Edisi Cetak

auditor-rohilTOWARD GOOD GOVERNANCE & INTERNAL AUDIT PRACTICE

No 10 Triwulan II 2009

DAFTAR ISI

n Teras Auditorial ................................. 2

n Surat dari Bupati ............................... 2

n Catatan Inspektur .............................. 3

n Auditor Internal

dan Pencegahan Korupsi .................. 3

n Auditor Headline ............................... 4

n Membahas Peran Pengawasan Internal ... 4

n Bersatulah Auditor Internal ................ 5

n Aturan Baru Pengawasan Internal ......... 5

n Program Anti Korupsi di Daerah ......... 6

n Membahas Korupsi di Wilayah Barat ..... 6

n Album Auditor-Rohil ........................... 8

n Auditor News......................... 11

n Jasa Pasukan Orange ...................... 11

n Pasca Puncak Bakar Tongkang ........... 11

n Sanksi Buat PNS dan Honorer .......... 12

n Bandahara Harus Taat Aturan ............ 12

n Tindak Tegas Agar Fair .................... 13

n Semua SKPD Siap Diaudit ............... 13

n Auditorial Khas ....................... 14

n Berpakaian Melayu di Hari Jadi ......... 14

n Dialog Interaktif dengan Mantan ....... 14

n Auditor Update....................... 15

n Budaya Auditor ....................... 16

Website: www.auditor-rohil.com I E-Paper: e-paper.auditor-rohil.net I E-mail : [email protected]

ADIPURA : JASA PASUKAN ORANGE

Keberhasilan Kota Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, dalam kategori

kota kecil terbersih. Keberhasilanmeraih Piala Adipura tidakterlepas besarnya peran serta danjasa “pasukan orange” dari DinasKebersihan, Pertamanan dan

Pasar (DKPP) Kabupaten RokanHilir.

“Apa yang telah kita raih ini,sesuatu yang sangat bagus danperlu terus kita pertahankan,“ungkap Bupati Rohil AnnasMa’amun (kiri), didampingi WakilBupati Suyatno (kanan).

APIP Bersatulah

Mencegah KorupsiMencegah Korupsi APIP Bersatulah

K

Ada kesan aparatpengawasan internalpemerintah (APIP)tidak berfungsi dalampencegahan dan pem-berantasan korupsi diIndonesia.

Apa peran dan apayang harus dilakukanAPIP?

Ada kesan aparatpengawasan internalpemerintah (APIP)tidak berfungsi dalampencegahan dan pem-berantasan korupsi diIndonesia.

Apa peran dan apayang harus dilakukanAPIP?

AUDITORIAL

22222

Redaksi menerima sumbangan

tulisan, foto atau naskah lainya untuk

di muat. Naskah yang masuk dan

dimuat akan diberikan imbalan.

auditor-rohil.net

Penasihat

Bupati Rokan Hilir

Pengarah

Wakil Bupati Rokan Hilir

Sekretaris Daerah Kab. Rokan Hilir

Penanggung jawab/

Pemimpin Redaksi

Hardy Djamaluddin

Pelaksana Harian/

Redaktur Pelaksana

Sarman Syahroni

Sidang Redaksi

Hardy Djamaluddin

Iwan Somantri, Hari Darma,

Augus Setya, Irwandi,

Sarman Syahroni,

Hendri Yunis

Operator Online

Zulkifli, Masri, Alfami

Divisi Produksi

Nasori Habib, Syarifah

Desain/Tata Letak

Yendrizal

Diterbitkan oleh Inspektorat Kab.

Rokan Hilir bekerja sama dengan

Riau Pos.Net

Alamat Redaksi:

Jl. Perniagaan 80,

Bagansiapiapi, Rokan Hilir

website: www.auditor-rohil.com

e-paper.auditor-rohil.net

e-mail: [email protected]

Dicetak oleh: CV Berkat

TERAS

klik www.auditor-rohil.com

.. . . . . . .

Contoh dari Petugas Kebersihan

Sebagai Bupati, saya menyambut baik dapat diraihnya Piala Adipuraatas keberhasilan Kota Bagansiapi-api dalam kategori kota kecilterbersih. Keberhasilan meraih Piala Adipura ini tentu tidak terlepasbesarnya peranserta dan jasa "pasukan orange," para petugas lapangandari Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pasar (DKPP) KabupatenRokan Hilir.

Saya menilai, Piala Adipura yang kita raihini berkat jasa Tim Orange itu. Tim Orangeinilah pahlawan pertama yang langsung ter-jun meoptimis menjaga kebersihan kota ke-bangaan yang dicintai. Dengan ini, sayamengucapkan terimakasih, tahniah dan sela-mat.

Atas keberhasilan KotaBagansiapiapi meraih PialaAdipura, saya berjanji akanmemberikan bonus antara lainberupa menaikan haji dua orangTim Orange. Bonus itu akan kitaserahkan ke Kepala Dinas Keber-sihan, Pertamanan dan Pasar.

Saya berharap, ke depan, apayang telah diraih dapat dipertahan-kan atau ditingkatkan lagi. Apa yangtelah kita raih ini, sesuatu yang sudahsangat bagus dan tentu perlu teruskita tingkatkan. Hal ini menanda-kan kita berhasil memacu pemban-gunan, utamanya bidang keber-sihan, tata kota serta lingkunganhidup. Ke depan kita akan terusberupaya memberikan sesuatuyang terbaik demi mempertahan-kan Piala Adipura ini.

Kepada seluruh masyarakat, sayamenghimbau agar kebersihan KotaBagan dan sekitarnya ini tetap dijagadan lingkungan tetap dilestarikan.Pasalnya, kebersihan ini sebagai salahsatu kunci untuk mempertahankanPiala Adipura yang telah kita dapat.Oleh sebab itu, untuk menjadikanBagagnsiapi menjadi Kota Ikan, wajib-lah bersih. Kita himbau masyarakatuntuk turut serta dalam membersih-kan wajah kota ini. Contohlah apayang telah dilakukan oleh “pasukanorange” itu.

Peranserta masyarakat secarakeseluruhan sangat diharapkan. Tanpa

adanya dukungan masyarakat tentu PialaAdipura tak akan dapat kita raih.

Jangan pandang Piala Adipuranya,akan tetapi pandanglah kebersihanwajah Kota Bagansiapiapi yangsemakin hari semakin indah danmempesona.

Mamang masih banyak yang perludibangun untuk menata kota

Bagansiapiapi dan kota-kotakecamatan. Di antaranya,hutan kota yang diharap-kan dapat diselesaikanpada 2010. Pembangunanhutan kota itu direncana-kan berada di kawasanpusat perkantoran Peme-rintah Kabupaten RokanHilir, Batu Enam, Ke-camatan Bangko.

Saat ini desainnyasudah ada dan prosespembangunan sedangberjalan. Dengan adanyananti hutan kota ini,tentu poin ini dapatmenambah penilaianKota Bagansiapiapi sebagaikota kecil terbersih diIndonesia, khususnya diRiau.

