BUPATIMUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN...Bupati untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penyelesaian konflikagraria dikabupaten MusiBanyuasin. 12. Konflik Agraria

BUPATI MUSI BANYUASINPROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIMUSI BANYUASINNOMOR &1 TAHUN2019

TENTANG

SATUANTUGAS PERCEPATANPENYELESAlANKONFLIKAGRARIAKABUPATENMUSI BANYUASIN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

Menimbang: a. bahwa Reforma Agraria adalah program Prioritas

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana

tercantum dalam Penjabaran Misi ke-enam Kabupaten

Musi Banyuasin 2017-2022 dan ditegaskan pada

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11

Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun

2017-2022;

b. bahwa PenyeIesaian Konflik Agraria merupakan program

dan kegiatan prioritas daIam rangka peIaksanaan Reforma

Agraria yang harus dijaIankan untuk mendukung

peIayanan pertanahan dan upaya penyeIesaian konflik

agraria yang bersifat strukturaI;

c. bahwa ruang pengaduan yang selama ini tersedia harus

diperkuat dengan langkah-langkah strategis dan tindak

Ianjut sebagai peneIjemahan dari "Negara Hadir" untuk

mempercepat penyeIesaian konflik agraria yang sinergi

dengan peran Organisasi Perangkat Daerahjlembaga

penanggungjawab yang terkait;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, b, dan c, periu menetapkan Peraturan

Bupati ten tang Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian

Konflik Agraria Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang: 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1821);

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana teIah diubah dengan

Undang - Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);


Perlindungan dan Penge10laan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Altematif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);

2

Menetapkan :


Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik




Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara

Repu blik Indonesia Nomor 5613);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik



11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 ten tang Reforma

Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUANTUGAS PERCEPATAN PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIAKABUPATENMUSI BANYUASIN.

BAB IKETENTUANUMUM

PasaI 1

Dalam peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adaIah Kabupaten Musi Banyuasin.

3

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin.

6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Musi Banyuasin.

8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah

Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah

yang te1ah ditetapkan.

10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai

sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

II. Satuan Tugas Percepatan Penye1esaian Konflik Agraria yang

selanjutnya disingkat SATGAS P2KA adalah Badan Pelaksana

(eksekutif board) yang dibentuk dan memberikan masukan kepada

Bupati untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka

penyelesaian konflik agraria di kabupaten Musi Banyuasin.

12. Konflik Agraria adalah perselisihan agraria (bumi, air dan ruang

angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya) antara orang

perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau

lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak

luas.

13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai

negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

14. Non-PNSadalah seseorang yang berasal dari pensiunan PNS, anggota

atau pumawirawan TNI/ POLRIatau kelompok profesi.

4

BABIIKEDUDUKAN

Pasal2

SATGASP2KA berkedudukan sebagai pejabat fungsional / Tenaga Ahli/

Tenaga Relawan yang secara operasional berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif di

bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pasal3

Untuk ke1ancaran koordinasi dan pendayagunaan SATGAS P2KA

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 struktur organisasi terlampir dalam

Peraturan Bupati ini, sebagai berikut:

a. Bidang Penanganan Pengaduan dan Pusat Data Konflik Agraria;

b. Bidang Penanganan Penyelesaian dan Mediasi Konflik Agraria;

c. Bidang Pemantauan, Pelaporan, dan Verifikasi.

BAB1lIPENJABARANTUGASDANFUNGSI

Pasal4

SATGAS P2KA mempunyal tugas pokok membantu Bupati dalam

penyiapan data dan percepatan penyelesaian konflik agraria serta

mendukung perwujudan reforma agraria di kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal5

(1)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, SATGASP2KAmempunyai fungsi :

a. membangun komunikasi dan koordinasi antar komponen Satuan

Tugas yang terdiri dari; Dewan Pembina/governing board (Bupati),

Dewan Pengarah/steering committee (Wakil Bupati), dan Badan

Pelaksana/ eksecutive board (Anggota Satgas P2KA);

5

b. membangun sistem pengaduan dan pangkalan data (data-base)

agraria termasuk konflik agraria kabupaten Musi Banyuasin;

c. menyusun jadwal dan pelaksanaan penyelesaian konflik agraria di

kabupaten Musi Banyuasin dengan jalan musyawarah dan dialog

yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan

terhadap Hak Asasi manusia;

d. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait

baik tingkat Nasional, Provinsi, maupun Oaerah dalam urusan

tugas-tugas penyelesaian konflik agraria di kabupaten Musi

Banyuasin;

e. melakukan pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

hasil pelaksanaan penyelesaian konflik agraria di kabupaten Musi

Banyuasin.

f. melakukan koordinasi dan mendapatkan informasi dalam rangka

penyelesaian konflik agraria dari OPO terkait di Kabupaten Musi

Banyuasin.

g. Memberikan rekomendasi kepada Bupati atau pihak terkait lainnya

mengenai pelaksanaan penyelesaian konflik agraria di Kabupaten

Musi Banyuasin.

(2)Oalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) di atas berpedoman pada SOP atau petunjuk teknis lainnya

yang disusun dan ditetapkan bersama oleh anggota Satgas P2KA.

BABIVTATAKERJA

Pasal6

(1)SATGAS P2KA dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi

dan simplikasi dengan jajaran Organisasi Perangkat daerah dan/atau

instansi terkait.

6

(2)Pengangkatan koordinator SATGAS P2KA dilakukan melalui

mekanisme musyawarah dengan tetap mempertimbangkan senioritas,

kepangkatan, kemampuan dan/atau usia.

(3) Koordinator SATGAS P2KA sekaligus berfungsi sebagai penghubung

dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)SATGASP2KAwajib mentaati semua peraturan perundang-undangan

yang ber1aku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan

dokumen, serta melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan

dengan penuh tanggungjawab.

(2)SATGAS P2KA wajib melaporkan dan menyampaikan informasi

strategis pada kesempatan pertama kepada Bupati, serta secara

berkala wajib menyusun Iaporan setiap bulan kepada Bupati.

PasaI8

Anggota SATGASP2KAyang tergabung dalam Badan pelaksana (eksecutive

board) berhak mendapatkan honorarium yang besarannya disesuaikan

dengan peraturan perundang-undangan.

BABVPENGANGKATANDANPEMBERHENTIAN

PasaI9

(1)Anggota SATGAS P2KA yang tergabung dalam badan Pelaksana

(eksecutive board) ditunjuk dan diberhentikan oleh Bupati setelah

memenuhi persyaratan.

(2)Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS dan/atau Non PNS

yang memiliki integritas dan kualifikasi profesional/keahlian yang

dibutuhkan.

7

(3)Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:

a. PNS yang memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Golongan

Ruang III/ a;

b. Pendidikan formal paling rendah berijazah formal SLTA/ Sederajat;

c. Memiliki keahlian, pengalaman, pengetahuan sesual dengan

kompetensi yang dibutuhkan.

(4)Anggota SATGAS P2KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan maksimal 18 (delapan belas) orang dengan

mempertimbangkan keterwakilan perempuan

(5)Pengangkatan Anggota SATGAS P2KA sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat

diangkat untuk satu periode berikutnya.

Pasal 10

Anggota SATGAS P2KA yang tergabung dalam Badan Pelaksana

(eksekutive board) diberhentikan oleh Bupati apabila:

a. berhenti dari PNS;

b. melanggar ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati ini;

c. diberhentikan karena telah berakhir masa jabatannya dan tidak

diperpanjang lagi;

d. mengundurkan diri; dan

e. ditugaskan padajabatan lain sesuai Kebijakan Bupati.

f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABVIPEMBIAYAAN

Pasal 11

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD)Kabupaten Musi Banyuasin.

8

BAB VIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan perundangan

Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayupada tanggal 9'1 ~I)JVI 2019

BUPATI MUSI BANYUAS!N,

[~p~H. DOD! REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayupada tanggal Ef2.)\IM 2019

TAR!S DAERAHATEN MUS! BANYUAS!N,

BERITA DAERAH KABUPATEN MUS! BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR ,f, I

9

Lampiran Peraturan Bupati Musi BanyuasinNomorTanggalTentang

b, Tahun 2019, .~ ",1.11-11 2019Satuan Tugas PercepatanPenyelesalan Konflik AgrariaKabupaten Musi Banyuasin

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELESAIANKONFLIK AGRARIA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Koordinator

Bidang Penanganan Bidang Penanganan Bidang Pemantauan,Pengaduan dan Pusat Penyelesaian dan Pelaporan danData Konflik Agraria Mediasi Konflik Agraria Verifikasi

I I II 1 I

Anggota Anggota AnggotaI- l- -l- -

BUPATI MUSI BANYUASIN,

tH. DODl REZA ALEX NOERDlN

10

Documents

BUPATIMUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN...Bupati untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penyelesaian konflikagraria dikabupaten MusiBanyuasin. 12. Konflik Agraria