Upload
others
View
14
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Dinas Perkebunan Provinsi RiauDinas Perkebunan Provinsi Riau
Dinas Perkebunan Provinsi RiauDinas Perkebunan Provinsi Riau
Dinas Perkebunan Provinsi RiauDinas Perkebunan Provinsi Riau
KRITERIA
PEREMAJAAN
PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT
KRITERIA PEREMAJAN TANAMAN KELAPA SAWIT
1. TANAMAN TELAH MELEWATI UMUR EKONOMIS 25 (DUAPULUH LIMA) TAHUN
2. PRODUKTIVITAS KEBUN KURANG DARI ATAU SAMADENGAN 10 (SEPULUH) TON TBS/HEKTARE/TAHUN PADAUMUR PALING SEDIKIT 7 (TUJUH) TAHUN
3. KEBUN YANG MENGGUNAKAN BENIH TIDAK UNGGULPADA UMUR TANAMAN PALING SEDIKIT 2 (DUA) TAHUN
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
KEGIATAN PEREMAJAAN
1
PERSIAPAN
1. SOSIALISASI;2. ADMINISTRASI;3. TEKNIK PEREMAJAAN;4. KELEMBAGAAN; DAN5. PENDAMPINGAN
2
PELAKSANAAN PEREMAJAAN
KELAPA SAWIT
1. TEKNIK PEREMAJAAN;2. PELAKSANA PEREMAJAAN;3. PENDAMPINGAN; DAN4. PENGAWALAN, PENGAWASAN, MONITORING,
EVALUASI, DAN PENILAIAN FISIK KEBUN.
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
PERSIAPAN
ADMINISTRASI
TEKNIK PEREMAJAAN
pendataan luas areal kebun;
pendataan unit pengolahan hasil kelapa
sawit;
pemetaan luas areal kebun dan unit
pengolahan hasil dan sumber bahan baku;
identifikasi calon Pekebun dan calon lahan;
fasilitasi legalitas lahan dan Pekebun; dan
penyusunan rencana kebutuhan
peremajaan.Memperhatikan :
kondisi lahan;
luas dan peta blok;
benih unggul;
alat dan bahan;
daerah endemis Ganoderma sp; dan
biaya peremajaan.
SOSIALISASI
KELEMBAGAAN Poktan, Gapoktan, Koperasi, dan
Kelembagaan Ekonomi Peke bun Lainnya.
PENDAMPINGAN tenaga/petugas pendamping.
Dinas Perkebunan Provinsi RiauDinas Perkebunan Provinsi Riau
PELAKSANAAN
PEREMAJAAN
KELAPA SAWIT
PELAKSANA PEREMAJAAN
Peremajaan kelapa sawit dilaksanakan dengan teknik tumbang serempak. Dalam hal kondisi lahan tidak dapat dilaksanakan dengan teknik tumbang
serempak, dapat dilakukan teknik peremajaan yang disesuaikan dengan kondisisetempat.
Peremajaan kelapa sawit sebagaimana dimaksud, terdiri atas persiapan lahan, pengadaan benih, penanaman, dan pemeliharaan.
Pada lahan yang terindikasi penyakit Ganoderma sp, dilakukan denganmenggunakan benih tan am an yang toleran, perlakuan pembuatan lubang besar, aplikasi agens pengendali hayati, danl atau perlakuan lain sesuai dengankemajuan teknologi.
TEKNIK PEREMAJAAN
Peke bun secara mandiri atau swadaya melalui Poktan, Gapoktan, Koperasi, atauKelembagaan Ekonomi Peke bun Lainnya;
Pekebun melalui Poktan, Gapoktan, Koperasi, atau Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya bekerja sama dengan mitra kerja Pekebun; atau
mitra kerja Pekebun..
PENDAMPINGANTenaga/petugas pendamping : membantu pengembangan orgamsasl Poktan, Gapoktan, Koperasi, dan
Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya; memperkuat kemitraan usaha dan kemitraan kerja dengan perusahaan mitra; dan membantu menyelesaikan permasalahan teknis, administrasi, dan keuangan.
PENGAWALAN, PENGAWASAN,
MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN FISIK
KEBUN
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
memiliki rekening tabunganaktif pada bank yang ditunjuk
4
Calon Penerima dan Calon Lokasi(CPCL) ditetapkan oleh Kepala Dinasdaerah kabupaten/kota atas namabupati/wali kota
8
Sertifikat Hak Milik (SHM), SuratKeterangan Tanah (SKT), Sporadik,Girik (Letter C), Akte Jual Beli (AJB),atau hak adat (komunal)
7
PERSYARATAN PENGAJUAN
Poktan / Gapoktan / Koperasi / Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnyaberanggotakan palingsedikit 20 (dua puluh) Pekebun
1
memiliki hamparan paling kurang seluas 50 (lima puluh) hektare per-Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnyadalam jarak antar kebun paling jauh 10 (sepuluh) kilometer dilengkapi dengan petaberkoordinat;
2
Fotocopi kartu identitas berupa KartuKeluarga (KK) dan Kartu TandaPenduduk (KTP), atau suratketerangan dari dinas kependudukandan catatan sipil)
3
kepemilikan lahan tidak dalam sengketa
6
memiliki Surat Tanda Daftar Budidaya(STDB) atau surat kesanggupanbupati/wali kota atau pejabat yangditunjuk untuk menyelesaikanpenerbitan Surat Tanda DaftarBudidaya (STDB).
5
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
1.Mekanisme penerbitan Rekomendasi Teknis dan SK CP/CL, semuladilakukan secara manual dan berjenjang, menjadi secara online danterintegrasi antar stakeholder terkait.
2.Mekanisme online system telah memangkas waktu proses pengirimandokumen dan verifikasi. Mekanisme pengajuan melalui jalur daring(online) http://program-psr.bpdp.or.id. Untuk yang sudah terbitRekomendasi Teknis dilakukan proses migrasi kedalam aplikasi secaraonline;
3.Adanya tim terintegrasi mendorong pelaksanaan verifikasi secaracepat;
4.Mendorong peran surveyor dalam melakukan pendampinganpoktan/gapoktan/koperasi/kelembagaan pekebun lainnya.
Prosedur