kelas tanah,dll), kondisi sosial ekonomi wilayah dan dukungan

masyarakat sekitar calon perkebunan. Bila hasil kajian menyatakan bahwa lahan yang

diperiksa itu ternyata tidak layak, maka proyek sebaiknyatidak dilanjutkan. Namun apabila

hasil kajian menyatakan lahan tersebut layak, maka proses dapat dilanjutkan.

Studi Kawasan

Investor perlu memahami kawasan yang ditetapkan berdasarkan TGHK dan RTRWP. TGHK

(Tata Guna Hutan Kesepakatan) adalah pembagian hutan negara menurut fungsinya yaitu

hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi, serta hutan produksi yang dapat dikonversi.

TGHK ditetapkan sejak tahun 1983 oleh Departemen Kehutanan yang disepakati oleh

Pemerintah Daerah serta sektor lainnya. RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi)

adalah pembagian tata ruang wilayah propinsi sebagai penjabaran dari Undang Undang Tata

Ruang Tahun 1992. Dalam RTRWP dikenal pembagian ruang sebagai hutan lindung,

kawasan budidaya kehutanan dan kawasan budidaya nonkehutanan. Dalam implementasinya,

sejak tahun 1993, antara TGHK dan RTRWP dipaduserasikan. Salah satu propinsi yang

hingga kini belum paduserasi adalah Kalimantan Tengah. Di propinsi ini, masih 100 %

diberlakukan TGHK, sehingga ijin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati setempat sering masih

tumpang tindih dengan kawasan hutan menurut ketetapan TGHK.

Oleh karenanya, langkah awal yang penting dilakukan dalam memilih/mengambil alih lahan

adalah pemeriksaan Kawasan. Di Indonesia terdapat dua kawasan dengan Penggunaan yang

berbeda, yakni Kawasan Hutan dan Kawasan Non Hutan atau dikenal oleh kalangan

perkebunan sebagai Area Penggunaan Lain (APL). Pada Kawasan Hutan yang ditetapkan


3/43

berdasarkan TGHK maupun RTRWP, hanya Hutan Konversi yang masih memungkinkan

untuk di alih fungsikan menjadi APL apabila memperoleh persetujuan pelepasan kawasan

hutan dari Menteri Kehutanan, namun dengan prosedur yang tidak mudah dan dapat ditolak

oleh Menteri Kehutanan dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan APL dapat digunakan

untuk pengembangan perkebunan dengan cukup mengajukan permohonan Ijin Lokasi kepada

Bupati setempat. Oleh karenanya, dalam perencanaan pembangunan perkebunan sebaiknya

tidak memilih lokasi yang masuk di dalam Kawasan Hutan dan untuk memastikannya, perlu

dilakukan Cross Check melalui Badan Pemetaan dan Planologi Nasional yang berada di

Bogor.

Hutan Lindung

Hutan Konservasi

Kawasan

Hutan

Taman Hutan Raya

Hutan Produksi

Tata Ruang Indonesia Hutan Konversi

Kawasan

Non Hutan

Area Penggunaan Lain

(APL)

Studi Bio-physical

Pengkajian berikut adalah menyangkut tentang Pelestarian Lingkungan Hidup dan tentang

persyaratan tumbuh untuk produktifitas tanaman kelapa sawit. Letak ketinggian lahan, data

agroklimat, kemiringan lahan, gambut dalam dan jenis tanah sangat perlu diperhatikan untuk

memastikan bahwa lahan yang akan dipilih adalah sesuai baik dari tinjauan aspek

Lingkungan Hidup maupun dari aspek persyaratan tumbuh untuk produktifitas. Studi awal

untuk memperoleh informasi tentang kondisi diatas dapat dilakukan melalui intepretasi citra

satelit dan lain lain, namun sangat disarankan untuk melaksanakan survey lapangan dengan

menunjuk konsultan yang sudah berpengalaman.


4/43

Tanah

Kriteria kesesuaian Tanah untuk produktifitas tanaman kelapa sawit di klasifikasikan dalam

empat kelas dari Sangat Sesuai (S1), Sesuai dengan faktor pembatas minor(S2), Bisa Sesuai

dengan banyak faktor pembatas (S3) dan Tidak Sesuai (N), seperti dipaparkan pada tabel

berikut ini :

Kondisi Tanah S1 S2 S3 N

Kedalaman

Tanah (cm)

> 90 60 - 90 30 - 60 < 30

Kemiiringan 0 12 12 16 16 24 > 24

Tekstur Sandy Clay Loam Loam, Sandy loam Sandy loam Sand

Struktur Strongly

Developed

Moderate.Developed Buruk Sangat Buruk
http://1.bp.blogspot.com/-dJy8kiOST_o/TaEJe9EdBLI/AAAAAAAAAJ8/Oax0SyrHUUU/s1600/Rencana+Kebun.png


5/43

Konsistensi Gembur Agak Gembur Padat Sangat Padat

pH >4 3,5 - 4 3 3,5 < 3

Permeabilitas Tidak Tergenang Tergenang karena

sumbat

Tergenang

musiman

Tergenang

permanen

Fragmen

Batuan

Tidak ada Tidak ada s/d 25 % laterit >25 % laterit

Status Hara Subur Cukup Subur Kurang Subur Tidak Subur

Sumber : Malaysian Society of Soil Science 1977, diolah

Iklim

Salah satu parameter yang sering digunakan mewakili kondisi iklim adalah water deficit.

