1

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI

PENGAWASAN PENGERUKAN PASIR LAUT LAMPUNG SELATAN

DI PROVINSI LAMPUNG

*

**

***

**

*

JAKARTA 2019

2 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA PANITIA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI

PENGAWASAN KEGIATAN PENGERUKAN PASIR LAUT LAMPUNG SELATAN

DI PROVINSI LAMPUNG

13 - 15 JULI 2019

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik

Komisi IV DPR RI Pengawasan Kegiatan Pengerukan Pasir Laut Lampung Selatan di

Provinsi Lampung ini adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

tentang Tata Tertib:

a. Pasal 58 ayat 3.d.: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan

pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

b. Pasal 58 ayat 4: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 3 dapat

mengadakan kunjungan kerja.

2. Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan

DPR RI dengan Pimpinan Fraksi tanggal 20 April 2019.

3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 14 Mei 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI, untuk:

1. Melihat secara langsung keberadaan titik koordinat Kapal Pengeruk Pasir Laut yang

meresahkan masyarakat Pulau Sebesi Provinsi Lampung.

2. Monitoring dan mengecek kelengkapan ijin tambang kapal pengeruk pasir laut

beserta regulasinya, karena diduga bertentangan dengan Rencana Zonasi Wilayah

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

3 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

3. Menyerap aspirasi masyarakat yang terkena dampak penambangan pasir laut oleh

kapal pengeruk dari PT. Lautan Indah Persada (PT. LIP).

C. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Pengawasan Kegiatan

Pengerukan Pasir Laut Lampung Selatan di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

No. No.

Anggota Nama Fraksi

1. A-335 EDHY PRABOWO, M.M, M.B.A.

Ketua Tim/

Ketua Komisi IV/

F.GERINDRA

2. A-493 VIVA YOGA MAULADI, M.Si. Wakil Ketua Komisi IV/

F.PAN

3. A-139 SUDIN, S.E. ANGGOTA/F.PDIP

4. A-323 RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M. ANGGOTA/F.PDIP

5. A-337 H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M. ANGGOTA/F.PG

6. A-369 M. IRWAN ZULFIKAR, M.Si. ANGGOTA/F.PAN

7. A-391 Dr. H. ANDI AKMAL P, M.M. ANGGOTA/F.PKS

8. A-105 Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si. ANGGOTA/F.PPP

D. WAKTU DAN LOKASI KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Pengawasan Kegiatan Pengerukan Pasir

Laut Lampung Selatan di Provinsi Lampung dilaksanakan pada tanggal 13 - 15

September 2019 dan bertempat Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

E. OBJEK KUNJUNGAN KERJA

Objek yang menjadi fokus perhatian kunjungan kerja adalah keberadaan titik koordinat

Kapal Pengeruk Penambangan Pasir Laut, aspek perijinan dan dampak ekologi-sosial-

ekonomi masyarakat Pulau Sebesi Provinsi Lampung.

4 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

F. GAMBARAN UMUM

Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km² dan terletak di antara 105°45'-103°48'

BT dan 3°45'-6°45' LS. Daerah ini berada di sebelah barat berbatasan

dengan Samudera Hindia, di sebelah timur dengan Laut Jawa, di sebelah utara

berbatasan dengan provinsi Sumatra Selatan, dan di sebelah selatan berbatasan

dengan Selat Sunda.

Wilayah Provinsi Lampung memiliki beberapa pulau, diantaranya Pulau Darot, Pulau

Legundi, Pulau Tegal, Pulau Sebuku, Pulau Kelagian, Pulau Sebesi, Pulau Pahawang,

Pulau Krakatau, Pulau Putus, Pulau Tabuan, Pulau Tampang dan Pulau Pisang.

Geografi alam Provinsi Lampung, tengah-tengahnya merupakan dataran rendah.

Kemudian sebelah barat dan selatannya khususnya di sepanjang pantai merupakan

daerah yang berbukit-bukit dimana sebagai sambungan dari jalur Bukit

Barisan Pulau Sumatra. Sedangkan di dekat pantai sebelah timur dan di sepanjang tepi

Laut Jawa terus ke utara merupakan perairan laut.

Potensi Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung

Provinsi Lampung memiliki wilayah pesisir yang luas dengan garis pantai lebih kurang

1.105 km dan 69 pulau-pulau kecil dengan beragam jenis habitat yang berbeda,

termasuk lingkungan yang dibuat manusia, seperti tambak udang dan perkotaan.