Semoga semangat go-tong royong para pejabat,pegawai pemerintah danmasyarakat tetap dapatdipertahankan. Pasukan or-ange, pertugas kebersihanyang sangat bersahaja itu,sudah memberikan suriteladan yang terbaik untuknegeri ini. n

H. Annas maamun

n Surat Bupati :

2Auditorial33333

AUDITORIALTERAS


nnnnn Catatan Inspektur :

Auditor Internal dan Pencegahan KorupsiBeberapa waktu belakangan ini, kita disuguhi wacana dan berita mengenai peranpengawas internal – nama lain dari auditor internal—dalam pencegahan danpemberantasan korupsi. Ada kesan APIP tidak berfungsi dalam pemberantasan korupsidi Indonesia. Sebaliknya, ada juga pendapat APIP seolah-olah mendapat intervensidalam pelaksanaan tugasnya, khusus dalam pengungkapan kasus berindikasi korupsi.

Kalau mau dikaji, masalah pengawasaninternal sangat menarik dan menan-tang. Pertanyaan pokoknya, apakahAPIP, khususnya Inspektorat Daerah(Itda) memiliki visi, strategi dan kapa-sitas dalam mencegah dan mendeteksikasus-kasus penyimpangan? Inilahagaknya problematika mendasarnya.

Dalam sektor korporat privat,masalah ini kurang lebih sama kondisi-nya, namun standar dan pedoman pen-anganan sudah jelas diatur dan dilaksana-kan. Ada standar bahwa auditor internalberkewajiban mencegah dan mendeteksiadanya indikasi penyimpangan dalam tu-buh organisasi.

Guna pencegahan korupsi di sektor pe-merintahan, khususnya di daerah, hal initidaklah mudah. Ada memang kebijakandan aturan yang mengatur tugas Itda dalampenanganan kasus penyimpangan. Namun,pelaksanaannya dinilai tidak optimal daninefektif. KPK, misalnya, sampai dua kalimembahas peran APIP ini.

Sudah sangat urgen, perlu upayamereaktualisasikan visi auditor internalmenjadi agen perubahan, penjamin mutu(quality assurer), menjadi “the internal auditorof tomorrow” yang memiliki new dimensionsdan new comptencies. Untuk itu, para Inspek-tur memang mesti berfikir dan bekerjakeras.

Mau tak mau, auditor APIP dan Itdamesti memacu pergeseran mindset atauparadigma dari auditor menjadi konsultanatau advisor. Mereka mesti menggesapergeseran mindset para auditor ataupengawas menjadi penjamin mutu (qualityassurer); tidak hanya fokus pada pengendali-an internal (internal control) dan sistem tatakelola kepemerintahan (governance system),tetapi juga manajemen risiko (risk manage-

ment).Dalam upaya mendeteksi dan mem-

berantas korupsi atau indikasi kasus penyim-pangan pidana, sesungguhnya auditorinternal juga mempunyai peran sangatpenting. Ada kewajiban auditor internaluntuk mendeteksi kasus-kasus penyim-pangan sesuai dengan standar profesionalauditor internal yang lazim berlaku.

Auditor internal juga berkewajiban segeramengambil langkah-langkah untuk mem-berikan solusi alternatif permasalahan yangdihadapi sebagai masukan kepada pimpinanatau kepala daerah. Sesuai ketentuan, hanya-lah pimpinan yang mempunyai kewenanganmenyampaikan kasus-kasus yang berindika-si pidana kepada aparat hukum. Auditor APIPatau Itda tentu bukan pula peniup trompet(whistleblower), sebagaimana yang diharapkanmasyarakat.

Di satu sisi, masalahnya, apakah Inspek-torat Daerah (Itda) memiliki SDM auditor

yang memiliki kesungguhan dan integritasdalam melakukan investigasi atau auditkhusus (special audit)? Auditor dengankemampuan plus tersebut, di sampingharus memiliki kompetensi auditorinternal di atas, juga dia tentu harus memi-liki pengalaman dan kemauan yang kuatuntuk melakukan investigasi secara men-dalam.

Salah satu solusinya, Pemda dapatmelakukan outsourcing. Bisa bekerja samadengan BPKP, kantor akuntan publik(KAP) atau konsultan manajemen.Yang sudah dilakukan, misalnya didaerah ini, adalah dengan menekenMOU dengan perwakilan BPKPPropinsi Riau dalam bantuan audit,

bantuan tenaga audit, pendampingan danfasilitasi audit. Prakteknya, kerapkali,MOU ini tidak mudah dilaksanakan.

Idealnya, guna mencegah dan member-antas korupsi, auditor internal Itda ad-alah katalis plus, agen pembaharuan, agentof change. Untuk menjadi katalis yang efek-tif di birokrasi pemerintahan, auditor in-ternal mau tidak mau mesti menjadimodel panutan. Sebuah tantangan yangtidak ringan dalam kondisi lingkungankendali yang belum kondusif saat ini.

Kita tentu mendambakan kehadirandan kiprah sosok. auditor internal tangguhyang tidak sekedar berperan oversight(auditor, pengawas, inspektur) dan insight(konsultan, fasilitator), tetapi jugaberperan foresight (quality assurer).

Dengan kondisi ideal demikian, misidan tugas KPK, Kejaksaan, dan Kepolisiantentu akan lebih ringan. Dan kehadiranaparat penegak hukum itu pun tidak perlulagi dicemaskan. Sampai kapan ya?

Oleh Hardy Djamaluddin

(hardy-djamaluddin.blogspot.com;

email: [email protected])facebook: [email protected]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“...Sudah sangat urgen,

perlu upaya

mereaktualisasikan visi

auditor internal menjadi

agen perubahan, penjamin

mutu (quality assurer),

menjadi “the internal

auditor of tomorrow” yang

memiliki new dimensions

dan new comptencies.

Untuk itu, para Inspektur

memang mesti berfikir dan

bekerja keras...”


44444

Auditor Headline

Membahas Peran Pengawasan Internal

KPK mengadakan koordinasi dan konferensi peningkatan peran pengawasan internaldalam upaya pemberantasan korupsi. Sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsimelalui terbangunnya pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa dibutuhkanpeningkatan peran pengawasan internal yang memadai di lingkungan pemerintahan.

Seperti tahun lalu, KPK kembali me-ngundang segenap jajaran Aparat PengawasInternal Pemerintah (APIP) untukmengadakan konferensi pemberdayaan APIP.Kegiatan diadakan pada Rabu, 12 Agustus2009 di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, JakartaSelatan.

Secara garis besar, kegiatan ini ditujukanuntuk mengetahui inisiatif dan kesiapan APIPdalam upaya peningkatan pengawasan sertamendapatkan informasi terkait kendala atauhambatan dalam pelaksanaan tugas penga-wasan tersebut. Hal itu didapatkan melaluilaporan kinerja pengawasan yang dilakukanAPIP di instansi masing-masing, khususnyaterkait pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagai keynote speaker dalam pertemuan iniadalah Menteri Negara Pendayagunaan Apa-ratur Negara, Taufiq Effendi. Ada pun nara-sumber lainnya adalah Deputi InvestigasiBPKP, Suraji, Prof. DR Ryaas Rasyid, delegasiMinistry of Supervision RRC Cina, dan

delegasi dari General Inspection Organization(GIO) Iran.