Water deficitmerupakan interaksi kompleks dari elevasi, bulan kering, curah hujan dan

penyinaran matahari. Diketahui bahwa dampak signifikan dari besarnya water deficit

per tahun sangat tidaksuitable untuk kelapa sawit sebab akan menyebabkan turunnya

produktifitas hingga 54 65 % dan oleh sebab itu, area seperti ini menjadi tidak ekonomis

buat perkebunan kelapa sawit. Area tanpa adanya water deficit merupakan area yang ideal

untuk kelapa sawit., namun water deficit kurang dari 200 mm masih baik untuk kelapa

sawit. Water deficit antara 200 300 m menjadi faktor pembatas ringan untuk kelapa

sawit, sedangkan area dengan water deficit antara 300 500 mm menjadi area marginal

landperkebunan kelapa sawit ( Caliman & Southworth, 1998 ).

Berikut ini adalah peta perwilayahan (Zona) agroklimat di Indonesia dalam hubungannya

dengan perkebunan kelapa sawit.


6/43

ZONA KARAKTERISTIK DISTRIBUSI DAMPAK

1 Curah Hujan 1750 3000 mm ;

1 bulan kering; lama penyinaran

matahari 6 jam per hari

Sumatera Utara bagian

timur, Aceh bagian timur,

Bagian utara dan selatan

Kepala Burung Papua,

Pantai utara Papua dan

sebagian di selatan Papua

Water Deficit sekitar

200 mm per tahun;

Sangat Sesuai untuk

Kelapa Sawit


1 2 bulan kering; lama

penyinaran matahari 6 jam per

hari

Hampir seluruh wilayah

Riau, Jambi bagian

timur,Sumatera Selatan,

Pulau Aru, sebagian kecil

di selatan Papua.

Water Deficit rendah

namun radiasi

matahari sangat kuat,

sehingga produksi

dapat turun di musim

kemarau.
http://2.bp.blogspot.com/-E88-SxXGbNk/TZ3taU408VI/AAAAAAAAAJA/enGm_2hCH6U/s1600/Zona+Iklim+Indo.png


7/43

3 Curah Hujan > 3000 mm ;


penyinaran matahari 5 5,5 jam

per hari

Aceh bagian Barat,

Sumatera Utara bagian

Barat, Pulau Nias,

Sumatera Barat bagianutara.


namun radiasi


sehingga produksidapat turun di musim

kemarau.

4 Curah Hujan 2500 - 3000 mm ;



hari

Kalimantan Barat dan

Papua bagian Barat

Water Deficit kurang

dari 200 mm per

tahun; Sesuai untuk

Kelapa Sawit

5 Curah Hujan > 3000 mm ;



hari

Sumatera Barat bagian

selatan dan bagian utara

Bengkulu


namun radiasi


sehingga produksi

dapat turun di musim

kemarau.



penyinaran matahari 5 5,5 jam

per hari

Sebagian kecil di utara

Kalimantan Timur,

Sulawesi Tengah (kecuali

Palu dan sekitarnya) danbagian utara Maluku

Water Deficit 200

300 mm radiasi

matahari lemah,

sehingga produksirendah.




hari

Sumatera Selatan bagian

selatan, Bangka

Belitung,Lampung bagian

timur, sebagian kecil

Kalimantan Tengah,

Water Deficit 300

400 mm, kontribusinya

menyebabkan produksi

sawit rendah.


8/43

Hampir seluruh Sulawesi

Selatan dan perbatasan

Papua dengan Papua

Nugini bagian selatan



penyinaran matahari 5,5 6 jam

per hari

Lampung bagian barat dan

sebagian kecil Jawa Barat

Water Deficit 200

300 mm, sehingga

produksi rendah

selama musim

kemarau

9 Curah Hujan 1250 1450mm ;


penyinaran matahari 5,5 6 jam

per hari

Palu dan sekitarnya,

hampir seluruh Sulawesi

Tenggara, Maluku Tengah

dan Maluku Selatan

Water Deficit 300

400mm, menyebabkan

produksi sawit rendah.

10 Curah Hujan 1250 1450mm ;

> 4 bulan kering; lama


hari

Bagian timur Jawa Barat,

Jawa Tengah, Jawa Timur,

Bali, bagian selatan

Sulawesi Selatan dan

bagian selatan Sulawesi

Tenggara.

Tidak Sesuai untuk

Kelapa Sawit

11 Curah Hujan < 1250 mm ;

> 4 bulan kering; lama


hari

Sebagian Nusa Tenggara

Barat dan seluruh Nusa

Tenggara Timur

Sangat tidak

direkomendasikan

untuk Kelapa Sawit.


9/43

Sebagai pegangan, disimpulkan bahwa Iklim yang sesuai untuk produktifitas tanaman kelapa

sawit adalah sebagai berikut :

- Iklim tropikal basah di daerah rendah(< 500 m dpl)

- Curah hujan 1750 - 3000 mm per tahun dan terdistribusi sepanjang tahun.

- Rata rata temperature minimum 20 - 23 oC dan Rata rata temperature maksimum 28o

32oC. Bila dimalam hari temperatur udara turun hingga dibawah 19o C, pembentukan

Tandan Buah akan terganggu yang pada akhirnya mempengaruhi Yield.

Pertumbuhan Bibit muda akan berhenti pada temperatur udara dibawah 15 o C.

- Penyinaran matahari rata rata 5 jam per hari setiap bulan dalam setahun dan sebanyak

banyaknya 7 jam per hari di bulan bulan tertentu .

