The Archipelago of

IndonesiaBY :

Aglyna RizkyAjeng Iniccha DewiChitra AyuningtyasKevin Christoper

Prianka Chandra AdityaSarah Amalia Halim

Tri Ananda BR TariganZhafira Ramadhani

Kepulauan Indonesia

• The Archipelago Of Indonesia” adalah Negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau di mana laut, udara, dan daratan adalah satu kesatuan Nusantara sebagai wawasan ideologi “Negara Persatuan Kepulauan Republik Indonesia” dan juga “NKRI” yang merupakan kehendak sejarah yang dijamin oleh Hukum Laut Internasional.• Dunia mencatat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan

total luas mencapai 1.904.556 kilometer persegi dan 17.504 pulau di dalamnya.• Jika diperhitungkan dengan “Zona Economy Exclusive” maka tanggung

jawab pengelolaan kelautan kita masih ditambah 200 mil laut (± 325 km) diperhitungkan dari posisi pulau-pulau di garis lingkaran terluar wilayah Indonesia.

Prinsip – Prinsip Kepulauan Indonesia

•Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa indonesia menganut prinsip-prinsip kepulauan atau archipelago state.•Deklarasi Djuanda di cetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh perdana menteri Djuanda Kartawidjaja•Deklarasi tersebut di tentang Dunia internasional tapi pemerintah Indonesia meresmikan deklarasi itu menjadi UU No. 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.•Deklarasi tersebut dapat di terima dunia internasional pada tahun 1982 dan di tetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ke-III tahun 1982.

Unsur-Unsur Kepulauan Indonesia

WADAH( Contour )

TATA LAKU( Conduct )

ISI( Content )

Tujuan Kepulauan Indonesia

TUJUAN KELUAR

TUJUANKEDALAM

KASUS TENTANG KEPULAUAN INDONESIA

KASUS PULAU SIPADAN DAN LIGITAN

Latar Belakang Kasus Sipadan dan Ligitan

• Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia muncul pada tahun 1967

• Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status quo akan tetapi ternyata pengertian ini berbeda.

Kronologi Permasalahan Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan

1969

Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan muncul pertama kali pada perundingan mengenai batas

landas kontinen antara RI dan Malaysia di Kuala Lumpur (9-12 September 1969). Hasil

Kesepakatan: kedua pihak agar menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang

menyangkut kedua pulau itu sampai penyelesaian sengketa.

1970

Malaysia melakukan tindakan sepihak dengan menerbitkan peta yang memasukkan kedua pulau

tersebut ke dalam wilayah nasionalnya, dan beberapa tahun kemudian melakukan

pembangunan dan pengelolaan fasilitas-fasilitas wisata di kedua pulau itu.

1989

Pembahasan sengketa oleh Presiden RI Soeharto dan PM Malaysia Mahathir Muhammad di Yogyakarta, tahun 1989. Hasil kesimpulan:

sengketa mengenai kedua pulau tersebut sulit untuk diselesaikan dalam kerangka perundingan

bilateral.

1997

Kedua pihak sepakat untuk mengajukan penyelesaian sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional

dengan menandatangani dokumen “Special Agreement for the Submission to the International Court of Justice on the Dispute between Indonesian

and Malaysia concerning the Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan” di Kuala Lumpur pada

tanggal 31 Mei 1997.

1998

Pada tanggal 2 November 1998, kesepakatan khusus yang telah ditandatangani itu kemudian secara

resmi disampaikan kepada Mahkamah Internasional, melalui suatu “joint letter” atau

notifikasi bersama

2000

Proses argumentasi tertulis (“written pleadings“) dari kedua belah pihak dianggap rampung pada akhir Maret 2000 di Mahkamah Internasional.

Argumentasi tertulis itu terdiri atas penyampaian “memorial”, “counter memorial“, dan “reply” ke

Mahkamah Internasional.

2002Proses penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan di

Mahkamah Internasional memasuki tahap akhir, yaitu proses argumentasi lisan (“oral hearing“), yang berlangsung dari

tanggal 3-12 Juni 2002. Pada kesempatan itu, Menlu Hassan Wirajuda selaku pemegang kuasa hukum RI, menyampaikan

argumentasi lisannya (“agent’s speech“), yang kemudian diikuti oleh presentasi argumentasi yuridis yang disampaikan

Tim Pengacara RI. Mahkamah Internasional kemudian menyatakan bahwa keputusan akhir atas sengketa tersebut

akan ditetapkan pada Desember 2002.

Pada tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional di Den Haag menetapkan Pulau

Sipadan dan Ligitan menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Kerajaan Malaysia atas dasar

“efektivitas” karena Malaysia telah melakukan upaya administrasi dan pengelolaan konservasi

alam di kedua pulau tersebut.

LETAK KESALAHAN INDONESIA PADA SENGKETA PULAU SIPADAN DAN LIGITAN

• Indonesia tidak bisa membuktikan bahwa Belanda ( Penjajah Indonesia) telah memiliki kedua pulau itu.• Indonesia kalah di Faktor Occupation (pendudukan). • Sejak terbentuk negara kesatuan Republik Indonesia pada 1945,

Indonesia tidak pernah melakukan aktivitas ekonomi di pulau Sipadan dan Ligitan, jadi Indonesia tidak ada upaya dalam pengelolaan sumberdaya yang terdapat pada pulau Sipadan dan Ligitan.• Sistem pengarsipan Indonesia terhadap dokumen-dokumen sejarah,

khususnya menyangkut dokumen wilayah perbatasan yang ada sejak tahun 1900-an sangat lemah.

SOLUSI

• Indonesia harus tegas.• Pemetaan Kembali Titik-Titik Perbatasan Indonesia.• Bangun Jalan (Prioritaskan Pembangunan) di Sepanjang Perbatasan

Darat.• Pembangunan Pangkalan Militer di Dekat Perbatasan.• Galakkan Kembali Transmigrasi.• Perkuat Diplomasi Internasional.• Pembangunan Sistem Pendidikan yang Nasionalis.

KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, tidak salah

jika banyak negara yang ingin mengambil pulau di Indonesia.

Oleh karena itu pemerintah tidak boleh meremehkan dan harus

memperhatikan lagi pulau kecil di wilayah perbatasan, agar Indonesia

tidak kehilangan pulaunya lagi, seperti kasus pulau sipadan dan

ligitan.

TERIMA KASIH