- Laporan awal ekpd 2011 provinsi sumatera barat

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ....................................................................................................... i Daftar Isi .................................................................................................................. ii Bab I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1

A. Latar Belakang Evaluasi ........................................................................ 1

B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi .............................................. 2

C. Anggota Tim EKPD Provinsi Sumatera Barat ....................................... 3

Bab II RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI ................................................ 5

A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 ................. 7

B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi

Pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 …………….. ...................... 11

C. Evaluasi Tematik ……………………………………………………………. 12

Bab III PENUTUP ………………………………………………………………………… 13

Lampiran

i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T. atas terlaksananya penyusunan Laporan Awal dari Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 ini. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 merupakan salah satu tahapan dalam perencanaan pembangunan nasional. EKPD Tahun 2011 ini dilakukan secara sistematis dan komprehensif untuk menilai kinerja pembangunan nasional yang telah dilaksanakan tahun 2006–2011 secara sektoral dan regional. Tim Evaluasi Provinsi Sumatera Barat akan melakukan 3 tahapan evaluasi yaitu mengevaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 yang terjabar pada 20 indikator utama dan 25 indikator pendukung yang terbagi atas 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya; melakukan evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dan terakhir melakukan evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik hasil kajian Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil kegiatan EKPD Tahun 2011 di Provinsi Sumatera Barat ini nantinya tersedia dokumen data dasar evaluasi dan dokumen hasil evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 Provinsi Sumatera Barat, evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dan evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik di Provinsi Sumatera Barat. Laporan Awal Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2011 ini disusun untuk menyampaikan rencana kerja, kemajuan dan persiapan yang dilakukan Tim EKPD Universitas Andalas. Laporan Awal dalam rangka menyelesaikan tugas evaluasi ini secara menyeluruh sesuai dengan yang dijadwalkan. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan dan partisipasinya dalam penyusunan laporan awal ini. Terutama sekali ucapan terima kasih kepada Bappenas melalui Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan atas kepercayaan dan kerjasamanya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada jajaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan kami masih mengharapkan bantuannya dimasa yang akan datang demi kelancaran penyusunan laporan EKPD 2011 sampai selesai. Padang, Juni 2011

Rektor Universitas Andalas

Dr. H. Werry Darta Taifur, SE.,MA Surat Kuasa Rektor : 6336/UN16/TU/2011

ii

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Evaluasi

Menurut Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan

sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: (1) untuk mendukung koordinasi

antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi

antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat

dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi

masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien,

efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Mengacu pada 5 (lima) tujuan tersebut di atas, maka dalam Rencana Strategis

(Renstra) Bappenas dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas

mencakup 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai: (1) pengambil

kebijakan/keputusan (policy maker) dengan penjabaran pengendalian dan evaluasi

terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; (2) koordinator; (3) think-tank, dan (4)

administrator dengan penjabaran penyusunan dan pengelolaan laporan hasil

pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dan penyusunan laporan

hasil evaluasi.

Dengan demikian, salah satu peran utama Bappenas adalah melakukan evaluasi

terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari peran

tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang di

dalamnya mencakup evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post.

Terkait dengan peran utama Bappenas diatas, maka evaluasi tahunan terhadap

pelaksanaan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014 mutlak diperlukan, demikian

juga pencapaian ditiap daerah. RPJMN 2010-2014 memiliki 11 prioritas nasional dan 3

prioritas lainnya, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2. Pendidikan

2

3. Kesehatan

4. Penanggulangan Kemiskinan

5. Ketahanan Pangan

6. Infrastruktur

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8. Energi

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik

11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

Serta 3 prioritas lainnya, yaitu:

1. Kesejahteraan Rakyat

2. Politik, Hukum, dan Keamanan

3. Perekonomian

Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah akan mengacu pada RPJMN 2010-

2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat pencapaian target kinerja

RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; (2) relevansi isu strategis, sasaran,

arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi

daerah; dan (3) evaluasi tematik di tiap daerah.

Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014 dilakukan secara eksternal dengan harapan

agar seluruh proses evaluasi tersebut beserta rekomendasinya berlangsung dalam

proses yang lebih independen. Oleh karena itu, Bappenas cq. Deputi Evaluasi Kinerja

Pembangunan akan melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

(EKPD) bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi selaku evaluator eksternal.

B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi

Tujuan kegiatan ini adalah:

1. Untuk melengkapi baseline data 2009 dan mengetahui tingkat pencapaian prioritas

nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah.

Sasaran yang ingin dicapai tujuan kegiatan ini adalah :

a. Tersedianya baseline data 2009 dan hasil evaluasi terhadap capaian prioritas

nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah.

b. Tersedianya informasi dasar untuk merumuskan kebijakan terutama yang berupa

langkah penanganan segera, baik oleh pemerintah maupun oleh pemerintah

daerah.

3

Keluaran yang diharapkan dari tujuan kegiatan ini adalah dokumen data dasar

evaluasi dan dokumen hasil evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan

2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah.

2. Untuk mengetahui relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi

pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah.


a. Tersedianya hasil evaluasi yang menunjukkan kesesuaian dan atau

ketidaksesuaian antara isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi


b. Tersedianya informasi dasar untuk melakukan revisi RPJMN oleh pemerintah dan

revisi RPJMD oleh pemerintah daerah.

Keluaran yang diharapkan dari tujuan kegiatan ini adalah dokumen hasil evaluasi

relevansi terhadap isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi


3. Untuk mengetahui masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah.


a. Tersedianya hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik di

tiap daerah.

b. Tersedianya informasi dasar bagi pemerintah maupun pemerintah daerah dalam

merumuskan langkah kebijakan mengatasi masalah spesifik melalui evaluasi

tematik di tiap daerah.

Keluaran yang diharapkan dari tujuan kegiatan ini adalah dokumen hasil evaluasi

terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah.

C. Anggota Tim EKPD Provinsi Sumatera Barat

Anggota Tim EKPD Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut : 1. Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, M.S

2. Prof. Dr. H. Nurzaman Bachtiar, M.Sc

3. Drs. H. Syahrial Syarif, MBA

4. Prof. Dr. Afrizal, MA

5. Dr. Munzir Busniah

6. Dr. H. Werry Darta Taifur, SE., MA

4

7. Dr. Yossyafra, M.Eng.Sc

8. Yuslim, SH., MH.

5

BAB II RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI SUMATERA BARAT

Setelah mengikuti seminar pembekalan EKPD untuk 33 PTN yang dilaksanakan

oleh Bappenas di Park Lane Hotel di Jakarta pada tanggal 3 – 4 Mei 2011, maka Tim

EKPD Universitas Andalas Padang, telah menyusun rencana kegiatan sebagai berikut :

No Waktu/Jadwal Kegiatan Penjelasan

1 1 Juni – 29 Juli 2011

Pengumpulan data Untuk melengkapi data daerah yang belum lengkap, dikumpulkan data dari berbagai sumber. Untuk data sekunder, sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS), SKPD, hasil kajian, penelitian dan internet. Untuk data primer diperoleh dari Focuss Group Discussion (FGD) dengan Stakeholders pembangunan daerah.

2 24 Mei 2011 Rapat/Konsinyiring Pertama

Dilaksanakan di Ruang Sidang S2 Rendik Gedung 3 Fakultas Ekonomi, Kampus Limau Manis, Universitas Andalas, Padang. Rapat untuk mendiskusikan dan membahas tentang menyamakan metoda analisis, membahas kemajuan penulisan, data yang telah tersedia dan mendiskusikan yang dirasa perlu.

3 21 Juni 2011 Pengiriman Laporan Awal ke Bappenas

Hard copy dikirim melalui Titipan Kilat dan dan soft copy dikirim melalui email.