Suvey Detil dan Tata Ruang Kebun

Perencanaan luas kebun yang akan dibangun serta tata ruangnya. Luas satu kebun biasanya

disesuaikan dengan kapasitas pabrik yang akan dibangun. Satu unit pabrik yang berkapasitas

30 ton TBS/jam disuplai oleh tanaman yang luasnya 6.000 ha, sedangkan yang berkapasitas

60 ton TBS/jam membutuhkan areal seluas 11.000 ha-12.000 ha. Satu kebun dibagi dalam

beberapa afdeling yang luasnya 600-800 ha/afdeling tergantung kondisi areal dan tiap

afdeling terdiri dari blok tanaman yang luasnya 16-40 ha/blok tergantung kondisi areal. Blok

ini sangat penting sebagai satuan luas administrasi dan semua pekerjaan akan diperhitungkan

dalam satuan blok. Untuk areal yang rata atau berombak mudah membagi blok tersebut,

tetapi untuk kondisi bergelombang atau berbukit akan memiliki blok yang lebih kecil dan

tidak jarang sebagai batas blok dipakai batas alam seperti sungai, jalan dan lain-lain.

Jadwal atau perencanaan juga harus sudah dibuat, karena banyak pekerjaan atau hal-hal

tertentu yang harus dilaksanakan atau dipesan beberapa bulan sebelumnya, misalnya

pemesanan kecambah dilakukan 3-6 bulan sebelum pembibitan dimulai dan pembibitan

dimulai 1 tahun sebelum penanaman di lapangan. Demikian pula pemesanan alat-alat berat,

instalasi penyiraman, pencarian tenaga kerja, penyelesaian ganti rugi, menghubungi calon

pemborong dan lain-lain.

Tata Guna Lahan


10/43

Kajian atas lahan dengan melaksanakan survey detil guna memperlajari tata guna lahan yang

ada di lokasi yang dipilih. Kondisi tata guna lahan ini akan mempengaruhi besarnya luas

efektif lahan, ketika ternyata dilokasi tersebut banyak terdapat pemukiman penduduk dan

perlanian masyarakat yang tidak mungkin digunakan untuk pengembangan perkebunan

kelapa sawit.

Survey Detil ini dilakukan terutama untuk menekan seminimal mungkin dampak negatif dari

pembukaan kawasan untuk perkebunan dalam skala besar terhadap kepentingan masyarakat

lokal, erosi tanah, kesuburan tanah dan biodiversity; melalui upaya upaya menjaga

kelestarian alam dan fungsi sosial atas tata ruang alam semula yang sudah terbentuk

sebelumnya. Konsep ini selaras dengan standar pengelolaan Pembangunan Perkebunan

Kelapa Sawit Berkelanjutan yang kini telah menjadi perhatian masyarakat dunia.

Ide dasar konsep Survey Detil ini adalah melakukan prosedur pengkajian dua Zona utama :

(1) Zona Fungsional

Fokus pada pengkajian tata guna lahan masyarakat yang sudah ada, keterjalan bukit (slope

gradient) atau kedalaman rawa gambut, dan kemungkinan adanya gangguan atas flora and

fauna yang harus dilindungi.

(2) Zona Spesifik

Zona yang meliputi wilayah produksi netto untuk ditata secara spesifik pengelolaan kebun

menjadi blok blok homogen yang teratur.


11/43

Desain Kebun

Maksud perencanaan/desain kebun adalah untuk merencanakan tata ruang alam kebun dan

afdeling yang terbagi atas: jaringan jalan, areal pembibitan, saluran air serta lokasi afdeling

dan blok.

a. Jaringan Jalan
http://3.bp.blogspot.com/-qxw271rfukI/TZ3uwcCb74I/AAAAAAAAAJE/p_8gVuQDedk/s1600/Survey+Detil.png


12/43


13/43

Luas afdeling dan blok disesuaikan dengan keadaan topografi lahan dan efisiensi pengelolaan

areal yang dikaitkan dengan kemudahan perawatan tanaman dan kegiatan panen. Luas areal

satu afdeling yang ideal berkisar 750 ha dan luas satu blok adalah 25 ha (500 m x 500 m)

untuk topografi datar, sedangkan luas blok untuk daerah dengan topografi bergelombang atau

berbukit adalah 16 ha (400 m x 400 m). Luas satu blok tersebut juga dikaitkan terhadap

kepentingan penetapan kesatuan contoh daun (KCD).

2. Aspek Sosial

Pada dasarnya, penguasaan lahan menurut hukum negara maupun adat, memiliki banyak

kesamaan, karena pada hakekatnya disusun atas nilai-nilai sosial dan kesejahteraan bersama

di dalamnya. Sehingga penggunaan tanah yang mampu memberi nilai ekonomi lebih,

misalnya dengan membangun perkebunan besar, dapat diterima asalkan misalnya dilakukan

di atas prinsip keadilan. Jika berdasarkan akal sehat, tidak mungkin suatu masyarakat hukum

adat mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia

terlepas dari pada hubungannya dengan masyarakat masyarakat hukum dan daerah-daerah

lainnya didalam lingkungan Negara sebagai kesatuan. Karena akan berakibat terhambatnya

usaha-usaha untuk mencapai kemakmuran rakyat seluruhnya.

Pada umumnya orang hanya memahami bahwa HGU berlaku untuk tanah negara,

sebagaimana Pasal 28 ayat 1 UUPA dan Pasal 4 PP No. 40/1996 Tentang Hak Guna Usaha,

Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah. Namun Pasal 4 ayat 2 Permenag No.

5/1999 menyatakan bahwa: Pelepasan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf

b untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak

Pakai, dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah

untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah

tersebut tidak dipergunakan lagi atau ditelantarkan sehingga Hak Guna Usaha atau Hak Pakai

yang bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan

persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat

masyarakat hukum adat itu masih ada sesuai ketentuan Pasal 2.

