1.1 Latar Belakang R - ppid.bandung.go.idppid.bandung.go.id/.../7-BAB-I-II-III...Permendagri-54-ok-2-2-caca.pdf · dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 1

1.1 Latar Belakang

encana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014

merupakan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang–

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah kedua dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang–

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) mempunyai fungsi penting dalam sistem

perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang

menyatakan, Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan

demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Sekretariat Daerah Kota

Bandung menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kota Bandung ke dalam program dan kegiatan Sekretariat Daerah

sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan

capaian program Sekretariat Daerah secara keseluruhan dan tujuan strategis

jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat

Daerah Kota Bandung.

Perencanaan kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan di

depan tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja

merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah

R

PENDAHULUAN

I


agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat

diikuti dan dimonitor pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah

satu komponen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semestinya

dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan

akuntabilitas kinerjanya.

Gambar 1.1

Dari gambar 1.1 di atas, penyusunan rencana kinerja meliputi

penyusunan sasaran (uraian, indikator, dan target) yang ingin dicapai dalam

tahun bersangkutan, serta program, kegiatan yang direncanakan mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran. Sasaran yang dimaksud dalam rencana

kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra,

selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun

bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Selanjutnya rencana kinerja yang disusun menjadi dasar dalam

penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA). Setelah anggaran ditetapkan

melalui mekanisme pembahasan antara pemerintah dengan DPRD (menjadi

dokumen pelaksanaan anggaran/ DPA), maka instansi pemerintah membuat


rencana operasional, dan selanjutnya membuat perjanjian kinerja (Penetapan

Kinerja) dengan antasan langsungnya, di mana penetapan kinerja ini akan

digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja. Pada akhir

periode dilakukan pengukuran kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam

laporan kinerja tahunan instansi pemerintah (LAKIP).

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang

diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan

pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan

Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas

pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan

dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang

menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari

Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum,

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Musrenbang

berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku

pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang

menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah

kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian

tujuan pembangunan Kota Bandung.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD

yang dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis,

yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan

perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja

SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional

dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan,

rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja

Perangkat Daerah ( SKPD ). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan

pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon

Anggaran Sementara dan APBD.


1.2 Landasan Hukum

andasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja

SKPD, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan

dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

9. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan korupsi;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

L


13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

14. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun

2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011;

15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2013 tentang

Perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung

dan Sekretariat DPRD Kota Bandung;

19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun

2005-2025;


Perubahan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun

2009-2013;


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun

Anggaran 2013;

22. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1053 Tahun 2011 tentang

Perubahaan keenam atas Perwal Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.


1.3 Maksud dan Tujuan

aksud disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota

Bandung Tahun 2014 adalah dalam rangka melaksanaan

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25

tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam

rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan dalam

rangka mencapai sasaran strategis.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung

Tahun 2014 adalah :

1) Sebagai acuan dalam menyusun rencana anggaran berbasis kinerja

pada Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2014.

2) Sebagai panduan bagi Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam

mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai sasaran.

1.4 Sistematika Penyusunan

encana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014

disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

dengan sistematika sebagai berikut :

M

R


BAB I Pendahuluan Menguraikan tentang gambaran umum

Sekretariat Daerah Kota Bandung, latar

belakang, maksud dan tujuan, landasan

hukum penyusunan, dan sistematika

penyusunan Rencana Kerja.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Kerja Tahun 2012

Menguraikan tentang Evaluasi pelaksanaan

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan

Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan,

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung,

Riviu terhadap Rancangan Awal RKPD dan

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran,

Program dan Kegiatan Tahun

2014

Menguraikan tentang tujuan dan sasaran

rencana kerja Sekretariat Daerah Kota

Bandung serta program dan kegiatan

BAB IV Penutup Berisi kesimpulan dari Rencana Kerja Tahun

2014

Lampiran Berisi lampiran Rencana Kinerja Sekretariat

Daerah Kota Bandung Tahun 2014, dan

lampiran lainnya


2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD

ebagaimana amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 8 tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, setiap dokumen perencanaan harus

dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh

karena itu Renja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2012 juga harus

dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Sekretariat Daerah Kota

Bandung Tahun 2012 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan,

pelaksanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun

2014, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta

pengalokasiannya;

b. Tujuan yang dikehendaki;

c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

d. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya.

Disamping itu penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Bandung

Tahun 2014, juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2012 sebagai bahan dalam

penyusunan perencanaan tahun 2014;

b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga

stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah–masalah yang dihadapi

dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

S

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

II


Evaluasi pelaksanaan Renja pada tiap Bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2012 dan perkiraan capaian realisasi

target Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung diuraikan dalam tabel 2.1

berikut ini :


Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013

Kota Bandung Sekretariat Daerah Kota Bandung 1. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan

tahun (n-3) 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(n-2) Target program

dan kegiatan (Renja SKPD

tahun n-1) 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun (n-2) 2012

Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2012

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun n-1) 2013

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.20 Urusan Otonomi

Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.20 1.20 03.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

1.20 1.20 03.16 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA

Terlaksananya koordinasi di antara Pemerintah Daerah

5 paket 3 1 1 100% 1 5 100%


1 2 3 4

5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.20 1.20 03.16 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

5 buku

laporan 3 1 1 100% 1 5 100%

1.20 1.20 03.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

1.20 1.20 03.25 05 Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat)

Terbentuknya kerjasama pengembangan kemampuan pengamanan antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Daerah lain, Instansi pemerintah pusat dan Kota Sahabat (Sister City)

4 kota 3 1 1 100% 0 4 100%

1.20 1.20 03.25 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kota/Kabupaten dan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

Terlaksananya kerjasama antar daerah anggota APEKSI 5 kota 5 2 1 50% 0 6 120%

1.20 1.20 03.27 Program Daerah Otonomi Baru

1.20 1.20 03.25 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

Kepastian batas antara daerah Kota Bandung dengan kabupaten kota lainnya

19 titik 9 10 14 140% 0 23 121%

1.20 1.20 03.29 Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah


1 2 3 4

5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.20 1.20 03.29 01 Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Laporan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah

5 paket 3 1 1 100% 1 5 100%

1.20 1.20 03.29 02 Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah

Pemantapan urusan kewenangan daerah

24 paket 24 0 0 0% 0 24 100%

1.20 1.20 03.29 29.04 Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan

Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan

150 Kec 90 30 30 100% 30 150 100%

755 Kel 453 151 151 100% 151 755 100%

1.20 1.20 03.29 06 Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan

Terselenggaranya fasilitasi bagi Pemerintah Kecamatan dalam berinovasi, berkreativitas, dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di Kota Bandung

2 Kec 1 1 1 100% 0 2 100%

1.20 1.20 03.29 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

-

- - - - - - -


2. BAGIAN KERJASAMA DAERAH

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun (n-3)

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target program dan kegiatan (Renja SKPD

tahun n-1) 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

(n-2) 2012

Realisasi Renja SKPD tahun

(n-2) 2012

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan

(tahun n-1) 2013


Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1.20 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

1.20 1.03 1.03 25.05 Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat)

terlaksananya kerjasama yang difasilitasi oleh program sister city

- N/A - - - - Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City

Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City

N/A

1.20 1.03 1.03 25.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kota/Kabupaten dan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)

Terlaksananya kerjasama antar daerah dalam negeri dan kerjasama antar anggota APEKSI

- N/A - - - - Meningkatnya peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)

Meningkatnya peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)

N/A


3. BAGIAN HUKUM DAN HAM

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/ Kegiatan

Indikaor Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan

(output)


Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan

tahun (n-3) 2011


(n-2) Target program


tahun n-1) 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun

berjalan

Target Renja SKPD

tahun (n-2) 2012

Realisasi Renja SKPD tahun

(n-2) 2012

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


tahun berjalan (tahun n-1)

2013


Target Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

20 3 26

Program Penataan perundang-undangan

3 26 13 Kegiatan evaluasi produk hukum daerah

Terlaksananya evaluasi produk hukum daerah dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah

4 Dokumen - 1 1 100% 3 4 100%

14 Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan

-terlaksananya forum kajian hukum dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi

29 kali 21 4 4 100% 4 29 100%

-tersusunnya Naskah Kajian hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi

12 Naskah Kajian

10 1 1 100% 1 12 100%


1 2 3 4

5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

20 3 37 Program Pembangunan Produk Hukum Daerah

20 3 37 1 Kegiatan legislasi rancangan Peraturan Daerah

- Terbentuknya produk hukum daerah yang dapat memenuhi Aspek Yuridis, Sosiologis dan Filosofis dalam rangka menunjang terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar dan taat terhadap Hukum dan HAM.

- Produk hukum Daerah yang ditetapkan

a. Rancangan Peraturan Daerah

107 buah 64 20 27 135% 23 114 107%

b. Rancangan Lembaran Kota

93 buah 50 20 26 130% 23 99 106%

c. Rancangan Lembaran Daerah

108 buah 65 20 27 135% 23 115 106%

- Terlaksananya rapat pembahasan Rancangan Perda/LK

39 kali 24 7 5 71% 8 37 95%

2 Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan

-Terlaksananya updating content aplikasi filling JDI Hukum Online

5 paket 3 1 1 100% 1 5 100%

-Tersedianya buku peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah

374 buku 234 70 78 111% 70 382 102%

-Tersedianya CD produk hukum daerah

1150 keping 650 250 250 100% 250 1150 100%

-Terlaksananya sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah kepada SKPD

36 kali 20 8 8 100% 8 36 100%

3 Kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah

Produk hukum yang ditetapkan :


1 2 3 4

5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

- Rancangan Peraturan Walikota Bdg

178 buah 135 20 46 230% 23 204 115%

- Rancangan Keputusan Walikota Bdg

1047 buah 724 150 188 125% 173 1085 104%

- Berita Daerah 178 buah 135 20 46 230% 23 204 115%

4 Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan RANHAM

- Harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah

4 kali 1 1 1 100% 2 4 100%

- Terlaksananya pendidikan HAM bagi aparat Pemerintah Kota Bandung

4 kali 1 1 1 100% 2 4 100%

- Tersusunnya laporan panitia RANHAM

4 kali 1 1 1 100% 2 4 100%

5 Kegiatan Koordinasi/ Konsultasi Penyusunan Hukum Daerah

- Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah 15 kali 8 3 3 100% 4 15 100% - Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung, Rancangan Keputusan Walikota Bandung dan Produk Hukum lainnnya.

6 Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan

-terlaksananya Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU)

29 kali 15 6 6 100% 8 29 100%

-terlaksananya Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)

13 kali 6 2 2 100% 5 13 100%

-terlaksananya Forum Diskusi Hukum

6 kali 3 2 2 100% 1 6 100%

7 Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum

-penanganan perkara (Perdata dan TUN)

158 perkara 118 20 54 255% 20 192 122%

-Advokasi Hukum 10 perkara 6 2 2 100% 2 10 100%


4. BAGIAN ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN APARATUR DAERAH

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan


(outcomes) / Kegiatan (output)


Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun (n-3) 2011


Target program

dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2013


tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

(n-2) 2012

Realisasi Renja SKPD

tahun (n-2) 2012

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


tahun berjalan

(tahun n-1) 2013


Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.20

I URUSAN WAJIB

1.20

A Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

1.20 03 20 09 1 Kegiatan Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008

- Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung telah difasilitasi penerapan dan sertifikasi SMM ISO 9001:2008

83 SKPD/ Unit Kerja

40 19 16 sertifikasi

(12 Re- sertifikasi)

84% sertifikasi (147%)

Akumulasi dgn

Resertifi kasi

24 80

96% sertifikasi (111%)

Akumulasi dgn

Resertifikasi

- Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung telah disurveilance sertifikasi SMM ISO 9001:2008

35 SKPD/ Unit Kerja

0 26 26 100% 9 35 100%


1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

- Survey IKM pada Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kota Bandung yang telah menerapkan SMM ISO 9001:2008

52 SKPD/ Unit Kerja

30 20 20 100% 2 52 100%

1.20 1.20 26 10 2 Kegiatan Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

Raperwal lingkup bidang ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

- Evaluasi Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemkot Bandung

100% = 13 SPM (Tidak diakumulasi)

0 13 SPM 13 SPM 100% 13 SPM 13 SPM 100%

- Penyusunan SOP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

14 SOP 8 2 2 100% 4 14 100%

1.20 1.20 3.26 11 3 Kegiatan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah dilakukan evaluasi dan penataan tupoksinya

7 Raperda 5 2 5 250% 0 10 143%

17 Raperwal 31 0 0 100% 0 31 182%

1.20 1.20 3.33 06 4 Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Tersusunnya hasil analisis jabatan struktural dan analisis beban kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

51 Anjab 24 2 1 50% 30 55 108%

27 ABK 15 12 12 100% 0 27 100%


1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.20

B Program Evaluasi/Laporan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1.06 1.20 3.21 11 1 Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- LAKIP Kota Bandung Tahun 2013

5 Dokumen 3 1 1 100% 1 5 100%

- LAKIP Setda Tahun 2013

5 Dokumen 3 1 1 100% 1 5 100%

1.06 1.20 3.21 C Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06 1.20 3.21 16 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan SKPD

- Tersusunnya Dokumen Rencana StratejiK Setda Kota Bandung Tahun 2009-2013

1 Dokumen 1 0 0 0% 0 1 100%

- Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Setda Tahun 2015

5 Dokumen 3 1 1 100% 1 5 100%

- Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja SKPD dan Pemerintah Kota Bandung

5 Dokumen 3 1 1 100% 1 5 100%


5. BAGIAN PEMBANGUNAN DAN SDA

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

target kinerja capaian program (Renstra SKPD) Tahun 2013

realisasi target kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d Tahun 2011 (n-3)

target dan realisasi kinerja program dan kegiatan

target program

dan kegiatan

(n-1) 2013

prakiraan realisasi capaian target renstra

Target renja SKPD tahun

2012 (n-2)

realisasi renja SKPD tahun

2012 (n-2)

tingkat realisasi

(%)

realisasi capaian program

dan kegiatan s/d tahun

2013

tingkat capaian realisasi

target renstra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.20 URUSAN WAJIB 5+7+9 10/4

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, perangkat Daerah, kepegawaian

1.20.20

Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

terwujudnya penataan dan pengelolaan pelaporan administrasi program, bina sarana dan prasarana, dan bina SDA

1.20.1.20.03.03.20.03 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH

dokumen Progres Pelaksanaan Kebijakan Ruang Lingkup SDA

10 6 2 2 100% 2 10 100%

1.20.28

Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik

dokumen penataan dan pengelolaan pelaporan administrasi program, bina sarana dan prasarana, dan bina SDA

1.20.1.20.03.03.28.01 Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik

dokumen laporan bulanan administrasi kegiatan pembangunan dan dokumen laporan Pemaketan PBJ

15 9 3 3 100% 3 15 100%

SKPD/Unit Kerja terfasilitasi (target tahunan adalah 272 SKPD/UK)

1370 822 274 274 100% 274 274 100%

1.20.1.20.03.03.28.03 Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik

dokumen laporan bina sarana dan prasarana 10 6 2 2 100% 2 10 100%


6. BAGIAN PEREKONOMIAN

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan




Tahun 2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d Tahun 2011

(n-3)


(n-2) 2012 Target

Program dan

Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013) (n-1)

Perkiraa Realisasi Capaian Target Renstra SKPD S/D

Tahun Berjalan

Target Renja SKPD Tahun 2012 (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun 2012 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


Tahun Berjalan

(tahun 2013) (n-1)


Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

1 Urusan Wajib

1 15 Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1 15 1 20 03 15 Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

1 15 1 20 03 15 01 Kegiatan Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan

2 Kajian 2 - - -

2 100%

1 15 1 20 03 15 06 Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah


1 Kajian - 1 1 100%

1 100%

1 15 1 20 03 15 13 Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Usaha Kecil Menengah


1 Kajian - 1 1 100%

1 100%


1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

1 15 1 20 03 16 Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

1 15 1 20 03 16 11 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan UMKM


1 Kajian 1 - - -

1 100%

1 15 1 20 03 16 03 Kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah


1 Kajian - 1 1 100%

1 100%

1 Kebijakan - 1 1 100%

1 100%

1 15 1 20 03 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah

1 15 1 20 03 17 04 Kegiatan Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah


3 Kajian 2 1 1 100% - 3 100%

3 Kebijakan 2 1 1 100% - 3 100%

1 15 1 20 03 17 05 Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah


- Kajian - - - - - - -

- Kebijakan - - - - - - -

1 15 1 20 03 17 10 Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal


1 Kajian - - - - 1 1 100%


1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

1 15 1 20 03 17 12 Kegiatan Fasilitasi dan Intermediasi bagi Usaha Mikro dan Kecil


1 Kajian - 1 1 100%

1 100%

1 Urusan Wajib

1 16 Bidang Urusan Penanaman Modal

1 16 1 20 3 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1 16 1 20 3 15 02 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah


1 Kajian 1 - - -

1 100%

- Kebijakan - - - -

- -

1 Urusan Wajib

1 20 Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20 1 20 03 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 20 1 20 03 17 17 Kegiatan Peningkatan Manajemen Investasi Daerah


4 Kajian 2 2 2 100%

4 100%

6 Kebijakan - 6 6 100%

6 100%


1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10=(5+7+9) 11= (10/4)

