e-renggar.kemkes.go.id · Web viewDAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT. RENCANA KERJA . ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA-OPD) DINAS KESEHATAN PROVINSI . SUMATERA BARAT . …

DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

(RENJA-OPD)DINAS KESEHATAN PROVINSI

SUMATERA BARAT TAHUN 2020

DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2019

BAB IPENDAHULUAN

Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

1

I.1.Latar BelakangRencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat pada tahun 2020. Dalam penyusunan Rencana Kerja OPD untuk Tahun 2020 mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 103 ayat (1) menyatakan : Rancangan awal RKPD Provinsi disusun berpedoman kepada RPJMD Provinsi dan mengacu kepada RPJM Nasional. Selanjutnya pada pasal 287 ayat (1) menyatakan, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Provinsi dan mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.Disamping itu penyusunan ini juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.Dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, terdapat 10 (sepuluh) prioritas pembangunan guna mencapai visi 2021 yakni Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil,Sejahtera dan Bermartabat yakni : 1) Pengamalan Agama dan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dalam Kehidupan Masyarakat, 2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan, 3) Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan, 4) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, 5) Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan, 6) Pengembangan Industri Olahan, Perdagangan dan Iklim Investasi, 7) Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Wisata Budaya, 8) Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal, 9) Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat, dan 10) Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Sembilan agenda prioritas (NAWA CITA) RPJMN Tahun 2015-2020; 1) Menghadirkan Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; 2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara


2

kesatuan; 4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8) Melakukan revolusi karakter bangsa; 9) Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam Renstra Kementerian KesehatanTahun 2015-2020bahwa Pembangunan kesehatan pada periode2015-2020adalahProgramIndonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan danstatus gizi masyarakat melalui melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2020 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional: 1) pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan; 3) sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

Renja OPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 mengintegrasikan program-program pemerintah pusat dan Kab/Kota dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan Sustainable Development Goals (SDGs) serta mempertimbangkan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan dan program yang sudah ada sebelumnya.

Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan renja OPD dimulai dengan penetapan Tim Penyusunan Renja OPD, Pelaksanaan Orientasi Renja OPD yang dilaksanakan secara internal OPD melalui pembahasan perprogram, Agenda Rencana Kerja OPD yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan jadwal kalender perencanaan sebagaimana yang diatur dalam lampiran VI Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Pengolahan Data dan Informasi, Analisis gambaran pelayanan OPD, Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Telaahan terhadap rancangan awal RKPD, Perumusan tujuan dan sasaran, Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat dan Perumusan kegiatan prioritas.


3

Beberapa Permasalahan dan isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan adalah :

1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia2. Percepatan Perbaikan Status Gizi Masyarakat3. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan4. Peningkatan Akses terhadap Pelayanan Kesehatan Dasar dan

Rujukan yang Berkualitas5. Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan

Pengawasan Obat dan Makanan6. Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan7. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat8. Peningkatan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, dan

Sistem Informasi9. Pengembangan dan Peningkatan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan10. Pengembangan SJSN – Kesehatan

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesehatan Tahun 2016-20211. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak,

Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang

Kesehatan5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas 6. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas 7. Meningkatkan Ketersediaan, Persebaran, dan Mutu Sumber Daya

Manusia Kesehatan 8. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan

Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan 9. Meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan 10. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Strategi Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan; 1) Meningkatkan kesehatan masyarakat; 2) Meningkatkan pengendalian penyakit; 3) Meningkatkan akses dan mutu fasilitas kesehatan; 4) Meningkatkan jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan; 5) Meningkatkan kemandirian, akses dan mutu sediaan farmasi dan alkes Meningkatkan sinergitas antar kementerian / lembaga pusat dan daerah; 6) Meningkatkan daya guna kemitraan dalam dan luar negeri; 7) Meningkatkan integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan evaluasi; 8) Meningkatkan efektifitas penelitian dan pengembangan kesehatan; 9) Meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih; 10) Meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur kemenkes; 11) Meningkatkan sistem informasi kesehatan terintegrasi.Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun 2020 dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban terhadap permasalahan yang berkembang saat ini, maka prioritas-prioritas pembangunan tahun 2020 difokuskan pada penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.


4

1. Penurunan kasus Gizi Kurang2. Penurunan angka kematian ibu dan bayi3. Penurunan penyakit menular berbasis lingkungan 4. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)5. Menjamin ketersediaan obat sebagai buffer stock untuk pelayanan

kesehatan dasar dan bencana6. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dokter/drg/bidan melalui

PTT7. Pendidikan bagi dokter spesialis melalui dana APBN dan sub

spesialis melalui dana APBD Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergiskan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD, maka program-program yang tertuang dalam Renja OPD Tahun 2020 menjadi acuan dalam Penyusunan KUA-PPAS APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Kondisi saat ini dokumen Renja OPD baru berupa rancangan awal yang akan disempurnakan setelah pelaksanaan forum OPD, Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 yang akan ditetapkan.

I.2. Landasan Hukum1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;3 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6 Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;

7

8

9

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

10 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun


5

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2008);

11

12

13

14

15

16

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6Tahun 2016 tentang RPJMD Prov. Sumbar Tahun 2016 - 2021;Pergub Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.Pergub Nomor 52 Tahun 2017 tentang Uraian tugas pokok dan fungsi Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.;Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Nomor :02/Dinkes /SK/I/2019 tentang Penetapan Tim Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) tahun 2020 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 untuk jangka 1 (satu) tahun. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, Renja OPD ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2020.Sedangkan Dokumen Renja OPD bertujuan untuk menjabarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2020 (RKPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2020 dengan turut mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2017 dan 2018 sesuai dengan data yang tersedia.

I.4. Sistematika Penyusunan Renja OPDBAB. I . PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penyusunan Renja OPD

BAB.II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALUMemuat Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2018 dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat


6

BAB.III. TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020

Memuat Telaahan terhadap Kebijakan Daerah, Tujuan dan Sasaran Renja OPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAHProgram dan Kegiatan serta kerangka pendanaannya

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN


7

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2018 dan Capaian Renstra OPDDalam bab ini akan diuraikan Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2018 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat 2016 - 2021 dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2018 dan Penetapan Kinerja 2018.

Selain itu dibahas pula akuntabilitas keuangan yang diterima Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam rancangan awal Renja OPD terdapat 10 indikator kinerja utama untuk tahun 2016-2021 yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama dalam Renstra 2016-2021.

Pada Tahun 2018, alokasi anggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat untuk urusan wajib sebesar Rp.135.342.626.620,92,-yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp. 14.030.571.500,- Belanja Tidak Langsung Rp.34.553.830.850,- dan Belanja Langsung Rp.100.788.795.770,-.

Belanja Langsung terdiri dari 17 Program dengan 158 kegiatan dengan rincian sbb :

Tabel Program an Kegiatan Belanja Langsung Program / Kegiatan Tahun

2018

No Program dan Kegiatan

2018Pagu(Rp)

Realisasi(Rp)

Persen

tase1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1,1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat39.052.000 33.777.838 86,49

1,2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.920.368.355 1.552.305.187 80,83

1,3 Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor

1.629.636.487 1.409.365.488 86,48

1,4 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

129.461.802 118.353.457 91,42

1,5 Penyediaan Alat Tulis 274.005.352 273.867.838 99,95


8

Kantor1,6 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

306.201.729 297.239.055 97,07

1,7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

178.045.207 178.032.280 99,99

1,8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

169.475.000 165.775.200 97,82

1,9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

40.092.000 25.828.000 64,42

1,10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

55.908.800 54.765.800 97,96

1,11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

800.464.000 702.708.688 87,79

1,12 Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi

200.735.000 181.369.000 90,35

1,13 Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

65.600.000 53.800.000 82,01

1,14 Penyediaan Makanan dan Minuman

76.440.000 70.674.000 92,46

Total 5.885.485.732 5.117.861.831 86,96

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur2,1 Pengadaan Meubeleur 480.750.000 473.998.500 98,602,2 Pengadaan Komputer

dan jaringan Komputerisasi

292.709.994 289.318.750 98,84

2,3 Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi

155.000.000 154.790.000 99,86

2,4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi

60.400.000 54.686.500 90,54

2,5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.147.361.746 1.141.758.789 99,51

2,6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

592.600.000 499.180.917 84,24

2,7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan

249.400.000 238.201.406 95,51


9

Kantor2,8 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Meubiler41.100.000 41.093.325 99,98

2,9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi

132.800.000 130.295.500 98,11

2,10 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD

199.473.700 142.744.491 71,56

2,11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan

200.350.000 197.807.050 98,73

2,12 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

3.444.009.440 3.406.832.861 98,92

2,13 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

802.672.800 737.451.500 91,87

Total 7.798.627.680 7.508.159.589 96,283 Program Peningkatan Disiplin Aparatur3,1 Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta Perlengkapannya

286.380.000 262.434.000 91,64

Total 286.380.000 262.434.000 91,644 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur4,1 Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5.616.000 5.300.000 94,37

4,2 Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

19.024.150 18.711.250 98,36

Total 24.640.150 24.011.250 97,455 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan5,1 Penyusunan

Perencanaan dan Penganggaran SKPD

81.040.000 79.369.836 97,94

5,2 Penatausahaan Keuangan SKPD

494.423.000 445.369.680 90,08

5,3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

28.000.000 27.941.100 99,79

Total 603.463.000 552.680.616 91,586 Program Obat dan Pembekalan Kesehatan6,1 Pengadaan obat dan

perbekalan kesehatan (Buffer Stok) Dinas Kesehatan Provinsi

3.339.116.198 3.167.738.391 94,87

6,2 Pengadaan Bahan Kimia 1.900.970.000 1.530.761.220 80,53Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun

202010

dan Peralatan Labor Kesehatan

6,3 Pengadaan obat-obatan , bahan habis pakai BKIM

1.195.000.000 1.174.037.496 98,25

6,4 Pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan BP4

2.517.924.950 2.431.248.698 96,56

6,5 Workshop Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

115.686.800 77.556.094 67,04

6,6 Pengelolaan Obat Buffer Stok Provinsi

128.095.700 114.495.700 89,38

6,7 Workshop SDM dalam Pengawasan Alat Kesehatan

106.152.924 94.780.050 89,29

Total 9.302.946.572 8.590.617.649 92,347 Program Upaya Kesehatan Masyarakat7,1 Penilaian Puskesmas

Berprestasi dan tenaga kesehatan teladan

237.478.650 146.283.406 61,60

7,2 Pendampingan Penilaian Akselerasi Cakupan KB Dalam Rangka Pencapaian SDGs

68.178.176 61.160.000 89,71

7,3 TOT Kelas Ibu Hamil dan Balita

153.170.100 144.147.380 94,11

7,4 Peningkatan Pelayanan Siaga dan Tindak Siaga Medik

3.809.975.728 3.688.509.468 96,81

7,5 Pertemuan Program Kesmas dan Rujukan

344.375.000 317.023.631 92,06

7,6 Pemantauan dan pengamanan makanan (food security)

234.499.317 155.358.599 66,25

7,7 Monitoring dan Evaluasi dalam rangka peningkatan laboratorium kesehatan sebagai labor rujukan

49.316.500 36.333.930 73,67

7,8 Pengambilan sampel lapangan Laboratorium

221.363.450 199.272.768 90,02

7,9 Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR bagi Pengelola program

191.460.962 186.102.600 97,20

7,10 Pertemuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

31.018.200 29.575.950 95,35

7,11 Review Peningkatan Kualitas Hidup Anak

112.408.950 101.825.390 90,58


11

7,12 Pertemuan Petugas Laboratorium Kab/Kota dan RS

26.450.249 24.392.250 92,22

7,13 Penilaian dan Pembinaan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi, Tenaga Medis Sub Spesialis Teladan

128.963.550 87.688.131 67,99

7,14 Pembinaan dan pemantauan sebagai Laboratorium rujukan uji silang

37.520.000 30.401.120 81,03

7,15 Analisis Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah pengelola kab/kota

104.791.725 89.941.180 85,83

7,16 Review Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Essensial /Terpadu

81.853.833 78.071.210 95,38

7,17 Pengadaan Logistik Pasien dan Petugas di UPTD

741.934.250 673.412.995 90,76

7,18 Pelayanan Kesehatan Tim P3K

655.623.000 370.215.730 56,47

7,19 Monitoring dan Evaluasi Program Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi

89.046.453 55.451.540 62,27

7,20 Evaluasi ISO 17025 dan ISO 15189 Laboratorium oleh KAN

194.561.320 156.721.970 80,55

7,21 Pertemuan Otopsi Verbal dan Audit Maternal Perinatal dan Medik KB

107.700.375 93.605.440 86,91

7,22 Bimtek Penyusunan Dokumen Akreditasi Institusi BKOM dan Pelkes

105.840.450 93.329.700 88,18

7,23 Kesiapsiagaan Bencana dan Pemantauan Daerah Pra dan pasca Bencana

115.669.300 79.775.329 68,97

7,24 Workshop EvaluasiÂ Program Akreditasi dan Perizinan

208.699.953 136.690.150 65,50

7,25 Workshop Pra dan Pasca 28.656.362 25.938.255 90,51Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun

202012

Bencana7,26 Sosialisasi Program

Pelayanan Integrasi di Puskesmas Kab/Kota

52.031.500 47.349.305 91,00

7,27 Pelatihan Teknis Assestmen Institusi Pemerintah Wajib Lapor (IPWL) dan Evaluasi Pelaksanaan IPWL

114.898.500 104.206.682 90,69

7,28 Review Program KIA dan Kunjungan Neonatus dan Nifas bagi Pengelola Program

203.377.267 180.264.620 88,64

7,29 Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dan Olahraga

31.701.700 25.775.900 81,31

7,30 Pertemuan Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional

77.129.050 65.800.128 85,31

7,31 Pertemuan rakontek pengelola progran kesehatan tradisional kab/kota

59.470.000 57.318.528 96,38

7,32 Workshop pelayanan kesehatan primer

1.038.444.600 562.134.589 54,13

7,33 Workshop kesehatan nelayan wilayah pesisir

62.658.700 61.487.054 98,13

7,34 Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

250.000.000 185.788.235 74,32

7,35 Pertemuan Penyusunan Sistem Rujukan UKM dan UKP Tingkat Provinsi

201.544.475 138.264.435 68,60

7,36 Peningkatan dan Penguatan PIS PK di Kab/Kota

602.591.747 384.727.486 63,85

7,37 Pertemuan Evaluasi DAK Non Fisik di Tingkat Provinsi

174.229.250 148.180.650 85,05

7,38 Monitoring Teknis BOK Provinsi ke Kab/Kota dan Puskesmas

235.167.274 146.876.972 62,46

7,39 Pertemuan Koordinasi Peningkatan SPM di Tingkat Provinsi

54.165.250 50.612.600 93,44

7,40 Rujukan Spesimen 200.000.000 187.050.440 93,537,41 Penjaringan Screaning 200.000.000 180.609.847 90,30


13

Indra ke Kab/Kota oleh BKIM

7,42 Pertemuan Penguatan UKM Sekunder

125.000.000 89.668.001 71,73

7,43 Pengawasan dan pembinaan Limbah Medis dan Non medis di Puskesmas dan Rumahsakit

200.000.000 177.065.811 88,53

7,44 Rapat Koordinasi Teknis DAK Non Fisik Tingkat Provinsi

156.658.000 133.146.250 84,99

7,45 Pembinaan PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat)

429.057.600 255.299.332 59,50

7,46 Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional

17.331.550 9.061.000 52,28

7,47 Sosialisasi Persiapan BLUD UPTD Laboratarium Kesehatan

32.509.600 30.557.290 93,99

7,48 Pelatihan Bantuan Hidup Dasar

123.430.000 110.143.200 89,24

7,49 Sosialisasi Tes Kebugaran Bagi PNS di Lingkunagn Pemprov Sumbar

32.126.000 22.757.650 70,84

7,50 Workshop Review Manual Rujukan Maternal Neonatal

65.336.000 58.670.300 89,80

Total 12.819.413.916 10.474.044.427

81,70

8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

8,1 Jambore Kader PKK 35.752.640 33.774.100 94,478,2 Kampanye Kesehatan

Tingkat Provinsi dalam rangka pencapaian SDGs

245.217.489 237.275.700 96,76

8,3 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS)

154.820.445 131.188.040 84,74

8,4 Workshop Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan Kab/Kota

61.510.000 57.420.125 93,35

8,5 Workshop Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

226.209.340 218.065.780 96,40

8,6 Pengembangan media 789.896.200 763.371.420 96,64Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun

202014

promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Total 1.513.406.114 1.441.095.165 95,229 Program Perbaikan Gizi Masyarakat9,1 Peningkatan Kapasitas

Manajemen pemberian makanan bayi dan anak bagi petugas Kab/Kota

180.547.250 176.021.196 97,49

9,2 Pendidikan dan Pemulihan Gizi Berbasis Masyarakat (Positive Deviance)

78.820.826 77.599.600 98,45

9,3 Pelatihan kelompok pendudkung ASI dalam rangka program GEPEMP

83.903.988 59.006.750 70,33

9,4 Evaluasi Program Gizi terintegrasi

99.400.400 83.430.100 83,93

9,5 TOT Pelayanan Gizi Lansia di Kab/Kota

99.507.000 98.131.350 98,62

9,6 Quic Respon Dalam Pemantauan Pelaksanaan Therapeutic Food Center (TFC)

94.729.725 69.749.300 73,63

9,7 Pertemuan Evaluasi Kemitraan Gizi dengan PKK

132.263.900 124.148.000 93,86

9,8 Peningkatan Kapasitas Petugas dalam pencegahan dan penanggulangan kegemukan dan obesitas pada anak sekolah

92.643.000 70.670.880 76,28

9,9 Sosialisasi proses asuhan gizi terstandar dan reviw pelaksanaan gizi saat bencana

57.303.900 51.307.800 89,54

Total 919.119.989 810.064.976 88,1310 Program Pengembangan Lingkungan Sehat10,1 Pertemuan Supervisi

Fasilitatif Pengawasan dan Pemantauan Hygiene Sanitasi Lingkungan

128.403.748 114.189.889 88,93

10,2 Workshop SanitasiÂ Rumah Sakit

50.577.600 55.811.952 110,35

10,3 Pemantauan Percepatan 316.778.250 156.644.566 49,45Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun

202015

Sanitasi Permukiman dan Penilaian Lingkungan Bersih dan Sehat

10,4 Rakontek Pamsimas dan Penyehatan Lingkungan lainnya

95.532.350 85.917.913 89,94

10,5 Pengelolaan Pemantauan lingkungan UPTD

27.754.000 11.042.000 39,79

10,6 Pemantauan Tempat Pengelolaan Makanan pengelola kab/kota

58.550.000 47.158.134 80,54

10,7 Workshop pengembangan tatanan kab/kota sehat

47.266.700 42.608.577 90,15

10,8 Workshop STBM dengan metoda CLTS bagi stakeholder terkait

121.392.550 107.747.936 88,76

Total 846.255.198 621.120.967 73,4011 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

(Menular/Tidak Menular)11,1 Penanggulangan

HIV/AIDS179.068.450 159.835.283 89,26

11,2 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Tuberculosis (TB)

166.856.000 150.071.989 89,94

11,3 Pelatihan Layanan HIV-AIDS Komprehensif Berkesinambungan

127.346.729 127.223.325 99,90

11,4 Workshop Imunisasi dan Penemuan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)

387.720.423 349.018.782 90,02

11,5 Workshop Teknis Program Kesehatan Jiwa dan NAPZA

32.136.100 31.993.100 99,56

11,6 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Pengedalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM)

81.797.961 79.755.822 97,50

11,7 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Surveilans dan Imunisasi

88.970.750 65.609.000 73,74

11,8 Pertemuan Surveilance dan Kejadian Luar Biasa (KLB)

122.320.432 104.088.170 85,09

11,9 Penanggulangan 79.136.344 67.518.000 85,32Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun

202016

Pemberantasan Demam Berdarah Dengue (DBD)

11,10

Workshop Program Flu Burung Bagi Petugas Kesehatan

40.044.843 34.311.372 85,68

11,11

Pelatihan Konselor HIV/AIDS

112.890.950 112.444.635 99,60

11,12

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji

154.972.900 126.505.000 81,63

11,13

Pelatihan Teknis Program Penanggulangan Penyakit Menular Langsung (P2ML)

127.151.950 92.129.460 72,46

11,14

Pelatihan Teknis Program Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang

108.653.400 90.623.160 83,41

11,15

Eliminasi Filariasis Limfatik (kaki Gajah) dan Pemberantasan Penyakit Kecacingan

75.587.600 57.308.046 75,82

11,16

Pertemuan Evaluasi Imunisasi dan Penemuan Kasus TB dengan Lintas Sektor dan Lintas Program Terkait

46.430.900 41.308.300 88,97

11,17

Pelatihan Petugas Layanan Detekdi Dini Kanker Payudara dan Serviks

258.513.150 196.370.096 75,96

11,18

Workshop Skering dengan Menggunakan Assist

32.239.900 30.586.800 94,87

11,19

Workshop infeksi saluran pencernaan

63.188.300 61.603.150 97,49

11,20

Advokasi Sosialisasi Vaksin Baru Measles Rubella

29.087.650 24.110.700 82,89

Total 2.314.114.732 2.002.414.190 86,5312 Program Pengadaan, Penigkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/12,1 Pengadaan alat

kedokteran UPTD BKIM1.050.000.000 1.042.609.510 99,30

12,2 Pengadaan Peralatan Laboratorium Kesehatan

2.000.000.000 1.817.099.250 90,85

12,3 Pembuatan DED RS Khusus Mata

250.000.000 2.751.300 1,10


17

12,4 Pengadaan Sarana Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT)

2.391.625.300 2.329.480.477 97,40

12,5 Pengadaan Penunjang Diklat BKOM dan Pelkes (DAK)

2.500.000.000 2.318.654.025 92,75

12,6 Rehab Renovasi Gedung BKOM Pelkes (DAK)

2.151.000.000 1.726.963.000 80,29

12,7 Pembangunan Lanjutan RS Paru

3.089.127.120 3.080.127.120 99,71

Total 13.431.752.420 12.317.684.682

91,71

13 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/

13,1 Pemeliharaan alat labor dan alat kesehatan di UPTD Dinkes Provinsi

423.000.000 421.527.260 99,65

Total 423.000.000 421.527.260 99,6514 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan14,1 Pembekalan dan

Pendampingan Dokter Internsip

81.689.100 71.961.500 88,09

14,2 Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Siaga Bencana

130.823.800 120.759.100 92,31

14,3 Evaluasi dan Validasi DataÂ Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan

132.497.650 129.193.553 97,51

14,4 Peningkatan Sumber Daya Kesehatan BP4

47.802.260 39.468.600 82,57

14,5 TOT Akreditasi Puskesmas

245.906.200 221.857.600 90,22

14,6 Pelatihan Manajemen Dokter Puskesmas Peduli Kesehatan Olah Raga pengelola kab/kota

59.732.350 56.601.000 94,76

14,7 MagangTenaga Laboratorium Kesehatan

46.672.300 37.295.511 79,91

14,8 Pelaksanaan Ujian Kompetensi Jabatan Fungsional

107.468.200 84.555.885 78,68

Total 852.591.860 761.692.749 89,3415 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan

Kesehatan15,1 Pertemuan Analisis dan

Verifikasi Data 158.570.450 128.226.260 80,86


18

Kesehatan Berbasis Elektronik

15,2 Workshop Data Pelayaan Kesehatan

36.111.800 35.560.460 98,47

15,3 Pertemuan Koordinasi Bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

114.944.017 110.546.600 96,17

15,4 Sosialisasi Hukum Kesehatan dan Produk Hukum Lainnya

20.432.715 19.530.040 95,58

15,5 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan

169.454.000 156.499.440 92,36

15,6 Pertemuan Sinkronisasi dan Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota

44.456.000 40.286.500 90,62

Total 543.968.982 490.649.300 90,2016 Program Penanggulangan Kemiskinan16,1 Pembiayaan dan

Jaminan Pelayanan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS)

35.012.849.550 34.295.353.650 97,95

16,2 Pertemuan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Daerah

85.779.875 61.543.800 71,75

Total 35.098.629.425 34.356.897.450

97,89

17 Program Peningkatan Pelayanan BLUD17,1 Pelayanan BLUD UPTD

BKIM Dinas Kesehatan8.125.000.000 4.644.891.867 57,17

Total 8.125.000.000 4.644.891.867 57,17Total Keseluruhan Anggaran 100.788.795.77

090.397.847.96

889,69

Realisasi APBD Tahun 2018 :Secara keseluruhan realisasi APBD secara fisik mencapai 99,42% dan

realisasi keuangan mencapai 91,47 %, dengan Belanja Tidak langsung (BTL) realisasi fisik mencapai 100 % dan realisasi keuangan mencapai 96,65 % sedangkan Belanja Langsung (BL) realisasi fisik mencapai 99,42 % dan realisasi keuangan mencapai 89,69 %.

Jika dilihat dari tahun 2018 ada peningkatan realisasi penyerapan anggaran APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, gambaran perkembangan pagu dan realisasi anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


19

TabelTrend Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung APBD

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 – 2018

No Tahun Anggaran Realisasi %1. 2011 30.631.336.250 27.245.865.876 88.953. 2012 53.088.755.058 50.744.071.949 95.583. 2013 66.605.476.520 54.500.132.151 81.834. 2014 109.085.037.261 107.197.332.483 98.275. 2015 111.362.187.219 109.482.176.740 98,316. 2016 157.621.914.653 151.615.303.211 96,197. 2017 145.633.604.409 132.009.945.210 90,657. 2018 132.342.626.620 123.793.214.944 91,47

Sumber data Laporan APBD Dinas Kesehatan Tahun 2018

Total Anggaran Tahun 2018 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat untuk urusan wajib sebesar Rp.100.788.795.770,- secara fisik realisasi 99,42% dan keuangan realisasi Rp. 90.397.847.967,- (89,69%) dengan rincian sbb :

a) Pendapatan 4 UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 target Pendapatan Rp.14.030.571.500,- realisasi Rp.11.884.149.441,- (84,70 %), dengan rincian target dan pencapaian sebagai berikut :

TabelRealisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Jenis Pendapatan Daerah Target Realisasi %

Retribusi pelayanan kesehatan (Labkes dan RS Paru)

5.355.571.500,- 6.443.165.998,- 101,5

- RS Paru 2.055.571.500,- 2.323.557.236,- 113,04- Labkes 3.300.000.000,- 4.119.608.762,- 124,84

Retribusi Pemakaian Kekayaan DaerahPenyewaan Tanah dan Bangunan (BKOM dan Pelkes)

550.000.000,- 615.220.200,- 111,86

Pendapatan Jasa Layanan 8.125.000.000,- 4.825.763.243 ,- 59,39


20

Umum Daerah BKIM

Total Pendapatan 14.030.571.500,- 1.884.149.441,- 84,70

Pendapatan UPTD BKIM belum terealisir sesuai target karena jumlah kunjungan pasien ke BKIM yang masih terbatas dan karena berstatus sebagai balai kesehatan sehingga pembayaran klaim dari BPJS masih disetarakan dengan RS Tipe D, sementara upaya untuk peningkatan status menjadi Rumah sakit Khusus belum dapat dilakukan karena beberapa persyaratan yang tidak bisa dipenuhi. Upaya lain untuk meningkatkan pendapatkan dilakukan dengan membentuk Praktek Poli Sore di IGD, namun masih belum bisa meningkatkan pendapatan.

b) Belanja Tidak Langsung jumlah Dana Rp. 34.553.830.850.850,- realisasi fisik 100%, realisasi Keuangan Rp. 33.395.366.977,- (96,65%)

c) Belanja Langsung jumlah Dana Rp. 100.788.795.770,- realisasi fisik 99,42%, realisasi Keuangan Rp. 90.397.847.967,- (89,69%).

a. Program dan kegiatan APBD yang telah memenuhi target kinerjahasil/ keluaran yang direncanakan, Dari realisasi penyerapan anggaran Tahun 2018 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 11.549.411.676,- yang terdiri dari sisa anggaran Belanja Langsung APBD sebesar Rp. 1,158.463.874,- dan Belanja Tidak Langsung Rp. 10.390.947.802,-Merujuk hasil serapan anggaran dibandingkan dengan realisasi fisik per indikator kinerja kegiatan (output) dan tiap sasaran (Outcome) maka secara keseluruhan pencapaian kinerja dapat diwujudkan dengan baik. Dari 158 kegiatan pada APBD, 156 kegiatan realisasi fisiknya mencapai 100-75 %. Sedangkan 2 kegiatan lainnya realisasi fisik 75-20 %.

Untuk realisasi keuangan kisaran realisasi dapat dilihat seperti uraian berikut :- 123 kegiatan realisasi keuangannya mencapai > 75 % - 99.99 %, - 16 (lima) kegiatan yang realisasi keuangannya < 75 %

Untuk kegiatan yang realisasi fisiknya tidak mencapai 100 % (< 100 %), terdapat 2 kegiatan yang tidak terlaksana secara penuh sebagai berikut : 1. Pembuatan DED RS Khusus Mata

Kegiatan yang tidak terlaksana : yaitu Pembuatan DED RS Khusus Mata hal ini disebabkan :

› Adanya issue perubahan regulasi Penetapan Kelas Rumah Sakit oleh Kemenkes dimana untuk RS Khusus Type/terendah adalah kelas B

› Berdasarkan point 1, maka penyempurnaan/ penyesuaian master plan untuk di tuangkan ke dalam DED butuh kajian lebih dalam dan komprehensif.


21

› Maka perlu pertimbangan dan kesiapan terkait sarana prasarana lainnya untuk menetapkan kembali kelas RS.Khusus Mata bagi BKIM

› Berdasarkan poin1,2 dan 3 maka dibutuhkan waktu yang lama untuk menyiapkan semua hal tersebut, sementara sisa waktu pengerjaan DED tidak akan mencukupi

› Hal tersebut diatas dibahas dalam Rapat antara Calon Penyedia Barang dan Jasa dengan Pengelola Teknis Pembangunan (PTP) dari PUPR dan direkomendasikan untuk dibatalkan/ ditunda

2. Pemantauan Percepatan Sanitasi Permukiman dan Penilaian Lingkungan Bersih dan SehatPekerjaan Pembuatan Jamban percontohan dilakukan di 2 Kabupaten Rawan Stunting yaitu Pasaman Barat dan Pasaman, di Kabuaten Pasaman Barat dapat dikerjakan tetapi di Kabupaten Pasamantidak terlaksana,hal ini disebabkan :

› Karena pada saat akan dilakukannya kegiatan tersebut terjadi bencana banjir dilokasi yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan sehingga sesuai dengan kesepakatan daerah sesuai surat resmi yang disampaikan maka kegiatan ini diminta untuk tidak dilaksanakan pada tahun ini dan ditunda pelaksanaannya untuk tahun depan.

b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya program/kegiatan al : Secara umum program dan kegiatan yang telah dialokasikan melalui APBD tahun 2018 telah dapat terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dengan pencapaian realisasi fisik yang mencapai 99,42 % dan realisasi keuangan 91,47 %.Terjadinya Silpa sebesar Rp. 11.549.411.676,- pada tahun 2018 untuk program / kegiatan sisa anggaran yang tidak terealisasi tersebut disebabkan antara lain :1. Sisa dan efisiensi dari kegiatan pelatihan/Workshop/pertemuan

berupa selisih biaya akomodasi, honor, transport, makan/minum peserta dan nara sumber.

2. Efisiensi dari perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.3. Efisiensi pemeliharaan kendaraan, premium dan pemeliharaan

gedung kantor.4. Efisiensi biaya air, listrik dan telepon serta sewa jaringan internet.5. Sisa dari pelaksanaan tender dan pengadaan barang dan jasa. 6. Adanya kegiatan yang tidak terlaksana.

c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD.Terhadap target capaian program Renstra OPD tidak berpengaruh karena kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan pendukung yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian indikator renstra OPD.

d.Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas al:


22

- Mengupayakan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan sejalan- Seluruh program dan kegiatan yang diusulkan betul-betul ditujukan

untuk pencapaian indikator Renstra Dinas Kesehatan Provinsi.- Meningkatkan koordinasi perencanaan program antara Pusat,

Provinsi dan Kabupaten/Kota.- Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPDUntuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan di dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat 2016 - 2021 dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2018 dan Penetapan Kinerja 2018.

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana yang membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat serta menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenan. Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, jika angka:1. Persentase pencapaian target kinerja dari masing-masing indikator

(Realisasi/Target x 100%) untuk capaian lebih besar menunjukan kinerja yang lebih baik dan/atau

2. [(2 x target – Realisasi) : Target x 100] untuk capaian lebih kecil menunjukan kinerja yang lebih baik.

Pada tahun berjalan 2018 dilakukan perubahan terhadap penyusunan sistem akuntabilitas kinerja OPD untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan kinerja tahun 2018, yaitu dilakukan penyesuaian terhadap Pelaporan kinerja sehingga Alokasi anggaran OPD Dinas Kesehatan yang diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang digunakan untuk mencapai 5 (lima) sasaran strategis Dinas Kesehatan yang tercantum dalam Revisi Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2011-2016 yaitu:1. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit4. Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan5. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi.

Sasaran Strategis tersebut diukur dengan indikator kinerja utama dengan penjabaran sebagai berikut :

Tabel : Indikator Kinerja Utama (IKU), Target dan Realisasi Capaian


23

Tahun 2018

No SasaranStrategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Kinerja Realisasi %

Capaian1 Meningkatnya

Mutu Pelayanan kesehatan

Jumlah Puskesmas yang terakreditasi

96 86 89,58

Jumlah Rumah Sakit Yang Terakreditasi

4 7 175

2 Meningkatnya Kesehatan Masyarakat

Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)

29,2 28,8 101,3

Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

82 80,79 98,52

Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)

85 85,96 101,13

3 Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Jumlah Kab/Kota yang mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap pada Anak Usia 0 - 11 Bulan

12 8 75

4 Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan

Persentase Masyarakat yang Terjamin Kesehatannya

75 77,4 103,2

5 Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

B B 100

Catt : Sumber data berasal dari Laporan Kabupaten/Kota Tahun 2018, tetapi belum semua data

disampaikan sehingga data masih bersifat sementara sampai update data terakhir didapatkan.

Dari uraian tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) tergambarkan bahwa dari 8 indikator kinerja tersebut secara umum 5 indikator berhasil melewati target yang telah ditetapkan. Sedangkan 3 indikator belum tercapai targetnya yaitu : Meningkatnya cakupan immunisasi dasar lengkap bayi usia 0 – 11 bulan 75%, Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 98,52 %, Jumlah Puskesmas yang terakreditasi 89,58 % dan Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) 91,7 %.

Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut:

Tujuan 1. Menurunkan kematian Ibu dan Bayi

Sasaran Strategis 1.

Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan


24

Pencapaian indikator dari sasaran strategis ini adalah :1. Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi2. Jumlah Rumah Sakit Yang Terakreditasi

Gambaran pencapaian kinerja dari indikator kinerja utama diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMAJUMLAH PUSKESMAS YANG TERAKREDITASI TAHUN 2016-2018

Indikator Kinerja Utama

2016 2017 2018Targe

tRealis

asiCapaia

nTarget Reali

sasiCapai

anTarget Reali

sasiCapai

anJumlah Puskesmas yang terakreditasi

23 30 130,43 56 103 183,9 96 86 89,58

Tabel diatas memperlihatkan hasil realisasi Jumlah Puskesmas yang terakreditasi tahun 2018 adalah 89,58 %, hal ini mengalami penurunan dari hasil realisasi tahun 2016 dan tahun 2017. Hal ini sangat dimungkinkan karena Puskesmas yang akan dilakukan penilaian akreditasi adalah Puskesmas-puskesmas yang secara sarana, prasarana dan SDM belum memenuhi standar sehingga tidak semua dari Puskesmas yang akan dilakukan penilaian dapat dilakukan penilaian, disamping itu pada tahun ini juga dilakukan banyak rehabilitasi dan pembangunan pada Puskesmas yang ada sehingga Puskesmasnya tidak dapat dilakukan penilaian, namun dengan adanya komitmen bagi Puskesmas sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, dimana persyaratan akreditasi puskesmas sampai tahun 2019 maka upaya ini akan segera diselesaikan akteditasi bagi seluruh Puskesmas yang belum, dari 275 Puskesmas yang ada di Provinsi Sumatera Barat sudah terakreditasi sebanyak 245 masih ada 30 Puskesmas yang belum dilakukan akreditasi.

Permasalahan yang dihadapi :Secara garis besar tidak terdapat permasalahan, akan tetapi masih terdapat 30 Puskesmas yang belum terakreditasi dari total 275 Puskesmas. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya tim pendamping akreditasi puskesmas di kabupaten terutama untuk kabupaten yang memiliki puskesmas banyak dan terpencar serta keterbatasasan sarana, prasarana dan tenaga di Puskesmas.

Upaya yang harus dilakukan :Mengadakan pelatihan tim pendamping akreditasi, mengadvokasi kepala daerah untuk tetap berkomitmen mempersiapkan akreditasi puskesmas


25

melalui penyediaan sarana, prasarana dan tenaga sesuai Permenkes 75 tahun 2014.

TABEL 3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMAJUMLAH RUMAH SAKIT YANG TERAKREDITASI TAHUN 2018


2016 2017 2018Target Real

isasiCapai

anTarget Real

isasiCapai

anTarget Reali

sasiCapai

anJumlah Rumah Sakit yang terakreditasi

2 2 100 3 12 400 4 7 175

Tabel diatas memperlihatkan hasil realisasi Jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi tahun 2018 adalah 175 %, hal ini terus terealisasi melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini sangat dimungkinkan karena adanya komitmen RS di Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program akreditasi Rumah Sakit karena dipersyaratkan untuk dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut sesuai level pelayanannya. Adanya ketentuan ini memacu RS Kab/Kota untuk dapat mewujudkan persyaratan akreditasi sarana pelayanannya karena pelayanan dari peserta BPJS kesehatan merupakan penghasilan yang utama bagi kebanyak RS.

Akreditasi Rumah Sakit dilaksanakan untuk menilai kepatuhan rumah sakit terhadap standar yang merupakan standar pelayanan fokus pada pasien untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien dengan pendekatan manajemen resiko di Rumah Sakit.

Permasalahan yang dihadapi :1. Koordinasi antara pengelola Program Rujukan Dinas Kesehatan

Kab/Kota dan Akreditasi Rumah Sakit Kab/Kota dengan Dinas Kesehatah Provinsi belum berjalan maksimal. Sedangkan untuk memobilisasi potensi kegiatan Akreditasi Rumah Sakit masih banyak kendala.

2. Jaringan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk sektor pemerintah dan swasta belum optimal. Kemitraan yang telah dibangun belum menampakan kepekaan, kepedulian dan rasa memiliki terhadap permasalahan dan upaya dalam penyelenggaraan Akreditasi Rumah Sakit.

3. Pengorganisasian Akreditasi Rumah Sakit di Kab/Kota masih perlu diperhatikan keberadaannya, termasuk dana, sarana, peralatan serta upaya pelaksanaan yang masih rendah.

4. Kebijakan yang terkait dengan Akreditasi Rumah Sakit belum mantap dan inplementasinya dilapangan belum konsisten, sehingga pelaksanaan kegiatan Akreditasi Rumah Sakit belum berjalan maksimal.

Upaya yang harus dilakukan :


26

1. Perlu komitmen yang kuat antara lintas program sehingga koordinasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2. Perlu mengoptimalkan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk sektor pemerintah dan swasta. Kemitraan yang telah dibangun bisa menampakan kepekaan, kepedulian dan rasa memiliki terhadap permasalahan dan upaya Penyenggaraan Akreditasi Rumah Sakit

3. Adanya perhatian yang serius terhadap Akreditasi Rumah Sakit di Kab/Kota, termasuk dana, sarana, peralatan serta upaya penyelenggaraan Akreditasi sesuai dengan standart yang ada

4. Mengoptimalkan kegiatan Seksi Yankes Rujukan Kab/Kota memantapkan kebijakan yang terkait dengan upaya pelaksaanaan Akreditasi Rumah Sakit dan inplementasinya dilapangan harus konsisten

5. Menghimbau agar mengusahakan adanya dana perbaikan / pemeliharaan alat dari APBD Kab/Kota.

6. Rujukan Dokter Spesialis sebagian sudah dapat dipenuhi terutama untuk RSUD Kelas D, sehingga pencapaian rata-rata BOR meningkat walaupun masih ada beberapa RS Kabupaten Kota yang pencapaian BOR nya masih berada dibawah nilai yang diharapkan. Untuk itu rumah sakit Kab/Kota tetap menganggarkan dana APBD II untuk melaksanakan Rujukan Dokter Spesialis tertentu ke RSUD yang belum mempunyai Dokter Spesialis, terutama RSUD Mentawai yang belum mempunyai spesialis.

7. Pembinaan dan bimbingan akreditasi Rumah Sakit oleh tim Akreditasi. Untuk RS yang belum dan sudah terakreditasi namun sudah habis masa berlakunya.

Program dan Kegiatan untuk mencapai Sasaran I : Meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan.

No Program dan Kegiatan2018

Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Persentase

6 Program Obat dan Pembekalan Kesehatan

6,1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (Buffer Stok) Dinas Kesehatan Provinsi

3.339.116.198 3.167.738.391 94,87

6,2 Pengadaan Bahan Kimia dan Peralatan Labor Kesehatan

1.900.970.000 1.530.761.220 80,53

6,3 Pengadaan obat-obatan, bahan habis pakai BKIM

1.195.000.000 1.174.037.496 98,25

6,4 Pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan BP4

2.517.924.950 2.431.248.698 96,56

6,5 Workshop Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

115.686.800 77.556.094 67,04

6,6 Pengelolaan Obat Buffer Stok Provinsi

128.095.700 114.495.700 89,38

6,7 Workshop SDM dalam Pengawasan Alat Kesehatan

106.152.924 94.780.050 89,29


27

Total 9.302.946.572 8.590.617.649 92,34

7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

7,1 Penilaian Puskesmas Berprestasi dan tenaga kesehatan teladan

237.478.650 146.283.406 61,60

7,4 Peningkatan Pelayanan Siaga dan Tindak Siaga Medik

3.809.975.728 3.688.509.468 96,81

7,5 Pertemuan Program Kesmas dan Rujukan

344.375.000 317.023.631 92,06

7,6 Pemantauan dan pengamanan makanan (food security)

234.499.317 155.358.599 66,25

7,7 Monitoring dan Evaluasi dalam rangka peningkatan laboratorium kesehatan sebagai labor rujukan

49.316.500 36.333.930 73,67

7,8 Pengambilan sampel lapangan Laboratorium

221.363.450 199.272.768 90,02

7,12 Pertemuan Petugas Laboratorium Kab/Kota dan RS

26.450.249 24.392.250 92,22

7,13 Penilaian dan Pembinaan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi, Tenaga Medis Sub Spesialis Teladan

128.963.550 87.688.131 67,99

7,14 Pembinaan dan pemantauan sebagai Laboratorium rujukan uji silang

37.520.000 30.401.120 81,03

7,17 Pengadaan Logistik Pasien dan Petugas di UPTD

741.934.250 673.412.995 90,76

7,18 Pelayanan Kesehatan Tim P3K 655.623.000 370.215.730 56,477,19 Monitoring dan Evaluasi Program

Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi

89.046.453 55.451.540 62,27

7,20 Evaluasi ISO 17025 dan ISO 15189 Laboratorium oleh KAN

194.561.320 156.721.970 80,55

7,23 Kesiapsiagaan Bencana dan Pemantauan Daerah Pra dan pasca Bencana

115.669.300 79.775.329 68,97

7,24 Workshop EvaluasiÂ Program Akreditasi dan Perizinan

208.699.953 136.690.150 65,50

7,25 Workshop Pra dan Pasca Bencana 28.656.362 25.983.255 90,677,26 Sosialisasi Program Pelayanan

Integrasi di Puskesmas Kab/Kota52.031.500 47.349.305 91,00

7,27 Pelatihan Teknis Assestmen Institusi Pemerintah Wajib Lapor (IPWL) dan Evaluasi Pelaksanaan IPWL

114.898.500 104.206.682 90,69

7,32 Workshop pelayanan kesehatan primer

1.038.444.600 562.134.589 54,13

7,40 Rujukan Spesimen 200.000.000 187.050.440 93,537,41 Penjaringan Screaning Indra ke 200.000.000 180.609.847 90,30


28

Kab/Kota oleh BKIM7,43 Pengawasan dan pembinaan

Limbah Medis dan Non medis di Puskesmas dan Rumahsakit

200.000.000 177.065.811 88,53

7,46 Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional

17.331.550 9.061.000 52,28

7,48 Pelatihan Bantuan Hidup Dasar 123.430.000 110.143.200 89,247,50 Workshop Review Manual

Rujukan Maternal Neonatal65.336.000 58.625.300 89,73

Total 9.135.605.232 7.619.760.446 83,41

12 Program Pengadaan, Penigkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/

12,1 Pengadaan alat kedokteran UPTD BKIM

1.050.000.000 1.042.609.510 99,30

12,2 Pengadaan Peralatan Laboratorium Kesehatan

2.000.000.000 1.817.099.250 90,85

12,3 Pembuatan DED RS Khusus Mata 250.000.000 2.751.300 1,1012,4 Pengadaan Sarana Perawatan

Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT)

2.391.625.300 2.329.480.477 97,40

12,5 Pengadaan Penunjang Diklat BKOM dan Pelkes (DAK)

2.500.000.000 2.318.654.025 92,75

12,6 Rehab Renovasi Gedung BKOM Pelkes (DAK)

2.151.000.000 1.726.963.000 80,29

12,7 Pembangunan Lanjutan RS Paru 3.089.127.120 3.080.127.120 99,71Total 13.431.752.42

012.317.684.68

291,71

13 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/

13,1 Pemeliharaan alat labor dan alat kesehatan di UPTD Dinkes Provinsi

423.000.000 421.527.260 99,65

Total 423.000.000 421.527.260 99,65

14 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

14,1 Pembekalan dan Pendampingan Dokter Internsip

81.689.100 71.961.500 88,09

14,2 Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Siaga Bencana

130.823.800 120.759.100 92,31

14,3 Evaluasi dan Validasi DataÂ Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan

132.497.650 129.193.553 97,51

14,4 Peningkatan Sumber Daya 47.802.260 39.468.600 82,57Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun

202029

Kesehatan BP414,5 TOT Akreditasi Puskesmas 245.906.200 221.857.600 90,2214,6 Pelatihan Manajemen Dokter

Puskesmas Peduli Kesehatan Olah Raga pengelola kab/kota

59.732.350 56.601.000 94,76

14,7 MagangTenaga Laboratorium Kesehatan

46.672.300 37.295.511 79,91

14,8 Pelaksanaan Ujian Kompetensi Jabatan Fungsional

107.468.200 84.555.885 78,68

Total 852.591.860 761.692.749 89,34

17 Program Peningkatan Pelayanan BLUD

17,1 Pelayanan BLUD UPTD BKIM Dinas Kesehatan

8.125.000.000 4.644.981.867 57,17

Total 8.125.000.000 4.644.981.867 57,17

Total Keseluruhan Anggaran Sasaran Strategis 1

41.270.896.084

34.356.264.653

83,25

Program dan kegiatan yang disusun dalam pencapaian sasaran ini telah mendukung terhadap tercapainya sasaran untuk meningkatnya mutu layanan kesehatan.


Meningkatnya Kesehatan Masyarakat

Indikator dari sasaran strategis ini adalah :1. Prevalensi Stunting (Pendek & Sangat pendek) pada Baduta (bawah dua tahun).2. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di faskes (PF).3.Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) sesuai standar.

Pencapaian indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut :

TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMAPREVALENSI STUNTING PADA ANAK BADUTA PADA TAHUN 2016 -

2018


2016 2017 2018Targe

tRealis

asiCapai

anTarget Reali

sasiCapai

anTarge

tRealis

asiCapai

anPrevalensi stunting pada anak baduta

31,7 17,6 180 30,45 18,6 163,71

29,2 28,8 101,3


30

Tabel diatas memperlihatkan hasil realisasi Prevalensi stunting pada anak baduta tahun 2018 adalah masih mencapai diatas target yang ditetapkan.

Status gizi merupakan salah satu faktor penentu kualitas sumber daya manusia. Badan Kesehatan Dunia (WHO, 2009) mengemukakan bahwa anak dengan status gizi baik akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat, kemampuan belajar yang lebih baik serta produktifitas kerja yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Sebaliknya gizi kurang tidak hanya meningkatkan angka kesakitan dan kematian, tapi juga menurunkan produktivitas, menghambat sel-sel otak yang mengakibatkan kebodohan & keterbelakangan. Status gizi yang rendah juga akan berdampak terhadap rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator status suatu bangsa.

Prevalensi Kekurangan Gizi pada Balita adalah keadaan status gizi Balita yang diperoleh dengan membandingkan antara balita berstatus kurang gizi dengan Balita seluruhnya dengan nilai Z Score <-2 SD (Antropometri WHO). Prevalensi status gizi balita dapat diperoleh melalui pengukuran Berat Badan menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) dan Berat Badan menurut Tinggi Badan atau Panjang Badan (BB/TB atau BB/PB). Dari ketiga jenis indikator pengukuran status gizi Balita tersebut, pengukuran Berat Badan menurut Tinggi Badan lebih bisa menggambarkan permasalahan gizi di masyarakat karena Berat Badan/Tinggi Badan menggambarkan status gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung dalam waktu yang pendek, seperti menurunnya nafsu makan akibat sakit atau karena menderita diare. Dalam keadaan demikian berat badan anak akan cepat turun sehingga tidak proporsional lagi dengan tinggi badannya dan anak menjadi kurus. Pengukuran Berat Badan menurut Tinggi Badan juga dapat menggambarkan permasalahan gizi yang sifatnya kronis akibat keadaan yang berlangsung dalam waktu yang lama seperti terjadinya Balita Gemuk yang diakibatkan oleh pola asuh yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak.

Upaya perbaikan gizi melalui intervensi spesifik yang dilakukan secara langsung terhadap sasaran yang rawan akan efektif apabila cakupannya ditingkatkan. Untuk meningkatkan cakupan intervensi gizi diperlukan adanya dukungan dari sektor lainnya yang dalam hal ini disebut sebagai intervensi sensitif. Permasalahan yang diselesaikan oleh selain sektor kesehatan adalah permasalahan mendasar yang mempengaruhi penyebab langsung kurang gizi, seperti kemiskinan, kerawanan pangan, akses terhadap pelayanan kesehatan (jaminan sosial), sanitasi dan akses terhadap air bersih, pendidikan anak usia dini, pemberdayaan perempuan, pendidikan di dalam kelas, dan perlindungan anak.

Upaya Perbaikan Gizi Spesifika) Masalah gizi bersifat antar-generasi dan akibat yang ditimbulkannya

bersifat trans-generasi. Artinya status gizi pada umur tertentu dipengaruhi oleh status gizi pada umur sebelumnya, artinya status gizi


31

anak berusia 5 tahun dipengaruhi oleh status gizi pada umur yang lebih muda, yang selanjutnya dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangannya di dalam kandungan. Pertumbuhan dan perkembangan bayi didalam kandungan ibunya dipengaruhi oleh status gizi ibu sebelum dan selama masa kehamilannya. Dengan demikian status gizi anak berusia 5 tahun merupakan hasil dari proses pertumbuhan dan perkembangan sebelumnya, yang dipengaruhi oleh status gizi ibu pra-hamil, selama hamil, dan usia dini bayi pasca lahir. Oleh karena itu, mengatasi stunting pada anak balita, tidak cukup hanya pada periode setelah periode 1000 HPK, tetapi harus secara komprehensif, termasuk remaja puteri sebagai calon ibu. Oleh karena masalah gizi berkesinambungan dan lintas generasi, maka penaganannya tidak bisa terfragmentasi, memerlukan sinergitas dan koordinasi yang memadai.

b) Indonesia sudah dihadapkan pada beban ganda masalah gizi, yaitu gizi kurang dan stunting yang prevalensinya masih tinggi, dan gizi lebih yang prevalensinya semakin tinggi. Beban ganda tersebut tidak hanya berimplikasi pada status gizi tetapi juga terhadap penyakit. Penyebab kematian utama di Indonesia telah bergeser dari penyakit infeksi ke penyakit tidak menular (PTM). Selain itu, masalah PTM tidak hanya akibat dari masalah gaya hidup, tetapi merupakan akibat dari salah gizi pada usia 1000 HPK dan pra-kehamilan. Oleh karenanya, penanganannya semakin kompleks.

c) Masih rendahnya pengetahuan, dan kesadaran gizi masyarakat akan pentingnya gizi, menyebabkan kurang memadainya pola asuh keluarga. Hal ini dikarenakan kurangnya cakupan komunikasi dan edukasi gizi secara berkelanjutan untuk mempromosikan perilaku gizi dan kesehatan yang benar, seperti pemberian ASI eksklusif untuk bayi 0-6 bulan dan pola pemberian MP-ASI pada bayi dan anak usia dini. Pendidikan dan penyuluhan kesehatan dan gizi perlu dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan yang memerlukan peran aktif berbagai pemangku kepentingan. Di sisi lain, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pangan yang aman perlu diperhatikan sehingga makanan yang dikonsumsi tidak menimbulkan potensi penyakit.

d) Rendahnya konsumsi buah dan sayur, tingginya konsumsi garam dan makanan tinggi lemak serta rendahnya aktivitas fisik pada sebagian masyarakat, terutama di perkotaan, yang meningkatkan angka berat badan lebih dan obesitas. Diketahui 93,5 persen masyarakat Indonesia kurang mengkonsumsi sayur dan buah. Sementara itu, data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan sebagian besar masyarakat berperilaku konsumsi berisiko yaitu mengkonsumsi bumbu penyedap (77,3 persen), makanan dan minuman manis (53,1 persen), dan makanan berlemak (40,7 persen).

Upaya perbaikan Gizi SensitifUntuk meningkatkan cakupan intervensi gizi diperlukan adanya dukungan dari sektor lainnya yang dalam hal ini disebut sebagai intervensi sensitif. Permasalahan yang diselesaikan oleh selain sektor kesehatan adalah permasalahan mendasar yang mempengaruhi penyebab langsung kurang gizi, seperti kemiskinan, kerawanan pangan,


32

akses terhadap pelayanan kesehatan (jaminan sosial), sanitasi dan akses terhadap air bersih, pendidikan anak usia dini, pemberdayaan perempuan, pendidikan di dalam kelas, dan perlindungan anak.a) Kebijakan dan program terkait perbaikan gizi masih terfragmentasi

akibat kurangnya gizi spesifik saja tidak dapat menyelesaikan masalah gizi tanpa adanya intervensi gizi sensitif dan dukungan lingkungan yang menjadi faktor pemungkin tercapainya perbaikan gizi

b) Kendala dalam diversifikasi konsumsi pangan antara lain : 1) masih rendahnya pendapatan dan daya beli sebagian masyarakat; 2) masih terbatasnya ragam komoditas pangan yang ditunjukkan dengan sumber karbohidrat masyarakat yang masih didominasi oleh beras, 3) akses pangan yang rendah disebabkan oleh kemiskinan, 4) masih melembaganya sikap dan kebiasaan konsumen yang belum mengutamakan kandungan gizi dalam memilih pangan yang dikonsumsi disebabkan oleh rendahnya pendidikan masyarakat terutama ibu atau pengasuh anak dan usia menikah yang terlalu muda. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijaksanaan harga dan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien serta pendidikan dan penyuluhan kepada para konsumen.

TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMAPREVALENSI IBU BERSALIN MENDAPAT PELAYANAN PERSALINAN

SESUAI STANDAR DI FASYANKES TAHUN 2018


2016 2017 2018Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Prevalensi ibu bersalin mendapat pelayanan Persalinan sesuai standar di fasyankes

87 86,80

99,77 79 80,3 101,65

82 80,79 98,52

Tabel diatas memperlihatkan Prevalensi ibu bersalin mendapat pelayanan Persalinan sesuai standar di fasyankes tahun 2018 mengalami penurunan dari hasil realisasi tahun tahun 2016 dan 2017. (Data Sementara)

Pada masa kehamilan, program ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya, dan apabila terdapat komplikasi atau faktor risiko diupayakan dapat dideteksi secara dini dan dilakukan intervensi. Kegiatan yang dilakukan meliputi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), pelayanan antenatal terpadu (HIV, malaria, gizi, dll), dan pelaksanaan kelas ibu hamil. Pada tahap persalinan dan nifas, diupayakan agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pengembangan rumah tunggu kelahiran di daerah dengan akses sulit dan kemitraan bidan dan dukun untuk daerah dengan proporsi persalinan oleh dukun masih tinggi. Setelah melahirkan, diupayakan agar setiap ibu mendapat pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan.


33

Apabila terjadi komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas, maka perlu dirujuk dan mendapatkan penanganan tepat waktu di fasyankes dasar (Puskesmas PONED) maupun fasyankes lanjutan (RS PONEK).

Kematian Ibu menurut ICD 10 didefinisikan sebagai Kematian seorang wanita yang terjadi saat hamil atau dalam 42 hari akhir kehamilannya, tanpa melihat usia dan letak kehamilannya yang disebabkan oleh sebab apapun yang terkait dengan atau diperburuk oleh kehamilannya atau penanganannya, bukan disebabkan oleh insiden atau kecelakaan. Secara global, Kematian Ibu disebabkan oleh penyebab langsung maupun tidak langsung yang dapat terjadi pada masa kehamilan, pada saat persalinandan pada masa nifas. Penyebab langsung langsung sangat dipengaruhi oleh Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang kompeten di Fasilitas Kesehatan yang disebut dengan Persalinan di Fasilitas Kesehatan (PF). Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di fasilitas kesehatan (PF) adalah cakupan ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Informasi mengenai cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di faskes ini akan bermanfaat untuk menggambarkan kemampuan manajemen program KIA dalam pertolongan persalinan yang sesuai standar. Diharapkan jika semua persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten terutama jika dilakukan di fasilitas kesehatan akan mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi yang dikandungnya, dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMAPREVALENSI KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1) SESUAI

STANDARTTAHUN 2018


2016 2017 2018Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi Capaian Targ

etRealis

asiCapaia

nPrevalensi kunjungan neonatal pertama (KN1) sesuai standart

87 87,10 100,11

81 84,67 104,53 85 85,96 101,13

Tabel diatas memperlihatkan Prevalensi kunjungan neonatal pertama (KN1) sesuai standar tahun 2018 mengalami penurunan dari hasil realisasi tahun 2017.


34

Cakupan Pelayanan Neonatus Pertama (KN1) adalah cakupan neonatus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada 6-48 Jam setelah lahir di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk memantau keberhasilan program penurunan AKB karena bayi baru lahir merupakan kelompok usia yang sangat sensitif terhadap berbagai kondisi yang terjadi disekitarnya seperti penyakit menular, kecukupan gizi serta perubahan yang terjadi disekitar lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal yang sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kondisi ini mengakibatkan bayi baru lahir rentan terhadap penyakit yang dapat berakibat terjadinya kematian.

GrafikTrend Pelayanan Neonatus Pertama (KN1) di Provinsi Sumatera

Barat Tahun 2011 – 2018

Sumber Data: Laporan Kabupaten Kota Tahun 2011-2018

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Cakupan Pelayanan Neonatus pertama (KN1) adalah:1. Meningkat akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan KB

melalui penempatan bidan desa dan bidan jorong.2. Melengkapi sarana dan prasarana. Saat ini di Sumatera Barat terdapat

275 Puskesmas (175 non rawatan, 100 dengan fasilitas rawatan) dengan 907 unit Puskesmas Pembantu dan 2379 unit Pos Kesehatan Desa/Nagari/Kelurahan, 64 rumah sakit (38 rumah sakit swasta, 26 rumah sakit pemerintah) yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota. Disamping itu sebanyak 87 puskesmas rawatan sudah mampu PONED dan 18 rumah sakit dengan kemampuan untuk gawat darurat pada ibu dan bayi baru lahir (PONEK).

3. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan-pelatihan dan pertemuan/seminar seperti Pelatihan Manajemen Terpadu Bayi Muda/Balita Sakit, Pelatihan Asfiksia BBLR, Pelatihan Penanganan Bayi Baru Lahir, Pelatihan Neonatal Essensial, Pelatihan Skrining Hypothiroid Kongenital, Pelatihan manajemen KIA dll.

4. Pembiayaan kunjungan neonatus melalui dana BOKRencana Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun

202035

5. Pelaksanaan Kelas Ibu hamilPada kegiatan kelas Ibu Hamil, disamping pembelajaran tentang kesehatan ibu selama hamil, juga memuat materi tentang perawatan bayi baru lahir dan neonatus. Dengan meningkatnya pengetahuan tentang perawatan BBL tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran ibu dan keluarga memeriksakan kesehatan bayinya.

6. Pemberian buku KIA bagi ibu hamil dan memanfaatkannya untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak mulai dari dalam kandungan sampai berusia 5 tahun.

7. Meningkatkan Peran serta Organisasi Profesi dalam pemantaun kualitas pelayanan terhadap bayi baru lahir.

8. Peningkatan peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat melalui kader sahabat ibu dan lain-lain.

Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan (PF) dan KN1 bagi Kab/kota yang belum mencapai target adalah :

1) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kes. Ibu, bayi baru lahir melalui pendekatan siklus kehidupan dengan Fokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) melalui:

a. Pemenuhan tenaga strategis sampai ke perifer melalui penempatan Bidan Jorong, Program Nusantara Sehat untuk daerah terpencil (Kepulauan Mentawai).Saat ini, jumlah dokter umum di Puskesmas dan Dinas Kesehatan se-Sumatera Barat adalah 508 orang, di rumah sakit sebanyak 268 orang, tenaga bidan berjumlah 4968 orang, perawat 3462 orang, dokter spesialis anak 54 orang, dokter spesialis Obgyn 65 orang

b. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan-pelatihan dan pertemuan/seminar. Tenaga kesehatan yang sudah dilatih adalah: • Bidan terlatih Asuhan Persalinan Normal sebanyak 974 orang.• Bidan, dokter dan perawat mampu PONED sebanyak 363

orang.• Bidan mampu PONEK sebanyak 58 orang.• Nakes terlatih tatalaksana asfiksia BBLR sebanyak 1727 orang

c. Melengkapi sarana dan prasarana. Saat ini di Sumatera Barat terdapat 264 Puskesmas (172 non rawatan, 92 dengan fasilitas rawatan) dengan 907 unit Puskesmas Pembantu dan 2379 unit Pos Kesehatan Desa/Nagari/Kelurahan, 64 rumah sakit (38 rumah sakit swasta, 26 rumah sakit pemerintah) yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota. Disamping itu sebanyak 87 puskesmas rawatan sudah mampu PONED dan 18 rumah sakit dengan kemampuan untuk gawat darurat pada ibu dan bayi baru lahir (PONEK).Untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi sedini mungkin kelainan pada ibu hamil, tahun 2015 Dinas Kesehatan melalui dana Dekon telah melengkapi alat deteksi bumil Risiko Tinggi untuk 1340 bidan di desa tertingal/terpencil

2) Penguatan Sistem Rujukan Maternal Neonatal.


36

Dalam mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi baru lahir, perlu dilakukan pemantapan sistem jejaring rujukan maternal neonatal di kabupaten/kota. Penguatan sistem rujukan maternal neonatal ini dilakukan mengadop Program EMAS (Expanding Maternal dan Nonatal Survival) dari kementerian Keshatan RI. Penguatan sistem rujukan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Kesehatan. Tahun 2018, pemantapan Sistem Rujukan di Kabupaten 50 Kota

3) Membangun kemiteraan yang efektif Peningkatan Cakupan PF dalam rangka menurunkan AKI & AKB memerlukan penguatan dari mitra bestari kesehatan. Kemiteraan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan organisasi profesi, LSM dan Perguruan Tinggi pada berbagai kegiatan seperti dengan POGI (perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia), IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDI (Ikatan Dokter Indonesia), IBI (Ikatan Bidan Indonesia), dengan LSM (PKK, PKBI dll), Perguruan Tinggi Kesehatan (Poltekes, UNAND) dll . Kegiatan ini juga dipererat melalui MOU seperti MOU Ketua Umum PKK Propinsi Sumatera Barat dengan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat dan Ketua IBI cabang Propinsi Sumatera Barat.Dengan Organisasi profesi seperti POGI, IDAI, IDI, IBI, PPNI bentuk kerjasama yang telah dilakukan adalah melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan serta melalui bakti sosial di Kabupaten/Kota dengan permasalahan kesehatan ibu dan anak.Disamping itu, juga dilakukan kemitran bidan dengan dukun. Dengan kemitraan bidan dengan dukun diharapkan dapat meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, karena dengan kemitraan tersebut, dukun diharapkan dapat memotivasi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan & melahirkan di fasilitas kesehatan dengan didampingi oleh dukun.

4) Pemberdayaan perempuan, keluarga dan masyarakat.Pemberdayaan perempuan , keluarga dan masyarakan dilakukan melalui:a. Pembentukan kelas ibu

Kelas Ibu sudah terbentuk di 264 Puskesmas di Sumatera Barat dengan total klas ibu sebanyak 2606. Kelas ibu hamil ini melibat suami/keluarga dengan tujuan supaya suami/keluarga dapat memastikan ibu hamil telah mendapatkan pelayanan yang sesuai standar dan melahirkan di fasilitas kesehatan. Tahun 2018 sudah dilakukan pelatihan Kelas Ibu yang sudah direvisi terhadap fasilitator kelas ibu di 19 Kabupaten/kota.

5) Penguatan manajemen program Gzi & KIA melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan di Provinsi Sumatera Barat

Beberapa indikator yang dapat memberikan penjelasan tentang Indikator kinerja utama pada sasaran peningkatan kesehatan masyarakat antara lain :


37

1. Pencapaian Indikator Angka Kematian IbuAngka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan

pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain, per 100.000 kelahiran hidup.

AKI merupakan salah satu indikator dari derajat kesehatan yang juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millenium (MDGs) yaitu tujuan MDGs 5a yakni Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga 3/4 dalam kurun waktu 1990-2015 dimana ditargetkan AKI pada tahun 2015 sebesar 102/100.000 KH.

Angka Kematian Ibu ditetapkan berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh BPS setiap 5 (lima) tahun sekali.

Jika dilihat perkembangan AKI dari tahun ke tahun di Indonesia cendrung mengalami penurunan, pada tahun 1994, AKI sebesar 394/100.000 KH, berdasarkan data SDKI 2007, AKI sebesar 228/100.000 KH, SDKI tahun 2012, AKI sebesar 359/100.000 KH, namun SDKI 2012 tersebut tidak melakukan perhitungan AKI per Provinsi di Indonesia, sedangkan berdasarkan data WHO tahun 2010, AKI di Indonesia sebesar 220/100.000 KH, namun angka tersebut masih jauh dibawah target Millenium Development Goals (MDGs) yang harus dicapai pada tahun 2015 yaitu menjadi 102/100.000 Kelahiran Hidup.

Jika dilihat dengan jumlah kematian ibu dari tahun ke tahun berdasarkan data dari Kabupaten/Kota terjadi penurunan, pada tahun 2011 jumlah kematian sebanyak 129 kasus, pada tahun 2012 jumlah kematian menurun sebanyak 104 kasus, pada tahun 2013 turun sebanyak 90 kasus, pada tahun 2014 jumlah kematian naik menjadi 116 kasus dan pada tahun 2015 turun kembali menjadi 110 kasus dan pada tahun 2018 kembali turun menjadi 108 kasus seperti terlihat pada grafik dibawah ini :

GrafikTrend Penurunan Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Sumatera

BaratTahun 2011 – 2018

Sumber Data: Laporan Profil Kesehatan Kabupaten Kota


38

Upaya dalam menurunkan angka kematian Ibu dan bayi harus dilaksanakan secara komprehensif dan saling berkaitan untuk itu penjelasan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menurunkan AKI dan AKB dijelaskan pada analisis upaya penurunan angka kematian Bayi sebagaimana analisa berikut ini.

Analisis Pencapaian Indikator Menurunnya Angka Kematian BayiAngka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi

berusia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

AKB ditetapkan melalui survey yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi.

Disamping itu, AKB merupakan salah satu indikator yang berpengaruh terhadap Umur Harapan Hidup yang nantinya akan menentukan derajat kesehatan dan merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millenium yaitu MDGs 4 yaitu mengurangi kematian Bayi menjadi 23/1000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi di Indonesia dari tahun ke tahun sudah mengalami penurunan, menurut hasil SDKI 2007 dari 34/1000 KH menjadi 32/1000 KH pada tahun 2012 (SDKI tahun 2012).

Sedangkan Angka Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan Provinsi lain di Indonesia sudah memperlihatkan penurunan yang cukup bermakna yakni dari 47/1000 KH pada tahun 2007 menjadi 27/1000 KH pada tahun 2012, meskipun secara target yang telah ditetapkan hanya mencapai 85,19%.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan kematian ibu dan bayi tersebut. Kebijakan teknis yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam upaya menurunkan kematian ibu, bayi dan balita adalah: 1. Meningkatkan universal access dan coverage untuk pelayanan

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) termasuk Keluarga Berencana (KB)2. Intervensi prioritas untuk mengatasi penyebab utama kematian ibu,

bayi dan balita 3. Mendorong persalinan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan emergensi PONEK

(Pelayanan Obstetri dan Neonatal Komprehensif) dan PONED (Pelayanan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Dasar)

5. Meningkatkan kualitas in service training dan distribusi tenaga kesehatan: bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap), perawat, dokter PTT (dokter dengan kewenangan tambahan), dokter spesialis (tugas belajar, pengiriman residen, sister hospital)

6. Meningkatkan ketersediaan sumber daya kesehatan: obat program dan bahan habis pakai, sarana/alat PONED dan PONEK

7. Menerapkan standar pelayanan kesehatan di Poskesdes/Polindes, Pustu (Puskesmas Pembantu, Puskesmas dan Rumah Sakit).


39

8. Memberdayakan keluarga dam masyarakat dalam KIA untuk meningkatkan health care seeking.

9. Pengaturan taskshifting dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.

10. Peningkatan pemanfaatan pembiayaan kesehatan yang ada melalui dana dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, Jamkesmas dan Jampersal.

11. Penguatan jejaring KIA.12. Peningkatan kerja sama dengan organisasi profesi, LSM (Lembaga

Swadaya Masyarakat), Perguruan Tinggi dan swasta.

Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran II : Meningkatkan Kesehatan Masyarakat


Pagu (Rp) Realisasi (Rp)

Persentase

7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

7,2 Pendampingan Penilaian Akselerasi Cakupan KB Dalam Rangka Pencapaian SDGs

68.178.176 61.160.000 89,71

7,3 TOT Kelas Ibu Hamil dan Balita 153.170.100 144.147.380 94,11

7,9 Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR bagi Pengelola program

191.460.962 186.102.600 97,20

7,10 Pertemuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

31.018.200 29.575.950 95,35

7,11 Review Peningkatan Kualitas Hidup Anak

112.408.950 101.825.390 90,58

7,15 Analisis Akselerasi Pembinaan dan Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah pengelola kab/kota

104.791.725 89.941.180 85,83

7,16 Review Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Essensial /Terpadu

81.853.833 78.071.210 95,38

7,21 Pertemuan Otopsi Verbal dan Audit Maternal Perinatal dan Medik KB

107.700.375 93.605.440 86,91

7,22 Bimtek Penyusunan Dokumen Akreditasi Institusi BKOM dan Pelkes

105.840.450 93.329.700 88,18

7,28 Review Program KIA dan Kunjungan Neonatus dan Nifas bagi Pengelola Program

203.377.267 180.264.620 88,64

7,29 Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dan Olahraga

31.701.700 25.775.900 81,31

7,30 Pertemuan Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional

77.129.050 65.800.128 85,31

7,31 Pertemuan rakontek pengelola progran kesehatan tradisional

59.470.000 57.318.528 96,38


40

kab/kota7,33 Workshop kesehatan nelayan

wilayah pesisir62.658.700 61.487.054 98,13

7,34 Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

250.000.000 185.788.235 74,32

7,35 Pertemuan Penyusunan Sistem Rujukan UKM dan UKP Tingkat Provinsi

201.544.475 138.264.435 68,60

7,36 Peningkatan dan Penguatan PIS PK di Kab/Kota

602.591.747 384.727.486 63,85

7,37 Pertemuan Evaluasi DAK Non Fisik di Tingkat Provinsi

174.229.250 148.180.650 85,05

7,38 Monitoring Teknis BOK Provinsi ke Kab/Kota dan Puskesmas

235.167.274 146.876.972 62,46

7,39 Pertemuan Koordinasi Peningkatan SPM di Tingkat Provinsi

54.165.250 50.612.600 93,44

7,42 Pertemuan Penguatan UKM Sekunder

125.000.000 89.668.001 71,73

7,44 Rapat Koordinasi Teknis DAK Non Fisik Tingkat Provinsi

156.658.000 133.146.250 84,99

7,45 Pembinaan PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat)

429.057.600 255.299.332 59,50

7,47 Sosialisasi Persiapan BLUD UPTD Laboratarium Kesehatan

32.509.600 30.557.290 93,99

7,49 Sosialisasi Tes Kebugaran Bagi PNS di Lingkunagn Pemprov Sumbar

32.126.000 22.757.650 70,84

Total 3.683.808.684

2.854.283.981

77,48

8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

8,1 Jambore Kader PKK 35.752.640 33.774.100 94,47

8,2 Kampanye Kesehatan Tingkat Provinsi dalam rangka pencapaian SDGs

245.217.489 237.275.700 96,76

8,3 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS)

154.820.445 131.188.040 84,74

8,4 Workshop Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan Kab/Kota

61.510.000 57.420.125 93,35

8,5 Workshop Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

226.209.340 218.065.780 96,40

8,6 Pengembangan media promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

789.896.200 763.371.420 96,64

Total 1.513.406.114

1.441.095.165

95,22

9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

9,1 Peningkatan Kapasitas Manajemen pemberian makanan bayi dan anak

180.547.250 176.021.196 97,49


41

bagi petugas Kab/Kota9,2 Pendidikan dan Pemulihan Gizi

Berbasis Masyarakat (Positive Deviance)

78.820.826 77.599.600 98,45

9,3 Pelatihan kelompok pendudkung ASI dalam rangka program GEPEMP

83.903.988 59.006.750 70,33

9,4 Evaluasi Program Gizi terintegrasi 99.400.400 83.430.100 83,93

9,5 TOT Pelayanan Gizi Lansia di Kab/Kota

99.507.000 98.131.350 98,62

9,6 Quic Respon Dalam Pemantauan Pelaksanaan Therapeutic Food Center (TFC)

94.729.725 69.749.300 73,63

9,7 Pertemuan Evaluasi Kemitraan Gizi dengan PKK

132.263.900 124.148.000 93,86

9,8 Peningkatan Kapasitas Petugas dalam pencegahan dan penanggulangan kegemukan dan obesitas pada anak sekolah

92.643.000 70.670.880 76,28

9,9 Sosialisasi proses asuhan gizi terstandar dan reviw pelaksanaan gizi saat bencana

57.303.900 51.307.800 89,54

Total 919.119.989 810.064.976

88,13

10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

10,1 Pertemuan Supervisi Fasilitatif Pengawasan dan Pemantauan Hygiene Sanitasi Lingkungan

128.403.748 114.189.889 88,93

10,2 Workshop Sanitasi Rumah Sakit 50.577.600 55.811.952 110,35

10,3 Pemantauan Percepatan Sanitasi Permukiman dan Penilaian Lingkungan Bersih dan Sehat

316.778.250 156.644.566 49,45

10,4 Rakontek Pamsimas dan Penyehatan Lingkungan lainnya

95.532.350 85.917.913 89,94

10,5 Pengelolaan Pemantauan lingkungan UPTD

27.754.000 11.042.000 39,79

10,6 Pemantauan Tempat Pengelolaan Makanan pengelola kab/kota

58.550.000 47.158.134 80,54

10,7 Workshop pengembangan tatanan kab/kota sehat

47.266.700 42.608.577 90,15

10,8 Workshop STBM dengan metoda CLTS bagi stakeholder terkait

121.392.550 107.747.936 88,76

Total 846.255.198 621.120.967

73,40

Total Keseluruhan Anggaran 6.962.589.985

5.726.565.089

82,25


42

Program dan kegiatan yang disusun dalam pencapaian sasaran ini telah mendukung terhadap tercapainya sasaran untuk meningkatnya tercapainya peningkatan kesehatan masyarakat.


Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Indikator dari sasaran strategis ini adalah :1. Jumlah Kabupaten/ Kota Yang Mencapai 80 % Imunisasi Dasar Lengkap Pada Anak Usia 0 - 11 BulanCapaian kinerja dari indikator kinerja utama diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini

TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMAJUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80 % IMUNISASI DASAR

LENGKAP PADA ANAK USIA 0 -11 BULAN TAHUN 2018


2016 2017 2018Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada anak usia 0 -11 bulan tahun

8 9 112,5 9 11 122 12 8 75

Tabel diatas memperlihatkan Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada anak usia 0 -11 bulan tahun 2018 adalah 75 %, hal ini mengalami penurunan dari tahun 2016 dan 2017. (data sementara)

Kegiatan dan inovasi dalam usaha pencapaian target indikator program di 2018:1) Melaksanakan refreshing dan update informasi terkait imunisasi

kepada jurim koordinator dan bidan desa2) Melaksanakan sosialisasi pengelolaan cold chain imunisasi kepada

DPS dan pengelola RS swasta dalam upaya menjaga kualitas vaksin3) Melakukan talkshow TV dan radio spot tentang pentingnya imunisasi,

imunisasi lanjutan dan vaksin pentavalen untuk memperluas jangkauan sosialisasi bagi masyarakat umum.

4) Memberikan akses (pelayanan) kepada masyarakat dan swasta melalui imunisasi rutin dan terus menerus yang dilakukan pada periode waktu yang telah ditentukan berdasarkan kelompok usia sasaran, imunisasi rutin dibagi menjadi : rutin pada bayi, wanita usia subur, dan anak sekolah


43

5) Mengadakan Pekan Posyandu Tingkat Provinsi Sumatera Barat untuk kembali mengkampanyekan dan membangun kesadaran dan peran serta masyarakat akan pentingnya posyanduu

6) Membangun kemitraan dan jejaring kerja7) Menjamin ketersediaaan dan kecukupan vaksin, peralatan rantai

vaksin dan alat suntik8) Menerapkan sistem pemantauan wilayah setempat (PWS) untuk

menentukan prioritas kegiatan serta tindakan perbaikan9) Pelayanan imunisasi dilaksanakan oleh tenaga profesional/terlatih 10) Pelaksanaan sesuai dengan standard 11) Memanfaatkan perkembangan methoda dan tekhnologi yang lebih

efektif berkualitas dan efisien12) Advokasi, fasilitasi dan pembinaan program terutama dalam hal

pemetaan masalah capaian program dan kualitas data imunisasi per kab/kota melalui kegiatan Data Quality Assesment (DQS), Efecttive Vaksin Supply Management (EVSM) dan supervisi suportif imunisasi.

13) Sosialisasi dan advokasi penerapan kebijakan vaksin pentavalen (DPT –Hb-Hib) dan imunisasi tambahan di 2018

Kendala dalam pelaksanaan program adalah:1) Komitmen daerah tentang pentingnya imunisasi masih rendah di

beberapa kabupaten/kota2) Menurunnya motivasi petugas3) Dukungan dana terhadap program imunisasi semakin berkurang4) Masih rendahnya peran lintas sektor dan lintas program terhadap

program imunisasi 5) Kunjungan ke posyandu relatif menurun terutam di daerah perkotaan6) Promosi aktif terhadap program imunisasi mulai ditinggalkan di

beberapa daerah karena dianggap program rutin dan program lama7) Sistim Pencatatan dan Pelaporan khususnya untuk skreening status

TT bumil dan WUS dilapangan belum optimal. 8) Cakupan BIAS yang tidak mencapai target 9) Masih berkembangnya isue halal haram dan vaksin inefektif

dibeberapa wilayah yang menurunkan kepercayaan dan keinginan masyarakat untuk memberikan imunisasi dasar kepada bayi mereka.

Upaya yang sudah dilakukan saat ini untuk memecahkan masalah yang ada adalah:1) Validasi data jumlah sasaran per Jorong/Desa/Kelurahan dan

membandingkan dengan pencapaian akhir tahun 2015 ( angka absolut).

2) Penyebaran luasan informasi lebih awal kepada orang tua murid tentang manfaat Imunisaisi DT dan Campak dan TT sehingga pada saat pelaksanaan BIAS tidak ada alasan orang tua murid menolak anaknya untuk diimunisasi.

3) Mengalokasikan dana swepping untuk imunisasi rutin dan BIAS.4) Perencanaan program yang melibatkan Pemda Kab/Kota khusunya

dalam mengalokasikan anggaran.5) Memprioritaskan kegiatan tambahan dan memperkuat kegiatan rutin6) Kesepakatan dengan program KIA agar pencatatan Status T bagi

Bumil & WUS agar mengacu ke pencatatan TT5 dosis. Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun

202044

7) Meningkatkan promosi tentang imunisasi8) Refreshing kemampuan teknis petugas secara bertingkat9) Mengampanyekan kembali manfaat vaksinasi ke masyarakat dengan

menggandeng rokoh-tokoh agama dan masyarakat lainnya10) Membuat suatu kebijakan/peraturan daerah/edaran/himbauan yang

mewajibkan orang tua memberikan hak anak untuk mendapat imunisasi

11) Advokasi, fasilitasi dan pembinaan program terutama dalam hal pemetaan masalah capaian program dan kualitas data imunisasi per kab/kota melalui kegiatan Data Quality Assesment (DQS), Efecttive Vaksin Supply Management (EVSM) dan supervisi suportif imunisasi.

Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran III : Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.

No Program dan Kegiatan

2018Pagu (Rp) Realisasi

(Rp)Persenta

se11 Program Pencegahan

dan Penanggulangan Penyakit (Menular/Tidak Menular)

11,1 Penanggulangan HIV/AIDS

179.068.450 159.835.283 89,26

11,2 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Tuberculosis (TB)

166.856.000 150.071.989 89,94

11,3 Pelatihan Layanan HIV-AIDS Komprehensif Berkesinambungan

127.346.729 127.223.325 99,90

11,4 Workshop Imunisasi dan Penemuan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)

387.720.423 349.018.782 90,02

11,5 Workshop Teknis Program Kesehatan Jiwa dan NAPZA

32.136.100 31.993.100 99,56

11,6 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Pengedalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM)

81.797.961 79.755.822 97,50

11,7 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Surveilans dan Imunisasi

88.970.750 65.609.000 73,74

11,8 Pertemuan Surveilance dan Kejadian Luar Biasa (KLB)

122.320.432 104.088.170 85,09


45

11,9 Penanggulangan Pemberantasan Demam Berdarah Dengue (DBD)

79.136.344 67.518.000 85,32

11,10

Workshop Program Flu Burung Bagi Petugas Kesehatan

40.044.843 34.311.372 85,68

11,11

Pelatihan Konselor HIV/AIDS

112.890.950 112.444.635 99,60

11,12

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji

154.972.900 126.505.000 81,63

11,13

Pelatihan Teknis Program Penanggulangan Penyakit Menular Langsung (P2ML)

127.151.950 92.129.460 72,46

11,14

Pelatihan Teknis Program Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang

108.653.400 90.623.160 83,41

11,15

Eliminasi Filariasis Limfatik (kaki Gajah) dan Pemberantasan Penyakit Kecacingan

75.587.600 57.308.046 75,82

11,16

Pertemuan Evaluasi Imunisasi dan Penemuan Kasus TB dengan Lintas Sektor dan Lintas Program Terkait

46.430.900 41.308.300 88,97

11,17

Pelatihan Petugas Layanan Detekdi Dini Kanker Payudara dan Serviks

258.513.150 196.370.096 75,96

11,18

Workshop Skering dengan Menggunakan Assist

32.239.900 30.586.800 94,87

11,19

Workshop infeksi saluran pencernaan

63.188.300 61.603.150 97,49

11,20

Advokasi Sosialisasi Vaksin Baru Measles Rubella

29.087.650 24.110.700 82,89

Total

2.314.114.732

2.002.414.190

86,53

Program dan kegiatan yang disusun dalam pencapaian sasaran ini telah mendukung terhadap tercapainya sasaran untuk meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit.

Sasaran Strategis Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun

202046

4. Kesehatan

Indikator Kinerja dari sasaran strategis ini adalah :Persentase Masyarakat Yang Memiliki Jaminan Kesehatan

Capaian kinerja dari indikator kinerja utama diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMAPERSENTASE MASYARAKAT YANG MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN

TAHUN 2018


2016 2017 2018Targ

etRealisa

siCapaia

nTarg

etRealisa

siCapaia

nTarg

etRealisa

siCapaia

nPersentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan

73,96

69,27 93,66 70 73,52 105,02 75 77,4 103,2

Tabel diatas memperlihatkan Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan terus mengalami peningkatan dan tahun 2018 tetap melebihi dari target yang ditetapkan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diselenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional terhitung 1 Januari 2014. Berdasarkan hal tersebut Program Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato berintegrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Program Jamkesda telah dilaksanakan sejak tahun 2007 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2007 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato.

Sesuai dengan roadmap Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan bahwa target pencapaian jaminan kesehatan semesta (Indonesian Total Coverage) yaitu tahun 2019. Sehingga Propinsi Sumatera Barat merubah target RPJMD yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menyesuaikan dengan pentahapan Nasional.

Di Provinsi Sumatera Barat secara rata-rata Cakupan penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan dari tahun ketahun menunjukan peningkatan secara bermakna, berdasarkan laporan dari kabupaten/kota,


47

trend peningkatan cakupan setiap tahunnya mulai dari 53.8% pada tahun 2011 dan pada tahun 2018 menjadi 77,4 % seperti terlihat pada grafik dibawah ini :

GrafikTrend Cakupan penduduk yang mempunyai Jamkes

di Provinsi Sumatera BaratTahun 2011 – 2018

Sumber Data: Laporan Kabupaten/Kota Tahun 2018

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat sebesar tahun 2018 sudah sebesar 69,41 % (3.766.470 jiwa) terjadi penurunan dari tahun 2015 75,55 % hal ini terjadi karena terjadinya peningkatan penghitungan jumlah penduduk di Sumatera Barat pada tahun 2018 menjadi 5.462.129 orang dari tahun 2015 sebesar 5.196.300 jiwa dan penghitungan kepesertaan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat sudah memperhitungkan kepesertaan asuransi asuransi kesehatan lainnya seperti PT Sanjung Husada Mandiri, JPKM Sawahlunto, Asuransi swasta dan Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang.

Beberapa kendala yang ditemukan dalam pencapaian jaminan kesehatan antara lain :1) Masih banyaknya badan usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya

sebagai peserta jaminan kesehatan, 2) Kesadaran masyarakat sebagai peserta mandiri masih rendah.3) Berkurangnya kepesertaan jaminan kesehatan sumatera barat sakato

karena duplikasi dan tidak tepat sasaran hasil rekonsiliasi data.4) Perubahan definisi operasional cakupan jaminan kesehatan oleh

pemerintah pusat yaitu kepesertaan sistem jaminan sosial nasional, tentu berdampak pada perubahan target dan sasaran cakupan jaminan kesehatan Sumatera Barat, karena tahun 2018 kepesertaan jaminan kesehatan sebagai peserta BPJS Kesehatan Sumatera Barat baru 69,14%.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan cakupan pencapaian jaminan kesehatan antara lain :


48

1) Mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato (Jamkes Sumbar Sakato) ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional, program ini merupakan program pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak masuk kuota peserta penerima bantuan iuran bersumber APBN. Iuran Jaminan Kesehatan peserta Program Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato didanai dari sharing dana Pemerintah Propinsi Sumatera Barat 40% dan Pemerintah Kabupaten/Kota 60%.

2) Melakukan pelaksanaan sosialisasi tentang Jaminan Kesehatan Mandiri dengan melibatkan lintas sektor dan stake holder terkait.

Hal-hal yang mendukung didalam pelaksanaan kegiatan jaminan kesehatan antara lain :

1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, terhitung 1 Januari 2015, badan usaha besar dan menengah wajib mendaftarkan diri dan pekerja sebagai peserta jaminan kesehatan nasional.

2) Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

3) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2007 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato.

4) Komitmen Pemda Sumatera Barat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Jamkes dengan terus meningkatnya anggaran pembiayaan.

Pembiayaan Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato dari tahun ke tahun terjadi peningkatan pembiayaan cukup signifikan seiring dengan peningkatan kepesertaan yang didaftarkan oleh kabupaten/kota, tetapi pada tahun 2013 sampai 2015 peningkatan kepesertaan juga diiringi dengan peningkatan besaran premi. Pada tahun 2013 besaran premi Rp 12.000,- untuk tahun 2014 sejak diselenggarakan jaminan kesehatan nasional, program jaminan kesehatan Sumatera Barat Sakato berintegrasi ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dengan premi Rp 19.225,- .

Namun pada tahun 2017 terjadi perubahan premi menjadi Rp. 23.000,- dan aturan pemindahan beberapa urusan yang menjadi kewajiban pemerintah kabupaten kota ke pemerintah provinsi sehingga hal tersebut berdampak pada pembiayaan daerah sehingga diterbitkan kebijakan pemerintah provinsi untuk merubah sharing pemerintah provinsi dari 40 % menjadi 20 % dan pemerintah kabupaten kota dari 60% menjadi 80%, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.12Pembiayaan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato

Tahun 2011 – 2018


49

No Tahun Anggaran Premi Sharing1 2011 10,099,534,026 6,000 50 : 502 2012 15,291,171,757 6,000 60 : 403 2013 33,476,052,000 12,000 60 : 404 2014 72,841,540,980 19,225 60 : 405 2015 65,708,942,940 19,225 60 : 406 2016 72,971,916,000 19,225 60 : 407 2017 34,138,329,600 23,000 80 : 208 2018 35.098.629.425 23.000 80 : 20

Sumber data : Laporan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2011-2018

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran Strategis 4. Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan


Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Persentase

16 Program Penanggulangan Kemiskinan

16,1 Pembiayaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS)

35.012.849.550 34.295.353.650 97,95

16,2 Pertemuan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Daerah

85.779.875 61.543.800 71,75

Total

35.098.629.425

34.356.897.450

97,89

Program dan kegiatan yang disusun dalam pencapaian sasaran ini telah mendukung terhadap tercapainya sasaran untuk meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan.

Tujuan 2. Meningkatkan Kinerja Organisasi


Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Dengan indikator sasaran sebagai berikut :1. Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/ Kegiatan2. Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Pelaksanaan Program/ Kegiatan


50

3. Hasil Penilaian Evaluasi Akuntabilitas KinerjaCapaian kinerja dari indikator kinerja utama pertama dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMAPERSENTASE CAPAIAN REALISASI FISIK PELAKSANAAN

PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2018


2016 2017 2018Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/ Kegiatan

100 99,61 99,61 100 97 97 100 99,42 99,42

Capaian realisasi fisik tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2016 tidak terlaksana keseluruhan karena adanya kegiatan yang tidak terlaksana hal ini disebabkan karena : Adanya perubahan aturan-aturan pelaksanaan kegiatan sehingga

kegiatan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Adanya kegiatan yang tidak terlaksana.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD.Terhadap target capaian program Renstra OPD tidak berpengaruh karena kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan pendukung yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian indikator renstra OPD.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas al: Mengupayakan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan sejalan Seluruh program dan kegiatan yang diusulkan betul-betul ditujukan

untuk pencapaian indikator Renstra Dinas Kesehatan Provinsi. Meningkatkan koordinasi perencanaan program antara Pusat, Provinsi

dan Kabupaten/Kota. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran

Capaian kinerja dari indikator kinerja utama kedua dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMAPERSENTASE CAPAIAN REALISASI KEUANGAN PELAKSANAAN

PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2018

Indikator 2016 2017 2018


51

Kinerja Utama

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Target Realisasi

Capaian

Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan

100 96,19 96,19 100 91 91 95 91,47 94,5

Capaian Indikator Kinerja Utama untuk realisasi Keuangan dari pelaksanaan program/kegiatan adalah sebesar 94,5 % masih rendah dibandingkan realisasi tahun 2016 sebesar 96,19 %.

Capaian realisasi keuangan tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun 2016 Faktor-faktor penyebab penurunan ini antara lain : Sisa dan efisiensi dari kegiatan pelatihan/Workshop/pertemuan berupa

selisih biaya akomodasi, honor, transport, makan/minum peserta dan nara sumber.

Efisiensi dari perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. Efisiensi pemeliharaan kendaraan, premium dan pemeliharaan gedung

kantor. Efisiensi biaya air, listrik dan telepon serta sewa jaringan internet. Sisa dari pelaksanaan tender dan pengadaan barang dan jasa. Adanya perubahan aturan-aturan pelaksanaan kegiatan sehingga

kegiatan tidak dapat dilakukan secara maksimal Adanya kegiatan yang tidak terlaksana.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD.Terhadap target capaian program Renstra OPD tidak berpengaruh karena kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan pendukung yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian indikator renstra OPD.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas al: Mengupayakan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan sejalan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan terhadap aturan-aturan

danlam penyusunan perencanaan dan penganggaran sebuah kegiatan. Seluruh program dan kegiatan yang diusulkan betul-betul ditujukan

untuk pencapaian indikator Renstra Dinas Kesehatan Provinsi. Meningkatkan koordinasi perencanaan program antara Pusat, Provinsi

dan Kabupaten/Kota. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran

Capaian kinerja dari indikator kinerja utama ketiga dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMAHASIL PENILAIAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2018Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun

202052


2016 2017 2018Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Hasil Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

C B- 100 B B 100 B B 100

Realisasi untuk penilaian Akuntabilitas Kinerja tahun 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2018 ini dari target yang ditetapkan mendapat nilai B maka didapatkan hasil penilaian sesuai target yaitu nilai B, sedangkan untuk penilaian kinerja tahun 2018 ini menunggu penilaian dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

Program dan kegiatan yang dilaksanakaan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja utama Sasaran V. Meningkatnya Tata kelola organisasi adalah sebagai berikut :


Pagu (Rp) Realisasi (Rp)

Persentase

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

39.052.000 33.777.838 86,49

1,2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.920.368.355

1.552.305.187

80,83

1,3 Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor

1.629.636.487

1.409.365.488

86,48

1,4 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

129.461.802 118.353.457 91,42

1,5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 274.005.352 273.867.838 99,95

1,6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

306.201.729 297.239.055 97,07

1,7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

178.045.207 178.032.280 99,99

1,8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

169.475.000 165.775.200 97,82

1,9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

40.092.000 25.828.000 64,42

1,10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

55.908.800 54.765.800 97,96

1,11 Rapat-Rapat Koordinasi dan 800.464.000 702.708.688 87,79Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun

202053

Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

1,12 Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi

200.735.000 181.369.000 90,35

1,13 Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

65.600.000 53.800.000 82,01

1,14 Penyediaan Makanan dan Minuman

76.440.000 70.674.000 92,46

Total

5.885.485.732

5.117.861.831

87,0

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2,1 Pengadaan Meubeleur 480.750.000 473.998.500 98,60

2,2 Pengadaan Komputer dan jaringan Komputerisasi

292.709.994 289.318.750 98,84

2,3 Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi

155.000.000 154.790.000 99,86

2,4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi

60.400.000 54.686.500 90,54

2,5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.147.361.746

1.141.758.789

99,51

2,6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

592.600.000 499.180.917 84,24

2,7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

249.400.000 238.201.406 95,51

2,8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler

41.100.000 41.093.325 99,98

2,9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi

132.800.000 130.295.500 98,11

2,10 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD

199.473.700 142.744.491 71,56

2,11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan

200.350.000 197.807.050 98,73

2,12 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

3.444.009.440

3.406.832.861

98,92

2,13 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

802.672.800 737.451.500 91,87

Total

7.798.627.680

7.508.159.589

96,28

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3,1 Pengadaan Pakaian Dinas 286.380.000 262.434.000 91,64Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun

202054

Beserta PerlengkapannyaTotal

286.380.000 262.434.000 91,64

4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

4,1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5.616.000 5.300.000 94,37

4,2 Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

19.024.150 18.711.250 98,36

Total

24.640.150 24.011.250 97,45

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5,1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

81.040.000 79.369.836 97,94

5,2 Penatausahaan Keuangan SKPD

494.423.000 445.369.680 90,08

5,3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

28.000.000 27.941.100 99,79

Total

603.463.000 552.680.616 91,58

15 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

15,1 Pertemuan Analisis dan Verifikasi Data Kesehatan Berbasis Elektronik

158.570.450 128.226.260 80,86

15,2 Workshop Data Pelayaan Kesehatan

36.111.800 35.560.460 98,47

15,3 Pertemuan Koordinasi Bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

114.944.017 110.546.600 96,17

15,4 Sosialisasi Hukum Kesehatan dan Produk Hukum Lainnya

20.432.715 19.530.040 95,58

15,5 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan

169.454.000 156.499.440 92,36

15,6 Pertemuan Sinkronisasi dan Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota

44.456.000 40.286.500 90,62

Total

543.968.982 490.649.300 90,20

Total Keseluruhan Anggaran 9.257.079.812

8.837.934.755

95,47


55

Program dan kegiatan yang disusun dalam pencapaian sasaran ini telah mendukung terhadap tercapainya sasaran untuk meningkatnya tata kelola organisasi kesehatan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dibidang kesehatan.


56

BAB III.

TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan NasionalDalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tidak lepas dari kebijakan yang diluncurkan oleh Kementrian Kesehatan (Kemenkes). Kebijakan Kemenkes sangat berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di provinsi. Sasaran Indikator Kemenkes juga merupakan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Untuk itu beberapa faktor pendorong dan penghambat yang menyebabkan permasalahan di Dinas Kesehatan Provinsi terkait Sasaran Kemenkes dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NoSasaran Jangka

Menengah Renstra K/L

PermasalahanPelayanan OPD

Provinsi

Sebagai FaktorPENGHAMBAT PENDORONG

(1) (2) (3) (4) (5)Renstra Kementerian Kesehatan

1. Lemahnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dalam hal keterkaitan program dan pendanaan

1. Belum sinkronnya menu program pusat dengan prioritas daerah

1. Akreditasi institusi pendidikan kesehatan

2. Kualitas lulusan tenaga kesehatan belum siap pakai

2. Belum ada standarisasi kompetensi lulusan tenaga kesehatan

2. Regulasi tentang Internship lulusan dokter umum

NoSasaran Jangka



Provinsi


(1) (2) (3) (4) (5)3. Efektifitas dan

efisiensi 3. Pernebitan e-

katalog dan 3. UU 14/2008

dan PP


57

NoSasaran Jangka



Provinsi


(1) (2) (3) (4) (5)pemanfaatan anggaran yang seringkali tidak tepat waktu

alat kesehatan dari LKPP tidak tepat waktu

61/2010 tentang keterbukaan informasi publik mendorong tranparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan kesehatan

4.Akreditasi, sertifikasi dan registrasi menjadi kewenangan pusat

4.Belum optimalnya implementasi perencanaan melalui e-planning dan e-renggar

5.Banyak daerah sulit yang tidak termasuk dalam kategori DTPK.

1. Regulasi yang diterbitkan Kemenkes hanya didasarkan pada standar minimal belum mengakomodir kebutuhan pengembangan pelayanan kesehatan di Sumatera Barat

3.2 .Tujuan dan Sasaran Renja OPDa. Tujuan

Dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah maka Dinas Kesehatan merumuskan suatu bentuk yang lebih terarah berupa tujuan dan sasaran yang strategis organsisasi. Tujuan dan sasaran adalah perumusan sasaran


58

yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan adalah sebagi berikut:1. Menurunkan kematian ibu dan bayi2. Meningkatkan kinerja organisasi

b. SasaranSasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional.Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan menetapkan sasaran sebagai berikut:1. Dalam mewujudkan tujuan pertama “Menurunkan kematian Ibu dan

Bayi”, maka ditetapkan sasaran :a. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dengan indikator

sasaran :1. Jumlah Puskesmas yang terakreditasi sebanyak 195 puskesmas

pada tahun 20212. Jumlah Rumah sakit yang terakreditasi sebanyak 7 rumah sakit

pada tahun 2021b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator

sasaran:1. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak

bawah dua tahun sebesar 25,6 % pada tahun 20212. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan

Sesuai Standar Di Faskes (PF) menjadi 90 % pada tahun 2021.

3. Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Sesuai Standar menjadi 95 % pada tahun 2021.

c. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan indikator sasaran :

1. Jumlah Kabupaten kota yang mencapai imunisasi dasar lengkap pada anak usia 0-11 bulan menjadi 100 % pada tahun 2021

d. Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan dengan Indikator Sasaran : 1. Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan

2. Dalam mewujudkan tujuan kedua yaitu “Meningkatkan tata kelola organisasi“, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

a. Meningkatnya tata kelola organisasi dengan indicator sasaran :1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja menjadi B pada thn

2021

Strategi Dan KebijakanStrategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

TabelRencana Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun

202059

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan SejahteraMISI 3 : Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter, dan Berkualitas Tinggi

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN1. Menurunkan

kematian ibu dan bayi.

1. Meningkatnya Mutu Sumber Daya Kesehatan

Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan

Peningkatan jumlah dan kualitas sumberdaya kesehatan yang memiliki kompetensi dan terstandarisasi

Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan serta kefarmasian dan alat kesehatan

Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemeratan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan ;

Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas

Meningkatkan Rumah Sakit daerah yang terakreditasi

Meningkatkan cakupan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan

Peningkatan pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas;

Peningkatan akreditasi rumah sakit daerah;

Peningkatan cakupan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan

Meningkatkan keterpaduan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih merata

Meningkatkan akses layanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas

Peningkatan pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas;

Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak ;

Peningkatan cakupan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Meningkatkan penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita,ibu

Peningkatan perbaikan gizi masyarakatPeningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1000 hari


60

hamil dan menyusui

kehidupan manusia

Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam peningkatan pembiayaan promotif dan preventif untuk layanan kesehatan

Peningkatan layanan kesehatan dengan lebih menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif dibadingkan dengan upaya kuratif;Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan upaya promosi kesehatan;Penguatan gerakan masyarakat, lembaga pemerintah dengan swasta dalam peningkatan upaya kesehatan masyarakat ;

Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;

Peningkatan pemerataan dan kualitas kesehatan lingkungan

Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit

Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan kesiapsiagaan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa;

Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular terutama HIV dan TuberkulosisPeningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi gangguan kesehatan kejiwaanPeningkatan upaya Pendeteksian dini penyakit tidak menularPeningkatan sistim kewaspadaan dini dan respon terhadap kejadian luar biasa dan tanggapdarurat bencana

4. Meningkatnya kepesertaan Jaminan Kesehatan

Meningkatkan keberlanjutan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin / kurang mampu.

Peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan ;

Menurunkan ketidaktepatan sasaran pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Meningkatkan Peningkatan kepesertaan


61

kepesertaan jaminan kesehatan non penerima bantuan iuran

mandiri, pekerja ;

Peningkatan keikutsertaan stakeholder, masyarakat dalam peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan.

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat program JKN

2. Meningkatkan Kinerja Organisasi

Meningkatnya tata kelola organisasi

Meningkatkan sistem serta sarana prasarana pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Meningkatkan kualitas aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik

Membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan peningkatan pelayanan publik

Peningkatan pelimpahan kewenangan, penyederhanaan prosedur pelayanan dan perizinan

Peningkatan kualitas aparatur pelayanan, peningkatan kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani

Pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan publik (pelayanan satu pintu)

Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik

Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date

Peningkatan efektifitas pengawasan pelayanan publik

Penguatan sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan


62

terintegrasi

Penerapan penghargaan dan sanksi terhadap kinerja pelayanan publik

Meningkatkan keterpaduan dalam mengembangkan kapasitas dan manajemen aparatur

Meningkatkan manajemen pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis teknologi informasi

Mengintensifkan penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pengembangan karir secara transparan dan berbasis kompetensi

Peningkatan pengelolaan manajemen kepegawaian (rekruitmen, mutasi, promosi dan pengembangan karir aparatur)

Peningkatan penyelenggaran pendidikan dan pelatihan aparatur

Penyusunan Road Map diklat teknis dan fungsional

Evaluasi pelaksanaan diklat teknis dan fungsional

Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur berorientasi kewirausahaan

Peningkatan sarana dan prasarana serta tenaga pengajar pada penyelenggaraan lembaga pendidikan dan latihan

Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal serta pengawasan masyarakat dan ketegasan tindaklanjut

Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah

Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur pengadaan barang

Penetapan indikator kinerja daerah, Perangkat Daerah dan individu aparatur.

Penertiban dan tindaklanjut Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (LHKPN)Peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

Peningkatan jumlah, kompetensi, dan integritas


63

dan jasa

Melakukan penguatan kelembagaan pengadaan barang dan jasa

Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government)

Melakukan penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan nagari/desa/ kelurahan

Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik

Meningkatkan kualitas produk hukum daerah

auditor intern dan ekstern

Pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang efektif

Percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual

Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Peningkatan kualitas implementasi sistem e- procurementImplementasi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien.

Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi publik

Penataan pemerintahan nagari desa/ kelurahan

Percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual

Peningkatan pengamanan dan penertiban Barang Milik Daerah (BMD)

Modernisasi pengelolaan barang milik daerah

Peningkatan kualitas proses pengadaan barang dan jasa.

Penyusunan Peraturan pengelolaan pendapatan daerah


64

Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Pengembangan sistim informasi pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah

Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Penerapan tertib arsip daerah berbasis teknologi infomasi

Penyusunan produk hukum daerah yang responsif terhadap kepemerintahan yang baik

Meningkatkan keterpaduan, sinergitas, sinkronisasi dan kerjasama dalam pengelolaan pembangunan.

Meningkatkan kualitas dan sinergitas proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah

Penyelarasan fungsi perencanaan, penganggaran, monoitoring dan evaluasi serta pelaporan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi

Peningkatan kualitas koordinasi dengan semua stakeholder terkait

BAB IVRencana Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun

202065

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dalam Program dan Kegiatan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, maka disusunlah program-program Dinas Kesehatan untuk tahun 2020 yang sesuai dengan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Program prioritas yang dilaksanakan ditujukan dalam upaya pencapaian target RPJMD 2016-2021 tahun ke empat yang sudah ditetapkan.Usulan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada Renja tahun 2020 meliputi 18 Program dengan 177 kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan berada di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, UPTD Dinas Kesehatan (BKIM, Labkes, Bapelkes dan RS Paru Lubuk Alung).

4.2. Pendanaan Total Kebutuhan Dana/Pagu indikatif untuk mendanai kegiatan di tahun 2020 adalah sebesar Rp. 77,254,029,000,- (Tujuh Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Apabila program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maka Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan kegiatan yang mendesak mengacu pada pencapaian indikator yang akan dicapai pada tahun 2020.

Rincian rencana program dan kegiatan dan pendanaannya terdapat pada Tabel. T.VI.C.10seperti terlampir.

PROGRAM TARGET ANGGARAN

77,254,029,000Program Pelayanan Adminstrasi

Perkantoran (1). 100 % 4,702,305,265

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan 20,000,0002. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 bulan 1,407,800,000

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

1 Gedung Dinas dan 4 165,788,500


66

Gedung UPTD

4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan 50,000,0005. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan 159,120,0006. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor

12 bulan 2,227,393,595

7. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 100,000,0008. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12 bulan 75,000,000

9. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

12 bulan 327,803,170

10. Kegiatan Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi

12 bulan 25,000,000

11. Kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

40 kali 44,400,000

12. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 013. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 bulan 35,000,00014. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

0:00 0

15. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 122 unit 65,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur

(1). 100 % 1,406,240,410(2). hijau

Zona1. Kegiatan Pengadaan Mebeleur 50 unit / 15

set 0

2. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

1. Gedung Dinas Kesehatan 2. Bapelkes 3. RS. Paru

0

3. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1 mini icu dan 1 ambulans PMI pokir

916,240,410

4. Kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi 170 unit 0


67

5. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1. Ac 2.Genset 3. Billboard RS Paru. 4. Neon Box 5. Running Text 6. Showcase Labkes

0

6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1. 1 Unit Gedung Dinas 2. 3 Unit Gedung UPT

0

7. Kegiatan Pengadaan Peralatan Studio komunikasi dan informasi 3 set 30,000,0008. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan 12 bulan 80,000,0009. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi

69 unit 105,000,000

10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 261 unit 011. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi

64 unit 1 set 65,000,000

12. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

204 unit 0

13. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

18 unit 210,000,000

14. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Mess 1 unit 0

Program Peningkatan Disiplin Aparatur (1). 100 % 254,250,000

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

190 stel Dinas Kesehatan 2. 118 stel RS Paru 3. 53 stel Bapelkes 4. 55 stel Labkes

254,250,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(1). 40 JPL/orang/

tahun0

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

10 org 0


68

Undangan2. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kepegawaian 1 kali 0

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(1). 100 %

785,000,000(2). A

predikat(3). 100 %(4). 100 %(5). 100 %

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

dokumen 87,000,000

2. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3 laporan 45,000,000

3. Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD 12 laporan 497,000,0004. Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD

29 org 156,000,000

Program Obat Dan Pembekalan Kesehatan (1). 93 % 1,203,463,873

1. Kegiatan Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan (Buffer Stok) Dinas Kesehatan Provinsi

18 bulan 261,953,073

2. Kegiatan Pengadaan Bahan Kimia Dan Peralatan Labor Kesehatan 12 bulan 500,000,0003. Kegiatan Pengadaan Obat-obatan , Bahan Habis Pakai BKIM 12 bulan 04. Kegiatan Pengadaan Obat-obatan Dan Perbekalan Kesehatan BP4 15 bulan 05. Kegiatan Pengelolaan Obat Buffer Stok Provinsi 12 bulan 116,230,0006. Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan SDM dalam peningkatan Bimbingan dan Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT

38 orang 0

7. Kegiatan Peningkatan Kemampuan SDM Dalam Pengawasan Alat Kesehatan

76 0

8. Kegiatan Workshop Program Alkes dan PKRT 38 orang 09. Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan SDM Dalam Perizinan Sarana Prodis Alkes dan PKRT

98 orang (1 kali) 130,521,800

10. Kegiatan Pengadaan Sarana 1 unit cool 194,759,000Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun

202069

Penyimpanan Vaksin box11. Kegiatan Peningkatan kemampuan SDM pengelola Kefarmasian

38 orang 0

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

(1). 90% %

4,955,877,460

(2). 90 %(3). 156 Puskesmas(4). 4 RS(5). 100 %(6). 26 Jumlah(7). 19 Kab/Kota

1. Kegiatan Bimtek Penyusunan Dokumen Akreditasi Institusi BKOM Dan Pelkes

25 orang; 1 dokumen 97,000,000

2. Kegiatan Penguatan Pelayanan Kesehatan Tradisional

1. 25 orang peserta workshop 2. 38 orang 3. 57 orang 4. 62 orang 5. 1 laporan 6. 25 orang

75,370,000

3. Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional Kab/Kota

1. 19 Kabupaten/ kota 2. 74 orang

0

4. Kegiatan Pemantauan Dan Pengamanan Makanan (food Security)

6 Kali 150,000,000

5. Kegiatan Persiapan UPTD BKOM Pelkes Menuju BLUD - 06. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tim P3K 7 event 570,855,000

10. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Daerah terpencil

7 kali kunjungan ( 6 Kabupaten)

197,943,000

11. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji

1. 1 kali 2. 1 Kali 3. 2 Kali 0

14. Kegiatan Peningkatan dan penguatan PIS-PK di Kab/Kota

1. 19 Kabupaten/ Kota 2. 38 orang

240,699,300

15. Kegiatan Pertemuan Kesmas Dan Rujukan

30 orang 100 orang 0


70

16. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Siaga Dan Tindak Siaga Medik

1. Dokter Spesialis 2. Dokter Umum 3. Analis Kesehatan 4. Perawat 5. Apoteker 6. Tenaga Teknis Kefarmasian 7. Non Medis

200,933,337

17. Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Kesehatan Keluarga 90 orang

352,686,50018. Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Dalam Rangka Peningkatan Laboratorium Kesehatan Sebagai Labor Rujukan

10 Kabupaten / Kota

34,560,000

19. Kegiatan Pengambilan Sampel Lapangan Laboratorium 130 sampel 020. Kegiatan Pertemuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

- 0

21. Kegiatan Penjaringan Screaning Indra ke Kab/Kota oleh BKIM

18 Puskesmas 18 Sekolah 19 Kab/Kota

113,861,673

22. Kegiatan Pertemuan Otopsi Verbal Dan Audit Maternal Perinatal Dan Medik KB

100% 205,096,150

23. Kegiatan Pembinaan Dan Pemantauan Sebagai Laboratorium Rujukan Uji Silang

18 Puskesmas 0

24. Kegiatan Workshop Service Exelent Dan Komunikasi Efektif

145 orang (3 kali worskhop)

0

26. Kegiatan Pengadaan Logistik Pasien Dan Petugas Di UPTD 12 bulan 027. Kegiatan Evaluasi ISO 17025 Dan ISO 15189 Laboratorium Oleh KAN

2 Kali 0

28. Kegiatan Pertemuan Koordinasi Peningkatan SPM di Tingkat Provinsi 40 orang 100,000,00029. Kegiatan Kesiapsiagaan Bencana Dan Pemantauan Daerah Pra Dan Pasca Bencana

19 Kabupaten/ Kota

1,000,000,000

31. Kegiatan Rujukan Spesimen 115 Puskesmas 0

32. Kegiatan Persiapan Akreditasi Rumah Sakit Paru 1 kali 0


71

33. Kegiatan Pembinaan UKM Program Kesga Gizi

1. 3 kali pertemuan (57 peserta) 2. 18 Kab/ Kota

0

34. Kegiatan Pertemuan Penyusunan Sistem Rujukan UKM dan UKP tingkat Provinsi

1. 100 orang 2. 19 Kabupaten/ Kota

0

35. Kegiatan Monitoring Teknis BOK Provinsi ke Kab/Kota dan Puskesmas

1. 19 kabupaten/ Kota 2. 80 orang

0

37. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis DAK Non Fisik Tingkat Provinsi


195,822,500

38. Kegiatan Pengawasan dan Pembinan Limbah Medis dan Non Medis di Puskesmas dan RS

1. 19 Kabupaten Kota (masing-masing kabuaten/ kota 1 puskemas dan khusus kota padang 10 lokasi)

0

41. Kegiatan Pengelolaan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS)

45 Rumah Sakit 300,000,000

42. Kegiatan Penguatan Kapasitas Program Yankes Rujukan

1. 120 orang 2. 19 RS 921,050,000

46. Kegiatan Review Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Remaja Essensial /Terpadu

67 orang (3 angkatan) 0

47. Kegiatan Pertemuan peningkatan kapasitas kesehatan kerja dan olahraga

1. 38 orang ( 1 kali) 2. 10 Perusahaan (di kabupaten/ Kota)

200,000,000

50. Kegiatan Pelayanan kesehatan lingkungan pada lokasi bencana

1.50 sampel 2. ember, galon air minum, tong sampah

0

51. Kegiatan Pelatihan Bantuan Hidup Dasar Bagi Awam 19

Program Promosi Kesehatan (1). 75 % 2,192,718,193Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun

202072

Dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Kegiatan Media Promosi Dan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi

1 .Spot iklan radio 700 kali 2. Spot iklat Tv 300 kali 3. Dialog interaktif TV 5 kali 4. Dialog interaktif radio 5 kali 5. Baliho: 4 buah 6. Umbul-umbul 7. Leaflet dan poster 8. Kalender 9. Program TV palanta germas 10. Pojok Promosi

1,557,035,850

2. Kegiatan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kab/Kota

3 Kabupaten/ Kota 235,682,343

3. Kegiatan Kampanye Kesehatan Tingkat Provinsi Dalam Rangka Pencapaian SDGs

2 event 0

4. Kegiatan Jambore PKK KB/Kes 1 event 400,000,0005. Kegiatan TOT Peningkatan Kapasitas Tenaga Promkes Kab/Kota

38 orang 0

Program Perbaikan Gizi Masyarakat (1). 4,55 % 368,456,9001. Kegiatan Evaluasi Gizi Terintegrasi

120 orang ( 3 kali) 147,861,400

2. Kegiatan Quick Respon Pemantauan Pelaksanaan TFC 60 orang

220,595,500Program Pengembangan

Lingkungan Sehat (1). 58 % 350,000,000(2). 100 %(3). 19 Kab/Kota

Orientasi STBM ( 5 Pilar ) 19 kab/kota 200,000,000Penguatan Kapasitas Program penyehatan Lingkungan

8 RS 19 kab/kota 150,000,000

Program Pencegahan Dan (1). 93 % 2,376,637,409


73

Penanggulangan Penyakit (Menular/Tidak Menular)

(2). 19 Kab/Kota(3). 70 %(4). 90 %(5). 52 %(6). 60 %(7). 100 %

1. Kegiatan Pertemuan Surveilance Dan KLB 19 Kab/Kota 432,970,600

2. Kegiatan Workshop Teknis Kesehatan Jiwa Dan NAPZA

1.76 orang 2. 19 Kabupaten/ Kota

132,143,440

3. Kegiatan Pertemuan Monitoring & Evaluasi Program Imunisasi


43,318,000

4. Kegiatan Pelatihan Petugas Layanan Detekdi Dini Kanker Payudara Dan Serviks

60 0

5. Kegiatan Workshop Skrining dengan menggunakan ASSIST 20 orang 30,676,0006. Kegiatan Workshop Penemuan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)

1. 80 orang 2. 19 Kab/ Kota

346,407,550

8. Kegiatan Penanggulangan Pemberantasan Demam Berdarah Dengue (DBD)

1. 7 fokus 2. Kabupaten Mentawai

377,371,819

9. Kegiatan Peltihan Konselor HIV/AIDS 60 orang 0

10. Kegiatan Pertemuan Monitoring Dan Evaluasi Tuberculosis (TB)


274,750,000

13. Kegiatan Pertemuan Evaluasi Imunisasi Dan Penemuan Kasus TB Dengan Lintas Sektor Dan Lintas Terkait

100 orang 0

14. Kegiatan Workshop Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung


193,000,000

16. Kegiatan Pelatihan Teknis Program Kesehatan Jiwa dan NAPZA

1. 90 orang 2 .18 Kabupaten/ kota

273,000,000

17. Kegiatan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program P2PTM (Pengendalian Pencegahan Penyakit

1. 114 orang 2. 19 Kabupaten/

0


74

Tidak Menular) kota18. Kegiatan Monitoring & Evaluasi Program Surveilans dan Imunisasi

1. 18 kab/kota 2. 19 kab/ kota

273,000,000

20. Kegiatan Pelatihan layanan HIV-AIDS komprehensif berksinambungan

90 orang 0

21. Kegiatan Workshop tanggap darurat untuk petugas surveilance

1. 38 orang 2. 13 Kali 0

Program Pengadaan, Penigkatan Sarana Dan

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS. Mata

(1). 100 %2,292,233,900(2). 100 %

1. Kegiatan Pembangunan Lanjutan RS Khusus Paru

1. 1 unit 2 1 unit

0

2. Kegiatan Pengadaan Sarana Perawatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok

1. 2 unit 2. 1 paket

2,292,233,900

3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Kesehatan 11 unit 0

4. Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran UPTD BKIM 2 unit 0

5. Kegiatan Pembuatan ded bkom dan pelkes 1 Dokumen 0

6. Kegiatan Pembangunan Gedung RS Khusus Mata Dan IGD 1 unit 0

7. Kegiatan Pengadaan Alat kedokteran Rumah Sakit Paru 1 paket 0

Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

(1). 900 Orang 354,961,162

1. Kegiatan Magang Tenaga BKOM Dan Pelkes 6 org 02. Kegiatan Pelatihan Manajemen Puskesmas Peduli Kesehatan Olah Ragan

30 org 0

3. Kegiatan Magang Tenaga Laboratorium Kesehatan 5 org 05. Kegiatan Sosialisasi kesehatan olah raga Baik, Benar, Terukur dan Teratur (BBTT)

180 org 170,000,000

6. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Inderan 40 org 0

7. Kegiatan Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Siaga Bencana

1. 50 orang 2. 80 orang 3. 80 orang 4. 40 orang 5. 50 orang 6. 40 orang

0


75

9. Kegiatan Evaluasi Dan Validasi Data ?SDM Kesehatan

1. 58 org 2. 19 Kab/ kota 0

10. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan BP4 5 org 0

12. Kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional

1. 19 Kabupaten/ kota 2. 19 Kab/ kota

184,961,162

13. Kegiatan Workshop penyelenggaraan pelatihan terakreditasi

20 orang 0

14. Kegiatan Peningkatan SDM BKIM Melalui On Job Training/Magang 6 ORG 015. Kegiatan Pelatihan kesehatan olahraga integrasi PTM

1 pertemuan 19 Kab/kota 0

17. Kegiatan Peningkatan program dan kapasitas tenaga kehumasan 53 org 0

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS. Mata

(1). 100 % 75,000,000

1. Kegiatan Pemeliharaan Alat Labor Dan Alat Kesehatan Di UPTD Dinkes Provinsi

1. Peralatan Radiologi 2. Peralatan labor 3. Peralatan medis 4. 1 set peralatan kesehatan olahraga

75,000,000

Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

(1). 93 % 1,463,591,628

1. Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Kesehatan 19 Kab/Kota 176,845,8282. Kegiatan Pertemuan Sinkronisasi Dan Integrasi Perencanaan Dan Penganggaran Kesehatan Provinsi Dan Kab/Kota

57 org 390,000,000

3. Kegiatan Pertemuan Rakerkesda 70 org 631,050,1004. Kegiatan Pertemuan Analisis Dan Verifikasi Data Kesehatan Berbasis Elektronik

70 org 90,695,700

5. Kegiatan Workshop Data Pelayaan Kesehatan 48 org 06. Kegiatan Workshop Data Elektronik Dan Jaringan 48 org 0


76

7. Kegiatan Pertemuan Koordinasi Bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

44 orang 175,000,000

8. Kegiatan Sosialisasi Hukum Kesehatan Dan Produk Hukum Lainnya

55 orang 0

9. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Hukum, kepegawaian dan Umum

19 kabupaten/ kota

0

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

(1). 3,76 %

38,817,042,800(2). 16,80 %(3). 39,44 %(4). 100 %(5). 40 %

1. Kegiatan Pembiayaan dan jaminan pelayanan kesehatan sumbar sakato (JKSS)

1. 749.473 jiwa 2. 505 jiwa

38,817,042,800

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Prov. Sumbar

1200 orang 0

3. Kegiatan Kemitraan Jaminan Kesehatan Mandiri 62 orang 04. Kegiatan Workshop Program Jaminan Kesehatan Daerah 55 orang 05. Kegiatan Diseminasi Informasi JKN KIS Mandiri 82 org 0

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

(1). Tingkat Akreditas 0

1. Kegiatan Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan

1 Kebijakan 0

Program Peningkatan Pelayanan BLUD (1). % 15,656,250,0002. Kegiatan Pelayanan BLUD UPTD BKIM 12 bulan 10,156,250,0003. Kegiatan Pelayanan BLUD UPTD Rumah Sakit Paru 12 bulan 04. Kegiatan Pelayanan BLUD UPTD Labkesda 12 bulan 5,500,000,000


77

BAB. V

PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat pada tahun 2020. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa 2 (dua) dokumen Perencanaan OPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD yakni Renstra OPD berupa Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahun dan dokumen Renja berupa dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan.

Rancangan Renja OPD secara simultan juga akan menjadi bagian rancangan RKPD dan akan ditetapkan juga menjadi bahan penyusunan KUA PPAS dan juga RAPBD. Dengan ketersediaan dana, maka program dan kegiatan yang diusulkan merupakan prioritas dan mendesak untuk pencapaian target indikator kinerja bidang kesehatan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Renstra OPD tahun 2016-2021.

Dengan disusunnya RenjaOPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 ini akan disesuaikan dengan RKPD yang ditetapkan untuk kemudian menjadi bahan penyusunan KUA-PPAS dan APBD.

Keberhasilan pelaksanaan program-program kesehatan tersebut sangat tergantung pada komitmen serta kesungguhan para penyelenggaranya dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan dalam pembangunan kesehatan.

Padang, Juli 2019Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS.NIP. 19600715 198803 2 005


78

Documents

e-renggar.kemkes.go.id · Web viewDAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT. RENCANA KERJA . ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA-OPD) DINAS KESEHATAN PROVINSI . SUMATERA BARAT . …