Konferensi dihadiri 56 APIP, baik di tingkatpusat maupun daerah. Lima APIP menjadipartisipan aktif yang memaparkan hasil kinerjapengawasan di instansi masing-masing,khususnya dalam rangka pemberantasantindak pidana korupsi. Kelima APIP tersebutyaitu: Inspektorat Jenderal (Itjen) Depar-temen Kesehatan, Itjen DepartemenPendidikan Nasional, Itjen DepartemenDalam Negeri, Itjen Departemen Hukum danHAM, serta Inspektorat Utama BadanPertanahan Nasional (BPN).

Upaya mendorong optimalisasi APIPmerupakan bagian dari tugas yang diembandalam UU No. 30 Tahun 2002. Yangmenyebutkan bahwa di antara tugas-tugasKPK adalah melakukan koordinasi dan super-visi dengan instansi yang berwenang melaku-kan pemberantasan tindak pidana korupsi danmelakukan monitor terhadap penyelenggara-

an pemerintahan negara.Intervensi. Masih adanya intervensi ter-

hadap fungsi pengawasan internal inspekturyang dikomandani inspektur jenderal (Irjen)membuat pelaporan kasus dugaan korupsioleh pengawas internal lembaga pemerintahrendah. Hal itu diungkapkan oleh WakilKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Haryono Umar dalam jumpa pers seusai acarakonferensi.

Dia memberikan contoh kasus yangmenimpa salah satu Irjen di departemenpemerintah. Sebuah laporan korupsi—menyangkut bea cukai — pernah diajukanoleh Irjen itu dan langsung ditindaklanjuti olehkejaksaan. Bahkan, kasusnya terus ditanganioleh kejaksaan hingga saat ini. “Belakangan,Irjennya dipecat,” ungkap Haryono. Akibatnya,lanjutnya, para irjen tentu saja mendapatkanhambatan psikologis untuk bisa menegakkanaturan di internal pemerintahan.

Saat menanggapi hal itu, pakar ilmu peme-rintahan Ryaas Rasyid berpendapat ada duakendala yang menjadi hambatan bagi Irjenuntuk melakukan pengawasan internal. Yaitumasalah posisi dan otoritas pengawas internal.Dia menilai kedudukan pengawas internalseharusnya tidak di bawah pimpinan lembaga.“Intervensi pimpinan sangat mungkindilakukan,” cetus Ryaas.

Ada pun dari sisi otoritas, jelasnya, Irjentidak memiliki kewenangan memberikansanksi. Sampai saat ini pemberian sanksikepada para pelanggar yang diidentifikasi olehirjen masih diberikan melalui pimpinan.“Akibatnya kesalahan bisa diselesaikanhukumannya lewat jalur ̀ dapur’. Ini jelas tidakefektif,” tegas Ryaas.

Hal senada juga diungkapkan oleh WakilKoordinator Indonesian Corruption Watch(ICW) Adnan Topan Husodo. Dia berpendapatfungsi pengawasan oleh irjen tidak efektifkarena tidak ada standar minimum bagipengawasan internal berkaitan dengan fungsibirokrasi dalam pelayanan publik. Dalam lem-baga pemerintah, pengawasan internalobjektif susah dilakukan karena besarnya inter-vensi. Laporan pengawasan internal tetapdiedit oleh pimpinan. “Sehingga tidak mungkinmelakukan tugas pencegahan korupsi,” jelasAdnan.

Pengamat kebijakan publik IchsanuddinNoorsy berpendapat, solusi untuk mendapat-kan hasil pengawasan internal yang objektifadalah integritas dari pelakunya. “Jadi,kalaupun risikonya dipecat, dia tetap beraniuntuk membongkar kebobrokan itu,” tegasIchsanuddin (Sumber: KPK, MI).

nnnnn KPK-APIP:

M Jasin, Wakil Ketua KPK RI (kanan) memberikan keterangan pers seusai konfrensi

pemberdayaan APIP

55555Auditor Headline


nnnnn Kepala BPKP :

Bersatulah Auditor InternalYPIA bekerja sama dengan Perhimpunan Auditor Internal Indoensia (PAII) mengadakan

seminar nasional auditor internal di Den Pasar, 18-19 Juni 2009. Berikut laporan

singkatnya.

Guna memperkuat sistem pengendalian in-ternal (internal control) pemerintah (SPIP), Ke-pala BPKP, Didi Widayadi, saat menjadi Key-note Speaker pada acara seminar tersebut,mengajak auditor internal, baik swasta mau-pun publik, untuk bersatu padu. “Sebab, se-bagian besar korupsi yang terjadi di Indonesiakarena adanya KKN antara pejabat politikdengan dunia usaha,” ujarnya memberi ala-san.

Karena itu, auditor internal harus kompakdan solid dalam memecahkan masalah bang-sa. Auditor internal dituntut tidak hanya pan-dai menghitung dan memeriksa, jadi “tukangauditor”, tetapi bagaimana dapat mengawalpencapaian visi dan misi. Untuk itu, dia harusmampu memberi kesadaran pada pimpinanakan pentingnya akuntabilitas. Didi Widayadimengharapkan adanya grand desain implemen-tasi SPIP, dengan tujuan untuk masyarakatdamai, adil dan sejahtera.

Dan mantan Irwasum Polri ini juga meng-harapkan seminar ini dapat menghasilkan ru-musan bagaimana auditor internal di Indo-nesia dapat memberi manfaat bagi masyarakatdan Bangsa Indonesia. Tentu, tambahnya, “Au-ditor mesti bersih. Tidak mungkin member-

sihkan sesuatu dengan sapu kotor…” pesan-nya.

Seminar dua hari ini diselenggarakan olehYayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA)bekerja sama dengan berbagai pihak, terma-suk PAII, bertemakan “Aset Strategis dalamMengembangkan Integritas dan Kinerja Or-ganisasi. Tema ini diambil karena adanya tun-tutan terhadap fungsi audit internal untukmenjadi navigator yang membantu pimpinanmencapai kinerja sekaligus meningkatkan in-tegritas organisasi. Auditor internal dituntutharus mampu memabantu perusahaan atauorganisasi dalam mengembangkan integritasdalam rangka mencapai tujuannya. Dalamorganisasi sektor publik, auditor internalmembantu organisasi meningkatkan pelayan-an pada masyarakat dan mewujudkan kese-jahteraan dan kemakmuran rakyat.

Seminar dibuka oleh Gubernur Bali dan disioleh pembicra-pembicara andal dari berbagailatar belakang ilmu. Setelah Didi Widayadi,materi hari pertama diisi oleh Handry Santia-go dan Haryanto Budiman yang berbicara ten-tang Protecting dan Creating Values in Challeng-ing Times. Selanjutnya, sesi-sesi lain diisi olehPhilip Moulton dari Protivi Singapore, KetuaIKAI, Kanaka Purwadireja dan Hardian Hi-dayat dari PT Sucofindo. Sesi terakhir haripertama disi oleh Palgunadi T. Setiawan dariPT Pembangunan Jaya Ancol, Joseph Luhukaydri bank Danamon dan Phil Leiferman dariInsight Consulting, dengan tema bahasan Tan-tangan dalam Mengembangkan Governance,Etik dan Integritas.