1 20 1 20 03 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1 20 1 20 03 26 03 Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan


2 Kajian 2 - - -

2 100%

- Kebijakan - - - -

- -

1 20 1 20 03 38 Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi

1 20 1 20 03 38 01 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai salah satu Pembangunan Ekonomi


1 Kajian - - - - 1 1 100%

1 Kebijakan - - - - 1 1 100%

1 20 1 20 03 38 02 Kegiatan Koordinasi dan Sinkrosasi Peningkatan Kapasitas BUMD


1 Kajian - - - - 1 1 100%

- Kebijakan - - - - - - -

1 20 1 20 03 38 03 Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah


1 Kajian - - - - 1 1 100%

- Kebijakan - - - - - - -

2 Urusan Pilihan

2 07 Urusan Pilihan Industri

2 07 1 20 03 21 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis

2 07 1 20 03 21 05 Kegitan Pengembangan Ekonomi Kota Berbasis Teknologi dan Informasi


2 Kajian - - - - 2 2 100%

- Kebijakan - - - - - - 0%

2 07 1 20 03 21 06 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif


1 Kajian - - - - 1 1 100%

- Kebijakan - - - - - - 0%


7. BAGIAN KESRA DAN KEMASYARAKATAN

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan




Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

dengan tahun (n-3) 2011


Target program


tahun n-1) 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun

berjalan

Target Renja SKPD tahun (n-2) 2012


tahun (n-2) 2012

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


tahun berjalan (tahun n-1)

2013


Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

1.02.1.20.03.08.16.19 Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan UKS

Terlaksananya kegiatan TP. UKS Kota Bandung LSS (Tingkat Nasional, Tingkat Kota Bandung, Tingkat Bakorpembang, Tingkat Provinsi) Dokter Kecil, Lomba TP. UKS Tingkat Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2014

7 Kegiatan

1 dokumen (Draft Kebijakan di Bidang Pembinaan UKS, PPTI, P2 Diare& ISPA, UKM dan DBD)

0 0 - 7 7 100%

1.06.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Jumlah Rancangan Kebijakan dan Kegiatan tentang Peyelesaian Masalah Sosial

-

1.06.1.20.03.08. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Naskah akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan

4

dokumen data base / kajian / pedoman

1 1 1 100% 2 4 100%


1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.13.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Fasilitasi sarana prasana rehabilitasi kesejahteraan sosial

1.13.1.20.03.08.16.07 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan sosial

Terlaksananya kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional) Tingkat Kota Bandung tahun 2014

3 kegiatan 2 1 1 100% 0 3 100%

1.13.1.20.03.08.16.09 Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya


1


1 0 0 - 0 1 100%

1.19.17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Tingkat rasa Solidaritas dan ikatan sosial di Kalangan Masyarakat

1.19.1.20.03.08.17.01 Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

Tersedianya sarana prasarana Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama di Kota Bandung

2


0 1 1 100% 1 2 100%

1.19.18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Persentase Tingkat Sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan

1.19.1.20.03.08.18.01 Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya

Tersedianya sarana prasarana sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan

1

kegiatan Pengajian Bandung Agamis

0 0 0 100% 1 1 100%

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

kebijakan pelayanan bidang pendidikan

2


1 1 1 100% 0 2 100%


8. BAGIAN TATA USAHA

Kode

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra SKPD) Tahun 2013

Realisasi

Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (n-2) 2012

Target Program

dan Kegiatan (Renja SKPD

Tahun n-1) 2013


Tahun Berjalan

Target Renja SKPD Tahun

(n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian


Tahun Berjalan (Tahun n-1)

2013


Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.03 20.33 1 20 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Tertibnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah

1.03 20.33 1.15 20 Monitoring Evaluasi

dan Pelaporan Adanya Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Data Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah

11

unit kerja (tidak akumulatif)

11 11 11 100% 11 11 100%

1.03

20.33

1.18

20

Penataan Takah PNSD

Tertatanya Takah PNSD di lingkungan SekretariatDaerah

11 unit kerja (tidak akumulatif)

11 11 11 100% 11 11 100%

1.03 25.15 1 20 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Arus Informasi dalam Bidang Persandian dan Pertelekomunikasian Berjalan Secara Efektif dan Efisien

1.03 25.15 1.03 20 Kegiatan Pembinaan

dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemahaman di Bidang Sandi & Komunikasi serta Tata Cara Komunikasi Radio Dua Arah (HT) serta Penggunaan Faximile

35 SKPD/orang 30 0 0 - 5 35 100%

1.03 25.15 1.06 20 Kegiatan Pengadaan

Alat Studio dan Komunikasi

Tercapainya Sarana Alat Komunikasi Pemerintah Daerah Yang Memadai

26 Jenis 17 4 4 100% 5 26 100%


9. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan


Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013

Realisasi Target

Kinerja Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan

tahun (n-3) 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu

(n-2) Target

program dan

kegiatan (Renja SKPD

tahun n-1) 2013

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun

Berjalan

Target Renja SKPD

Tahun (n-2) 2012


tahun (n-2) 2012

Target Realisas

i (%) 2012

Realisasi Capaian


tahun (berjalan tahun n-1)

2013


Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 20 1 20 3 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya Sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan

100% tiap tahun (tidak

diakumulasi)

100% (tidak

diakumulasi) 100% 90% 90% 100% 100% 100%

1 20 1 20 3 02 03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Terpenuhinya pembangunan gedung kantor di lingkungan Balaikota

1 20 1 20 3 02 05 Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional

1. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4

2. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 2

1 20 1 20 3 02 06 Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas

Tersedianya Perlengkapan rumah jabatan/dinas

1 20 1 20 3 02 08 Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Tersedianya Peralatan pada rumah jabatan/dinas

1 20 1 20 3 02 10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair

Tepenuhinya kebutuhan meubeulair

1 20 1 20 3 02 12 Kegiatan Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor


1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 20 1 20 3 02 20 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Terpeliharanya bangunan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah

1 20 1 20 3 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya bangunan gedung kantor Pemerintah Kota Bandung

1

20

1

20

3

02

24

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 4(empat) di lingkungan Setda Kota Bandung

2. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2(dua) di lingkungan Setda Kota Bandung

1 20 1 20 3 02 25 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas

Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah

1 20 1 20 3 02 26 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya perlengkapan kantor

1 20 1 20 3 02 38 Penataan Mekanical Elektrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan

Terpeliharanya jaringan instalasi listrik di lingkungan balaikota dan Rumah dinas/jabatan

1 20 1 20 3 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Jumlah Sistem Informasi, pemeliharaan, pendukung dan pengembangannya

11 5 3 3 100% 3 11 100%

1 20 1 20 3 15 02 Kegiatan pembinaan dan pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi

1. Tersedianya jaringan komputer pada TU Bagumpal

2. Tersedianya sistem informasi pengelolaan arsip pengadaan barang/jasa

3. Tersedianya sistem informasi pengelolaan persediaan barang/stok opname


4. Penyempurnaan sistem informasi pengelolaan kendaraan dinas/operasional

1 20 1 20 3 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Presentasi Terpenuhinya acara sesuai protokoler

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 20 1 20 3 16 02 Kegiatan Penerimaan

Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

Terlayaninya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ LPND/luar negeri.


Dari tabel 2.1 tersebut, dapat dikemukakan bahwa pada tahun 2012

dari 8 (delapan) Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung

terdapat program sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dan 69 (enam puluh

sembilan) kegiatan. Dari 69 (enam puluh

sembilan) kegiatan tersebut digunakan

66 (enam puluh enam) indikator

kegiatan, capaian target indikator

kegiatan selama tahun 2012 yaitu 63

(enam puluh tiga) indikator kegiatan

(95,45%) mencapai target dan 3 (tiga)

indikator kegiatan (4,55%) tidak

mencapai target, capaian tersebut

berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah tahun 2012.

Indikator yang tidak mencapai target pada tahun 2012 antara lain, (1) kegiatan

peningkatan kerjasama antar daerah merealisasi 1 (satu) MoU dengan

Pemerintah Kota Surabaya dari 2 (dua) kota yang ditargetkan Bagian

Pemerintahan Umum, (2) kegiatan penyusunan instrumen analisis jabatan

dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dari 2 (dua)

SKPD yang ditargetkan Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur

Daerah, (3) kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

merealisasikan 90% (sembilan puluh prosen) target pada 12 (dua belas)

kegiatan pada Bagian Umum dan Perlengkapan, capaian tersebut

dikarenakan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah terutama kegiatan

pengadaan kendaraan dinas roda dua dan roda empat di lingkungan

Pemerintah Kota Bandung.

Terhadap kinerja yang tidak mencapai target, perlu diupayakan

penyempurnaan antara lain sebagai berikut : (1) kegiatan evaluasi dan

analisis jabatan serta analisis beban kerja dapat merencanakan kegiatan

sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka efektifitas

pelaksanaan tugas perangkat daerah, (2) kegiatan kerjasama daerah

merencanakan kuatitas dan kualitas hubungan kerjasama daerah yang

strategis bagi penyelenggaraan pemerintah daerah, dan (3) tetap selektif

dalam penyusunan rencana pengadaan barang/jasa pemerintah agar

terlaksana efisiensi penyediaan sarana dan prasarana kerja aparatur.

94%

6%

CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA

BANDUNG TH.2012

Target Tercapai Target Tidak Tercapai


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

erdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun

2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah

dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Bandung,

Kedudukan Sekretariat Daerah yang

merupakan unsur staf, dipimpin

Sekretaris Daerah berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota

mempunyai tugas dan kewajiban

membantu Walikota dan menyusun

kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah, untuk melaksanakan

tugas pokok dan kewajibana tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

a) Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah; b) Pengkoordinasian

pelaksanaan tugas perangkat daerah; c) Pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; d) Pembinaan administrasi dan

aparatur pemerintah daerah; dan e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan

oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Maka secara umum tolok

ukur keberhasilan serta akuntabilitas kinerja program dan kegiatan pelayanan

pada tiap bagian di lingkungan sekretariat daerah adalah:

1) Produktifitas serta kualitas perumusan dan penetapan kebijakan

pemerintah daerah yang relevan terhadap penyelengaraan pemerintahan

daerah;

2) Kapasitas koordinasi, pembinaan administratif dan aparatur, monitoring,

evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan pemerintah

daerah tersebut dalam tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (SKPD)

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan

B


3) Kapasitas dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kepala

daerah.

Sekretariat Daerah adalah satuan organisasi yang terdiri dari

Sekretaris Daerah, Asisten, Bagian dan Sub Bagian. Bagan organisasi

Sekretariat Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung

Sumber : Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, susunan Sekretariat Daerah Kota

Bandung terdiri atas :

a. Sekretaris Daerah

b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :

1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan :

a) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah

b) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan; dan

c) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan.

2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan :

a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia;

ASISTEN ADMINISTRASI

PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

SEKRETARIAT DAERAH

1. BAGIAN PEMERINTAHAN

UMUM

2. BAGIAN HUKUM DAN HAK

ASASI MANUSIA

3. BAGIAN ORGANISASI DAN

PEMBERDAYAAN APARATUR

DAERAH

4. BAGIAN KERJASAMA

DAERAH

1. BAGIAN PEMBANGUNAN &

SUMBER DAYA ALAM


3. BAGIAN KESEJAHTERAAN

RAKYAT & KEMASYARAKATAN

1. BAGIAN UMUM &

PERLENGKAPAN


SEKRETARIAT DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN

ASISTEN ADMINISTRASI

UMUM


b) Sub Bagian Bantuan Hukum;

c) Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum.

3. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah,membawahkan:

a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan;

b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;

c) Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja.

4. Bagian Kerjasama Daerah, membawahkan;

a) Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri; dan

b) Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri.

c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

1. Bagian Perekonomian, membawahkan :

a) Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi;

b) Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing;

c) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah.

2. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam,membawahkan:

a) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program;

b) Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana;

c) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahkan :

a) Sub Bagian Sosial Keagamaan;

b) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;

c) Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan.

d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

1. Dihapus

2. Dihapus

3. Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah, membawahkan:

a) Sub Bagian Keuangan Setda;

b) Sub Bagian Kepegawaian Setda; dan

c) Sub Bagian Administrasi, Sandi dan Telekomunikasi.

4. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan:

a) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;

b) Sub Bagian Protokol; dan

Sub Bagian Perlengkapan

e. Kelompok Jabatan Fungsional


Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsi selalu proaktif serta profesional dalam melaksanakan tugas, pada

tahun 2012 kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung telah

dilaksanakan secara optimal, hal ini tercermin pada capaian kinerja program

dan kegiatan yang telah dilaksanakan, diantaranya:

1) Kegiatan evaluasi dan penataan tupoksi pada 5 (lima) SKPD dari 2 (dua)

target yang ditetapkan;

2) Ditetapkannya 27 (dua puluh tujuh) Peraturan Daerah, 46 (empat puluh

enam) Peraturan Walikota, dan 188 (seratus delapan puluh delapan)

Keputusan Walikota dalam rangka pelaksanaan tugas di lingkungan

pemerintah Kota Bandung, capaian tersebut melebihi target yang telah

ditetapkan; dan

3) Dilaksanakan pula kajian dan perumusan kebijakan yang diperlukan kepala

daerah di bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan

kemasyarakatan di Kota Bandung;

4) Dilaksanakan pula fasilitasi, koordinasi, evaluasi, monitoring, pengendalian

dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan kepala daerah.

Uraian lengkap pencapaian kinerja pelayanan tahun 2012 pada

masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung,

sebagaimana tabel 2.2 berikut ini.


Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kota Bandung

Sekretariat Daerah Kota Bandung 1. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

NO Indikator SPM/

standar nasional

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun (thn n-2)

2012

Tahun (thn n-1)

2013

Tahun (thn n) 2014

Tahun (thn n+1)

2015

Tahun (thn n-2)

2012

Tahun (thn n-1)

2013

Tahun (thn n) 2014

Tahun (thn n+1)

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Terlaksananya koordinasi di antara Pemerintah Daerah

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

2 Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

1 laporan/ tahun

1 laporan / tahun

1 laporan/ tahun

1 laporan/ tahun

1 laporan/ tahun

1 laporan/ tahun

1 laporan/ tahun

1 laporan/ tahun

3 Terbentuknya kerjasama pengembangan kemampuan pengamanan antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Daerah lain, Instansi pemerintah pusat dan Kota Sahabat (Sister City)

2 kota - - - 1 kota - - -

program dan kegiatan mulai tahun 2013 dilaksanakan oleh Bag. Kerjasama Daerah

4 Terlaksananya kerjasama antar daerah anggota APEKSI

5 kota 2 kota 2 kota 2 kota 2 kota 2 kota 2 kota 2 kota

5 Kepastian batas antara daerah Kota Bandung dengan kabupaten kota lainnya

10 titik 10 titik 10 titik 10 titik 14 titik 10 titik 10 titik 10 titik

6 Laporan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah


7 Pemantapan urusan kewenangan daerah


8 Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan

30 Kecamatan

dan 151 Kelurahan

30 Kecamatan

dan 151 Kelurahan

30 Kecamatan

dan 151 Kelurahan

30 Kecamatan

dan 151 Kelurahan

30 Kecamatan

dan 151 Kelurahan

30 Kecamatan

dan 151 Kelurahan

30 Kecamatan

dan 151 Kelurahan

30 Kecamatan

dan 151 Kelurahan

9 Terselenggaranya fasilitasi bagi Pemerintah Kecamatan dalam berinovasi, berkreativitas, dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di Kota Bandung

1 Kecamatan

- 1

Kecamatan -

1 Kecamatan

- 1

Kecamatan -



NO Indikator SPM/

standar nasional

IKK


Catatan Analisis

Tahun (thn n-2)

2012

Tahun (thn n-1)

2013

Tahun (thn n) 2014

Tahun (thn n+1)

2015

Tahun (thn n-2)

2012

Tahun (thn n-1)

2013

Tahun (thn n) 2014

Tahun (thn n+1)

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Terbentuknya kerjasama pengembangan kemampuan pengamanan antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Daerah lain, Instansi pemerintah pusat dan Kota Sahabat (Sister City)

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City


Tercapainya kerjasama dengan Kota Sahabat: Shenzhen (China) dan Melbourne (Australia)

- Meningkat nya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City

Meningkat nya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City

Tercapai nya kerjasama dengan Kota Sahabat: Shenzhen (China) dan Melbourne (Australia)

2 Terlaksananya kerjasama antar daerah anggota APEKSI

- Meningkatnya peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)


Tercapainya kerjasama dengan 3 kota: Medan, Solo dan Denpasar

- Meningkat nya peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)

Meningkat nya peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)

Tercapai nya kerjasama dengan 3 kota: Medan, Solo dan Denpasar



NO Indikator

Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)

SPM/ standar nasional

IKK


Catatan Analisis

Tahun (thn n-2)

2012

Tahun (thn n-1)

2013

Tahun (thn n) 2014

Tahun (thn n+1)

2015

Tahun (thn n-2)

2012

Tahun (thn n-1)

2013

Tahun (thn n) 2014

Tahun (thn n+1)

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1. Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah

Terlaksananya Evaluasi dan Inventarisasi Produk Hukum Daerah dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1 3 13 kali

-Prolegda

-Laporan evaluasi produk hukum

13 kali

-Prolegda


1

2

13 kali

-Prolegda


13 kali

-Prolegda


2. Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan

- Terlaksananya Forum Kajian Hukum dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang Baru atau Lebih Tinggi;

- Tersusunnya Naskah Kajian Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Baru atau Lebih Tinggi.

