BUPATI SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BUPATI SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BUPATI SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BUPATI SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH

  • BUPATI SOLOK SELATAN

    PROVINSI SUMATERA BARAT

    PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

    NOMOR 5 TAHUN 2016

    TENTANG

    PENANAMAN MODAL

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    BUPATI SOLOK SELATAN,

    Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah

    perlu adanya upaya peningkatan penanaman modal dengan

    berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-

    undangan;

    b. bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang

    kondusif perlu menciptakan kemudahan kepastian

    berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang

    menanamkan modalnya di Kabupaten Solok Selatan;

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

    dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan

    Daerah tentang Penanaman Modal;

    Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik

    Indonesia Tahun 1945;

    2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

    Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    3617);

    3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang

    Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten

    Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di

  • 2

    Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan

    Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4348);

    4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

    Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4297);

    5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

    Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4724);

    6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

    Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

    Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4725);

    7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

    Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4756);

    8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

    Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

    Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 5038);

    9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

    Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

    140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 5059);

    10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

    Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2011 Nomor 5234);

    11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

    diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

  • 3

    tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

    Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    5679);

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

    Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

    Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

    Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4737);

    13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata

    Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

    14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang

    Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

    Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

    15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

    Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

    16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana

    Umum Penanaman Modal;

    17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2012 tentang

    Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan

    terbatas;

    18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar

    Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang

    Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ;

    19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

    Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

    20. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang

    Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;

    21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

    Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi

  • 4

    dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;

    22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

    Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara izin

    Prinsip Penanaman Modal;

    23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

    Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara

    Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

    24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

    Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara

    Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;

    25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

    Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara

    Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

    26. Peraturan Daerah Provinsi Sumareta Barat Nomor 70

    Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal

    Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi

    Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 70);

    27. Peraturan Daerah Provinsi Sumareta Barat Nomor 2 Tahun

    2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah

    Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 2);

    28. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun

    2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

    Solok Selatan Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah

    Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan

    Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 );

    Dengan Persetujuan Bersama

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

    Dan

    BUPATI SOLOK SELATAN

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

  • 5

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

    1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.

    2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

    Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

    yang menjadi kewenangan daerah otonom.

    3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

    pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas

    otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

    dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

    dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

    4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.

    5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang

    yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

    6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh

    penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk

    melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

    7. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk

    melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh

    penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

    8. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan

    usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal

    di wilayah Negara Republik Indonesia.

    9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan

    warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau

    badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh

    pihak asing.

    10. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik

    Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang

    berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

    11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada

    Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa

    berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

    langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya

    kemakmuran rakyat.

    12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan

  • 6

    Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian iz