Hari kedua, seminar kembali diisi olehpembicara andal lainnya seperti Kemal Stam-boel dari PT Titan Kimia Nusantara, SabrotoZaini dari PT BAT, Kanit V IT & CyberimeBareskrim Polri. Petrus Renhart, dan MeidyahIndresari dari BPKP.

Seminar dihadiri oleh sekitar 300 praktisiinternal auditor dari berbagai institusi. Sesiterakhir diisi Special Speech, Butet Kertarad-jasa yang menyampaikan topik Mengelola Stress,Menjaga Motivasi, dan Mencapai Sukses pada MasaKrisis : Kiat bagi Manajemen dan Auditor. Semi-nar pun berlangsung hangat dan segar, penuhgelak tawa bernas. n

Didi Widayadi, Kepala BPKP saat seminar

nasional audior internal menyampaikan

sambutan.

Aturan Baru

Pengawasan InternalInspektorat Propinsi Riau melaksanakankegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan diPekanbaru, 13-14 April 2009.

Akhirnya, Mendagri mengeluarkan atu-ran baru di bidang pengaswasan fungsioanldi daerah. Permedagri No. 8 tahun 2009 itumengatur perubahan atas peraturan Ment-eri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atasPenyelenggaraan Pemerintaha Daerah. Atu-ran ini adalah penjabaran PP No. 79 Tahun2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pen-gawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah.

Setelah dibuka secara resmi oleh Inspek-tur Propinsi Riau, H. Syamsuar, dilanjutkandengan penyampaian materi oleh Plt IrjenDepdagri Zainal Pardede tentang PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor : 8 tahun2009, Asdep Pemantauan TLHP DeputiBidang Pengwasan Menpan Sudirman A. Ari-fin, S.H., tentang Kebijakan Tindak LanjutHasil Pengawasan Fungsional. Hari kedua di-lanjutkan dengan materi Peran PengawasanMasyarakat dalam Upaya Peningkatan Kin-erja Aparatur Negara. Materi lain berkaitandengan sosialisasi ini adalah Undang-undangtentang Perpajakan, dengan topik Pajakdalam Pengelolaan Keuangan Negara/ Daer-ah, yang dipaparkan oleh Suprapto, dariKanwil DJP Riau dan Kepri.

Substansi perubahan pada PermendagriNo.8 Tahun 2009, dibandingkan dengan Per-mendagri No. 23 Tahun 2007, terletak padaurusan wajib maupun urusan pilihan yangtelah mempunyai indikator kinerja yang ri-nei. Pada Permendagri sebelumnya belumdilengkapi dengan indikator kinerja.Di samping itu, tabel-tabel sebagai lam-piran Permendagri juga telah ditambahkankewenangan Pemerintah, PemerintahPropinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kotaserta indikator kinerja sebagi alat bantu ver-ifikasi dan tata cara pengawasan;

Dengan lahirnya aturan baru ini, kegia-tan pengawasan dilaksanakan mestinya dariproses mulai perencanaan (RPJP, RPJM danRenstra) sampai kepada program dan keg-iatan (kinerja). Dengan kewenangan ini, se-mestinya Inspektorat Daerah dimasukkan ke

Sosialisasi (1)

2AuditorialAuditor Headline

66666


Kantor Menpan RI mengadakan rapat koor-dinasi, monitoring dan evaluasi (KOR-MONEV) pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun2004, dengan tema Pengadaan Barang/jasa Pe-merintah dan Pakta Integritas. Acara dilaksan-akan di Pekanbaru, 29-30 April 2009, diikutioleh seluruh Sekretaris Daerah dan para Ins-pektur Propinsi serta 140 Kabupaten /Kotase-Sumatera.

Rakor dibuka langsung oleh Menpan Prof.Dr. Taufiq Effendi, M. Sc.) yang didampingiWagubri H. R. Mambang Mit, unsur Muspi-da, dan para Kepala SKPD PemerintahPropinsi Riau, sedangkan enutupan rakor di-lakukan oleh Sekprop Riau H. Wan SyamsirYus.

“Maksud dan tujuan diadakannya RakorKORMONEV antara lain untuk meningkat-kan pemahaman dan komitmen para pelaksa-

Membahas Korupsi di Wilayah Barat

na Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan penye-baraluasan prakte-praktek terbaik (best practices)dalam pencegahan korupsi dan peningkatankualitas pelayanan public, “ ujar Menpan.

Rapat regional wilayah Barat ini men-gagendakan beberapa kegiatan antara lain: ple-no strategi dan pencapaian sasaran pemberan-tasan korupsi yang disampaikan oleh para narasumber dari Kejaksaan Agung, Mabes Polri,Deputi Pengawasan Kementerian PAN-RI,Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah, dan Transparancy InternasionalIndonesia; pleno pemaparan praktek-praktekterbaik dalam percepatan korupsi dan pen-ingkatan kualitas pelayanan publik dari Pemer-intah Daerah (Riau, Kota Pekanbaru, Kepu-lauan Riau, dan Kabupaten Aceh Tengah); dansidang kelompok, yang terbagi menjadi tiga,yaitu kelompok administrasi/aparatur, pen-

Rapat koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2004 wilayahSumatera digelar di Pekanbaru, akhir April 2009. Berikut laporannya.

nnnnn Menpan :

Program Anti Korupsi di Daerah

Sosialisasi (2)dalam keanggotaan Tim Panggar Ekseku-tif.

Tindak lanjut (TL) hasil pemeriksaanpada hakikatnya melaksanakan rekomen-dasi yang disarankan auditor untuk meng-hilangkan penyebab dan mengatasi akibatyang ditimbulkan dari suatu temuan. Tang-gung jawab pelaksanaan TL adalah auditanyang diperiksa (pimpinan SKPD) dan pe-jabat terkait dengan rekomendasi. Ada punItda bertanggung jawab memantau danmelakukan evaluasi pelaksanaan TL itu,dengan koordinasi Wakil Kepala Daerah.Ada pun kepala daerah, berkedudukansebagai koordinator pengawasan di daerahmasing-masing.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Nega-ra PAN Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009, pengaduan dari masyarakat dapatdisampaikan kepada Kementrian NegaraPAN/Tromal Pos 5000. Menurutpembicara, agar tidak semua pengaduanmasyarakat disampaikan ke Tromal Pos500, sangat dianjurkan setiap instansimenyediakan Kotak Pos PengaduanMasyarakat. Menurutnya, penangananpengaduan masyarakat ini harus dapat dis-elesaikan dalam jangka waktu paling lam-bat 90 (sembilan puluh) hari setelah suratpengaduan diterima oleh instansi yang me-nagani, kecuali ada alasan yang dapat diper-tanggungjawabkan.