4 kali

1

Dokumen

4 kali

1

Dokumen

4 kali

1

Dokumen

8 kali

1

dokumen

4 kali

1

Dokumen

1 kali

-

4 kali

1

Dokumen

8 kali

1

dokumen

Program Pembangunan Produk Hukum Daerah

Kota Bandung

1. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Daerah


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13




20 Buah

23 buah

18 buah

25 buah

27 buah

9

18 buah

25 buah

b. Rancangan Lembaran Kota Bandung

20 buah 23 buah 18 buah 25 buah 26 buah 2 18 buah 25 buah

c. Rancangan Lembaran Daerah Kota Bandung


- Terlaksananya rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Lembaran Kota

7 kali 8 kali 5 kali 12 kali 5 kali - 5 kali 12 kali

2 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah

Produk Hukum yang ditetapkan: - Rancangan Peraturan

Walikota Bandung


- Rancangan Keputusan Walikota Bandung


- Berita Daerah 20 buah 23 buah 20 buah 30 buah 46 buah 30 20 buah 30 buah

3 Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM

- Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan daerah


- Terlaksananya pendidikan HAM bagi Aparat Pemerintah Kota Bandung


- Tersusunnya laporan panirtia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Bandung



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 Kegiatan Koordinasi Konsultasi Penyusunan Hukum Daerah

- Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah

- Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung, Rancangan Keputusan Walikota Bandung dan Produk Hukum lainnya


5 Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan

- Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU);

- Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM);

- Forum Diskusi Hukum.

6 kali

2 kali

2 kali

8 kali

5 kali

1 kali

7 kali

2 kali

1 kali

5 kali

1 kali

1 kali

6 kali

2 kali

2 kali

2 kali - -

7 kali

2 kali

1 kali

5 kali

2 kali

1 kali

6 Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum

- Penanganan Perkara (Perdata dan Tata Usaha Negara)

- Advokasi Hukum

20 perkara

2 perkara

20 perkara

2 perkara

22 perkara

25 perkara

54 perkara

2 perkara

- -

22 perkara -

25 perkara -

7 Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

- Terlaksananya Updating Content Aplikasi Filling JDI Hukum Online;

- Tersedianya Buku Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah.

- Tersedianya CD Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota Bandung) untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Anggota DPRD dan para tamu kunjungan kerja atau study banding;

- Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah kepada SKPD.

1 paket

70 buku

250 keping

8 kali

1 paket

70 buku

250 keping

8 kali

1 paket

70 buku

250 CD

8 kali

1 paket

75 buku

250 CD

9 kali

1 paket

78 buku

250 keping

8 kali

- - -

2 kali

1 paket

70 buku

250 CD

8 kali

1 paket

75 buku

250 CD

9 kali



NO Indikator SPM/

standar nasional

IKK


Catatan Analisis

Tahun (thn n-2)

2012

Tahun (thn n-1)

2013

Tahun (thn n) 2014

Tahun (thn n+1)

2015

Tahun (thn n-2)

2012

Tahun (thn n-1)

2013

Tahun (thn n) 2014

Tahun (thn n+1)

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


1 Kegiatan Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008


19 24 5 5 16 - 5 5


14 9 63 63 14 - 63 63


12 2 68 68 12 - 68 68

2 Kegiatan Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah


13 13 13 13 13 - 13 13


2 4 5 5 2 - 5 5


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 Kegiatan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah


34 34 33 - 9 - 33 -

4 Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja


- Anjab 2 30 31 - 1 - 31 -

- ABK 12 30 31 - 12 - 31 -

B Program Evaluasi/Laporan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1 Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LAKIP Kota Bandung Tahun 2013 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

LAKIP Setda Tahun 2013 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

C Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan SKPD

Tersusunnya Dokumen Rencana StratejiK Setda Kota Bandung Tahun 2014-2018

- - 1 Dokumen - - - 1 Dokumen -

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Setda Tahun 2015

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja SKPD dan Pemerintah Kota Bandung

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Tersusunnya Dokumen (Raperwal/ RaKepwal) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bandung

- - 1

Raperwal/ RaKepwal

- - - 1

Raperwal/ RaKepwal

-



NO Indikator SPM/

standar nasional

IKK


Catatan Analisis

Tahun (thn n-2)

2012

Tahun (thn n-1)

2013

Tahun (thn n) 2014

Tahun (thn n+1) 2015

Tahun (thn n-2)

2012

Tahun (thn n-1)

2013

Tahun (thn n) 2014

Tahun (thn n+1) 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, perangkat Daerah, kepegawaian

1 Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

terwujudnya penataan dan pengelolaan pelaporan administrasi program, bina sarana dan prasarana, dan bina SDA

1 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH

dokumen Progres Pelaksanaan Kebijakan Ruang Lingkup SDA

2 2 2 2 2 - 2 2

2 Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik

dokumen penataan dan pengelolaan pelaporan administrasi program, bina sarana dan prasarana, dan bina SDA

1 Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik

dokumen laporan bulanan administrasi kegiatan pembangunan dan dokumen laporan Pemaketan PBJ

3 3 2 2 3 - 3 3

SKPD/Unit Kerja terfasilitasi (target tahunan adalah 272 SKPD/UK)

274 274 274 274 274 - 274 274

2 Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik

dokumen laporan bina sarana dan prasarana

2 2 - - 2 - 2 2



No Indikator SPM/

Standar Nasional

IKK *


Catatan Analisis Tahun 2012 Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015 Tahun 2012 Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1

Jumlah Penyusunan Kajian dan Kebijakan tentang Peningkatan Ekonomi Masyarakat

- - 5 Kajian dan 2 Kebijakan

5 Kajian dan 1 Kebijakan

5 kajian 3 kajian dan 2 kabijakan

5 Kajian dan 2 Kebijakan

- 5 kajian 3 kajian dan 2 kabijakan

2

Jumlah Penyusunan Kajian dan Kebijakan tentang Pembinaan BUMD

- - 2 Kajian dan 6 Kebijakan

2 Kajian 3 kajian 2 kajian 2 Kajian dan 6 Kebijakan

- 3 kajian 2 kajian



NO Indikator SPM/

standar nasional

IKK


Catatan Analisis

Tahun (thn n-2)

2012

Tahun (thn n-1)

2013

Tahun (thn n) 2014

Tahun (thn n+1)

2015

Tahun (thn n-2)

2012

Tahun (thn n-1)

2013

Tahun (thn n)

2014

Tahun (thn n+1)

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A Peningkatan Pemahaman terhadap masyarakat tentang Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

1 Terlaksananya kegiatan TP. UKS Kota Bandung LSS (Tingkat Nasional, Tingkat Kota Bandung, Tingkat Bakorpembang, Tingkat Provinsi) Dokter Kecil, Lomba TP. UKS Tingkat Kecamatan di Kota Bandung

0 7

Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Peserta Didik Level SD, SMP, SMA se-Kota Bandung dan Peningkatan Kualitas TP. UKS Kota dan TP. UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS Sekolah se-Kota bandung


0 7



B jumlah rancangan kebijakan dalam Penyelesaian Masalah Sosial

1 Naskah akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan

1 2

Tersedianya 1 dokumen sebagai dasar pembuatan Raperda Penanggulangan Kemiskinan

Tersedianya Raperda Penanggulangan Kemiskinan 1 2


Tersedianya Raperda Penanggulangan Kemiskinan

C Tersedianya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

1 Terlaksananya kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional) Tingkat Kota Bandung

1 0

Terpenuhi dan terapresiasikannya Kesetaraan dan Pemberdayan Penyandang Disabilitas


1 0




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 Naskah akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan

0 1



0 1



D Terpenuhinya rasa solidaritas di masyarakat dan Tumbuhnya sikap tolerasi dan kerukunan antar umat beragama

1 Terlaksananya peringatan hari - hari besar keagamaan

0 1

Terlaksananya peringatan hari - hari besar keagamaan


0 1



E Tersedianya sarana prasarana sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan

1 Terlaksananya kegiatan Pengajian Bandung Agamis

0 1

Terlaksananya kegiatan Pengajian Bandung Agamis


0 1





SPM/

Standar Nasional


Catatan Analisis

No. Indikator IKK Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2012 Tahun 2013

Tahun 2014 Tahun 2015

(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 Adanya Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah

11 unit 12 dokumen laporan data

pegawai

12 dokumen laporan data

pegawai


pegawai


pegawai -


pegawai


pegawai

2 Tertatanya Takah PNSD di lingkungan Sekretariat Daerah (prosentase keberhasilan kegiatan tiap tahun, hasil tahunan tidak diakumulasi)

11 unit 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

B Meningkatnya Pelayanan Informasi, Komunikasi Kpd Masyarakat serta SKPD di Lingkungan Pemkot Bandung

1 kegiatan Pembinaan & pengembangan Sumber Daya Komunikasi & Informasi

- 5 30 SKPD 30 SKPD - 4 30 SKPD 30 SKPD

2 Kegiatan Pengadaan Alat Studio & Komunikasi

4 jenis 5 jenis 4 jenis terdiri dari : DSS Consule PABX 4 Unit, Dupelexer 2 Unit, Instalasi Telepon 1 Paket, Sertifikasi Perijinan Radio Komunikasi 1 Paket

5 jenis terdiri dari : Sertifikasi Perijinan 1 Paket, Radio HT 20 Unit, PABX Sentral 4 Unit, Repeater 1 Unit, Telepon Extension 10 Unit, Instalasi Jaringan Telepon 1 Paket

4 jenis - 4 jenis terdiri dari : DSS Consule PABX 4 Unit, Dupelexer 2 Unit, Instalasi Telepon 1 Paket, Sertifikasi Perijinan Radio Komunikasi 1 Paket




NO INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

SPM/ standar nasional

IKK


Catatan Analisis Tahun (n-2)

2012 Tahun (n-1)

2013 Tahun (n)

2014 Tahun (n+1)

2015 Tahun (n-2)

2012 Tahun (n-1)

2013 Tahun (n)

2014 Tahun (n+1)

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Tersedianya Sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan 100% 100% 95% 95% 100% - 95% 95%

2 Jumlah Sistem Informasi, pemeliharaan, pendukung dan pengembangannya 3 3 3 3 3 - 3 3

3 Presentasi Terpenuhinya acara sesuai protokoler

100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%


Berdasarkan tabel 2.2 tersebut di atas dapat diuraikan secara garis

besar hasil kinerja pelayanan pada masing-masing bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2012, sebagai berikut :

Program pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah

daerah telah dilaksanakan secara optimal, hal tersebut ditandai dengan

pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD dan

EPPD) tahun 2012 serta pelaporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kota

Bandung tahun 2012 yang disampaikan tepat waktu serta hasil pembinaan

pemerintah kewilayahan yang ditandai dengan berhasilnya Kecamatan

Coblong memperoleh peringkat terbaik Lomba Sinergitas Pembangunan

dalam rangka akselerasi pencapaian IPM tingkat Provinsi Jawa Barat tahun

2012.

Pada tahun 2012, dilaksanakan penyusunan dan penetapan 8

(delapan) kebijakan peningkatan ekonomi masyarakat, yaitu

1) Penyusunan Rancangan Perwal tentang Petunjuk Pelaksanaan Program

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan merupakan

kegiatan tindak lanjut dari terbitnya Perda nomor 13 Tahun 2012 tentang

Petunjuk Pelaksanaan kewajiban Program TJSL Kota Bandung yang

diharapkan dapat menjadi pedoman umum bagi stakeholder terkait

pelaksanaan TJSL dalam mengimplementasikan Perda No.13 tahun 2012

secara sinergis dan efektif;

2) Peraturan Walikota Nomor 382 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bantuan

Walikota Khusus Bidang Kemakmuran, yaitu tentang penyempurnaan

Perwal Bawaku Makmur Nomor 345 Tahun 2010 tentang petunjuk

Pelaksanaan Penyaluran Dana Hibah Program Bawaku Makmur yang

disesuaikan dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 tentang

Pengelolaan Dana Hibah;

3) Raperda Perubahan atas Perda Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2012

tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung

merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Pemerintah Kota

Bandung melalui DPKAD Kota Bandung bekerja sama dengan Tim

Asistensi (BPKP) untuk menelusuri nilai aset yang diserhakan Pemerintah


Kota Bandung kepada PD Pasar Bermartabat Kota Bandung. Dengan

adanya penelusuran kembali sehingga terjadi perubahan nilai aset tetap

yang dijadikan penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung kepada PD

Pasar Bermartabat, maka dipandang perlu untuk melakukan revisi

terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung, khususnya yang

berkaitan dengan Pasal 6 ayat (2) tentang modal di setor Pemerintah Kota

Bandung kepada PD Pasar Bermartabat tentang aset tetap;

4) Perwal Nomor 546 Tahun 2012 Perubahan atas Perwal Nomor 936 Tahun

2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada PDAM Tirtawening Kota

Bandung mengenai ketentuan Dewan Pengawas PDAM;

5) Raperwal Perubahan Kedua atas Perwal Nomor 936 Tahun 2009 tentang

Organ dan Kepegawaian pada PDAM Tirtawening yang merupakan revisi

dari Perwal Nomor 546 Tahun 2012 mengenai ketentuan Dewan

Pengawas PDAM;

6) Peraturan WaliKota Bandung Nomor 831 Tahun 2012 tentang perubahan

atas Peraturan WaliKota Bandung Nomor 937 Tahun 2009 tentang

pengaturan pelayanan air minum dan air limbah pada perusahaan daerah

air minum tirtawening Kota Bandung adalah tindak lanjut Dalam

melaksanakan ketentuan pasal 21 perda Kota Bandung Nomor 15 Tahun

2009 tentang PDAM Tirtawening Kota Bandung, telah ditetapkan perwal

Nomor 937 Tahun 2009 tentang pengaturan pelayanan air minum dan air

limbah pada perusahaan daerah air minum tirtawening Kota Bandung.

Dalam perkembangannya, untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan

PDAM Tirtawening Kota Bandung kepada masyarakat, perlu dilaksanakan

perubahan dan penyesuaian Perwal Nomor 937 Tahun 2009 terutama

mengenai ketentuan yang mengatur kelompok pengguna layanan,

ketentuan pembayaran rekening air, dan ketentuan penggunaan air

minum di kota bandung;

7) Raperwal Pengaturan Tarif Pengelolaan Sampah adalah Pengaturan tarif

pengelolaan sampah di Kota Bandung guna mendukung upaya

peningkatan kinerja PD Kebersihan Kota Bandung dalam meningkatkan

pelayanan pengelolaan Sampah di Kota bandung. Penyesuaian tarif

dilaksanakan karena besaran tarif jasa kebersihan yang diatur melalui


Keputusan Walikota Nomor 644 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dan

perlu dilakukan penyesuaian; dan

8) Raperwal Pengaturan Tarif Pelayanan air minum dan air limbah pada

PDAM Tirtawening adalah bahan kebijakan Pengaturan tarif air minum,

biaya pelayanan langganan air minum serta tarif pelayanan air limbah di

Kota Bandung dilaksanakan guna mendukung upaya peningkatan kinerja

PDAM Tirtawening Kota Bandung dalam meningkatkan pelayanan air

minum dan pelayanan air limbah di kota Bandung. Penyesuaian Tarif air

minum dilaksanakan karena besaran tarif air minum dan biaya pelayanan

langganan air minum dinilai tidak sesuai lagi dan perlu dilaksanakan

penyesuaian

Selain penyusunan dan penetapan 8 (delapan) kebijakan peningkatan

ekonomi masyarakat tersebut, terdapat juga 1 (satu) dokumen rancangan

peraturan daerah (Raperda) Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Wajib

Belajar Diniyah Takmiliyah dan 1 (satu) dokumen kajian efektifitas program

penanganan kemiskinan di Kota Bandung Tahun 2012.

Rancangan peraturan daerah (Raperda) Kota Bandung merupakan

upaya merealisasikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan Perundang-undangan

termasuk Perda yang berhubungan dengan Pendidikan, agar pendidikan

Diniyah di Wilayah Kota Bandung dapat dilaksanakan sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut didorong dengan

meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama dengan indikator kinerja

jumlah rancangan regulasi kebijakan fasilitasi kehidupan beragama di Kota

Bandung.

