10
KAJIAN KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN SMART CITY DI INDONESIA A. PENDAHULUAN A.1 Latar Belakang Smart Governance adalah suatu langkah yang antisipatif, objektif, inovasi dan kompetitif dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberikan pelayanan publik. Smart governance dalam hal ini lebih ditekankan kepada salah satu aktor pembangunan yang disebut pemerintah. Peran pemerintah yang sentral sebagai kordinator dalam menentukan arah perkembangan kota perlu diberikan perhatian khusus. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan lebih fokus mendalami peran pemerintah dalam mewujudkan salah satu komponenen smart city yaitu smart governance. Memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pertisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu tugas pokok pemerintah. Dalam konteks smart city khususnya smart governance, kedua tugas tersebut tidak cukup hanya dilakukan dengan cara konvensional, tetapi dibutuhkan suatu terobosan baru sehingga pemerintah dapat menjalankan perannya dengan lebih baik, mudah dan tepat sasaran. Empat kriteria yang perlu dipenuhi untuk terwujudnya smart governance adalah antisipatif, objektif, inovatif dan kompetitif. Antisipatif dimaksudkan bahwa pemerintah harus memperkirakan dan merencanakan strategi dan kebijakan yang akan diambil dimasa depan sehingga pemerintah memiliki kesiapan yang lebih baik dalam memenuhi pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi warganya. Objektif, pemerintah yang diamanatkan sebagai pelayan masyarakat harus bersikap objektif yang artinya tidak membedakan antar setiap individu atau kelompok di masyarakat, tidak terjadi eksklusifisme dalam pendistribusian pelayanan publik dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selanjutnya adalah kriteria inovasi, pemerintah harus berfikiran jauh ke depan dan menciptakan strategi dan langkahlangkah baru untuk meningkatkan fungsi pelayanan publik dan tingkat partisipasi masyarakat. Kriteria terakhir adalah kompetitif, dalam melaksanakan fungsinya melayani masyarakat dan menentukan arah perkembangan kota, pemerintah harus memiliki kriteria kompetitif yang artinya berdaya saing dan akuntabilitas. Pelayanan publik yang diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan dalam segi kuantitas,kualitas dan ketepatannya. Langkahlangkah yang dibutuhkan untuk mencapai keempat kriteria di atas diantaranya dengan menjabarkan dari masingmasing kriteria menjadi indikatorindikator yang dapat mengukur tingkat kecerdasan tata kelola suatu kota. Indikatorindikator tersebut yang kemudian diturunkan lagi menjadi syaratsyarat untuk merumuskan langkah kongkret pencapaian smart governance. Akan

Kajian Kriteria dan Indikator Smart City di Indonesia

  • Upload
    itb

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

KAJIAN KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN  

SMART CITY DI INDONESIA 

 

A. PENDAHULUAN 

A.1  Latar Belakang 

Smart Governance adalah suatu langkah yang antisipatif, objektif, inovasi dan kompetitif dalam 

usaha meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberikan pelayanan publik. Smart governance 

dalam hal ini lebih ditekankan kepada salah satu aktor pembangunan yang disebut pemerintah. Peran 

pemerintah  yang  sentral  sebagai  kordinator  dalam menentukan  arah  perkembangan  kota  perlu 

diberikan perhatian  khusus. Oleh  karena  itu, dalam  tulisan  ini  akan  lebih  fokus mendalami peran 

pemerintah  dalam  mewujudkan  salah  satu  komponenen  smart  city  yaitu  smart  governance. 

Memberikan  pelayanan  publik  dan  meningkatkan  pertisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan 

merupakan  salah  satu  tugas  pokok  pemerintah.  Dalam  konteks  smart  city  khususnya  smart 

governance,  kedua  tugas  tersebut  tidak  cukup  hanya  dilakukan  dengan  cara  konvensional,  tetapi 

dibutuhkan suatu  terobosan baru sehingga pemerintah dapat menjalankan perannya dengan  lebih 

baik, mudah dan tepat sasaran.  

