KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR: INST01TAHUN2019

TENTANG

PELAKSANAAN HASIL RAPAT KOORDINASI TEKNIS

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Dalam rangka melaksanakan hasil Rapat Koordinasi Teknis Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2018 pada tanggal 6 Desember 2018

sampai .dengan 7 Desember 2018 dengan tema "Peningkatan Keselamatan

Penerbangan dan Peran Serta Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan

Transportasi Udara", dengan ini menginstruksikan:

Kepada

Untuk

PERTAMA

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

2. Direktur Angkutan Udara;

3. Direktur Bandar Udara;

4. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat

Udara;

5. Direktur Keamanan Penerbangan;

6. Direktur Navigasi Penerbangan; dan

7. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;

Masing-masing unit kerja melaksanakan langkah-langkah

tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Teknis Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2018, sesuai tugas

dan fungsi masing-masing serta melakukan pengawasan

terhadap implementasi komitmen keselamatan

penerbangan oleh operator penerbangan.

KEDUA : Khusus kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

untuk:

a. Melakukan evaluasi dan revisi atas Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas

Bandar Udara dengan tujuan untuk penguatan

fungsi dan kewenangan Kantor Otoritas Bandar

Udara;

b. Mengevaluasi kembali kebutuhan jumlah Inspektur

Penerbangan dengan melakukan revisi atas

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor KP 606 Tahun 2015 tentang Perencanaan

Sumber Daya Manusia Inspektur Penerbangan di

Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan

Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor KP 229 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan

Udara Nomor KP 606 Tahun 2015 tentang

Perencanaan Sumber Daya Manusia Inspektur

Penerbangan di Lingkungan Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara; dan

c. Mempercepat pelaksanaan implementasi Inspektur

Penerbangan sebagai jabatan fungsional.

2, Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat

Udara untuk:

a. Melakukan evaluasi secara konsisten dan

berkesinambungan terhadap pelaksanaan

pengawasan kelaikan pesawat udara oleh para

inspektur penerbangan; dan

b. Menyusun grand strategy untuk alokasi training

area bagi sekolah penerbangan.

3. Direktur Bandar Udara untuk menyxisun roadmap

pengusahaan bandar udara yang memuat mekanisme,

kriteria dan persyaratan dalam pelaksanaan

kerjasama penyelenggaraan bandar udara dengan

badan usaha.

4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara,

para Direktur dan para Kepala Kantor Otoritas Bandar

Udara untuk:

a. Melakukan pengawasan terhadap implementasi

komitmen keselamatan penerbangan oleh operator

penerbangan; dan

b. Melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan

Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran

Peraturan Perundang-Undangan di Bidang

Penerbangan secara konsisten, terukur dan

terdokumentasi.

KETIGA Membentuk Tim Kecil Teknis untuk menindaklanjuti hasil

Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan

Udara Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini.

KEEMPAT Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setiap 3

(tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan kepada

Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

KELIMA Pembiayaan pelaksanaan Instruksi Direktur Jenderal ini

dibebankan kepada APBN masing-masing unit kerja dan

sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KEENAM Melaksanakan Instruksi Direktur Jenderal ini dengan

penuh tanggung jawab.

Instruksi Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di

pada tanggalJAKARTA

24 JANUARI 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

POLANA B. PRAMESTI

Sail i^suai dengan aslinya,JAGIAN HUKUM

<9<0-

* /OIREKTORATJENOEIiPWHUeUNGAN UDA

-0Pe

NAMA SARI

Tk. I (IV/b)04 199503 2 001

LAMPIRAN INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL

PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : INSTOl TAHUN 2019

TANGGAL : 24 JANUARI 2019

TINDAK LANJUT RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TAHUN 2018

MO

POKOK

'j;^BAHASAN

iMATEIUPERMASALAHAN^

- !:■

' -iv;.-,,'.'' . I. i

PROGRAM TINDAK I^JUTKOORDINASIUNITKERJA

TERP^T ^

WAKTUPENYELESA•' IAN

KETERANGANi

1. KeselajnatanPenerbangan

1. Belum terimplementasinya StateSafety Plan (SSP) yang mana sudahmulai dimunculkan pada UU No.1/2009 tentang Penerbangan

3.

