Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI
Dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur mempunyai peran dan
kedudukan yang sangat strategis. Hal ini merupakan konsekuensi dari
adanya peran dan kedudukan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
Kalimantan Timur.
Dengan dikembangkan dan diterapkannya sistem AKIP di Sekretariat
DP KORPRI Prov. Kaltim maka akuntabilitas kinerja di sektor sumber daya
aparatur di daerah dapat ditingkatkan. Pencapaian kinerja sektor publik
dapat dikomunikasikan kepada para stakeholders (masyarakat) sebagai
bentuk pertanggung-jawaban atas amanat yang mereka berikan.
Pertanggung-jawaban kinerja ini mendukung tercapainya pemerintahan
yang profesional. Kemudian informasi kinerja yang ada dapat dimanfaatkan
oleh instansi Pemerintah Daerah Prov Kaltim sebagai perbaikan kinerja.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan satu paket
kebijakan peraturan yang berlaku keberadaan Sekretariat KORPRI Prov
Kaltim, yaitu :
a. Keputusan Presiden RI No. 24 Tahun 2010 Tentang Anggaran Dasar
KORPRI
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
2
b. SK Menpan Nomor : PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi
Jabatan Struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan
Sekretariat Pengurus KORPRI.
c. SK Mendagri Nomor 061/2977 tanggal 7 Oktober 2008 perihal
pembentukan Sekretariat DPP KORPRI dan DP Kab/Kota KORPRI.
d. Surat BKN Nomor 19 tahun 2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang PNS
yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan
struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan
Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI.
e. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sekretariat Dewan Pengurus
Provinsi KORPRI Kalimantan Timur.
f. Musyawarah KORPRI Provinsi Tahun 2006 yang diadakan di
Samarinda oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
Kaltim
1.1 Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah
diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut
didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
3
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggung jawaban secara periodik.
Setiap Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
diwajibkan untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja secara
tertulis, periodik dan melembaga sebagai perwujudan normatif pertanggung
jawaban. Penyampaian informasi capaian kinerja instansi pemerintah
daerah dalam satu tahun anggaran berdasarakan komitmen yang telah
ditetapkan sebelumnya. Komitmen dimaksud merupakan fokus organisasi
untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang dalam rumusan tujuan dan
sasaran instansi pemerintah daerah yang bersangkutan.Pelaporan kinerja
oleh instansi pemerintah daerah mengandung penjelasan mengenai
keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerjanya.
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel
merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang
tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil
guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN).
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No.
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat DP KORPRI
Prov Kaltim diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
4
Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Sekretariat DP KORPRI Prov Kaltim
Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas
penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja,
visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan
sasaran dengan target yang telah ditetapkan.
B. Tugas dan Fungsi
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur
sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13
Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Dearah dan Tata Kerja Lembaga
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur, dalam
tugasnya melaksanakan Koordinasi dan pemberian dukungan Administrasi
Kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur.
A. Fungsi
Selain Tugas pokok sebagaimana tersebut sebelumnya, Sekertariat
Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur mempunyai
tugas :
Mengkoordinasikan Kegiatan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
Kalimantan Timur.
Membantu Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur
melaksanakan Tugas dan Fungsinya.
Membantu Tugas Administrasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
Kalimantan Timur dalam menjalan Program Kerjanya.
Memberikan Pertimbangan dan Saran yang dipandang perlu
kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
5
tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu
diambil dalam mencapai tujuan KORPRI.
Merencanakan dan Melaksanakan segala kegiatan Bidang Umum,
Pengembangan SDM dan Kesra serta Hukum dan Humas.
Pembinaan kelompok jabatan Fungsional.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan Bidang Tugas dan Fungsinya.
Adapun rincian/penjabaran Tugas pokok dan fungsi masing-masing unit
dilingkungan Sekretariat DP KORPRI Provinsi Kalimantan Timur antara lain
:
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kalimantan Timur.
Dalam menjalankan suatu organisasi perlu memprioritaskan
kegiatan dan memperhatikan beberapa aspek strategis yaitu :
A. Sekretaris
Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur
mempunyai tugas pokok melaksanakan wewenang untuk memimpin,
merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan
mengawasi semua kegiatan serta pemberian dukungan administrasi
kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur.
Fungsi :
Selain tugas pokok sebagaimana tersebut sebelumnya Sekretaris Dewan
Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi:
a. Memimpin kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
Kalimantan Timur.
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
6
b. Merencanakan dan melaksanakan segala kegiatan Bidang Umum,
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan, Hukum
dan Hubungan Masyarakat.
c. Mengkoordinasikan kegiatan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
Kalimantan Timur.
d. Membantu Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur
melaksanakan tugasnya.
e. Memberikan pertimbangan dan saran yang dipandang perlu kepada
Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur tentang langkah-
langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam mencapai
tujuan KORPRI.
B. Bagian Umum
a. Tugas pokok :
Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan
ketatausahaan, perlengkapan, pengelolaan administrasi
kepegawaian dan keuangan.
b. Fungsi :
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bagian umum
mempunyai fungsi :
1. Melakukan penyiapan ketatausahaan dan perlengkapan.
2. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi
kepegawaian.
3.Melakukan penyiapan penyusunan anggaran belanja
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan
Timur.
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
7
C. Bagian Pengembangan SDM dan Kesejahteraan
a. Tugas pokok :
Bagian Pengembangan SDM dan Kesejahteraan mempunyai tugas
pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan program rencana
pengembangan Sumber Daya Manusia dan peningkatan
kesejahteraan anggota.
a. Fungsi :
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bagian
Pengembangan SDM dan Kesejahteraan mempunyai fungsi :
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan SDM dan
kesejahteraan KORPRI.
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program
pengembangan SDM dan kesejahteraan KORPRI.
3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengembangan SDM.
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
perencanaan kesejahteraan anggota KORPRI.
D. Bagian Hukum dan Humas
a. Tugas pokok :
Bagian Hukum dan Humas mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan
penyiapan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan,
penyuluhan hukum, bantuan dan konsultasi hukum serta
kehumasan.
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
8
Fungsi :
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bagian Hukum dan
Humas mempunyai fungsi :
1. Penyiapan bahan penyuluhan bantuan hukum dikalangan
anggota KORPRI.
