BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERDATA

Dasar

UU Darurat No. 1 tahun 1951 Kamus Hukum UU No 11 2008 tentang ITE UU No. 8 1997 tentang Dokumen

Perusahaan

Bukti

Definisi Subekti, Kamus Hukum, halaman 17:

Sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian

Andi Hamzah, Kamus Hukum, halaman 99 : sesuatu untuk meyakinkan suatu dalil, pendirian, atau dakwaan

Alat Bukti

Definisi Subekti, Kamus Hukum, halaman 17 :

Alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan

Andi Hamzah, kamus hukum, halaman 99 : Alat-alat yang diperkenankan untuk membuktikan dalil-dalil

Alat Bukti

Bambang Waluyo memberi batasan bahwa alat bukti adalah Suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh Undang-undang yang dapat digunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan, maupun guna menolak dakwaan, tuntutan, atau gugatan

Sistem Hukum di Indonesia

Civil Law Adanya Kodifikasi UU Sumber Hukum Utama Sistem peradilan bersifat inkuisitorial

Common Law didasarkan pada yurispudensi Sumber hukum ialah putusan

hakim/pengadilan

Perbedaan Civil Law dan Common Law

Perbedaan Common Law Civil Law

SISTEM PERATURAN Didominasi oleh hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan melalui putusan hakim

Tidak ada pemisahan yang tegas dan jelas antara hukum publik dan privat

Hukum tertulis (kodifikasi)

Ada pemisahan secara tegas dan jelas antara hukum publik dengan hukum privat

Perbedaan

Common Law Civil Law

SISTEM PERADILAN

Menggunakan juri yang memeriksa fakta kasusnya menetapkan kesalahan dan hakim hanya menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan

Hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sejenis melalui asas The Binding of precedent*

Adversary system :pandangan bahwa didalam pemeriksaan peradilan selalu ada dua pihak yang saling bertentangan baik perkara perdata atau pidana

Tidak menggunakan juri sehingga tanggung jawab hakim adalah memeriksa kasus, menentukan kesalahan, serta menerapkan hukumnya sekaligus menjatuhkan putusan

Hakim tidak terikat dan tidak wajib  mengikuti putusan hakim sebelumnya. Asas Bebas

Hanya dalam perkara perdata yang melihat adanya dua belah pihak yang bertentangan (penggugat dan tergugat)dan perkara pidana keberadaan terdakwa bukan sebagai pihak penentang

Hukum Acara Perdata

HIR ( Het Herzienne Indonesisch Reglement/ Reglemen Indonesia yang diperbaharui : Stb. 1848 No.16, Stb. 1941 No.44 ) untuk wilayah Jawa dan Madura

RBg (Rechtsreglement Buitengewesten/Reglemen Daerah Seberang: Stb. 1927 No.227) untuk wilayah Luar Jawa dan Madura

Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering/ Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa : S.1847 No. 52, 1849 No.63)

Hukum Acara Perdata

Menurut sistem HIR, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah

Keputusan hanya dapat diambil berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang Saja

Dasar Hukum Alat Bukti pada Hukum Perdata

Pasal 164 HIR Pasal 284 RBg Pasal 1866 BW

Alat Bukti pada Hukum Perdata

George Whitecross Paton dalam bukunya A Text Book of Jurisprudence menyebutkan bahwa Alat Bukti dapat bersifat

Oral Documentary Material

Alat Bukti pada Hukum Perdata

Pasal 164 HIR/284 RBg : Alat Bukti :

Alat Bukti Tertulis Alat Bukti Kesaksian Alat Bukti Persangkaan Alat Bukti Pengakuan Alat Bukti Sumpah

Alat Bukti Tertulis

Alat bukti Tertulis

Akta

Akta Otentik

Acte Ambtelijk

Acte PartijAkta di Bawah

TanganBukan Akta

Akta

Surat yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yan sejak semula dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dan ditandatangani oleh pembuatnya

• Menyempurnakan suatu perbuatan hukum

Fungsi Formal

• alat bukti di kemudian hari

Fungsi Alat Bukti

Alat bukti Kesaksian/Keterangan Saksi

Menurut Sudikno Mertokusumo Kesaksian adalah Kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan

Kesaksian

Peristiwa

LisanTidak dapat diwakilkan

Pasal 171 ayat (2) HIR, 308 ayat (2) RBg, dan 1907 BW

Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan = Pasal 1915 BW

Kesimpulan Peristiwa nyataBelum terang

Persangkaan

Berdasarkan Kenyataan

Berdasarkan Hukum

Alat Bukti Pengakuan

Keterangan sepihak

Membenarkan Peristiwa

Tidak butuh persetujuan

Pengakuan

Pengakuan Murni

Pengakuan Tambahan

Pengakuan dengan

Kualifikasi

Pengakuan dengan Klausula

Alat Bukti Sumpah

Pernyataan yang Khidmat

Memberikan janji atau keterangan

SUMPAH SUPPLETOIR

SUMPAH DECISOIR

SUMPAH AESTIMATOI

R

Bukti Elektronik dalam Hukum Perdata

Belum diakomodasi secara yuridis Perluasan Alat Bukti (UU ITE 11 2008) Alat bukti yang sah (UU ITE 11 2008) Memiliki kekuatan hukum tetap Dokumen Elektronik, Transaksi Elektronik,

dan Keluaran komputer lainnya

Terima Kasih