4.

Mengimplementasikan danmemformulasikan kembali SSP(State Safety Program) yangmerupakan objek audit dari ICAOpada tahun 2020Setiap hazard yang ditemukan padasetiap pengawasan harusdiidentifikasi, reassessment,mitigasi kemudian dirumuskanmenjadi safety planMelakukan pengawasan terhadapimplementasi komitmenkeselamatan penerbangan olehoperator penerbanganstandarisasi kategori kejadiansesuai dengan CASH 830

Koordinator:SetditjenPerhubungan Udara

Unit kerja terkait:DAUDBUDNPDKPDKPPU

2019

2. Saat ini capaian keselamatan DitjenPerhubungan Udara sudahmengalami peningkatan yangsangat signifikan setara denganNegara-Negara Eropa bahkanmenjadi salah satu yang terbaik ditingkat Asia Tenggara dengan nilaiEI:80,34 namun keselamatan

Evaluasi terhadap pelaksanaanpengawasan service provider(operator penerbangan, bandara,ANSP, AMO, pilot school, DOA, dll)oleh inspektur penerbanganMelakukan tindak lanjut monitoringterhadap hasU pengawasan.Pengembangan dan penyusunan

Koordinator :DKPPU

Unit Keija TerkaitDNPDAUDBU

2019 Daftar Kecelakaan :(dengan kondisiterdapat korbanjiwa/fatal dan ataurusak berat)

1. Batik AirIndonesia - 121,

W0K<bKiiOlASAN.MATEm

i. ̂ ri^RIil&SAIiAHAN q^PROGRAM tlNDAK LANOTT

i. : 1.

KGdramAsi-^

S'^UJ^KEBtjk,- TERKAIT ;

WAKXU/

PENYELESA

;" IAN.

,r'.

KETERANGAN

penerbangan kita mengalamipenurunan hal ini diperkuatdengan nilai rasio kecelakaantahun 2018 mencapai angka 5,61(jumlah kecelakaan yang terjadisebanyak 07 kejadian keceliaan)dari target sebesar 2,94.

regulasi terkait Fatigue RiskManagement System (FRMS) bagipersonil penerbangan.

B737-900ER

(0/2/0)2. WhiteslQ'

Aviation - 135,Bell Helicopter B429 (0/8/0)

3. Elang NusantaraAir - 135,Thrush S2r-T34,(0/1/0)

4. Marta Buana

Abadi - 135, Dhc6-300, (0/1/0)

5. Marta Buana

Abadi - 135, Pac750x1(1/8/2000)

6. Lion Mentari

Airlines, B737-MaxS, 189/0/0

3. Inspektur penerbangan merupakanujung tombak keselamatanpenerbangan yang sampai saat inipenyebarannya belum merata dikantor Otoritas Bandar Udara

sehin^a pengawasan danpengendalian yang dilakukan belumoptimal.

1. Evaluasi penetapan InspekturPenerbangan saat ini melaluiimpasing sesuai peraturan yangberlaku

2. Mengimplementasikan InspekturPenerbangan Sebagai jabatanFungsional

3. Evaluasi dan revisi peraturanMenteri Perhubungan Nomor PM 41Tahun 2011 tentang Organisasi danTatakeija Kantor Otoritas BandarUdara dengan penguatan fungsi dankewenangan K^tor Otoritas BandarUdara.

4. Mengevaluasi kembali kebutuhanjumlah Inspektur Penerbangandengan melakukan revisi SKEP

Koordinator:

Bag. Kepegawaian

Unit Keija TerkaitDKPPU

Bag. Hukum

2019 Alih status dari

jabatan fungsionalumum menjadijabatan fungsionalInspekturPenerbangan.

K^BRANGANNO ^v^^AHASAN.