Kemudian untuk luas wilayah pesisirnya sekitar 440.010 ha dan luas perairan laut dalam

batas 12 mil adalah 24.820,0 km2 yang merupakan bagian wilayah Samudera Hindia

5 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

(pantai barat Lampung), Selat Sunda (Teluk Lampung dan Teluk Semangka), dan Laut

Jawa (pantai timur Lampung). Dengan wilayah pesisir dan laut yang cukup luas di

Provinsi Lampung, maka sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor

unggulan.

Pulau Sebesi merupakan daerah terpilih sebagai lokasi pengembangan model Daerah

Perlindungan Laut berbasis masyarakat. Pulau Sebesi dipilih setelah melalui dua tahap

seleksi di tingkat Propinsi Lampung. Ketertarikan masyarakat untuk melindungi

sumberdaya pesisir merupakan salah satu alasan dipilihnya Pulau Sebesi dalam

penentuan lokasi yang diputuskan oleh Pemerintah Kab. Lampung Selatan dan

Pemerintah Provinsi Lampung.

Provinsi Lampung telah memiliki Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

(RZWP-3-K) tahun 2018-2038 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi

Lampung Nomor 1 Tahun 2018. Terbitnya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-

pulau Kecil tersebut merupakan amanat dari Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor

27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Adapun terkait dengan pengaturan Ruang Lingkup RZWP-3-K Provinsi Lampung

meliputi:

1. Ke arah darat mencakup wilayah administrasi Kecamatan di wilayah pesisir; dan

2. Ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang

tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Lahirnya Perda RZWP-3-K Provinsi Lampung ini bertujuan untuk:

3. Pembangunan lingkungan, yaitu rehabilitasi, revitalisasi, dan meningkatkan kualitas

lingkungan untuk menjamin pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya

wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan;

4. Pembangunan sosial, yaitu membuat suatu panduan bagi semua stakeholder untuk

ikut berperan serta dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut untuk

meningkatkan kesejahteraan;

5. Pembangunan ekonomi, yaitu mendorong pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir

dan laut secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi kawasan; dan

6. Pembangunan administratif, yaitu tersusunnya rencana pengelolaan dan

pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara terpadu dan

berkelanjutan.

Selanjutnya dasar keluarnya kebijakan dari RZWP-3-K Provinsi Lampung tersebut,

tercermin dalam dua kebijakan, antara lain:

6 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

1. Kebijakan Umum, yaitu:

a. memadukan semua aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya

pesisir dan laut untuk mewujudkan pembangunan perikanan tangkap, perikanan

budidaya, pariwisata bahari dan industri non perikanan secara terpadu dan

berkelanjutan; dan

b. pengelolaan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu,

terkoordinasi, dan saling berkaitan antar satuan kerja dan masyarakat.

2. Kebijakan Khusus, antara lain:

a. mendorong pengelolaan perikanan tangkap, perikanan budi daya, pariwisata

bahari dan industri non perikanan secara terpadu berlandaskan potensi

sumberdaya pesisir dan laut;

b. mendorong pembangunan ekonomi secara optimal, efisien dan berorientasi

pada ekonomi rakyat;

c. mendorong pengembangan kawasan konservasi meliputi perlindungan,

pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan fungsi lingkungan laut;

perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya di air;

perlindungan dan pelestarian alur migrasi biota laut; dan pencegahan dampak

negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan laut;

d. mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan penegakan hukum untuk mewujudkan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan kelautan dan perikanan terpadu; dan

e. pengelolaan kawasan pesisir berbasis masyarakat.

Perlu diketahui bahwa rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,

meliputi:

1. kawasan pemanfaatan umum;

2. kawasan konservasi;

3. kawasan strategis nasional tertentu; dan

4. alur laut.

Untuk “kawasan pemanfaatan umum” terdiri dari zona pariwisata, zona permukiman,

zona pelabuhan, zona pertambangan, zona perikanan tangkap, zona perikanan budi

daya dan zona industri. Sedangkan untuk “kawasan Konservasi” meliputi Kawasan

Konservasi Perairan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Adapun regulasi di dalam RZWP-3-K Provinsi Lampung tersebut yang berkaitan dengan

pemanfaatan zona pertambangan diperuntukan untuk sub zona minyak dan gas bumi

saja (migas), bukan diperuntukan kepada jenis pertambangan lainnya. Untuk peraturan

pemanfaatan ruang pada kawasan/zona/sub zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

32 ayat (2) huruf a, mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan

pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi:

1. kegiatan yang diperbolehkan;

2. kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan

3. kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin.