Kajian Efektivitas Program Penanganan Kemiskinan di Kota Bandung

Tahun 2012 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepekaan dan

kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sosial. Dengan Indikator kinerja

jumlah rancangan kebijakan kegiatan tentang masalah sosial melalui Program

Bawaku Makmur, Bawaku Pendidikan, Bawaku Kesehatan, Bawaku Pangan

dan Bawaku Rumah Kumuh dimana hasil kajian menunjukan bahwa program

Bawaku memberi dampak dan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat

Kebijakan pemerintah daerah yang berhubungan dengan

perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung


secara terkoordinasi telah dilaksanakan oleh SPKD serta dirasakan oleh

masyarakat kota, antara lain program Bantuan Walikota Khusus (Bawaku)

dalam rangka pemantapan pencapaian target 7 (tujuh) agenda prioritas kota

dan berdasarkan LAKIP Kota Bandung tahun 2012 dijelaskan bahwa

kemajuan agenda prioritas Bandung Makmur telah melebihi target 100%,

agenda prioritas Bawaku Makmur diarahkan pada upaya mendorong

pembangunan dan

pengembangan kegiatan

koperasi dan usaha mikro baik

individu/kelompok masyarakat

dalam penguatan aspek

permodalan, dalam rangka

mewujudkan kemandirian

partisipasi, daya inovasi dan

kreativitas.

Selain Bawaku Makmur, terdapat juga Program Bawaku Pangan yang

merupakan terobosan peningkatan ketahanan pangan di Kota Bandung

berupa bantuan subsidi pembelian raskin. Sampai dengan tahun 2012,

Agenda Bandung Berprestasi telah mencapai 85,50%. Hasil agenda Bandung

Agamis dengan capaian 75,74%. Agenda Bandung Kota Seni Budaya

mencapai 69,30% dan agenda reformasi birokrasi mencapai kemajuan yang

cukup menggembirakan yaitu dengan capaian sebesar 75,98%.

Agenda Bandung Cerdas dan Bandung Hijau mengalami kemajuan

yang cukup signifikan, dan mengimbangi kemajuan agenda Bandung Makmur,

Bandung Berprestasi, Bandung Agamis, dan Bandung Sehat. Kemajuan

Bandung Cerdas, dan Bandung Hijau sampai dengan tahun 2012 (tahun

keempat renstra 2009-2013) masing-masing mencapai 63,29% dan 70,89%

dibandingkan tahun lalu masing-masing mencapai 10,70% dan 36,74%.

Bagian Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah Kota Bandung

pada Tahun 2012 melaksanakan 2 program dan 3 kegiatan, kinerja pelayanan

pengendalian kebijakan kepala daerah dan peningkatan pengelolaan

administrasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik berupa pelaporan

pengendalian administrasi pemaketan barang/ jasa pemerintah dan realisasi


pelelangan umum/ pelelangan sederhana serta realisasi administrasi kegiatan

pembangunan.

Selain itu melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap 272

SKPD/Unit Kerja dalam perencanaan dan persiapan proses pelaksanaan

pengadaan barang/jasa termasuk peningkatan pengetahuan dan kapasitas

pengelola kegiatan SKPD dalam bidang administrasi kegiatan dan pengadaan

barang/jasa, pengendalian administrasi kegiatan dan pelaporan pada SKPD

ruang lingkup bidang sarana dan prasarana serta Bina SDA di Lingkungan

Pemerintah Kota Bandung, penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang / Jasa sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang telah

diubah menjadi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/

Jasa Pemerintah; dan penyusunan bahan kajian tentang lahan terlantar

(urban farming) di Kota Bandung.

Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung pada Tahun

2012 telah melaksanakan 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan dengan

kinerja pelayanan bersifat eksternal dan internal. Tugas Pokok Bagian Tata

Usaha Sekretariat Daerah adalah memberikan pelayanan terhadap pimpinan

dan masarakat, sesuai dengan fungsinya yaitu pengelolaan administrasi surat

masuk dan keluar, pengelolaan administrasi kepegawaian ruang lingkup

Sekretariat Daerah dan penatausahaan keuangan ruang lingkup Sekretariat

Daerah. Pengelolaan administrasi surat masuk dan keluar yang berasal dari

Masarakat, Instansi / Lembaga, Organisasi Masarakat dan Pihak Luar

merupakan pelayanan yang bersifat eksternal. Untuk surat menyurat yang

bersifat pelayanan internal dilakukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD). Disamping mengelola administrasi surat masuk dan keluar, juga

melakukan komunikasi kedinasan dengan menggunakan Faximile dan

Radiogram ke SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Capaian

program atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha

Sekretariat Daerah mengenai pengelolaan administrasi surat terdiri dari :

1) Surat Masuk yang ditujukan kepada pimpinan dan SKPDdari bulan

Januari sampai dengan Desember 2012, sebanyak : 2.942 surat.

2) Pendistribusian Surat keluar yang ditujukan kepada Instansi atau

lembaga, Organisasi Masarakat, SKPD dan masarakatdari bulan

Januari sampai dengan Desember 2012, sebanyak : 51.314 surat.


3) Penerimaan Proposal dari masarakat dan Organisasi Masarakat

daribulan Januari sampai dengan Desember 2012, sebanyak : 1.386

proposal.

4) Penomoran Surat Keluar dari bulan Januari sampai dengan Desember

2012, sebanyak : 5.019 nomor.

5) Penerimaan Radiogram Masuk dari bulan Januari sampai dengan

Desember 2012, sebanyak : 1.345 radiogram.

6) Pengiriman Radiogram keluar dari bulan Januari sampai dengan

Desember 2012, sebanyak : 6.227 radiogram.

Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah selain mengelola administrasi

surat menyurat, juga melaksanakan pengelolaan administrasikepegawaian

ruang lingkup Sekretariat Daerah dan merupakan pelayanan yang bersifat

internal. Pengelolaan administrasi kepegawaian ini juga memberikan

pelayanan terhadap pimpinan dan para pegawai di lingkungan Sekretariat

Daerah dengan jumlah pegawai sebanyak 400 orang. Didalam pelaksanaan

pengelolaan administrasi kepegawaian kapasitasnya mengakomodir dan

melaksanakan pelayanan yang menyangkut hak-hak pegawai yang meliputi :

Kenaikan Pangkat Pegawai, Kenaikan Gaji Berkala Pegawai, Cuti Pegawai,

Batas Usia Pensiun (BUP) Pegawai, Kartu Pegawai (KARPEG), Asuransi

Kesehatan Pegawai (ASKES), Kartu Istri (KARIS), Kartu Suami (KARSU),

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP – 3), dan Surat Keterangan

Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga (SKUM-TK).

Capaian program atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian

Tata Usaha Sekretariat Daerah mengenai pengelolaan administrasi

kepegawaian ruang lingkup Sekretariat Daerah terdiri dari :

1) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai bulan April dan Oktober

sampai dengan bulan Desember 2012, sebanyak : 63 surat keputusan.

2) Surat Kenaikan Gaji Berkala Pegawai bulan Januari sampai dengan bulan

Desember 2012, sebanyak : 185 surat.

3) Surat Keterangan Cuti Pegawai dari bulan Januari sampai dengan bulan

Desember 2012, sebanyak : 26 pegawai.

4) Batas Usia Pensiun (BUP) Pegawai dari bulan Januari sampai dengan

bulan Desember sebanyak : 5 pegawai.


5) Kartu Pegawai (KARPEG) dari bulan Januari sampai dengan bulan

Desember 2012, sebanyak : 14 kartu pegawai.

6) Kartu Suami Pegawai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember

2012, sebanyak : 18 pegawai.

7) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP – 3) tahun 2012, sebanyak :

103 Daftar.

8) Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga (SKUM-PTK)

tahun 20212, sebanyak : 103 pegawai.

Kinerja Bagian Umum dan Perlengkapan dalam menunjang kelancaran

pelaksanaan tugas kepala daerah melaksanakan tugas dan fungsinya secara

optimal serta fasilitasi pelayanan dalam rangka kunjungan kerja sebanyak 258

kunjungan kerja. Jumlah tersebut terdiri dari 45 kunjungan kerja Walikota, dan

213 penerimaan tamu Walikota. Dan pelayanan yang optimal dilaksanakan

pula pada bidang ketatausahaan dilingkungan sekretariat daerah diantaranya

pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sarana prasarana

komunikasi dan persandian.

Langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

kepada masyarakat diantaranya dilaksanakan melalui sertifikasi penerapan

sistem manajemen mutu (SMM) ISO 9001:2008 pada 16 (enam belas) SKPD

dan me-resertifikasi penerapan SMM ISO

9001:2008 pada 12 (dua belas) SKPD, hal ini

berdampak signifikan pada performa layanan publik di

SKPD juga meningkatkan kualitas layanan yang

diterima masyarakat Kota Bandung dan mengusulkan

rencana penuntasan penerapan SMM ISO 9001: 2008 dan pembinaan kinerja

pelayanan publik pada SKPD/ unit kerja dalam rancangan Renstra Sekretariat

Daerah dan RPJMD tahun 2014-2018.

Capaian tersebut di atas menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat

Daerah Kota Bandung masih berada pada track yang benar dan menunjukkan

performa yang cukup baik, walaupun demikian, beberapa permasalahan yang

masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut antara lain kebijakan pelayanan

publik pada SKPD/ unit kerja di lingkungan pemerintah Kota Bandung

mengingat tingginya harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan

aparatur pemerintah kota dan peningkatan akuntabilitas kinerja kota


mengingat capaian kinerja akuntabilitas kinerja Kota Bandung memperoleh

penilaian katagori kurang (C) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi.

Langkah perbaikan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kota

Bandung, dengan memperhatikan semua ketentuan yang mendasari

akuntabilitas kinerja pemerintah kota memerlukan sinergitas seluruh

komponen di lingkungan pemerintah Kota Bandung pada proses penyusunan

dan pelaksanaan RPJMD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), RKPD,

Renja, KUA, PPAS, Penetapan APBD, Penetapan Kinerja, Rencana Aksi

Daerah, Penilaian Kinerja dan perilaku pegawai, serta evaluasi AKIP.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

eberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung pada tahun

2014 antara lain sebagai berikut:

a. Dukungan terhadap kelancaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tahun 2014, serta agenda nasional lainnya;

b. Tahun 2014 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2014-

2018, sehingga perumusan kebijakan strategis Sekretariat Daerah

sepatutnya menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah yang

terpilih pada tahun 2013;

c. Peningkatan kinerja penataan kelembagaan perangkat daerah melalui

pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja, mengingat pada

tahun 2014 secara efektif akan diimplementasikan Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

Negeri Sipil;

d. Akselerasi kinerja Bagian Kerjasama Daerah sebagai unit kerja baru di

lingkungan Sekretariat Daerah, sebagaimana dimanatkan dalam Perda

Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Perda Nomor 10 Tahun

2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah

Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung ;

B


e. Peningkatan kinerja reformasi birokrasi melalui evaluasi road map

reformasi birokrasi pemerintah Kota Bandung tahun 2013-2014 dan

penyusunan rancangan road map reformasi birokrasi 2015-2020;

f. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kota

Bandung, sekurangnya mencapai katagori cukup (CC), melalui sinergitas

pada proses penyusunan dan pelaksanaan RPJMD, RKPD, Renstra,

Indikator Kinerja Utama (IKU), Renja, KUA, PPAS, Penetapan APBD,

Penetapan Kinerja, Rencana Aksi Daerah, Penilaian Kinerja dan perilaku

pegawai, serta evaluasi AKIP.


2.4. Riviu terhadap Rancangan Awal RKPD

eview rancangan awal renja Sekretariat Daerah Kota Bandung

Tahun 2014 sesuai dengan pagu indikatif dan analisis

kebutuhan masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat

Daerah sebagaimana tersebut pada tabel riviu terhadap rancangan awal

renja SKPD Tahun 2014, sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini

Adapun hasil analisis kebutuhan terdapat 5 (lima) kegiatan baru pada

tahun 2014 antara lain sebagai berikut:

a. Kegiatan penyusunan dan pengesahan Rencana Strategis Sekretariat

Daerah 2014-2018 pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur

Daerah;

b. Kegiatan penyelesaian reformasi birokrasi pada program kelembagaan

dan ketatalaksanaan perangkat daerah untuk melaksanakan evaluasi road

map birokrasi 2013-2014 pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan

Aparatur Daerah;

c. Kegiatan penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota

Bandung sebagai dasar pengukuran kinerja sasaran strategis kota yang

ditetapkan dalam RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Penetapan Kinerja

Kota dan SKPD, pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur

Daerah;

d. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan

Potensi dan Daya Saing Kota, pada Bagian Perekonomian; dan

e. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan

Distribusi Barang dan Jasa, pada Bagian Perekonomian.

R


Riviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014


No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian

Pagu indikatif

(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ProgramDukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum

ProgramDukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Fasilitasi pelaksanaan kelancaran Pemilu

Kota Bandung

Terlaksananya dukungan terhadap penyelenggaraan Pilpres

Terlaksananya monitoring dan fasilitasi penyelenggaraan dukungan kelancaran Pilpres

200.000.000 Fasilitasi pelaksanaan kelancaran Pemilu

Kota Bandung



200.000.000

2 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Kota Bandung

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2013

Buku laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

200.000.000 Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Kota Bandung



200.000.000

3 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Program Penataan Daerah Otonomi Baru


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

Kota Bandung

Teridentifikasinya titik koordinat patok batas daerah

Kepastian batas daerah Kota Bandung dengan Kabupaten/Kota sekitar

200.000.000 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

Kota Bandung



200.000.000

4 Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah

Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah

Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Bag. Pemum


Buku laporan penyelenggaraan otonomi daerah

150.000.000 Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Bag.Pemum



150.000.000

Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah

Kota Bandung


Upaya optimalisasi pelaksanaan urusan daerah

150.000.000 Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah

Kota Bandung



150.000.000

Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan

Kecamatan se-Kota

Bandung

Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kecamatan

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kecamatan

300.000.000 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan

Kecamatan se-Kota

Bandung



300.000.000

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Wilayah Kecamatan

Kecamatan se-Kota

Bandung

Terselenggaranya peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan

300.000.000 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Wilayah Kecamatan

Kecamatan se-Kota

Bandung



300.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan

Kecamatan se-Kota

Bandung

Terselenggarannya fasilitasi bagi pemerintah kecamatan dalam berinovasi, berkreatifitas dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di kota Bandung

5 (lima) Kecamatan terbaik dalam lomba sinergitas kinerja

300.000.000 Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan

Kecamatan se-Kota

Bandung



300.000.000

Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan

Kelurahan se-Kota

Bandung

Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kelurahan

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kelurahan

300.000.000 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan

Kelurahan se-Kota Bandung



300.000.000

Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kelurahan

Kelurahan se-Kota

Bandung

Terselenggarannya fasilitasi bagi pemerintah kelurahan dalam berinovasi, berkreatifitas dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di kota Bandung

Terselenggaranya peningkatan pelayanan di 151 kelurahan se-Kota Bandung,

300.000.000 Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kelurahan




300.000.000

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Wilayah Kelurahan

Kelurahan se-Kota

Bandung

Terselenggaranya peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kelurahan

Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kelurahan

300.000.000 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Wilayah Kelurahan




300.000.000



No


Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian Pagu indikatif

(Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian

Kebutuhan Dana (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

I Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama daerah dalam dan luar negeri

1.500.000.000 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah


1.500.000.000

1 Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat)



800.000.000 Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat)



800.000.000

2 Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kota/Kabupaten dan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)



700.000.000 Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kota/Kabupaten dan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)



700.000.000



NO


Program/

Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target capaian

Pagu

indikatif

(Rp)

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.)

Catatan Penting

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan



Kota Bandung


13 kali Prolegda, laporan evaluasi

produk hukum

246.530.000


Kota Bandung


13 kali Prolegda, laporan evaluasi produk hukum

350.000.000

2. Kegiatan Kajian Peraturan

Perundang-undangan

Kota Bandung


4 kali

225.765.500


Perundang-undangan

Kota Bandung


8 kali

400.000.000



1 naskah kajian


1 naskah kajian

B. Program Pembangunan Produk Hukum Daerah



Kota Bandung






18 buah

466.682.500


Kota Bandung






26 buah

700.000.000

18 buah

26 buah

18 buah

26 buah



5 kali


9 kali

2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah

Kota Bandung

Produk Hukum yang ditetapkan :

- Rancangan Peraturan Walikota Bandung


- Berita Daerah

20 buah

125 buah

30 buah

345.145.000

2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah

Kota Bandung

Produk Hukum yang ditetapkan : - Rancangan

Peraturan Walikota Bandung


- Berita Daerah

26 buah

175 buah

26 buah

500.000.000

3. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM

Kota Bandung


1 kali 197.225.000

3. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM

Kota Bandung


1 kali

300.000.000


1 kali


2 kali


1 kali


1 kali

4. Kegiatan Koordinasi Konsultasi Penyusunan Hukum Daerah

Kota Bandung


2 kali 98.615.000 4. Kegiatan Koordinasi Konsultasi Penyusunan Hukum Daerah

Kota Bandung


4 kali 200.000.000




5. Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan

Kota Bandung




1 kali

7 kali

2 kali

440.645.000

5.Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan

Kota Bandung




10 kali

2 kali

1 kali

760.000.000

6. Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum

Kota Bandung

Penanganan Perkara (Perdata dan Tata Usaha Negara)

22 perkara 393.570.000

6. Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum

Kota Bandung

Penanganan Perkara (Perdata dan Tata Usaha Negara)

22 perkara

7. Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan

Kota Bandung


- Tersedianya Buku

Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah.

- Tersedianya CD Produk Hukum Daerah (Peraturan

1 paket

70 buku

250 CD

608.430.000

7. Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan

Kota Bandung


- Tersedianya Buku

Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah.