: MAfElU:

^ ̂ -r^v-.y

- uw aXt PERMASAUkHAN,

. Ki -

... _.^ , 1'. ^ -

«i-..*I*ROG.

KddRpmAsi

: TERKArr %

f WAKTU .

PENYELE^SA

■ IAN

5.

Diijen Hubud Nomor KP 606 Tahun2015 tentang Perencanaan SumberDaya Manusia InspekturPenerbangan di LingkunganDirektorat Jenderal PerhubunganUdara sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan DirekturJenderal Perhubungan UdaraNomor KP 229 Tahun 2017.

Penambahan dan pemenuhan SDMInspektur Penerbangan besertakualifikasinya sesuai dengankebutuhan saat ini

4. Pelaksanaan "law enforcement"(penegakan hukum) yang tegasterhadap maskapai ataupuninstitusi penerbangan yangmelakukan

penyimpangan/pelan^aranhukum terkait peraturanpenerbangan khususnya yangterkait accident, Incident, delaymaupun pelan^aran administrasilainnya.

1. Melakukan sosialisasi peraturanperundang-undangan mengenaipengenaan sanksi admnistratif dibidang penerbangan kepadaseluruh stakeholder.

2. Melaksanakan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 78 Tahun2017 tentang Pengenaan SanksiAdministrasi Terhadap PelanggaranPeraturan Perundang-Undangan diBidang Penerbsingan secarakonsisten, terukur danterdokumentasi

3. Mengadakan bimbingan teknismengenai penegakan sanksiadministratif kepada seluruhInspektur Penerbangan.

4. Meningkatkan koordinasi denganDirektorat dan Kantor Otoritas

Bandar Udara dalam hal penegakansanksi administratif

5. Melakukan monitoring terhadappelaksanaan tugas Inspketur

Koordinator:

Bag. Hukum

Unit keija terkait:1. Seluruh

Direktorat

2. Kantor OBU

2019

NO.

POKOK ;-BAHASiW

MATBRiij -j <permasai;ahan; •PROGRAM TINDAK LANJUO^

KOORDINASI

UNIT-kERJATBRKAIT

WAKTU

PENYBLESA

IAN ,

KETBRANGAN

Penerbangan di DirektoratdanKantor Otoritas Bandar Udara.

6. Kewajiban bagi operator pesawatudara untuk melaporkan setiaptindakan melawan hukum di

pesawat udara (act of unlawfulinterference)

5. Pelaksanaan pengawasan terhadapsekolah penerbang kurang optimal

1. Melakukan monitoring danpenertiban terhadap kepatuhansekolah penerbang terhadap aturankeselamatan penerbangan sipilCASR 141

2. Diperlukan grand strategy untukalokasi training area bagi sekolahpenerbang

Koordinator:

DKPPU

Unit Keija Terkait:Bag. Kepegawaian

2019

2. PengusahaanBandar Udara

Belum optimalnya keijasamapenyelenggaraan bandar udara denganpihak mitra

Segera disusun Kajian terkait bentukskema pendanaan pengembanganBandar udara

Koordinator:

DBU

Unit keija terkait:Bag. HukumBag. Keuangan

2019

1. Saat ini banyak mekanismeKeijasama Pemerintah dan badanusaha untuk pengembangan bandarudara namun belum ada kerangkayang tepat terkait bentuk keijasamayang dinilai menguntungkan secaraekonomi dan sosial bagi Negara

Contoh :

UPBU yang telah ditetapkan sebagaiBadan Layanan Umum (8 UPBU)

Segera disusun Kajian terkait bentukskema pendanaan pengembanganBandar udara

Koordinator:

DBU

Unit keija terkait:Bag. HukumBag. Keuangan

2019 UPBU yang telahditetapkan sebagaibadan layananumum (8 UPBU),terkait dengan tarifdan mekanisme

keijasamanya telahdiatur melalui

peraturan menterikeuangan tentangtarif badan layananumum pada 3 BLUyaitu (Tarakan,sentani dan

lampung). Terkait

r' V• V1 '

NO v.:

BOkOK

BA&k^ANSAATERI

'm"D/:\^'0'All*..mT*ri^ A-Tr.-T'^A-.HT-lT'lPROGRAM TmbAK mNJUTkoOrdinAsi

TERkArr

•WAKtVlPEN^LEiSAf

IAN

KETERANGAN

keijasamadimaksud meliputikeijasama Aero danNon Aero.

2. Terkait pengusahaan Bandar Udarabaik dalam bentuk KSO/KSP, BLU,PPP/KPS/KPBU saat ini perlupenegasan apakah merupakankebijakan berkelanjutan ataukebijakan sektored yang sementarasehin^a pelaksanaannya masihterkendala.

Segera disusun roadmappenyelenggaraan dan pengusahaanbandar udara

4. Dalam rangka penguatan fungsiregulator dan mengurangi fungsioperator serta keterbatasan alokasianggaran dari APBN maka akansecara bertahap pengalihanpenyelenggaraan bandar udarakepada pihak mitra (BUMN/Swasta)sehingga perlu disusun kriteria danpersyaratan dalam pelaksanaannya.

- Contoh : (pemberian pengelolaankomersial pada 5 bandar udaraditambahkan penugasan 2 bandarudara)

Segera disusun meksinisme, kriteriadan persyaratan dalam pelaksanaanpengalihan penyelenggaraan bandarudara kepada pihak mitra

Koordinator:

DBU

Unit keija terkait:Bag. PerencanaanBag. Hukum

2019

Koordinator:

DBU

Unit keija terkait:Bag. KeuanganBagian Hukum

2019

NO

ve^okok: ;IBAHASAN

MATERI

?:iOcHPBRMASAmHAN: ̂

.. -"' If -^0 '-.PROGRAM TINDAK LANJUT

KOORiDlNASl

uraTKikJATERKAIT

WAKTU .

PEI^LESA

IAN

KETERANGAN.

5. Dengan adanya Skema Keijasamapengusahaan Bandar udara olehBadan Usaha perlu dipikirkanterkait SDM ASN yang beralihfungsi sebagai Pegawai BadanUsaha, antara lain :a. Masih kurangnya kebutuhanSDM pada Kantor UPBU maupunkantor Otoritas Bandar Udara.

Berdasarkan data pemilihanstatus pegawai terdapat yangmutasi ke pemda atau instansi diluar Kementerian Perhubungansehingga pemenuhan kebutuhanSDM berdasarkan perhitung£inanalisis beban keija pada DitjenHubud tidak dapat terpenuhidalam jangka pendek.

b. SDM yang memilih monostatusoleh pihak BUMN (AP I dan A? II)tidak diakui masa keija PNSsehingga PNS yang memilihmonostatus merasa dirugikanhak - haknya. Sedangkgm jikasebelum menjadi PNS sudahpemah bekeija diswasta makamasa keija diakui.

c. Belum ada anggaran biayapindah pegawai yang kembali keDitjen Hubud bukan ataspermintaan sendiri tetapi karenakebutuhan / kebijakanorganisasi.

1. Sesuai dengan perhitungan ABKSDM pada Ditjen Hubud untuktahun 2018 sd 2022 (jangkamenengah) masih membutuhkansebanyak 10.585 orang pegawai.Dalam rangka memenuhikekurangan dimaksud maka perludiambil kebijakan bahwa SDM padabandar udara yang dialihkanpengoperasiannya diprioritaskanuntuk memenuhi kekurangan SDMpada Unit keija di lingkungan DitjenHubud

2. Perlu dilakukan koordinasi dan

pembahasann yang intensif denganpihak BUMN (AP I dan AP II) gunapembahasan pengakuan masa keijaPNS bagi yang memilih monostatus.

3. Perlu dibahas dalam rapatpenjnisunan anggaran

Koordinator:

Bag. Kepegawaian

Unit keija terkait:DBU

Bag. Perencanaan

2019

cNd

pdkoK :bAhasan.mxERi

rPERMASALAHAN. ^'PROGRAM TINDAk lANJlTO?^kOORDINASI

UOTTKERJA

. TERKAit

WAkTU

PENYELESA

IAN

KETERANGAN

d. Dengan adanya peraturan baruyaitu Permenpan Nomor 35tahun 2018 tentang PenugasanPNS di Instansi Pemerintah dan

di luar Instansi Pemerintah

dimana seluruh PNS baik yangadminstrasi maupun operasionaldan teknisi penerbangan dapatditugaskan kepada BUMN. Danhal ini dapat menghemat biayapemerintah dalam hal prosesbiaya pindah karena kebutuhanorganisasi. Namun Permenpantersebut belum dapat diterapkankarena hams ada petunjukpelaksanaannya sedangkeintarget pengalihan adalah akhirDesember 2018.

e. Terdapat PNS yang memilihuntuk tetap di bandar udaraterkait, dengan alasan menjadipegawai pada wilayah keijaKantor Otoritas

4. Perlu percepatan proses suratMenteri Perhubungan kepadaMenteri PAN dan RB yangmemperkuat justifikasi bahwa PTANgkasa Pura I dan II adalah badanyang ditunjuk oleh KementerianPerhubungan untukmenyelenggarakan bandar udara.Dengan adanya pemyataan dariMenpan dan RB dimaksud makaselumh SDM dapat ditugaskan danstatus PNS masih melekat. Dan hal

ini dapat menghemat an^ran biayapindah tidak diperlukan.

5. Perlu kajian kelembagaan terkaitdengan rencana pembentukanwilayah keija Kantor OtoritasBandar Udara pada Bandar udarayang dialihkan dengan menngingattarget pengalihan adalah Desember2018

6. Berdasarkan peraturan pemndangundangan bahwa atas pengelolaanBandar Udara yang dilaksanakanoleh Badan Usaha Bandar Udara

(BUBU) ,pemerintah mengenakankonsesi atas pengalihan hakpenyelenggaraan kepada BUBUsebagai sumber PNBP dan saat inibelum ada terealisasi dan tercatat

sebagai piutang dalam laporankeuangan Ditjen Hubud TA 2017

Perlu dilakukan langkah langkahpenyelesaian mengingat telah dicatatdalam Laporan Keuangan sebagaipiutang melalui :> Intens melakukan penagihan

kepada PT. Angkasa Pura 1 (Persero)dan PT. Angkasa Pura II (Persero)oleh Satker Dit Bandar Udara

> melakukan evaluasi atas aturan

pelaksanaan penerapan konsesidengan membuat justifikasi atas

Koordinator:

DBU

Unit kerja terksdt:Bag. KeuanganBag. Hukum

2019 Peraturan:

- Undang UndangNomor 1 tahun

2009 tentangpenerbangan(Pasal 235 Ayat 1)

- Peraturan Menteri

PerhubunganNomor PM 193

Tahun 2015

tentang Konsesi

NO

POKOK

BAHASAN

MATERI

PERMASALAHAN PROGRAM TINDAK LAN JUT

pengenaan prosentase nilai konsesidan hal hal yang mendasaripengenaan konsesi.

KOORDINASI

UNITKERJA

TERKAIT

WAKTU

PENYELESA

IAN

KETERANGAN

dan Bentuk KeijaSama lainnyaantara

Pemerintah

Dengan BadanUsaha Bandar

Udara untuk

pelayanan JasaKebandarudaraan

PP. Nomor 15

Tahun 2016

tentang Jenis DanTsirif Atas

Penerimaan

Negara BukanPajak YangBerlaku PadaKementerian

Perhubungan.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

POLANA B. PRAMESTI

DIREKTORAT JENDERALPERHU8UNGAN UOARAT

sesuai dengan aslinya,BAGIAN HUKUM

PURNAMA SARI

NIP. 19680704 199503 2 001