Materi pajak cukup menarik pesarta.Dari keterangan pembicara, sampai saatsekarang umumnya bendaharawan masihmenghitung penghasilan tidak kena pajaktahun 2005, sementara penghasilan tidakkena pajak yang baru dan berlaku 1 Janu-ari tahun 2009 sudah keluar dan sebagaiperbandingan PTKP tahun 2006 – 31Desember 2008 adalah Rp. 13.200.000,-pertahun atau Rp. 1.100.000,- per bulan,mulai 1 Januari 2009 adalah Rp.15.840.000,- per tahun atau Rp.1.320.000,- per bulan. Untuk penjelasanpajak disarankan untuk menghubungiBidang Pelayanan dan Humas Kanwil DJPRiau dan Kep. Riau Telp. 08001725257(Bebas Pulsa) atau Kantor Pelayanan Pajakatau KP2KP terdekat.

Peserta acara sosialisasi ini terdiri dariaparatur dari Inspektorat Propinsi Riau danInspektorat Kabupaten/Kota yang berjum-lah 56 orang. Dari Kabupaten Rokan Hilirhadir dua orang pejabat Inspektur Pemban-tu.***

BPKP mengajak semua pihak bersama-sama memerangi korupsi di daerah pada acarasosialisasi program anti korupsi di aula Perwakilan BPKP Provinsi Riau.

Sosialisasi program anti korupsi kembalidiselenggarakan pleh Perwakilan BPKP Prip-insi Riau di Pekanbaru, 9-11 Juni 2009. Ac-ara diikuti oleh tiga kelompok, yaitupenyedia barang/jasa, fasilitator programnasional pemberdayaan masyarakat mandiridan para dosen. Demikian dilaporkan olehKepala Bidang Investigasi, Syaful Hasibuan.

Dalam kata sambutannya, Kepala Perwak-ilan BKP Provinsi Riau, Agus Sukiswomengemukakan walaupun telah banyak up-aya yang dilakukan oleh pemerintah dalammemerangi tindak pidana korupsi ini, na-mun berdasarkan data yagn ada, sampai saatini negara kita masih termasuk ke dalam tigabesar negra terkorup di Asia. Untuk itu, AgusSukiswo mengharapkan agar semua pedulidengan permasalahan tindak pidana korup-si yang telah berdampak negatif bagimasyarakat dan perekonomian Indonesia ser-ta mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama memerangi korupsi.

Marusaha Butar-butar, auditor BPKPRiau, sebagai pembicara pada hari pertama

mengajak seluruh peserta yang berasal daripara penyedia barang/jasa untuk berperanmemerangi korupsi dengan mematuhi semuaperaturan perundangan yang berkaitan den-gan kegiatan pengadaan barang/jasa teruta-ma Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003.

Gazali Maecik, SH, dari Kejaksaan TinggiRiau antara lain mengingatkan kepada selu-ruh peserta sosialisai bahwa pelanggaran ter-hadap pasal-pasal dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999 sanksinya amat berat. Olehsebab itu, dia menghimbau agar para penye-dia barang/jasa tidak main-main dengan Kep-pres No. 80 Tahun 2003.

Dari unsur akademisi, acara ini diisi olehdosen Universitas Riau dan Universitas IslamNegeri Sultan Syarif Kasim Riau. Para peser-ta sosialisasi nampak sangat antusias dan mem-berikan apresiasi yang tinggi kepada BPKPyang telah mengundang mereka dalam keg-iatan sosialisasi ini. Hal ini mereka tunjukkandengan banyaknya pertanyaan dan masukanyang cukup menggigit.

n

77777

Auditorial Headline


gadaan barang/jasa, dan strategi pengawasannasional.

Pemerintah Kabupaten Rohil mengutusSekretaris Daerah, H. Ir. Asmirin Usman un-tuk mengikuti rapat ini, didampingi olehSekretaris dan para Inspektur Pembantu padaInspektorat Kabupaten Rokan Hilir. Sebagaiinformasi, Rokan Hilir, bersama Propinsi/Kabupaten/Kota se-Riau, telah menekenMOU Percepatan Pemberantasan Korupsimenuju Island of Integrity. Dalam pleno, utusanKabupaten Rokan Hilir masuk dalamkelompok 3 (administrasi/aparatur).

Dalam hal ini, Pemerin-tah Rokan Hilir telah men-yampaikan Laporan Pelak-sanaan Inpres Nomor 5Tahun 2004 secara kontinyusejak tahun 2006. Di samp-ing itu juga telah menyam-paikan secara rutin kepadaMenpan tentang RencanaTindak Implementasi GoodGovernance di Jajaran Pemk-ab Rohil. Beberapa hal te-lah dipertegas dan mendap-atkan perhatian untuk seg-era ditindaklanjuti terkait.Di antaranya, menginventa-risasi dan menegur para pejabat yang belummenyampaikan LHKPN dan mendorong pe-jabat tersebut untuk segera menyerahkan ke-wajibannya; menginventarisasi tindak lanjutLHP APIP maupun BPK dan memerintahkankepada Kepala SKPD untuk segera men-indaklanjutinya dalam kesempatan pertama;memerintahkan kepada seluruh Kepala SKPDdan para pejabat di bawahnya untuk segeramembuat Pakta Integritas dan meletakkandalam meja kerja masing-masing; danmenyempurnakan Tim Monitoring Imple-mentasi GG dan membentuk organisasi Kor-monev dan Tim Pokja yang melibatkan unsuraparat hokum, masyarakat dan dunia usaha.

Pointer Rakor. Rakor ini menghasilkanbeberapa rumusan. Pertama, reformasibirokrasi harus diawali dengan perubahanmindset (cara berfikir) secara totalitas/holistikdan tidak partial. Perubahan mindset saat inibukan lagi sebuah keharusan tetapi sudahmenjadi sebuah keniscayaan.

Kedua, sudah saatnya untuk segera berubahdari mengagung-agungkan wewenang menujuke arah peran dalam mendorong komponenbirokrasi sebagai aparatur pemerintah yanglebih condong kepada pelayanan maksimal un-tuk kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, dalam pelaksanaan reformasi

birokrasi yang seharusnya telah dimulai sejaktahun 1998, namun baru berjalan tertatih-tatihpada tahun 2004 dengan diterbitkannya In-pres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepa-tan Pemberantasan Korupsi. Langkah ini san-gat terlambat apabila dibandingkan dengannegara lain, seperti Cina sudah melaksanakanreformasi di abad 11, Jepang di tahun 1860,Eropa di abad 4, sedangkan Amerika di tahun1883.

Keempat, berdasarkan hasil evaluasi imple-mentasi dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004sudah cukup baik. Banyak dampak positif yang

didapat terutama dalam per-baikan kinerja aparatur pe-merintah dalam memberikanpelayanan kepada masyarakat.Meskipun demikian imple-mentasi ini harus ada pen-ingkatan, terutama peneka-nannya pada aspek peran mas-ing-masing aparatur pemer-intah dalam memberikan pe-layanan, yaitu harus memaha-mi apa yang dikehendaki,diperlukan dan diharapkanoleh masyarakat.