Empat  kriteria  yang  perlu  dipenuhi  untuk  terwujudnya  smart  governance  adalah  antisipatif, 

objektif,  inovatif dan kompetitif. Antisipatif dimaksudkan bahwa pemerintah harus memperkirakan 

dan merencanakan  strategi  dan  kebijakan  yang  akan  diambil  dimasa  depan  sehingga  pemerintah 

memiliki kesiapan  yang lebih baik dalam memenuhi pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi 

warganya.  Objektif,  pemerintah  yang  diamanatkan  sebagai  pelayan  masyarakat  harus  bersikap 

objektif yang artinya  tidak membedakan antar setiap  individu atau kelompok di masyarakat,  tidak 

terjadi eksklusifisme dalam pendistribusian pelayanan publik dan pelibatan partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan. Selanjutnya adalah kriteria inovasi, pemerintah harus berfikiran jauh ke depan 

dan menciptakan strategi dan langkah‐langkah baru untuk meningkatkan fungsi pelayanan publik dan 

tingkat  partisipasi masyarakat.  Kriteria  terakhir  adalah  kompetitif, dalam melaksanakan  fungsinya 

melayani masyarakat dan menentukan arah perkembangan kota, pemerintah harus memiliki kriteria 

kompetitif yang artinya berdaya saing dan akuntabilitas. Pelayanan publik yang diberikan harus dapat 

dipertanggung jawabkan dalam segi kuantitas,kualitas dan ketepatannya. 

Langkah‐langkah yang dibutuhkan untuk mencapai keempat kriteria  di atas diantaranya dengan 

menjabarkan dari masing‐masing kriteria menjadi  indikator‐indikator yang dapat mengukur tingkat 

kecerdasan  tata  kelola  suatu  kota.  Indikator‐indikator  tersebut  yang  kemudian  diturunkan  lagi 

menjadi  syarat‐syarat  untuk merumuskan  langkah  kongkret  pencapaian  smart  governance.  Akan 

tetapi  dalam  tulisan  ini  hanya  dibatasi  hingga  perumusan  indikator‐indikator  pengukur  tingkat 

kecerdasan tata kelola pemerintahan saja.  

A.2  Permasalahan 

Berdasarkan kajian literatur teori dan preseden‐preseden, maka permasalahan yang dapat ditemukan 

dalam  rangka  perwujudan  smart  city  dan  smart  governance  pada  khususnya  antara  lain  adalah 

kesungguhan  aktor‐aktor  pembangunan  khususnya  pemerintah,  komitmen  pemerintah  untuk 

mewujudkan smart governance perlu ditingkatkan sehingga timbulnya permasalahan ke depan tidak 

menjadikan halangan yang berarti. Permasalahan yang timbul kemudian adalah dari segi pembiayaan, 

proyek  pelaksanaan    smart  city  berimplikasi  terhadap membengkaknya  pengeluaran  kota, maka 

cenderung hanya kota‐kota dengan tingkat pendapatan tinggi yang bisa dengan cepat mewujudkan 

kota  cerdas.  Kordinasi  dan  dukungan  dari  setiap  stake  holder  pembangunan  juga menimbulkan 

masalah, pemahaman akan konsep smart city perlu disepakati sehingga tidak menimbulkan kesalahan 

penafsiran antar stake holder. Terakhir adalah keterbatasan SDM dan teknologi yang dimiliki. Tidak 

dapat dipungkiri bahwa smart city memerlukan penerapan  teknologi baru dan canggih yang mana 

transformasi  teknologi dan  informasi di  Indonesia  relatif masih  lambat dan  ketinggalan dibanding 

negara‐negara maju di belahan dunia Barat.  

A.3  Sistematika Penyajian 

Sistematika  penyajian  laporan  ini  terdiri  dari  lima  pokok  pembahasan  utama  yaitu  pendahuluan, 

gambaran  smart  governance,  karakter  smart  governance,  indikator  smart  governance  dan 

kesimpulan.  

A. Pendahuluan  

Pada  bagian  ini  berisi  latar  belakang  yang  menjelaskan  isi  laporan  ini  secara  umum, 

permasalahan yang dihadapi dan sistematika penyajian laporan. 

B. Gambaran Smart Governance 

Pada bagian ini dijelaskan konsep dan mimpi smart governance yang ideal menurut penulis. 