2. Penyiapan bahan fasilitas bantuan hukum bagi keperluan Dewan
Pengurus KORPRI.
3. Penyelenggaraan urusan kehumasan.
4. Penyiapan bahan produk hukum bagi keperluan Dewan Pengurus
KORPRI.
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi
umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan
pemeliharaan.
Fungsi :
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
1. Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi
umum dan kepegawaian.
2. Melakukan penyiapan ketatalaksanaan, perlengkapan dan
pemeliharaan.
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
9
program, penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan
akuntansi keuangan.
Fungsi :
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
1. Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan
program.
2. Melakukan penyiapan penyusunan anggaran dan
perbendaharaan.
3. Verifikasi dan akuntansi keuangan.
4. Pembuatan laporan akhir tahun
c. Sub Bagian Pengembangan SDM
Sub Bagian Pengembangan SDM mempunyai tugas yaitu melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan pengembangan SDM anggota
KORPRI.
Fungsi :
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian
Pengembangan SDM mempunyai fungsi :
Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pengembangan SDM
anggota KORPRI.
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
10
d. Sub Bagian Kesejahteraan
Sub Bagian Kesejahteraan mempunyai tugas yaitu melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan peningkatan kesejahteraan
anggota KORPRI.
Fungsi :
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian
Kesejahteraan mempunyai fungsi :
1. Melakukan pengumpulan bahan peningkatan kesejahteraan
anggota KORPRI.
2. Melakukan penyiapan bahanpeningkatan kesejahteraan anggota
KORPRI.
e. Sub Bagian Hukum
Sub Bagian Hukum mempunyai tugas yaitu melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan bantuan dan produk hukum
dilingkungan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan
Timur.
Fungsi :
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian
Hukummempunyai fungsi :
1. melakukan pengumpulan bahan bantuan dilingkungan
Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur.
2. Melakukan penyiapan produk hukum dilingkungan Dewan
Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur.
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
11
f. Sub Bagian Humas
Sub Bagian Humas mempunyai tugas yaitu melakukan
pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan kegiatan
hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan.
Fungsi :
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian
Humasmempunyai fungsi :
1. Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan
kegiatan hubungan masyarakat.
2. Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan dokumentasi
dan perpustakaan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsionalmempunyai tugas yaitu
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.
Fungsi :
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kelompok
Jabatan Fungsionalmempunyai fungsi :
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.
C. STRUKTUR ORGANISASI
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
12
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur
terdiri atas 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bagian dan 6 (enam)
kepala Sub Bagian dan 1 (Satu) Kepala kelompok jabatan fungsional
seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi dibawah ini :
Bagan 1. Struktur Organisasi
Dasar :Peraturan Daerah KalimantanTimur Nomor 13 Tahun2009
BAGIANPENGEMBANGAN SDM& KESEJAHTERAAN
JOKO RUKMONO, S.SOsNIP.196302221988021001
SEKRETARIS
H. M AGUS HARIKESUMA,SE.,MM.,M.Si
NIP. 196708171992031017
BAGIANHUKUM DAN HUMAS
Dr.Pd. IWANHERIAWAN,S.H, M.Si
NIP. 196402271986011001
BAGIANU M U M
HJ. RATNA BAIDORINIP.196204071986022003
KELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIANPENGEMBANGAN SDM
SRI HARIATI, S.SosNIP.196808131988102001
PLT. SUB BAGIANKESEJAHTERAAN
KASPUL ANWAR, SKMNIP. 196409151986094002
SUB BAGIANBANTUAN HUKUM
M. HUSENI LABIB, S.HiNIP.197901182009011001
SUB BAGIANHUBUNGAN
MASYARAKAT
Dra. ISBUDI SETIAWATINIP. 196803281987032003
PLT. SUB BAGIANUMUM DAN
KEPEGAWAIAN
EVA RAMLI, SENIP.196908061998032006
SUB BAGIANPERENCANAAN DAN
KEUANGAN
Drs.DAVIDSONNIP.196203161983031022
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
13
Struktur Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur
terdiri dari :
1) Sekretaris Prov. Kaltim
2) Bagian Umum terdiri dari :
a. Subbag. Umum & Kepegawaian
b. Subbag. Perencanaan & Keuangan
3) Bagian Pengembangan SDM & Kesejahteraan
a. Subbag. Pengembangan SDM
b. Subbag. Kesejahteraan
4) Bagian Bantuan Hukum & Humas
a. Subbag. Bantuan Hukum
b. Subbag. Humas
5) Kelompok Jabatan Fungsional
D. SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam rangka menjalankan kegiatan Organisasi Sekretariat
Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur per 31
Desember 2018 mempunyai personil sebanyak 43 Orang terdiri dari
10 Orang Pejabat Struktural, 22 Orang Staf, 29 Orang Pegawai
Tenaga Honorer.
Komposisi Jabatan dalam struktur Organisasi Sekretariat
Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut diatas adalah
: 1 (satu) Orang Esselon II, 3 (tiga) Orang Esselon III dan 4 (empat)
Orang Esselon IV.
1. Potensi Sumber Daya Manusia Aparatur.
a). Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
Kalimantan Timur berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
Tahun 2018 :
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
14
Tabel 1
Berdasarkan Eselon
No URAIAN JABATAN JUMLAH
STRUKTURAL JABATAN
1. ESELON II 1
3 ESELON III 3
4 ESELON IV 6
5 JABATAN FUNGSIONAL UMUM 22
JUMLAH 32
Sumber : Data Kepegawaian Set. DP. KORPRI Prov. Kaltim Tahun 2018
Tabel 2
Berdasarkan Pendidikan
No JENIS PENDIDIKAN PNS HONORER
1 Strata 2 3 0
2 Strata 1 18 8
3 Sarjana Muda 0 0
4 Diploma III 7 9
5 D1 0 0
6 SLTA 4 5
7 SD 0 2
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
15
JUMLAH 32 29
Sumber : Data Kepegawaian Set. DP. KORPRI Prov. Kaltim Tahun 2018
Tabel 3
Berdasarkan Jenis Kelamin
No JENIS PENDIDIKAN PNS HONORER
1 LAKI-LAKI 13 19
2 PEREMPUAN 19 10
JUMLAH 32 29
Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan
kegiatan untuk dapat mewujudkan visi dan misi suatu organisasi tidak
terlepas dari peran aktif dari SMD Aparatur dilingkungan Sekretariat DP
Prov. Kaltim yang merupakan satu kesatuan individu yang melakukan
kerjasama dalam melaksanakan kegiatan untuk secara bersama-sama
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu prasyarat utama untuk
mendukung keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu denga
tersedianya SDM yang terampil, ahli, mampu dan kompeten serta
berdayaguna.