- Tersedianya CD Produk Hukum Daerah (Peraturan

1 paket

70 buku

250 CD

625.000.000


Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota Bandung) untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Anggota DPRD dan para tamu kunjungan kerja atau study banding;


8 kali

Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota Bandung) untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Anggota DPRD dan para tamu kunjungan kerja atau study banding;


8 kali



No


Catatan Penting Program/

Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target capaian

Pagu indikatif

(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah


Kota Bandung


5 SKPD

2.000.000.000


Kota Bandung


5 SKPD

2.000.000.000

Kota Bandung


63 SKPD

Kota Bandung


63 SKPD

Kota Bandung


68 SKPD

Kota Bandung


68 SKPD

2 Kegiatan Penyelesaian Reformasi Birokrasi

Bag. Orpad

Terevaluasinya Road Map Reformasi Birokrasi tingkat kota Tahun 2013 - 2014

-

0

2 Kegiatan Penyelesaian Reformasi Birokrasi

Bag. Orpad

Terevaluasinya Road Map Reformasi Birokrasi tingkat kota Tahun 2013 - 2014

Dok. Road Map dan Raperwal

Modul Reformasi Birokrasi

200.000.000

Usulan kegiatan baru


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



2 Raperwal

450.000.000



2 Raperwal

450.000.000

Bag. Orpad


13 SKPD

Bag. Orpad


13 SKPD

Bag. Orpad


5 SKPD

Bag. Orpad


5 SKPD


Bag. Orpad


33 SKPD 450.000.000


Bag. Orpad


33 SKPD 500.000.000


Bag. Orpad


31 SKPD 300.000.000


Bag. Orpad


31 SKPD 350.000.000

B. Program Evaluasi/Laporan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Program Evaluasi/Laporan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah


Bag. Orpad


1 Dokumen

250.000.000


Bag. Orpad

- LAKIP Kota Bandung Tahun 2013 1 Dokumen

300.000.000

Bag. Orpad

- LAKIP Setda Tahun 2013 1

Dokumen

Bag. Orpad

- LAKIP Setda Tahun 2013 1 Dokumen


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Bag. Orpad


-

320.000.000


Bag. Orpad


1 Dokumen

575.000.000

Usulan Kegiatan baru bersamaan dengan penyusunan RPJMD (5 Tahun sekali atau bersamaan dengan Revisi RPJMD)

Bag. Orpad


1 Dokumen

Bag. Orpad


1 Dokumen

Bag. Orpad


1 Dokumen

Bag. Orpad


1 Dokumen

Bag. Orpad

- Tersusunnya Raperwal Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bandung

- Bag. Orpad


1 Dokumen Usulan Kegiatan baru bersamaan dengan penyusunan RPJMD (5 Tahun sekali atau bersamaan dengan Revisi RPJMD)



No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program

/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

(Rp) Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

A. Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

A. Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH

SKPD ruang lingkup SDA dan lingkungan hidup

Tersusunnya data laporan realisasi kegiatan SKPD/Unit Kerja pada bidang SDA di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

2 dokumen 575.000.000 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH

SKPD ruang lingkup SDA dan lingkungan hidup


2 dokumen 575.000.000

B. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik

B. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik

1 Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik

SKPD di lingkungan

Pemkot Bandung

a. Tersedianya rencana paket kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3 paket buku data administrasi kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung

600.000.000 Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik

SKPD di lingkungan

Pemkot Bandung

b. Tersedianya rencana paket kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

3 paket buku data administrasi kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung

600.000.000


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

c. Terfasilitasinya teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

terselenggaranya fasilitasi pengadaan barang/jasa untuk 274 SKPD/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Bandung

d. Terfasilitasinya teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung


2 Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik

SKPD ruang lingkup sarana dan prasarana

Tersusunnya data laporan realisasi kegiatan SKPD/Unit Kerja pada bidang sarana dan prasarana di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

2 laporan kegiatan pelaksanaan evaluasi kegiatan SKPD/ Unit kerja bidang sarana prasarana

575.000.000 Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik

SKPD ruang lingkup sarana dan prasarana


2 laporan kegiatan pelaksanaan evaluasi kegiatan SKPD/ Unit kerja bidang sarana prasarana

575.000.000



No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp. )

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif

(Rp. )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

A Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Kota Bandung

Meningkatnya iklim usaha bagi usaha kecil dan menengah

300.000.000

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Kota Bandung


300.000.000

1 Kegiatan Pengkajian Dampak Regulasi/Kebijakan Nasional

Kota Bandung

Teranalisisnya Kebijakan terkait Usaha Kecil Menengah di Kota Bandung

1 Kajian 300.000.000

Kegiatan Pengkajian Dampak Regulasi/Kebijakan Nasional

Kota Bandung


1 Kajian 300.000.000

B Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Kota Bandung

Meningkatnya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

350.000.000

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Kota Bandung


350.000.000

1 Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil

Kota Bandung

Tersusunnya Kajian Pemanfaatan Dana Pemerintah

1 Kajian 350.000.000

Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil

Kota Bandung


1 Kajian 350.000.000

C Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Bandung

Optimalisasi otonomi daerah melalui pengembangan kebijakan perekonomian daerah

350.000.000

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Bandung


350.000.000

1 Kegiatan Peningkatan Manajemen Inventasi Daerah

Kota Bandung

Peningkatan kinerja BUMD melalui pembinaan BUMD

1 Kajian 350.000.000

Kegiatan Peningkatan Manajemen Inventasi Daerah

Kota Bandung


1 Kajian 350.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

D Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi

Kota Bandung

Meningkatnya Sinergisitas Program Kegiatan Kebijakan Ekonomi melalui Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi

1.600.000.000

Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi

Kota Bandung


1.600.000.000

1 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai salah satu Pembangunan Ekonomi

Kota Bandung

Fasilitasi Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kota Bandung

1 Lembaga, Sosialisasi Perda TJSL

350.000.000

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai salah satu Pembangunan Ekonomi

Kota Bandung


1 Lembaga Sosialisasi Perda TJSL

350.000.000

2 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas BUMD

Kota Bandung

Tersusunnya evaluasi Kinerja BUMD Kota Bandung

1 Kajian 300.000.000

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas BUMD

Kota Bandung


1 Kajian 300.000.000

3 Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah

Kota Bandung

Tersusunnya Kajian Pengembangan Peningkatan Kapasitas BUMD

1 Kajian 300.000.000

Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah

Kota Bandung


1 Kajian 300.000.000

4 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota

Kota Bandung

Tersusunnya Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota

1 Kajian 350.000.000

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota

Kota Bandung


1 Kajian 350.000.000

Usulan Kegiatan Baru

5 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa

Kota Bandung

Tersusunnya Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Produksi dan Distribusi

1 Kajian 300.000.000

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa

Kota Bandung


1 Kajian 300.000.000

Usulan Kegiatan Baru


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

E Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis

Kota Bandung

Optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis

315.000.000

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis

Kota Bandung


315.000.000

1 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif

Kota Bandung

Tersusunnya Kajian Pengembangan Industri Kreatif

1 Kajian 315.000.000

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif

Kota Bandung


1 Kajian 315.000.000



No


Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian

Pagu indikatif (Rp.000)

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan

Dana (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat


Peningkatan Pemahaman terhadap masyarakat tentang Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

365.000.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat



365.000.000

Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan UKS

Kota Bandung



365.000.000

Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan UKS

Kota Bandung



365.000.000

2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


1 dokumen rancangan kebijakan dalam Penyelesaian Masalah Sosial

150.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi



150.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Setda Kota

Bandung



150.000.000

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Setda Kota

Bandung



150.000.000

3 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


Tersedianya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

450.000.000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial



450.000.000

Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesej

Kota Bandung


Terpenuhinya dan terapresiasikannya Kesetaraan dan Pemberdayan Penyandang Disabilitas

200.000.000

Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesej

Kota Bandung



200.000.000

Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya

Setda Kota

Bandung



250.000.000

Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya

Setda Kota

Bandung



250.000.000

4 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan


Terpenuhinya rasa solidaritas di masyarakat dan Tumbuhnya sikap tolerasi dan kerukunan antar umat beragama

235.200.000

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan



235.200.000

Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

Kota Bandung



235.200.000

Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

Kota Bandung



235.200.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan



300.000.000

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan



300.000.000

Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dala

Kota Bandung



300.000.000

Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dala

Kota Bandung



300.000.000




Catatan Penting

No

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif

(Rp.) Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Pemerintah Kota Bandung

Terlaksananya Diklat/Kursus Singkat di Bidang Persandian dan Pertelekomunikasian

30 SKPD 350.000.000

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi


Terlaksananya sosialisasi ttg pemahaman di bidang sandi & telekomunikasi serta tatacara komunikasi radio 2 arah (HT) serta penggunaan Faximile

30 SKPD

350.000.000

2

Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi



4 Jenis

120.000.000

Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi



4 Jenis

120.000.000

B

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1

Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Sekretariat Daerah

Adanya Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Data Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah

12 dokumen laporan data pegawai 75.000.000

Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Sekretariat Daerah

Adanya Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Data Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah

12 dokumen laporan data pegawai

75.000.000

2

Kegiatan Penataan Takah PNSD

Sekretariat Daerah


100 % (tidak diakumulasi)

150.000.000

Kegiatan Penataan Takah PNSD

Sekretariat Daerah



120.000.000



No

Rancangan Awal RKPD Hasil analisis Kebutuhan

Catatan Penting


capaian



capaian


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor

KOTA BANDUNG

Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor sewa berupa tenda, meja, kursi, dll untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah, penyelenggaraan acara-acara resmi pemerintah daerah

50 kali acara 2.500.000.000 Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor

KOTA BANDUNG


50 kali acara 2.500.000.000

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

BALAIKOTA BANDUNG

- Kebersihan WC-WC Balaikota 248,30 m2

2.100.000.000

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

BALAIKOTA BANDUNG

- Kebersihan WC-WC Balaikota 248,30 m2

2.100.000.000

BALAIKOTA BANDUNG

- Kebersihan taman dalam dan halaman gedung timur Balaikota

4.310,05 m2 BALAIKOTA BANDUNG


4.310,05 m2

BALAIKOTA BANDUNG

- Kebersihan halaman gedung sebelah barat Balaikota

4.071 m2 BALAIKOTA BANDUNG


4.071 m2

BALAIKOTA BANDUNG

- Kebersihan selasar Balaikota 5.973 m2

BALAIKOTA BANDUNG

- Kebersihan selasar Balaikota 5.973 m2


BALAIKOTA BANDUNG

- Kebersihan halaman Balaikota 5.995 m2

BALAIKOTA BANDUNG

- Kebersihan halaman Balaikota 5.995 m2

BALAIKOTA BANDUNG

- Kebersihan taman badak dan taman dewi sartika



7.045 m2

BALAIKOTA BANDUNG

- Kebersihan trotoar dan parit Balaikota



2.091 m2

RUMAH DINAS

- Kebersihan di lingkungan Rumah Dinas

RUMAH DINAS


BALAIKOTA BANDUNG

- General cleaning pada Balaikota

BALAIKOTA BANDUNG


RUMAH DINAS

- General cleaning pada Rumah dinas/jabatan

RUMAH DINAS


BALAIKOTA BANDUNG

- Pemeliharaan & pergantian tanaman di lingkungan Balaikota

BALAIKOTA BANDUNG


RUMAH DINAS

- Pemeliharaan & pergantian tanaman di lingkungan Rumdin Walikota, Wakil dan Sekda

RUMAH DINAS


2

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

KOTA BANDUNG

Terpenuhinya Alat tulis kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan

310.500.000 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

KOTA BANDUNG


310.500.000

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

KOTA BANDUNG

Terpenuhinya kebutuhan Cetakan kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan

868.756.000 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

KOTA BANDUNG


868.756.000

Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

KOTA BANDUNG

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan berupa Koran, majalah dan jasa pemasangan iklan

50.000.000 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

KOTA BANDUNG


50.000.000


Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

KOTA BANDUNG

Terpenuhinya Kebutuhan cenderamata Pemerintah Kota Bandung

937.000.000 Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

KOTA BANDUNG


937.000.000

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

KOTA BANDUNG

Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan minuman untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah dan penyelenggaraan acara-acara resmi Pemda dan tersedianya sistem dan prosedur tatakelola makanan dan minuman di Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Bandung

100 kali acara

2.200.000.000 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

KOTA BANDUNG


100 kali acara

2.200.000.000

3

Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

KOTA BANDUNG

Terpenuhinya Akomodasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

592.430.000 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

KOTA BANDUNG


592.430.000

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Keamanan kantor di lingkungan balaikota dan rumah dinas/jabatan

2.100.000.000 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor


2.100.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

BALAIKOTA BANDUNG


250.000.000 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

BALAIKOTA BANDUNG


250.000.000

Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional

KOTA BANDUNG

1. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda empat

5 unit 1.250.000.000 Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional

KOTA BANDUNG


5 unit 1.250.000.000


KOTA BANDUNG

2. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua

14 unit KOTA BANDUNG


14 unit

Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas

KOTA BANDUNG


9 paket pekerjaan

766.556.000 Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas

KOTA BANDUNG


9 paket pekerjaan

766.556.000

Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

KOTA BANDUNG


7 paket pekerjaan

693.607.000 Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

KOTA BANDUNG


7 paket pekerjaan

693.607.000

Kegiatan Pengadaan Mebeulair

KOTA BANDUNG


19 paket pekerjaan

763.420.000 Kegiatan Pengadaan Mebeulair

KOTA BANDUNG


19 paket pekerjaan

763.420.000

Kegiatan Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur

KOTA BANDUNG


36 paket pekerjaan

1.696.130.000 Kegiatan Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur

KOTA BANDUNG


36 paket pekerjaan

1.696.130.000

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

KOTA BANDUNG


17 paket pekerjaan

600.000.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

KOTA BANDUNG


17 paket pekerjaan

600.000.000

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

KOTA BANDUNG


42 paket pekerjaan

1.700.000.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

KOTA BANDUNG


42 paket pekerjaan

1.700.000.000

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

KOTA BANDUNG


25 unit 2.700.000.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

KOTA BANDUNG


25 unit 2.700.000.000

KOTA BANDUNG


112 unit KOTA BANDUNG


112 unit


Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas

KOTA BANDUNG


selama 1 tahun

600.000.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas

KOTA BANDUNG


selama 1 tahun

600.000.000

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

KOTA BANDUNG


selama 1 tahun

481.000.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

KOTA BANDUNG


selama 1 tahun

481.000.000

Penataan Mekanical Elektrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan

KOTA BANDUNG


selama 1 tahun

634.300.000 Penataan Mekanical Elektrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan

KOTA BANDUNG


selama 1 tahun

634.300.000

Program peningkatan disiplin aparatur

481.000.000 Program peningkatan disiplin aparatur

481.000.000

Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

BAGUMPAL 1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kaki 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Bebas

500.000.000 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

BAGUMPAL 1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kaki 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Bebas

500.000.000

BAGUMPAL 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Hansip

BAGUMPAL 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Hansip

BAGUMPAL 4. Pakaian Sipil Harian (PSH)

BAGUMPAL 4. Pakaian Sipil Harian (PSH)

BAGUMPAL 5. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

BAGUMPAL 5. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

BAGUMPAL 6. Pakaian Batik Tradisional

BAGUMPAL 6. Pakaian Batik Tradisional

BAGUMPAL 7. Pakaian KORPRI BAGUMPAL 7. Pakaian KORPRI

BAGUMPAL 8. Pakaian Olah Raga

BAGUMPAL 8. Pakaian Olah Raga

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



Kegiatan pembinaan kinerja aparatur

BAGUMPAL Akomodasi peserta pendidikan dan pelatihan mengenai pemahaman pelaksanaan tugas aparatur

selama 1 tahun

510.000.000 Kegiatan pembinaan kinerja aparatur

BAGUMPAL Akomodasi peserta pendidikan dan pelatihan mengenai pemahaman pelaksanaan tugas aparatur

selama 1 tahun

510.000.000



Kegiatan pembinaan dan pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi

BAGUMPAL 1. Tersedianya jaringan komputer pada TU Bagumpal

350.000.000 Kegiatan pembinaan dan pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi

BAGUMPAL 1. Tersedianya jaringan komputer pada TU Bagumpal

350.000.000

BAGUMPAL 2. Tersedianya sistem informasi pengelolaan arsip pengadaan barang/jasa

BAGUMPAL 2. Tersedianya sistem informasi pengelolaan arsip pengadaan barang/jasa

BAGUMPAL 3. Tersedianya sistem informasi pengelolaan persediaan barang/stok opname

BAGUMPAL 3. Tersedianya sistem informasi pengelolaan persediaan barang/stok opname

BAGUMPAL 4. Penyempurnaan sistem informasi pengelolaan kendaraan dinas/operasional

BAGUMPAL 4. Penyempurnaan sistem informasi pengelolaan kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

KOTA BANDUNG


140 acara 3.000.000.000 Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

KOTA BANDUNG


140 acara 3.000.000.000


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

rogram dan kegiatan masyarakat yang diusulkan dan menjadi

prioritas utama pada forum musyawarah perencanaan

pembangunan-satuan kerja perangkat daerah (Forum

Musrenbang-SKPD) berasal dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kota

Bandung melalui jaringan RKPD on line dan ditujukan kepada Bagian di

lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung sebanyak 29 (dua puluh

sembilan) yaitu kepada Bagian Pemerintahan Umum 24 (dua puluh empat)

usulan, Bagian Hukum dan HAM 3 (tiga) usulan, Bagian Organisasi dan

Pemberdayaan Aparatur Daerah 2 (dua).