Rapat/Konsinyiring Ketiga

Dilaksanakan di Ruang Sidang S2 Rendik Gedung 3 Fakultas Ekonomi, Kampus Limau Manis, Universitas Andalas, Padang.

Rapat untuk mendiskusikan dan membahas tentang menyamakan metoda analisis, membahas dan menganalisa kemajuan penulisan, data yang telah tersedia.

6


5 12 Juli 2011 Rapat/Konsinyiring Keempat

Dilaksanakan di Ruang Sidang S2 Rendik Gedung 3 Fakultas Ekonomi, Kampus Limau Manis, Universitas Andalas, Padang. Rapat untuk mendiskusikan dan membahas tentang metoda analisis, membahas dan menganalisa kemajuan penulisan Draft Laporan Akhir, data yang telah tersedia dan mendiskusikan yang dirasa perlu.

6 2 Agustus 2011 Rapat/Konsinyiring Kelima

Dilaksanakan di Ruang Sidang S2 Rendik Gedung 3 Fakultas Ekonomi, Kampus Limau Manis, Universitas Andalas, Padang. Rapat untuk mendiskusikan dan membahas tentang metoda analisis, membahas dan menganalisa kemajuan penulisan Draft Laporan Akhir, data yang telah tersedia dan mendiskusikan yang dirasa perlu

7 9 September 2011

Focuss Group Discussion

Dilaksanakan di Ruang Rapat, Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang rencananya akan dihadiri oleh stakeholder dan SKPD terkait. FGD ditujukan untuk meminta masukan bahan, data dan saran atas penulisan Draft Laporan Akhir dan informasi lain yang dirasa perlu.

8 14 – 16 September 2011

Konsinyiring Rencana akan diselenggarakan di Mess Unand, Jalan Perintis Kemerdekaan Padang. Tujuan konsinyiring adalah diskusi intensif antar anggota Tim Evaluasi Provinsi untuk mengintegrasikan dan menjaga kesinambungan isi serta perampungan penulisan Draft Laporan Akhir.

7


9 20 September 2011

Pengiriman Draft Laporan Akhir ke Bappenas


10 November 2011 Mengikuti Seminar Laporan Akhir di Jakarta

Tim Evaluasi Provinsi menyajikan hasil evaluasi untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan pembangunan pusat dan daerah.

11 14 - 30 November 2011

Revisi dan penyempurnaan Laporan Akhir dan Ringkasan Eksekutif

12 15 Desember 2011

Pengiriman Laporan Akhir dan Ringkasan Eksekutif ke Bappenas


A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011

Evaluasi pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang

SPPN merupakan salah satu dari empat tahapan perencanaan pembangunan nasional,

yang meliputi: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian

pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Menurut PP No. 39 Tahun 2006, monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan

pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi

permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini

mungkin. Sedangkan evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi

masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

Adapun kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh suatu

organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya.

Sebagai suatu tahapan dalam perencanaan pembangunan nasional, evaluasi harus

dilakukan secara sistematis dan komprehensif sehingga dapat mengidentifikasi sampai

sejauh mana tingkat pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan nasional

8

terhadap target-target yang telah ditetapkan. Keberhasilan kinerja pembangunan nasional

harus didukung oleh kinerja pembangunan daerah.

Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang

akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap tujuannya. Indikator merupakan

ukuran kuantitatif dan kualitatif, dalam perumusan indikator yang harus memenuhi asumsi

keterukuran.

Dalam EKPD 2011, indikator kinerja dari tujuan/sasaran pembangunan daerah

merupakan indikator dampak (impact) yang pencapaiannya didukung melalui pencapaian

indikator hasil (outcome). Untuk menentukan indikator tersebut, maka suatu parameter

harus memenuhi lima kaidah, yaitu:

• Specific. Indikator dapat diidentifikasi dengan jelas;

• Measurable. Jelas dan dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang

disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas dan biaya;

• Attainable. Dapat dicapai;

• Relevant. Mencerminkan keterkaitan secara langsung dan logis antara target

output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara

target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan;

• Timely. Tepat Waktu.

Setelah melalui pengelompokan dan pemilihan, serangkaian indikator-indikator yang

terpilih selanjutnya akan dijadikan patokan dalam melakukan pengukuran kinerja pada

tahapan selanjutnya.

Indikator utama dan indikator pendukung nantinya akan dianalisis untuk memperoleh

rekomendasi dari capaian kinerja. Rekomendasi yang berdasarkan prioritas

pembangunan 2010 dan 2011 untuk mempertajam perencanaan dan penganggaran

pembangunan periode berikutnya.

Komponen indikator yang dievaluasi lebih jelasnya sebagai berikut :

9

INDIKATOR EKPD 2011 PROVINSI SUMATERA BARAT

No.

Agenda Indikator Satuan

Keterangan

Pembangunan Indikator 1 Reformasi Birokrasi dan

Tata Kelola Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan

% U

Persentase kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap

% U

Persentase Kab/Kota yang memiliki pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

% U

Persentase Kab/Kota yang telah memiliki e-procurement

% U

Persentase Kab/Kota yang telah memiliki Perda Transparansi

% U

2 Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah Tahun U

Angka Partisipasi Murni (SD/MI) % P

Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) % P

Angka melek aksara 15 tahun keatas

% P

3 Kesehatan Angka Kematian Bayi per 1.000

kelahiran hidup

U

Angka Harapan Hidup Tahun U

Persentase penduduk ber-KB (Contraceptive Prevalence Rate)

% U

Laju pertumbuhan penduduk % U

4 Penanggulangan Kemiskinan

Persentase penduduk miskin % U

Tingkat pengangguran terbuka % U

5 Ketahanan Pangan PDRB Sektor Pertanian Rp U

Nilai Tukar Petani Rp P

Produksi Padi Ton P

Jumlah Penyuluh Pertanian Orang P

10

No. Agenda Indikator Satuan Keterangan

Pembangunan Indikator 6 Infrastruktur % panjang jalan nasional dalam

kondisi Baik % U

% panjang jalan nasional dalam kondisi Sedang

% U

% panjang jalan nasional dalam kondisi Buruk

% U

Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana/Provinsi

Unit U

Perda RTRW Provinsi Unit U

Persentase Kab/Kota yang telah mensahkan Perda RTRW

% P

7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Persentase kredit UMKM % U

Nilai Realisasi Investasi PMA US $

Juta U

Nilai Realisasi Investasi PMDN Rp

Milyar U

Jumlah alokasi kredit perbankan Rp M P

Jumlah tabungan masyarakat Rp M P

8 Energi Rasio Elektrifikasi % U

9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis

% U

Frekuensi terjadi bencana Kali/Thn P

Persentase ruang terbuka hijau (RTH) di Ibukota Provinsi

% P

Persentase pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di kab/kota/provinsi

Rp M P

10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik

Indeks Gini U

Jumlah Kabupaten Tertinggal Kab U

Kemiskinan % P 11 Kebudayaan,

Kreativitas, Inovasi dan Tehnologi

Jumlah paten (HAKI) Unit U

Jumlah dosen peneliti PTN/PTS Orang P

Jumlah perpustakaan buah P

Jumlah hasil riset dari lembaga riset

buah P

11

No. Agenda Indikator Satuan Keterangan

Pembangunan Indikator

Prioritas Lainnya 1 Kesejahteraan Rakyat IPM Indeks U

Pendapatan per kapita Rp juta / tahun

U

Penyandang masalah sosial % P

Gizi buruk % P 2 Politik, Hukum dan

Keamanan Indeks kriminalitas Indeks U

Persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional

% P

Persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional

% P

3 Perekonomian Pertumbuhan ekonomi % U

Inflasi % P

Perkembangan PAD % P

Pertumbuhan Ekspor % P

Pertumbuhan Impor % P

B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan dalam RPJMN 2010-2014

Untuk kegiatan ini, Tim EKPD Provinsi akan mengidentifikasi sejumlah isu strategis,

sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan berdasarkan wilayah pada RPJMN

2010-2014.

Setelah mengidentifikasi, Tim EKPD Provinsi melakukan analisis sebagai berikut:

1. Analisis terhadap isu strategis yang ada dalam Buku III RPJMN 2010-2014, untuk

mengetahui kaitannya dengan isu strategis RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi.

2. Analisis terhadap sasaran yang ada dalam Buku III RPJMN 2010-2014, untuk

mengetahui apakah sasaran pembangunan tersebut relevan dengan sasaran yang

ada pada RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi.

3. Analisis terhadap arah kebijakan dan strategi pengembangan yang ada dalam Buku

III RPJMN 2010-2014, untuk mengetahui apakah arah kebijakan dan strategi

pelaksanaan relevan dengan RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi.

12

Langkah akhir, Tim Provinsi melakukan Rekomendasi tindaklanjut atau perbaikan

sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan yaitu :

a. Melanjutkan atau perbaikan terhadap isu strategis. Jika rekomendasinya berupa

perbaikan isu strategis, maka akan diuraikan rumusan perbaikannya.

b. Melanjutkan atau perbaikan terhadap sasaran. Jika rekomendasinya berupa

perbaikan sasaran, maka akan diuraikan rumusan perbaikannnya.

c. Melanjutkan atau perbaikan terhadap arah kebijakan dan strategi pengembangan.

Jika rekomendasinya berupa perbaikan arah kebijakan dan strategi pengembangan,

maka akan diuraikan rumusan perbaikannya.

Isu strategis, sasaran dan arah kebijakan dan strategi pengembangannya lebih jelas

terlihat pada Lampiran 1.

C. Evaluasi Tematik

Hasil evaluasi isu terpenting yang bersifat strategis di daerah yang merupakan hasil

penelitian yang telah dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi di Sumatera Barat atau hasil

penelitian yang merupakan kerjasama dengan pihak lain

Tujuan dari evaluasi tematik hasil penelitian tersebut terutama berasal dari kegiatan

penelitian lembaga penelitian Universitas Andalas dan lembaga penelitian dibawah

Fakultas yang ada dilingkungan Universitas Andalas adalah:

1. Mengakomodasi usulan kebijakan yang akan disampaikan ke pemerintah dari hasil

kajian/evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi.

2. Menjadi masukan untuk perencanaan periode berikutnya.

13

BAB III PENUTUP

Sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun, telah dilaksanakan rapat tim

evaluasi Universitas Andalas pada tanggal 24 Mei 2011. Saat ini Anggota Tim Evaluasi

Provinsi Sumatera Barat telah mulai melakukan pengumpulan data dan bahan tulisan

laporan serta menulis laporan. Anggota Tim mulai melengkapi data indikator kinerja

pembangunan daerah tahun 2006-2011 sebagai evaluasi terhadap capaian prioritas

nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014. Tim juga telah mulai

mengumpulkan bahan untuk evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan

strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan melakukan identifikasi

dokumen RKPD terkait untuk indentifikasi prioritas dan program, analisis relevansi dan

rekomendasi.

Lampiran 1

ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Isu Strategis Provinsi Sumatera Barat

RPJMN 2010-2014 RKPD 2010

RKDP 2011

Analisis Relevansi Rekomendasi

1. Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan wilayah Komoditas unggulan wilayah Sumatera yang berperan strategis secara wilayah ataupun nasional diantaranya kelapa sawit, karet, pulp, tanaman pangan dan hortikultura. Namun, nilai tambah komoditas tersebut masih relatif kecil bagi wilayah penghasilnya karena belum berkembangnya mata rantai industri pengolahan. Bentang alam wilayah Sumatera juga memiliki keindahan alam yang sangat potensial dikembangkan sebagai tujuan wisata nasional. Jika mengingat lokasi geografisnya yang sangat strategis, pengembangan sektor dan komoditas tersebut berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan wilayah bahkan nasional dalam kerangka perekonomian regional ASEAN yang semakin terintegrasi.

2. Keterbatasan sumber daya energi listrik dalam mendukung pengembangan ekonomi local

Kapasitas jaringan pembangkit listrik di wilayah Sumatera sudah sangat mendesak untuk ditingkatkan. Untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja, seringkali terjadi pemadaman bergilir pada saat beban puncak. Arah pengembangan wilayah Sumatera sebagai pusat pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam mutlak membutuhkan pasokan energi listrik yang andal dengan sistem jaringan yang terintegrasi untuk satu wilayah.

RPJMN 2010-2014 RKPD 2010

RKDP 2011


3. Integrasi jaringan transportasi intermoda wilayah Keragaman potensi sumber daya alam yang dimiliki provinsi-provinsi di wilayah Sumatera berpotensi untuk meningkatkan perdagangan domestik dan menghasilkan sinergi pengembangan industri unggulan wilayah. Untuk itu, dukungan jaringan transportasi wilayah menjadi sangat strategis. Kondisi saat ini menunjukkan belum optimalnya kapasitas jaringan jalan lintas Sumatera serta belum berkembangnya integrasi jaringan transportasi jalan, kereta api, angkutan sungai, laut, dan udara.

4. Kualitas sumber daya manusia dan kemiskinan Sebagai wilayah dengan peranan terpenting kedua bagi perekonomian nasional setelah Jawa dan Bali, serta mempertimbangkan arah pengembangan ke depan sebagai pusat industri pengolahan di luar Jawa, dukungan kualitas sumber daya manusia yang unggul menjadi sangat strategis. Seiring dengan transformasi struktural perekonomian wilayah, kualitas angkatan kerja yang dituntut tidak lagi sekadar bersaing di tingkat nasional, tetapi di tingkat regional ASEAN bahkan global. Di sisi lain, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia menghadapi tantangan berat, terkait masih tingginya tingkat kemiskinan di beberapa provinsi: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi rumah tangga miskin merupakan isu strategis yang saling melengkapi.

5. Kualitas birokrasi dan tata kelola Kualitas birokrasi dan tata kelola yang baik berpotensi meningkatkan daya tarik dan daya saing daerah. Melalui penyederhanaan perijinan dan kejelasan regulasi, investasi di daerah akan berpeluang meningkat. Meningkatnya aktivitas ekonomi akan menyerap tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan juga dimungkinkan melalui menurunnya biaya yang harus dikeluarkan rumah tangga miskin dalam mengakses pelayanan publik.

RPJMN 2010-2014 RKPD 2010

RKDP 2011


6. Pengembangan kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan dan terpencil Letak geografis wilayah Sumatera yang berada di jalur pelayaran internasional sangat berpotensi menjadi lokasi kegiatan-kegiatan ilegal lintas negara, berupa penyelundupan barang dan manusia, pencurian ikan dan gangguan keamanan lain. Hal ini diperparah dengan masih belum tuntasnya perjanjian perbatasan antarnegara yang berpotensi konflik klaim atas pulau-pulau terdepan. Tantangan utama dalam menjaga keutuhan kedaulatan negara adalah kesenjangan tingkat kesejahteraan dengan wilayah negara tetangga.

7. Kerawanan bencana dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Secara geologis, wilayah Sumatera berada pada pertemuan lempeng bumi dan lintasan gunung api aktif (ring of fire). Dinamika lempeng bumi dalam mencari keseimbangan berakibat pada tingginya frekuensi gempa bumi khususnya di sepanjang pesisir barat wilayah Sumatera. Potensi gempa bumi juga diikuti potensi terjadinya bencana tsunami. Kejadian bencana di Provinsi NAD pada akhir tahun 2004 dan di Padang pada tahun 2009 memberi dampak kerusakan yang luas bagi perekonomian wilayah. Di sisi lain, bencana alam juga dapat diakibatkan oleh aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang melebihi daya dukung lingkungan sebagaimana terlihat pada bencana banjir bandang dan kebakaran hutan.

Sasaran Provinsi Sumatera Barat

RPJMN 2010-2014 RKPD 2010

RKDP 2011


meningkatnya standar hidup masyarakat Sumatera yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, pengangguran serta pendapatan per kapita;

meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan di wilayah Sumatera;

berkembangnya jaringan dan meningkatnya transportasi di wilayah Sumatera;

berkembangnya Sumatera bagian selatan sebagai lumbung pangan dan lumbung energi;

berkembangnya Sumatera bagian tengah dan Sumatera bagian utara sebagai pusat perkebunan dan agribisnis;

terwujudnya keseimbangan pembangunan wilayah Sumatera bagian utara, bagian selatan, dan pesisir pantai.

Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Provinsi Sumatera Barat

RPJMN 2010-2014 RKPD 2010

RKDP 2011


1. Pengembangan Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan dilaksanakan dengan strategi meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikulutura, sawit, dan karet;

2. Pengembangan sentra produksi perikanan dan hasil laut dilakukan dengan strategi meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan rumput laut;

3. Pengembangan gugus (cluster) industri unggulan dilakukan dengan strategi mengembangkan PKN Medan, Batam, Pekanbaru, dan Palembang sebagai pusat industri pengolahan yang melayani kawasan sentra produksi; .

4. Pengembangan Sumatera sebagai sentra industri migas dan lumbung energi nasional dilakukan dengan strategi: a. mengoptimalkan produksi minyak, gas, dan batubara; b. mengembangkan sumber energi alternatif.

5. Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya dilakukan dengan strategi mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dalam suatu jalur wisata terpadu;

6. Pengembangan sistem jaringan listrik terintegrasi dengan strategi: a. meningkatkan kapasitas pembangkit listrik; b. mengembangkan integrasi sistem jaringan listrik; c. diversifikasi sumber energi pembangkit listrik.

RPJMN 2010-2014 RKPD 2010

RKDP 2011


7. Penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera dilakukan dengan strategi: a. meningkatkan integrasi jaringan transportasi darat lintas Sumatera:

Lintas Barat-Lintas Tengah-Lintas Timur; b. meningkatkan kapasitas pelabuhan laut; c. meningkatkan kapasitas pelabuhan udara; d. mengembangkan sistem jaringan transportasi sungai

8. Pengembangan Sumatera sebagai pool angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing regional ASEAN dilakukan dengan strategi: a. meningkatkan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; b. memperluas jangkauan pelayanan kesehatan khususnya kepada rumah

tangga miskin; c. meningkatkan akses pelatihan keterampilan kerja.

9. Peningkatan program penanggulangan kemiskinan dengan strategi meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan dalam menjangkau rumah tangga miskin.

10. Reformasi birokrasi dan tata kelola dilakukan dengan strategi: a. meningkatkan kualitas legislasi; b. meningkatkan penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi; c. meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel.

11. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional dilakukan dengan strategi: a. meningkatkan stabilitas kemanan dan ketertiban kawasan perbatasan; b. mengembangkan kegiatan ekonomi lokal kawasan perbatasan.

RPJMN 2010-2014 RKPD 2010

RKDP 2011


12. Pembangunan wilayah Sumatera yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dilakukan dengan strategi: a. meningkatkan mitigasi bencana alam; b. meningkatkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan

hidup.

Business

- Laporan awal ekpd 2011 provinsi sumatera barat