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
16
F. Aspek Strategis Organisasi
Kebutuhan akan pelayanan publik di Kalimantan Timur merupakan
gambaran keinginan masyarakat terhadap kualitas kinerja birokrasi
pemerintah yang memiliki implikasi luas pada aspek kehidupan
bermasyarakat. Perbaikan kinerja pelayanan dibidang olahraga seni dan
budaya yang berkelanjutan akan mendorong terciptanya ikim kondusif bagi
kegiatan penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur yang pada
gilirannya akan memberikan kesejahteraan kepada Aparatur Sipil Negara.
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur
sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13
Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Dearah dan Tata Kerja Lembaga
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur, dalam
tugasnya melaksanakan Koordinasi dan pemberian dukungan Administrasi
Kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur antara lain.
1. Pelaksanaan BAPOR KORPRI dan PORNAS KORPRI;
2. Pelayanan konsultasi, penyuluhan dan Bantuan Hukum bagi anggota
KORPRI;
3. Pelayanan Kesehatan bagi anggota KORPRI;
4. Paduan Suara Gita Ruhui Rahayu;
5. Pelayanan anggota KORPRI Musik dalam rangka memperingati hari-hari
besar Nasional dan Hut Provinsi;
6. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi anggota KORPRI;
7. Pelayanan Kesehatan keliling ke OPD Pemprov Kaltim;
8. Pelayanan pemberian bantuan KORPRI Peduli;
9. Pelaksanaan Pengukuhan Pengurus KORPRI Kabupaten Kota;
10.Fasilitasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentin PNS
Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai unsur pendukung Gubernur
Kalimantan Timur dan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan
Timur didalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan
Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim selalu berupaya untuk
melaksanakan manajemen pengembangan SDM Aparatur secara
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
17
strategis agar selalu tersedia SDM Aparatur unggulan yang selaras
dengan dinamika perubahan misi Aparatur Sipil Negara maupun visi
dan misi Gubernur yang tersurat dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur.
G PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)
1.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan FungsiPelayanan
Dalam pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
Kalimantan Timur berdasarkan tugas dan fungsi ada terdapat
permasalahan yakni :
1. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja belum dilaksanakan
secara sistematik dan berkala.
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
18
Tabel 1Permasalahan pokok, permasalahan utama dan akar permasalahan di
Sekretariat Dewan pengurus KORPRIProvinsi Kalimantan Timur
No Masalah Utama Masalah Akar Masalah Isu Strategis
1. Organisasi
satuan kerja
perangkat
daerah yang
belum rasional,
efisien dan
akuntabel
Penerapan
ketatalaksanaan
yang belum
optimal
Pemahaman
Ketatalaksanaa
n yang belum
sesuai standar
Tuntuan
pelayanan
yang cepat,
mudah dan
transparan
1. Perubahan Lingkungan Strategik
Seiring perkembangan arus reformasi birokrasi dan era keterbukaan
informasi publik. Terjadinya perubahan dalam rangka memenuhi tuntutan
dari masyarakat. Perlu adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategik,
sehingga dapat memenuhi keinginan masyarakat.
2. Indikator keberhasilan
Pengukuran keberhasilan telah menjadi kebutuhan mendasar bagi
setiap instansi. Hal ini dikarenakan langkah tersebut dapat memberikan
umpan baik dan masukan bagi keperluan pengembangan dan
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
19
impelementasi strategi peningkatan sebuah kebijakan, peraturan, petunjuk
dan standar operasi, sehingga semua pekerjaan yang dilakukan sesuai
dengan target yang akan dicapai berdasarkan pada standar yang
berlaku.
3. Perubahan berkesinambungan
Suatu instansi harus secara terus - menerus melakukan revisi
terhadap standar yang berlaku dan menetapkan target yang lebih tinggi
dari tahun ke tahun. Sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani
kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi
serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak, dan
berperan menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan nasional,
baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
4. Kualitas Pelayanan
Suatu instansi mampu memberikan pelayanan prima dengan
meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur
melalui pelayanan dan kesejahteraan serta perlindungan / pengayoman
yang maksimal kepada anggota KORPRI dan keluarganya.
G. SARANA DAN PRASARANA KANTOR
Sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur merupakan tantangan kedepan bagi pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur secara bertahap telah menyiapkan sarana dan prasarana
terutama sarana dan prasarana fisik gedung kantor Sekretariat DP
KORPRIh Provinsi Kalimantan Timur serta sarana penunjang lainnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DP
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
20
KORPRI Provinsi Kalimantan Timur, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
tabel berikut ini :
Tabel 4
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Set. DP KORPRI Provinsi Kaltim Tahun 2018
N
O
URAIAN KEGIATAN VOLUME SUMBER
DANA
1 Tanah Pemeliharaan 2.623 m2 APBD
2 Bangunan
Gedung
Pemeliharaan 780 m2 APBD
3 Peralatan Kantor Pemeliharaan 12 unit APBD
4 Mobilitas Pemeliharaan 18 unit APBD
5 Peralatan Mesin Pemeliharaan 62 unit APBD
TOTAL 92 unit
Sumber : Data Kepegawaian Set. DP. KORPRI Prov. Kaltim
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
21
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A.Perencanaan Strategis
Penetapan Visi, sebagai bagian dari perencanaan strategis,
merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi.
Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada
kehidupan organisasi itu selanjutnya. Didalam kontek kehidupan
bernegara, Visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika
perubahan lingkungan, sehingga pemerintah pada umumnya dan
instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa
depan yang lebih baik. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana
instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan
inovatif. Visi adalah gambarang yang menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah tersebut.
Dalam rangka mewujudkan good govermance yang ditandai dengan
adanya keseimbangan peran pemerintah, swasta dan masyarakat, perlu
dilakukan pemilihan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing -
masing komponen
1. Visi
Orientasi kedepan sasaran yang ingin dicapai terwujudnya KORPRI
sebagai organisasi yang kuat, netral, mandiri, profesional dan terdepan
dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mensejahterakan anggota
KORPRI, masyarakat dan melindungi kepentingan para anggota agar lebih
profesional di dalam membangun pemerintahan yang baik.
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
22
Untuk optimalisasi kinerja dalam rangka menunjang tugas
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan
visisebagai berikut :
Visi tersebut di atas mengandung beberapa makna sebagai berikut :
Pelayanan prima yang bermutu baik secara individu, intitusional
maupun sistem yang mempunyai kompetensi, kemampuan dan
ketrampilan untuk melaksanakan tugas dan fungsi guna tercapainya
peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan anggota KORPRI
beserta keluarganya.
2. M I S I
Terwujudnya visi, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh
segenap personil Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan
Timur. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi
yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang
masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih
jauh, pernyataan misi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
Kalimantan Timur memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi
oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana
organisasi memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan misi Sekretariat
MEWUJUDKAN PENINGKATAN SUMBER DAYAMANUSIA DAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KORPRI
BESERTA KELUARGANYA
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
23
Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai
berikut :
1. Mendukung tercapainya Organisasi Sekretariat DP KORPRI Prov
Kaltim dalam mewujudkan peningkatan sumber daya manusia PNS
2. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi anggota KORPRI
beserta keluarganya.
3. Tujuan
Dalam rangka mencapai hal tersebut, maka visi dan misi harus dirumuskan
ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan
tujuan strategis (strategic goals) organisasi.
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai
5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur dapat
secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi
dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun
ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang
dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan
memungkinkan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan
Timur untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai
mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.
Adapun perwujudan misi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
Kalimantan Timur diarahkan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu:
1. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan dan perlindungan hukum
bagi anggota KORPRI beserta keluarga serta pensiunan PNS.
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
24
2. Menciptakan Sumber Daya Aparatur yang profesional, netral dan
sejahtera.
3. Menciptakan pembinaan Tata Kerja.
4. Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akandicapai. Fokus pada
penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang
ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur
dan dapat dicapai.Kemudian pada sasaran ditetapkan program yang akan
dijalankan untuk mencapai tujuan sasaran yang terkait.
Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sasaran Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur adalah :
No Misi Tujuan Strategik
1 Mendukung tercapainya
Organisasi Sekretariat DP
KORPRI Prov. Kaltim dalam
mewujudkan peningkatan
sumber daya manusia PNS
Meningkatkan kinerja Sekretariat
DP KORPRI Prov. Kaltim
2 Mewujudkan peningkatan
kesejahteraan bagi anggota
KORPRI beserta keluarganya
Meningkatnya kualitas pelayanan
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
25
Sekretariat DP KORPRI Provinsi Kaltim menetapkan kebijakan, program
operasional, dan disesuaikan dengan Renstra Sekretariat DP KORPRI
Provinsi Kaltim sebagai berikut :
B. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja yang digunakan dalam rencana
strategic, adalah sebagai berikut:
No Tujuan Sasaran
1 Meningkatkan kinerja
Sekretariat DP KORPRI Prov.
Kaltim
Terwujudnya tertib
administrasi perkantoran
Meningkatnya jumlah kegiatan
dan bantuan social bagi
anggota KORPR
2 Meningkatnya kualitas
pelayanan
Meningkatnya pelayanan bagi
anggota KORPRI
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
26
No Sasaran Strategi Indikator KinerjaUtama (IKU)
1 Meningkatnya kualitas
pelayanan kesejahteraan bagi
anggota KORPRI
1. Survey kepuasaan anggota
KORPRI
6. Kebijakan
Kebijakan merupakan inisiatif strategi Sekretariat DP KORPRI Provinsi
Kalimantan Timur dalam melakukan fungsi distribusi, alokasi dan regulasi
terhadap sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat diarahkan pada hasil
yang hendak dicapai. Adapun kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
1) Meningkatkan pelayanan dalam rangka menunjang kelancaran
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Pengurus KORPRI Prov.
Kaltim.
2) Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Sekretariat DP KORPRI Prov.
Kaltim dalam memberikan dukungan terhadap Dewan Pengurus
KORPRI Prov. Kaltim.
3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Anggota KORPRI dalam
menunjang pencapaian Kinerja Dewan Pengurus KORPRI Prov
Kaltim.
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
27
7. Program
Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis
sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana
Sekretariat DP KORPRI Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah
Daerah;
4. Program/Kegiatan KORPRI.
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Pada dasarnya Rencana Kinerja Tahun 2018 menguraikan target
kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat DP KORPRI Provinsi Kalimantan
Timur selama Tahun 2018. Target Kinerja mempresentasikan nilai
kuantitatif yang harus dicapai dalam tahun 2018 dari semua indikator
kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan.
Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan benchmark
dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi
dan visinya. Sedangkan target kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan
dalam Rencana Kerja Tahun 2018 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan
efektifitas kegiatan.
Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana
Strategis diatas.
Program dan kegiatan tahun 2018 dituangkan pada Rencana Kinerja
Tahun 2018 yang dananya bersumber dari APBD Provinsi. APBD Provinsi
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
28
terdapat 4 ( Empat ) program, yang terdiri dari Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
dan Program/Kegiatan KORPRI.
Adapun kegiatan yang dananya bersumber dari APBD dan APBN secara
garis besar terdapat 8 kegiatan adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan dana
sebesar Rp. 1.374.350.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai
berikut :
a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur dengan
dana sebesar Rp. 480.092.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai
berikut :
a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan
Prasarana
b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan
Prasarana
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
dengan dana sebesar Rp. 692.800.000,-, yang meliputi kegiatan
sebagai berikut :
a. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Kegiatan Korpri dengan dana sebesar Rp. 2.202.758.000,-
, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
a. Pembinaan olah raga, seni dan budaya.
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
29
b. Pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan
bagi anggota KORPRI.
c. Pelaksanaan musyawarah, rakerja, rakor DP-KORPRI dan BP
BAPOR KORPRI se Kaltim
d. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan
Perumahan PNS
C. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana
kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di
lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses
tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan
untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh
instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan
yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan
kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan
mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga
diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.
Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim
Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat DP
KORPRI Prov. Kaltim Tahun 2013-2018, dokumen Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun
2018. Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim telah menetapkan
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
30
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya kualitas pelayanan bagianggota KORPRI
1.Survey Kepuasan Anggota KORPRI 95%
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
31
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan
mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi
organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan
akuntabilitas/pemberi amanah. SKPD Sekretariat DP KORPRI Prov.
Kaltim selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan
kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja SKPD
Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim yang dibuat sesuai ketentuan yang
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut
memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target
masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam
dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun
2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja
digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang
ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi SKPD Sekretariat DP
KORPRI Prov. Kaltim.
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP
Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DP KORPRI Provinsi
Kalimantan Timur dengan cara membandingkan antara target dengan
realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
32
data-data yang terkait dengan sasaran strategis serta peraturan perundang-
undangan.
Sedangkan untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja
setiap sasaran dituangkan melaui gambaran umum implementasi hasil
evaluasi SAKIP dalam bentuk nilai, maka skala penilaian pengukuran yang
digunakan sebagai berikut:
Tabel 3.1
Gambaran Umum Implementasi Hasil Evaluasi SAKIP
No Nilai Capaian PredikatPenilaian Keterangan
1 0 s/d 30 D Sangat Kurang
2 >30 s/d 50 C Kurang
3 >50 s/d 60 CC Cukup
4 >60 s/d 70 B Baik
5 >70 s/d 80 BB Sangat baik
6 >80 s/d 90 A Memuaskan
7 >90 s/d 100 AA Sangat Memuaskan
1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Berikut adalah hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP
pada Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim sebagaimana tabel berikut
ini :
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
33
Tabel 3.2Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP Sekretariat DP KORPRI
Prov. Kaltim
No Komponen Penilaian Bobot(%)
Nilai tahun2016
Nilai tahun2017
Peningkatan/Penurunan
Capaian1 Perencanaan Kinerja 30 19.15 19.40 0.25
2 Pengukuran Kinerja 25 15.00 16.88 1.88
3 Pelaporan Kinerja 15 10.61 10.61 (0.00)
4 Evaluasi Kinerja 10 6.34 6.34 (0.00)
5 Capaian Kinerja 20 9.54 8.63 (0.91)
Nilai Hasil Evaluasi 100 60.64 61.84 1.20
Predikat Penilaian B(Baik)
B(Baik)
Evaluasi implementasi SAKIP terhadap masing-masing
komponen pada Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim seperti terlihat
pada tebel diatas, mendapat rekomendasi terhadap kondisi Sekretariat
DP KORPRI Prov. Kaltim agar melakukan perbaikan sebagai berikut :
1) Perencanaan Kinerja
Dalam dokumen Renstra supaya :
a) Kualitas Renstra
Tujuan dan sasaran yang ditetapkan sepenuhnya
berorientasi hasil, indikator tujuan dan sasaran
sepenuhnya memenuhi indikator yang SMART,
Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai
tujuan dan dokumen renstra sepenuhnya selaras serta
menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan dengan
RPJMD;
b) Implementasi Renstra
Dokumen renstra sepenuhnya digunakan sebagai acuan
penyusunan dokumen RKT;
Target jangka menengah dalam renstra optimal di monitor
pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan;
Dokumen renstra direviu secara berkala;
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
34
Dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) supaya :
a) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan
Target kinerja yang ditetapkan harus berdasarkan basis
data yang memadai dan argument yang logis;
Dokumen PK selaras dengan RPJMD/Renstra dan harus
menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan;
Rencana aksi atas kinerja seharusnya mencantumkan
target secara periodik atas kinerja
b) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan
RKT di manfaatkan dalam penyusunan anggaran;
Target kinerja yang diperjanjikan digunakan untuk
mengukur keberhasilan ;
Rencana aksi dimonitor capaiannya secara berkala serta
dimanfaatkan dalam pengarahan/pengorganisasian
kegiatan;
Penyusunan kinerja sampai tingkat eselon III dan IV
sepenuhnya memperhatikan PK;
2) Pengukuran kinerja
Dalam pengukuran kinerja untuk kualitas dan implementasi
supaya :
a) Pemenuhan Pengukuran
Telah terdapat IKU sebagai ukuran kinerja secara formal;
Ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan
dan IKU telah dipublikasikan;
Belum terdapat SOP/Mekanisme pengumpulan data
kinerja
Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan
secara berkala;.
b) Kualitas Pengukuran
Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang;
Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan;
Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan
secara berkala;.
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
35
c) Implementasi Pengukuran
IKU dimanfaatkan dalam pembuatan dokumen-dokumen
perencanaan dan anggaran;
Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat
eselon IV keatas supaya dikaitkan dengan (dimanfaatkan
sebagai dasar pemberian) reward & punishment;
IKU dilakukan reviu secara berkala;
Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk
pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
3) Pelaporan Kinerja
Dalam pelaporan kinerja penyajian dan pemanfaatan informasi
kinerja supaya:
a) Penyajian informasi kinerja supaya :
Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat
diandalkan.
b) Pemanfaatan informasi kinerja supaya :
Informasi yang disajikan telah digunakan dalam
perbaikan perencanaan;
Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai
dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan
organisasi;
Informasi yang disajikan telah digunakan untuk
peningkatan kinerja;
Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian
kinerja.
4) Evaluasi Kinerja
Dalam evaluasi kinerja pada Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim
terdapat pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatan supaya :
a) Pemenuhan Evaluasi supaya:
Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan.
b) Kualitas Evaluasi supaya:
Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-
rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat
dilaksanakan;
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
36
Pemantauan rencana aksi dilaksanakan dalam rangka
mengendalikan kinerja;
Pemantauan rencana aksi memberikan alternative
perbaikan yang dapat dilaksanakan;
Hasil evaluasi rencana aksi telah menunjukkan perbaikan
setiap periode.
c) Pemanfaatan Evaluasi supaya:
Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk
perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan
datang;
Hasil evaluasi rencana aksi telah ditindaklanjuti dalam
bentuk langkah-langkah nyata;
5) Capaian Kineja
Pencapaian sasaran/kinerja organisasi supaya :
a) Mengingatkan capaian output dan outcome dimasa yang akan
datang;
b) Informasi mengenai kinerja didukung dengan data yang
handal.
2. Tindaklanjut atas Hasil Evaluasi
Sekratariat DP KORPRI Prov. Kaltim telah menindaklanjuti hasil
evaluasi implementasi SAKIP, sebagai berikut :
1) Perencanaan Kinerja :
a) Kualitas RKT
Perjanjian Kinerja Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltm
merupakan perpanjangan dari Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat DP KORPRI Prov Kaltim. Katim dimana
didalamnya terdapat sasaran yang akan dicapai dengan
menggunakan strategi/kebijakan yang disesuaikan pada
masing-masing indikator dan diimplementasikan melalui
pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada
Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim. Dalam melaksanakan
strategi pada masing-masing indikator, ditindaklanjuti
melalui pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
37
bidang dan sekretariat dalam mencapai hasil yang
diharapkan;
Rencana Aksi Sektretariat DP KORPRI Prov. Kaltim pada
setiap tahunnya selalu mencantumkan target per triwulan
pada masing-masing indikator kinerja. Hal ini bertujuan
untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi yang telah
dilakukan.
b) Implementasi RKT
Rencana Aksi Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim tertuang
pada Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, dimana pencapaian atas kinerja yang
dilaksanakan selalu dievaluasi/dimonitor secara periodik
(per triwulan) sesuai dengan capaian sasaran indikator yang
telah dilaksanakan;
Dalam setiap bulannya, Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim
selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam
pencapaian rencana aksi melalui rapat rutin setiap
bulannya. Dalam rapat tersebut termuat hal-
hal/pembahasan yang mendukung pelaksanaan Rencana
Aksi serta evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
Perjanjian Kinerja juga terimplementasikan kepada seluruh
Pejabat Administrator dan Pengawas dilingkungan
Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim dan diketahui oleh
masing-masing atasan langsungnya.
2) Pengukuran Kinerja
a) Kualitas Pengukuran
Pengukuran Kinerja pada Sekretariat DP KORPRI Prov.
Kaltim telah dilaksanakan secara berjenjang pada masing-
masing jabatan yang disesuaikan dengan realisasi yang
dicapai pada masing-masing indikator kinerja. Untuk
mendapatkan realisasi capaian kinerja pada masing-masing
bidang, dapat melihat tugas/kegiatan yang telah
dilaksanakan melalui sistem e-log book (SKP Online).
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
38
Data kinerja yang dikumpulkan berdasarkan hasil realisasi
capaian yang didapat pada masing-masing bagian secara
objektif dan akuntabel.
b) Implementasi Pengukuran
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DP KORPRI Prov. Katim
telah dimanfaatkan dalam pembuatan dokumen
perencanaan dan anggaran. Hal ini bertujuan untuk
memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu
tujuan dan sasaran strategis organisasi;
Hasil pengukuran kinerja pada Pejabat sudah dijadikan
dasar untuk pemberian reward & punishment;
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim
akan dilaksanakan reviu ketika sudah tidak relevan lagi
dalam pelaksanaannya. Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim
telah melakukan reviu IKU sebanyak 4 kali pada tahun 2014
s/d 2018. Relevansi pelaksanaan IKU dapat dilihat melalui
Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Pengendalian dan pemantauan pengukuran kinerja secara
berkala dapat dilaksanakan oleh atasan langsung melalui
sistem SKP Online yang dijadikan dasar pencapaian
indikator kinerja.
3) Pelaporan Kinerja :
a) Penyajian informasi kinerja
Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja telah
melalui tahap evaluasi dan analisis sampai dengan capaian
kinerja Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim tahun 2018.
b) Pemanfaatan informasi kinerja :
Informasi kinerja didalam pencapaian IKU telah digunakan
sebagai bahan/rumusan dalam perbaikan perencanaan
pada setiap periode. Hal ini ditindaklanjuti melalui evaluasi
pelaksanaan program/ kegiatan yang menjadi prioritas
dalam pencapaian IKU melalui rapat evaluasi setiap periode
(tentatif);
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
39
Informasi kinerja yang disajikan juga dapat digunakan oleh
Pimpinan untuk menilai tingkat pencapaian pada masing-
masing program/kegiatan serta menjadi bahan evaluasi;
Hasil dari evaluasi informasi kinerja, menjadi dasar dalam
meningkatkan kinerja pada masing-masing bagian serta
telah digunakan oleh Pimpinan dalam menilai kinerja pada
masing-masing bagian.
4) Evaluasi Internal :
a) Pemenuhan Evaluasi
Evaluasi dalam pelaksanaan rencana aksi telah
dilaksanakan. Hal ini ditindaklanjuti melalui Sistem
Manajemen Proyek Strategis Sekretariat DP KORPRI Prov.
Kaltim.
b) Kualitas Evaluasi
Evaluasi program/kegiatan telah memberikan rekomendasi-
rekomendasi peningkatan kinerja melalui strategi dan
kebijakan dalam pelaksanaan program/kegiatan guna
mendorong pencapaian target yang diharapkan;
Pemantauan rencana aksi dilaksanakan dalam setiap
periode untuk mengendalikan target kinerja dan telah
dilaporkan secara periodik melalui sistem MPS;
Pemantauan rencana aksi digunakan sebagai alternatif
perbaikan program/kegiatan yang dilaksanakan. Hal
tersebut dilaksanakan ketika pencapaian kinerja dalam
rencana aksi belum tercapai/tidak sesuai;
Hasil evaluasi rencana aksi telah menunjukkan perbaikan
kinerja dalam setiap periode.
c) Pemanfaatan evaluasi
Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk
perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang;
Hasil evaluasi rencana aksi telah ditindaklanjuti melalui
pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam mengambil
langkah nyata untuk pencapaian target kinerja secara efektif
dan akuntabel.
5) Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
40
a) Pencapaian kinerja Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim tahun
2018 digunakan untuk meningkatkan capaian output dan
outcome di tahun 2019 melalui analisis hasil capaian yang
mengutamakan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas;
b) Informasi kinerja didukung dengan data yang handal dan dapat
dipertanggungjawabkan.
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
41
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi
Berikut rincian keseluruhan pengukuran tingkat capaian kinerja
Sekretariat DP KORPRI Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 yang
disusun berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU),
satuan, target, realisasi, dan capaian dapat diuraikan sebagai berikut :
Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja
Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim
Tahun Anggaran 2018
No SasaranStrategis
IndikatorKinerja Satuan Target
Tahunan Triwulan Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Meningkatnya
kualitaspelayanan bagianggota KORPRI
SurveyKepuasanAnggotaKORPRI
% 95 TW.I
TW.II
TW.III
TW.IV 95 97.65 100
Data SIAKIP Set DP KORPRI Prov. Kaltim Tahun 2018
Pada tabel 3.1 mengenai pengukuran capaian kinerja Sekretariat DP
KORPRI Prov. Kaltim, secara umum berhasil mencapai sesuai dengan target
yang ditetapkan, bahkan indikator melebihi target yang ditetapkan, dengan
demikian capaian kinerja Sekretariat DP KORPRI Provinsi Kalimantan Timur
dengan kategori “Sangat Baik”. Oleh karena itu terhadap target capaian
kinerja yang tercapai, Sekretariat DP KORPRI Provinsi Kalimantan Timur
harus melakukan langkah konsruktif dan konkrit untuk mempertahankan,
menganilisis dan mengevaluasi agar dimasa mendatang capaian kinerja
lebih baik.
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
42
C. Analisis Capaian Kinerja
Pada akhir tahun 2018 Sekretariat DP KORPRI Provinsi Kalimantan
Timur telah melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 dan diwujudkan dalam
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018, adapun seluruh gambaran
pengukuran capaian kinerja Sekretariat DP KORPRI Provinsi Kalimantan
Timur sebagai berikut:
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018;
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018
adalah untuk mengetahui apakah sasaran Sekretariat DP KORPRI
Daerah Prov. Kaltim pada tahun bersangkutan telah sesuai dengan
target yang telah direncanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut
dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 3.4Perbandingan antar Target dan Realisasi KinerjaTahun 2018
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %1 2 3 4 5 61 Meningkatnya kualitas pelayanan
bagi anggota KORPRI% 95 97,65 100
Berdasarkan data diatas, perbandingan antara target dan
realisasi dapat dilihat bahwa Sekretariat DP KORPRI Provinsi
Kalimantan Timur telah mencapai target di tahun 2018. Bahkan
indikator kinerja yang melebihi dari target yang telah ditetapkan.
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018
dengan tahun sebelumnya;
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun 2018 dengan tahun sebelumnya adalah untuk mengetahui
relisasi kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya,
apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Perbandingan
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
43
realisasi kinerja dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:
Tabel 3.5Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja per
tahun
No Indikator Kinerja SatuanRealisasi % Peningkatan/
Penurunan Tahun20182016 2017
1 2 3 4 5 61 Meningkatnya kualitas
pelayanan bagi anggotaKORPRI
% 95,82 97,65 ↑ 1,83
Pada tahun 2017 rata-rata realisasi Capaian Kinerja Sekretariat
DP KORPRI Prov. Kaltim sebesar 95,46% (Sembilan Puluh Lima Koma
Empat Puluh Enam Persen) dari target kinerja yang telah
direncanakan. Sedangkan pada tahun 2018 realisasi Capaian Kinerja
Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim sebesar 97,65% (Sembilan Puluh
Lima Koma Enam Puluh Lima Persen). Dari data tersebut, dapat
dikatakan bahwa Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim pada tahun
2018 mengalami peningkatan sebesar 1,83%.
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;
Perbandingan ini untuk mengetahui apakah sasaran startegis
dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan. Perbandingan
realisasi kinerja Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim tahun 2018 dapat
dilihat sebagai berikut:
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
44
Tabel 3.6Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Renstra
No Indikator Kinerja SatuanTargetAkhir
RenstraRealisasi Tingkat
Kemajuan
1 2 3 4 5 61 Meningkatnya kualitas
pelayanan bagi anggotaKORPRI
% 95 97 100%
Pada tabel 3.6, dapat dilihat bahwa tingkat kemajuan yang
signifikan terjadi pada indikator kinerja ke 3. Hal ini tentu akan
menjadi bahan acuan dalam menentukan target tahun-tahun
berikutnya pada Renstra.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan;
a) Sasaran Strategis
Untuk mengukur tingkat keberhasilan pada sasaran strategis
terdapat indikator sasaran startegis yaitu Meningkatnya kualitas
pelayanan bagi anggota KORPRI yang memiliki tupoksi sesuai
dengan kompetensi/kualifikasinya. Indikator sasaran ini ditunjang
melalui 3 kegiatan utama, yaitu:
Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah, rakerja, rakor DP-KORPRI
dan BP BAPOR KORPRI Se Kaltim melalui pelaksanaan Pekan
Olahraga Provinsi KORPRI (PORPROV KORPRI) di Bangka
Belitung. Strategi yang digunakan melalui penjaringan seleksi
atlit Bapor KORPRI antar Instansi Pemprov kaltim, Kab/Kota,
pengiriman atlit, pelatih & official untuk melakukan
pertandingan di Bangka Belitung, belanja pakaian
pertandingan olahraga dan pakaian seragam kontingen, Biaya
Akomadasi dan biaya makan minum atlet dan official
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
45
Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi peraturan perundang-
undangan bagi anggota KORPRI dan Keluarganya melalui
pelaksanaan parede HUT KORPRI ke 47 dan Ziarah ke Taman
Makam Pahlawan dan Honorarium Jasa Pengacara/Advokat
bagi PNS maupun Anggota KORPRI dilingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai kompetensi
memadai pada bidang tugasnya. memerlukan bantuan hukum.
Kegiatan Pembinaan olahraga, seni dan budaya melalui
pelaksanaan Korps Musik KORPRI Kaltim dan Paduan Suara
Gita Ruhui Rahayu dalam rangka Upacara Peringatan Hari-
hari besar.
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
melalui pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undagan
dilingkup Pemprov Kaltim.
Pada tahun 2018, Capaian kinerja pada sasaran sebesar 97.65%.
Terjadi peningkatan sebesar 1,83% dari tahun sebelumnya.
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja;
Secara umum Program/Kegiatan Sekretariat DP KORPRI Prov.
Kaltim menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja
Utama (IKU) Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim. Pada tahun 2017
ada beberapa kegiatan yang dijadikan dasar keberhasilan pencapaian
target, antar lain:
a) Kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah, rakerja, rakor DP-
KORPRI dan BP BAPOR KORPRI Se;
b) Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi peraturan perundang-
undangan bagi anggota KORPRI dan Keluarganya;
c) Kegiatan Pembinaan olahraga, seni dan budaya;
d) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
46
erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan
dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan
terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan
operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil
kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan
dana yang serendah-rendahnya (spending well). Efisiensi diukur
dengan rasio antara output dan input.
Sekretariat DP KORPRI Prov Kaltim pada tahun 2018 telah
melakukan langkah-langkah dalam peningkatan efisiensi sumber daya
dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, sebagai berikut :
Tabel 3.7Hasil Perbandingan Output dan Input dengan Standar Efisiensi
Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja%
CapaianKinerja
%PenyerapanAnggaran
%TingkatEfisiensi
1 2 3 4 5 6 (4-5)
1 Meningkatnyakualitaspelayanan bagianggota KORPRI
Meningkatnyakualitas pelayananbagi anggotaKORPRI
100 97.65 0.23
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
47
D. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk
mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
Berikut ini disajikan realisasi anggaran Sekretariat DP KORPRI Provinsi
Kalimantan Timur, sebagai berikut :
1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja :
Untuk pencapaian target kinerja tahun 2018 sesuai dengan
Perjanjian Kinerja, Sekretariat DP KORPRI Provinsi Kalimantan Timur
mempunyai 3 Sasaran Strategis yang harus dilaksanakan, antara lain
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.8Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja
No SasaranStrategis
Kinerja Anggaran
Target Realisasi %Capaian Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) %
Capaian1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatnyakualitaspelayanan bagianggotaKORPRI
95 95 100 4.750.000.000 4.663.038.052 98.17
2. Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan :
Adapun realisasi anggaran pada masing-masing program dan
kegiatan pada Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim dapat dilihat
melalui tabel dibawah ini :
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
48
Tabel 3.9Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan
NAMA KEGIATANANGGARAN
REALISASI %1 TAHUN
1 2 3 4
Pendapatan 30.000.000,00 45.000.000,00 150.00%
NAMA KEGIATANANGGARAN
REALISASI %1 TAHUN
1 2 3 4
Belanja Tidak Langsung 4.328.367.000,00 4.217.561.718,00 97,44%
Program Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran
1.374.350,000,00 1.328.139.494,00 96,64%
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 1.374.350,000,00 1.328.139.494,00 96,64%
Program Peningkatan Sarana danPrasarna Aparatur
480.092.000,00 447.840.700,00 99.53%
Penyediaan Peralatan danKelengkapan Sarana dan Prasarana
34.100.000,00 32.760.700,00 96.07%
Pemeliharaan Peralatan danKelengkapan Sarana dan Prasarana
445.992.000,00 445.080.700,00 99.53%
Koordinasi dan Konsultasi KelembagaanPemerintah Daerah
598.300.000,00 597.528.008,00 99.87%
Progam Peningkatan KapasitasKelembagaan Pemerintah Daerah
692.800.000,00 691.868.008,00 99,87%
Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
94.500.000,00 94.340.000,00 99.83%
Progam Kegiatan KORPRI 2.202.758.000,00 2.165.189.850,00 98,29%
Pembinaan olah raga, seni dan budaya 526.310.000,00 526.260.000,00 99.99%
Pembinaan dan sosialisasi peraturanperundang-undangan bagi anggotaKORPRI dan Keluarganya
484.250.000,00 469.848.000,00 97.03%
Pelaksanaan Musyawarah,Rakerja,Rakor DP-KORPRI dan BP BAPOR KORPRISe Kaltim
1.189.340.500,00 1.166.224.350.00 97.03%
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
49
NAMA KEGIATANANGGARAN
REALISASI %1 TAHUN
Penyediaan Jasa JaminanPemeliharaan Kesehatan danPerumahan PNS
2.857.500,00 2.857.500,00 100,00%
Total 9.048.367.000,00 8.835.599.770,00 97.65%
3. Komposisi Realisasi Belanja :
Komposisi realisasi belanja pada Sekretariat DP KORPRI
Prov. Kaltim, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja
Langsung dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
50
Tabel 3.10Komposisi Realisasi Belanja
No UraianTA. 2018 %
CapaianRencanaBelanja (Rp)
Realisasi Belanja(Rp)
1 2 3 4 51 Belanja Tidak Langsung 4.328.367.000 4.217.561.718 97.44
2 Belanja Langsung 4.750.000.000 4.663.038.052 98.17
Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata Realisasi
Belanja pada Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim memiliki
capaian sebesar 99,25% dari total Rencana Belanja tahun
anggaran 2018.
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
51
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DP
KORPRI Prov. Kaltim Tahun 2018 ini merupakan pertanggung
jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik
(Good Governance) Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim Tahun
2017. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam
memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik
sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.
LKjIP Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim Tahun 2018 ini
dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim
dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja
kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja
yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
Dalam tahun 2018 Sekretariat DP KORPRI Prov. Kaltim
menetapkan sebanyak 1 ( Satu ) sasaran dengan 1 ( Satu ) indikator
kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen
Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci
pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :
Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 99.25 %
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1
sasaran tersebut, secara umum sesui dengan target yang ditetapkan
dalam perjanjian.
[SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSI KALTIM] Tahun 2018
LKjiPLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
52
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat
Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 sebagai
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat
Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan
kewenangannya.
Penyusunan Memiliki maksud untuk menginformasikan capaian
kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kalimantan Timur dalam satu
tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian Kinerja Kegiatan
dan sasaran program, serta keterkaitan antara kebijakan yang dilaksanakan
dengan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat
Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 – 2018
Akhirnya, berkat kerja sama serta ketekunan Tim Perumus dalam
mengumpulkan informasi yang diperlukan, maka LKjIP ini dapat disusun
untuk dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi terhadap
Masyarakat.
Dengan LKjIP ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan
kepemerintahan yang melibatkan stakeholders, sehingga nantinya akan
tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
SEKRETARIAT DP KORPRI PROVINSIKALIMANTAN TIMUR
Sekretaris
H.M AGUS HARI KESUMA,SE.,MM.,M.SiPembina
NIP. 19670817 199203 1 017