Harus dipahami bahwa di Indonesia secara garis besar hanya dikenal ada dua jenis Hak atas

Tanah, yaitu Hak Milik sebagai bentuk dari penguasaan tetap atas tanah dan Hak Pakai


14/43

dimana penguasaan atas tanah bersifat sementara atau tidak permanen. Hak Pakai dibagi

menurut penggunaannya, yang antara lain Hak Guna Bangunan untuk properti, Hak Guna

Usaha untuk perkebunan dan Hak Pakai untuk kepentingan lain lain.

Bagi perkebunan, Hak Guna Usaha baik diatas tanah negara maupun diatas tanah adat

pada hakekatnya adalah sama, yakni hak penguasaan tanah yang bersifat sementara atau tidak

permanen menurut kurun waktu tertentu. Ketika jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah

tersebut tidak dipergunakan lagi, maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya

yang sah, yaitu kepada negara bila diatas tanah negara atau kepada masyarakat adat bila

diatas tanah adat atau pemilik perorangan. Bila penggunaannya akan dilanjutkan, maka harus

dilakukan berdasarkan ijin perpanjangan dari negara atau persetujuan baru dari masyarakat

hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat masyarakat hukum adat itu masih

menghendaki.

Konflik sosial yang sering terjadi adalah akibat tidak adanya pemahaman tentang HGU, baik

dari pihak investor maupun masyarakat. Pada dasarnya dalam HGU tidak pernah terjadi

pengalihan Hak kepemilikan atas tanah, yang ada hanyalah Hak Pakai selama kurun waktu

yang di sepakati, yaitu selama usia HGU itu berlaku. Tanpa penjelasan melalui proses

sosialisasi, masyarakat menjadi tidak paham dan akan merasa kehilangan. Kompensasi yang

diberikan pada hakekatnya bukan GANTI RUGI, akan tetapi semacam BIAYA PINJAM

PAKAI dimana pemilik lahan juga akan menerima bagian kebun sesuai proporsi luas

lahannya dalam konteks Program Inti Plasma.
http://1.bp.blogspot.com/-KqL1JLQ9Sxc/TZ_5zUYUmyI/AAAAAAAAAJ4/NNRdSIEOgYo/s1600/Oil+palm+cycles.png


15/43

Dalam hal ini lahan plasma melalui wadah koperasi akan dibuatkan sertifikat HGU atas nama

Koperasinya dan bukan sertifikat Hak Milik. Dengan demikian, ketika Ketika jangka waktu

HGU itu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi, maka tanah tersebut akan

mudah untuk dikembalikan kepada pemiliknya atau ahli warisnya yang sah.

Melalui pola seperti ini, potensi konflik sosial akan menjadi sangat kecil, namun terlepas dari

semua itu, pemilihan lokasi sebaiknya diarahkan pada area dimana perkampungan tidak

banyak dan pemanfaatan air untuk kebutuhan sehari hari tidak besar dan pemanfaatan lahan

untuk perladangan atau pertanian masyarakat juga tidak luas. Dari pengalaman, dapat

dikatakan bahwa, luas efektif yang dapat diperoleh untuk pembangunan perkebunan berkisar

60 % hingga 70 % dari luas ijin lokasi yang diberikan oleh Bupati. Adapun faktor pengurang

yang utama dapat dilihat pada contoh berikut ini :

Inti Plasma
http://2.bp.blogspot.com/-vG7Ne8mXrZI/TZ8I_noC_OI/AAAAAAAAAJY/1yp8BmmYbds/s1600/Luas+Efektif.png


16/43

Pola pengembangan yang diterapkan/dikembangkan oleh Perusahaan harus mengikuti pola

pengembangan berdasarkan Pola Kemitraan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan

Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha

Perkebunan dimana Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-

B akan membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per

seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan, artinya adalah jika

Perusahaan membangun kebun milik Perusahaan (Inti)

Komposisi Inti dan Plasma merupakan sebuah hasil kesepakatan awal antara Pihak Inti dan

Masyarakat yang harus dituangkan dalam sebuah perjanjian ikatan kemitraan. Komposisi

tersebut bervariasi dari 50 : 50 hingga 70 : 30 , dimana pihak inti menguasai 70 % dan pihak

Plasma 30 %.

Adapun lingkup hunbungan kemitraan meliputi :

1. Penyediaan Lahan
http://3.bp.blogspot.com/-AsLHUues-ww/TaEpydFM29I/AAAAAAAAAKw/au-vmeoin9o/s1600/Komposisi+Kemitraan.png


17/43

Lahan yang dimaksud harus memenuhi kriteria KESESUAIAN LAHAN ( Suitable) dari

aspek teknis, TERJAMIN dari aspek Legal dan KONDUSIF secara Sosial.

2. Pembangunan Perkebunan

Inti bertanggung Jawab membangun Kebun sesuai kriteria pada standar aplikasi agronomis

yang baik, menjadi penjamin pasar hasil produksi kebun plasma dengan menyediakan pabrik

pengolahan TBS, memberikan kesempatan pertama pada anggota plasma untuk menjadi

tenaga kerja perkebunan dll.

3. Pembiayaan

Inti bertanggung jawab mengupayakan sumber dana perbankan untuk plasma dan bertindak

selaku Avalist serta proses pengembalian hutang petani plasma.