Adapun usulan kegiatan persiapan dan penetapan sertifikasi ISO

9001: 2008 dari Kecamatan Bojongloa Kidul dan Kecamatan Bandung Kulon

yang diusulkan akan diakomodir pada tahun 2013, sesuai dengan rencana

kerja Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Setda Kota

Bandung tahun 2013.

Daftar lengkap usulan program dan kegiatan dari para pemangku

kepentingan tahun 2014 di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung

sebagaimana tabel 2.4 berikut ini :

P


Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume

Catatan

1 2 3 4 5 6

A. Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahahan / Kecamatan

1 Menciptakan pelayanan prima

Kecamatan Bojongloa Kaler

4 Paket Bagian Pemerintahan Umum

2 Renovasi Kantor Kelurahan Campaka

Kecamatan Andir 1 Gedung Kantor Bagian Pemerintahan Umum

3 Kantor yang Representatif untuk Kecamatan Andir


4 Kantor yang Representatif untuk Kelurahan Kebon Jeruk


5 Kantor yang Representatif untuk Kelurahan Garuda


6 Renov.Bangunan Aula kantor Kelurahan

Kecamatan Cicendo 1 paket Bagian Pemerintahan Umum

7 Renov.Bangunan kantor Kelurahan

Kecamatan Cicendo 2 paket Bagian Pemerintahan Umum

8 Pembangunan gedung kantor kelurahan kecamatan

Kecamatan Sukajadi 1.070 m2 Bagian Pemerintahan Umum

9 Perbaikan/renovasi Kantor Kecamatan Sukajadi 1 paket Bagian Pemerintahan Umum


1 2 3 4 5 6

10 Terpeliharanya gedung kantor yang memadai

Kecamatan Regol 1 Kantor Bagian Pemerintahan Umum

11 kantor kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong 1 Unit Bagian Pemerintahan Umum

12 kantor Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkong 1 unit Bagian Pemerintahan Umum

13 kantor kelurahan Lingkar selatan

Kecamatan Lengkong 1 Unit Bagian Pemerintahan Umum

14 Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Lengkong

Kecamatan Lengkong 1000 M2 Bagian Pemerintahan Umum

15 kantor kelurahan cijagra Kecamatan Lengkong 1 unit Bagian Pemerintahan Umum

16 Kantor kelurahan burangrang Kecamatan Lengkong 1 Unit Bagian Pemerintahan Umum

17 Pembangunan kantor kelurahan

Kecamatan Bojongloa Kidul

1 unit Bagian Pemerintahan Umum

18 Rehab kantor Tahap II Kecamatan Bojongloa Kidul




20 Pembangunan kantor kelurahan


236 m2 Bagian Pemerintahan Umum





23 Terwujudnya pelayanan publik yang prima

Kecamatan Cibeunying Kaler

1 paket Bagian Pemerintahan Umum

24 Pembangunan Kantor Cisaranten Kidul

Kecamatan Gedebage 1 Unit Bagian Pemerintahan Umum


1 2 3 4 5 6

B. Program Pembangunan Produk Hukum Daerah

25 Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU)

Kecamatan Cicendo Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan

1 kegiatan Bagian Hukum dan HAM


Kecamatan Cidadap 1 kegiatan Bagian Hukum dan HAM


Kecamatan Bojongloa kaler

1 kegiatan Bagian Hukum dan HAM

C. Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah



Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung difasilitasi penerapan dan sertifikasi SMM ISO 9001:2008

1 SKPD Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah / Diakomodir pada tahun anggaran 2013


Kecamatan Bandung Kulon

1 SKPD


3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

encana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung merupakan

bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem

perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan

pembangunan Kota Bandung. Oleh karena itu, Rencana Kerja Sekretariat

Daerah Kota Bandung berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat

Daerah Kota Bandung dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kota Bandung, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana

Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung bersinergi dengan dokumen

perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional

2010-2015, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi

Jawa Barat 2005–2025, RPJM Provinsi Jawa Barat 2008–2013, RKPD

Provinsi Jawa Barat 2014; RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025;

Rancangan RPJMD Kota Bandung 2014-2018, dan RKPD Kota Bandung

2014.

Respon Rencana Kerja Sekretariat Daerah terhadap program nasional

dan program Jawa Barat yaitu sebagai berikut :

1. Prioritas 1 RPJMN Tahun 2010-2015, terhadap prioritas reformasi

birokrasi dan tata kelola;

2. Prioritas 5 RPJMD Jawa Barat Tahun 2008-2013, terhadap prioritas

peningkatan kinerja aparatur; dan

3. Dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

VISI DAN MISI

Sehubungan belum ditetapkannya RPJMD Kota Bandung dan Renstra

Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2018, maka tujuan dan

sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung

R

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III


Tahun 2014 masih merujuk pada Renstra sebelumnya, tujuan dan sasaran

Renja Sekretariat Daerah Kota Bandung dimaksudkan untuk :

a. Menjabarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam

rencana Program/kegiatan Prioritas Sekretariat Daerah Kota Bandung

Tahun Anggaran 2014;

b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Sekretariat

Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;

c. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat Sekretariat Daerah

Kota Bandung dalam rangka penyelengaraan Pemerintahan dan

Pembangunan, karena memuat kebijakan publik;

d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan

diantara bidang dan sekretariat Sekretariat Daerah Kota Bandung Kota

Bandung;

e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran

Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Tujuan dan sasaran sebagai penjabaran rencana strategis, merupakan

instrumen pencapaian visi dan misi organisasi, visi adalah cara pandang jauh

kedepan yang berisikan suatu gambaran menantang tentang cita dan citra

atau keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi.

Pernyataan Visi Sekretariat Daerah Kota Bandung, yaitu :

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai

berikut:

a. Profesional

Profesional, artinya suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam

melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsi, seperti kompetensi dalam arti

mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan perilaku yang

harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat melaksanakan tugas pokok dan

“TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

YANG PROFESIONAL, RESPONSIF DAN BERORIENTASI

PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MEMANTAPKAN KOTA

BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA BERMARTABAT”


fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta memiliki komitmen,

tanggung jawab, kritis dan cepat tanggap.

b. Responsif

Responsif artinya dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan

perubahan yang terjadi di daerah.

c. Pelayanan publik (costumer service)

Secara umum pelayanan publik (customer service) diartikan sebagai segala

upaya untuk memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan harapan

(expectation) masyarakat.

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun

misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi

serta bidang garapan suatu organisasi, maka Sekretariat Daerah Kota

Bandung merumuskan 2 (dua) misi yang menggambarkan hal-hal yang harus

terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu :

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik;

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan

sistem perekonomian kota yang berdaya saing, partisipatif, dan

berkeadilan serta mengembangkan potensi sosial kemasyarakatan

dan agama.

Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, Sekretariat

Daerah Kota Bandung sebagai unsur staf yang menentukan kualitas kebijakan

serta efektivitas dan efisiensi sumber daya aparatur, serta sarana dan

prasarana. Sehingga setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tugas,

pokok dan fungsinya dituntut untuk :

1. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah

terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai Konsisten

bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting, karena Inkonsistensi

akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standar-standar pelayanan

yang harus dipedomani, yang pada akhirnya akan menghambat mekanisme

penyelenggaraan pemerintahan;

2. Kreatif, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan

dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan

pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta di dalam rangka


optimalisasi penyelenggraan otonomi Daerah dengan tetap berpegang

kepada koridor dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan

informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat;

3. Objektif, yaitu dalam melakukan perumusan kebijakan didasarkan atas

permasalahan dan data sehingga perumusan kebijakan yang dihasilkan

mampu menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian

pelayanan kepada perangkat Daerah harus berlandaskan kepada norma

dan standar yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan pelayanan

secara parsial sehingga dapat menciptakan tertib dan optimalisasi

penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah;

4. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas, disiplin

dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan berorientasi

kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga optimalisasi

pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas di dalam

segenap aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung diharapkan

dapat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya

sebagai unsur staf dalam merumuskan kebijakan Pimpinan serta

melaksanakan pelayanan kepada perangkat Daerah

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kota Bandung telah menetapkan

sasaran, dengan mempertimbangkan :

Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki;

Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi menurut hasil analisa SWOT;

Faktor-faktor penentu keberhasilan Sekretariat Daerah.

Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bandung merupakan penjabaran dari

masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik

setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan


untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian

sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui

penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Kaitan antara tujuan dan

sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. MISI KE-1 (Satu)

“Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik” ;

Tujuan :

1.1 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan

Perangkat Daerah.

Sasaran :

1.1.1 Diimplementasikannya standar pelayanan minimal (SPM) di SKPD.

1.1.2 Meningkatnya efektivitas dan efesiensi organisasi perangkat daerah.

1.1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.1.4 Peningkatan Kualitas kebijakan administrasi pengendalian program, sarana prasarana dan sumber daya alam

1.2 Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan yang berorientasi pada

kepentingan masyarakat.

Sasaran :

1.2.1 Tersusunnya kebijakan umum strategis yang melibatkan stakeholders.

1.2.2 Terjalinnya kerjasama pembangunan antar pemerintah daerah dengan instansi pemerintah pusat dan kota sahabat

1.2.3 Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.3 Terwujudnya profesionalisme aparatur serta efektivitas dan efesiensi

penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan

pelayanan yang baik pada perangkat daerah.

Sasaran :

1.3.1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah.

2. MISI KE-2 (dua)

“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan


sistem perekonomian kota yang berdaya saing, partisipatif dan

berkeadilan serta mengembangkan potensi sosial kemasyarakatan

dan agama” ;

Tujuan :

2.1 Memantapkan kemakmuran warga Kota Bandung.

Sasaran :

2.1.1 Tersusunnya kebijakan dan Kajian tentang peningkatan perekonomian masyarakat/Kota.

2.2 Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia

Sasaran :

2.2.1 Meningkatnya kerukunan umat beragama 2.2.2 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama

2.3 Meningkatkan Kepekaan dan Kepedulian Masyarakat terhadap

Lingkungan Sosial.

Sasaran :

2.3.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan masalah sosial

3.3 Program dan Kegiatan

encana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2014,

menguraikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas

pada tahun 2014 serta perkiraan target kinerja dan kebutuhan

anggaran tahun 2015, dalam penyusunan rencana kerja memperhatikan pula

ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu : (1) PP Nomor 38 tahun

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

(2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan adalah orientasi terhadap pelakanaan tugas pokok

dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung serta pencapaian visi dan misi

kepala daerah. uraian program dan kegiatan diuraikan dalam rumusan

rencana program dan kegiatan tahun 2014 dan perkiraan maju tahun 2015

R


pada masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota

Bandung, sebagaimana tabel 3.1, berikut :


Tabel 3.1

Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 Kota Bandung


Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 URUSAN WAJIB

1.19 1.20 03.25 ProgramDukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum

-

1.19 1.20 03.25 02 Fasilitasi pelaksanaan kelancaran Pemilu


Kota Bandung


150.000.000 APBD Kota Bandung

100% 150.000.000

1.20 1.20 03.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

-

1.20 1.20 03.16 06 Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya


Kota Bandung



1 buku 200.000.000

1.20 1.20 03.27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

-

1.20 1.20 03.27 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah


Bag. Pem.Um



100% 200.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20 1.20 03.29 Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah

-

1.20 1.20 03.29 01 Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah


Bag. Pem.Um



100% 200.000.000

1.20 1.20 03.29 02 Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah


Kota Bandung



100% 150.000.000

1.20 1.20 03.29 .04 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan


Kecamatan se-Kota

Bandung



100% 300.000.000

1.20 1.20 03.29 05 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Wilayah Kecamatan


Kecamatan se-Kota

Bandung



100% 300.000.000

1.20 1.20 03.29 06 Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan


Kecamatan se-Kota

Bandung



100% 300.000.000

1.20 1.20 03.29 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan


Kelurahan se-Kota

Bandung



100% 300.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20 1.20 03.29 Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kelurahan


Kelurahan se-Kota

Bandung



100% 300.000.000

1.20 1.20 03.29 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Wilayah Kelurahan


Kelurahan se-Kota

Bandung



100% 300.000.000

1.20

1.20 1.20 03.01

1.20 1.20 03.01 07 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terdistribusikannya dan tercatatnya laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban

Bag. Pem.Um

Terwujudnya optimalisasi implementasi program yang didukung oleh ketersediaan keuangan


100% 80.000.000

1.20 1.20 03.01 08 Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

Bag. Pem.Um

Optimalisasi tupoksi yang didukung oleh ketersediaan jasa kebersihan kantor


100% 75.000.000

1.20 1.20 03.01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor pada unit kerja

Bag. Pem.Um

Terlaksananya tupoksi yang didukung oleh ketersediaan alat tulis kantor yang memadai


1 00 % 50.000.000

1.20 1.20 03.01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Bag. Pem.Um

Terlaksananya optimalisasi implementasi tupoksi yang didukung dengan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan


100% 80.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20 1.20 03.01 12 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor

Tersedianya listrik bagi unit kerja

Bag. Pem.Um

Terlaksananya optimalisasi yang didukung oleh ketersediaan komponen instalisasi listrik yang memadai


100% 5.000.000

1.20 1.20 03.01 14 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga

Bag. Pem.Um

Terwujudnya optimalisasi implementasi program yang didukung oleh peralatan rumah tangga


100% 15.000.000

1.20 1.20 03.01 15 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan bagi aparatur

Bag. Pem.Um

Terwujudnya peningkatan SDM aparatur yang didukung oleh penyediaan bahan bacaan yang memadai


100% 50.000.000

1.20 1.20 03.01 17 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya kebutuhan makan minum dalam menunjang TUPOKSI unit kerja

Bag. Pem.Um

Terlaksananya optimalisasi implementasi TUPOKSI yang didukung dengan ketersediaan makan minum sesuai kebutuhan


100% 60.000.000

1.20 1.20 03.01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terfasilitasinya implementasi TUPOKSI unit kerja melalui kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Bag. Pem.Um

Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam rangka implementasi TUPOKSI unit kerja


100% 60.000.000

1.20 1.20 03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

1.20 1.20 03.02 12 Kegiatan perlengkapan peralatan aparatur

Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

Bag. Pem.Um

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai


100% 150.000.000

1.20 1.20 03.02 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

Bag. Pem.Um

Terlaksananya penyediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor


100% 50.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20 1.20 03.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

1.20 1.20 03.03 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian dinas pegawai

Bag. Pem.Um

Terlaksananya kualitas kinerja aparatur


100% 25.000.000

1.20 1.20 03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

1.20 1.20 03.05 04 Kegiatan pembinaan kinerja aparatur

Pembinaan motivasi kerja

Bag. Pem.Um

Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan motivasi kerja


100% 100.000.000

3.500.000.000 3.500.000.000



KODE Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting


Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana /Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BELANJA URUSAN

1 WAJIB

1.20 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

1.20.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Terlaksananya kegiatan kerjasama daerah dalam dan luar negeri

Bagian Kerjasama


1.500.000.000 APBD Kota Bandung

Terjalinnya kerjasama dengan 2 kota di luar negeri dan 3 kota di dalam negeri

2.000.000.000

1.20.1.03.01.03.25.05 Kegiatan Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat)

Terlaksananya kegiatan kerjasama yang difasilitasi oleh program Sister City



Tercapainya kerjasama dengan Kota Sahabat: Shenzhen (China) dan Melbourne (Australia)

1.000.000.000

1.20.1.03.01.03.25.06 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kota/Kabupaten dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)

Terlaksananya kegiatan kerjasama antar daerah di dalam negeri dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)



Tercapainya kerjasama dengan 3 kota: Medan, Solo dan Denpasar

1.000.000.000

1.500.000.000 2.000.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BELANJA NON URUSAN

1.20

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran

Bagian Kerjasama

Optimalisasi tupoksi dan unit kerja yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran


100% 475.000.000

1.20.1.03.01.03.01.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

Bagian Kerjasama

Optimalisasi tupoksi yang didukung oleh ketersediaan jasa kebersihan kantor


100% 20.000.000

1.20.1.03.01.03.01.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

Bagian Kerjasama

Optimalisasi tupoksi yang didukung oleh ketersediaan alat tulis kantor yang memadai


100% 50.000.000

1.20.1.03.01.03.01.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Bagian Kerjasama

Optimalisasi tupoksi yang didukung oleh ketersediaan barang cetakan dan penggandaan


100% 50.000.000

1.20.1.03.01.03.01.14 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga

Bagian Kerjasama

Optimalisasi unit kerja yang didukung oleh ketersediaan peralatan rumah tangga yg memadai


100% 100.000.000

1.20.1.03.01.03.01.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan bagi aparatur

Bagian Kerjasama

Optimalisasi SDM aparatur yang didukung oleh penyediaan bahan bacaan yang memadai


100% 30.000.000

1.20.1.03.01.03.01.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman

Bagian Kerjasama

Optimalisasi tupoksi yang didukung oleh ketersediaan makanan dan minuman yang memadai


100% 75.000.000

1.20.1.03.01.03.01.18 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke lua

Bagian Kerjasama

Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka implementasi tupoksi unit kerja


100% 150.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana bagi aparatur

Bagian Kerjasama

optimalisasi tupoksi dan unit kerja yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana aparatur


100% 200.000.000

1.20.1.03.01.03.02.12 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor di unit kerja

Bagian Kerjasama

Optimalisasi unit kerja yang didukung oleh ketersediaan perlengkapan dan peralatan unit kerja yang memadai


100% 200.000.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terlaksananya kegiatan bagi peningkatan disiplin aparatur

Bagian Kerjasama

Meningkatnya disiplin aparatur dalam menunjang optimalisasi tupoksi


100% 100.000.000

1.20.1.03.01.03.03.05 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya pakaian bagi aparatur

Bagian Kerjasama

Optimalisasi SDM aparatur yang didukung oleh penyediaan pakaian yang memadai


100% 100.000.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya kegiatan pembinaan aparatur

Bagian Kerjasama

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam menunjang tupoksi


100% 100.000.000

1.20.1.03.01.03.05.04 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

Terlaksananya kegiatan pembinaan aparatur

Bagian Kerjasama

Optimalisasi sumber daya aparatur dalam menunjang implementasi tupoksi


100% 100.000.000

Jumlah Non Urusan 500.000.000 875.000.000

Jumah Seluruhnya 2.000.000.000 2.875.000.000



KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)

Catatan Penting


Lokasi


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. NON URUSAN Kota Bandung APBD

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

01 02 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi

12 bulan 57.000.000 12 bulan 70.000.000

01 08 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 tahun 30.000.000 1 tahun 75.000.000

01 09 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan

1 tahun 24.000.000 1 tahun 27.000.000

01 10 4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 65.000.000 1 tahun 72.000.000

01 11 5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

1 tahun 160.000.000 1 tahun 171.000.000

01 14 6. Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah Tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga 4 jenis 14.000.000 4 jenis 20.000.000

01 17 7. Kegiatan Makanan dan Minuman Tersedianya penyediaan makanan dan minuman

1 tahun 15.392.000

1 tahun 23.000.000

01 18 8. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah

Terpenuhinya sarana pendukung rapat koordinasi dan konsultasi

1 tahun 55.000.000 1 tahun 63.000.000

01 19 9. Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran

Tersedianya jasa tenaga supir 10 bulan 30.000.000 10 bulan 39.000.000

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

02 12 1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan aparatur

Tersedianya perlengkapan peralatan aparatur

8 jenis 204.700.000 8 jenis 210.000.000

C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

03 02 1. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya

1 jenis 27.300.000 1 jenis 38.500.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

05 03 1. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan

Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1 tahun

30.000.000 1 tahun

45.000.000

05 04 2. Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur Aparatur bagian hukum dan HAM telah mengikuti pembinaan motivasi kerja

30 orang 65.000.000 35 orang 96.500.000

Jumlah (1) 777.392.000 950.000.000


472.295.500



13 kali

- Prolegda - Laporan

evaluasi produk hukum

246.530.000 APBD

13 kali

- Prolegda - Laporan

evaluasi produk hukum

455.000.000


Perundang-undangan



4 kali

1

Naskah Kajian Hukum

225.765.500 APBD

8 kali 1

Naskah Kajian Hukum

520.000.000

II. URUSAN


Kota Bandung 2.550.312.500 APBD

1. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan

Daerah

- Terbentuknya produk hukum daerah yang dapat memenuhi Aspek Yuridis, Sosiologis dan Filosofis dalam rangka menunjang terwujudnya masyarakat dan aparat

466.682.500 Terwujudnya Pembentukan Peraturan Daerah yang

910.000.000


yang sadar dan taat terhadap Hukum dan HAM.

- Produk hukum Daerah yang ditetapkan 1. Rancangan Peraturan Daerah 2. Rancangan Lembaran Kota

Bandung 3. Rancangan Lembaran Daerah

Kota Bandung - Terlaksananya rapat Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah/Lembaran Kota

18 buah 18 buah

18 buah

5 kali

Sinergi dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kebutuhan Masyarakat

25 buah 25 buah

25 buah

5 kali

2. Kegiatan Penyusunan Rancangan

Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah

Produk Hukum yang ditetapkan : - Rancangan Peraturan Walikota

Bandung

20 buah

345.145.000 APBD Terbentuk nya Peraturan Walikota Bandung dan Keputusan Walikota Bandung dalam rangka menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Hukum

30 buah

650.000.000


125 buah 200 buah

- Berita Daerah 30 buah 30 buah

3. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan

RANHAM


1 kali 197.225.000 APBD Terlaksananya Upaya Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Warga Kota Bandung dalam rangka melaksanakan amanat Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2011-2014

2 kali 390.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1 kali

2 kali


1 kali

2 kali

4. Kegiatan Koordinasi Konsultasi

Penyusunan Hukum Daerah


- Terlaksananya rapat koordinasi

dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung, Rancangan Keputusan Walikota Bandung dan Produk Hukum lainnya

2 kali 98.615.000 APBD Terwujudnya Sumber Daya Manusia pada SKPD yang memahami Teknis Penyusunan Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan Keputusan Walikota dalam rangka Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Hukum

260.000.000

5. Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan

Perundang-Undangan




7 kali

1 kali

2 kali

440.645.000 APBD 7 kali

1 kali

1 kali

988.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum - Penanganan Perkara (Perdata

dan Tata Usaha Negara) 22 perkara

393.570.000

APBD

25 perkara

702.000.000

7. Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi

Peraturan Perundang-Undangan


- Tersedianya Buku Peraturan

Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah.

- Tersedianya CD Produk Hukum

Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota Bandung) untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Anggota DPRD dan para tamu kunjungan kerja atau study banding;

- Terlaksananya Sosialisasi dan

Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah kepada SKPD.

1 paket

70 buku

250 CD

8 kali

608.430.000 APBD 1 paket

75 buku

250 CD

9 kali

750.000.000

Jumlah (2) 3.022.608.000 5.625.000.000

Jumlah Total 3.800.000.000 6.575.000.000



Kode Urusan/Bidang Urusan



Rencana Tahun 2014

Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20 URUSAN WAJIB

1.20

Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

1.20 03 20 09 Kegiatan Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008


SKPD di lingkungan

Pemkot Bandung

5 SKPD

2.000.000.000

APBD Kota Bandung dan

Bantuan Provinsi

5 SKPD

2.000.000.000


SKPD di lingkungan

Pemkot Bandung

63 SKPD

63 SKPD


SKPD di lingkungan

Pemkot Bandung

68 SKPD

68 SKPD

20 10 Kegiatan Penyelesaian Reformasi Birokrasi

- Terevaluasinya Road Map Reformasi Birokrasi tingkat kota Tahun 2013 - 2014

SKPD di lingkungan

Pemkot Bandung

Dokumen Road Map dan Raperwal Modul Reformasi Birokrasi


Tersusunnya Road Map Reformasi

Birokrasi 2015-2020

200.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20 1.20 26 10 Kegiatan Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah


SKPD di lingkungan

Pemkot Bandung

2 Raperwal

450.000.000

APBD Kota Bandung

2 Raperwal

700.000.000


SKPD di lingkungan

Pemkot Bandung

13 SKPD APBD Kota Bandung

13 SKPD


SKPD di lingkungan

Pemkot Bandung

5 SKPD APBD Kota Bandung

5 SKPD

1.20 1.20 3.26 11 Kegiatan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah


SKPD di lingkungan

Pemkot Bandung

33 (SKPD) Terevaluasi dan

tertatanya kelembagaan

perangkat daerah


Evaluasi kelembagaan pasca revisi

kelembagaan

400.000.000

1.20 1.20 3.33 06 Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Tersusunnya hasil jabatan struktural dan analisis beban kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

SKPD di lingkungan

Pemkot Bandung

Tersusunnya Instrumen Anjab dan ABK untuk

31 SKPD


Evaluasi Anjab dan

ABK 300.000.000

1.20

Program Evaluasi/Laporan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1.06 1.20 3.21 11 Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


SKPD di lingkungan

Pemkot Bandung

1 (satu) Dokumen


Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja SKPD Kota Bandung

350.000.000 - LAKIP Setda Tahun 2013

Sekretariat Daerah Kota

Bandung 1 (satu)

Dokumen

Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Setda Kota Bandung


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.06 1.20 3.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06 1.20 3.21 16 Kegiatan Penyusunan Perencanaan SKPD


Sekretariat Daerah Kota

Bandung 1 (satu)

Dokumen

575.000.000

APBD Kota Bandung

Tersusunnya program dan rencana kerja Setda Kota Bandung

350.000.000


SKPD di lingkungan

Pemkot Bandung

1 (satu) Dokumen


SKPD di lingkungan

Pemkot Bandung

1 (satu) Dokumen

APBD Kota Bandung

Tersusunnya program dan rencana kerja SKPD di lingkungan Kota Bandung


SKPD di lingkungan

Pemkot Bandung

1 (satu) Raperwal

1.20

NON URUSAN

1.20 1.20 03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 1.20 03.01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Bag.Orpad Setda

Paket ATK untuk 1 tahun anggaran


75.000.000

1.20 1.20 03.01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya cetakan buku dan pengadaan dokumen di lingkungan Setda Kota Bandung

Bag.Orpad Setda

Paket kegiatan cetakan dan penggandaan untuk 1 tahun anggaran


80.000.000

1.20 1.20 03.01 14 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Bag.Orpad Setda

Paket peralatan rumah tangga untuk 1 tahun anggaran


5.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20 1.20 03.01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terpenuhinya sarana pendukung rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Bag.Orpad Setda

Paket akomodasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk 1 tahun anggaran


65.000.000

1.20 03 02


1.20 03 02 03 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Terpenuhinya keseragaman pakaian dinas harian dan khusus hari-hari tertentu

Bag.Orpad Setda

24 stel pakaian seragam PDH Kakhi dan 24 stel pakaian seragam Linmas


04 Kegiatan pengadaan pakaian seragram batik KORPRI

Bag.Orpad Setda

24 pakaian pakaian batik KORPRI


05 Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Bag.Orpad Setda

24 stel pakaian PDH warna bebas


1.20 03 02 12 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

Terpenuhinya perlengkapan peralatan aparatur

Bag.Orpad Setda

6 unit laptop/note book 45.000.000

APBD Kota Bandung

35.000.000

4.635.000.000 4.560.000.000



Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2014

Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20 URUSAN WAJIB 1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, perangkat Daerah, kepegawaian

1.20.20

Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


700.000.000

1.20.1.20.03.03.20.03 Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH


Bagian Pembangunan dan SDA

2 laporan kegiatan pelaksanaan evaluasi kegiatan SKPD/ Unit kerja bidang SDA


2 laporan kegiatan pelaksanaan evaluasi kegiatan SKPD/ Unit kerja bidang SDA

700.000.000

1.20.28

Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik



1.420.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.03.03.28.01 Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik

a. Tersedianya rencana paket kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA 2014


3 dokumen laporan bulanan administrasi kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung

600.000.000

APBD Kota Bandung

3 dokumen laporan bulanan administrasi kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung

720.000.000 b. Terfasilitasinya teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA 2014


APBD Kota

Bandung

Kegiatan baru belum masuk di sisdur


1.20.1.20.03.03.28.03 Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik



2 laporan kegiatan pelaksanaan evaluasi kegiatan SKPD/ Unit kerja bidang sarana dan prasarana

575.000.000 APBD Kota

Bandung

2 laporan kegiatan pelaksanaan evaluasi kegiatan SKPD/ Unit kerja bidang sarana dan prasarana

700.000.000

1.750.000.000 2.120.000.000


Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

33.000.000

Kegiatan Penyediaann Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

53.500.000

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Administrasi Perkantoran di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

35.000.000

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman

35.000.000


Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan rumah tangga pada Bagian Pembangunan dan SDA

33.500.000

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya sarana pendukung koordinasi dan konsultasi

160.000.000


Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

Tersedianya Peralatan Kantor di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

150.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian Dinas di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

50.000.000


Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

Tersedianya Sarana dan Perasarana Pembinaan Kinerja Aparatur di Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

100.000.000

Jumlah Non Urusan 650.000.000

Jumlah Seluruhnya 2.400.000.000



NO KODE Urusan / Bidang Urusan



Rencana Tahun 2014

Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Wajib

1.15 Koperasi dan usaha kecil dan menengah

1.15.15 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif



350.000.000

1 1.15.1.20.03.15.05 Kegiatan Pengkajian Dampak Regulasi/Kebijakan Nasional


Kota Bandung

1 Kajian 300.000.000

2 1.15.1.20.03.15.08 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

Tersusunnya Kebijakan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

Kota Bandung

1 Kebijakan 350.000.000

1.15.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah


350.000.000 350.000.000

3 1.15.1.20.03.07.17.05 Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil


Kota Bandung

1 Kajian 350.000.000 350.000.000

1.20 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian

Meningkatnya efektifitas dn efisiensi pengelolaan keuangan daerah

APBD Kota Bandung


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.03.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


Kota Bandung


400.000.000

4 1.20.1.20.03.17.17 Kegiatan Peningkatan Manajemen Inventasi Daerah


Kota Bandung

1 Kajian 350.000.000 1 Dokumen 400.000.000

1.20.1.20.03.38 Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi


Kota Bandung


2.000.000.000

5 1.20.1.20.03.38.01 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai salah satu Pembangunan Ekonomi


Kota Bandung

1 lembaga, sosialisasi Perda TJSL

350.000.000 1 event (CSR Award) 550.000.000

6 1.20.1.20.03.38.02 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas BUMD


Kota Bandung

1 Kajian 300.000.000 1 Dokumen 350.000.000

7 1.20.1.20.03.38.03 Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah


Kota Bandung

1 Kajian 300.000.000 1 Kajian 350.000.000

8 1.20.1.20.03.38.04 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota


Kota Bandung

1 Kajian 350.000.000 Usulan Kegiatan

Baru

1 Kajian 400.000.000

9 1.20.1.20.03.38.05 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa


Kota Bandung

1 Kajian 300.000.000 Usulan Kegiatan

Baru

1 Kajian 350.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.07

Industri

2.07.21 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis



350.000.000

10 2.07.1.20.03.07.21.06 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif


Kota Bandung

1 Kajian 315.000.000 1 Kebijakan 350.000.000

TOTAL BELANJA URUSAN

2.915.000.000

3.450.000.000

Belanja Non Urusan

1 Wajib

1.20 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelancaran pelaksanaan pekerjaan di Bagian Perekonomian

Bandung Kelancaran pelaksanaan pekerjaan di Lingkungan Bagian Perekonomian


586.000.000

1.20.1.20.03.07.01.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman

Kota Bandung

Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan Di Lingkungan Bagian Perekonomian melalui Penyedian Makanan dan Minuman

57.000.000 Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan Di Lingkungan Bagian Perekonomian Melalui Penyediaan Makanan dan Minuman

97.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.03.07.01.18 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

dalam Kota Bandung dan Luar Kota Bandung

Meningkatnya koordinasi dan Sinergitas Bagian Perekonomian dengan instansi lainnya melalui kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah

150.000.000 Meningkatnya koordinasi dan sinergitas Bagian Perekonomian dengan instansi lainnya melalui kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultai ke luar daerah

150.000.000

1.20.1.20.03.07.01.09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Bandung Meningkatnya kelancaran pekerjaan di lingkungan Bagian Perekonomian melalui jasa perbaikan peralatan

20.000.000 meningkatnya kelancaran pekerjaan di lingkungan Bagian Perekonomian melalui jasa perbaikan peralatan kerja

55.000.000

1.20.1.20.03.07.01.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Bandung Meningkatnya kelancaran pekerjaan di bagian perekonomian melalui alat tulis kantor

40.000.000 Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan Di Lingkungan Bagian Perekonomian Melalui Alat Tulis Kantor

65.000.000

1.20.1.20.03.07.01.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Bandung Meningkatnya kelancaran pekerjaan di bagian perekonomian melalui barang cetakan

57.000.000 Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan Di Lingkungan Bagian Perekonomian Melalui Barang Cetakan dan Penggandaan

82.000.000

1.20.1.20.03.07.02.12 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Aparatur

Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Aparatur

Bandung Meningkatnya kelancaran pekerajaan dilingkungan bagian perekonomian melalui Perlengkapan dan Peralatan Aparatur

54.000.000 Meningkatnya kelancaran pekerjaan dilingkungan bagian perekonomian melalui Perlengkapan dan Peralatan Aparatur

85.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.03.07.01.14 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

Bandung Meningkatnya kelancaran pekerjaan di lingkungan bagian perekonomian melalui peralatn rumah tangga

27.000.000 Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan Di Lingkungan Bagian Perekonomian Melalui peralatan rumah tangga

40.000.000

1.20.1.20.03.07.01.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kota Bandung

Meningkatnya kelancaran pekerjaan di lingkungan Bagian Perekonomian melalui bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

15.000.000 Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan Di Lingkungan Bagian Perekonomian Melalui bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12.000.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur

Bandung 75.000.000 APBD Kota Bandung

85.000.000

1.20.1.20.03.07.03.02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Bandung Meningkatny disiplin aparatur melalui peningkatan pakaian dinas beserta perlengkapan nya

45.000.000 Meningkatnya disiplin aparatur melalui peningkatan pakaian dinas beserta perlengkapannya

45.000.000

1.20.1.20.03.07.03.05 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Bandung Meningkatnya disiplin aparatur melalui peningkatan pakaian khusus hari-hari tertentu

30.000.000 APBD Kota

Meningkatnya disiplin aparatur melalui peningkatan pakaian pakaian khusus hari-hari tertentu

40.000.000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya pengembangan sumber daya aparatur

Bandung Meningkatnya pengembangan sumber daya aparatur


90.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.03.07.05.04 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

tersedianya fasilitasi mengikuti Seminar dan Lokakarya

Dalam Kota dan Luar Kota Bandung

Meningkatnya kinerja Aparatur melalui Kegiatan Seminar dan Lokakarya


Meningkat nya kinerja Aparatur melalui kegiatan Seminar dan Lokakarya

90.000.000

TOTAL BELANJA NON

URUSAN

585.000.000

806.000.000

TOTAL BELANJA URUSAN DAN NON URUSAN 3.500.000.000 4.256.000.000



NO KODE

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2014

Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Wajib

1.02 Kesehatan

A 1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat


Kota Bandung




401.500.000

1 1.02.1.20.03.08.16.19 Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan UKS


Kota Bandung




401.500.000

1 Wajib

1.06 Perencanaan pembangunan

B 1.06.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


Kota Bandung



dokumen rancangan kebijakan dalam Penyelesaian Masalah Sosial

165.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1.06.1.20.03.08. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan


Kota Bandung




165.000.000

1 Wajib

1.13 Sosial

C 1.13.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


Bagian Kesra dan Kemasyarakatan




495.000.000

1 1.13.1.20.03.08.16.07 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesej






220.000.000

2 1.13.1.20.03.08.16.09 Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya


Kota Bandung




275.000.000

1 Wajib

1.19 Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

D 1.19.17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan


Kota Bandung




258.720.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1.19.1.20.03.08.17.01 Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama


Kota Bandung




258.720.000

E 1.19.18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan


Kota Bandung




330.000.000

1 1.19.1.20.03.08.18.01 Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya


Kota Bandung




330.000.000

1.500.200.000 1.650.220.000

Belanja Non Urusan

1 Wajib

1.20 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

F 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Bagian Kesra dan Kemasya rakatan

Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran


Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran

299.530.000

1 1.20.1.20.03.08.01.02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Meningkatnya sarana prasarana jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik


Meningkatnya sarana prasarana jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

23.760.000

2 1.20.1.20.03.08.01.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

Meningkatnya kebersihan kantor


Meningkatnya kebersihan kantor

12.540.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 1.20.1.20.03.08.01.09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

5.500.000

4 1.20.1.20.03.08.01.10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

Terlaksananya administrasi perkantoran


Terlaksananya administrasi perkantoran

45.650.000

5 1.20.1.20.03.08.01.11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya cetakan dan penggandaan

Menunjang pelayanan administrasi perkantoran


Menunjang pelayanan administrasi perkantoran

43.780.000

6 1.20.1.20.03.08.01.15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan

Terpenuhinya bahan bacaan


Terpenuhinya bahan bacaan

19.800.000

7 1.20.1.20.03.08.01.17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman rapat


Terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman rapat

16.500.000

8 1.20.1.20.03.08.01.18 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan i

Terpenuhinya pelayanan administrasi


Terpenuhinya pelayanan administrasi

132.000.000

G 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kota Bandung

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur


Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

88.000.000

1 1.20.1.20.03.08.02.12 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

Tersedianya perlengkapan peralatan aparatur


Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan penunjang pelayanan administrasi perkantoran


Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan penunjang pelayanan administrasi perkantoran

88.000.000

H 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Fasilitasi kebutuhan dalam Peningkatan Disiplin Aparatur


Tersedianya kebutuhan dalam Peningkatan Disiplin Aparatur


Tersedianya kebutuhan dalam Peningkatan Disiplin Aparatur

63.250.000

1 1.20.1.20.03.08.03.02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya




44.550.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 1.20.1.20.03.08.03.05 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu


Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu

18.700.000

I 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Fasilitasi Pembinaan Kinerja Aparatur


Tersedianya sarana dan prasarana Pembinaan Kinerja Aparatur


Tersedianya sarana dan prasarana Pembinaan Kinerja Aparatur

99.000.000

1 1.20.1.20.03.08.05.04 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

Tersedianya sarana prasarana pembinaan kinerja aparatur di B

Meningkatnya kinerja aparatur di Bagian Kesra dan Kemasyarakatan


Meningkatnya kinerja aparatur di Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

99.000.000

499.800.000

549.780.000



Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan

Daearah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015


Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 URUSAN WAJIB

595.000.000

850.000.000

1 20 Perangkat Daerah

Kepegawaian dan Persandian

195.000.000

300.000.000

1.20. 1.20.03 33 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Sekretariat Daerah Kota Bandung

Tertibnya administrasi pegawai yang akurat dan akuntabel

195.000.000

APBD Kota Bandung

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Tertibnya administrasi pegawai yang akurat dan akuntabel

300.000.000

1.20. 1.20.03 33 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Adanya Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah



75.000.000

APBD Kota Bandung

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


100.000.000

1.20. 1.20.03 33 18 Penataan Takah PNSD Tertatanya Takah PNSD di lingkungan Sekretariat Daerah



120.000.000

APBD Kota Bandung

Penataan Takah PNSD


200.000.000

1 25 15 Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Meningkatnya Pelayanan Informasi, Komunikasi Kpd Masyarakat serta SKPD di Lingkungan Pemkot Bandung

Kota Bandung

Tercapainya Komunikasi & Informasi Yg Harmonis Antar unsur - unsur Masyarakat & Pemerintah Demi Terlaksananya Program Komunikasi & Informasi di Kota Bandung


Tercapainya Komunikasi & Informasi Yg Harmonis Antar unsur - unsur Masyarakat & Pemerintah Demi Terlaksananya Program Komunikasi & Informasi di Kota Bandung

550.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 25 1 20 kegiatan Pembinaan & pengembangan Sumber Daya Komunikasi & Informasi

Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemahaman di Bidang Sandi & Komunikasi serta Tata Cara Komunikasi Radio Dua Arah (HT) serta Penggunaan Faximile

Kota Bandung

30 SKPD 280.000.000 APBD Kota Bandung

30 SKPD 300.000.000

03 04 15 03

1 25 1 20 Kegiatan Pengadaan Alat Studio & Komunikasi

Tercapainya Sarana Komunikasi Pemerintah Kota Bandung yang memadai

Kota Bandung

4 jenis terdiri dari : Propitari Telepon 2 Unit, DSS Consule PABX 4 Unit, Dupelexer 2 Unit, Instalasi Telepon 1 Paket, Sertifikasi Perijinan Radio Komunikasi 1 Paket



250.000.000

03 04 15 05



KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2014 (tahun rencana)

CATATAN PENTING

PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015

LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 1 20 3 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 1 20 3 01 03 Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor


Kota Bandung

50 kali acara

2.500.000.000 APBD Kota

Bandung


2.500.000.000

1 20 1 20 3 01 08 Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

- Kebersihan WC-WC Balaikota

Balaikota bandung

248,30 m2 2.100.000.000,00

APBD Kota

Bandung

- Kebersihan WC-WC Balaikota

2.100.000.000,00


Balaikota Bandung

4.310,05 m2



Balaikota Bandung

4.071 m2


- Kebersihan selasar Balaikota

Balaikota Bandung

5.973 m2 - Kebersihan selasar Balaikota

- Kebersihan halaman Balaikota

Balaikota Bandung

5.995 m2 - Kebersihan halaman Balaikota


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Balaikota Bandung

7.045 m2



Balaikota Bandung

2.091 m2 - Kebersihan trotoar dan parit Balaikota


Rumah Dinas



Balaikota Bandung



Rumah Dinas



Balaikota Bandung



Rumah Dinas


1 20 1 20 3 01 10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor


Kota Bandung

310.500.000 APBD Kota

Bandung


310.587.000

1 20 1 20 3 01 11 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Kota Bandung

868.756.000 APBD Kota

Bandung


900.000.000

1 20 1 20 3 01 15 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Kota Bandung


Bandung


50.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 1 20 3 01 16 Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor


Kota Bandung

937.000.000 APBD Kota

Bandung


950.000.000

1 20 1 20 3 01 17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman


Kota Bandung

100 kali acara

2.200.000.000 APBD Kota

Bandung

Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan minuman untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah dan Penyelenggaraan acara-acara resmi Pemda dan tersedianya sistem dan prosedur tatakelola makanan dan minuman di Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Bandung

2.271.975.000

1 20 1 20 3 01 18 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Kota Bandung

592.430.000 APBD Kota

Bandung


600.000.000

1 20 1 20 3 01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor


2.100.000.000 2.100.000.000

1 20 1 20 3 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 1 20 3 02 03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor


Balai Kota Bandung

250.000.000 Terpenuhinya pembangunan gedung kantor di lingkungan Balaikota

250.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 1 20 3 02 05 Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional


Kota Bandung

5 unit 1.250.000.000 APBD Kota

Bandung


1.250.000.000


Kota Bandung

14 unit 2. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua

1 20 1 20 3 02 06 Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas


Kota Bandung

9 paket pekerjaan

766.556.000 APBD Kota

Bandung


1.000.000.000

1 20 1 20 3 02 08 Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas


Kota Bandung

7 paket pekerjaan

693.607.000 APBD Kota

Bandung


593.607.000

1 20 1 20 3 02 10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair


Kota Bandung

19 paket pekerjaan

763.420.000 APBD Kota

Bandung


813.420.000

1 20 1 20 3 02 12 Kegiatan Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur


Kota Bandung

36 paket pekerjaan

1.696.130.000 APBD Kota

Bandung


1.700.000.000

1 20 1 20 3 02 20 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan


Kota Bandung

17 paket pekerjaan

600.000.000 APBD Kota

Bandung


600.000.000

1 20 1 20 3 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Kota Bandung

42 paket pekerjaan

1.700.000.000 APBD Kota

Bandung


1.726.000.000

1 20 1 20 3 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Kota Bandung

25 unit 2.700.000.000 APBD Kota

Bandung


2.700.000.000


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Kota Bandung

112 unit APBD Kota

Bandung


1 20 1 20 3 02 25 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas


Kota Bandung

selama 1 tahun

600.000.000 APBD Kota

Bandung


6.000.000.000

1 20 1 20 3 02 26 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


Kota Bandung

selama 1 tahun

481.000.000 APBD Kota

Bandung


481.000.000

1 20 1 20 3 02 38 Penataan Mekanical Elektrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan


Kota Bandung

selama 1 tahun

634.300.000 750.000.000

1 20 1 20 3 03 Program peningkatan disiplin aparatur

1 20 1 20 3 03 02 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kaki 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Bebas

Bagumpal 500.000.000 APBD Kota

Bandung

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kaki 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Bebas

500.000.000

3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Hansip

Bagumpal 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Hansip

4. Pakaian Sipil Harian (PSH)

Bagumpal 4. Pakaian Sipil Harian (PSH)

5. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Bagumpal 5. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

6. Pakaian Batik Tradisional

Bagumpal 6. Pakaian Batik Tradisional

7. Pakaian KORPRI Bagumpal 7. Pakaian KORPRI

8. Pakaian Olah Raga Bagumpal 8. Pakaian Olah Raga


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 20 1 20 3 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 20 1 20 3 05 04 Kegiatan pembinaan kinerja aparatur

Akomodasi peserta pendidikan dan pelatihan mengenai pemahaman pelaksanaan tugas aparatur

Bagumpal selama 1 tahun

510.000.000 APBD Kota

Bandung

Akomodasi peserta pendidikan dan pelatihan mengenai pemahaman pelaksanaan tugas aparatur

510.000.000

1 20 1 20 3 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1 20 1 20 3 15 02 Kegiatan pembinaan dan pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi


Bagumpal 350.000.000 APBD Kota

Bandung


350.000.000

2. Tersedianya sistem informasi pengelolaan arsip pengadaan barang/jasa

Bagumpal 2. Tersedianya sistem informasi pengelolaan arsip pengadaan barang/jasa

3. Tersedianya sistem informasi pengelolaan persediaan barang/stok opname

Bagumpal 3. Tersedianya sistem informasi pengelolaan persediaan barang/stok opname

4. Penyempurnaan sistem informasi pengelolaan kendaraan dinas/operasional

Bagumpal 4. Penyempurnaan sistem informasi pengelolaan kendaraan dinas/operasional

1 20 1 20 3 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1 20 1 20 3 16 02 Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri


Kota Bandung

140 acara 3.000.000.000 APBD Kota

Bandung


3.000.000.000


Berdasarkan Tabel 3.1. tersebut di atas dapat disusun matrikulasi

rencana program dan kegiatan dan rencana anggaran Sekretariat Daerah

Kota Bandung Tahun 2014, sebagaimana lampiran 1.

Adapun uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan

kegiatan, yang menggambarkan jumlah program dan jumlah kegiatan,

penyebaran lokasi program dan kegiatan pada tiap bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah Kota Bandung serta alokasi kebutuhan dana/pagu

indikatif, dapat dikemukakan sebagaimana tabel 3.2. berikut ini :


TABEL 3.2

REKAPITULASI PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN 2014

NO BAGIAN

URUSAN NON URUSAN URUSAN DAN NON URUSAN

Jumlah Pagu

Indikatif

Jumlah Pagu

Indikatif

Jumlah Pagu

Indikatif Program Kegiatan Program Kegiatan Program Kegiatan

1 Pemerintahan Umum 4 11 2.700.000.000 4 13 800.000.000 8 24 3.500.000.000 2 Kerjasama Daerah 1 2 1.500.000.000 4 10 500.000.000 5 12 2.000.000.000 3 Hukum dan HAM 2 9 3.022.608.000 4 13 777.392.000 6 22 3.800.000.000 4 Organisasi dan PAD 3 7 4.375.000.000 2 8 260.000.000 5 15 4.635.000.000 5 Pembangunan dan SDA 2 3 1.750.000.000 4 9 650.000.000 6 12 2.400.000.000 6 Perekonomian 5 9 2.915.000.000 3 11 585.000.000 8 20 3.500.000.000 7 Kesra & Kemasyarakatan 5 6 1.500.200.000 4 12 499.800.000 9 18 2.000.000.000 8 Tata Usaha 2 4 595.000.000 4 12 1.405.000.000 6 16 2.000.000.000 9 Umum & Perlengkapan - - - 6 25 28.153.699.000 6 25 28.153.699.000

10 Asisten Pemerintahan - - - 4 15 1.000.000.000 4 15 1.000.000.000

11 Asisten Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Kesra

- - - 4 18 1.000.000.000 4 18 1.000.000.000

12 Asisten Administrasi Umum

- - - 3 15 1.000.000.000 3 15 1.000.000.000

13 Sekretariat Daerah 1 1 1.903.859.500 5 17 38.096.140.500 6 18 40.000.000.000

Jumlah 25 52 20.291.667.500 51 178 74.697.031.500 76 230 94.988.699.000


encana Kerja disusun agar pelaksanaan program dan kegiatan

lebih terkoordinasi, terintegerasi dan sinergis untuk pencapaian

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Bandung secara efektif dan

efisien, selanjutnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung ini dijadikan

sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta

prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD tahun 2014.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerjaja Sekretariat Daerah Kota Bandung

Tahun 2014, memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2013;

2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta

pengalokasiannya;

3. Tujuan yang dikehendaki;

4. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

5. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya.

6. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga

stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung, berisi program dan

kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan mencerminkan:

1. Terwujudnya pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah;

2. Terwujudnya peningkatan kerjasama daerah;

3. Terwujudnya penataan otonomi daerah baru;

4. Terwujudnya pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah

daerah dan pemerintah kewilayahan;

5. Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum;

6. Terciptanya Penataan Peraturan Perundang-undangan;

7. Terwujudnya Pembangunan Produk Hukum Daerah;

8. Terwujudnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah;

R

PENUTUP

IV


9. Terwujudnya evaluasi dan pelaporan kinerja dan keuangan penyelenggaraan

pemerintah daerah;

10. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah

11. Terciptanya iklim usaha kecil menengah yang kondusif;

12. Terciptanya pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil

menengah;

13. Terciptanya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;

14. Terciptanya koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi;

15. Terwujudnya pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis;

16. Terciptanya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan kepala daerah;

17. Terciptanya peningkatan pengelolaan administrasi pelaksanaan kegiatan fisik

dan non fisik;

18. Terwujudnya upaya kesehatan masyarakat;

19. Terwujudnya perencanaan pembangunan ekonomi;

20. Terciptannya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;

21. Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan;

22. Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

23. Terwujudnya pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa; dan

24. Tertibnya pengelolaan administrasi kepegawaian.

Documents

1.1 Latar Belakang R - ppid.bandung.go.idppid.bandung.go.id/.../7-BAB-I-II-III...Permendagri-54-ok-2-2-caca.pdf · dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang