BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 2…media.unpad.ac.id/thesis/120430/2013/120430130505_2_4869.pdf · dilakukan oleh perusahaan. Besar kecilnya dividen yang

15

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Dividen

Dividen adalah laba bersih perusahaan sebagai keuntungan atas investasi dan

risiko yang telah ditanamkan ke dalam perusahaan yang diberikan kepada pemegang

saham. Pemegang saham pada umumnya menginginkan tingkat pembagian dividen

yang tinggi, karena hal ini sebagai realisasi untuk mencapai kesejahteraannya (Shah

et al., 2011). Dividen merupakan laba yang dapat disalurkan atau dibagikan setiap

kuartalan, setengah tahunan ataupun sekali dalam setahun tergantung dari kebijakan

yang diterapkan dewan direksi perusahaan.

Penentuan jumlah dividen dan yang berhak menerima dilakukan dalam

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh perusahaan (Badu, 2013). Menurut

Saeed et al., (2014), dividen adalah sebagian laba perusahaan yang secara rata pada

pemegang saham, yaitu sesuai persentase kepemilikan saham pada perusahaan.

Tabari dan Shirazi (2015), dividen merupakan dana yang didistribusikan perusahaan

pada pemegang saham yang merupakan cara lama dan paling umum.

Besarnya proporsi kepemilikan saham di dalam perusahaan dapat

mempengarugi jumlah dividen yang akan diterima oleh pemegang saham (Hakeem

dan Bambale, 2016). Semakin banyak lembar saham yang dimiliki, maka pemegang

saham berpotensi dapat menerima jumlah dividen yang lebih besar. Pada umumnya

16

pemegang saham menginginkan pembagian dividen yang tinggi, karena hal ini

sebagi realisasi untuk mencapai kesejahteraannya.

Black (1976) menyatakan bahwa pembagian dividen akan menimbulkan

keputusan yang sulit bagi pihak manajemen perusahaan yang merupakan tujuan para

pemegang saham, yaitu penentuan besarnya yang tepat dalam pembagian dividen.

Pihak investor dan kreditor menganggap keputusan dividen sebagai teka-teki yang

sulit untuk dijelaskan dan akan terus menimbulkan pertanyaan.

2.1.1.1 Bentuk-bentuk Dividen

Kieso et al., (2014), terdapat beberapa jenis bentuk dividen yang diberikan

perusahaan kepada pemegang saham, yaitu sebagai berikut :

1. Cash dividend

Cash dividend adalah pembagian dividen berupa pembayaran uang secara tunai

(cash). Cash dividend merupakan bentuk pembagian dividen yang paling umum

dilakukan oleh perusahaan. Besar kecilnya dividen yang diterima oleh pemegang

saham berdasarkan harga per lembar saham dan jumlah saham yang dimiliki.

2. Share dividend

Share dividend adalah pembagian dividen yang diberikan dalam bentuk lembar

saham perusahaan sebagai pengganti uang tunai (cash). Pembagian dividen ini

dapat meningkatkan jumlah saham yang beredar. Pemegang saham tidak perlu

mengeluarkan biaya kembali untuk memperoleh saham ini. Share dividend akan

meningkatkan jumlah saham yang beredar, namun tidak merubah proporsi

kepemilikan sehingga hal ini berdampak pada pengurangan book value per

lembar saham.

17

3. Property dividend

Property dividend adalah pembagian dividen dalam bentuk aktiva perusahaan

selain uang tunai (cash). Aktiva ini dapat berupa surat-surat berharga, barang

dagangan, real estate, ataupun investasi dalam bentuk lain yang telah disiapkan

oleh dewan direksi. Pada saat akan mengumumkan adanya pembagian property

dividen, perusahaan perlu menilai ulang terlebih dahulu nilai wajar dari suatu

aktiva yang akan didistribusikan kepada pemegang saham. Perusahaan menilai

adanya gain atau loss melalui selisih nilai wajar (fair falue) dan nilai yang

tercatat (book value).

4. Liquidating dividend

Liquidating dividend adalah pembagian dividen kepada pemegang saham yang

bersumber dari pengembalian investasi yang ditanamkan oleh pemegang saham,

sehingga dividen ini akan mengurangi modal internal. Dividen ini bukan berasal

dari laba perusahaan dan laba yang ditahan (retained earning). Untuk melihat

sumber dividen yang diberikan bersumber dari laba perusahaan atau likuidasi

perusahaan, pemegang saham dapat melihat dari cek dividen yang diberikan

oleh perusahaan.

2.1.1.2 Mekanisme Pembayaran Dividen

Dalam pembayaran dividen (Ross et al., 2015) menjelaskan beberapa

mekanisme yang dapat dilakukan oleh perusahaan, adalah sebagai berikut :

1. Date of declaration

18

Date of declaration adalah tanggal pengumuman adanya pembagian dividen.

Dewan direksi telah menyetujui keputusan bahwa perusahaan akan membagikan

dividen kepada pemegang saham.

Misalnya pada 15 Januari adalah tanggal pengumuman (declaration date),

dewan direksi meneluarkan pengumuman rencana akan membayar dividen

misalnya $ 1 per lembar tanggal 16 Februari kepada semua pemegang saham

yang tercatat per tanggal 30 Januari.

2. Date of record

Date of record adalah tanggal pencatatan daftar para pemegang saham terkini

yang akan mendapatkan dividen melalui persetujuan dewan direksi.

Misalnya tanggal 30 Januari, perusahaan mempersiapkan daftar catatan

pemegang saham yang diyakini sebagai pemegang saham per tanggal tersebut,

artinya dividen tidak akan dibayat kepada individu yang memberitahukan

pembelian-pembelian mereka setelah tanggal 30 Januari.

3. Ex-dividend date

Ex-dividend date adalah tanggal perusahaan memutuskan untuk membatasi hak

pemegang saham untuk memperoleh dividen. Pemegang saham yang memiliki

saham sebelum ex-dividend date akan memperoleh dividen, sedangkan

pemegang saham yang memiliki saham pada saat dan setelah ex-dividend date

tidak memiliki hak atas dividen. Waktu antara date of declaration dan ex-

dividend date merupakan harga pasar yang melekat pada saham. Secara teoritis

ex-dividend date merupakan tanggal setelah date of record. Akan tetapi bursa

efek umumnya mempercepat dua sampai empat hari untuk memberikan waktu

pengalihan saham. Prosedur pada tanggal pencatatan akan menimbulkan

19

ketidakadilan, misalnya perdagangan saham terjadi tanggal 29 Januari. Pihak

broker yang efisien dapat segera menyampaikan kepemilikan saham pembeli

tepat pada tanggal 30 Januari. Tetapi jika ditangani broker yang tidak efisien,

maka pemberitahuan kepemilikan saham kepada perusahaan baru dapat

disampaikan tanggal 2 Februari. Untuk menghindari hal ini maka semua investor

telah menetapkan perjanjian untuk menerima dividen jika mereka melakukan

pembelian saham 3 hari kerja sebelum pencatatan. Hari kedua sebelum tanggal

pencatatan yaitu tanggal 28 Januari disebut ex-dividend date. Jika membeli

tanggal 28 januari atau sesudahnya maka pihak pemilik sebelumnya yang berhak

memperoleh dividen.

4. Date of payment

Date of payment adalah tanggal pembayaran dividen kepada pemegang saham

yang tercatat pada waktu date of record. Perusahaan melakukan pembayaran cek

kepada pemegang saham pada tanggal 16 Februari.

2.1.1.3 Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen merupakan kebijakan dari eksekutif perusahaan untuk

memutuskan membayar dividen atau ukuran dan pola pembayaran dividen yang

didistribusikan kepada pemegang saham (Lease et al., 2000). Mui dan Mustapha

(2016), kebijakan dividen merupakan keputusan manajemen perusahaan dalam

menentukan proporsi laba yang akan diberikan kepada pemegang saham dan

seberapa besar laba yang akan dipertahankan (retained earnings) untuk pembiayaan

investasi di masa depan. Laba yang diperoleh perusahaan tidak seluruhnya

dibagikan kepada pemegang saham, karena laba juga dibutuhkan untuk memenuhi

20

kelangsungan hidup perusahaan. Manajer perusahaan menyisihkan sebagian laba

untuk dipertahankan sebagai pertimbangan adanya kemungkinan investasi baru yang

dapat meningkatkan laba di masa depan (Griffin, 2010). Sehingga perusahaan perlu

membuat kebijakan dividen yang terbaik demi kesejahteraan pemegang saham dan

keberlangsungan kegiatan operasi perusahaan.

Menurut Gul et al., (2012), kebijakan dividen digambarkan sebagai suatu

kebijakan perusahaan yang memutuskan jumlah dividen yang akan dibayar ke

pemegang saham. Hashemijoo et al., (2012), kebijakan dividen mengacu pada

kebijakan perusahaan yang menentukan jumlah pembayaran dividen dan laba

ditahan untuk menginvestasikan kembali ke dalam proyek-proyek baru. Kebijakan

ini terkait dengan membagi penghasilan perusahaan antara pembayaran kepada

pemegang saham dan reinvestasi dalam peluang baru.

Myers dan Majluf (1984), kebijakan dividen dapat membantu pemegang

saham dalam memperoleh berbagai informasi tentang kinerja manajemen

perusahaan dalam mengelola keuangannya. Informasi dapat berupa jumlah besar

kecilnya persentase dividen yang dibagikan. Informasi tersebut dapat memudahkan

pemegang saham untuk menilai manakah perusahaan yang mampu mengelola

sumber modal secara optimal atas dana yang telah mereka investasikan.

2.1.1.4 Teori Kebijakan Dividen

Beberapa teori yang dapat digunakan untuk membuat kebijakan dividen

yang optimal untuk suatu perusahaan (Aqel, 2016), yaitu :

1. Bird In Hand Theory

21

Gordon (1959) mengembangkan bird in hand theory dan menyatakan

bahwa pemegang saham lebih memilih dividen saat ini untuk memungkinkan

laba masa depan karena investor tidak suka ketidakpastian yang berkaitan

dengan dividen masa depan. Investor lebih menyukai menerima dividen

daripada capital gain karena dividen lebih pasti dari pada capital gain.

Kebanyakan investor lebih menyukai pembayaran dividen saat ini daripada

menundanya untuk direalisasikan dalam bentuk capital gain. Dengan demikian,

investor akan bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk saham

perusahaan yang membayar dividen langsung. Jika perusahaan tidak membayar

dividen, tingkat ketidakpastian akan meningkat dan ini akan menyebabkan harga

saham yang lebih rendah dan meminimalkan kekayaan pemegang saham (Aqel,

2016). Beberapa penelitian mendukung teori Gordon dan menyimpulkan bahwa

investor lebih memilih dividen saat ini untuk memaksimalkan kekayaan mereka

dengan memaksimalkan harga saham dari perusahaan (Walter dan Gordon,

1963).

2. Irrelevant Dividend Theory

Miller dan Modigliani (M&M) (1961) adalah yang pertama

memperkenalkan nilai relevansi dividen dan berpendapat bahwa dividen dapat

menyampaikan informasi tentang laba masa depan perusahaan. Keputusan

kebijakan dividen perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham

perusahaan atau nilai perusahaan. Nilai perusahaan ditentukan oleh pendapatan

yang dihasilkan oleh aset dan risiko bisnis. M&M berpendapat bahwa, nilai

perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk menghasilkan

pendapatan dan risiko bisnis, sedangkan bagaimana cara membagi arus

22

pendapatan menjadi dividen dan laba ditahan tidak mempengaruhi nilai

perusahaan.

3. Free Cash Flow Theory

Jensen (1986) menyimpulkan bahwa free cash flow menyampaikan

informasi ke pasar keuangan. Jensen berpendapat bahwa jika perusahaan

memiliki arus kas bebas, lebih baik untuk membayar dividen kepada para

pemegang saham untuk memaksimalkan kekayaan mereka. Perusahaan dengan

free cash flow berlebih akan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan

perusahaan lain, karena mereka dapat memperoleh keuntungan atas berbagai

kesempatan yang mungkin tidak dapat diperoleh perusahaan lain.

4. Tax preference theory

Black (1976) menunjukkan bahwa perusahaan membayar dividen untuk

menghargai para pemegang saham yang mengambil tingkat risiko tertentu ketika

berinvestasi di perusahaan. Black juga menambahkan bahwa dalam tingkat pajak

tinggi investor yang paling mungkin untuk memegang saham dividen rendah,

sementara di tingkat pajak yang rendah investor cenderung memiliki saham

dengan yield dividen yang tinggi. Menurut Aqel (2016), teori ini menyatakan

bahwa investor lebih memilih capital gain atas dividen saat ini karena alasan

pajak terkait. Teori ini menunjukkan bahwa dividen akan dikenakan pemotongan

pajak lebih tinggi dari capital gain. Teori ini lebih jauh berpendapat bahwa

dividen dikenakan pajak secara langsung, sementara pajak capital gain tidak

tercapai sebelum saham dijual. Oleh karena itu, alasan yang berhubungan

dengan pajak, investor lebih memilih mempertahankan keuntungan perusahaan

atas pembagian dividen tunai. Keuntungan dari pengolahan capital gain, dapat

23

menyebabkan investor untuk mendukung dividen payout rendah, sebagai lawan

dari pembayaran tinggi.

5. Signaling Theory

Ross et al., (2012) menyatakan bahwa teori ini menjelaskan dividen

merupakan penyebab berkurangnya kesenjangan informasi (information

asymmetry) antara pemegang saham yang memberikan informasi penting

tentang tujuan dan prospek usaha masa depan perusahaan dan manajemen yang

bertindak sebagai agen. Kesenjangan informasi menunjukkan bahwa adanya

aliran informasi yang tidak seimbang antara manajemen perusahaan dengan

pemegang saham yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara

manajemen dan pemegang saham. Bhattacharya (1979) menyatakan bahwa

pentingnya dividen menyebabkan perusahaan tidak mau melakukan

pengurangan atau pemotongan dalam keputusan pembayaran dividen yang

disebabkan adanya efek sinyal. Perusahaan yang melakukan pengurangan atau

pemotongan dividen memberikan sinyal buruk pada investor yang menandakan

bahwa perusahaan sedang mengalami masalah keuangan sehingga hal tersebut

memberikan sinyal bagi investor untuk mempertimbangkan dana yang akan

diinvestasikannya.

6. Life Cycle Theory

DeAngelo et al., (2006) bahwa teori ini menyatakan dividen pada

dasarnya mengacu pada pola siklus hidup (life cycle) yaitu tahap pertumbuhan

(growth) dan tahap dewasa (mature) suatu perusahaan. Pada tahap growth,

perusahaan mengambil keputusan untuk tidak membayar dividen karena

keuntungan yang diperoleh perusahaan masih belum mencukupi yang

24

disebabkan peluang investasi yang tinggi namun tidak didukung dengan

ketersediaan dana. Keuntungan akan ditahan sebagai retained earnings. Tahap

mature, perusahaan mengambil keputusan untuk membayar dividen kepada

pemegang saham karena pada masa ini perusahaan sedang mengalami

keuntungan yang tinggi.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terdapat 2 (dua) proksi yang

dapat digunakan untuk mengukur kebijakan dividen (dividend policy), yaitu

dividend payout ratio (DPR) dan dividend yield (DYD)

a. Penelitian yang menggunakan DPR sebagai proksi dari dividend policy adalah

Rozeff (1982), D’Souza dan Saxena (1999), Saxena (1999), Amidu dan Abor

(2006), Li dan Zhao (2008), Al-Kuwari (2009), Al-Najjar dan Hussainey (2009),

Valipour, Rostami dan Salehi (2009), Kouki dan Guizani (2009), Thanatawee

(2011), Harada dan Nguyen (2011), Guizani dan Kouki (2012), Basiddiq dan

Hussainey (2012), Al-Kuwari (2012), Al-Gharaibeh, Zurigat dan Al-Harahsheh

(2013), Sahar dan Mayahi (2014), Jozwiak (2015), Aqel 2016, Mui dan Mustapa

(2016), Yusof dan Ismail (2016) dan Khan dan Ahmad (2017)

b. Penelitian yang menggunakan DYD sebagai proksi dari dividend policy adalah

Al-Malkawi (2007), Okpara (2010), Thanatawee (2011), Setiawan dan Phua

(2013).

Penelitian ini menggunakan dividend payout ratio dan dividend yield sebagai

proksi dividend policy, yaitu dengan rumus :

25

Dividend Payout Ratio dan Dividend Yield yang merupakan proksi dari

Dividend Policy memiliki makna yang berbeda. Dividend Payout Ratio

menggambarkan seberapa besar laba bersih perusahaan yang digunakan untuk

membayar dividen ke investor. Semakin tinggi tingkat Dividend Payout Ratio, maka

mengindikasikan bahwa perusahaan memberikan proporsi dividen yang lebih besar

atas laba bersih yang diperolehnya (Khan dan Shamim, 2017). Dividend Yield

menunjukkan seberapa besar income return yang akan didapatkan investor atas

sejumlah uang yang diinvestasikan. Investor akan menggunakan rasio Dividend

Yield ini terlebih dahulu sebelum membuat keputusan investasinya yang dianggap

sebagai ROI (Return On Investment) bagi pendapatan investor yang tidak tertarik

pada capital gain suatu saham. Rasio ini sangat penting bagi investor yang

mengutamakan investasi jangka panjang dan return yang konsisten setiap tahunnya

(Thanatawee, 2011).

2.1.2 Teori Entrenchment

Masalah keagenen memiliki dua sisi yang diungkapkan oleh Gilson dan

Gordon (2003), yaitu masalah keagenan klasik antara prinsipal dengan agen

(pemegang saham dan manajer) dan masalah keagenan atara pemegang saham

pengendali dan pemegang saham non pengendali. Munculnya masalah keagenan

antara prinsipal dengan agen karena adanya pemisahan kepemilikan dan kontrol,

sedangkan pemisahan hak kontrol dan hak aliran kas yang merupakan penyebab

masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non

pengendali.

26

Vitalonga dan Amit (2006) menyatakan masalah keagenan mempunyai

prinsipal adalah pemegang saham non pengendali dan agennya yaitu pemegang

saham pengendali. Pemegang saham sebagai agen karena pemegang saham

pengendali dapat merupakan bagian dari manajer dan mengelola langsung

perusahaan. Pemegang saham non pengendali sebagai prinsipal yang tidak dapat

mengelola perusahaan karena kepemilikan sahamnya kurang dan hanya membeli

saham perusahaan di bursa. Masalah keagenan ini timbul karena adanya insentif dan

kemampuan pemegang saham pengendali untuk mendapatkan manfaat privat.

Manfaat privat ini yang mendorong pemegang saham pengendali untuk

mempertahankan control perusahaan. Manfaat privat atas kontrol lebih besar apabila

kepemilikan perusahaan terkonsentrasi.

Siregar (2006) mengatakan bahwa peningkatan masalah keagenan antara

pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non pengendali terjadi

apabila pemegang saham pengendali terlibat dalam manajemen. Keterlibatan

pemegang saham pengendali dalam manajemen dapat meningkatkan kontrol

pemegang saham dalam pengambilan keputusan penting walaupun tidak terkait

dengan kepemilikan saham. Keterlibatan dalam manajemen pemegang saham

pengendali bukan lagi sekedar dapat memonitor manajemen melainkan sudah

menjadi bagian dari manajemen itu sendiri.

Fan dan Wong (2002), Yeh (2005) dan Sanjaya (2010) bahwa hak kontrol

yang kuat dari pemegang saham pengendali memiliki kecenderungan yang lebih

tinggi untuk mendapatkan kepentingan pribadi dengan mengontrol perusahaan

dibandingkan dengan pemegang saham non pengendali yang menyiratkan efek

entrenchment. Entrenchment adalah tindakan pemegang saham pengendali yang

27

terlindung oleh hak kendali (hak kontrol), sehingga terlibat dalam penyalahgunaan

kekuasaan (pengambilalihan).

Tindakan dan kekuatan manajer perusahaan berkaitan erat dengan

managerial entrenchment. Hal ini terjadi ketika manajer memperoleh begitu banyak

kekuatan yang digunakan untuk mengejar kepentingan mereka sendiri daripada

kepentingan pemegang saham (Weisbach, 1988). Entrenchment merupakan manajer

yang gagal untuk didisiplinkan, bahkan dengan mekanisme tata kelola perusahaan

dan kontrol penuh, termasuk pemantauan oleh dewan, perlakuan terhadap

pemberhentian atau pengambilalihan dan saham atau insentif kinerja berbasis

kompensasi (Berger et al., 1997). Perusahaan dengan dewan direksi lemah dan

peraturan anti pengambil keputusan yang kuat, managerial entrenchment

kemungkinan besar akan terjadi. Dengan probabilitas rendah dipecat karena

kinerjanya buruk, manajer pada umumnya dapat mempengaruhi perusahaan untuk

menjamin pekerjaannya dengan gaji yang menarik (Morck et al., 1988), menikmati

perquisites dengan mengorbankan pemegang saham (Bertrand dan Mullainathan,

2003) dan bahkan menghentikan pembayaran dividen tanpa memicu tanggapan

pemegang saham (Wang, 2011).

2.1.3 Struktur Kepemilikan

La Porta et al., (1999), melakukan penelitian struktur kepemilikan dengan

konsep kepemilikan ultimat pada 691 perusahaan publik di 27 negara dari benua

Asia, Eropa, Amerika dan Australia yang dianggap pesat ekonominya ditemukan

76% perusahaan publik dikendalikan oleh pemilik ultimat dengan pisah batas hak

kontrol 10%. Claessens et al., (2000) meneliti struktur kepemilikan ultimat yang

28

dilakukan pada 2.980 perusahaan publik di 9 negara Asia termasuk 178 perusahaan

publik di Indonesia ditemukan bahwa pada pisah batas hak kontrol 10% sebanyak

93% perusahaan publik Asia dikendalikan oleh pemegang saham pengendali. Pada

penelitian struktur kepemilikan ultimat yang dilakukan oleh Faccio dan Lang (2002)

pada 5.232 perusahaan publik di 13 negara Eropa bahwa pada pisah batas hak

kontrol 20% terdapat sebanyak 77% jumlah perusahaan dengan kepemilikan

terkonsentrasi.

2.1.3.1 Struktur Kepemilikan Immediat

Kepemilikan immediat adalah kepemilikan langsung pada perusahaan publik

yang ditunjukkan berupa persentase kepemilikan saham dinamakan kepemilikan

immediat. Kepemilikan immediat digambarkan dari jumlah saham yang dimiliki

seseorang atas nama dirinya pada perusahaan publik. Klasifikasi kepemilikan

tersebar atau terkonsentrasi ditentukan berdasarkan persentase saham yang dimiliki

oleh pemegang saham. Kepemilikan immediat sebuah perusahaan publik dapat

diidentifikasi melalui informasi dalam laporan keuangan.

Kepemilikan immediat memiliki beberapa kelemahan, yaitu pertama,

kepemilikan immediat tidak mengkaji kemungkinan adanya rantai kepemilikan pada

perusahaan publik sehingga tidak bisa digunakan untuk menganalisis rantai

kepemilikan. Tidak dapat ditemukan siapa sesungguhnya pemegang saham

pengendali pada perusahaan publik dengan kepemilikan immediat. Sebagai contoh,

A tidak memiliki saham pada PT. X yang terdaftar atas nama dirinya, tetapi A dapat

mengendalikan PT. X. A dapat mengendalikan PT. X yang dimiliki oleh PT. Y

karena A pemegang saham PT. Y. Kelemahan kedua, kepemilikan ultimat tidak

29

dapat diidentifikasi dengan kepemilikan immediat. Pemilik ultimat pada PT. X

sebenarnya adalah A. A tidak memiliki saham atas nama dirinya yang terdaftar

dalam kepemilikan saham PT. X sehingga tidak berhasil mengidentifikasi A.

Kelemahan ketiga, kepemilikan immediat tidak dapat digunakan untuk

mengkaji adanya pemisahan kepemilikan dan kontrol oleh pemegang saham.

Sebagai contoh, apabila seseorang yang terdaftar sebagai pemegang saham PT. X

atas nama dirinya sebesar 4%, maka kepemilikan dan kontrol pemegang saham pada

PT. X tersebut sebesar 4%. Keempat, mekanisme peningkatan kontrol pemegang

saham terhadap sebuah perusahaan publik tidak dapat diidentifikasi dengan

kepemilikan immediat. Seperti contoh sebelumnya bahwa A tidak memiliki saham

langsung PT. X. Setelah ditelusuri melalui rantai kepemilikan ternyata dapat

diketahui bahwa A sebenarnya dapat mengendalikan PT. X melalui PT. Y karena A

sebagai pemegang saham PT. Y.

2.1.3.2 Struktur Kepemilikan Ultimat

Kepemilikan langsung dan tidak langsung pada perusahaan publik

dinamakan kepemilikan ultimat. Persentase saham yang dimiliki pemegang saham

atas nama dirinya menggambarkan kepemilikan langsung pada perusahaan.

Kepemilikan tidak langsung terhadap sebuah perusahaan publik dapat diketahui

melalui rantai kepemilikan. Kepemilikan perusahaan publik dengan konsep

kepemilikan ultimat diklasifikasi menjadi dua, yaitu kepemilikan luas (widely held)

dan kepemilikan ultimat. Perusahaan dapat dikategorikan termasuk dalam

kepemilikan luas atau ultimat tergantung pada pisah batas (cut off) hak kontrol yang

digunakan oleh peneliti.

30

La Porta et al., (1999) dengan menggunakan pisah batas hak kontrol 10%

menemukan bahwa secara luas perusahaan publik dimiliki oleh masyarakat hanya

24%, sisanya 76% dikendalikan oleh pemilik ultimat. Jumlah perusahaan publik

dengan kepemilikan luas dengan pisah batas hak kontrol 20% sebanyak 36% dan

64% oleh konsentrasi kepemilikan. Penelitian yang dilakukan di Asia oleh

Claessens et al., (2000) ditemukan pada pisah batas hak kontrol 10%, masyarakat

hanya memiliki secara luas sebesar 7% perusahaan publik dan 93% dikendalikan

oleh pemegang saham pengendali. Jumlah perusahaan dengan kepemilikan luas

menjadi 23% dan konsentrasi kepemilikan 77% dengan pisah batas hak kontrol

20%. Penelitian juga dilakukan di Eropa oleh Faccio dan Lang (2002) yang

menemukan bahwa hanya 37% perusahaan publik yang dimiliki luas oleh

masyarakat dan sisanya 63% dikendalikan oleh pemilik ultimat.

2.1.3.3 Hak aliran Kas dan Hak Kontrol

2.1.3.3.1 Hak Aliran Kas

Hak aliran kas adalah klaim keuangan terhadap perusahaan yang dilakukan

oleh pemegang saham (La Porta et al., 1999). Hak aliran kas terdiri dari hak aliran

kas langsung (direct cash flow right) dan hak aliran kas tidak langsung (indirect

cash flow right). Hak aliran kas langsung adalah persentase saham pemegang saham

pengendali yang dimiliki pada perusahaan publik atas nama dirinya sendiri. Hak

aliran kas tidak langsung adalah penjumlahan hasil perkalian persentase saham

dalam setiap rantai kepemilikan (La Porta et al., 1999). Klaim pemegang saham

pengendali terhadap dividen secara tidak langsung melalui mekanisme kontrol

terhadap perusahaan ditunjukkan oleh hak aliran kas tidak langsung.

31

B memiliki saham pada PT. X, PT. Y dan PT. Z masing masing 5%, 30%

dan 40% yang merupakan perusahaan publik. PT. Y dan PT. Z memiliki saham PT.

X masing-masing 10% dan 20%. B memiliki saham pada PT. X dengan tiga jalur

kepemilikan. Pertama, kepemilikan langsung dan dua rantai kepemilikan. Rantai

kepemilikan pertama adalah melalui PT. Y dan rantai kepemilikan kedua melalui

PT. Z. Seperti pada Tabel 2.1, besarnya hak aliran kas B pada PT. X, PT. Y dan PT.

Z masing-masing 16%, 30% dan 40%.

Gambar 2.1

Contoh Struktur Kepemilikan untuk

Perhitungan Hak Aliran Kas dan Hak Kontrol

Claessens et al. (2000) menemukan bahwa dengan pisah batas hak kontrol

20% rata-rata hak aliran kas pemegang saham pengendali perusahaan publik Asia

adalah 16%. Hak aliran kas tertinggi yang dimiliki pemegang saham pengendali

adalah Thailand dan Indonesia masing-masing sebesar 33% dan 26%. Faccio dan

Lang (2002) menemukan bahwa pemegang saham pengendali perusahaan publik di

PT X

B

PT Y PT Z

10% 20%

40% 30%

5%

32

Eropa pada pisah batas hak kontrol 20% adalah 35% dan yang tertinggi terdapat di

Jerman 49% dan Austria 47%.

Tabel 2.1

Perhitungan Hak Aliran Kas

Keterangan Hak Aliran

Kas Langsung

Hak Aliran Kas

Tidak Langsung

Total

Hak Aliran Kas

Hak Aliran Kas B di PT. X 5% 30% x 10% = 3%

40% x 20% = 8 %

16%

Hak Aliran Kas B di PT. Y 30% 0 30%

Hak Aliran Kas B di PT. Z 40% 0 40%

2.1.3.3.2 Hak Kontrol

Hak kontrol adalah hak suara untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan

penting perusahaan (La Porta et al, 1999). Ada dua jenis hak kontrol, yaitu hak

kontrol langsung (direct control right) dan hak kontrol tidak langsung (indirect

control right). Hak kontrol langsung adalah persentase saham yang dimiliki oleh

pemegang saham pengendali atas nama dirinya pada sebuah perusahaan.

Berdasarkan pengertian ini artinya bahwa hak kontrol lansung sama dengan hak

aliran kas lansung. Hak kontrol tidak langsung adalah penjumlahan atas hasil

kontrol minimum dalam setiap rantai kepemilikan atau merupakan penjumlahan

paling lemah (weakest link) dalam setiap rantai kepemilikan.

Tabel 2.2

Perhitungan Hak Kontrol

Keterangan Hak Kontrol

Langsung

Hak Kontrol

Tidak langsung

Total

Hak Kontrol

Hak Kontrol B di PT. X 5% Minimum (30%,10%) = 10%

Minimum (40%,20%) = 20%

35%

Hak Kontrol B di PT. Y 30% 30%

Hak Kontrol B di PT. Z 40% 40%

33

Kontrol pada PT. X, PT. Y dan PT. Z dimiliki oleh B. Kontrol B pada PT. X

selain kontrol langsung juga kontrol tidak langsung melalui dua rantai kepemilikan,

yaitu melalui PT. Y dan PT. Z. B memiliki kontrol pada PT. X, PT. Y dan PT. Z

masing-masing sebesar 35%, 30% dan 40%.

Pisah batas hak kontrol 20% ditemukan oleh Claessens et al (2000) bahwa

rata-rata hak kontrol pemegang saham pengendali perusahaan publik Asia adalah

20%. Hak kontrol pemegang saham pengendali terbesar di Thailand 35% dan

Indonesia 34%. Pemegang saham pengendali dengan rata-rata hak kontrol pada

perusahaan publik di Eropa sebesar 39% dengan pisah batas hak kontrol 20%

(Faccio dan lang, 2002). Hak kontrol terbesar ditemukan di Jerman 55% dan Austria

54%.

2.1.3.4 Cash Flow Right Leverage

Cash flow right leverage adalah deviasi antara hak aliran kas dengan hak

kontrol. Semakin tinggi peningkatan kontrol pemegang saham pengendali melebihi

hak aliran kasnya dapat dilihat dari semakin besarnya deviasi hak aliran kas dan hak

kontrol yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali melalui berbagai

mekanisme seperti kepemilikan piramida, lintas kepemilikan dan saham hal suara

yang berbeda. Selain itu juga dapat meningkat melalui keterlibatan dalam

manajemen serta tidak adanya pemegang saham pengendali lain dalam perusahaan.

Besarnya cash flow right leverage B atas PT. X, PT. Y, PT. Z tampak

seperti pada Tabel 2.3. Pada PT. Y dan PT. Z B tidak memiliki cash flow right

leverage karena kepemilikan B atas kedua perusahaan tersebut adalah kepemilikan

langsung. Cash flow right leverage yang cukup besar dimiliki B pada PT. X yaitu

34

19%. Walaupun saham langsung pada PT. X yang dimiliki B sebesar 5%, tetapi B

dapat mengendalikan PT. X dengan hak kontrol 35% yang jauh melebihi 5%.

Tabel 2.3

Perhitungan Cash Flow Right Leverage

Keterangan Hak Kontrol Hak Aliran Kas Cash Flow Right Leverage

Hak Kontrol B di PT. X 35% 16% 19%

Hak Kontrol B di PT. Y 30% 30% 0%

Hak Kontrol B di PT. Z 40% 40% 0%

Pada pisah batas 20%, rata-rata cash flow right leverage pemegang saham

pengendali di perusahaan publik Asia adalah 4%, terbesar di Indonesia (8%) dan

Singapura (7%) yang ditemukan oleh Claessens et al. (2000). Hal ini ditemukan juga

oleh Faccio dan Lang (2002) bahwa rata-rata cash flow right leverage pemegang

saham pengendali terbesar perusahaan publik Eropa adalah 4% pada pisah batas hak

kontrol 20% dan cash flow right leverage yang terbesar terdapat di Swiss (12%) dan

Itali (10%). Semakin besar insentif dan kemampuan pemegang saham pengendali

untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan ditunjukkan dengan semakin besarnya

cash flow right leverage.

2.1.3.5 Struktur Kepemilikan Piramida

Claessens et al. (2000) kepemilikan piramida adalah kepemilikan secara

tidak langsung terhadap suatu perusahaan melalui perusahaan lain. Pengertian ini

pada konteks kepemilikan perusahaan publik menunjukkan bahwa kepemilikan

priramida pada suatu perusahaan publik melalui perusahaan lain, baik perusahaan

publik maupun perusahaan nonpublik. Ada dua hal yang harus dipenuhi agar

kepemilikan dapat dikategorikan sebagai kepemilikan piramida, yaitu pemegang

saham pengendali atau ultimat pada pisah batas hak kontrol yang ditentukan dan

35

perusahaan lain dalam kepemilikan tersebut antara pemegang saham pengendali

dengan perusahaan publik yang dikendalikan.

PT. X pada Gambar 2.2 adalah perusahaan publik yang dimiliki PT. Y dan

perusahaan publik adalah sebesar 40%. Pemegang saham PT. Y adalah Keluarga A

sebesar 30% dan PT. X sebesar 4% yang merupakan kepemilikan langsung.

Keluarga A tidak dapat dikategorikan sebagai pemegang saham pengendali PT. X

apabila menggunakan konsep kepemilikan immediat pada pisah batas 5% karena

kepemilikan keluarga tersebut hanya 4% yang ditunjukkan pada Gambar 2.2.

Keluarga A dengan konsep kepemilikan ultimat adalah pemegang saham pengendali

pada PT. X pada pisah batas 30% melalui kepemilikan piramida.

Gambar 2.2 Gambar 2.3

Kepemilikan Piramida Bukan Kepemilikan Piramida

Hak aliran kas Keluarga A pada PT. X adalah sebesar 16% yang berasal dari

4% hak aliran kas langsung dan 12% (30% x 40%) hak aliran kas tidak langsung

melalui kepemilikan piramida. Keluarga A memiliki hak kontrol pada PT. X adalah

PT Y Perusahaan Publik

PT.X

Keluarga A

AAAa A

40%

30%

Perusahaan Publik

4%

PT X

PT Y

Keluarga A

\aAAAAAA

aaaaaaaaaaa

AaaaaAAA

SAAAAA

40%

100%

4%

Perusahaan Publik

Perusahaan Non

Publik

36

sebesar 34% yang berasal dari 4% hak kontrol langsung dan 30% (minimum 30%,

40%) hak kontrol tidak langsung melalui piramida. Kesimpulannya adalah

Keluarga A merupakan pemegang saham pengendali PT. X melalui kepemilikan

piramida untuk pisah batas 30%. Keluarga A dengan melakukan kepemilikan

piramida memisahkan hak aliran kas dan hak kontrol dengan cash flow right

leverage sebesar 18% (34% - 16%). Keluarga A juga pemegang saham pengendali

pada PT. Y pada pisah batas 30%, tetapi tidak melalui kepemilikan piramida tetapi

kepemilikan langsung. Hak aliran kas dan hak kontrol Keluarga A pada PT. Y

adalah sama yaitu 30% dan merupakan kepemilikan langsung.

Gambar 2.3 terlihat tidak terdapat kepemilikan piramida Keluarga A pada

PT. X karena struktur kepemilikan piramida Keluarga A pada PT. X tidak terpenuhi.

PT. Y sepenuhnya dimiliki oleh Keluarga A. Hak aliran kas dan hak kontrol

Keluarga A di PT. X adalah masing-masing 44% (40% + 4%) melalui kepemilikan

langsung.

Mekanisme peningkatan hak kontrol yang paling lazim dilakukan di negara

berkembang dan negara perlindungan hukum terhadap investor lemah adalah

struktur kepemilikan piramida. 26% perusahaan publik memiliki kepemilikan

piramida dengan pisah batas hak kontrol 20% dan yang paling tinggi di Belgia

(79%), Israel (53%0 dan Swedia (53%), (La Porta et al., 1999). Pisah batas hak

kontrol yang sama ditemukan oleh Claessens et al. (2000) bahwa kepemilikan

piramida terdapat 39% perusahaan publik Asia terutama di Indonesia (67%) dan

Singapura (55%). Kepemilikan piramida terdapat pada 19% perusahaan publik di

Eropa dan yang paling tinggi ditemukan di Norwegia (34%) dan Belgia (25%) oleh

Faccio dan Lang (2002).

37

2.1.3.6 Lintas Kepemilikan

Lintas kepemilikan adalah kepemilikan pemegang saham pengendali

terhadap dua atau lebih perusahaan yang saling memiliki satu dengan lainnya.

Syarat suatu kepemilikan diklasifikasikan sebagai lintas kepemilikan adalah

melibatkan dua atau lebih perusahaan dan saling memiliki. Gambar 2.4 merupakan

contoh lintas kepemilikan PT. Y yang memiliki saham PT. X sebesar 40% dan

sebaliknya PT. X memiliki saham PT. Y sebesar 15% yang kedua merupakan

perusahaan publik.

Hak aliran kas Keluarga A di PT. X sebesar 16% yang dapat dilihat pada

Gambar 2.4 yang berasal dari 4% hak aliran kas langsung dan 12% (30% x 40%)

hak aliran kas tidak langsung melalui lintas kepemilikan. Keluarga A memiliki hak

kontrol pada PT. X sebesar 34% berasal dari 4% hak kontrol langsung dan 30%

(minimum 30%, 405) hak kontrol tidak langsung melalui lintas kepemilikan, maka

terjadi peningkatan hak kontrol Keluarga A di PT. X dengan dengan cash flow right

leverage sebesar 18% (34% - 16%).

Gambar 2.4

Lintas Kepemilikan

PT X

PT Y

Keluarg A

40% 15%

30%

4%

Perusahaan Publik

Perusahaan Publik

38

Keluarga A memiliki hak aliran kas langsung pada PT. Y sebesar 30% dan

hak aliran kas tidak langsung melalui lintas kepemilikan sebesar 0,6% (4% x 15%),

maka Keluarga A jumlah hak aliran kas pada PT. Y adalah sebesar 30,6%. Hak

kontrol Keluarga A pada PT. Y sebesar 34% yang berasal dari 30% hak kontrol

langsung dan 4% (minimum 4%, 15%) hak kontrol tidak langsung melalui lintas

kepemilikan, sehingga terdapat peningkatan hak kontrol Keluarga A pada PT. Y

dengan cash flow right leverage 3,4% (34% - 30,6%).

La Porta et al. (1999) menyatakan bahwa pada pisah batas hak kontrol 20%

sebanyak 3% kepemilikan perusahaan publik adalah lintas kepemilikan. Paling

tinggi lintas kepemilikan terjadi di Jerman (20%) dan Austria (15%). Pada pisah

batas hak kontrol yang sama sebanyak 10% kepemilikan perusahaan publik Asia.

Lintas kepemilikan di Asia paling banyak ditemukan di Singapura dan Malaysia

masing-masing sebanyak 16% dan 15% (Claessens et al, 2000). Perusahaan publik

di Eropa sebanyak 1% melalui lintas kepemilikan dan paling banyak ditemukan di

Jerman sebanyak 3% dan Norwegia sebanyak 2% (Faccio dan Lang, 2012).

2.1.3.7 Saham dengan Hak Suara Berbeda

Saham dengan hak suara berbeda adalah dua kategori saham atau lebih yang

dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang masing-masing memiliki nilai nominal

sama tetapi dengan hak suara berbeda (Yurtoglu, 2003). Sebagai contoh, P. X

memiliki dua jenis saham, yaitu saham A dan saham B dengan masing-masing nilai

nominal Rp 1.000. Setiap lembar saham A memiliki suara sebesar 1 dan setiap

lembar saham B memiliki suara sebesar 1,5. Dengan demikian dua investor yang

memiliki persentase yang sama dalam kepemilikan saham PT. X tetapi memiliki

39

saham jenis yang berbeda akan memiliki hak kontrol yang lebih besar jika memiliki

jenis saham B. La Porta et al (1999), Claessens et al ( 2000) serta Faccio dan lang

(2012) menyatakan bahwa saham dengan hak suara yang berbeda dapat digunakan

sebagai mekanisme peningkatan kontrol, tetapi tidak dijelaskan seberapa besar

peningkatan kontrol pemegang saham pengendali yang disebabkan oleh saham

dengan hak suara yang berbeda.

2.1.4 Agency Conflict

Jensen dan Meckling (1976) pertama kali yang menemukan teori ini yang

mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak untuk melakukan

beberapa layanan jasa untuk kepentingan mereka termasuk mendelegasikan

wewenang pengambilan keputusan antara satu orang atau lebih (principals)

mengikat orang lainnya (agent). Agent tidak selalu bertindak sesuai dengan

kepentingan principals. Masalah konflik yang timbul karena perbedaaan

kepentingan antara principals dan agent dinamakan agency conflict. Diasumsikan

bahwa hanya saham dan obligasi yang dapat diajukan klaim, sehingga dilakukan

penelusuran kepentingan insentif masing-masing pihak, yaitu para manajer

perusahaan (agent), pemegang saham dan kreditur (principals).

Agency conflict sangat potensial terjadi pada perusahaan besar karena

proporsi kepemilikan perusahaan oleh manajer relatif kecil. Kenyataannya tidak

jarang tindakan manajer bukannya memaksimumkan kekayaan pemegang saham

melainkan memperbesar skala perusahaan dengan cara ekspansi atau membeli

perusahaan lain. Semakin besarnya skala perusahaan maka akan meningkatkan

keamanan posisi manajer dari ancaman pengambilalihan perusahaan lain

40

(perusahaan lain akan kesulitan untuk melakukan takeover) dan untuk meningkatkan

power, status maupun gaji manajer. Berbeda dengan perusahaan perorangan dimana

pemilik maupun manajer adalah sama sehingga pemilik atau manajer akan

memaksimalkan kemakmuran dengan meminimalkan pengeluaran yang tidak

diperlukan. Agency conflict timbul jika pemilik kemudian menjual sebagian saham

kepada investor.

Agency conflict ini dapat menimbulkan efek entrenchment dan efek

alignment (Roger et al., 2007). Entrenchment adalah tindakan pemegang saham

pengendali yang dilindungi oleh hak kontrolnya untuk melakukan ekspropriasi.

Ekspropriasi adalah suatu proses penggunaan hak kontrol atau kendali seseorang

untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak

lain. Tingginya konsentrasi hak suara pemegang saham pengendali berhubungan

dengan tingginya ekpropriasi terhadap pemegang saham minoritas dan rendahnya

kinerja dan nilai perusahaan.

Dengan perlindungan hukum yang lemah dan kontrol yang tinggi, pemegang

saham pengendali seringkali melakukan aktivitas untuk meningkatkan keuntungan

privat dengan mengorbankan pemegang saham minoritas. Apabila pemegang saham

pengendali memiliki hak kontrol melebihi hak aliran kas, maka semakin besar

agency conflict. Pemegang saham pengendali memperoleh manfaat atas tidak

ekspropriasi, sedangkan dampak keuangan yang disebabkan pembayaran dividen

atau peningkatan nilai perusahaan proporsional dengan hak aliran kas.

Pada penelitian ini digunakan collaterallizable asset sebagai proksi dari

agency conflict, yaitu dengan rumus :

41

Collaterallizable asset merupakan besarnya aktiva yang dijaminkan oleh

debitur untuk menjamin pinjamannya. Titman dan Wessels (1988), perusahaan yang

mempunyai collateralizable asset yang tinggi memiliki agency conflict yang kecil

antara manajer dengan pihak kreditur, sehingga menurunkan agency cost.

Collateralizable asset yang tinggi membuat kreditur lebih terjamin dan kreditur

tidak perlu melakukan pembatasan yang ketat terhadap kebijakan dividen

perusahaan, sehingga perusahaan bisa membayarkan dividen lebih besar. Sebaliknya

semakin rendah collateralizable asset yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan

agency conflict antara pemegang saham dengan kreditur. Agency conflict yang

meningkat akan menaikkan agency cost, sehingga kreditur akan menghalangi

perusahaan untuk membayar dividen dalam jumlah yang besar kepada pemegang

saham karena khawatir piutang tidak dibayar (Mollah et al., 2007).

2.1.5 Asymmetric Information

Asymmetric information merupakan suatu keadaan dimana manajer

memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak

luar perusahaan. Agency Theory mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara

manajer (agen) dengan pemilik (prinsipal). Menurut Jensen dan Meckling (1976)

bahwa jika kedua kelompok (agen dan prinsipal) tersebut adalah orang-orang yang

berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk

meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan

prinsipal. Prinsipal dapat membatasinya dengan menetapkan insentif yang tepat bagi

agen dan melakukan monitor yang didesain untuk membatasi aktivitas agen yang

menyimpang. Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi

42

keuangan kepada pihak-pihak di luar korporasi. Laporan keuangan memiliki

kelemahan tertentu, sekalipun pembuatan laporan keuangan diatur oleh suatu

standar yang telah ditetapkan, namun perlu disadari bahwa laporan keuangan

mengandung banyak asumsi, penilaian, serta pemilihan metode perhitungan yang

dapat digunakan oleh pembuatnya.

Adanya pemilihan kebijakan akuntansi dalam standar yang dapat digunakan

tersebut membuat manajemen memiliki cukup keleluasaan untuk memanipulasi

laporan keuangan tersebut. Pilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih

oleh manajemen untuk tujuan tertentu dikenal dengan sebutan manajemen laba.

Informasi asimetri dapat diantisipasi dengan melakukan pengungkapan informasi

yang lebih berkualitas.

Menurut Scott (2000) terdapat 2 (dua) jenis asymmetri information adalah

sebagai berikut :

1. Adverse Selection

Adverse selection adalah jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak

atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha,

atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain.

Adverse selection terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan

para pihak dalam (insiders) lainnya lebih mengetahui kondisi kini dan prospek

ke depan suatu perusahaan daripada para investor luar.

2. Moral Hazard

Moral hazard adalah jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak

yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau

transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam

43

penyelesaian transaksi-transaksi mereka sedangkan pihak-pihak lainnya tidak.

Moral hazard dapat terjadi karena adanya pemisahan pemilikan dengan

pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar.

Dalam penelitian-penelitian terdahulu terdapat 4 (empat) proksi dari

asymmetri information, yaitu share turnover, financial analyst, spread, earning

forecast error dan earning forecast dispersion.

a. Penelitian yang menggunakan share turnover sebagai proksi dari asymmetri

information adalah Al-Malkawi (2007)

b. Penelitian yang menggunakan financial analyst sebagai proksi dari asymmetri

information adalah Basiddiq dan Hussainey (2012)

c. Penelitian yang menggunakan spread sebagai proksi dari asymmetri information

adalah Sahar dan Mayahi (2014)

d. Penelitian yang menggunakan earning forecast error sebagai proksi dari

asymmetri information adalah Li dan Zhao (2008) dan Valipour, Rostami dan

Salehi (2009) dan Oktara (2016)

e. Penelitian yang menggunakan earning forecast dispersion sebagai proksi dari

asymmetri information adalah Li dan Zhao (2008) dan Valipour, Rostami dan

Salehi (2009)

Penelitian ini menggunakan spread sebagai proksi dari asymmetri

information dengan rumus :

Spread merupakan selisih antara bid price atau harga beli tertinggi dengan

ask price atau harga jual terendah. Spread juga merupakan fungsi dari biaya

44

transaksi, yaitu biaya untuk membeli atau menjual suatu surat berharga yang terdiri

dari komisi, ongkos, biaya pelaksanaan dan biaya peluang yang mempengaruhi

keputusan investor untuk menahan suatu saham. Biaya transaksi merupakan

komponen dari biaya investasi. Saham yang memiliki spread yang tinggi

merefleksikan biaya transaksi yang tinggi yang berakibat investor akan menyimpan

sahamnya lebih lama atau sebaliknya. Spread juga merupakan informasi bagi

investor mengenai naik turunnya harga saham suatu perusahaan yang nantinya akan

mencerminkan seberapa besar dividen yang akan dibagikan kepada pemegang

saham perusahaan (Sahar dan Mayahi, 2014)

2.1.6 Investment opportunity

Investment opportunity adalah peluang perusahaan dalam menciptakan

investasi baru untuk dapat meningkatkan kembali perolehan keuntungan di masa

yang akan datang (Mui dan Mustapha, 2016). Menurut Al-Kuwari (2009),

perusahaan lebih memprioritaskan penggunakan modal internal dalam membiayai

kegiatan investasinya untuk menghindari penggunaan modal eksternal yang relatif

lebih mahal, sehingga perusahaan harus mengurangi proporsi dividen yang akan

diberikan. Amidu dan Abor (2006) menemukan hubungan negatif investment

opportunity dan kebijakan dividen. Serupa dengan penelitian Kaddumi dan Al-kilani

(2015), yang menunjukkan bahwa semakin tinggi investment opportunity

menyebabkan perusahaan membutuhkan sumber pendanaan yang lebih besar,

sehingga perusahaan memutuskan untuk mengurangi dividen yang akan diberikan.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai investment opportunity dapat dengan 3

(tiga) proksi, yaitu market to book value, growth in sales dan asset growth.

45

a. Penelitian yang menggunakan market to book ratio sebagai proksi dari

investment opportunities adalah Rozeff (1982), D’Souza dan Saxena (1999),

Amidu dan Abor (2006), Al-Malkawi (2007) Li dan Zhao (2008), Al-Najjar dan

Hussainey (2009), Valipour, Rostami dan Salehi (2009), Kouki dan Guizani

(2009), Harada dan Nguyen (2011), Thanatawee (2011), Basiddiq dan

Hussainey (2012), Setiawan dan Phua (2013), Gharaibeh, Zurigat dan Al-

Harahsheh (2013), Mui dan Mustapha (2016) dan Khan dan Ahmad (2017)

b. Penelitian yang menggunakan growth in sales sebagai proksi dari investment

opportunities adalah Amidu dan Abor (2006), Al- Malkawai (2007), Al-Kuwari

(2009), Guizani dan Kouki (2012), Aqel (2016), Al-Kuwari (2012), Yusof dan

Ismail (2016)

c. Penelitian yang menggunakan asset growth sebagai proksi dari investment

opportunities adalah Li dan Zhao (2008) danThanatawee (2011)

Penelitian ini menggunakan market to book ratio sebagai proksi dari

investment opportunites dengan rumus :

Market To Book Ratio merupakan perbandingan atau rasio antara market

value per lembar saham dengan book value per lembar saham. Rasio ini dapat

mengetahui seberapa besar harga saham yang ada di pasar dibandingkan dengan

nilai buku sahamnya yang mencerminkan kemampuan investasi yang dimiliki oleh

perusahaan. Market To Book Ratio merupakan tolak ukur untuk menentukan

seberapa jauh perusahaan dalam memilih peluang investasi. Kesempatan investasi

sendiri merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memperoleh

keuntungan atas pendanaan aset. Market To Book Ratio mencerminkan seberapa

46

besar pasar menilai perusahaan dapat memanfaatkan modalnya dalam menjalankan

usaha untuk memenuhi tujuan perusahaan. Semakin besar perusahaan dapat

mengelola modalnya dengan baik, maka kesempatan perusahaan untuk bertumbuh

akan semakin tinggi dan dapat menarik investor untuk memberi dananya ke dalam

perusahaan yang dapat mempengaruhi pembagian dividen (Amidu dan Abor, 2014).

2.1.7 Profitability

Profitability adalah penilaian dari kinerja perusahaan dalam menghasilkan

laba (Badu, 2013). Profitability merupakan salah satu faktor utama yang menjadi

landasan dalam kebijakan dividen. Menurut Al-Malkawi (2007), dalam membuat

kebijakan dividen, hal yang pertama akan dianalisa dan dipertimbangkan adalah

perolehan laba perusahaan. Laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada

pemegang saham dalam bentuk dividen, hal ini sebagai komitmen manajemen

perusahaan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (Yusof dan

Ismail (2014). Perusahaan akan menambah tingkat jumlah dividen sebanding

dengan peningkatan laba yang diperolehnya (Imran, 2011). Apabila perusahaan

memperoleh laba yang relatif stabil umumnya akan memberikan dividen lebih tinggi

(Khan dan Ahmad, 2017). Menurut Naceur, Goaied dan Belanes (2006) perusahaan

dengan profitability tinggi menghasilkan arus kas bebas lebih besar, sehingga dapat

memberikan tingkat dividen relatif tinggi. Menurut Mehta (2012), ada berbagai cara

untuk mengukur tingkat profitability perusahaan, yaitu salah satunya dengan

menggunakan return on equity (ROE) dengan melakukan perbandingan earning

available for common stock terhadap total common stock equity. Dalam penelitian,

Amidu dan Abor (2006) menemukan hubungan yang positif signifikan profitability

47

terhadap kebijakan dividen. Hal ini sejalan dengan penelitian Afza dan Mirza (2010)

yang menjelaskan bahwa pertumbuhan perolehan laba juga dapat meningkatkan

pembayaran dividen oleh perusahaan. Hasil penelitian-penelitian terdahulu

menunjukkan terdapat 3 (tiga) proksi dari profitability, yaitu : return on equity

(ROE), return on assets (ROA) dan earning per share (EPS).

a. Penelitian yang menggunakan ROE sebagai proksi profitability adalah Al-

Kuwari (2009), Valipour, Rostami dan Salehi (2009), Harada dan Nguyen

(2011), Al-Kuwari (2012), Basiddiq dan Hussainey (2012), Jozwiak (2015), Mui

dan Mustapha (2016) dan Khan dan Ahmad (2017)

b. Penelitian yang menggunakan ROA sebagai proksi profitability adalah Amidu

dan Abor (2006), Li dan Zhao (2008), Al-Najjar dan Hussainey (2009), Guizani

dan Kouki (2012), Harada dan Nguyen (2011), Thanatawee (2011), Setiawan

dan Phua (2013)

c. Penelitian yang menggunakan EPS sebagai proksi profitability adalah Al-

Malkawi (2007), Sahar dan Mayahi (2014), Yusof dan Ismail (2016) dan Aqel

(2016).

ROE yang dipilih dalam penelitian ini sebagai proksi dari profitability yang

dihitung dengan rumus :

Manajer perusahaan berusaha memanfaatkan seluruh sumber daya yang

dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan laba secara

maksimal. Tingkat laba menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam

membuat kebijakan dividen. Return On Equity digunakan sebagai alat ukur

48

profitabilitas karena ROE merupakan indikator yang tepat untuk mengukur suatu

keberhasilan bisnis dengan memperkaya pemegang saham serta (Al-Kuwari, 2009).

Laba yang diperoleh dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen

sebagai komitmen manajemen perusahaan dalam memaksimalkan kesejahteraan

pemegang saham (Yusof dan Ismail, 2016). Pemegang saham berharap perusahaan

yang dapat menciptakan tingkat laba tinggi juga dapat memberikan jumlah dividen

lebih besar untuk menghindari kelebihan dana yang tersedia bagi manajemen

perusahaan, sehingga kebijakan dividen dapat mengurangi agency cost (Mui dan

Mustapha, 2016).

2.1.8 Leverage

Menurut Al-Najjar dan Hussainey (2009), leverage adalah rasio yang dapat

mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan modal eksternal, yaitu utang.

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan proporsi ekuitas dan hutang yang

digunakan untuk pembiayaan perusahaan, selain itu DER juga dikenal sebagai

resiko perusahaan (Gill, Biger dan Tibrewala, 2010). Leverage menjadi salah satu

faktor yang dipertimbangkan dalam kebijakan dividen. Menurut Patra et al., (2012)

perusahaan yang menggunakan pendanaan melalui leverage memiliki kewajiban

untuk membayar hutang beserta bunganya sehingga laba yang tersedia untuk

pemegang saham pun berkurang. Menurut Alzomaia dan Alkhadiri (2013),

perusahaan dengan tingkat penggunaan leverage yang rendah memiliki kemampuan

membayarkan dividen lebih besar. Penggunaan hutang dapat menjadi salah satu cara

menurunkan agency cost. Dalam teori keagenan, menurut Mui dan Mustapha

(2016), dividen dan leverage dapat digunakan untuk mengendalikan agency cost.

49

Hal ini ini karena pembiayaan dengan leverage dan pembagian dividen sama-sama

dapat mengurangi kas yang berada dalam penguasaan manajemen perusahaan (Al-

Najjar dan Husssainey, 2009). Jozwiak (2014), terdapat pengaruh negatif signifikan

leverage terhadap kebijakan dividen. Sedangkan dalam penelitian Labhane dan

Mahakud (2016), mereka menemukan hubungan negatif signifikan leverage

terhadap kebijakan dividen, karena perusahaan akan memiliki dividend payout ratio

rendah jika tingkat leverage tinggi. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan

terdapat 2 (dua) proksi dari leverage yaitu debt ratio (DR) dan debt equity ratio

(DER) atau gearing ratio.

a. Penelitian yang menggunakan DR sebagai proksi dari leverage adalah Harada

dan Nguyen (2011), Jozwiak (2015) dan Yusof dan Ismail (2016).

b. Penelitian yang menggunakan DER sebagai proksi dari leverage adalah Al-

Malkawai (2007), Kouki dan Guizani (2009), Al-Najjar dan Hussainey (2009),

Al-Kuwari (2012), Bassidiq dan Hussainey (2012), Al-Gharaibeh, Zurigat dan

Al-Harahsheh (2013), Sahar dan Mayahi (2014), Aqel (2016) dan Mui dan

Mustapha (2016).

Penelitian ini menggunakan DER sebagai proksi dari leverage dengan

rumus :

Leverage diproksikan dengan Debt Equity Ratio (DER) menunjukkan

proporsi penggunaan hutang untuk membiayai investasi perusahaan. Semakin tinggi

leverage, maka akan semakin tinggi risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan

semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang diharapkan. DER yang tinggi

50

menunjukkan tingkat leverage yang tinggi, maka tingkat hutang dan beban bunga

semakin tinggi. Perusahaan akan lebih memfokuskan untuk membayar hutang dan

menjadikannya laba ditahan sehingga mengurangi besarnya dividen (Jozwiak,

2015).

2.2 Posisi Penelitian

Penelitian ini fokus pada teori entrechment dalam penentuan dividen, maka

hasil penelitian terdahulu yang disajikan merupakan penelitian yang berkaitan

dengan hal tersebut, baik penelitian yang dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

maupun pada pasar modal di negara-negara lainnya. Ringkasan penelitian terdahulu

selengkapnya disajikan pada Tabel 2.4 di bawah ini :

51

Tabel 2.4

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No. Peneliti/Tahun Fokus dan Variabel Yang Diteliti Hasil

1. Rozeff (1982)

Judul :

Growth, Beta, and Agency

Cost as Determinants of

Dividend Payout Ratios

Faktor-faktor yang mempengaruhi Dividend

Payout Ratio

Variabel-variabel independen yang digunakan :

1. Past Growth Rate of Sales

2. Future Growth Rate of Sales

3. Beta Coefficient

4. Insider ownership

5. Jumlah kepemilikan pihak luar

Past growth rate of sales, future growth rate of

sales, beta dan insider ownership berhubungan

negatif dengan kebijakan dividen sedangkan

jumlah kepemilikan pihak luar berpengaruh

positif dengan kebijakan dividen

2. Saxena (1999)

Judul :

Determinants of Dividend

Payout Policy : Regulated

Versus Unregulated Firms


Payout Policy


1. Past Growth Rate

2. Future Growth Rate

3. Systematic Beta

4. Jumlah pemegang saham biasa

5. Persentase saham biasa yang dimiliki pihak

insider

6. Investment Opportunity Set

Variabel yang mempengaruhi kebijakan dividen

pada perusahaan regulated dan unregulated tidak

sama

3. D’Souza dan Saxena

(1999)

Judul :

Agency Cost, Market Risk,

Investment Opportunities

and Dividend Policy – An

Kondisi keuangan perusahaan mempengaruhi

dividen


1. Institutional holdings

2. Beta Value

3. Growth Rate

Terdapat pengaruh negatif antara institutional

holdings dan beta value terhadap kebijakan

dividen sedangkan investment opportunities baik

yang diproksikan dengan growth rate dan market

to book value tidak berpengaruh terhadap

kebijakan dividen

52


International Perspective 4. Market to Book Value

4. Amidu dan Abor (2006)

Judul :


Payout Ratios in Ghana


Payout Ratio


1. Profitability

2. Risk

3. Cash

4. Tax

5. Institutional Holdings

6. Investment Opportunities (growth in sales,

market to book value)

Intitutional ownership dan risk tidak

berpengaruh terhadap dividend payout ratio.

Profitability, cash, tax berpengaruh positif

dengan dividend payout ratio, sedangkan

investment opportunity yang diproksikan dengan

growth in sales dan market to book value

berpengaruh negatif terhadap dividend payout

ratio

5. Al-Malkawi (2007)

Judul :

Determinants of Corporate

dividend Policy in Jordan :

An Application of the Tobit

Model

Faktor-faktor yang mempengaruhi Dividend Policy


1. Agency Cost (STOCK, INSD)

2. Ownership Structure (FAML, STATE, INST,

MULT)

3. Signaling (TURN)

4. Investment Opportunities (MBR, AGE,

AGESQ)

5. Size (MCAP)

6. Finacial Leverage (DER)

7. Profitability (EPS)

8. Taxes (DTAX)

Varibel kontrol yang digunakan adalah Non

Financial

Investment opportunities (AGE), size (MCAP)

dan profitability (EPS) berpengaruh positif

dengan kebijakan dividen, sedangkan agency

cost (INSD), ownership structure (STATE),

financial leverage (DER) dan Taxes (DTAX)

berpengaruh negatif dengan kebijakan dividen.

Variabel lain agency cost (STOCK), ownership

structure (FAML, INST, MULT), signaling

(TURN) dan investment opportunity (MBR,

AGESQ) dan NOFIN tidak berpengaruh dengan

kebijakan dividen.

6. Li dan Zhao (2008)

Judul :

Pengaruh information asymmetry terhadap

kebijakan dividen

Firm size dan profitability berpengaruh positif

terhadap kebijakan dividen, sedangkan earning

53


Asymmetric Information

and Dividend Policy


1. Earning forecast errors

2. Earning forecast dispersion

Variabel-variabel kontrol yang digunakan adalah :

1. Firm Size

2. Growth Potential (M/B ratio dan Asset

Growth)

3. Profitability

4. Firm Risk

forecast errors, earning forecast dispersion, firm

risk, growth potential (M/B ratio, asset growth)

berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen.

7.

Al-Kuwari (2009)

Judul :


Policy in Emerging Stock

Exchanges : The Case of

GCG Countries



1. Government Ownership

2. Free Cash Flow

3. Firm Size

4. Growth Rate

5. Firm Leverage

6. Business Risk

7. Firm Profitability

Government Ownership, firm size dan firm

profitability berpengaruh positif terhadap

kebijakan dividen, sedangkan firm leverage


Free cash flow, growth rate dan business risk

tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen

8. Al-Najjar dan Hussainey

(2009)

Judul :

The Association between

Dividend Payout and

Outside Directorship

Sejauh mana outside directorships dan dividend

payout dalam mengurangi agency conflict


1. Outside Directors on Boards

2. Profitability

3. Liquidity

4. Assets Structure

5. Business Risk

6. Firm Size

1. Model Regresi Tobit : outside director, assets

structure, business risk, insider ownership

berpengaruh negatif terhadap kebijakan

dividen, sedangkan firm size berpengaruh

positif terhadap kebijakan dividen.

Profitability, liquidity, growth opportunities,

debt level tidak berpengaruh terhadap

kebijakan dividen.

2. Model Regresi Logistik : outside director,

54


7. Growth Opportunities

8. Debt Level

9. Insider ownership

assets structure, business risk, berpengaruh

negatif terhadap kebijakan dividen, sedangkan

profitability, firm size, berpengaruh positif

terhadap kebijakan dividen. Liquidity, growth

opportunities, debt level, insider ownership

tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.

9. Valipor, Rostami dan

Salehi (2009)

Judul :

Asymmetic Information

and Dividend Policy in

Emerging Markets :

Empirical Evidences from

Iran

Pengaruh informasi asimetri terhadap kebijakan

dividen

Variabel independen yang digunakan informasi

asimetri

Variabel-variabel kontrol yang digunakan :

1. Book Equity to Market Equity ratio

2. Firm Size

3. Profitability

Informasi asimetri berpengaruh negatif terhadap

kebijakan dividen., sedangkan profitability

berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen.

Book equity to market equity ratio dan firm size

tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.

10. Kouki dan Guizani (2009)

Judul :

Ownership Structure and

Dividend Policy : Evidence

from the Tunisian Stock

Market

Pengaruh shareholder ownership identity terhadap

kebijakan dividen


1. Free Cash Flow

2. Future Growth Opportunities

3. Size

4. Leverage

5. Concentrated Ownership

6. Institutional Ownership

7. State Ownership

Institutional ownership, state ownership

berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen,

sedangkan concentrated ownership, free cash

flow dan future growth opportunities berpengaruh

positif terhadap kebijakan dividen. Size dan

leverage tidak berpengaruh terhadap kebijakan

dividen.

11. Okpara (2010)

Judul :

Asymmetric Information

Pengaruh informasi asimetri terhadap kebijakan

dividen

Variabel independen yang digunakan information

Information asymmetry, market size, turnover

ratio, current ratio, earning dan last year

dividend berpengaruh positif terhadap kebijakan

55


and Dividend Policyin

Emerging Markets :

Empirical Evidence from

Nigeria

asymmetry (earning forecast error)


1. Liquidity

2. Market Size

3. Turnover Ratio

4. Current ratio

5. Earning

6. Last Year Dividend

dividen, sedangkan liquidity berpengaruh negatif

terhadap kebijakan dividen.

12. Harada dan Nguyen (2011)

Judul :

Ownership Concentration

and Dividend Policy in

Japan

Pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap

kebijakan dividen

Variabel independen yang digunakan concentrated

ownership


1. Firm Size

2. Profitability (ROA, DLOSS)


4. Financial Leverage

5. Firm Risk

Concentrated ownership berpengaruh negatif

terhadap kebijakan dividen, sedangkan firm size,

ROA dan growth opportunities berpengaruh

positif terhadap kebijakan dividen. DLOSS,

financial leverage dan firm risk tidak

berpengaruh terhadap kebijakan dividen.

13. Thanatawee (2011)

Judul :

Life-Cycle Theory and

Free Cash Flow

Hypothesis : Evidence from

Dividend Policy in

Thailand


(DPR, YLD)


1. Lyfe Cycle (RE/TE)

2. Free Cash Flow

3. Profitability (ROA)

4. Firm Size

5. Growth Opportunities (AGR,MTB)

6. Financial Leverage

1. Dividend Policy (DPR) : free cash flow, lyfe

cycle, firm size dan leverage berpengaruh

positif terhadap kebijakan dividen, sedangkan

growth opportunities (MTB) berpengaruh

negatif terhadap kebijakan dividen.

Profitability dan growth opportunities (AGR)

tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen

2. Dividend Policy (YLD) : semua variabel

yang digunakan dalam penelitian ini

56


berpengaruh positif terhadap kebijakan

dividen.

14. Guizani dan Kouki (2012)

Judul :

Ownership-Control

Discrepancy and Dividend

Policy : Evidence from the

Tunisia

Pengaruh ownership control discrepancy terhadap

kebijakan dividen


1. Dispcrepancy between ownersership and

control (OWCONT)

2. Free Cash Flow

3. Growth

4. Cost of Debt

5. Profitability

Dispcrepancy between ownership and control,

free cash flow, growth dan profitability

berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen,

sedangkan cost of debt berpengaruh negatif


15. Bassidiq dan Hussainey

(2012)

Judul :

Does Asymmetic

Information Drive UK

Dividends Propensity?

Pengaruh asymmetry information terhadap

kebijakan dividen

Variabel independen yang digunakan asymmetric

information


1. Profitability

2. Liquidity


4. Firm Size

5. Asset Structure

6. Debt Level

Profitability, growth opportunities dan firm size


sedangkan asymmetric information berpengaruh

negatif terhadap kebijakan dividen. Liquidity dan

asset structure tidak berpengaruh terhadap

kebijakan dividen

16. Al-Kuwari (2012)

Judul :

Are Large Shareholders

Conducting Influential

Monitoring in Emerging

Pengaruh large shareholders terhadap kebijakan

dividen.


1. Large Shareholders (GOV, INST, OLSH)

2. Free Cash Flow

Large shareholders (GOV), growth rate dan

profitability berpengaruh positif terhadap

kebijakan dividen, sedangkan leverage


Large shareholders (INST, OLSH), free cash

57


Markets? An Investigation

into the Impact of large

Shareholders on Dividend

Decisions : The Case of

Kuwait

3. Firm Size

4. Growth Rate

5. Leverage

6. Business Risk

7. Profitability

flow, firm size, business risk tidak berpengaruh


17. Setiawan dan Phua (2013)

Judul :

Corporate Governance and

Dividend Policy in

Indonesia

Pengaruh corporate governance terhadap

kebijakan dividen


1. Corporate governance

2. Firm Size

3. Firm Profitability

4. Firm Growth

Corporate governance berpengaruh negatif

terhadap kebijakan dividen, sedangkan firm

profitability dan firm growth berpengaruh positif

terhadap kebijakan dividen. Firm size tidak

berpengaruh terhadap kebijakan dividen.

18. Al-Gharaibeh, Zurigat dan

Al-Harahsheh (2013)

Judul :

The Effect of Ownership

Structure on Dividends

Policy in Jordanian

Companies

Pengaruh ownership structure terhadap kebijakan

dividen


1. Institutional Ownership

2. Managerial Ownership

Variabel kontrol yang digunakan :

1. Firm Size

2. Free Cash flow

3. Future Growth Opportunities

4. Leverage

1. Model Full Adjustment : institutional

ownership, firm size, free cash flow dan

future growth opportunities berpengaruh


managerial ownership dan leverage


dividen

2. Model Partial Adjustment : institutional

ownership, firm size dan free cash flow

berpengaruh positif terhadap kebijakan

dividen, sedangkan managerial ownership,

future growth opportunities dan leverage


dividen

19. Sahar dan Mayahi (2014) Pengaruh asymmetry information terhadap Asymmetry information dan firm size

58


Judul :

Asymmetric information

and Dividend Payout

Policy : Evidence from

Iran Stock Exchange

kebijakan dividen

Variabel independen yang digunakan asymmetric

information


1. Firm Size

2. Leverage

3. Profitability (EPS)


sedangkan leverage berpengaruh positif terhadap

kebijakan dividen. Earning tidak berpengaruh


20. Jozwiak (2015)

Judul :


Policy : Evidence from

Polish Listed Companies

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan

dividen


1. Leverage

2. Liquidity

3. Profitability

4. Size

5. Risk

Leverage dan profitability berpengaruh negatif

terhadap kebijakan dividen. Liquidity, size dan

risk tidak berpengaruh terhadap kebijakan

dividen

21. Aqel (2016)

Judul :

An Empirical Investigation

of Corporate Dividend

Payout Policy in an

Emerging market :

Evidence from Palestine

Securities Exchange


dividen


1. Firm Size

2. Profitability

3. Risk

4. Leverage

5. Liquidity


Risk, growth opportunities dan profitability


sedangkan liquidity berpengaruh negatif terhadap

kebijakan dividen. Firm size dan leverage tidak

berpengaruh terhadap kebijakan dividen

22. Mui dan Mustapha (2016)

Judul :


dividen

Liquidity, investment opportunities dan firm size

berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen.

59



Payout Ratio : Evidence

from Malaysian Public

Listed Firms


1. Liquidity

2. Investment Opportunities

3. Profitability

4. Leverage

5. Firm Size

Profitability, dan leverage tidak berpengaruh

terhadap kebijakan dividen

23. Yusof dan Ismail (2016)

Judul :


Policy of public Listed

Companies in Malaysia


dividen


1. Earnings

2. Lagged Dividend

3. Cash Flow

4. Free Cash Flow

5. Debt

6. Firm Size

7. Growth

8. Investment

9. Risk

10. Larges Shareholders

Earnings, firm size dan investment berpengaruh


debt dan larges shareholders berpengaruh negatif

terhadap kebijakan dividen. Lagged dividend,

cash flow, free cash flow, growth dan risk tidak

berpengaruh terhadap kebijakan dividen

24. Khan dan Ahmad (2017)

Judul :


Payout : An Empirical

study of Pharmaceutical

Companies of Pakistan

Stock Exchange


dividen


1. Profitability


3. Risk

4. Liquidity

5. Firm Size

Profitability, growth opportunities dan audit type


sedangkan liquidity berpengaruh negatif terhadap

kebijakan dividen. Risk, firm size, leverage dan

taxation tidak berpengaruh terhadap kebijakan

dividen

60


6. Leverage

7. Taxation

8. Audit Type

61

Berdasarkan Tabel 2.4 dapat dilihat bahwa perbedaan penelitian ini dengan

penelitian terdahulu terletak pada :

1. Variabel independen yang digunakan cash flow right leverage sebagai proksi

atas struktur kepemilikan ultimat, collateralizable asset sebagai proksi atas

konflik keagenan dan spread sebagai proksi atas asimetri informasi Penelitian

ini menggunakan variabel kontrol investment opportunities, profitability dan

leverage

2. Periode waktu analisis dan jenis perusahaan manufaktur yang digunakan adalah

tahun 2008-2016 dan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.3 Kerangka Pemikiran

Isu yang dimunculkan dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan

ultimat, teori keagenan dan informasi asimetri. Penelitian dilakukan pada

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2008-2016 dengan

memunculkan pertanyaan penelitiannya yaitu pengaruh struktur kepemilikan

ultimat, konflik keagenan dan asimetri informasi terhadap penentuan dividen.

2.4 Hipotesis

a. Pengaruh Ultimate Ownership Terhadap Dividend Policy

Struktur kepemilikan ultimat yang mempertimbangkan baik kepemilikan

langsung maupun rantai kepemilikan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi

pemilik ultimat, hak aliran kas dan hak kontrol serta mekanisme pemisahan hak

aliran kas dan hak kontrol. Kepemilikan perusahaan publik dengan kepemilikan

ultimat dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kepemilikan tersebar dan

62

kepemilikan terkonsentrasi. Dengan konsep kepemilikan ultimat, konsentrasi

kepemilikan dan diklasifikasi menjadi konsentrasi hak aliran kas dan konsentrasi

hak kontrol. Konsentrasi hak aliran kas dan konsentrasi hak kontrol memiliki

implikasi yang berbeda dalam penentuan dividen. Tingkat managerial entrenchment

sangat mempengaruhi kebijakan dividen. Semakin tinggi entrenched managers

membayar dividen yang lebih baik (Wang (2006); Siregar (2006); Zakaria (2014)).

Insider ownership (MSO) yang terbagi atas tiga bagian, yaitu pertama, kurang dari

25% memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen yang membuktikan

agency theory hypothesis, kedua antara 25%-50% memiliki pengaruh positif

signifikan terhadap kebijakan dividen yang mendukung managerial entrenchment

hypothesis dan hal yang sama terjadi pada yang ketiga yaitu di atas 50% yang

menimbulkan terjadinya ekspropriasi hak minoritas (Farinha (2002); Fareed dan

Hasan (2017).

b. Pengaruh Agency Conflict terhadap Dividend Policy

Titman dan Wessels (1988), perusahaan dengan collateralizable asset yang

lebih banyak akan memiliki agency conflict yang lebih kecil antara kreditur dengan

pemegang saham, karena aset berfungsi sebagai jaminan atas hutang.

Collateralizable asset yang merupakan proksi dari agency conflict yang berfungsi

memperkecil konflik antara kreditur dengan pemegang saham dan dihipotesiskan

terdapat pengaruh negatif antara agency conflict terhadap dividend policy karena

jika perusahaan dengan collateralizable asset yang lebih banyak akan memiliki

agency conflict yang lebih rendah antara kreditur dengan pemegang saham yang

mengarah pada peningkatan pembayaran dividen (Mollah, et al (2007).

63

c. Pengaruh Asymmetric Information Terhadap Dividend Policy

Myers dan Majluf (1984), pihak perusahaan mungkin akan melakukan

kebijakan underinvestment bila terjadi asymmetri information antara pihak

manajemen dengan pihak investor eksternal. Kebijakan ini diambil karena adanya

kekhawatiran persepsi negatif berupa penurunan nilai bagi perusahaan

mengeluarkan surat berharga baru (new issue of capital) sebagai sumber

pembiayaan. Semakin tinggi tingkat asimetri informasi, semakin tinggi

kemungkinan perusahaan melakukan underinvestment. Pihak perusahaan dapat

mengurangi underinvestment dengan meningkatkan jumlah slack melalui retensi

(retention) sehingga dividen menjadi lebih rendah. Dengan demikian, semakin

tinggi tingkat asymmetri information maka semakin rendah dividen dalam

mengendalikan underinvestment (Healey et al. (1999); Leuz dan Varrecchia (2000);

Deshmukh (2005)).

d. Pengaruh Investment Opportunity Terhadap Dividend Policy

Investment opportunity adalah peluang perusahaan dalam menciptakan

investasi baru untuk dapat meningkatkan kembali perolehan laba di masa depan

(Mui dan Mustapha, 2016). Mui dan Mustapha (2016) menjelaskan bahwa

investment opportunity memiliki pengaruh positif signifikan terhadap dividend

payout ratio. Patra et al., (2012) menemukan hubungan negatif investment

opportunities terhadap kebijakan dividen. Amidu dan Abor (2006) menemukan

hubungan negatif investment opportunity dan kebijakan dividen. Serupa dengan

penelitian Kaddumi dan Al-kilani (2015) yang menunjukan bahwa, semakin tinggi

tingkat investment opportunity menyebabkan perusahaan membutuhkan sumber

64

pendanaan yang lebih besar, sehingga perusahaan memutuskan untuk mengurangi

dividen yang akan diberikan.

e. Pengaruh Profitability Terhadap Dividend Policy

Profitability adalah penilaian dari kinerja perusahaan dalam menghasilkan

laba (Badu, 2013). Aivazian, Booth dan Cleary (2003) menyatakan bahwa

profitability dan dividend payout ratio memiliki hubungan positif. Hubungan positif

signifikan profitability terhadap dividend payout ratio (Zameer, Rasool, Iqbal dan

Arshad, 2013). Menurut Nuhu (2014) profitability memiliki hubungan positif

terdahap dividend payout ratio. Dalam penelitian Aqel (2016) menyatakan bahwa

profitabilitas dan rasio pembayaran kebijakan dividen memiliki hubungan positif.

Penelitian sebelumnya yang mengatakan profitabilitas menjadi indikator utama dari

dividend payout ratio perusahaan yang menyatakan hubungan positif antara

profitabilitas dan rasio pembayaran dividen (Al-Kuwari, 2009).

f. Pengaruh Leverage Terhadap Dividend Policy

Leverage adalah hasil dari penggunaan biaya tetap aktiva atau dana yang

diperuntukkan untuk memperbesar tingkat pengembalian kepada pemilik

perusahaan (Gitman dan Zutter, 2015). Jozwiak (2014) menyatakan bahwa leverage

memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap dividend payout ratio. Kouki

dan Guizani (2009) leverage memiliki hubungan negatif terhadap pembayaran

dividen. Patra et al., (2012) menemukan hubungan negatif leverage terhadap

kebijakan dividen.

65

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka dapat dibuat persamaan fungsi

umum (general function equation) sebagai berikut :

1. DPR = f (CFRL, COLLAS, SPD, MTBR, ROE, DER)

2. DYD = f (CFRL, COLLAS, SPD, MTBR, ROE, DER)

dimana :

DPR = Dividend Payout Ratio

DYD = Dividend Yield

CFR = Cash Flow Right Leverage

COLLAS = Collaterallizable Asset

SPD = Spread

MTBR = Market To Book Ratio

ROE = Return On Equity

DER = Debt To Equty Ratio

Berdasarkan persamaan yang dikemukakan tersebut, maka dapat dibuat

paradigma/model penelitian yang ada pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5

Paradigma Penelitian

Variabel Variabel

Independen Dependen

Ultimate Ownership

Agency Conflict

Asymmetri Information

Investment Opportunies

Profitabiity

Leverage

Dividend Policy

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

66

2.4 Hipotesis

Model 1

H1a: Ultimate ownership berpengaruh negatif terhadap penentuan dividen

H1b: Agency conflict berpengaruh positif terhadap penentuan dividen

H1c: Asymmetric information berpengaruh positif terhadap penentuan dividen

H1d: Investment Opportunity berpengaruh positif terhadap penentuan dividen

H1e: Profitability berpengaruh positif terhadap penentuan dividen

H1f: Leverage berpengaruh negatif terhadap penentuan dividen

Model 2

H2a: Ultimate ownership berpengaruh negatif terhadap penentuan dividen

H2b: Agency conflict berpengaruh positif terhadap penentuan dividen

H2c: Asymmetric information berpengaruh positif terhadap penentuan dividen

H2d: Investment Opportunity berpengaruh positif terhadap penentuan dividen

H2e: Profitability berpengaruh positif terhadap penentuan dividen

H2f: Leverage berpengaruh negatif terhadap penentuan dividen

Documents

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 2…media.unpad.ac.id/thesis/120430/2013/120430130505_2_4869.pdf · dilakukan oleh perusahaan. Besar kecilnya dividen yang