Mengenai ketentuan perizinan, untuk 1). Izin lokasi; dan 2). Izin pengelolaan diatur

dalam Pasal 32, dimana alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan

pemerintah daerah melalui proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum

kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan, dalam

rangka untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil. Selanjutnya bagi Setiap orang perseorangan, korporasi, atau koperasi yang

melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan

sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi, sebelum izin

pengelolaan dikeluarkan.

Dalam Pasal 66 Perda RZWP-3-K Provinsi Lampung, untuk pelanggaran dalam

penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pihak yang melakukan

penyimpangan dikenakan sanksi yang berupa sanksi administratif dan/atau sanksi

pidana. Adapun sanksi administratif, dapat berupa:

1. peringatan tertulis;

2. pembekuan sementara; dan/atau

3. pencabutan Izin Lokasi Perairan Pesisir

Terkait pengenaan sanksi diberikan kepada pemanfaat ruang wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil dan pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi, seperti:

1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana alokasi ruang dan peraturan

pemanfaatan ruang;

2. pelanggaran ketentuan umum pemanfaatan dan pengendalian;

3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan

RZWP-3-K Provinsi;

4. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan

berdasarkan RZWP-3-K Provinsi;

5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang

yang diterbitkan berdasarkan RZWP-3-K Provinsi;

6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh

peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau

8 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

7. melaksanakan pemanfaatan ruang melalui izin yang diperoleh dengan prosedur

yang tidak benar.

Kemudian didalam ketentuan Peralihan Pasal 96 di Peraturan Daerah RZWP-3-K

Provinsi Lampung ini, disebutkan bahwa:

1. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;

2. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan

Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:

a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan

dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang

dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan

penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan

untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan

Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian

yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan

penggantian yang layak; dan

d. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga)

dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

3. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan

Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;

4. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai

berikut:

a. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang

yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;

dan

b. yang sudah sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk

mendapatkan izin yang diperlukan.

Potensi Kehutanan Provinsi Lampung

Dengan luas ± 3.528.835 ha, Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam

yang sangat beraneka ragam, prospektif, dan dapat diandalkan, mulai dari pertanian,

perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, sampai kehutanan.

Provinsi ini memiliki lahan sawah irigasi teknis seluas 103.245 ha, sawah, irigasi

setengah teknis 24.164 ha, dan lahan sawah irigasi non teknis seluas 244.008 ha. Total

saluran irigasi mencapai 371.417 km.

9 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

Sawah-sawah inilah yang pada 2006 menghasilkan 2.129.914 ton padi (gabah

keringgiling/GKG), terdiri atas 1.959.426 ton padi sawah dan 170.488 ton padi ladang.

Dibanding dua tahun terakhir, produktivitas padi yang dicapai meningkat, Pada 2004,

produksi padi mencapai 2.091.996 ton sementara pada 2005 mencapai 2.124.144 ton,

Semua itu belum termasuk produksi ubi kayu rotan 2006 mencapai lebih dari 5.473.283

ton, dan produksi jagung 1.183.982 ton. Dengan demikian ketahanan pangan di provinsi

ini cukup kuat.

Kawasan hutan mencapai 1.004.735 ha atau sekitar 30,43 % dari luas wilayah provinsi,

terdiri atas hutan lindung 317.615 ha, hutan suaka alam dan hutan wisata/taman

nasional 462.030 ha; hutan produksi terbatas 33.358 ha dan hutan produksi tetap

91.732 ha. Dalam rangka mendukung pembangunan berwawasan lingkungan yang

berkesinambungan, produksi kehutanan kini lebih diarahkan kepada hasil hutan non

kayu dan potensi ekowisatanya.

Hasil hutan pada 2006 berupa kayu bulat sebanyak 3.4121.171 m³, kayu gergajian

145.732,25 m³ dan kayu lapis 82.714.45 m³, Sedangkan produksi basil hutan non kayu

berupa damar mata kucing sebanyak 5.454,17 ribu ton, damar batu 1.351,30 ton, arang

30.347 rotan manau 3.000 batang, dan rotan lilin 1.293,24 ton.