Sosialisasi Kegiatan Proyek

Perubahan Persepsi Masyarakat

Idealnya sosialisasi dimaknai sebagai proses diseminasi dan pembelajaran tentang norma-

norma yang berlaku sehingga dapat berperan dan diakui oleh kelompok masyarakat yang

menjadi sasaran program/proyek. Pada tingkat implementasi program/proyek, sosialisasi pada

dasarnya merupakan upaya penyebarluasan informasi (program, kebijakan, peraturan) dari
http://1.bp.blogspot.com/-W5sY-C45YFw/TaEtLL2vEKI/AAAAAAAAAK0/D1N2K3yRyPI/s1600/Kemitraan.png


18/43

satu pihak (pemrakarsa program, kebijakan, peraturan) kepada pihak-pihak lain (aparat,

masyarakat yang terkena program, dan masyarakat umum). Isi informasi yang disebarluaskan

harus menyeluruh sesuai dengan tujuan program, seperti : Informasi dan materi yang

disosialisaikan meliputi : kebijakan operasional program/rencana usaha pada seluruh tahapan

kegiatan baik pada tahap pra-operasi, operasi, panduan dan standar kinerja yang digunakan,

hasil kegiatan, lessons learneddari pengalaman baik(best practices) proyek yang

sama untung ruginya ada proyek, dampak positip dan negatip proyek, program CD atau CSR

yang dirancang untuk masyarakat, pola kemitraan, system rekruitmen tenaga kerja, hak dan

kewajiban perusahaan dan masyarakat, kebijakan exit strategy dan rencana pasca operasi.

Perijinan

Pengelolaan Usaha Budidaya Perkebunan

Kebijakan teknis terbaru yang terkait dengan perizinan usaha perkebunan telah diatur secara

operasional oleh Menteri Pertanian melalui Permentan No.26/Permentan/OT.140/2/2007

tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Di dalam permentan tersebut, yaitu Pasal 5

dan Pasal 6, menginformasikan bahwa untuk usaha budidaya tanaman perkebunan dengan

luasan lahan lebih dari 25 hektarWAJIB memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya

(IUP-B), sedangkan untuk luasan lahan kurang dari 25 hektar cukup didaftarkan dengan bukti

Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) dari Bupati/Walikota.Terkait

dengan pola usaha perkebunan, Pasal 22 UU No.18/2004 menyebutkan bahwa Perusahaan

perkebunan melakukan kemitraanyang saling menguntungkan, saling menghargai, saling

bertanggungjawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan

dan masyarakat sekitar. Adapun Pola kemitraan usaha perkebunan dapat berupa kerjasama

penyediaan sarana produksi, kerjasama produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi,

kerjasama operasional, kepemilikan saham dan jasa pendukung lainnya.

Adapun berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Permentan No.

No.26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dinyatakan

bahwa Perusahaan yang memiliki IUP-B wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar

paling rendah seluas 20% (dua puluh persen) dari total luas areal perkebunan yang

diusahakan oleh perusahaan. Pembangunan kebun masyarakat untuk masyarakat tersebut


19/43

dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah atau bagi hasil yang dilakukan

bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.

UU No.18/2004 memuat ketentuan bahwa usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah

kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan

yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi. Pencapaian nilai tambah

tersebut dapat dilakukan di dalam atau di luar kawasan pengembangan perkebunan dan

dilakukan secara terpadu dengan usaha budidaya tanaman perkebunan, sebagaimana

dimaksud di dalam Pasal 27 ayat (3).

Disamping itu, usaha industri pengolahan hasil perkebunan harus dapat menjamin

ketersediaan bahan bakunya dengan mengusahakan budidaya tanaman perkebunan sendiri,

melakukan kemitraan dengan pekebun, perusahaan perkebunan dan atau bahan baku dari

sumber lainnya, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 17 UU No.18/2004 dimaksud.

Guna menegaskan keterjaminan pasokan bahan baku bagi usaha industri pengolahan hasil

perkebunan, maka Menteri Pertanian melalui Permentan No.26/Permentan/OT.140/2/2007

mengatur mengenai keharusan bagi usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit memenuhi

paling rendah 20% kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri,

sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 10 Permentan dimaksud. di dalam atau di luar

kawasan pengembangan perkebunan dan dilakukan secara terpadu dengan usaha budidaya

tanaman perkebunan, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 27 ayat (3).

Disamping itu, usaha industri pengolahan hasil perkebunan harus dapat menjamin

ketersediaan bahan bakunya dengan mengusahakan budidaya tanaman perkebunan sendiri,

melakukan kemitraan dengan pekebun, perusahaan perkebunan dan atau bahan baku dari

sumber lainnya, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 17 UU No.18/2004 dimaksud.

Guna menegaskan keterjaminan pasokan bahan baku bagi usaha industri pengolahan hasil

perkebunan, maka Menteri Pertanian melalui Permentan No.26/Permentan/OT.140/2/2007

mengatur mengenai keharusan bagi usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit memenuhi

paling rendah 20% kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri,

sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 10 Permentan dimaksud.

Terkait dengan Perizinan usaha, Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 mengatur

bahwa untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang WAJIB mendapat Izin Usaha

Perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) adalah yang memiliki kapasitas produksi pengolahan

5 ton tandan buah segar per jam. Sedangkan untuk yang berkapasitas dibawah dari kapasitas


20/43

tersebut cukup mendaftarkannya yang kemudian dibuktikan dengan Surat Tanda Daftar

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) yang diterbitkan oleh

Bupati/Walikota.

Dari uraian diatas jelas, bahwa IUP adalah wajib di miliki sebelum mulai melaksanakan

pembangunan Perkebunan, namun IUP itu sendiri tidak akan diterbitkan oleh Bupati atau

Gubernur sebelum pengusaha melaksanakan AMDAL diatas lahan yang sudah dipilih.

a. Izin Usaha Perkebunan (IUP) diberikan oleh :

o Gubernur, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada pada lintas wilayah daerah

Kabupaten dan atau Kota;

o Bupati atau Walikota, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada diwilayah daerah

Kabupaten atau Kota.

b. Izin Usaha Perkebunan berlaku selama perusahaan masih melakukan pengelolaan

perkebunan secara komersial yang sesuai standar teknis dan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban yang telah

ditetapkan.

Usaha perkebunan dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan

hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia meliputi Koperasi, Perseroaan Terbatas

(PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Untuk memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan wajib memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut:

a. Akte pendirian atau perubahannya yang terakhir,

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

c. Surat Keterangan Domisili,

d. Rencana kerja usaha perkebunan,

e. Rekomendasi lokasi dari instansi pertanahan,

f. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan sepanjang

kawasan hutan,


21/43

g. Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari Kepala Dinas yang membidangi

usaha perkebunan Provinsi, Kabupaten atau Kota setempat yang didasarkan pada

perencanaan makro, perwilayahan komoditi danRUTR,

h. Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam akte

notaris,

i. Peta calon lokasi dengan skala 1: 100.000,

j. Surat persetujuan dokumen AMDAL dari komisi AMDAL daerah.

Dengan telah diperolehnya perijinan dasar yang berupa, Ijin Lokasi, Amdal dan IUP, maka

perusahaan perkebunan baru secara sah dapat mulai beroperasi. Sedangkan proses sosialisasi

dalam rangka perolehan lahan sudah dapat dimulai sejak Ijin Lokasi sudah di terbitkan dan

laporan hasil survey detil sudah selesai.

Diagram proses perijinan untuk kawasan hutan konversi dan kawasan APL dapat dilihat

dibawah ini :
http://3.bp.blogspot.com/-ZMUaqcl_ZFM/TZ8OpbHWzzI/AAAAAAAAAJc/T9AcmX7xvUk/s1600/Flow+Ijin.png


22/43

3. Benih Kelapa Sawit

Sasaran utama dari perkebunan kelapa sawit adalah menghasilkan YIELD atau produktifitas

TBS ton per hektar atau produktifitas CPO ton per hektar yang tinggi. Faktor faktor yang

sangat mempengaruhi pertumbuhan dan produktifitas tanaman, diantaranya adalah kualitas

dan karakteristik bahan tanaman atau benih yang ditanam.

Benih dan Pembibitan merupakan langkah awal dari seluruh rangkaian kegiatan budidaya

tanaman kelapa sawit dan bersifat monumental, artinya kesalahan memilih benih hari ini,

risikonya akan ditanggung selama 30 tahun.

Produksi Benih

Varietas unggul kelapa sawit adalah varietas Dura sebagai induk betina dan Pisifera sebagai

induk jantan

DURA x PISIFERA (D xP)

Kebanyakan berbasis pada Deli dura yang berasal dari

Chemara, Banting, DOA/MARDI/MPOB, Dami, Socfindo, Dabou

Sumber Utama pisifera

AVROS, NIFOR (Calabar), Ekona, Yangambi, La Me

Kecambah Kelapa Sawit


23/43

Estimasi Produksi Benih Kelapa Sawit Nasional

Sumber : Tony Liwang, PT SMART TBK 2009

Pembelian benih harus berasal dari sumber penyedia benih nasional seperti pada daftar di

atas, di luar dari sumber benih diatas, risiko memperoleh benih palsu atau memperoleh benih

terkontaminasi Dura dan penyakit akan menjadi kenyataan.
http://4.bp.blogspot.com/-yaVaGtfeeGc/TZ_1v2yBGpI/AAAAAAAAAJ0/_4DTOtYzgpc/s1600/Seed+Prod.pnghttp://1.bp.blogspot.com/-tMpU1wLr6ZQ/TZ9UUruyjFI/AAAAAAAAAJs/Uw_dmLYgTkk/s1600/Kecambah.png


24/43

Akibat Benih Palsu

4 Asumsi dan Proyeksi

Setelah tahap investigasi lahan dan persiapan selesai dilakukan, dan sebelum memulai tahap

selanjutnya yakni tahap pembangunan dan konstruksi, maka yang perlu dilakukan adalah

membuat perencanaan pembiayaan proyek (Master Budget). Seperti diketahui, sebuah master

budget akan memerlukan asumsi-asumsi dan proyeksi yang menyangkut produksi dan

penjualan.

Asumsi Asumsi

Penetapan asumsi antara lain didasarkan atas ;

a) karakteristik harga CPO dengan tinjauan trend perubahan harganya selama satu kurun

waktu tertentu (misalnya 5 10 tahun terakhir), untuk kemudian dihitung besarnya harga rata

rata dari periode waktu tersebut. Ada juga yang membuat perhitungan harga CPO

berdasarkan asumsi kenaikan pertahun, namun dengan cara ini, asumsi harga CPO pertahun

akan jauh meleset dari kenyataan (karena harga CPO selalu berubah sesuai kehendak pasar)

dan mempersulit perhitungan budget itu sendiri.
http://2.bp.blogspot.com/-PR0E6vaE8rQ/TZ9NJtkjw0I/AAAAAAAAAJo/6U7jfdezA8U/s1600/Benih+Palsu.png


25/43

Perlu dipahami bahwa Prinsip utama dari bisnis komoditi seperti kelapa sawit adalah

menekan biaya yang sekecil kecilnya dengan meningkatkan produksi yang se tinggi

tingginya. Dengan demikian, ketika harga CPO jatuh ke titik yang rendah, harga tersebut

masih diatas dari biaya yang dikeluarkan. Oleh karenanya penetapan asumsi harga CPO,

sebaiknya dibuat pesimis namun realistik;

b) karakteristik produktifitas berdasarkan perubahan umur tanaman dan zona kesesuaian

lahan serta kerapatan tanam per hektar seperti berikut :

q Kerapatan Tanam 136 pohon per hektar,

q Panen dimulai pada tahun ke 4 setelah tanam, produksi maximum dicapai antara tahun ke

9hingga tahun ke 15

q Produksi TBS per hektar bervariasi antara 17 - 30 ton per hektar, tergantung umurtanaman ,kesuburan tanah and perlakuan teknis agronomis.
http://4.bp.blogspot.com/-CBBIvnMSvd0/TaEPHJrq7dI/AAAAAAAAAKI/-wWmOd__VlA/s1600/Harga+CPO.png


26/43


27/43

c) Perkiraan nilai tukar rupiah terhadap mata uang US dollar yang asumsikan tetap untuk

kurun waktu yang panjang; dan d) asumsi rencana tanam berdasarkan ketersediaan lahan

serta d) Perkiraan kenaikkan inflasi per tahun dalam persen.

Proyeksi

Perhitungan proyeksi produksi dan proyeksi penjualan dengan mudah dapat diperhitungkan

berdasarkan asumsi asumsi yang ditetapkan sebelumnya. Semua perhitungan proyeksi,
http://3.bp.blogspot.com/-cACfW6P7K5E/TaG8KMeaksI/AAAAAAAAAK4/kfFDCqHdW0U/s1600/Potensi+Produksi+versi+PPKS.png


28/43


29/43


30/43


31/43

Harga kecambah yang ditawarkan oleh masing masing sumber benih berbeda beda, dengan

kisaran antara Rp 7000 hingga Rp. 11.000,- per kecambah. Seleksi bibit di pembibitan dalam

rangka memilih bibit yang jagur untuk ditanam di lapangan adalah penting untuk dilakukan

agar potensi produksi yang diharapkan dapat terpenuhi. Oleh karena itu , Sumber benih

manapun yang dipilih, pemesanan kecambah harus selalu ditambah 35% - 40% darijumlah

kebutuhan bibit untuk ditanam di lapangan.

Jadwal pembibitan dibuat tersendiri dan jadwal pembukaan lahan serta penanaman tersendiri

pula. Mengingat sebagian pekerjaan akan menghadapi tantangan alam maka pekerjaan

tersebut harus disesuaikan dengan keadaan yang akan terjadi. Jadwal kerja ini tergantung

pada kondisi setempat dan hendaknya disesuaikan dengan keadaan iklim, sarana,tenaga kerja

dan dana yang tersedia. Telah disinggung dimuka bahwa pemesanan kecambah harus

dilakukan 3-6 bulan sebelum pembibitan dimulai dan kegiatan pembibitan dimulai 1 tahun

sebelum penanaman di lapangan. Demikian pula pemesanan alat-alat berat, instalasi

penyiraman, pencarian tenaga kerja, menghubungi calon pemborong dan lain-lain.

1 ha Lahan Pembibitan = +/- 100 ha Lahan Tanam

= 15.000 bibit dlm polybag besar

= +/- 2 hari untuk Penyiapan 1 ha Lahan Pembibitan dengan menggunakan Alat Be

Pre-Nursery Ukuran Seedling bed 10 x 1,2 m
http://3.bp.blogspot.com/-WYqL5sUZ38g/TaEjqjg6IiI/AAAAAAAAAKs/HwpM4ObOIMY/s1600/Kebutuhan+Kecambah.png


32/43

Peletakan polybag 100 x 10

Daya tampung kecambah per bed = 1000 kecambah

Ukuran Polybag = 14 cm x 25 cm x 0,1 cm , dengan 250 lubang

Jenis Polybag black UV stabilized

Pengisisan Tanah dilakukan 2 minggu sebelum kecambah datang. Tanah yang di

harus Top Soil,

Pupuk phosphorus (P) dicampur dengan Tanah sebelum di isi kedalam polybag.

Fasilitas Penyiraman harus sudah tersedia, sejak kecambah di tanam pada polyba

Main Nursery Persiapan fasilitas Penyiraman harus sudah selesai 1 bulan sebelum pemindahan

dari pre nursery ke main nursery.

Pengisian tanah di polybags harus sudah selesai untuk menerima pemindahan b

pre nursery sesuai jumlah bibit yang akan dipindahkan dan terus berlanjut sampai

untuk menampung semua kecambah.

Ukuran Polybag 50 cm x 40 cm x 0,2 cm, 500 lubang , jenis black UV stabilized

Pompa dan mesin berkapasitas 30 kva untuk melayani 10 ha bibit di main nurser

Jumlah pipa dan perlengkapannya harus di hitung sesuai design di lapangan.

Lihat gambar design pembibitan dibawah ini

Design Jaringan Pipa Pembibitan 10 Ha


33/43


34/43

Ju

Norma Tenaga Kerja dan Mesin

Penyiapan Lahan untuk Pembibitan per Hektar

(Ex Hutan)

Penyiapan Lahan untuk Pembibitan per Hektar

(Ex Padang Ilalang)
http://2.bp.blogspot.com/-d87mWj7RoSk/TaLyrAD4WRI/AAAAAAAAALM/QOoq89dfRhA/s1600/norma+LC.png


35/43

Catatan :

Harga HK berdasarkan UMK yang berlaku

Harga JKT (Jam Kerja Traktor) berdasarkan harga Sewa yang berlaku

Norma Kebutuhan HK, Material dan Peralatan untuk Pre Nursery
http://1.bp.blogspot.com/-uIJxgML9YG4/TaLzycywk4I/AAAAAAAAALQ/Ra-OZ6QE1sg/s1600/NORMA+LC+LALANG.png


36/43


37/43

Perhitungan Upah Harian Tetap

NOTE : Premium & Overtime = 20 % To Normal Wage (Estimate )

Medical & Social Expenses = 10 % To Normal Wage (Estimate )

Rice Allowance = Worker - 15 Kg

Dependant Wife - 9 Kg
http://2.bp.blogspot.com/-Ab8DCXroBpI/TaMJSsP_JtI/AAAAAAAAALg/4jQWfkF32Ss/s1600/BUDGET+HK.pnghttp://1.bp.blogspot.com/-qa98n6oFxPc/TaL7D9tNwlI/AAAAAAAAALY/8eEpfNwH5as/s1600/NORMA+MAIN+NURSERY.png


38/43

3 Children - 22.5 Kg (7.5

Kg/CHILD- MAXIMUM 3 CHILDREN )

TOTAL - 46.5 Kg

Estimate Price Of Rice = Rp. 6.000 / Kg = USD 0.64/Kg

TOTAL RICE ALLOWANCE (IN Rp ) = Rp. 279,000 / MONTH = Rp. 11,160

/Day

1 Month = 25 Days

Pekerja Harian Lepas tidak diberikan tunjangan no 3 dan 4

Pembukaan Lahan

Pembangunan kebun pada umumnya dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan

kemampuan dana, sumberdaya manusia dan keadaan lainnya, walaupun pembukaan lahan

sekaligus seluas 6.000 & 12.000 ha dapat dilakukan jika semua fasilitas tersedia. Tahapan

luas kebun yang dibangun juga harus diperhitungkan, agar pabrik yang akan dibangun 1-2

tahun kemudian dapat mengolah secara optimal atau tidak terlalu lama mengalami idle

capacity& Kondisi areal yang akan dibuka tidak selalu sama baik ditinjau dari segi vegetasi,

topografi, tata guna lahan dan drainasenya. Berdasarkan keadaan vegetasi, ada beberapa

kemungkinan yaitu:

- Hutan Primer: hutan yang belum pernah dikelola manusia, dengan kerapatan pohon padat.

- Hutan sekunder: hutan yang pernah dikelola manusia, dengan kerapatan pohon lebih sedikit

dan terdapat pohon yang telah ditanam.

- Areal Lalang: areal bekas perladangan yang telah ditinggal dan ditumbuhi alang-alang

- Areal Konversi: areal yang sebelumnya diusahakan dengan komoditi tertentu misal bekas

karet, kopi, kelapa sawit dan lain-lain.

1. Rintisan Areal

Kondisi areal yang akan dibuka perlu diketahui lebih dulu untuk menentukan sistem yang

akan digunakan dalam pembukaan areal tersebut. Setelah diketahui kondisi lokasi dan luas

yang akan dibuka pada tahun pertama, maka dilakukan rintisan yang serupa dengan rintisan

pada pembuatan studi kelayakan, namun lebih mendetail untuk mengetahui secara pasti

vegetasi, topografi, sumber air, drainase serta batas dan luas areal. Selanjutnya berdasarkan


39/43


40/43


41/43

5

5

2

Administration Assistant Managers (Asisten Administrasi)

Mill Assistant Managers (Asisten Pabrik)

Community Relation Officers

15

15

1st Field Mandore (Mandor 1)

1st Mill Mandore (Mandor 1)

12 Officers/ Administration Officer (Mandor 1)

50 Mandore/Foreman

700 Workers for Field Maintenance ( contractual basis)

450 Harvesters (permanent workers/SKU)

Housing Facilities for Staffs & workers (Fasilitas Perumahan)

Estate Office (Kantor Administratur) & Field Offices (Kantor Kebun)

Vehicles (Kendaraan untuk tenaga Staff)

Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit ( 30 ton FFB/ jam extendable ke 45 ton FFB/ jam

Perkiraan Biaya Pembangunan Kebun

Berikut ini diberikan contoh biaya investasi pembangunan perkebunan kelapa sawit. Angka

angka didalamnya belum tentu sesuai di lokasi lain, namun cukup memberikan gambaran

tentang aktifitas dan proporsi biayanya.

Contoh Biaya Investasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit


42/43

Telah disinggung dimuka bahwa kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit pada areal

yang luas umumnya dilaksanakan secara tahap demi tahap. Setiap tahap dibagi kedalam

aktifitas biaya seperti biaya kecambah dan pembibitan, Land Clearing dan penanaman palma,

pemeliharaan tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga dimasa TBM. Semua perkiraan

biaya ini harus dievaluasi setiap tahun karena mungkin ada pengaruh dari perubahan biaya

input.
http://1.bp.blogspot.com/-4inoAWvq9Uc/TaRQ-P-UzAI/AAAAAAAAAMg/OO1CaKv7zzw/s1600/Budget+Investasi.png


43/43

Biaya pembangunan perkebunan meliputi semua biaya investasi kecuali biaya perolehan

tanah. Variasi biaya terutama pada biaya land clearing terutama disebabkan oleh vegetasi dan

jenis tanah (mineral, gambut atau berbukit bukit). Variasi biaya per ha lainnya juga

dipengaruhi oleh aplikasi pemupukan, drainase, pemeliharaan jalan dan teras. Biaya

Penanaman baru dan biaya pemeliharaan pada masa TBM akan meningkat seiring dengan

naiknya biaya upah (UMK) dan kenaikan harga material input karena inflasi.

Perkiraan Biaya land clearing, adalah kurang lebih mirip dengan perkiraan kebutuhan tenaga

kerja, material dan alat berat untuk penyiapan lahan pembibitan seperti telah diuraikan

dimuka.

Documents

Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit