Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2016‐2021
P
1.1. Latar Belakang
erencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial
dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
Berdasarkan durasi waktunya, perencanaan pembangunan daerah meliputi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
Dalam menyusun Perubahan rencana strategis, disamping mengacu
pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional juga mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama pada pasal 272 ayat (1), (2) dan
(3) telah ditegaskan bahwa :
1. Perangkat Daerah menyusun perubahan rencana strategis dengan
berpedoman pada Perubahan RPJMD.
2. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam
rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah.
BAB I PENDAHULUAN
2
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2016‐2021
3. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam
perubahan rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis
kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya
sasaran pembangunan nasional.
Perubahan Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas
dan fungsi PD serta berpedoman kepada Perubahan RPJM Daerah.
Pemerintah Kabupaten Lamongan saat ini telah memiliki Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun
2005-2025 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2016-2021.
Bappeda sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan
fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran
dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Bappeda diperlukan
suatu dokumen perubahan rencana strategis yang memberikan arah kebijakan
dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Perubahan Renstra
Bappeda tersebut harus berpedoman dengan dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah Kabupaten yaitu Perubahan RPJMD
Kabupaten Lamongan 2016-2021.
Perubahan Renstra merupakan komitmen Bappeda yang digunakan
sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan
Kabupaten Lamongan serta sebagai pedoman dan acuan dalam
mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas
pokok dan fungsi Bappeda dengan mempertimbangkan kekuatan dan
kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam
rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Lamongan, yaitu ‘Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing’.
3
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2016‐2021
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2016 – 2021
dilandasi dasar hukum sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
4
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2016‐2021
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa
Timur tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur
5
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2016‐2021
tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
Nomor 3, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaskanaan
Musywarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten
Lamongan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan Tahun 2011-
2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Lamongan tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan
tahun 2016-2021;
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bappeda
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen yang menjadi
acuan bagi penyusunan Rencana Kinerja (Renja) program, kegiatan,
pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan Bappeda Kabupaten Lamongan
dalam Jangka waktu lima tahun mendatang. Disamping itu, Perubahan
Rencana Strategis Bappeda merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah beserta jajarannya.
6
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2016‐2021
Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Bappeda
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 adalah :
1. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan
Bappeda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tupoksi dan
kewenangan Bappeda.
2. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Bappeda sebagai institusi
perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2021.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda
Kabupaten Lamongan.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kabupaten Lamongan 2016-
2021 disusun sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud
dan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Bappeda dan sistematika
penulisan;
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah terdiri atas:
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah,
memuat penjelasan tentang dasar hokum pembentukan Perangkat
Daerah, struktur organisasi Perangkat daerah serta uraian tugas
dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat
daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat daerah
ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata
laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur dan mekanisme).
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah memuat penjelasan risngkas
tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat daerah dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya
manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional.
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah memuat tentang tingkat
capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target
7
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2016‐2021
Renstra Perangkat Daerah periode sebelumntya, menurut SPM
untuk urusan wajib, dan/atau indicator kinerja pelayanan Perangkat
Daerah dan/atau indicator lainnya seperti MDG’s atau indicator
yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah memuat
indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan
Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan
rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan
penentuan isu-isu strategis.
Bab IV Tujuan Dan Sasaran terdiri atas : tujuan, dan sasaran jangka
menengah Perangkat Daerah. Tujuan merupakan penjabaran visi Bupati
Lamongan yang lebih spesifik dan terukur. Sedangkan sasaran
merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau
dihasilkan oleh Perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, terdiri atas Strategi yaitu cara untuk
mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis,
rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan
program sedangkan kebijakan yaitu arah yang diambil oleh Perangkat
Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian
untuk mencapai tujuan. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan memuat
program dan kegiatan, indikator kinerja Perangkat Daerah, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif yang secara langsung menunjukkan
kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan memuat tentang
indicator kinerja Perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan
kinerja yang akan dicapai Perangkat daerah dalam lima tahu mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD.
Bab VIII Penutup
1
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) memiliki peranan yang cukup strategis dalam
menentukan arah, kebijakan serta prioritas pembangunan di Daerah.
Penataan kelembagaan dan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
04 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017,
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :
Kedudukan dan Tugas
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
sebagai unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang
mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis,
melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan
pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, pengembangan,
dan evaluasi perencanaan daerah.
Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Bappeda mempunyai fungsi :
• perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan,
pengembangan, dan evaluasi perencanaan daerah;
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
• koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
• koordinasi penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta
penyelenggaraan sinkronisasi perencanaan pembangunan;
• koordinasi penyusunan indikator keberhasilan perencanaan
pembangunan daerah;
• koordinasi pelaksanaan pengelolaan data perencanaan pembangunan,
pengembangan, dan evaluasi perencanaan daerah yang menjadi
kewenangan daerah;
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Sementara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lamongan, Susunan Organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Program dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum.
c. Bidang Ekonomi, membawahi:
1. Sub Bidang Pertanian;
2. Sub Bidang Perekonomian;
3. Sub Bidang Pengembangan Usaha;
d. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi:
1. Sub Bidang Prasarana Wilayah;
2. Sub Bidang Perhubungan dan Penanaman Modal;
3
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
3. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
e. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahi:
1. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
3. Sub Bidang Pemerintahan.
f. Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi:
1. Sub Bidang Data dan Informasi;
2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
3. Sub Bidang Program Pembangunan,
g. UPT Badan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Lamongan selengkapnya diilustrasikan
sebagaimana Gambar 2.1 berikut ini :
Sub Bidang Sumber Daya Alam Dan
Lingkungan Hidup
Sub Bidang Program Pembangunan
Sub Bidang Pemerintahan
Sub Bidang Pengembangan
Usaha
4
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas
merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan
dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
perencanaan pembangunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan daerah.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki fungsi:
• perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan,
pengembangan dan evaluasi perencanaan daerah;
• koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
• koordinasi penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta
penyelenggaraan sinkronisasi perencanaan pembangunan;
• koordinasi penyusunan indikator keberhasilan perencanaan pembangunan
daerah;
• koordinasi pelaksanaan pengelolaan data perencanaan pembangunan,
pengembangan, dan evaluasi perencanaan daerah yang menjadi
kewenangan daerah;
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan,
mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis
dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,
penyusunan program, keuangan dan aset, hubungan masyarakat kepada seluruh
unit organisasi di lingkungan Badan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :
• pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di
BAPPEDA;
5
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
• pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, rumah tangga, kerja sama, hubungan masyarakat,
arsip dan dokumentasi BAPPEDA;
• pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
• pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas
capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
• pelaksanaan koordinasi penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan
dan kinerja;
• pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua satuan unit
kerja di lingkungan badan;
• pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD Dan RKPD);
• penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah
pada BAPPEDA;
• penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan
pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPEDA; dan
• melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(1) Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun rencana jangka pendek
dan menengah lingkup BAPPEDA;
c. menyusun rencana kerja dan anggaran;
d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana
kerja BAPPEDA;
e. mengelola data dan informasi program dan kegiatan BAPPEDA;
f. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan
BAPPEDA;
g. menyusun laporan kinerja instansi pemerintah dan perjanjian kinerja
BAPPEDA;
h. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
i. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanan
pembangunan daerah di BAPPEDA;dan
6
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan yang
menjadi tanggung jawab BAPPEDA;
b. menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
c. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaaan keuangan sesuai
kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
d. menghimpun data dan informasi keuangan dalam rangka penyusunan
program anggaran badan;
e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan
juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
f. menyusun laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di
lingkungan BAPPEDA;
g. melaksanakan akuntansi dan verifikasi pertanggungjawaban
anggaran;
h. menyusun laporan keuangan, analisa dan evaluasi laporan keuangan
badan;
i. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan negara,
penetapan pengelolaan anggaran, tindak lanjut tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, serta tindak lanjut laporan
hasil pemeriksaan;
j. mendukung penyusunan rencana strategis dan laporan kinerja
instansi pemerintah lingkup BAPPEDA;
k. mengajukan RKA melalui tim anggaran eksekutif untuk menjadi DPA;
dan
l. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
tugas dan fungsinya.
7
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
(3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a. penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian, produk
hukum dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung
jawab badan;
b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi
kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk
optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk
kelancaran tugas unit;
e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi
kepegawaian;
f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan
nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
g. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai
kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
h. menyusun kebutuhan dan pengadaan perlengkapan dan bahan habis
pakai badan;
i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan
evaluasi;
j. melakukan pengelolaan urusan surat menyurat dan penggandaan
naskah-naskah dinas;
k. melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, administrasi
perjalanan dinas dan keprotokolan;
l. melakukan tatalaksana, tata usaha, arsip dan perpustakaan;
m. melakukan tugas hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi
publik;
n. menyusun rencana kebutuhan aset dan sarana prasarana badan dan
pengelolaan asset ;
o. melakukan inventarisasi, administrasi, penyusunan laporan
pertanggungjawaban aset perangkat daerah;
p. melakukan pengelolaan web site lingkup Bappeda; dan
8
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
q. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
tugas dan fungsinya.
Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, pengendalian perencanaan pembangunan bidang fisik dan
prasarana.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai
fungsi:
• penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang fisik dan prasarana
yang kegiatannya meliputi sub bidang prasarana wilayah, sub bidang
perhubungan dan penanaman modal, dan sub bidang sumber daya alam dan
lingkungan hidup;
• mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang fisik dan prasarana;
• pengkoordinasian perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator
keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan bidang fisik dan prasarana;
• mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat daerah bidang fisik dan prasarana;
• pelaksanaan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan
bidang fisik dan prasarana;
• pelaksanaan perumusan strategi pengelolaan sumber daya bidang fisik dan
prasarana;
• pelaksanaan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi
permasalahan perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana;
• mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
bidang fisik dan prasarana;
• mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
kabupaten bidang fisik dan prasarana;
• mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
kementrian /Lembaga, propinsi dan Kabupaten bidang fisik dan prasarana;
• mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional bidang fisik dan prasarana;
9
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
• mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan bidang fisik dan
prasarana kepada perangkat daerah Kabupaten;
• pengkoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
• melakukan pembinaan dan koordinasi terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup bidang fisik dan prasarana; dan
• melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(1) Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas :
a. merancang program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan
pekerjaan umum dan penataan ruang, pada sub urusan pekerjaan
umum, urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, urusan
pertanahan dan penanggulangan bencana;
b. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah
(RPJPD,RPJMD, dan RKPD) urusan pekerjaan umum dan penataan
ruang, pada sub urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat
dan kawasan pemukiman, urusan pertanahan dan penanggulangan
bencana;
c. melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian sasaran,
indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan pekerjaan umum
dan penataan ruang, pada sub urusan pekerjaan umum, urusan
perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, urusan pertanahan dan
penanggulangan bencana;
d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah serta perumusan strategis pengelolaan
sumber daya pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang,
pada sub urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat dan
kawasan pemukiman, urusan pertanahan dan penanggulangan
bencana;
e. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan
pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pada
sub urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat dan kawasan
pemukiman, urusan pertanahan dan penanggulangan bencana;
f. melaksanakan pembinaan, monitoring evaluasi dan inventarisasi
10
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
permasalahan perencanaan pembangunan urusan pekerjaan umum
dan penataan ruang, pada sub urusan pekerjaan umum, urusan
perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, urusan pertanahan dan
penanggulangan bencana;
g. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
pada lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pada sub
urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat dan kawasan
pemukiman, urusan pertanahan dan penanggulangan bencana;
h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional; dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Sub Bidang Perhubungan dan Penanaman Modal mempunyai tugas :
a. merancang program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan
perhubungan, penanaman modal dan komunikasi dan informatika;
b. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah
(RPJPD,RPJMD, dan RKPD) urusan urusan perhubungan,
penanaman modal dan komunikasi dan informatika;
c. melakukan koordinasi perumusan target pencapaian sasaran,
indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan perhubungan,
penanaman modal dan komunikasi dan informatika;
d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah serta perumusan strategis pengelolaan
sumber daya pada urusan perhubungan, penanaman modal dan
komunikasi dan informatika;
e. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan
pembangunan urusan perhubungan, penanaman modal dan
komunikasi dan informatika;
f. melaksanakan pembinaan, monitoring evaluasi dan inventarisasi
permasalahan perencanaan pembangunan urusan perhubungan,
penanaman modal dan komunikasi dan informatika;
g. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
11
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
pada lingkup urusan perhubungan, penanaman modal dan komunikasi
dan informatika;
h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional; dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas
a. merancang program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan
lingkungan hidup, kehutanan, ESDM, pekerjaan umum dan penataan
ruang pada sub urusan penataan ruang;
b. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah
(RPJPD,RPJMD, dan RKPD) urusan lingkungan hidup, kehutanan,
ESDM, pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan
penataan ruang;
c. melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian sasaran,
indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan lingkungan hidup,
kehutanan, ESDM, pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub
urusan penataan ruang;
d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah serta perumusan strategis pengelolaan
sumber daya pada urusan lingkungan hidup, kehutanan, ESDM,
pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan penataan
ruang;
e. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan
pembangunan urusan lingkungan hidup, kehutanan, ESDM, pekerjaan
umum dan penataan ruang pada sub urusan penataan ruang;
f. melaksanakan pembinaan, monitoring evaluasi dan inventarisasi
permasalahan perencanaan pembangunan urusan lingkungan hidup,
kehutanan, ESDM, pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub
urusan penataan ruang;
g. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
pada lingkup urusan lingkungan hidup, kehutanan, ESDM, pekerjaan
12
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
umum dan penataan ruang pada sub urusan penataan ruang;
h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional;
i. melaksanakan Pengkajian RTRW daerah; dan
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Ekonomi mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi,
pembinaan, pengendalian perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :
• penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang ekonomi yang
meliputi sub bidang pertanian; sub bidang perekonomian dan sub bidang
pengembangan usaha;
• mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang ekonomi;
• pengkoordinasian perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator
keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi;
• mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah dan
Rencana Kerja Perangkat daerah bidang ekonomi;
• pelaksanaan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan
bidang ekonomi;
• pelaksanaan perumusan strategi pengelolaan sumber daya bidang ekonomi;
• pelaksanaan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi
permasalahan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
• pelaksanaan perumusan dan sinkronisasi perencanaan pemberdayaan
ekonomi bagi masyarakat kurang sejahtera;
• mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
bidang ekonomi;
• mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
kabupaten bidang ekonomi;
• mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
kementrian /Lembaga, propinsi dan Kabupaten bidang ekonomi;
13
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
• mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional bidang ekonomi;
• mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan bidang ekonomi kepada
perangkat daerah kabupaten; dan
• melakukan analisa dan pengkajian makro ekonomi;
• melakukan pembinaan dan koordinasi terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup bidang ekonomi; dan
• melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(1) Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas:
a. merancang program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan
pertanian dan perikanan, serta pangan;
b. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup urusan pertanian dan perikanan,
serta pangan;
c. melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian
sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan
urusan pertanian dan perikanan, serta pangan;
d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah serta perumusan strategis pengelolaan
sumber daya pada urusan pertanian dan perikanan, serta pangan;
e. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan
pembangunan urusan pertanian dan perikanan, serta pangan;
f. melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi
permasalahan perencanaan pembangunan urusan pertanian dan
perikanan, serta pangan;
g. Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
pada lingkup urusan pertanian dan perikanan, serta pangan;
h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional; dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
14
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
(2) Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas :
a. merancang program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan
koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan, pariwisata;
b. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah
(RPJPD,RPJMD, dan RKPD) urusan koperasi dan UKM,
perindustrian, perdagangan, pariwisata
c. melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian
sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan koperasi
dan UKM, perindustrian, perdagangan, pariwisata;
d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah serta perumusan strategis pengelolaan
sumber daya pada urusan koperasi dan UKM, perindustrian,
perdagangan, pariwisata;
e. pengkajian dan analisa perumusan kerangka ekonomi makro;
f. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan
pembangunan urusan koperasi dan UKM, perindustrian,
perdagangan, pariwisata;
g. melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi
permasalahan perencanaan pembangunan urusan koperasi dan
UKM, perindustrian, perdagangan, pariwisata;
h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
pada lingkup urusan urusan koperasi dan UKM, perindustrian,
perdagangan, pariwisata;
i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional; dan
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Sub Bidang Pengembangan Usaha mempunyai tugas :
a. merancang program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan
tenaga kerja, transmigrasi, keuangan dan pembiayaan;
15
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
b. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah
(RPJPD,RPJMD, dan RKPD) urusan tenaga kerja, transmigrasi ,
keuangan dan pembiayaan;
c. melakukan kordinasi perumusan rencana target pencapaian sasaran,
indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan urusan
tenaga kerja, transmigrasi, keuangan dan pembiayaan;
d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah serta perumusan strategis pengelolaan
sumber daya pada urusan tenaga kerja, transmigrasi, keuangan dan
pembiayaan;
e. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan
pembangunan urusan tenaga kerja, transmigrasi, keuangan dan
pembiayaan;
f. melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi
permasalahan perencanaan pembangunan urusan tenaga kerja,
transmigrasi, keuangan dan pembiayaan;
g. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
pada lingkup urusan tenaga kerja, transmigrasi, keuangan dan
pembiayaan;
h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional;
r. pelaksanaan perumusan dan sinkronisasi perencanaan
pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kurang sejahtera; dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas Perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian perencanaan pembangunan bidang
sosial dan pemerintahan.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Sosial dan Pemerintahan
mempunyai fungsi:
• penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang sosial dan
pemerintahan yang kegiatannya meliputi sub bidang pendidikan, dan
16
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
kebudayaan; sub bidang kesejahteraan sosial dan sub bidang
pemerintahan;
• mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sosial dan pemerintahan;
• pengkoordinasian perumusan rencana target pencapaian sasaran,
indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan bidang sosial
dan pemerintahan;
• mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis perangkat Daerah
dan Rencana Kerja Perangkat daerah bidang sosial dan pemerintahan;
• pelaksanaan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan
pembangunan bidang sosial dan pemerintahan;
• pelaksanaan perumusan strategi pengelolaan sumber daya bidang sosial
dan pemerintahan;
• pelaksanaan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi
permasalahan perencanaan pembangunan bidang sosial dan
pemerintahan;
• pelaksanaan perumusan dan sinkronisasi serta analisa percepatan
penurunan angka kemiskinan;
• mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan
RKPD) bidang sosial dan pemerintahan;
• mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
kabupaten bidang sosial dan pemerintahan;
• mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
kementrian /Lembaga, propinsi dan Kabupaten bidang sosial dan
pemerintahan;
• mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional bidang sosial dan pemerintahan;
• mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat
daerah Kabupaten;
• melakukan pembinaan dan koordinasi terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup bidang sosial dan pemerintahan; dan
17
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
(1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas :
a. merancang program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan
pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan
olahraga, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
b. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pendidikan, kebudayaan,
kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kepegawaian
serta pendidikan dan pelatihan;
c. melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian
sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan
pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan
olahraga, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah serta perumusan strategis pengelolaan
sumber daya pada urusan pendidikan, kebudayaan, kearsipan,
perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kepegawaian serta
pendidikan dan pelatihan;
e. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan
pembangunan urusan pendidikan, kebudayaan, kearsipan,
perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kepegawaian serta
pendidikan dan pelatihan;
f. melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi
permasalahan perencanaan pembangunan urusan pendidikan,
kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga,
kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
g. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
pada lingkup urusan pendidikan, kebudayaan, kearsipan,
perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kepegawaian serta
pendidikan dan pelatihan;
h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional; dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
18
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
(2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :
a. merancang program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan
kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
b. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan kesehatan, sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;
c. melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian
sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan
kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah serta perumusan strategis pengelolaan
sumber daya urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;
e. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan
pembangunan urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana.;
f. melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi
permasalahan perencanaan pembangunan urusan kesehatan, sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;
g. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
pada lingkup urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;
h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional;
i. pelaksanaan perumusan dan sinkronisasi serta analisa percepatan
penurunan angka kemiskinan;
19
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas :
a. merancang program dan kegiatan perencanaan pembangunan urusan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan
masyarakat dan desa, sekretariat DPRD, inspektorat, kesbangpol,
tramtibum, penelitian dan pengembangan serta sekretariat daerah;
b. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah
(RPJPD,RPJMD, dan RKPD) urusan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, sekretariat
DPRD, inspektorat, kesbangpol, tramtibum, penelitian dan
pengembangan serta sekretariat daerah;
c. melakukan koordinasi perumusan rencana target pencapaian
sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran urusan
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan
masyarakat dan desa, sekretariat DPRD, inspektorat, kesbangpol,
tramtibum, penelitian dan pengembangan serta sekretariat daerah;
d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana
Kerja Perangkat Daerah serta perumusan strategis pengelolaan
sumber daya urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pemberdayaan masyarakat dan desa, sekretariat DPRD, inspektorat,
kesbangpol, tramtibum, penelitian dan pengembangan serta
sekretariat daerah;
e. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan
pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, sekretariat DPRD,
inspektorat, kesbangpol, tramtibum, penelitian dan pengembangan
serta sekretariat daerah;
f. melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi
permasalahan perencanaan pembangunan urusan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan
20
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
desa, sekretariat DPRD, inspektorat, kesbangpol, tramtibum,
penelitian dan pengembangan serta sekretariat daerah;
g. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
pada lingkup urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
pemberdayaan masyarakat dan desa, sekretariat DPRD, inspektorat,
kesbangpol, tramtibum, penelitian dan pengembangan serta
sekretariat daerah;
h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional; dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian perencanaan pembangunan bidang data,
evaluasi dan pelaporan.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai fungsi:
• penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang data, evaluasi dan
pelaporan yang kegiatannya meliputi sub bidang data dan informasi, sub
bidang evaluasi dan pelaporan, dan sub bidang program pembangunan;
• penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah
• menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;
• pengkoordinasian perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator
keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan bidang data, evaluasi dan
pelaporan;
• pelaksanaan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan
bidang data, evaluasi dan pelaporan;
• melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah,
dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana
pembangunan daerah
• melakukan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap
pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan
pembangunan daerah;
21
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
• mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah bedasarkan data
untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
• melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan
untuk perencanaan pembangunan daerah;
• pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
• perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan
informasi pembangunan daerah;
• menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
• melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai
bahan dokumentasi;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan
daerah;
• penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan
daerah; dan
• melakukan pembinaan dan koordinasi terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP)
• melaksanakan monitoring dan evaluasi aspirasi masyarakat dan pokok-
pokok pikiran DPRD; dan
• melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
(1) Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas :
a. menghimpun data dan menyiapkan bahan data dan informasi;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan data dan informasi;
c. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai
program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
d. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survey
untuk mengetahui perkembangannya;
e. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai
bahan informasi;
f. melaksanakan dan mengelola system informasi pembangunan daerah
(SIPD) dan system informasi perencanaan pembangunan daerah
(SIPPD);
22
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
g. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui
bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
h. mengoordinasikan pendataan atas capaian pelaksanaan rencana
pembangunan daerah;
i. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan
penyusunan rencana pembangunan daerah;
j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai
bahan evaluasi; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan
daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi,
pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian,
perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil
rencana pembangunan daerah;
c. pengkoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian
pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
d. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan
secara triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan
penyusunan program pembanguann daerah selanjutnya;
e. melaksanakan tugas, monitoring dan evaluasi data dan lapangan
terhadap usulan aspirasi warga masyarakat dan pokok-pokok pikiran
DPRD Kabupaten Lamongan;
f. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan
pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi,
pengendalian dan pelaporan pelaksanan rencana pembangunan
daerah;
23
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
h. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan
pembangunan;
i. menyusun hasil evaluasi, dan laporan pelaksanaan program
pembangunan daerah
j. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan
pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara
periodik sebagai bahan evaluasi; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Sub Bidang Program Pembangunan mempunyai tugas :
a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi perencanaan
program pembangunan;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program
pembangunan;
c. melaksanakan perencanaan program pembangunan;
d. menyusun dokumen rencana pembangunan tahunan, menengah, dan
jangka panjang;
e. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan
pengembangan pendanaan pembangunan daerah;
f. pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
g. pengkoordinasian dan sinkronisasi kebijakan perencanaan
pembangunan daerah;
h. pengkoordinasian terkait musrenbang kabupaten di kecamatan;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan
pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan.
24
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
2.2. Sumber Daya BAPPEDA Kabupaten Lamongan 2.2.1 Sumber Daya Manusia
Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat / golongannya. Kondisi SDM/kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Lamongan hingga akhir Desember 2016 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut :
25
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
Tabel 2.1 Data Pejabat Struktural
BAPPEDA Kab. Lamongan Tahun 2018
UNIT KERJA ESELON PNS
IV III II GOL I GOL II GOL III GOL IV
Kepala Bappeda - - 1 - - - 1
Sekretaris - 1 - - - - 1
Kepala Sub Bagian Umum 1 - - - - 1 -
Kepala Sub Bagian Keuangan 1 - - - - 1 -
Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi 1 - - - - 1 -
Kepala Bidang Fisik dan Prasarana - 1 - - - 1 -
Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah 1 - - - - 1 -
Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Penanaman Modal
1 - - - - - 1
Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1 - - - - 1 -
Kepala Bidang Ekonomi - 1 - - - 1 -
Kepala Sub Bidang Perekonomian 1 - - - - - 1
Kepala Sub Bidang Pertanian 1 - - - - - 1
Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha 1 - - - - 1 -
Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan - 1 - - - - 1
Kepala Sub Bidang Pemerintahan 1 - - - - 1 -
Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 1 - - - - 1 -
Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial 1 - - - - 1 -
Kepala Bidang data, Evaluasi dan Pelaporan - 1 - - - - 1
Kepala Sub Bidang Program Pembangunan 1 - - - - 1 -
Kepala Sub Bidang Data dan Informasi 1 - - - - 1 -
Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan 1 - - - - 1 -
26
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
Tabel 2.2 Data PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak
BAPPEDA Kab. Lamongan Tahun 2018
No Jabatan Struktural Pangkat/Golongan Pendidikan Formal Jumlah Ket.
1 Kepala Bappeda Pembina Utama Muda (IV/c) S-2 1 -
2 Sekretaris Pembina Tingkat I (IV/b) S-2 1 -
3 Kepala Bidang Penata Tingkat I (III/d) s/d Pembina (IV/a) S-1 s/d S-2 4 -
4 Kepala Sub Bagian/Bidang Penata Tingkat I (III/d) s/d Pembina (IV/a) S-1 s/d S-2 15 -
5 Staf Juru (i/c) s/d Penata Tingkat I (III/d) SMP/SMA/S-1/S-2 17 -
Tenaga Kontrak SMP/SMA/S-1/S-2 10 -
27
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
Tabel 2.3 Data Pegawai berdasarkan Kepangkatan, Jenis Kelamin, Pendidikan dan
Disiplin Ilmu di BAPPEDA Kab. Lamongan Tahun 2018
NO GOLONGAN JENIS KELAMIN PENDIDIKAN
1 Pembina Utama Muda L : 1 Orang S-2 1 Orang
2 Pembina Tingkat I P : 1 Orang S-2 1 Orang
3 Pembina (IV/a) L : 1 Orang S-2 5 Orang
P : 4 Orang
4 Penata Tingkat I ( III/d ) L : 5 Orang S-2 3 Orang
P : 6 Orang S-1 8 Orang
5 Penata ( III/c ) L : 4 Orang S-2 2 Orang
P : 2 Orang S-1 4 Orang
6 Penata Muda Tingkat I ( III/b ) L : - Orang SLTA 1 Orang
P : 2 Orang S-1 1 Orang
7 Penata Muda (III/a) L : 5 Orang SLTA 1 Orang
P : 2 Orang S-1 6 Orang
8 Pengatur (II/c) L : 2 Orang D-3 1 Orang
SMA 1 Orang
Pengatur Muda ( II/a ) L : 2 Orang SMA 1 Orang
S-1 1 Orang
9 Juru Tingkat I (I/d) L : 1 Orang SMP 1 Orang
28
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
10 Tenaga Kontrak L : 7 Orang S-2 1 Orang
P : 3 Orang S-1 5 Orang
D-3 1 Orang
SMA 3 Orang
TOTAL
L : 28 Orang S-2 14 Orang
P : 20 Orang S-1 26 Orang
Total : 48 Orang
D-3 2 Orang
SMA 5 Orang
SMP 1 Orang
2.2.3 Aset, Sarana dan Prasarana
Sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Lamongan adalah tersedianya asset berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum kondisi sarana dan prasarana Bappeda Kabupaten Lamongan telah tercukupi, namun untuk mendukung dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi ke depan tentunya tetap dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian. Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018 asset berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :
29
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
Tabel 2.5 Daftar Sarana dan Prasarana
BAPPEDA Kab. Lamongan Tahun 2018
No. Urut Urusan nama Barang/Jenis Barang
Barang (Unit) Nilai
Baik Rusak
atau Tidak Digunakan
Jumlah Baik Rusak atau
Tidak Digunakan
Jumlah
1 Perencanaan Sepeda Motor (Sepeda Motor)
22 1 23 400,588,322.00 9,715,000.00 410,303,322.00
2 Perencanaan Lemari Besi (Lemari Besi) 7 -
7 28,000,000.00 -
28,000,000.00
3 Perencanaan AC Split (AC Split) 23 -
23 149,873,736.00
-
149,873,736.00
4 Perencanaan P.C. Unit (P.C. Unit) 34 -
34 314,694,650.00 -
314,694,650.00
5 Perencanaan Printer (Printer) 44 -
44 135,205,550.00 -
135,205,550.00
6 Perencanaan Kursi Lipat (Kursi Lipat) 9 -
9 3,150,000.00 -
3,150,000.00
7 Perencanaan Station Wagon (Station Wagon)
7 -
7 1,316,801,000.00
-
1,316,801,000.00
8 Perencanaan Mesin Ketik Manual Portable (11-13)
-
1 1 -
2,500,000.00 2,500,000.00
9 Perencanaan Mesin Calculator (Mesin Calculator)
4 2 6 750,000.00 770,000.00 1,520,000.00
10 Perencanaan Lemari Besi/kayu (Lemari Besi / Metal)
30 -
30 76,131,500.00 -
76,131,500.00
11 Perencanaan Filling Besi/Metal (Filling Besi / Metal)
21 4 25 41,450,000.00
- 41,450,000.00
12 Perencanaan Band Kas (Band Kas) 3 2 5 13,475,000.00
2,150,000.00 15,625,000.00
13 Perencanaan Lemari Sorok (lemari sorok) 4 -
4 16,000,000.00
-
16,000,000.00
14 Perencanaan White Board (White Board) 8 1 9 1,990,000.00 366,000.00 2,356,000.00
30
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
15 Perencanaan Peta (Peta) 5 -
5 700,000.00 -
700,000.00
16 Perencanaan Mesin Absensi (Mesin Absensi)
2 -
2 16,008,000.00 -
16,008,000.00
17 Perencanaan Overhead Projektor (LCD) 1 -
1 15,475,000.00 -
15,475,000.00
18 Perencanaan Lemari Kayu (Lemari Kayu) 8 4 12 16,000,000.00 11,600,000.00
27,600,000.00
19 Perencanaan Rak Kayu (Rak Kayu) 7 7 14 -
11,530,000.00
11,530,000.00
20 Perencanaan Meja kayu/Rotan (Meja Kayu / Rotan)
-
2 2 -
1,700,000.00 1,700,000.00
21 Perencanaan Meja Rapat (Meja Rapat) 49 5 54 25,575,000.00 8,396,000.00 33,971,000.00
22 Perencanaan Meja Tulis (Meja Tulis) 7 -
7 5,726,000.00 -
5,726,000.00
23 Perencanaan Meja Resepsionis (Meja Resepsion)
-
1 1 -
1,750,000.00 1,750,000.00
24 Perencanaan Kursi Rapat (Kursi Rapat) 50 -
50 15,488,000.00 -
15,488,000.00
25 Perencanaan Kursi tamu (Kursi Tamu) 9 -
9 7,555,406.00 -
7,555,406.00
26 Perencanaan Kursi Putar (Kursi Puter) 1 1 2 -
2,350,000.00 2,350,000.00
27 Perencanaan Kursi Lipat (Kursi Lipat) 138 -
138 15,777,953.00 -
15,777,953.00
28 Perencanaan Sofa (Sofa) 2 -
2 10,000,000.00 -
10,000,000.00
29 Perencanaan Jam Elektronik (Jam Elektronik)
3 -
3 52,500.00 -
52,500.00
30 Perencanaan Mesin Pel (Note Book) 5 -
5 95,140,000.00 -
95,140,000.00
31 Perencanaan Televisi (Televisi) 1 -
1 2,500,000.00 -
2,500,000.00
32 Perencanaan Camera Video (Camera Video)
1 -
1 8,900,000.00 -
8,900,000.00
33 Perencanaan Tustel (Tustel) 3 -
3 7,300,000.00 -
7,300,000.00
31
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
34 Perencanaan Lambang Garuda Pancasila (Lambang Garuda Pancasila)
1 -
1 55,000.00 -
55,000.00
35 Perencanaan Tangga Alumunium (Tangga Alumunium)
1 -
1 1,900,000.00 -
1,900,000.00
36 Perencanaan Kaca Hias (Kaca Hias) 3 -
3 85,000.00 -
85,000.00
37 Perencanaan Dispencer (Dispenser) 1 -
1 1,100,000.00 -
1,100,000.00
38 Perencanaan Gucci (Gucci) 4 -
4 800,000.00 -
800,000.00
39 Perencanaan Alat Pemadam /Portable (Alat Pemadam / Poratable)
2 -
2 700,000.00 -
700,000.00
40 Perencanaan Mainframe (Mainframe) 1 -
1 40,080,000.00 -
40,080,000.00
41 Perencanaan Lap Top (Lap Top) 1 -
1 9,041,000.00 -
9,041,000.00
42 Perencanaan Note Book (Note Book) 28 -
28 342,487,800.00 -
342,487,800.00
43 Perencanaan Hard Disk (Hardisk ) 5 -
5 6,651,000.00
-
6,651,000.00
44 Perencanaan Monitor (Monitor) 1 -
1 7,150,000.00 -
7,150,000.00
45 Perencanaan Scanner (Scanner) 7 -
7 61,500,000.00 -
61,500,000.00
46 Perencanaan HDD External (external) 2 -
2 1,800,000.00 -
1,800,000.00
47 Perencanaan Meja Kerja Pejabat Eselon II (Meja Kerja Pejabat Eselon II)
1 -
1 3,283,000.00 -
3,283,000.00
48 Perencanaan Meja Kerja Pejabat Eselon III (Meja Kerja Pejabat Eselon III)
10 -
10 22,500,000.00 -
22,500,000.00
49 Perencanaan Meja Kerja Pejabat Eselon IV (Meja Kerja Pejabat Eselon IV)
8 -
8 16,800,000.00 -
16,800,000.00
32
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
50 Perencanaan Meja Kerja Pegawai Non struktural (Meja Kerja Pegawai Non Struktural)
41 -
41 14,290,000.00 -
14,290,000.00
51 Perencanaan Meja Rapat Pejabat Eselon II (Meja Rapat Pejabat Eselon II)
1 -
1 1,750,000.00 -
1,750,000.00
52 Perencanaan Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II (Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II)
1 -
1 2,350,000.00 -
2,350,000.00
53 Perencanaan Kursi Kerja Pejabat Eselon II (Kursi Kerja Pejabat Eselon II)
1 -
1 1,836,000.00 -
1,836,000.00
54 Perencanaan Kursi Kerja Pejabat Eselon III (kursi kerja 3)
5 -
5 10,000,000.00 -
10,000,000.00
55 Perencanaan Kursi Kerja Pejabat Eselon IV (kursi kerja 4)
10 -
10 17,600,000.00 -
17,600,000.00
56 Perencanaan Kursi Krja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)
10 -
10 9,650,000.00 -
9,650,000.00
57 Perencanaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II (Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II)
4 -
4 2,000,000.00 -
2,000,000.00
58 Perencanaan Camera + Attachmen (Camera + Attachmen)
12 -
12 77,555,000.00 -
77,555,000.00
59 Perencanaan Proyektor + Attachment (Proyektor + Attachment)
3 -
3 33,100,000.00 -
33,100,000.00
60 Perencanaan Battery Charger (Battery Charger)
1 -
1 3,500,000.00 -
3,500,000.00
61 Perencanaan Video Audio Jack Panel (Lain - lain)
5 -
5 55,469,120.00 -
55,469,120.00
62 Perencanaan Layar Film (Layar Film) 1 -
1 4,750,000.00 -
4,750,000.00
63 Perencanaan Sound System (Sound System)
2 -
2 40,153,250.00 -
40,153,250.00
64 Perencanaan Pesawat Telephone (Pesawat Telephone)
10 -
10 17,625,600.00 -
17,625,600.00
33
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
65 Perencanaan Facsimile (Facsimile) 2 -
2 4,850,000.00 -
4,850,000.00
66 Perencanaan Lain-lain (Lain-lain) 206,909,798.00
-
206,909,798.00
TOTAL 693 31 724 3,759,629,185.00
52,827,000.00
3,812,456,185.00
Sumber Data : Kartu Inventaris Ruangan Bappeda 2018
2.3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lamongan, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda
Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:
1. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Menyusun program prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian
pembangunan daerah;
5. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi
pembangunan daerah:
6. Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Detil
Tata Ruang Kecamatan (RDTRK)
7. Mengordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan
yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN;
34
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
8. Melakukan evaluasi rencana kerja;
9. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bupati Lamongan Tahunan dan
Akhir Masa Jabatan;
Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan kinerja
selama periode 2011 – 2016 sebagai berikut :
35
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lamongan
No
Indikator Kinerja Sesuai Tugas
dan Fungsi Perangkat
Daerah
Target NSPK Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Th ke- Realisasi Capaian Th ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
1 Persentase Dokumen Perencanaan Yang Dipublikasikan
- Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 100% 100% - - -
- Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 100% 100% - - -
- Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 100% 100% - - -
2 Persentase Jumlah Program Di RKPD Yang Sesuai Dengan RPJMD
- Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPD
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 100% 100% - - -
36
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
Tabel 2.7 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA
Kabupaten Lamongan
Uraian
Anggaran Pada Tahun Ke‐ Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke‐ Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Ke‐ Rata‐ Rata Pertumbuhan
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Belanja Tidak Langsung
3,404,606,600 3,351,230,000
3,363,590,000 3,560,440,000 - 3,355,819,181
3,325,528,165
3,265,519,334
- - 98.57% 99.23% 97.08% - - -0.07% -0.91%
Belanja Langsung
9,022,348,000 7,097,438,000 7,534,999,000 8,040,487,000 - 8,391,105,013
6,878,203,209 7,400,617,235
- - 93.00% 96.91% 98.22% - - -0.03 -0.14%
Total Belanja
12,426,954,600
10,448,668,000
10,898,589,000
11,600,927,000
- 11,746,924,194
10,203,731,374
10,666,136,569
- - 94.53% 97.66% 97.87% - - -3.07% -1.05%
37
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Lamongan
2.4.1 Tantangan
Setelah memperhatikan uraian tersebut di atas maka dapat
disampaikan beberapa tantangan yang dihadapi oleh BAPPEDA
dalam memberikan pelayanan antara lain :
1. Harapan masyarakat semakin tinggi dapat dilihat dari semakin
beragamnya tuntutan dan aspirasi yang harus diperhatikan dan
ditampung.
2. Pengawasan oleh stakeholder semakin meningkat sejalan dengan
tuntutan transparasi dan akuntabilitas.
3. Belum semua dokumen perencanaan sebagai acuan dalam
pelaksanaan kegiatan, sehingga sering terjadi ketidak konsistenan
pembangunan.
4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)
sebagai perwujudan perencaaan yang partisipatif masih belum
optimal sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat.
2.4.2 Peluang
Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi
peluang adalah sebagai berikut:
1. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan
berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan.
2. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan Perangkat Daerah lain
dan juga dengan para pemangku kepentingan (stake holders).
3. Telah ditetapkannya Perda tentang RPJMD Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman bagi perencanaan
pembangunan Kabupaten.
1
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Eksistensi Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai
tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang
sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan
pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :
a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar
daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat
dan Daerah;
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara effesien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
Luas wilayah Kabupaten Lamongan adalah 1.812,8 km², atau
menempati sekitar 3,73% luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara
administratif, Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan, yang meliputi
462 desa, 12 kelurahan dan 1.431 dusun. Jumlah penduduk berdasarkan
data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2015 sebanyak 1.342.466
jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 672.836 jiwa dan perempuan 669.630
jiwa.
BAB III PERMASALAHAN dan ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN
2
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
Dengan gambaran sekilas tentang kondisi Kabupaten Lamongan,
tentunya BAPPEDA menghadapi berbagai permasalahan dalam membuat
perencanaan yang partisipatif, efesien, efektif dan akuntabel sesuai dengan
harapan stakeholder. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain :
a. Belum semua Perangkat Daerah konsisten untuk melaksanakan
dokumen perencanaan yang telah dibuat;
b. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan antara Provinsi
dan Kabupaten/Kota serta antar SKPD sehingga terjadi tumpang
tindihnya Dokumen Perencanaan;
c. Belum optimalnya partisipasi stakeholders Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.
d. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan
struktural serta pelaksana di lingkungan Bappeda;
e. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya;
f. Belum adanya jabatan fungsional perencanaan untuk mendukung
perencanaan yang lebih berkualitas.
g. Terbatasnya data dasar yang up to date yang mendukung penyusunan
rencana.
h. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan
yang tersusun secara sistematis dan akurat, dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan
pembangunan.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Lamongan
Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati
terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015.
Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil
Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan
daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka
3
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan
RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga
disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta
RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan
harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten
Lamongan Tahun 2016-2021, adalah:
”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera
dan Berdaya Saing”
Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna
terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten
dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin memantapkan
pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.
Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang
terkandung di dalamnya, yaitu :
1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah
dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan
Berdaya Saing.
2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala
potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah
Kabupaten Lamongan.
3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya
kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya
kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang
akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi
sosial-budaya-agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten
Lamongan.
4) Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih
lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu
bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan
segala potensi yang dimiliki dalam persaingan ditingkat Global.
4
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-
2021, “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
ditempuh melalui lima misi sebagai berikut.
Misi 1.
Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan
sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui
peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin
dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan
datang.
Misi 2.
Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten
Lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan
mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah
sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan,
peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata.
Misi 3.
Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar
berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana
penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang
akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan
5
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui
peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Misi 4.
Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik,
dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance) danpelayanan publik yang profesional.Prinsip
tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, pengawasan dan evaluasipenyelenggaraan pemerintahan
dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.
Misi 5.
Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal, dengan penjelasan sebagai berikut:
Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui
pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan papandengan didukung
kondisi stabiltas politik dan pemerintahan yang aman, tenteram serta
menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya.
Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada Perubahan RPJMD
Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah
selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lamongan, maka dapat
ditelaah dari Misi ke 4 (empat) dan Tujuan 1 (satu) dari RPJMD Kabupaten
Lamongan.
6
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra
Telaahan Renstra Kementerian PPN/ Bappenas
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga
perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas
menetapkan program-programnya sesuai RPJMN, yaitu program utama
(teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut :
1. Program teknis
Program Perencanaan Pembangunan Nasional. Program ini
dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama
Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan,
evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.
2. Program generik
1. Program generik 1 : Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
2. Program generik 2 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur.
3. Program generik 3 : Program Peningkatan Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur.
Dalam Renstra periode sebelumnya, ada 5 (lima) program yang
digunakan Kementerian PPN/Bappenas yaitu:
1. Program Penataan Kelembagaan dan Ketalaksanaan;
2. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik;
3. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara;
5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.
Kelima program tersebut merupakan program generik yang juga
digunakan oleh semua kementerian/lembaga baik seluruh program maupun
sebagian dari kelima program tersebut. Karena bersifat generik (dapat
digunakan semua kementerian/lembaga), maka kelima program tersebut
7
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
tidak dapat mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi),
peran dan kewenangan Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga
perencanaan pembangunan nasional, sehingga menyulitkan pengukuran
kinerjanya.
Perbedaan lainnya ada pada substansi dan masalah kesesuaian
dengan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas. Program Perencanaan
Pembangunan Nasional lebih sesuai dengan tupoksi Kementerian
PPN/Bappenas, yang semula bernama Program Penataan Kelembagaan
dan Ketatalaksanaan yang bersifat generik dan digunakan oleh semua
kementerian/lembaga sehingga tidak sesuai atau tidak relevan untuk
mengukur kinerja utama (tupoksi) masing-masing kementerian/lembaga.
Sedangkan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya, yang semula bernama Program Penerapan Kepemerintahan
yang baik, adalah program generik yang dapat digunakan semua
kementerian/lembaga. Cakupan substansi Program Dukungan Manajemen
lebih fleksibel dan relevan untuk menampung kegiatan-kegiatan pendukung,
termasuk gaji dan tunjangan pegawai.
Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-
kegiatan prioritas Kementerian PPN/Bappenas, sebagai berikut:
a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Program Perencanaan
Pembangunan Nasional:
1. Penyusunan rencana pembangunan nasional baik pendanaan
maupun penganggarannya, baik antar waktu, sektor, wilayah maupun
antar tingkat/fungsi pemerintahan.
2. Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
3. Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan
kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi
proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan
pembangunan.
4. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan.
8
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
5. Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan
nasional.
b. Kegiatan untuk melaksanakan ketiga program generik (pendukung):
1. Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di
daerah.
2. Penyempurnaan ketatalaksanaan.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian
PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan
daerah
4. Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor, sarana dan prasarana
kerja lainnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di
Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi
tingkat pusat dan daerah.
5. Pengawasan pelaksanaan kinerja dan anggaran Kementerian
PPN/Bappenas.
6. Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra
positif lembaga (brand image building).
7. Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan
pembangunan.
8. Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.
9. Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan
organisasi profesi di pusat dan di daerah.
Telaahan Bappeda Provinsi Jawa Timur
Hasil review terhadap Renstra Bappeda provinsi Jawa Timur tahun
2014-2019 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan
pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan
pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Bappekab Lamongan. Review ini
merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Perubahan
9
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
Renstra Bappekab Lamongan dengan Renstra Bappeda provinsi Jawa Timur
serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara Bappenas
dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur.
Sedangkan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah:
1. Meningkatnya Daya Dukung Sarana dan Prasarana Kerja
2. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia
3. Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan
4. Tersedianya Pedoman Sistem dan Mekanisme Perencanan
Pembangunan
5. Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi Sistem Perencanaan
Pembangunan
6. Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi
Perencanaan Pembangunan
7. Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan
8. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan
9. Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Perencanaan
Pembangunan
10. Terlaksananya Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan
11. Tersedianya Sistem Pelaporan Hasil-hasil Pembangunan.
Dalam pelaksanaan sinergitas program dan kegiatan Pemerintah
Pusat, Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Lamongan masih terdapat
kendala terkait dinamika perubahan lingkungan strategi, yaitu:
a. Masih terdapat Peraturan Perundangan-undangan yang belum
sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat
pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
b. Masih terbatasnya kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur Perencana
Pembangunan di daerah.
10
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
c. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah masih menimbulkan
penafsiran. Hal ini menimbulkan dampak yang menghambat upaya
mensinergikan program-program pembangunan antar daerah serta
antara pusat dan daerah.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan,
ke depan Kabupaten Lamongan berupaya mewujudkan ruang wilayah yang
aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian,
industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber
daya alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam.
Sedangkan fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Lamongan adalah:
1. Sebagai mantra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD)
2. Sebagai penyelaras antara kebijakan penataan ruang nasional,
provinsi, dan daerah;
3. Sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah;
4. Sebagai acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku kepentingan,
dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang di kabupaten.
Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lamongan,
maka kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:
1. Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah utara sebagai
penunjang kegiatan industri dan pariwisata;
2. Pengembangan pusat kegiatan permukiman di wilayah selatan sebagai
penunjang kegiatan agropolitan;
3. Pengembangan transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman
perkotaan dan permukiman perdesaan serta integrasi antar kegiatan
wilayah;
11
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
4. Pemerataan prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan pertanian,
industri dan pariwisata;
5. Pemantapan perlindungan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian
lingkungan sumberdaya alam dan buatan; dan
6. Pengembangan kawasan budidaya dengan tetap menjaga sistem
keberlanjutan dalam jangka panjang;
7. Pengembangan kegiatan pendukung Kawasan Brondong-Paciran
sebagai kegiatan pelabuhan, perindustrian dan pariwisata,
pengembangan Kawasan Babat sebagai kegiatan perdagangan skala
regional dan Kawasan Ngimbang sebagai pengembangan kegiatan
agro-industri;
8. Pengembangan kawasan pesisir dengan mempertahankan dan
memperbaiki ekosistem pesisir, serta optimalisasi pengembangan
kawasan pantai utara Jawa Timur.
Kajian Lingkungan Hidup Strategi
Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS ) adalah rangkaian analisis
yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan
program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP
terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan
diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan
kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati,
meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau
kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah
tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam
terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong
perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada
daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah
penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (livelihood
sustainability ) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko
terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.
12
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan
kerangka pikir (framework of thinking ) perencanaan tata ruang wilayah dan
perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan
hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan
program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana
pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat
disempurnakan.
KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1)
dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar
dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,
rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan
bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke
dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan
kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi
menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus
dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan
penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan
dan program pemerintah. Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
BAPPEDA memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga
dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut
untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi
setiap permasalahan yang ada.
13
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk
melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi
isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas
pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika
birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang
dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam
perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi
Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu
strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan,
akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat dalam jangka panjang.
Adapun Isu-isu strategis dalam perencanaan pembangunan di
Kabupaten Lamongan adalah :
1. Dokumen perencanaan pembangunan sebagai dasar dalam audit yang dilaksanakan oleh Auditor;
2. Kurang antusiasnya masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan terutama dalam MUSRENBANG baik mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten;
3. Harapan masyarakat terhadap target kinerja pemerintah daerah sangat optimis, sehingga peran perencanaan dan evaluasi sangat vital untuk mencapai target tersebut.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi
acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
untuk mewujudkan perencanaan yang terintegrasi.
1
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Lamongan
Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lamongan
berlandaskan pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Kabupaten
Lamongan mencetuskan visi dengan terjalinnya sinergi yang dinamis antara
masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam
merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten
Lamongan secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten
Lamongan Tahun 2016-2021, yaitu:
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Lamongan maka
dirumuskan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :
Misi ke-1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan;
Misi ke-2
Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah;
Misi ke-3 Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan;
BAB IV TUJUAN dan SASARAN
2
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
Misi ke-4
Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.
Misi ke-5 Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal;
Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
Bappeda adalah Misi ke-4 (empat) Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-
2021 yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan
Publik. Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-4 ditetapkan tujuan :
“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel
Untuk Peningkatan Pelayanan Publik“ serta 13 (tiga belas) sasaran
strategis. Sasaran strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas,
pokok, dan fungsi Bappeda adalah “Meningkatnya Perencanaan,
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Kemandirian Fiskal Daerah”.
Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran Perubahan
RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten
Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini
dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan
pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Lamongan.
Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata,
spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam
kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan
tujuan. Tujuan dan sasaran Bappeda Tahun 2016-2021 adalah;
3
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda
Kabupaten Lamongan
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN/TUJUAN
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA
TAHUN KE-
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Mewujudkan
Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas
- Penghargaan Pembangunan Daerah
Nominasi Pangripta
Nominasi Pangripta
Nominasi Pangripta
Nominasi Pangripta
Nominasi Pangripta
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras Dan Berorientasi Hasil
Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik
74% 85% 94% 98% 98%
Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%)
97% 97% 98% 98% 98%
Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA
Indeks Kepuasan Masyarakat
76 77 78 79 80
4
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
Pada Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Lamongan, Bappeda mendukung Urusan Perencanaan dengan tujuan dan
indikator sasaran yang selaras dengan RPJMD sebagaimana berikut :
Tabel 4.2 Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Bappeda Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
MISI 4
RPJ
MD
Kab
upat
en
Lam
onga
n Ta
hun
2016
-20
21
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik Tujuan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan publik
Sasaran 1 Meningkatnya Perencanaan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Kemandirian Fiskal
Tujuan, dan Sasaran Rencana Strategis Bappeda
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Penanggujawab 1 Mewujudkan Perencanaan
Pembangunan Yang Berkualitas 1 Terwujudnya Perencanaan
Pembangunan Selaras Dan Berorientasi Hasil
1 Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik
1 Bidang Data, Informasi Dan Pelaporan Bidang Ekonomi Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan
2 3
4 Bidang Fisik dan Prasarana 2 Prosentase Perangkat Daerah
Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%)
1 Bidang Data, Informasi Dan Pelaporan
2 Bidang Ekonomi 3 Bidang Sosial Budaya Dan
Pemerintahan 4 Bidang Fisik dan Prasarana
2 Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA
Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat
5
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
Tabel 4.3 Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target
Tujuan Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas
Penghargaan Pembangunan
Daerah Penghargaan Perencanaan Dari BAPPENAS -
Nominasi Penghargaan Pembangunan
Daerah
Sasaran ke-1 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras Dan Berorientasi Hasil
Indikator Formulasi Definisi Operasional Sumber Data
Kondisi awal
Target Kinerja
2017
2018
2019
2020
2021
Kondisi Akhir
Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik
Jumlah Perangkat Daerah Yang Dokumen Perencanaannya Baik
Kesesuaian Antara Program Yang Ada Di Renstra Dengan RPJMD; Kesesuaian Kegiatan, Indikator Dan Target Yang Ada Di Renja Dengan RKPD;
RPJMD -
74%
85%
94%
98%
98%
98%
RKPD
Jumlah Perangkat Daerah
Renstra
Renja
Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75 %)
Jumlah Perangkat Daerah Yang Capaian
Kinerjanya Baik
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Atas Target Yang Telah Ditetapkan Dalam Renstra, LKjIP (IKU)
Renstra
-
97%
97%
98%
98%
98%
98%
LKjIP
Jumlah Perangkat Daerah
Sasaran ke-2 Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA
Indeks Kepuasan Masyarakat
Nilai Interval Konversi IKM
Penilaian Terhadap Kepuasan Intern Bappeda
- 76
77
78
79
80
80
6
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016‐2021
1
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2016‐2021
S
trategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai
tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi
harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan
daerah (strategy focused-management). Rumusan strtaegi berupa pernyataan
yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya
diperjelas bagaiaman tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya
diperjelas horizon waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.
Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-
prpgram indikatif yang mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung
dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inherent
dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan
beberapa sasaran tersebut.
Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan
strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari
waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan
pilihan strategi agar memiliki focus dan sesuai dengan pengaturan
pelaksanaannya. Dalam mencapai pembangunan lima tahun ke depan, maka
terdapat strategi-strategi dan arah kebijakan dari setiap sasaran yang
disampaikan sebagai berikut :
BAB V STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN
2
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2016‐2021
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
VISI
RPJ
MD
K
abup
aten
La
mon
gan
Terwujudnya Lamongan Sejahtera dan Berdaya Saing
MISI 4
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras Dan Berorientasi Hasil
1 Melaksanakan Koordinasi dan Pendampingan Dengan Perangkat Daerah
1 Peningkatan Pelayanan Dan Koordinasi Yang Baik Dengan Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Lamongan
2 Melakukan Pengendalian Dan Evaluasi Dokumen Perencanaan
2 Peningkatan Dari Dokumen Perencanaan Daerah
3 Peningkatan Kualitas Perencanaan Dengan Didukung Oleh Informasi Terbaru Dan Monitoring Serta Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Sarana Dan Prasarana Bappeda
Meningkatkan Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2016‐2021
Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah
program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai
upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-
sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya
program dan kegiatan tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan
rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Rencana
Program dan kegiatan serta pendanaan disajikan dalam tabel berikut :
BAB VI RENCANA PROGRAM dan KEGIATAN SERTA PENDANAAN
2
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2016‐2021
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD (terlampir)
3
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2016‐2021
1
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2016‐2021
Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kabupaten
Lamongan dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun
2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen
Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator
kinerja Bappeda Kabupaten Lamongan harus diarahkan untuk mencapai target
kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam
target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki,
dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan, Bappeda
berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam Perubahan RPJMD sesuai
dengan kewenangan yang dimiliki pada Tabel 7.1:
BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN
2
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2016‐2021
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD
NO Indikator
Kondisi Kinerja Pada Awal
Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Prosentase Perangkat Daerah Dengan
Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik
‐ 74% 85% 94% 98% 98% 98%
2 Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama 75%)
‐ 97% 97% 98% 98% 98% 98%
3
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2016‐2021
1
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2016‐2021
BAPPEDA merupakan institusi yang strategis dan vital dalam
menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program dari Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lamongan tahun 2016-2021. Disamping itu, BAPPEDA dituntut untuk
mampu menyusun dan mengimplementasikan Perubahan Rencana Strategis
(RENSTRA) sebagai pendoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan
dalam lima tahun kedepan dengan sebaik-baiknya.
Dalam Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2016-2021
telah memuat tujuan, sasaran dan program serta kegiatan untuk lima tahun
yang akan datang. Untuk melaksanakan Perubahan Renstra tersebut
membutuhkan komitmen, semangat dan partisipasi seluruh aparatur
BAPPEDA. Mengingat Perubahan Renstra merupakan pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya.
Dengan konsistensi pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis yang
telah disepakti, diharapkan akan mampu menjadikan BAPPEDA perencana
yang handal dan mampu mendukung terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.
BAB VIII PENUTUP
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)
Indikator Tujuan: Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik
- Kepala Bappeda
Indikator Sasaran I :1. Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD
2. Prosentase Kesesuaian Program Tahunan Dengan Program RPJMD
100% 100% - - - - - - - - - 100% - Kepala Bappeda
3. Prosentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja
- 89% - - - - - - - - - 89% - Kepala Bappeda
4. Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%)
95% 97% - - - - - - - - - 97% - Kepala Bappeda
Indikator Sasaran II :Indek Kepuasan Masyarakat - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 80 - Kepala Bappeda
4 1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
4 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani Dengan Baik
100% 100% 715.754.000,00 - - - - - - - - 100% 715.754.000,00 Sekretaris Bappeda
4 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Benda Pos Yang Tersedia
Materai @6000 310 Buah Materai @3000 290 Buah
Perangko 85 Buah
Materai @6000 310 buah
Materai @3000 290 buah
perangko 35 buah
3.000.000,00 - - - - - - - - Materai @6000 310 buah
Materai @3000 290 buah
perangko 35 buah
3.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
4 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Jumlah Rekening Listrik, Air dan Telepon Yang Terbayarkan
3 rekening 3 rekening 125.000.000,00 - - - - - - - - 3 rekening 125.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
4 1 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Surat Kendaraan Yang Terbayarkan
7 unit roda 4 dan 10 unit roda 2
7 unit roda 4 dan 10 unit roda
2
10.000.000,00 - - - - - - - - 7 unit roda 4 dan 16 unit roda 2
10.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
4 1 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Jasa Kebersihan Kantor
4 orang 4 orang 70.000.000,00 - - - - - - - - 4 orang 70.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
4 1 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 31 item 25 item ATK 70.000.000,00 - - - - - - - - 25 item ATK 70.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
4 1 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan
16 jenis cetakan dan 4 jenis foto
copy
13 jenis cetakan dan 3 jenis foto
copy
70.000.000,00 - - - - - - - - 13 jenis cetakan dan 3 jenis foto
copy
70.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
4 1 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
9 jenis alat listrik 9 jenis alat listrik 10.000.000,00 - - - - - - - - 9 jenis alat listrik 10.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
4 1 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Bahan bacaan dan Ucapan Iklan
4 jenis surat kabar dan 5 ucapan iklan
4 jenis surat kabar dan 20 ucapan iklan
9.800.000,00 - - - - - - - - 4 jenis surat kabar dan 20 ucapan iklan
9.800.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
4 1 1 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Jumlah Makanan dan Minuman Ringan Rapat Yang Disediakan
5.500 Makanan & Minuman Ringan
5.500 Makanan & Minuman
Ringan
55.000.000,00 - - - - - - - - 5.500 Makanan & Minuman
Ringan
55.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
Tabel 6.1RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAANBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
Tujuan
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan kegiatan (output)
Data Capaian Pada Tahun
Awal Perencanaan Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Kode
Tahun 2019
Mewu
judka
n Per
enca
naan
Pem
bang
unan
Yan
g Ber
kuali
tas
1 Ter
wujud
nya P
eren
cana
an P
emba
ngun
an S
elara
s, Pa
rtisipa
tif Da
n Ber
orien
tasi H
asil
2 Ter
laksa
nany
a Tug
as P
okok
Dan
Fun
gsi B
appe
da
- - - - - - 80% - Kepala Bappeda
Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
79% 80% - - -
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Tujuan
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan kegiatan (output)
Data Capaian Pada Tahun
Awal Perencanaan Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Kode
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
4 1 1 18 Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri
336 kali perjalanan dinas dan 1 kali
luar negeri
410 kali perjalanan dinas
200.000.000,00 - - - - - - - - 410 kali perjalanan dinas
200.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
4 1 1 19 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan
Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan
9 orang 9 orang 92.954.000,00 - - - - - - - - 9 orang 92.954.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
4 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Sarana Prasarana Aparatur Dengan Kondisi Baik
100% 100% 413.218.000,00 - - - - - - - - 100% 413.218.000,00 Sekretaris
4 1 2 6 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
20 kursi 4 almari, meja 5,
penghancur kertas 5
10 kursi 7 almari 4 AC ruangan
61.500.000,00 - - - - - - - - 10 kursi 7 almari 4 AC ruangan
61.500.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
4 1 2 8 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1 komputer 4 printer, 2 TV
1 komputer 2 printer
21.000.000,00 - - - - - - - - 1 komputer 2 printer
21.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
4 1 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor Yang Terawat Dengan Baik
1 Gedung kantor 1 Gedung kantor
175.000.000,00 - - - - - - - - 1 Gedung kantor
175.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
4 1 2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Jumlah Mobil Jabatan Yang Dipelihara Dengan Baik
1 unit roda 4 1 unit roda 4 35.028.000,00 - - - - - - - - 1 unit roda 4 35.028.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
4 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Dipelihara Dengan Baik
6 unit roda 4 dan 10 unit roda 2
6 unit roda 4 dan 12 unit roda
2
71.690.000,00 - - - - - - - - 6 unit roda 4 dan 12 unit roda
2
71.690.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
4 1 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara Dengan Baik
9 Item 5 item 20.000.000,00 - - - - - - - - 5 item 20.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
4 1 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara Dengan Baik
- 30 unit komputer, 20 printer dan 10
laptop
29.000.000,00 - - - - - - - - 30 unit komputer, 20 printer dan 10
laptop
29.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
4 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase Aparatur Yang Disiplin
100% 100% 35.000.000,00 - - - - - - - - 100% 35.000.000,00 Sekretaris Bappeda
4 1 3 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan
60 stel 60 stel 35.000.000,00 - - - - - - - - 60 stel 35.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
4 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Peserta Yang Mendapatkan Sertifikat Dalam Mengikuti Bimtek
100% 100% 112.200.000,00 - - - - - - - - 100% 112.200.000,00 Sekretaris Bappeda
4 1 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Peserta Pelatihan dan Bimbingan Teknis Yang Diikuti
5 orang 14 orang 37.200.000,00 - - - - - - - - 14 orang 37.200.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
4 1 5 2 Peningkatan Kapasitas Perencana Pembangunan Daerah
Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
210 orang 210 orang 75.000.000,00 - - - - - - - - 210 orang 75.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
4 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Prosentase Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu
100,00% 100% 80.000.000,00 - - - - - - - - 100% 80.000.000,00 Sekretaris Bappeda
4 1 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Perangkat Daerah
12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 - - - - - - - - 12 Laporan 5.000.000,00 Kasubbag Keuangan Bappeda
4 1 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Laporan Semesteran Yang Diselesaikan
1 laporan 1 laporan 5.000.000,00 - - - - - - - - 1 laporan 5.000.000,00 Kasubbag Keuangan Bappeda
4 1 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Diselesaikan
3 laporan 3 laporan 5.000.000,00 - - - - - - - - 3 laporan 5.000.000,00 Kasubbag Keuangan Bappeda
4 1 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi Yang Disusun
5 laporan 6 laporan 65.000.000,00 - - - - - - - - 6 laporan 65.000.000,00 Kasubbag Program Dan Evaluasi
Bappeda
4 1 15 Program Pengembangan Data/Informasi
Prosentase Data/Informasi Yang Dihasilkan
- 100% 421.000.000,00 - - - - - - - - 100% 421.000.000,00 Kabid data, Evaluasi Dan Pelaporan
Kab. Lamongan
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Tujuan
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan kegiatan (output)
Data Capaian Pada Tahun
Awal Perencanaan Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Kode
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
4 1 15 7 Data dan Informasi Kinerja hasil - Hasil pembangunan
Jumlah Dokumen Hasil - hasil Pembangunan Kab. Lamongan
- 1 Dokumen 80.000.000,00 - - - - - - - - 1 Dokumen 80.000.000,00 Kasubbid Evaluasi Dan Pelaporan
Kab. Lamongan
4 1 15 8 Penyusunan Profil Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen Profil Kab. Lamongan
- 1 Dokumen 122.000.000,00 - - - - - - - - 1 Dokumen 122.000.000,00 Kasubbid Data Dan Informasi
Kab. Lamongan
4 1 15 9 Penyusunan Profil Kecamatan Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen Profil Kecamatan Kabupaten Lamongan
- 1 dokumen 160.000.000,00 - - - - - - - - 1 dokumen 160.000.000,00 Kasubbid Data Dan Informasi
Kab. Lamongan
4 1 15 10 Sistem Informasi Pembangunan Daerah
% Keterisian Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah
85% 85% 59.000.000,00 - - - - - - - - 85% 59.000.000,00 Kasubbid Data Dan Informasi
Kab. Lamongan
4 1 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Prosentase Informasi Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Yang Ditindaklanjuti
100% 100% 1.142.500.000,00 - - - - - - - - 100% 1.142.500.000,00 Kabid Fisik Dan Prasarana
4 1 18 1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Jumlah Dokumen Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- 2 Dokumen 230.000.000,00 - - - - - - - - 2 Dokumen 230.000.000,00 Kasubbid SDA Dan Lingkungan Hidup
Kab. Lamongan
4 1 18 5 Review Rencana Tata Ruang Wilayah Hasil dari Peninjauan Kembali (PK) RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031
Jumlah Dokumen Tindaklanjut PK RTRW
- 1 Dokumen 330.000.000,00 - - - - - - - - 1 Dokumen 330.000.000,00 Kasubbid Sumber Daya Alam Dan
Lingkungan Hidup
Kab. Lamongan
4 1 18 6 Penyusunan Masterplan Drainase Ngimbang
Jumlah Dokumen Perencanaan Drainase IKK
- 1 Dokumen 200.000.000,00 - - - - - - - - 1 Dokumen 200.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah
Kab. Lamongan
4 1 18 7 Penyusunan Dokumen Perhubungan Dalam Angka
Jumlah Dokumen Data Base Perhubungan
- 1 Dokumen 60.000.000,00 - - - - - - - - 1 Dokumen 60.000.000,00 Kasubbid Perhubungan Dan Penanaman Modal
Kab. Lamongan
4 1 18 8 Penyusunan Masterplan Transportasi
Jumlah Dokumen Perencanaan Transportasi
- 1 Dokumen 185.000.000,00 - - - - - - - - 1 Dokumen 185.000.000,00 Kasubbid Perhubungan Dan Penanaman Modal
Kab. Lamongan
4 1 18 9 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan
Jumlah Desa Yang Difasilitasi Dalam Penanganan Perumahan
- 5 Desa 82.500.000,00 - - - - - - - - 5 Desa 82.500.000,00 Kasubbid Sumber Daya Alam Dan
Lingkungan Hidup
Kab. Lamongan
4 1 18 10 Koordinasi pendampingan Penanganan Air Bersih
Jumlah Desa yang diFasilitasi dan stimulasi Penanganan Air Bersih berbasis masyarakat
- 20 desa 55.000.000,00 - - - - - - - - 20 desa 55.000.000,00 Kasubbid Perhubungan Dan Penanaman Modal
Kab. Lamongan
4 1 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Tepat Waktu
100% 100% 1.580.000.000,00 - - - - - - - - 100% 1.580.000.000,00 Kabid Data, Evaluasi Dan Pelaporan
Kab. Lamongan
Prosentase Pelaporan Hasil Pembangunan Tepat Waktu
100% 100% - - - - 100%
4 1 21 5 Penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 (Review)
Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Yang Disusun
1 Dokumen 1 Dokumen 245.000.000,00 - - - - - - - - 1 Dokumen 245.000.000,00 Kasubbid Program Pembangunan
Kab. Lamongan
4 1 21 13 Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
3 Dokumen 3 Dokumen 100.000.000,00 - - - - - - - - 3 Dokumen 100.000.000,00 Kasubbid Evaluasi Dan Pelaporan
Kab. Lamongan
4 1 21 14 Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Lamongan yang disusun
2 Dokumen 2 Dokumen 255.000.000,00 - - - - - - - - 2 Dokumen 255.000.000,00 Kasubbid Program Pembangunan
Kab. Lamongan
4 01 21 15 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
4 laporan evaluasi Renja, Evaluasi
RKPD, Dana TP, Dekon & DAK
4 laporan evaluasi Renja, Evaluasi RKPD, Dana TP, Dekon
& DAK
75.000.000,00 - - - - - - - - 4 laporan evaluasi Renja, Evaluasi RKPD, Dana TP, Dekon
& DAK
75.000.000,00 Kasubbid Evaluasi Dan Pelaporan
Kab. Lamongan
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Tujuan
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan kegiatan (output)
Data Capaian Pada Tahun
Awal Perencanaan Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Kode
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
4 1 21 16 Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen KUPA dan PPAS-P Yang Disusun
2 Dokumen 2 Dokumen 180.000.000,00 - - - - - - - - 2 Dokumen 180.000.000,00 Kasubbid Program Pembangunan
Kab. Lamongan
4 01 21 19 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah Kecamatan Yang Melaksanakan Musrenbang Tepat Waktu
27 Kecamatan 27 Kecamatan 100.000.000,00 - - - - - - - - 27 Kecamatan 100.000.000,00 Kasubbid Program Pembangunan
Kab. Lamongan
4 01 21 20 Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen RKPD Yang Diselesaikan Tepat Waktu
1 Dokumen 1 Dokumen 160.000.000,00 - - - - - - - - 1 Dokumen 160.000.000,00 Kasubbid Program Pembangunan
Kab. Lamongan
4 1 21 21 Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ) LKPJ Kepala Daerah
Jumlah Dokumen LKPJ 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 - - - - - - - - 1 Dokumen 200.000.000,00 Kasubbid Evaluasi Dan Pelaporan
Kab. Lamongan
4 01 21 31 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Sistem Informasi Yang Mendukung Data Musrenbang RKPD
1 Aplikasi 1 aplikasi 145.000.000,00 - - - - - - - - 1 aplikasi 145.000.000,00 Kasubbid Data Dan Informasi
Kab. Lamongan
4 1 21 32 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Pra Musrenbang, Musrenbang Propinsi dan Musrenbang Nasional
- 3 dokumen 60.000.000,00 - - - - - - - - 3 dokumen 60.000.000,00 Kasubbid Data Dan Informasi
Kab. Lamongan
4 1 21 33 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan
150 Orang 100 orang 60.000.000,00 - - - - - - - - 100 orang 60.000.000,00 Kasubbag Program Dan Evaluasi
Bappeda
4 1 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD Lingkup Bidang Ekonomi
85% 984.000.000,00 - - - - - - - - 90% 984.000.000,00 Kabid Ekonomi Kab. Lamongan
Prosentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja Lingkup Bidang Ekonomi
90%
Prosentase Perangkat Daerah Yang Capain Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Ekonomi
90%
4 1 22 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ekonomi
Jumlah Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ekonomi
- 120 orang 47.000.000,00 - - - - - - - - 120 orang 47.000.000,00 kasubbid Perekonomian
Kab. Lamongan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ekonomi
- 1 laporan - - - - - - - - 1 laporan
4 1 22 2 Monitoring dan Evaluasi Program Pertanian
Jumlah Kawasan Yang Dimonitoring Dalam Program Minapolitan dan Agropolitan
- 3 kawasan 25.000.000,00 - - - - - - - - 3 kawasan 25.000.000,00 Kasubbid Pertanian Kab. Lamongan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Pertanian
- 1 laporan - - - - - - - - 1 laporan
4 1 22 3 Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)
Jumlah Kelompok Yang diMonitoring Dan Evaluasi Program Pengutan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)
52 kelompok 52 kelompok 145.000.000,00 - - - - - - - - 52 kelompok 145.000.000,00 kasubbid Perekonomian
Kab. Lamongan
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Tujuan
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan kegiatan (output)
Data Capaian Pada Tahun
Awal Perencanaan Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Kode
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)
1 laporan 1 laporan - - - - - - - - 1 laporan
4 1 22 4 Penyusunan Makro Ekonomi Jumlah Dokumen Makro Ekonomi
1 dokumen 1 dokumen 57.000.000,00 - - - - - - - - 1 dokumen 57.000.000,00 kasubbid Perekonomian
Kab. Lamongan
Jumlah Peserta Sosialisasi Makro Ekonomi Kab. Lamongan
35 orang 70 orang - - - - - 70 orang
4 1 22 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Pertanian
Jumlah Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pertanian
- 110 orang 45.000.000,00 - - - - - - - - 110 orang 45.000.000,00 Kasubbid Pertanian Kab. Lamongan
4 1 22 6 Analisa dan Strategi Pengembangan Perekonomian
Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Ekonomi
- - - - - - - - - - - - - kasubbid Perekonomian
Kab. Lamongan
4 1 22 7 Pengembangan kawasan pertanian
Jumlah Dokumen Pengembangan Sentra Pertanian
- 1 dokumen 150.000.000,00 - - - - - - - - 1 dokumen 150.000.000,00 Kasubbid Pertanian Kab. Lamongan
4 1 22 8 Fasilitasi Program Penanggulangan Masalah Kemiskinan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- 1 laporan 245.000.000,00 - - - - - - - - 1 laporan 245.000.000,00 Kasubbid Pengembangan Usaha
Kab. Lamongan
4 1 22 9 Pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen Pengembangan CSR
- 1 Dokumen 80.000.000,00 - - - - - - - - 1 Dokumen 80.000.000,00 Kasubbid Pengembangan Usaha
Kab. Lamongan
4 1 22 10 Perencanaan Pengembangan Ketenagakerjaan
Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Ketenagakerjaan
- - - - - - - - - - - - - Kasubbid Pengembangan Usaha
Kab. Lamongan
4 1 22 11 Penyusunan Rencana Pengembangan Perekonomian
Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Perekonomian
- 1 Dokumen 150.000.000,00 - - - - - - - - 1 Dokumen 150.000.000,00 kasubbid Perekonomian
Kab. Lamongan
4 1 22 12 FGD Pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Lamongan
Jumlah Peserta FGD Pengembangan Kawasan Industri
- 30 orang 40.000.000,00 - - - - - - - - 30 orang 40.000.000,00 Kasubbid Pengembangan Usaha
Kab. Lamongan
4 1 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan
86% 833.000.000,00 - - - - - - - - 92% 833.000.000,00 Kabid Sosial Budaya Dan Pemerintahan
Kab. Lamongan
Prosentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja Lingkup Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan
89%
Prosentase Perangkat Daerah Yang Capain Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan
98%
4 1 23 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan
Jumlah Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan
130 orang 240 orang 85.000.000,00 - - - - - - - - 240 orang 85.000.000,00 kasubbid Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab. Lamongan
4 1 23 2 Evaluasi dan Pemantapan SDG'S Kabupaten Lamongan
Jumlah Peserta Sosialisasi SDG'S
- 160 orang 100.000.000,00 - - - - - - - - 160 orang 100.000.000,00 kasubbid Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab. Lamongan
4 1 23 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan
Jumlah Peserta Koordinasi Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan
120 orang 135 orang 50.000.000,00 - - - - - - - - 135 orang 50.000.000,00 kasubbid Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab. Lamongan
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Tujuan
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan kegiatan (output)
Data Capaian Pada Tahun
Awal Perencanaan Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Kode
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
4 1 23 4 FGD Peningkatan Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan
Jumlah Peserta Sosialisasi Indeks Pembangunan Manusia
80 orang 84 orang 50.000.000,00 - - - - - - - - 84 orang 50.000.000,00 kasubbid Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab. Lamongan
4 1 23 5 FGD Kesehatan dan Sosial Jumlah Peserta FGD Kesehatan dan Sosial
- 125 orang 57.000.000,00 - - - - - - - - 125 orang 57.000.000,00 Kasubbid Kesejahteraan Sosial
Kab. Lamongan
4 1 23 6 Koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jumlah Peserta Koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
100 orang 175 orang 68.000.000,00 - - - - - - - - 175 orang 68.000.000,00 Kasubbid Kesejahteraan Sosial
Kab. Lamongan
4 1 23 7 Monitoring Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
Jumlah Kecamatan Yang Dimonitoring dan Evaluasi
27 kecamatan 27 kecamatan 50.000.000,00 - - - - - - - - 27 kecamatan 50.000.000,00 Kasubbid Kesejahteraan Sosial
Kab. Lamongan
4 1 23 8 Korsin Pengembangan Perpustakaan dan Arsip
Jumlah Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perpustakaan dan Arsip
- 60 orang 40.000.000,00 - - - - - - - - 60 orang 40.000.000,00 kasubbid Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab. Lamongan
4 1 23 9 FGD Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah Peserta FGD Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
- 150 orang 50.000.000,00 - - - - - - - - 150 orang 50.000.000,00 kasubbid Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab. Lamongan
4 1 23 10 Koordinasi dan sinkronisasi program kesehatan
Jumlah Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Kesehatan
- 120 orang 70.000.000,00 - - - - - - - - 120 orang 70.000.000,00 Kasubbid Kesejahteraan Sosial
Kab. Lamongan
4 1 23 11 Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB
Jumlah Peserta Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB
- 100 orang 48.000.000,00 - - - - - - - - 100 orang 48.000.000,00 Kasubbid Kesejahteraan Sosial
Kab. Lamongan
4 1 23 13 Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Laporan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat
1 laporan 1 laporan 40.000.000,00 - - - - - - - - 1 laporan 40.000.000,00 Kasubbid Pemerintahan Kab. Lamongan
4 1 23 19 Penguatan Aparatur Desa dalam Bidang Perencanaan pembangunan Desa
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Aparatur Desa Dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Desa
- 1 laporan 50.000.000,00 - - - - - - - - 1 laporan 50.000.000,00 Kasubbid Pemerintahan Kab. Lamongan
4 1 23 20 Evaluasi Pembangunan desa tentang implementasi dana desa
Jumalah Laporan Evaluasi Pembangunan Tentang Implementasi Dana Desa
- 1 laporan 50.000.000,00 - - - - - - - - 1 laporan 50.000.000,00 Kasubbid Pemerintahan Kab. Lamongan
4 1 23 21 Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan bidang sosial
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Bidang Sosial
- - - - - - - - - - - - - Kasubbid Kesejahteraan Sosial
Kab. Lamongan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Bidang Sosial
- - - - - - - -
4 1 23 22 Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan
Jumlah Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintahan
- 100 orang 25.000.000,00 - - - - - - - - 100 orang 25.000.000,00 Kasubbid Pemerintahan Kab. Lamongan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintahan
- 1 laporan - - - - - - - - 1 laporan
4 1 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang kabupaten yang Diakomodir pada RKPD Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana
71% 780.766.000 - - - - - - - - 84% 780.766.000,00 Kabid Fisik Dan Prasarana
Bappeda
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Tujuan
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan kegiatan (output)
Data Capaian Pada Tahun
Awal Perencanaan Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Kode
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Prosentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana
89%
Prosentase Perangkat Daerah Yang Capain Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana
89%
4 1 24 2 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Jumlah dokumen Lingkungan Hidup
- 1 dokumen 210.000.000,00 - - - - - - - - 1 dokumen 210.000.000,00 Kasubbid SDA Dan Lingkungan Hidup
Kab. Lamongan
4 1 24 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Prasarana Wilayah
Jumlah Perangkat Daerah Yang Dikoordinir Dalam Bidang Prasarana Wilayah
- 9 OPD 50.000.000,00 - - - - - - - - 9 OPD 50.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah
Kab. Lamongan
4 1 24 6 Penguatan Manajemen Kelembagaan Pengelola Air
Jumlah Kelembagaan HIPPA Yang Berkualitas
5 HIPPA 5 HIPPA 150.000.000,00 - - - - - - - - 5 HIPPA 150.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah
Kab. Lamongan
4 1 24 8 Fasilitasi Pendampingan Program Air Bersih dan Sanitasi
Jumlah Peserta Koordinasi Percepatan Pencapaian Universal Acces 100 - 0 - 100
20 Orang 35 Orang 45.000.000,00 - - - - - - - - 35 Orang 45.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah
Kab. Lamongan
4 1 24 9 Penyusunan Dokumen Jakstrada Air Bersih
Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang Air Bersih
- 1 Dokumen 60.000.000,00 - - - - - - - - 1 Dokumen 60.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah
Kab. Lamongan
4 1 24 10 Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan
Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Bidang Keciptakaryaan
1 dokumen 1 dokumen 60.000.000,00 - - - - - - - - 1 dokumen 60.000.000,00 2,00 Kab. Lamongan
4 1 24 11 FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
Jumlah Peserta FGD Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam Di Kab. Lamongan
30 orang 30 orang 35.000.000,00 - - - - - - - - 30 orang 35.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah
Kab. Lamongan
4 1 24 13 Koordinasi Dan Sinkronisasi Kegiatan Proyek Pemerintah daerah Dan Desentralisasi (P2D2)
Jumlah Peserta Koordinasi Dan Sinkronisasi Kegiatan Proyek Pemerintah daerah Dan Desentralisasi (P2D2)
60 Orang 20 Orang 170.766.000,00 - - - - - - - - 20 Orang 170.766.000,00 Kasubbid Perhubungan Dan Penanaman Modal
Kab. Lamongan
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Tujuan
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan kegiatan (output)
Data Capaian Pada Tahun
Awal Perencanaan Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Kode
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
3 1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Indikator Tujuan : Penghargaan Pembangunan Daerah
- - - Nominasi Pangripta
- Nominasi Pangripta
- Nominasi Pangripta
- Nominasi Pangripta
- Nominasi Pangripta
- Kepala Bappeda
Indikator Sasaran I :1. Prosentase Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik
- -
2. Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%)
- 97% - 97% - 98% - 98% - 98% - 98% - Kepala Bappeda
Indikator sasaran II : Indek Kepuasan Masyarakat
- 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 80 - Kepala Bappeda
3 01 02 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik
100% - - 100% 790.699.000,00 100% 735.272.400,00 100% 735.272.400,00 100% 735.272.400,00 100% 2.996.516.200,00 Sekretaris
3 01 02 01 01 001 Penyediaan jasa Perkantoran Jumlah Surat Yang Terkirim, Benda Pos dan Materai Yang Tersedia
- - - Materai @6000 360 Buah
Materai @3000 600 Buah
Perangko 260 Buah
325.699.000,00 Materai @6000 360 Buah
Materai @3000 600 Buah
Perangko 260 Buah
269.250.000,00 Materai @6000 360 Buah
Materai @3000 600 Buah
Perangko 260 Buah
269.250.000,00 Materai @6000 360 Buah
Materai @3000 600 Buah
Perangko 760 Buah
269.250.000,00 Materai @6000 1.440 Buah
Materai @3000 2.400 Buah dan perangko 2.040
buah
1.133.449.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
Jumlah Rekening Yang Terbayarkan
- - 3 rekening 2 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening
Jumlah Pajak Surat Kendaraan Yang Terbayarkan
- - 7 unit roda 4 dan 16 unit roda
2
7 unit roda 4 dan 24 unit roda
2
7 unit roda 4 dan 24 unit roda
2
7 unit roda 4 dan 24 unit roda
2
7 unit roda 4 dan 24 unit roda 2
Jumlah Jasa/Tenaga Kebersihan Kantor
- - 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang
Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan
- - 11 orang 20 orang 13 orang 20 orang 20 orang
3 01 02 01 01 002 Penyediaan Barang pakai Habis Perkantoran
Jumlah ATK - - 20 Jenis ATK dan 5 jenis
perlengkapan printer
265.000.000,00 20 Jenis ATK dan 5 jenis
perlengkapan printer
266.022.400,00 20 Jenis ATK dan 6 jenis
perlengkapan printer
266.022.400,00 20 Jenis ATK dan 5 jenis
perlengkapan printer
266.022.400,00 20 Jenis ATK dan 5 jenis
perlengkapan printer
1.063.067.200,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
Jumlah barang Cetak dan Penggandaan
- - 12 jenis cetakan dan 3 jenis foto
copy
12 jenis cetakan dan 3 jenis foto copy , 100 Buku
saku dan 550 kalender
13 jenis cetakan dan 3 jenis foto copy , 100 buku
saku, 550 kalender
12 jenis cetakan dan 3 jenis foto copy , 100 Buku
saku dan 550 kalender
12 jenis cetakan dan 3 jenis foto copy , 100 Buku
saku dan 550 kalender
Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
- - 9 jenis alat listrik 9 jenis alat listrik 8 jenis alat listrik 9 jenis alat listrik 9 jenis alat listrik
Jumlah Bahan Bacaan dan Iklan/Ucapan
- - 5 jenis surat kabar dan 22 ucapan iklan
5 jenis surat kabar dan 22 ucapan iklan
15 jenis surat kabar dan 25 ucapan iklan
5 jenis surat kabar dan 22 ucapan iklan
5 jenis surat kabar dan 22 ucapan iklan
Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Yang Disediakan
- - 5.500 Makanan & Minuman
rapat
5.500 Makanan & Minuman
rapat
4.640 Makanan & Minuman
rapat
5.500 Makanan & Minuman
rapat
22.000 Makanan & Minuman rapat
Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
- - - 25 Item 23 Item 25 Item 25 Item
3 01 02 01 01 003 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri
- - 510 kali perjalan dinas
200.000.000,00 510 kali perjalan dinas dan 2 kali
luar negeri
200.000.000,00 510 kali perjalan dinas
200.000.000,00 510 kali perjalan dinas
200.000.000,00 2.040 kali perjalan dinas dan 6 kali luar
i
800.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
3 01 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Sarana Prasarana Aparatur Dengan Kondisi Baik
- - - 100% 448.750.000,00 100% 310.468.000,00 100% 415.028.000,00 100% 610.028.000,00 100% 1.784.274.000,00 Sekretaris Bappeda
1 Ter
wujud
nya P
eren
cana
an P
emba
ngun
an S
elara
s Dan
Ber
orien
tasi H
asil
2 Ter
laksa
nany
a Tug
as P
okok
Dan
Fun
gsi B
appe
da
Mewu
judka
n Per
enca
naan
Pem
bang
unan
Yan
g Ber
kuali
tas Kepala Bappeda74% - 85% - 94% - 98% - 98% - 98%
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Tujuan
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan kegiatan (output)
Data Capaian Pada Tahun
Awal Perencanaan Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Kode
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
3 01 02 01 02 003 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
- - - 4 Almari4 AC ruangan
170.000.000,00 2 Unit Kursi Tamu, lemari buku 2 unit,
meja dan eselon 6 unit, 2 set
meja dan kursi rapat, 2 unit
sound system, 4 unit microfon
55.000.000,00 2 Unit Lemari Arsip, 4 Unit Meja kerja
Eselon III, 3 Unit Meja
KerjaEselon IV, 1 Unit Meja
Tulis, 24 Unit Meja Kerja Staf,
2 Unit Meja Rapat Bulat, 3
Unit Kursi Kerja eselon IV, 15
Unit Kursi Rapat
150.000.000,00 4 Unit Meja kerja Eselon III,
3 Unit Meja KerjaEselon IV,
1 Unit Meja Tulis, 2 Unit Meja Rapat Bulat, 3 Unit Kursi Kerja
eselon IV, 15 Unit Kursi Rapat
330.000.000,00 2 Unit Kursi Tamu, lemari buku 13 unit,
meja dan eselon 21 unit, 2 set
meja dan kursi rapat, 2 unit
sound system, 4 unit microfon, 8 unit AC, 70 unit
kursi staf
705.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
Jumlah Peralatan Gedung Kantor
- - 2 unit komputer, 2 unit note book, 5 unit printer, 3 unit scanner, I
unit LCD
Printer 5 Unit, handycam 1
Unit, LCD 1 unit, laptop 1 unit
1 Unit Televisi 3 Unit Komputer, 2
Unit Laptop, 4 Unit Televisi
6 unit komputer, 2 unit note book, 10 unit printer, 4 unit scanner, 3 unit LCD, 1 unit
handycam,laptop 2 unit dan 1 unit
kamera
3 01 02 01 02 004 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah Gedung Kantor Yang Terawat
- - 1 gedung 98.750.000,00 1 gedung 98.750.000,00 1 gedung 100.000.000,00 1 gedung 110.000.000,00 1 gedung 407.500.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
3 01 02 01 02 005 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara dengan Baik
- - 3 item 50.000.000,00 3 item 50.000.000,00 5 item 55.000.000,00 5 item 60.000.000,00 5 item 215.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara Dengan Baik
- - 5 Item 5 Item 5 Item 5 Item 5 Item
3 01 02 01 02 007 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Mobil Jabatan Yang Dipelihara
- - - 1 unit roda 4 130.000.000,00 1 unit roda 4 106.718.000,00 1 unit roda 4 110.028.000,00 1 unit roda 4 110.028.000,00 1 unit roda 4 456.774.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Dipelihara
- - 7 unit roda 4 dan 16 unit roda
2
7 unit roda 4 dan 24 unit roda
2
7 unit roda 4 dan 24 unit roda
2
7 unit roda 4 dan 24 unit roda
2
7 unit roda 4 dan 24 unit roda 2
3 01 02 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase Aparatur yang disiplin
100% - - 100% 60.000.000,00 100% 60.000.000,00 100% 60.000.000,00 100% 60.000.000,00 100% 240.000.000,00 Sekretaris Bappeda
3 01 02 01 03 002 Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan
60 stel - - 60 stel 60.000.000,00 60 stel 60.000.000,00 60 stel 60.000.000,00 60 stel 60.000.000,00 240 stel 240.000.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
3 01 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Peserta Yang Mendapatkan Sertifikat Dalam Mengikuti Bimtek
100% - - 100% 220.050.000,00 100% 220.050.000,00 100% 235.300.000,00 100% 235.300.000,00 100% 910.700.000,00 Sekretaris Bappeda
3 01 02 01 05 005 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Peserta Pelatihan Yang Diikuti
5 orang - - 7 orang 88.800.000,00 10 orang 88.800.000,00 10 orang 100.300.000,00 10 orang 100.300.000,00 37 orang 378.200.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
3 01 02 01 05 018 Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
210 orang - - 50 orang 131.250.000,00 60 orang 131.250.000,00 60 orang 135.000.000,00 60 orang 135.000.000,00 230 orang 532.500.000,00 Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
3 01 02 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Prosentase Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja Dan Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu
100% - - 100% 100.000.000,00 100% 150.000.000,00 100% 150.000.000,00 100% 150.000.000,00 100% 550.000.000,00 Sekretaris Bappeda
3 01 02 01 06 001 Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala
Jumlah Laporan Keuangan Dan Capaian Kinerja
12 laporan - - 12 laporan 20.000.000,00 12 laporan 20.000.000,00 12 laporan 40.000.000,00 12 laporan 40.000.000,00 48 laporan 120.000.000,00 Kasubbag Keuangan Bappeda
Jumlah Laporan Semesteran 1 Laporan - 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 4 Laporan
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
3 Laporan - 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 12 Laporan
3 01 02 01 06 002 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Yang Disusun
5 Dokumen - - 6 Dokumen 80.000.000,00 6 Dokumen 80.000.000,00 6 Dokumen 110.000.000,00 6 Dokumen 110.000.000,00 24 Dokumen 380.000.000,00 Kasubbag Program Dan Evaluasi
Bappeda
Jumlah Responden - - - - - 100 orang 100 orang 200 orang
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Tujuan
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan kegiatan (output)
Data Capaian Pada Tahun
Awal Perencanaan Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Kode
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
3 01 02 01 06 008 Survey Pelayanan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah
Jumlah Responden - - - - - 100 orang 50.000.000,00 - - - - 100 orang 50.000.000,00 Kasubag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda
3 01 02 01 15 Program Pengembangan Data/Informasi
Prosentase Data/Informasi Yang dihasilkan
- - 100% 460.000.000,00 100% 850.000.000,00 100% 390.000.000,00 100% 450.000.000,00 100% 2.150.000.000,00 Kabid data, Evaluasi Dan Pelaporan
Kab. Lamongan
3 01 02 01 15 007 Data dan Informasi Kinerja hasil - Hasil pembangunan
Jumlah Dokumen Hasil - Hasil Pembangunan Kab. Lamongan
- - - 1 Dokumen 80.000.000,00 1 Dokumen 215.000.000,00 - - - - 2 Dokumen 295.000.000,00 Kasubbid Evaluasi Dan Pelaporan
Kab. Lamongan
3 01 02 01 15 010 Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Prosentase Keterisian Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah
- - - 90% 65.000.000,00 90% 280.000.000,00 90% 240.000.000,00 90% 300.000.000,00 90% 885.000.000,00 Kasubbid Data Dan Informasi
Kab. Lamongan
Jumlah Dokumen Profil Kab. Lamongan
- - - 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen
3 01 02 01 15 049 Penyusunan Profil Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen Profil Kab. Lamongan
- - - 1 Dokumen 145.000.000,00 1 Dokumen 155.000.000,00 - - - - 2 Dokumen 300.000.000,00 Kasubbid Data Dan Informasi
Kab. Lamongan
3 01 02 01 15 050 Penyusunan Profil Kecamatan Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen Profil Kecamatan Kabupaten Lamongan
- - - 1 Dokumen 170.000.000,00 - - - - - - 1 Dokumen 170.000.000,00 Kasubbid Data Dan Informasi
Kab. Lamongan
3 01 02 01 15 051 Integrasi Data Tematik Dan Pembangunan daerah
Jumlah Aplikasi Yang Mendukung Data Pembangunan
- - - - - 1 Aplikasi 200.000.000,00 1 Aplikasi 150.000.000,00 1 Aplikasi 150.000.000,00 1 Aplikasi 500.000.000,00 Kasubbid Data Dan Informasi
Kab. Lamongan
3 01 02 01 16 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Prosentase Informasi Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Yang Ditindaklanjuti
100% - - 100% 795.000.000,00 100% 1.180.000.000,00 100% - 100% - 100% 1.975.000.000,00 Kabid Fisik Dan Prasarana
Kab. Lamongan
3 01 02 01 16 001 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Jumlah Dokumen Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- - - 1 Dokumen 355.000.000,00 1 Dokumen 650.000.000,00 - - - - 2 Dokumen 1.005.000.000,00 Kasubbid SDA Dan Lingkungan Hidup
Kab. Lamongan
Jumlah Dokumen Penunjang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- - - 1 Dokumen - - 1 Dokumen
3 01 02 01 16 002 Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategisa dan Cepat Tumbuh
Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- - 1 Dokumen 65.000.000,00 - 115.000.000,00 - - - - 1 Dokumen 180.000.000,00 Kasubbid SDA Dan Lingkungan Hidup
Kab. Lamongan
Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategisa dan Cepat Tumbuh
- - - - - 27 Kecamatan dan 13 Provider
- - - - 27 Kecamatan dan 13 Provider
3 01 02 01 16 007 Penyusunan Masterplan Drainase IKK
Jumlah Dokumen Perencanaan Drainase IKK
- - - 1 Dokumen 215.000.000,00 1 Dokumen 215.000.000,00 - - - - 2 Dokumen 430.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah
Kab. Lamongan
3 01 02 01 16 013 Koordinasi Perencanaan penanganan perumahan
Jumlah Desa Yang Difasilitasi Dalam Penanganan Perumahan
- - - 5 Desa 85.000.000,00 - 100.000.000,00 - - - - 5 Desa 185.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah
Kab. Lamongan
Jumlah Institusi Yang Difasilitasi Dalam Penanganan Perumahan
- - - - 10 Institusi - - - - 10 Institusi
3 01 02 01 16 014 Koordinasi pendampingan Penanganan Air Bersih
Jumlah Desa Yang Didampingi dalam Penanganan Air Bersih berbasis masyarakat
- - - 10 desa 75.000.000,00 10 desa 100.000.000,00 - - - - 20 Desa 175.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah
Kab. Lamongan
3 01 02 01 17 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Tepat Waktu
100% - - 100% 1.170.000.000,00 100% 1.475.000.000,00 100% 2.208.250.000,00 100% 2.673.750.000,00 100% 7.527.000.000,00 Kabid data, Evaluasi Dan Pelaporan
Kab. Lamongan
Prosentase Pelaporan Hasil Pembangunan Tepat Waktu
100% - 100% 100% 100% 100% 100%
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Tujuan
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan kegiatan (output)
Data Capaian Pada Tahun
Awal Perencanaan Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Kode
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
3 01 02 01 17 013 Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
3 Dokumen - - 4 laporan 200.000.000,00 4 laporan 200.000.000,00 4 laporan 220.000.000,00 4 laporan 250.000.000,00 16 laporan 870.000.000,00 Kasubbid Evaluasi Dan Pelaporan
Kab. Lamongan
Jumlah Dokumen Hasil - Hasil Pembangunan Kab. Lamongan
- - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen
3 01 02 01 17 019 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah Kecamatan Yang Melaksanakan Musrenbang Tepat Waktu
27 Kecamatan - - 27 Kecamatan 160.000.000,00 27 Kecamatan 150.000.000,00 - 142.500.000,00 - 150.000.000,00 27 Kecamatan 602.500.000,00 Kasubbag Program Dan Evaluasi
Kab. Lamongan
Jumlah Peserta Yang Mengikuti Musrenbang
- - - - - - 300 Orang - 500 Orang - 800 Orang
3 01 02 01 17 020 Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan
Jumlah Dokumen RKPD Yang Diselesaiakan Tepat Waktu
1 Dokumen - - 2 Dokumen 215.000.000,00 2 Dokumen 250.000.000,00 2 Dokumen 491.250.000,00 2 Dokumen 491.250.000,00 8 Dokumen 1.447.500.000,00 Kasubbid Program Pembangunan
Kab. Lamongan
3 01 02 01 17 021 Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ)
Jumlah Dokumen LKPJ Akhir Tahun
1 Dokumen - - 1 Dokumen 200.000.000,00 1 Dokumen 250.000.000,00 1 Dokumen 327.000.000,00 1 Dokumen 600.000.000,00 4 Dokumen 1.377.000.000,00 Kasubbid Evaluasi Dan Pelaporan
Kab. Lamongan
Jumlah Dokumen LKPJ Akhir Masa jabatan
- - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen
3 01 02 01 17 040 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Sistem Informasi Yang Mendukung Data Musrenbang RKPD
1 Aplikasi - - 1 aplikasi 190.000.000,00 1 aplikasi 220.000.000,00 1 aplikasi 272.500.000,00 1 aplikasi 272.500.000,00 1 aplikasi 955.000.000,00 Kasubbid Data Dan Informasi
Kab. Lamongan
3 01 02 01 17 041 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Musrenbang
- - - 3 dokumen 85.000.000,00 3 dokumen 85.000.000,00 3 dokumen 355.000.000,00 3 dokumen 360.000.000,00 12 dokumen 885.000.000,00 Kasubbid Program Pembangunan
Kab. Lamongan
Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan
- - - - 100 Orang 100 Orang 200 Orang
Jumlah Perangkat Daerah Yang Menerima Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- - - - 76 Perangkat daerah
76 Perangkat daerah
76 Perangkat daerah
3 01 02 01 17 043 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan
150 Orang - - 200 orang 120.000.000,00 150 orang 120.000.000,00 - - - - 350 Orang 240.000.000,00 Kasubbid Program Pembangunan
Kab. Lamongan
3 01 02 01 17 044 pendampingan dan koordinasi penyusunan renja skpd
Jumlah Perangkat Daerah Yang Menerima Pendampingan Penyusunan Renja
- - - - 76 PD 200.000.000,00 - - - - 76 PD 200.000.000,00 Kasubbid Program Pembangunan
Kab. Lamongan
3 01 02 01 17 045 Pendampingan Dan Koordinasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Jumlah Perangkat Daerah Yang Menerima Pendampingan Penyusunan Renstra
- - - - - - - - - 65 PD 150.000.000,00 65 PD 150.000.000,00 Kasubbid Program Pembangunan
Kab. Lamongan
3 01 02 01 17 046 Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026
Jumlah Dokumen Rancangan RPJMD
- - - - - - - - 400.000.000,00 1 Dokumen 400.000.000,00 1 Dokumen 800.000.000,00 Kasubbid Program Pembangunan
Kab. Lamongan
Jumlah Dokumen KLHS - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 1 DokumenJumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD
- - 1 Dokumen 1 Dokumen
3 01 02 01 18 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- - - 90% 1.128.000.000,00 90% 1.143.000.000,00 100% 992.000.000,00 100% 1.145.000.000,00 100% 4.408.000.000,00 Kabid Ekonomi Kab. Lamongan
Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerja baik (Realisasi Kinerja Utama 75%) Lingkup Bidang Ekonomi
90% 100% 100% 100% 100%
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Tujuan
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan kegiatan (output)
Data Capaian Pada Tahun
Awal Perencanaan Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Kode
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
3 01 02 01 18 011 Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Gemerlap Yang Mendapat Pendampingan
52 kelompok - - 52 kelompok 125.000.000,00 52 kelompok 200.000.000,00 58 kelompok 125.000.000,00 64 kelompok 130.000.000,00 226 kelompok 580.000.000,00 kasubbid Pertanian Kab. Lamongan
Jumlah Pendamping Yang Mendampingi Kegiatan Gemerlap
- - 6 Pendamping 6 Pendamping - - 6 Pendamping
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)
1 laporan - - 1 laporan 1 laporan - - 2 laporan
3 01 02 01 18 024 Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pengembangan ekonomi
Jumlah Peserta Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Pengembangan Ekonomi
- - - - - 120 Orang 150.000.000,00 120 Orang 122.000.000,00 120 Orang 125.000.000,00 360 Orang 397.000.000,00 kasubbid Perekonomian
Kab. Lamongan
3 01 02 01 18 024 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ekonomi
Jumlah Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ekonomi
- - - 80 orang 40.000.000,00 - - - - - - 80 orang 40.000.000,00 kasubbid Perekonomian
Kab. Lamongan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ekonomi
- - 1 laporan - - - 1 laporan
3 01 02 01 18 028 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Pertanian
Jumlah Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pertanian
- - - 80 orang 40.000.000,00 - - - - - - 80 orang 40.000.000,00 Kasubbid Pertanian Kab. Lamongan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Pertanian
- - 1 laporan - - - 1 laporan
3 01 02 01 18 032 Koordinasi Dan Sinkronisasi Corporate Social Responsibility (CSR)
Jumlah Perusahaan Peserta FGD CSR
- - - 50 Perusahaan 40.000.000,00 50 Perusahaan 100.000.000,00 50 Perusahaan 100.000.000,00 50 Perusahaan 100.000.000,00 200 Perusahaan 340.000.000,00 Kasubbid Pengembangan Usaha
Kab. Lamongan
Jumlah Laporan Pengembangan CSR
- - 1 Laporan 1 Laporan - - 2 Laporan
3 01 02 01 18 036 Perencanaan Pengembangan Ketenagakerjaan
Jumlah Dokumen Analisa Ketenagakerjaan
- - - 1 Dokumen 120.000.000,00 - - - - 1 Dokumen 120.000.000,00 2 Dokumen 240.000.000,00 Kasubbid Pengembangan Usaha
Kab. Lamongan
3 01 02 01 18 037 Monitoring dan evaluasi lingkup bidang ekonomi
Jumlah Perangkat Daerah Yang Dimonitoring dan Evaluasi Lingkup Bidang Ekonomi
- - 13 skpd 38.000.000,00 13 skpd 50.000.000,00 13 skpd 50.000.000,00 13 skpd 60.000.000,00 13 skpd 198.000.000,00 kasubbid Pertanian Kab. Lamongan
Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Lingkup Bidang Ekonomi
- - 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 4 laporan
Jumlah Kegiatan Yang Dimonitoring
- - - 35 Kegiatan 35 Kegiatan 35 Kegiatan 35 Kegiatan
3 01 02 01 18 038 fasilitasi program pemberdayaan masyarakat kurang sejahtera (MASKUS)
Jumlah Laporan Program Pemberdayaan Masyarakat Kurang Sejahtera (MASKUS)
- - 1 laporan 215.000.000,00 1 laporan 250.000.000,00 - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 2 laporan 865.000.000,00 Kasubbid Pengembangan Usaha
Kab. Lamongan
Jumlah Pendamping Yang Mendampingi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kurang Sejahtera
- - 1 Orang 6 Orang - - 7 Orang
Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kurang Sejahtera
- - - 75 Orang 75 Orang 75 Orang 225 Orang
Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Tujuan
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan kegiatan (output)
Data Capaian Pada Tahun
Awal Perencanaan Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Kode
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
3 01 02 01 18 039 Penyusunan indikator makro ekonomi
Jumlah Dokumen PDRB - - - 1 dokumen 145.000.000,00 1 dokumen 200.000.000,00 1 dokumen 145.000.000,00 1 dokumen 150.000.000,00 4 dokumen 640.000.000,00 kasubbid Perekonomian
Kab. Lamongan
Jumlah Dokumen Incremental Capital Output Ratio/ICOR
- - 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen
Jumlah Dokumen Makro Ekonomi
- - 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen
Jumlah Peserta sosialisasi Makro Ekonomi Kab. Lamongan
- - - 100 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 275 Orang
3 01 02 01 18 040 Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Pertanian
Jumlah Dokumen Action Plan - - 1 dokumen 165.000.000,00 - - - 190.000.000,00 - 200.000.000,00 4 dokumen 555.000.000,00 Kasubbid Pertanian Kab. Lamongan
Jumlah Dokumen Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi
- - 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen
3 01 02 01 18 041 Penyusunan Rencana Pengembangan Perekonomian
Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Perekonomian
- - - 1 Dokumen 200.000.000,00 - 193.000.000,00 - - - - 1 Dokumen 393.000.000,00 kasubbid Perekonomian
Kab. Lamongan
Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Produk Unggulan Daerah
- - 1 Dokumen - - - - 1 Dokumen
3 01 02 01 18 042 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengembangan Ketenagakerjaan
Jumlah Peserta Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengembangan Ketenagakerjaan
- - - - - - - 10 Orang 60.000.000,00 10 Orang 60.000.000,00 20 Orang 120.000.000,00 Kasubbid Pengembangan Usaha
Kab. Lamongan
3 01 02 01 19 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan
Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Dan Pemerintahan
- - - 83% 891.000.000,00 96% 765.000.000,00 98% 700.000.000,00 98% 700.000.000,00 98% 3.056.000.000,00 Kabid Sosial Budaya Dan Pemerintahan
Kab. Lamongan
Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerja baik (Realisasi Kinerja Utama 75%) Lingkup Bidang Sosial Dan Pemerintahan
- - 96% 98% 98% 98% 98%
3 01 02 01 19 016 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan
Jumlah Peserta Koordinasi Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan
120 orang - - 60 orang 45.000.000,00 - - - - - - 60 orang 45.000.000,00 kasubbid Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab. Lamongan
3 01 02 01 19 020 Pemantapan SDG'S Kabupaten Lamongan
Jumlah Peserta Sosialisasi SDG'S
- - - 120 orang 160.000.000,00 120 orang 70.000.000,00 - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 240 orang 370.000.000,00 kasubbid Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab. Lamongan
Jumlah Pokja SDGs - - - 4 POKJA - - 4 POKJA
Jumlah Perangkat daerah Yang Mengikuti Pemantapan SDG'S Kabupaten Lamongan
- - - - 76 Perangkat Daerah
76 Perangkat Daerah
76 Perangkat Daerah
Jumlah Laporan SDG's Yang Sesuai Dengan Ketentuan
- - - - 1 Laporan 1 Laporan 2 Laporan
3 01 02 01 19 022 FGD Peningkatan Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan
Jumlah Peserta Sosialisasi Indeks Pembangunan Manusia
80 orang - - 140 orang 52.000.000,00 120 orang 50.000.000,00 - - - - 260 orang 102.000.000,00 kasubbid Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab. Lamongan
Jumlah Peserta FGD - - - 20 Orang - - 20 Orang3 01 02 01 19 024 Koordinasi Pengembangan
Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jumlah Peserta Koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
100 orang - - 150 orang 60.000.000,00 - - - - - - 150 orang 60.000.000,00 Kasubbid Kesejahteraan Sosial
Kab. Lamongan
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Tujuan
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan kegiatan (output)
Data Capaian Pada Tahun
Awal Perencanaan Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Kode
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
3 01 02 01 19 026 Korsin Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perpustakaan dan Arsip
- - - 40 orang 37.000.000,00 - - - - - - 40 orang 37.000.000,00 kasubbid Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab. Lamongan
3 01 02 01 19 028 Koordinasi dan sinkronisasi program kesehatan
Jumlah Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Kesehatan
- - - 120 orang 55.000.000,00 100 orang 65.000.000,00 - - - - 220 orang 120.000.000,00 Kasubbid Kesejahteraan Sosial
Kab. Lamongan
3 01 02 01 19 029 Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB
Jumlah Peserta Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB
- - - 100 orang 48.000.000,00 - - - - - - 100 orang 48.000.000,00 Kasubbid Kesejahteraan Sosial
Kab. Lamongan
3 01 02 01 19 031 Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Dokumen Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat
- - 1 Dokumen 40.000.000,00 1 Dokumen 50.000.000,00 1 Dokumen 100.000.000,00 1 Dokumen 100.000.000,00 4 Dokumen 290.000.000,00 Kasubbid Pemerintahan Kab. Lamongan
Jumlah Peserta Sosialisasi Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat
- - - - 5 Kecamatan 5 Kecamatan 10 Kecamatan
3 01 02 01 19 037 Penguatan Aparatur Desa dalam Bidang Perencanaan pembangunan Desa
Jumlah Kecamatan Yang Mengikuti Sosialisasi Penguatan Aparatur Desa Yang Berkualitas
- - - 5 kecamatan 47.000.000,00 5 kecamatan 50.000.000,00 - - - - 10 kecamatan 97.000.000,00 Kasubbid Pemerintahan Kab. Lamongan
3 01 02 01 19 039 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintahan
Jumlah Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintahan
- - - 150 orang 90.000.000,00 100 orang 90.000.000,00 - - - - 250 orang 180.000.000,00 Kasubbid Pemerintahan Kab. Lamongan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan
- - - 1 laporan - 1 laporan - - - - - 2 laporan
3 01 02 01 19 040 Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Pendidikan Dan Kebudayaan
Jumlah Peserta Koordinasi Program Pendidikan dan kebudayaan
- - 700 Orang 77.000.000,00 100 Orang 80.000.000,00 - - - - 800 Orang 157.000.000,00 kasubbid Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab. Lamongan
Jumlah Perguruan Tinggi Yang Difasilitasi Program Kuliah Kerja Nyata
- - - 2 Perguruan Tinggi
- - -
Jumlah Peserta Sosialisasi IPM
- - 65 orang - - 65 orang
3 01 02 01 19 041 Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Jumlah Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Kesejahteraan Masyarakat
- - 65 orang 180.000.000,00 50 orang 180.000.000,00 - - - - 115 orang 360.000.000,00 Kasubbid Kesejahteraan Sosial
Kab. Lamongan
Jumlah Aplikasi Yang Dimutahirkan
- - 1 aplikasi 1 aplikasi - - 1 Aplikasi
3 01 02 01 19 042 Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Kesejahteraan Sosial
Jumlah Peserta Koordinasi Pengembangan Program Kesejahteraan Sosial
- - - - 50 Orang 130.000.000,00 - - - - 50 Orang 130.000.000,00 Kasubbid Kesejahteraan Sosial
Kab. Lamongan
3 01 02 01 19 043 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Lingkup Sub Bidang Pemerintahan
Jumlah Peserta Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Lingkup Sub Bidang Pemerintahan
- - - - - - 42 Perangkat daerah
90.000.000,00 42 Perangkat daerah
90.000.000,00 42 Perangkat daerah
180.000.000,00 Kasubbid Pemerintahan Kab. Lamongan
Jumlah Perangkat Daerah Yang Dimonitoring dan Evaluasi Lingkup Sub Bidang Pemerintahan
- - - - 42 Perangkat daerah
42 Perangkat daerah
42 Perangkat daerah
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Tujuan
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan kegiatan (output)
Data Capaian Pada Tahun
Awal Perencanaan Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Kode
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
3 01 02 01 19 044 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
Jumlah Peserta Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
- - - - - - - 150 Orang 160.000.000,00 150 Orang 160.000.000,00 300 Orang 320.000.000,00 Kasubbid Kesejahteraan Sosial
Kab. Lamongan
Jumlah Perangkat Daerah Yang Dimonitoring dan Evaluasi Lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
- - - - 6 Perangkat Daerah
6 Perangkat Daerah
6 Perangkat Daerah
3 01 02 01 19 045 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Lingkup Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah Peserta Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Lingkup Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- - - - - - - 75 Orang 80.000.000,00 75 Orang 80.000.000,00 150 Orang 160.000.000,00 kasubbid Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab. Lamongan
Jumlah Perguruan Tinggi Yang Difasilitasi Program Kuliah Kerja Nyata
- - - - 2 Perguruan Tinggi
2 Perguruan Tinggi
2 Perguruan Tinggi
Jumlah Perangkat daerah Yang Dimonitoring Lingkup Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- - - - - - - 76 Perangkat daerah
76 Perangkat daerah
76 Perangkat daerah
3 01 02 01 19 046 Fasilitasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Fasilitasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- - - - - - - 50 orang 200.000.000,00 50 orang 200.000.000,00 100 orang 400.000.000,00 Kasubbid Kesejahteraan Sosial
Kab. Lamongan
Jumlah Aplikasi Yang Dimutahirkan
- - - - 1 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi
3 01 02 01 20 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Fisik Dan Prasarana
- - - 89% 1.385.000.000,00 89% 1.615.000.000,00 100% 2.005.000.000,00 100% 1.950.000.000,00 100% 6.955.000.000,00 Kabid Fisik Dan Prasarana
Kab. Lamongan
Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerja baik (Realisasi Kinerja Utama 75%) Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana
- - 100% 100% 100% 100% 100%
3 01 02 01 20 002 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Aam dan Lingkungan Hidup
Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup
- - - 2 dokumen 290.000.000,00 1 dokumen 290.000.000,00 1 dokumen 260.000.000,00 1 dokumen 270.000.000,00 5 dokumen 1.110.000.000,00 Kasubbid SDA Dan Lingkungan Hidup
Kab. Lamongan
3 01 02 01 20 005 FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
Jumlah Peserta FGD Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Di Kab. Lamongan
30 orang - - 30 orang 50.000.000,00 - - - - - - 30 orang 50.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah
Kab. Lamongan
3 01 02 01 20 006 Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Prasarana Wilayah
Jumlah Perangkat Daerah Yang Dikoordinir Dalam Bidang Prasarana Wilayah
- - - 9 OPD 90.000.000,00 12 PD 100.000.000,00 - - - - 12 PD 190.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah
Kab. Lamongan
3 01 02 01 20 007 Penyusunan Dokumen Prasarana Wilayah Dalam Angka
Jumlah Dokumen Prasarana Wilayah (per WP)
- - - 2 Dokumen 150.000.000,00 - - - - - - 2 Dokumen 150.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah
Kab. Lamongan
3 01 02 01 20 008 Penguatan Manajemen Kelembagaan Pengelola Air
Jumlah Kelembagaan HIPPA Yang Berkualitas
5 HIPPA - - 5 HIPPA 150.000.000,00 5 HIPPA 160.000.000,00 5 HIPPA 160.000.000,00 5 HIPPA 160.000.000,00 20 HIPPA 630.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah
Kab. Lamongan
3 01 02 01 20 010 Fasilitasi Pendampingan Program Air Bersih dan Sanitasi
Jumlah Peserta Koordinasi Percepatan Pencapaian Universal Acces 100 - 0 - 100
20 Orang - - 35 Orang 80.000.000,00 - - - - - - 35 Orang 80.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah
Kab. Lamongan
Jumlah Dokumen Review MP - - 1 Dokumen - - - 1 Dokumen
3 01 02 01 20 014 Fasilitasi Program Bidang Sumberdaya Air
Jumlah Peserta FGD Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Di Kab. Lamongan
- - - - 50.000.000,00 30 Orang 60.000.000,00 30 Orang 60.000.000,00 30 Orang 60.000.000,00 90 Orang 230.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah
Kab. Lamongan
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Tujuan
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan kegiatan (output)
Data Capaian Pada Tahun
Awal Perencanaan Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Kode
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
Jumlah Perangkat Daerah Yang Dikoordinasi Bidang Sumberdaya Air
- - 3 Perangkat Darah
3 Perangkat Darah
3 Perangkat Darah
3 Perangkat Darah
3 Perangkat Darah
3 01 02 01 20 015 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perhubungan
Jumlah Dokumen Perencanaan Perhubungan
- - - 2 Dokumen 135.000.000,00 - - - - - - 2 Dokumen 135.000.000,00 Kasubbid Perhubungan Dan Penanaman Modal
Kab. Lamongan
3 01 02 01 20 015 Koordinasi Dan sinkronisasi bidang perhubungan
Jumlah Dokumen Perencanaan Perhubungan
- - - - - 3 Perangkat Daerah
315.000.000,00 - - - - 3 Dokumen 315.000.000,00 Kasubbid Perhubungan Dan Penanaman Modal
Kab. Lamongan
3 01 02 01 20 016 Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan
Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Bidang Keciptakaryaan
1 dokumen - - 1 dokumen 65.000.000,00 - - - - - - 1 dokumen 65.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah
Kab. Lamongan
3 01 02 01 20 017 Integrated Participatory Development And Management Of Irigation Program (IPDMIP)
Jumlah Dokumen Pengkajian Aspek Teknis (Infrastruktur Dan Pertanian) Sosial, Ekonomi, Perubahan Iklim Dan Kelembagaan Di Tingkat Daerah Irigasi
- - - 1 Dokumen 250.000.000,00 1 Dokumen 400.000.000,00 1 Dokumen 250.000.000,00 1 Dokumen 200.000.000,00 4 Dokumen 1.100.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah
Kab. Lamongan
3 01 02 01 20 018 Penyusunan Rencana Program Prasarana Wilayah
Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Bidang Keciptakaryaan (RPIJM)
- - - - - 1 Dokumen 290.000.000,00 1 Dokumen 465.000.000,00 1 Dokumen 440.000.000,00 3 Dokumen 1.195.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah
Kab. Lamongan
Jumlah Dokumen Prasarana Wilayah Dalam Angka
- - - 2 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 8 Dokumen
Jumlah Perangkat Daerah Yang Dikoordinir Dalam Pencapaian Universal Acces 100-0-100
- - - 6 Perangkat Daerah
6 Perangkat Daerah
6 Perangkat Daerah
6 Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Drainase IKK
- - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen
Jumlah Dokumen Pemutahiran Sanitasi
- - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen
3 01 02 01 20 018 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Jumlah Perangkat Daerah Yang Difasilitasi dan Dikoordinir Bidang Prasarana Wilayah dan SDA
- - - 15 PD 75.000.000,00 - - - - - - 15 PD 75.000.000,00 Kasubbid Prasarana Wilayah
Kab. Lamongan
3 01 02 01 20 019 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Jumlah Dokumen Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- - - - - - - 1 Dokumen 510.000.000,00 1 Dokumen 520.000.000,00 2 Dokumen 1.030.000.000,00 Kasubbid SDA Dan Lingkungan Hidup
Kab. Lamongan
Jumlah Dokumen Penunjang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen
Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen
Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- - - - 27 Kecamatan dan 13 13 Providert
27 Kecamatan dan 13 13 Providert
27 Kecamatan dan 13 13 Providert
3 01 02 01 20 020 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Bidang Fisik dan Prasarana
Jumlah Peserta Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Bidang Fisik dan Prasarana
- - - - - - - 9 Perangkat daerah
100.000.000,00 9 Perangkat daerah
100.000.000,00 9 Perangkat daerah
200.000.000,00 Kasubbid Perhubungan Dan Penanaman Modal
Kab. Lamongan
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Tujuan
Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcome) dan kegiatan (output)
Data Capaian Pada Tahun
Awal Perencanaan Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Kode
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
3 01 02 01 20 021 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perhubungan dan Penanaman Modal
Jumlah Dokumen Perencanaan Perhubungan dan Penanaman Modal
- - - - - - - 1 Dokumen 200.000.000,00 1 Dokumen 200.000.000,00 1 Dokumen 400.000.000,00 Kasubbid Perhubungan Dan Penanaman Modal
Kab. Lamongan
7.097.438.000,00 7.448.499.000,00 8.503.790.400,00 7.890.850.400,00 8.709.350.400,00 39.649.928.200,00 TOTAL