G. HASIL KUNJUNGAN

Pada kunjungan kali ini Komisi IV DPR RI selain melihat Kapal Penambang Pasir di

Perairan sekitar Pelabuhan Bakauheni, juga melakukan pertemuan dengan pemangku

kepentingan Masyarakat Pulau Sebesi di kediaman Rumah Dinas Bupati Lampung

Selatan. Dari hasil pertemuan didapatkan beberapa informasi, diantanya:

1. Informasi dari Bupati Lampung Selatan bahwa adanya ketakutan/trauma dari warga

masyarakat Pulau Sebesi dan sekitarnya akibat aktivitas penyedotan pasir laut,

karena jika terjadi sunami seperti pada waktu yang lalu dapat memperparah

masyarakat Pulau Sebesi.

2. Informasi dari Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP:

a. Kapal Penambang Pasir PT. Lautan Indonesia Persada diindikasi oleh warga

akan melakukan kegiatan penyedotan pasir di perairan sekitar Gunung Anak

Krakatau, Lampung Selatan.

b. Posisi kapal PT. Lautan Indonesia Persada yang berada di sekitar Pulau Sebesi,

belum melakukan pekerjaan penambangan pasir, melainkan hanya labuh

jangkar.

c. Dokumen yang dimiliki Kapal PT. Lautan Indonesia Persada:

1) Persetujuan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) Pasir Laut

berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/619.a/II.06/HK/2011.

10 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

2) Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Pasir Lautberdasarkan

Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/671.a/II.06/HK/2011.

3) Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Ijin

Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut berdasarkan Keputusan

BPMPTSP Propinsi Lampung No. 540/KEP/II.07/2015 berakhir pada 26 Maret

2020.

d. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung tidak melakukan penarikan kapal PT.

Lautan Indonesia Persada ke Pelabuhan Bakauheni seperti yang diberitakan di

portal berita online dan belum menerbitkan izin dalam bentuk apapun.

e. Menurut KSOP Pelabuhan Bakauheni, kapal PT. Lautan Indonesia Persada

ditarik dari posisi awal di sekitar Pulau Sebesi bukan atas perintah KSOP

melainkan perintah agen pelayaran atas permintaan PT. Lautan Indonesia

Persada.

f. KSOP belum pernah menerbitkan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK), melainkan

hanya menerbitkan izin olah gerak Kapal PT. Lautan Indonesia Persada.

g. Kapal Penambangan Pasir PT. Sejati 555 Sampurna Nuswantara, memiliki dua

lokasi penambangan, yakni:

1) Di Gosong Syahbandar dengan IUP dari Prov. Lampung No.

540/12980/KEP/II.07/2015 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi

Menjadi IUP Operasi Produksi Pasir Laut Kepada tanggal 30 September 2015

dengan masa berlaku 5 tahun hingga 30 September 2020.

2) Di Gosong Sekopong, dengan IUP dari Prov. Lampung No.

540/12979/KEP/II.07/2015, tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi

Menjadi IUP Operasi Produksi Pasir Laut tanggal 30 September 2015

dengan masa berlaku 5 (lima) tahun hingga 30 September 2020

h. Lokasi penambangan Kapal PT. Sejati 555 Sampurna Nuswantara berada pada

daerah 2 mil laut yang masuk ke dalam kawasan konservasi perairan.

3. Infornasi dari Dirjen Penegakan Hukum (GakKum) KLHK:

a. Berdasarkan informasi dari Bapak SUDIN, Direkrorat Jenderel Penegakan

Hukum (Ditejen GakKum) KLHK telah melakukan penyidikan awal terkait

perijinan yang dimiliki oleh PT. Lautan Indonesia Persada (PT. LIP), dengan hasil

sebagai berikut:

1) PT. LIP telah mendapatkan Izin Lingkungan sesuai Surat Keputusan

Gubernur Lampung No. G/130/II.05/HK/2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang

Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Penambangan Pasir Laut di Kecamatan

Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung oleh PT. Lautan

Indonesia Persada (masa berlaku Izin Lingkungan sama dengan masa

berlakunya izin usaha).

11 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

2) PT. LIP telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan sesuai Surat

Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Daerah

Provinsi Lampung No. 540/3710/KEP/II.7/2015 tanggal 26 Maret 2015

tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

menjadi IUP Operasi Produksi Pasir Laut kepada PT. Lautan Indonesia

Persada (masa berlaku IUP sampai dengan tanggal 26 Maret 2020).

b. Beberapa hal yang perlu menjadi catatan penting adalah:

1) Izin-izin tersebut berlaku apabila PT. LIP melaksanakan kegiatan operasional

di lapangan dan memenuhi seluruh kewajiban sebagai Pemegang IUP,

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Perlu dilakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional di

lapanga, apakah sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan kegiatan

penambangan pasir laut serta sudah sesuai dengan lokasi yang telah

ditentukan.

3) Perlu ada kajian khusus, apakah penetapan lokasi IUP sudah sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku serta peruntukan wilayah/kawasan

yang telah ditentukan (dalam hal ini, sebagaimana telah disampaikan oleh Plt.

Bupati Lampung Selatan dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, terdapat

permasalahan dalam penentuan lokasi IUP PT. LIP).

Jika terbukti bahwa terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketiga butir tersebut di

atas, maka perlu dilakukan penindakan dalam rangka penegakan hukum.

4. Infornasi dari Dirjen Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)

KLHK :

a. Berdasarkan laporan dan kronologis kejadian oleh tim patroli pengamanan dan

pendampingan kegiatan penelitian di kawasan Cagar Alam (CA) dan Cagar Alam

Laut (CAL) Kepulauan Krakatau tanggal 23 - 29 Agustus 2019:

1) Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, pukul 09.00 WIB, tim melihat 3 unit

kapal yang terdiri dari 1 unit tengker, 1 unit tongkang, dan 1 unit tugboat yang

diduga milik PT. Lautan Indah Persada (LIP) berlabuh di depan dermaga

Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung

Selatan.

2) Tanggal 28 Agustus 2019, pukul 17.00 WIB, tim melihat kapal-kapal tersebut

bergerak menuju arah tenggara Pulau Sebesi dan berlabuh di antara Pulau

Sebesi dan Krakatau.

3) Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, sejak pagi hingga sore hari, tim

melihat kapal-kapal tersebut berlabuh di luar kawasan pada arah timur laut

berjarak sekitar 5 km dari batas kawasan CA dan CAL Kepulauan Krakatau.

b. Berdasarkan laporan tim patroli pengamanan kawasan CA dan CAL Kepulauan

Krakatau tanggal 30 Agustus - 5 September 2019, selama kegiatan patroli dan

pengamanan berlangsung, tim tidak melihat adanya keberadaan kapal-kapal

12 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

yang diduga melakukan aktivitas pengambilan pasir baik di dalam kawasan

maupun di luar kawasan pada titik lokasi terakhir kapal tersebut berlabuh. Tim

hanya menjumpai kapal-kapal nelayan tradisional yang melintas dan berteduh

untuk menghindari gelombang tinggi dan angin kencang berada di sekitar

Kepulauan Krakatau.

c. Berdasarkan informasi dan laporan masyarakat Desa Tejang Pulau Sebesi yang

berhasil dihimpun oleh tim BKSDA yang melakukan kunjungan ke Desa Tejang

Pulau Sebesi pada tanggal 3-5 September 2019 .

1) PT. Lautan Indah Persada (LIP) pernah melakukan sosialisasi kepada seluruh

masyarakat Desa Tejang Pulau Sebesi terkait pelaksanaan pengambilan

pasir di perairan selat sunda, yang berjarak sekitar 7 mil dari Pulau Sebesi ke

arah tenggara dan selatan dengan luas areal penambangan sekitar 1.000

hektar, namun sebagian besar masyarakat tersebut menolak terhadap

aktivitas penambangan tersebut karena akan merugikan masyarakat selain

ketakutan masyarakat dan rasa trauma akan bahaya longsor Gunung Anak

Krakatau yang pernah terjadi pada tanggal 22 Desember 2018 lalu.

2) Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Pukul 17.30 WIB, masyarakat

melakukan peninjauan langsung ke kapal-kapal yang diduga milik PT. Lautan

Indah Persada (LIP) yang berlabuh di perairan antara Pulau Sebesi dan

Krakatau untuk memastikan kapal tersebut apakah sudah beroperasi dan

berdasarkan pantauan kamera dron, kapal tersebut belum melakukan

aktivitas pengambilan pasir, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, kapal-kapal

tersebut segera bergerak meninggalkan lokasi titik berlabuh menuju arah

pelabuhan bakauheni.

3) Pada hari Selasa tanggal 3 September 2019, masyarakat Desa Tejang Pulau

Sebesi melakukan aksi demonstrasi penolakan terhadap aktivitas

penambangan pasir yang akan dilakukan oleh PT. Lautan Indah Persada

(LIP) di perairan sekitar Pulau Sebesi dan Krakatau.

d. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, BKSDA Bengkulu akan

melakukan patroli dan pengamanan kawasan CA dan CAL Kepulauan Krakatau

secara rutin sesuai dengan kemampuan personil dan anggaran serta melakukan

koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan bersama-sama dengan masyarakat

melakukan monitoring dan pemantauan terhadap aktivitas yang akan merusak

keutuhan dan kemurnian kawasan CA dan CAL Kepulauan Krakatau.

5. Aspirasi/masukan:

a. Menolak dengan tegas segala aktivitas penambangan pasir laut di Perairan Laut

Lampung Selatan khususnya di Perairan Laut Pulau Sebesi, Pulau Sebuku,

sekitar Gunung Anak Krakatau, dan di Selat Sunda

b. Meminta Gubernur Lampung mencabut izin Pertambangan Pasir oleh Kapal

Pengeruk dari PT. Lautan Indonesia Persada (LIP).

13 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

c. Meminta Gubernur Lampung untuk tidak mnerbitkan izin pertambangan baru,

karen bertentangan dengan Perda No. 1 tahun 2018 tentang RZWP3K.

d. Masyarakat meminta Pemerintah untuk mengadakan sosialisasi tentang batas-

batas cagar alam sebagaimana aturan yang ada agar masyarakat dapat

memahami secara jelas.

e. Masyarakat meminta Pemerintah untuk membuat Ambulance Laut dan

membentuk Satgas Khusus terhadap kasus penambangan pasir laut yang di

duga masuk dalam “kawasan pemanfaatan umum” terdiri dari zona pariwisata,

zona permukiman, zona pelabuhan, zona pertambangan, zona perikanan

tangkap, zona perikanan budi daya dan zona industri.

6. Tanggapan:

a. Kewenangan penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) berada di Gubernur

Provinsi Lampung.

b. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau

Kecil, disebutkan bahwa:

1) Pada Pasal 16 ayat (1), menyatakan Setiap Orang yang melakukan

pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan

sebagian pulau-pulau kecil secara menetap Wajib memiliki Izin Lokasi.

2) Pada Pasal 75 menyatakan Setiap Orang yang memanfaatkan ruang Perairan

Pesisir yang tidak memiliki Izin Lokasi dipidana penjara paling lama 3 tahun

dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00

c. Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil, disebutkan bahwa:

1) Pada Pasal 35 menegaskan melarang melakukan penambangan pasir pada

wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya

menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan

dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

2) Pasal 73 menegaskan bahwa apabila Setiap Orang dengan sengaja

melakukan penambangan pasir yang merusak lingkungan diancam pidana

penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan

paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

d. Berdasarkan Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana

Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Prov. Lampung, tidak

ada alokasi ruang untuk pertambangan pasir laut, sehingga pada saat IUP

berakhir pada tahun 2020 tidak dapat diperpanjang.

e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengecek kelengkapan

izin kapal yang melakukan penambangan pasir laut di provinsi Lampung sejak

14 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

diterbitkan tahun 2015, sekaligus memastikan lokasi penambangan. Jika terbukti

tidak ada aktivitas penambangan maka KLHK meminta untuk mencabut izinnya.

f. Kementerian Kelautan dan Perikanan menghimbau kepada pelaku usaha dan

pemangku kebijakan agar mengindahkan aturan yang ada di UU Pengelolaan

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Perda Prov. Lampung tentang RZWP3K.

g. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk membantu masyarakat

Pulau Sebesi diberikan Bantuan Pemerintah (BP) dari sektor pertanian dan

sektor kelautan perikanan akibat sunami.

H. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan

Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan untuk menampung

dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sekitar Pulau Sebesi, Pulau Sebuku, dan

sekitar Gunung Anak Krakatau terkait penolakan oleh masyarakat atas seluruh

aktivitas penambangan pasir laut di Perairan Laut Lampung Selatan.

2. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan

Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan untuk

berkoordinasi dan melakukan tindak lanjut kepada Pemerintah Provinsi Lampung

dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terkait regulasi kebijakan terkini terkait

keresahan masyarakat Pulau Sebesi, Pulau Sebuku, dan sekitar Gunung Anak

Krakatau atas adanya aktivitas penambangan pasir laut di Perairan Laut Lampung

Selatan.

3. Komisi IV DPR RI meminta kepada pelaku usaha penambangan pasir laut untuk

menghentikan aktivitasnya, mengingat adanya indikasi pelanggaran aturan dan

meresahkan masyarakat di Pulau Sebesi, Pulau Sebuku, dan sekitar Gunung Anak

Krakatau, karena zona penambangan pasir merupakan “kawasan pemanfaatan

umum” yang terdiri dari zona pariwisata, zona permukiman, zona pelabuhan, zona

pertambangan, zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya dan zona industri

serta diindikasi masuk zona konservasi laut, sebagaimana diatur dalam Peraturan

Daerah Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung).

4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian seta

Kementerian Kelautan dan Perikanan)\ untuk memberikan akses kepada

masyarakat Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku dalam hal pemberian Bantuan

Pemerintah (BP) dari sektor pertanian serta sektor kelautan dan perikanan, dalam

rangka pemulihan akibat bencana tsunami beberapa waktu yang lalu.

5. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan untuk mengalokasikan anggaran di tahun 2020 dalam rangka

15 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

pengadaan masing-masing 1 unit speed-boat di Balai Konservasi Sumber Daya

Alam Bengkulu dan Balai Taman Nasional Way Kambas dalam rangka mendukung

tugas pokok dan fungsi pengawasan serta pengamanan kawasan konservasi.

I. PENUTUP

Demikian Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Pengawasan Kegiatan

Pengerukan Pasir Laut Lampung Selatan di Provinsi Lampung. Komisi IV DPR RI akan

menindaklanjuti permasalahan, usulan dan aspirasi yang telah disampaikan, dalam

Rapat-rapat Kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta instansi terkait lainnya.

Semoga kunjungan ini membawa manfaat bagi kedaulatan negara dan kesejahteraan

masyarakat.

Jakarta, 19 September 2019

KETUA KOMISI IV DPR RI

Ttd.

EDHY PRABOWO, MM, MBA

A-335

16 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

FOTO-FOTO KEGIATAN

17 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

https://sinarlampung.com/komisi-iv-dpr-ri-minta-pemprov-lampung-mencabut-izin-

penambang-pasir-pt-lip/

https://www.gatra.com/detail/news/443328/ekonomi/masalah-sedot-pasir-di-lampung-

selatan-klhk-buka-suara

https://radarlampung.co.id/2019/09/13/komisi-iv-dpr-pastikan-kapal-penyedot-pasir-gak-

tak-beroperasi/

https://www.kapernews.com/2019/09/14/__trashed-3/

https://lampung.tribunnews.com/2019/09/13/pemprov-lampung-diminta-cabut-izin-

tambang-pasir-di-gunung-anak-krakatau

https://www.kupastuntas.co/2019/09/09/masalah-tambang-pasir-di-dekat-gunung-anak-

krakatau-dibahas-di-dpr-ri-begini-jawaban-menteri-lhk/

https://nasional.republika.co.id/berita/pxww8y396/trauma-warga-sebesi-melihat-tambang-

pasir-krakatau

https://searchernews.com/2019/09/13/warga-menolak-komisi-iv-dpr-ri-berjanji-tambang-

pasir-disekitar-gak-tidak-akan-beroperasi/

https://daerah.sindonews.com/read/1436431/174/warga-pulau-sebesi-tolak-penyedotan-

pasir-laut-gunung-anak-krakatau-1567593572

https://lampung.antaranews.com/berita/356730/walhi-desak-pemprov-lampung-cabut-izin-

penambangan-pasir-di-area-gunung-krakatau

http://www.lampost.co/berita-klhk-telisik-dugaan-pt-lip-sedot-pasir-gak.html

https://www.kupastuntas.co/2019/09/04/dprd-lampung-pastikan-penambangan-pasir-pt-

lautan-indonesia-persada-berada-di-lokasi-terlarang/