Apa saja yang perlu dilakukan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal 

serta meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan. 

C. Karakter Smart Governance 

Bagian  ini menjelaskan secara detail karakter‐karakter smart governance yang diturunkan 

dari mimpi‐mimpi ideal yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. 

 

 

 

D. Indikator Smart Governance 

Bagian  ini  menjelaskan  pendetailan  dari  karakter‐karakter  smart  governance  berupa 

indikator‐indikator penilaian, sehingga dapat dilakukan pengukuran tingkat kecerdasan tata 

kelola pemerintahan sebuah kota 

 

E. Kesimpulan 

Bagian  ini merupakan  bagian  penutup  yang merangkup  inti‐inti  dari  setiap  bagian  pada 

tulisan ini. 

B. GAMBARAN SMART GOVERNANCE  

Smart Governance  atau  tata  kelola  pemerintahan  yang  cerdas  adalah  salah  satu  bagian  dari 

terwujudnya  Smart  City.  Secara  utuh  smart  city  terdiri  dari  6  komponen  pembentuk  yaitu  smart 

governance, smart environment, smart living, smart people, smart mobility dan smart people (Cohen, 

B., 2013. What Exactly Is A Smart City?). Smart governance disini lebih ditekankan pada peningkatan 

peran pemerintah sebagai pengayom dan pemberi pelayanan kepada masyarakat, disamping itu juga 

terdapat peran masyarakat sebagai partisipan dan objek pembangunan. Pemerintahan yang cerdas 

adalah pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau 

masalah yang dihadapi. Kearifan  loka  juga mengindentifikasikan seberapa smart pemerintah dalam 

pengelolaan pemerintahannya. Gambaran smart governance dapat dilihat dari syarat‐syarat untuk 

mewujudkannya  (faktor hilir), yang dimaksudkan agar kita mendapatkan gambaran yang  jelas dan 

spesifik  sehingga  dengan mudah  dapat menyusun  rencana  implementasinya  (operasional  action). 

Poin‐poin penting terkait gambaran smart governance antara lain : 

Keterbukaan  informasi  publik  (rencana  pembangunan,  kerjasama  pembangunan,  pelayanan 

publik) 

Pemerintah merupakan pelayanan masyarakat dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Oleh 

karena itu sudah seharusnya informasi terkait rencana pembangunan dipublikasikan secara luas 

melalui  berbagai media  informasi.  Pemerintah  dengan  tangan  terbuka menerima masukan, 

saran  dan  kritik  dari masyarakat  agar  rencana  yang  disusun  lebih  implementatif  dan  tepat 

sasaran. Masukan masyarakat  sangat penting karena objek pembangunan adalah masyarakat 

dalam arti lebih luas, yang didalamnya  termasuk pihak swasta, masyarakat dan pemerintah itu 

sendiri.  

Pemerintah  yang  cerdas,  memaksimalkan  sumber  daya  yang  dimiliki  untuk  kesejahteraan 

masyarakatnya (Kota Mandiri) 

Kota merupakan transformasi bentuk dari sebuah desa. Kota berawal dari adanya konsentrasi 

penduduk  yang menciptakan  berbagai  aktivitas  yang  semakin  hari  semakin  kompleks.  Kota 

mempunyai daya  tarik  yang  sangat besar bagi  setiap  individu untuk mendatanginya dan  ikut 

menikmati  fasilitas dan pelayanan yang disediakan. Bagaimana  sebuah kota dapat memenuhi 

kebutuhan  pelayanan  penduduknya  yang  seiring  waktu  semakin  meningkat?.  Untuk  itu 

dibutuhkan  sebuah  manajemen  pengelolaan  sumber  daya  yang  baik,  yang  dalam  hal  ini 

merupakan  kewenangan  pemerintah  sebagai  kordinator  dan  sumbu  pembangunan  kota. 

Pemerintah yang cerdas adalah pemerintah dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang 

dimiliki dan meminimalisir kendala yang dihadapi. Sumber daya alam seperti pertambangan, 

kehutanan dan pertanian sangat jarang dimiliki oleh sebuah kota. Potensi terbesar yang dimiliki 

kota adalah potensi sumber daya manusia dan letak geografis yang relatif strategis. Pengelolaan 

potensi  tersebut akan  lebih  tinggi nilainya  jika dikelola secara  tepat. Menjalin hubungan yang 

sinergis  dengan  kawasan  hinterland  sangat mendukung  penyediaan  kebutuhan  kota.  Secara 

singkat,  kota  yang  mandiri  adalah  kota  yang  dapat  membiayai  kebutuhannya  dengan 

mengandalkan potensi besar yang dimilikinya dan menjalin hubungan salaing melengkapi dengan 

kawasan sekitarnya. 

Smart  culture,  pemerintah  mempertahankan  dan  meningkatkan  kebudayaan  lokal  sebagai 

karakter kota 

Kota yang cerdas bukan hanya kota yang memanfaatkan teknologi canggih dalam setiap aspek 

kehidupannya. Kota yang cerdas juga merupakan kota yang dapat mempertahankan jati diri dan 

karakter khas kota tersebut. Sebuah kota harus memiliki identitas yang jelas. Pemerintah yang 

cerdas harus dapat menjual “brand image” kota tersebut sebagai daya tarik utama. Identitas 

kota  terbentuk  dari  kebudayaan  lokal  yang  dimiliki.  Mempertahankan  dan  melestarikan 

kebudayaan  lokal  adalah  sebuah  langkah  cerdas  pemerintah  untuk  menuju  tata  kelola 

pemerintahan yang cerdas. Kehilangan identitas kota merupakan kemunduran besar bagi sebuah 

peradaban. 

Dapat mengeluarkan pendapat, ide dan keinginan secara langsung 

Pemerintah menyediakan sarana bagi masyarakat untuk memberikan ide, gagasan, saran, kritik 

dan  keinginannya  secara  langsung.  Sistem  online melalui  smart  phone  dinilai  sangat  efektif. 

Dalam waktu  singkat, pemerintah memberi  respon dan solusi yang  tepat  terkait pengaduan 

yang  disampaikan.  Sehingga  dirasakan  tidak  ada  jarak  antara  pemerintah  dan masyarakat, 

dengan  begitu  akan menimbulkan  rasa  aman  dan  nyaman  sebagai  bagian  dari  sebuah  kota 

modern. 

Memberikan jaminan pekerjaan bagi warganya 

Pendidikan merupakan  investasi  yang  dirasakan  semakin  hari  semakin mahal  harganya.  Hal 

tersebut kadang bertolak belakang dengan hasil yang diharapkan. Sekolah‐sekolah secara rutin 

melahirkan  lulusan‐lulusan baru dalam bidangnya masing‐masing. Ribuan  sarjana  lahir  setiap 

tahunnya,  tetapi  bagaimana  dengan  peluang  pekerjaan  yang  disediakan?.  Pemerintah  yang 

cerdas adalah pemerintah yang dapat menciptakan peluang pekerjaan yang  lebih besar dari 

pada pencari pekerjaan.  Sekolah‐sekolah  tidak hanya bertanggung  jawab melahirkan  lulusan 

baru, tetapi juga membantu pemerintah dalam penyaluran  pekerjaan. Jaminan pekerjaan yang 

layak menjadi mimpi setiap orang tua. Sehingga pendidikan tetap menjadi investasi yang paling 

berharga bagi orang tua peserta didik itu sendiri. 

Pelayanan publik yang optimal (pendidikan, kesehatan, keselamatan dan rekreasi) 

Kewajiban masyarakat adalah membayar pajak, sedangkan kewajiban pemerintah memberikan 

pelayanan yang maksimal, diantaranya adalah pada sektor : 

Pendidikan  :  pendidikan  adalah  hak  asasi  manusia.  Pemerintah  berkewajiban  memberikan 

jaminan pendidikan bagi penduduknya sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. Oleh karena itu 

pemerintah  yang  smart adalah pemerintah  yang dapat menjamin hak pendidikan bagi  setiap 

individu dalam semua  lapisan masyarakat. Pendidikan gratis dan berkualitas adalah salah satu 

tolak ukur kebehasilan pemerintah. Fasilitas pendidikan harus dapat diakses oleh semua lapisan 

masyarakat, tidak ada eksklusifisme dalam pendidikan. 

Kesehatan : pelayanan kesehatan masih merupakan barang langka bagi sebagaian masyarakat. 

Jika pemerintah dapat memberikan  jaminan  akses  pelayanan  kesehatan bagi  setiap  individu, 

memberikan pelayanan terbaik tanpa melihat latar belakang individu, cepat tanggap, prosedur 

tidak berbelit‐belit, tidak diskriminatif dan dapat mendistribusikan sarana kesehatan ke seluruh 

sudut kota, maka dapat dikatakan sebagai smart governance. 

Keselamatan : smart governance harus dapat memberikan jaminan keselamatan kerja, jaminan 

keselamatan berkendara,  jaminan keselamatan berusaha dan  jaminan keselamatan bertempat 

tinggal di kota tersebut. 

Rekreasi : rekreasi sudah menjadi kebutuhan yang penting bagi warga kota. Tingkat persaingan 

yang  tinggi  rentan meningkatkan stress warganya. Untuk  itu kuantitas  fasilitas  rekreasi publik 

sangat dibutuhkan. Meningkatkan jumlah dan kualitas RTH publik dapat menjadi salah satu solusi.  

Menyediakan sistem transportasi yang handal dan murah 

Penyediaan transportasi masal yang handal dan terjangkau merupakan mimpi dari semua lapisan 

masyarakat. Dampak positif jika pemerintah dapat menyediakan transportasi yang handal adalah  

mengurangi kepadatan lalu lintas 

Mengurangi tingkat pencemaran udara 

Mengurangi tingkat konsumsi bahan bakar minyak 

Mengurangi biaya pemeliharaan jalan dan kelengkapannya 

Efisiensi personil pengamanan jalan raya 

Meningkatkan pemasukan kas daerah 

Syarat yang harus dipenuhi : 

Angkutan umum yang nyaman dengan kapasitas yang besar 

Banyak alternatif jenis angkutan 

Ongkos terjangkau 

Jumlah angkutan lebih besar dari jumlah penumpang 

Melayani keseluruhan sudut kota 

Terintegrasi dengan moda transportasi lainnya 

Smart Tax 

Di  Indonesia, pajak dan retribusi masih merupakan urat nadi pembangunan. Pajak merupakan 

sumber  utam  pembiayaan  pembangunan.  Kemudahan  membayar  pajak  sudah  menjadi 

keharusan pemerintah untuk memfasilitasinya. Banyaknya  jenis pajak dan nominal kewajiban 

yang  harus  dibayarkan  selalu  menimbulkan  permasalahan,  kemudian  diperburuk  dengan 

berbelitnya prosedur yang harus ditempuh dan waktu penyelesaian yang relatif panjang. Kemana 

arah pendistribusian hasil penerimaan pajak juga masih dipertanyakan.  

Smart tax dapat menjadi solusi pemecahan masalah. Sistem dan prosedur pembayaran pajak 

harus  ditingkatkan,  bebas waktu,  bebas  biaya  dan  transparan.  Idealnya  pembayaran  pajak 

dapat dilakukan dimana saja melalui sistem online. Dalam  jangka waktu tertentu, setiap wajib 

pajak  menerima  laporan  kewajiban  pajak  yang  harus  dibayarkannya  dan  dapat  dibayarkan 

melalui  smart  phone  yang  terintegrasi  dengan  bank‐bank  yang  ditunjuk.  Setelah melakukan 

pembayaran,  wajib  pajak  mendapatkan  laporan  hasil  penerimaan  pajak  dan  distribusi 

pemanfaatannya  sehingga meningkatkan  kepercaan  kepada  pemerintah  dan  lembaga  terkait 

khususnya.  Jika  dengan membayar  pajak, masyarakat  dapat mengakses  semua  fasilitas  yang 

disediakan oleh pemerintah, maka baru dapat dikatakan kota tersebut sebagai kota yang cerdas. 

One way payment. 

 

Gambar : Skema Pembayaran Pajak (Smart Tax) 

 

Cildren‐friendly cities 

Kota yang cerdas harus dapat menciptakan  rasa aman bagi warganya,  terutama anak‐anak. 

Aktivitas  dan  mobilisasi  anak‐anak  dewasa  ini  semakit  tinggi  seiring  dengan  peningkatan 

kecerdasan dan perkembangan teknologi informasi. Semakin besar kota maka kegiatannya pun 

semakain kompleks, begitu juga dengan permasalahan yang dihadapi. Kriminalitas menjadi salah 

satu dampak negatif perkembangan kota dan ironisnya sebagian besar korban kriminalitas adalah 

anak‐anak. Pemerintah yang cerdas harus dapat memberikan perlindungan kepada anak‐anak 

dan menghilangkan  kekhawatiran  orang  tua  akan  keselamatan  anak‐anaknya.  Sumber  daya 

manusia (aparat pemerintah)  dan teknologi dapat membantu terwujudnya cildren friendly cities.  

C. KARAKTER SMART GOVERNANCE 

Untuk menginterpretasikan konsep  ideal smart governance, maka perlu dirumuskan karakter‐

karakter utama yang mendasarinya. Adapun karakter utama smart governance yang  ideal menurut 

saya,  yaitu  antisipatif, objektif,  inovatif dan  kompetitif.  Lebih  jelasnya dapat dilihat pada  tabel di 

bawah ini. 

Tabel 1. Kriteria Smart Governance 

SUB KRITERIA TATA KELOLA 

KRITERIA

Antisipatif  Objektif Inovatif Kompetitif

Transparansi tata kelola pemerintahan 

Kota dengan tingkat KKN terendah 

Akses informasi kinerja dan rencana pembangunan bagi setiap individu/lapisan masyarakat 

Keterbukaan informasi rencana dan kerjasama pembangunan 

‐ 

Pelayanan Publik (Fasos Fasum) 

Kesiapan pemerintah dalam penyediaam 

Distribusi pelayanan publik bagi setiap 

Keterbukaan informasi pelayanan publik 

Pelayanan publik yang dapat 

pelayanan publik sesuai perkembangan masyarakat dan kota 

individu/lapisan masyarakat 

dipertanggung jawabkan 

Kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat 

Partisipasi publik  Kemampuan pemerintah sebagai kordinator aktor‐aktor dalam pembangunan 

Keterbukaan bagi setiap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan 

Kemudahan publik dalam partisipasi pembangunan 

‐ 

Sumber : Fansyori, 2015 

 

D. INDIKATOR SMART GOVERNANCE 

Indikator  merupakan  alat  pengukur  tingkat  kecerdasan  suatu  kota  dalam  hal  ini  smart 

governance.  Indikator  diturunkan  dari  kriteria  utama  yang  disilangkan  dengan  tujuan  pencapaian 

smart city. Lebih jelas indikator smart governance dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2. Indikator Smart Governance 

No  Kriteria Turunan Indikator 

1  Transparansi tata kelola pemerintahan 

Kota dengan tingkat KKN terendah Jumlah kasus KKN per tahun 

0 = 2 kasus1 = 3‐10 kasus 2 = 10‐15 kasus 3 = > 15 kasus 

2  Akses informasi kinerja dan rencana pembangunan pemerintah bagi setiap individu/lapisan masyarakat 

Persentase SKPD yang membuka akses informasi kinerja dan rencana pembangunan 

0 = < ½ dr jumlah SKPD 1 = ½ dr jumlah SKPD 2 = ¾ dr jumlah SKPD 3 = seluruh SKPD 

3  Keterbukaan informasi rencana dan kerjasama pembangunan 

Jenis media yang menginformasikan rencana dan kinerja pemerintah > 3 media 

0 = tidak ada media1 = 1 media 2 = 2 media 3 = > 2 media 

4  Pelayanan Publik (Fasos Fasum) 

Kesiapan pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik sesuai perkembangan masyarakat dan kota 

Blue print pelayanan publik  

0 = rencana 1‐5 tahun1 = rencana 6‐10 tahun 2 = rencana 10‐20 tahun 3 = > 20 tahun 

Kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat 

Jumlah pengaduan terkait pelayanan publik 

0 = > 20 pengaduan1 = 11‐20 pengaduan 2 = < 10 pengaduan 3 = tidak ada pengaduan 

Waktu penyelesaian pengaduan masyarakat 

0 = > 30 hari1 = < 30 hari 2 = 7‐15 hari 3 = < 7 hari 

No  Kriteria Turunan Indikator 

Jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan 

0 = < 50%1 = 50‐70 % 2 = 71‐90% 3 = 91‐100 % 

5  Distribusi pelayanan publik bagi setiap individu/lapisan masyarakat 

Persentase jangkauan pelayanan fasos fasum 

0 = < 50% penduduk terlayani 1 = 50‐70 % penduduk terlayani 2 = 71‐90% penduduk terlayani 3 = 91‐100 % penduduk terlayani 

6  Keterbukaan informasi pelayanan publik 

Jenis media yang menginformasikan pelayanan publik > 3 media 

0 = tidak ada media1 = 1 media 2 = 2 media 3 = > 2 media 

7  Pelayanan publik yang dapat dipertanggung jawabkan 

Rencana pelayanan publik yang dapat dilaksanakan 

0 = < 50%1 = 50‐70 % 2 = 71‐90% 3 = 91‐100 % 

8  Partisipasi publik 

Kemampuan pemerintah sebagai kordinator aktor‐aktor dalam pembangunan 

Keterlibatan aktor‐aktor dalam perumusan kebijakan pembangunan 

0 = tidak ada kerjasama 1 = 1 aktor 2 = 2 aktor 3 = 3 aktor 

9  Keterbukaan bagi setiap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan 

Jenis media yang menginformasikan pelayanan publik > 3 media 

0 = tidak ada media1 = 1 media 2 = 2 media 3 = > 2 media 

10  Kemudahan publik dalam partisipasi pembangunan 

Jenis layanan untuk berpartisipasi 

0 = tidak ada 1 = 1 jenis 2 = 2 jenis 3 = > 2 jenis 

Sumber : Fansyori, 2015 

E. KESIMPULAN 

Smart governance merupakan bagian dari 6 komponen pembentuk smart city. Smart governance 

memegang  peranan  penting  dalam  perwujudan  smart  city.  Smart  governance  terdiri  dari  empat 

kriteria  yaitu  antisipatif,  objektif,  inovatif  dan  kompetitif.  Keempat  kriteria  utama  tersebut  harus 

dipenuhi  sebagai  syarat  suatu  kota  disebut  smart  governance.  Dari  keempat  kriteria  tersebut 

kemudian dirumuskan tiga tujuan utama smart governance antara lain, terwujudnya transparansi tata 

kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik yang optimal dan meningkatkan partisipasi publik 

dalam  pembangunan. Untuk mencapai  tujuan  smart  governance,  terlebih  dahulu  perlu  dilakukan 

pengukuran  tingkat  kecerdasan  tata  kelola  suatu  kota.  Pengukuran  dapat  dilakukan menilai  kota 

berdasarkan indikator‐indikator pengukur yang merupakan turunan dari empat kriteria utama smart 

governance. Indikator‐indikato tersebut kemudian akan melahirkan syarat‐syarat yang harus dipenuhi 

sebagai fungsi pendukung (sektor hilir) dari smart governance. 

Dalam  kenyataannya,  perwujudan  smart  governance  yang  ideal  kadang menemui  beberapa 

permasalahan  yang  dapat  menghambat  implementasinya,  diantaranya  kesungguhan  pemerintah 

untuk  mewujudkan  tata  kelola  yang  cerdas,  keterbatasan  sumber  pembiayan  pelaksanaan 

pembangunan  sarana  prasarana pendukung,  keterbatasan  teknologi dan  SDM pengelolanya  serta 

ketidak sepahaman terhadap konsep smart city yang sesungguhnya. Kendala‐kendala di atas dapat 

diatasi  dengan  kajian  dan  perumusan  strategi  dan  kebijakan  yang  tepat.  Peran  akademisi  dan 

profesional serta alih pengetahuan menjadi kunci terwujudnya suatu kota untuk mewujudkan  tata 

kelola pemerintahan ynag cerdas (smart governance).