Kelima, dari beberapa hasilsurvei tentang indeks persepsi

korupsi, sejak di terbitkannya Inpres Nomor5 Tahun 2004 selalu mengalami kenaikan,artinya tindak pidana korupsi di Indonesiamengalami penurunan. Agar angka IndeksPersepsi Korupsi(IPK) selalu naik, langkahyang harus di tempuh adalah melakukan up-aya bersama yang bersinergi antara pemerin-tah, dunia usaha dan masyarakat dalam mem-percepat pemberantasn korupsi. Upaya di-maksud lebih ditekankan pada aspek pence-gahan dengan fokus memperkecil niat dankesempatan untuk melakukan tindak pidanaKorupsi.

Salah satu upaya pencegahan tindak pidanakorupsi yang perlu mendapat perhatian lebihserius adalah ketaatan pejabat/penyelengga-ra negara yang wajib melaporkan kekayaanberdasarkan surat edaran Kementerian PAN-RI Nomor SE/03/04.PAN/01/2005 danPeningkatan Ketaatan LHKPN untuk per-syaratan PNS dalam jabatan sesuai dengansurat edaran Nomor SE/1/M.PAN/1/2008yang mengamanatkan bahwa, “apabila akanmengangkat PNS dalam jabatan (struktural/fungsional), juga harus mempertimbangkanunsur ketaatan menyampaikan LHKPN” danapabila unsur ketaatan penyampaian LHKPNbelum/tidak terpenuhi, maka tidak men-

gusulkan PNS untuk menduduki sesuatu ja-batan; tidak mengusulkan PNS untuk men-duduki jabatan Eselon I; tidak melantik PNSsebelum menyampaikan LHKPN; mengin-struksikan kepada Pimpinan Unit Kerja di in-stansi masing-masing untuk: (1) menindak-lanjuti setiap saran/rekomendasi yang tertu-ang dalam LHP APIP/Bepeka; (2) memberi-kan sanksi kepada pimpinan unit kerja yanglalai/tidak menindaklanjuti TL-LHP.

Keenam, untuk menindaklanjuti pelaksan-aan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 perlu segeradibentuk organisasi Kormonev secara berjen-jang pada setiap tingkatan, yaitu di tingkat Ke-menterian, Pemerintah Provinsi, dan Pemer-intah Kabupaten/Kota. Pembentukan organ-isasi ini mempedomani Keputusan MenpanNomor M.PAN/4/2006 tentang PedomanUmum Kormonev. Pada tingkat Kabupaten/Kota sebagai Koordinator Organisasi Kor-monev adalah Sekretaris Daerah, sedangkanKepala Inspektorat selaku Pelaksana. Kelom-pok Kerja dalam organisasi tersebut melibat-kan unsur-unsur pemerintah, masyarakat(LSM) dan dunia usaha.

Tujuh, pelaksanaan pengadaan barang/jasayang selama ini selalu menimbulkan per-masalahan baik dalam proses pelelangan mau-pun pascanya dapat dicegah melalui e-procure-ment yang mengandung prinsip efektif, efisien,persaingan usaha, transparan, terbuka, per-lakuan adil bagi semua pihak. Selain itu jugadibentuk satuan kerja yang disebut sebagaiUnit Layanan Pengadaan dengan Layanan Pen-gadaan Secara Elektronik(LPSE). Manfaat dariunit kerja dimaksud adalah : terdapat standa-risasi dokumen proses pelelangan; percepa-tan proses pelelangan; SKPD tidak direpot-kan dengan proses pengadaan; relatif tidakterjadi nepotisme; transparansi melalui web-site; efektivitas dan efisiensi; kompetisi; danmonitoring dan evaluasi.

Dan kedelapan, Pakta Integritas yang harusditandatangani oleh para pihak dalam prosespengadaan barang selama ini sudah cukup baikdan bermanfaat dalam mencegah terjadinyatindak pidana korupsi, terutama komitmenpara pihak untuk berbuat lebih baik dalamsetiap pelaksanaan kegiatan. Untuk lebihmengefektifkan keberadaan Pakta Integritasdimaksud perlu ditindaklanjuti beberapa ko-mitmen yang belum terlaksana, antara lain:memberdayakan masyarakat untuk ikut sertamenagawasi proses pelelangan; memberday-akan peran pemantau independent; menetap-kan prosedur penanganan pengaduan; danmemberlakukan reward and punishment. n

Taufiq Effendi Menpan

88888


Auditor -RohilALBUM

Para pejabat Struktural Eselon II ikut menyaksikan Pelantikan SekretarisDaerah Kabupaten Rokan Hilir, Sabtu 11 April 2009.

Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun (tengah) didampingi KetuaDPRD Dedi humadi (kanan) Sekda Rokan Hilir Ir. H. Asmirin Us-man dan Wakil Bupati Rokan Hilir H. Suyatno pada saat acara Pelan-tikan Sekretaris Daerah daan Pejabat Struktural Esselon II di Bagan-siapiapi, 11 April 2009.

Kepala Inspektorat Hardy dan Rasmiana Hardy berfoto bersama man-tan Sekretaris Daerah Kabuapten Rokan Hilir Drs. H. Asrul M. Noordan Ibu.

Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun melantik Sekretaris DaerahKab. Rokan Hilir Ir. H. Asmirin Usman di Gedung Serbagunan, Bagan-siapiapi 11 April 2009.

Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun menerima palakat Piala Ad-ipura dari Wakil Bupati Rokan Hilir H. Suyatno Sabtu, 6 Juni 2009 diBagansiapiapi sebagai Kota Terbersih untuk Kota Kecil se-Indonesia.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabuapten Rokan Hilir Ny. Latifah Ha-num Annas (kedua dari kanan) ikut menghadiri pelantikan SekretarisDaerah, Sabtu 11 April 2009.

Suasana entry meeting Pegawai Inspektorat Kabupaten Rokan Hilirdengan Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau di ruang rapat KantorInspektorat, Bagansiapiapi, 8 Juni 2009.

Auditor -RohilALBUM

Mentri BAPPENAS Paskah Suzetta didampingi Gubernur Riau RusliZainal, Kapolda Riau Brigjen Pol Drs Sutjptadi MM (kanan) dan BupatiRokan Hilir H. Annas Maamun (kiri) pada saat menyaksikan lombasampan kotak, di Bagansiapiapi, 9 Juni 2009.

Kepala Inspektorat Hardy, memberikan kata sambutan pada acara entrymeeting dengan Tim Audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau disaksikanoleh Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun dan Kepala BPK-RIPerwakilan Provinsi Riau Drs. Eko Sumbodo, Bagansiapiapi, 9 Juni2009.

Bupati Rokan Hilir H. Annas Maamun menyerahkan CindramataKepada Kapolda Riau Brigjen Pol Drs Sutjiptadi MM pada saatkunjungan Kerja di Bagansiapiapi, Kamis, 4 Juni 2009.

Presiden Susilo Bambang Yudoyono menyerahkan Piala Adipura KotaTerbersih Kepada Wakil Bupati Rokan Hilir H. Suyatno di saksikanIbu Negara Ani Yudoyono di Istana Merdeka, 2 Juni 2009.

Suasana acara perayaan budaya Bakar Tongkang Warga Tionghoa Bagan-siapiapi, Selasa 09 Juni 2009. Tampak Tongkang Diarak di sekitar KotaBagansiapiapi.

99999



2Auditorial1010101010

Auditorial Khas

Jasa Pasukan Orange

Keberhasilan meraih Piala Adipura tidakterlepas besarnya peran serta dan jasa “pasu-kan orange” dari Dinas Kebersihan, Pertaman-an dan Pasar (DKPP) Kabupaten Rokan Hilir

nnnnn Adipura:

Tahun ini Rokan Hilir, H. Annas Ma’mun meraih Piala Adipura atas keberhasilan

Kota Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, dalam kategori kota kecil terbersih.

Inilah jasa pasukan oranye, para petugas lapangan Dinas Pasar Kebersihan

dan Pertamanan Kabupaten Rokan Hilir.

Pasukan oranye sedang melakukan tugas membersihkan kota Bagansiapiapi .

sangat bagus dan perlu terus kita tingkatkan.Hal ini menandakan kita berhasil memacupembangunan di segala bidang, salah satunyabidang kebersihan, tata kota sertalingkungan hidup. Langkah ke depan kita akanterus berupaya memberikan sesuatu yang ter-baik demi mempertahankan Piala Adipura ini,”kata orang nomor satu di Kabupaten RokanHilir dalam sambutannya pada upacara ben-dera penyambutan Piala Adipura dihalamanKantor Bupati Rokan Hilir akhir Mei 2009.n

ujar Annas Ma’aun Ke depan, apa yang telahdiraih dapat dipertahankan atau dit-ingkatkan lagi”.

“Apa yang telah kita raih ini, sesuatu yang Piala Adipura untuk Kota Kecil terbersih.

Apel bersama saat penerimaan Piala Adipura, 6 Juni 2009.Salah satu sudut kota Bagansiapiapi yang sudah bersih dan

rapi.

1111111111

Auditorial Khas


Pasca Puncak Bakar Tongkang

nnnnn Budaya:

Menurut Bupati, kebersihan Kota Bagandan sekitarnya ini harus dijaga dan lingkun-gan tetap dilestarikan. Pasalnya, kebersihan inisebagai salah satu kunci untuk mempertahan-kan Piala Adipura yang telah kita dapat. Olehsebab itu, untuk menjadikan Kota Ikan iniwajib bersih, kita himbau masyarakat untukturut serta dalam membersihkan wajah kotaini.

Peran serta masyarakat secara keseluruhansangat diharapkan. Tanpa adanya dukunganmasyarakat tentu Piala Adipura tak akansampai ke sini. Jangan pandang Piala Adipura-nya, akan tetapi pandanglah kebersihan wajahkota Bagansiapiapi yang semakin hari semakinindah dan mempesona.

“Saya menilai, Piala Adipura yang kita raihberkat jasa Tim Orange. Tim Orange inilahpahlawan pertama yang langsung terjun mem-bersihkan kota ini. Kita minta Tim Orangeini, tetap optimis menjaga kebersihan kota ke-banggaan yang dicintai,” pinta Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, kata Bupatibahwa atas keberhasilan Kota Bagansiapiapimeraih Piala Adipura berkat Tim Orange.Bupati berjanji akan memberikan bonusberupa menaikkan haji dua orang Tim Orange.“Yang jelas bonus ini akan kita serahkan keKepala Dinas Kebersihan, Pertamanan danPasar. Dan lupa pula, saya menghimbau kepadamasyarakat juga senantiasa menjagalingkungannya tetap bersih,” ajak Bupati.

Perayaan tradisi Bakar Tongkang tahun 2009 terbilang paling ramai. KotaBagansiapiapi terasa padat dan bergairah, baik siang maupun malam.

Pasca pelaksanaan puncak ritual bakattongkang yang dilaksanakan pada 9 Juni2009 oleh warga Tionghoa, kondisi kota

Bagansiapaiapi relatif kembali normal. Parawarga Tionghoa yang datang berkunjung keBagansiapiapi untuk melaksanakan ritual bakar

tongkang secara berangsur-angsur kemba-li ke tempat asalnya masing-masing, dariMedan, Jakarta, dan kota-kota lain serta luarnegeri.

Waktu pelaksanaan upacara itu, kondisikota sangat padat dan kesibukannya luarbiasa sekali. Semuanya serba sibuk. Apalagi,jumlah warga yang datang ke Bagansiapiapi,diperkirakan puluhan ribu orang sedikitmengalami peningkatan bila dibandingkantahun sebelumnya, ujar ketua pelaksanaBakar Tongkang Bagansiapiapi Ang Giok He.

Namun, ternyata ada sebagian wargaTionghoa yang datang berkunjung yangmasih berada di Bagansiapiapi. Selamaberada di kota ini, mereka menghabiskanwaktu berkumpul bersama sanak keluarga,serta meluangkan waktunya melihatperkembangan kota Bagansiapiapi di masasekarang. Walau kondisi Kota Bagansiapia-pi sudah mulai berlangsung normal, namunsisa-sisa pelaksanaan puncak ritual bakartongkang masih tersisa.

Di antaranya tempat tenda kerucut yangmasih berdiri di kelengteng Ing Hok Kiong.Selain itu, tenda lebar didepan halaman Ke-lenteng Ing Hok Kiong masih terpasang.Tenda ini diberikan untuk memberikan ke-mudahan bagi warga Tionghoa meletakkansesaji.

Selain itu, proses asap dari prosesi pen-yalaan hio (lidi sembahyang) berukuran rak-sasa serta kertas-kertas masih terlihatdilokasi pembakaran didepan kelenteng IngHok Kiong. Waktu pelaksanaan bakar tong-kang kemarin, kita melintas di jalan depankelenteng itu sangat sulit sekali, tapisekarang kondisinya sudah mulai normal.n

Sementara itu, Wakil Bupati Rokan Hilir,H. Suyatno, A.Mp menambahkan, bahwa diri-nya sangat bersyukur di usia dini (10 tahun,red) bisa meraih Piala Adipura. Keberhasilanini, tidak terlepas dari peran serta Tim Orangedan semua elemen masyarakat di KabupatenRokan Hilir. Setakad ingin menambahkankredit poin dalam penilaian mendapat PialaAdipura, kita akan bangun hutan kota. Suyatnoyakin jika hutan kota selesai dibangun tahun2010 ini. Secara otomatis, Insya Allah poinakan bertambah. Khusus untuk pembangunanhutan kota yang direncanakan beradadikawasan pusat perkantoran PemerintahKabupaten Rokan Hilir, Batu Enam,Kecamatan Bangko. n

Seremoni Bakar

Tongkang/Perahu (Go Ge

Cap Lak) merupakan

salah satu wisata budaya

tahunan yang menjadi

andalan Kabupaten Rokan

Hilir.

1212121212

Auditor News


Bendahara Harus

Taat Aturan

Pemkab Rohil mengelar kegiatanBimbingan Teknis BendaharaPenerimaan dan Pengeluaran KeuanganDaerah dengan tujuan agar seluruhSKPD dapat menerapkan danmelaksanakan peraturan-peraturanperbendaharaan di Bagansiapiapi, Junilalu.

Hadir dalam kegiatan tersebut, AsistenBidang Pembangunan Setdakab RokanHilir, Riau, Azhar, SE Narasumber dariDepdagri Moh Umar, F Wijaya, Dra Ma-risi Parulian, Haposan Gultom dari Kan-tor Pelayanan Pajak Dumai.

Kegiatan ini memiliki tujuan agar kedepan terwujud tata kelola keuangan yangsehat dan dapat dipertanggungjawabkankarena erat kaitannya dengan pelaksanaandari peraturan Mendagri No. 55 Tahun2008 tentang Tata Cara Penatausahaan danPenyusunan Laporan PertanggungjawabanBendahara serta Penyampaiannya.

“Ini wajib diimplementasikan dalamrangka tertib administrasi dan akuntabili-tas pelaksanaan dan pertanggungjawabanpelaksanan APBD 2009,” ungkap BupatiRohil HAnnas Maamun dalam katasambutannya yang dibacakan oleh Azhar,SE.

Dalam sambutannya, Bupati juga men-yampaikan dengan digelarnya bimtek,bendahara penerimaan dan pengeluarandi lingkup Pemkab Rohil diharapkan dap-at bekerja secara profesional dan penuhkehati – hatian dengan berpedoman padaaturan berlaku dengan komitmen mem-bangun tata kelola keuangan lebih transpa-ran dan akuntable yang membutuhkanSDM yang berkualitas dan andal.

Sektor penerimaan pajak juga perludiperhatikan yang merupakan hal yangsangat urgen, dengan kata lain sektor inisangat banyak mendanai pilar pemban-gunan.

“Materi yang disampaikan sangat ber-manfaat sehingga semua perpajakan hing-ga aturan teknis penghitungannya dapatdiketahui dengan sebaik – baiknya,”harapnya.n

nnnnn Bupati :

Sanksi Buat PNS dan HonorerSebanyak 27 PNS dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten RokanHilir, diskor selama dua hari. Pasalnya, ketika Bupati Rokan Hilir melakukan inspeksimendadak (sidak), awal Juli terdapat 27 orang tidak disiplin masuk jam kerja.

“Skorsing yang kita berikan ini agar mere-ka dapat berprilaku di splin. Yang jelas ke-27orang tersebut diskor selam dua hari. Danmereka wajib melapor selama tiga kali mulaipukul 08.00, 12.00 hingga 14.00 WIB.”, un-gkap Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana(Kabag Ortal) Pemerintah Kabupaten RokanHilir, Drs. H. Wazirwan Yunus, M.Si.

Mantan Kabag Humas Sekda KabupatenRokan Hilir ini menjelaskan, bahwa setakadini skorsing yang dilewati 27 pegawai dan ten-aga honor ini sudah selesai dijalani. Dari 27orang tersebut ada dua pegawai yang tidakmelapor. Oleh karena itu, dua pegawai terse-but akan dipanggil kembali.

Pemanggilan dua pegawai ini disesuaikandengan Peraturan Pemerintah 30 tahun 1980tentang Disiplin Pegawai. Dua pegawai iniakan mendapat teguran lisan dan tertulis se-

dang maupun berat. Khusus untuk melaportermasuk hukuman ringan. Yang jelas, dua pe-gawai ini akan dikenai sanksi tegas sesuai PP30 tahun 1980.

Kata Wazirwan, Bupati berharap jika ter-bukti tiga kali honorer tidak disiplin, akan dike-luarkan. Kalau PNS tindakan tegas, disesuai-kan dengan PP 30 tahun 1980. sanksi sedangkenaikan gaji berkala berkala tidak dibayarkan.Sementara itu, sanksi berat pangkat diturun-kan setingkat hingga diberhentikan secaratidak hormat.

“Bupati minta kepada seluruh pegawai ,agar hal tersebut tidak terulang kembali, kitaberharap masing-masing SKPD dapat mend-isiplinkan pegawainya. Dikarenakan, sewak-tu-waktu Bupati kembali akan melakukansidak,” kata Wazirwan. n

nnnnn Disiplin Pegawai :

Para PNS dan Honorer diskorsing agar berperilaku disiplin.

13131313132AuditorialAuditor News


Semua SKPD

Siap Diaudit

Guna membantu kelancaran timaudit BPK Riau, semua pimpinandan jajaran SKPD diharuskanuntuk standby, dan siap diaudit.

Sejak awal Juni 2009, tim auditPerwakilan BPK Provinsi Riau kembalimelakukan audit lanjutan terhadaplaporan keuangan Kabupaten Rokan Hilir(LKPD) tahun anggaran 2008 selama 35hari. Bupati Rokan Hilir H. AnnasMaamun mengintruksikan kepada semuapimpinan dan jajaran SKPD untuk mem-bantu kelacaran pelaksanaan audit.“Semua pimpinan harus standby di tempat,kecuali ada tugas-tugas mendesak,”tegasnya.

Kepala Inspektorat Daerah (Itda)Kabupaten Rokan Hilir Hardy usaipertemuan pendahuluan (entry briefing)dengan Tim BPK Riau tidak menafikanhal tersebut. Bupati Rohil meminta agarsemua SKPD itu tetap berada di tempatselama pelaksanaan audit lanjutan BPK ituberlangsung serta membantu memberi-kan informasi yang diperlukan. “Ini semuauntuk mempermudah kelancaran tugastim audit, “ jelas Hardy.

Dalam memberikan informasi yangdiperlukan tim audit, tambah hardy,Pemkab Rohil juga telah mengambil ke-bijakan. Salah satunya membentuk timpendamping (counterpart) yang di-koordinasikan oleh Sekda Rohil danSekretariat dar Inspektur Rohil, termasukanggota seluruh SKPD. Tim pendampingitu sudah terbentuk, bahkan sudah mulaibekerja.

Hardy menjelaskan tindak lanjut auditBPK periode 2005-2008 dan penyelesaianmasalah telah banyak menemukankemajuan. Dalam pertemuan itu, BPKmenyampaikan posisi hasil tindak lanjutper 31 Desember 2008. Melihat dari ha-sil posisi itu, sudah banyak kemajuan. Han-ya saja, diakui masih ada sisa tunggakantindak lanjut yang harus segeradiselesaikan. “Untuk menyelesaikantunggakan ini, perlu keseriusan dari semuaSKPD yang ada,” ujar Hardy. n

nnnnn Bupati :

Tindak Tegas agar FairAda PNS Rohil diduga bermain proyek. Asosiasi kontraktor meminta hal ini ditindak tegas.

Kontraktor di Kabupaten Rokan Hilir,Riau, yang tergabung dalam organisasi asosiasikonstruksi merasa resah karena disinyalir PNSdan Honorer ikut serta dalam pelelanganpaket proyek, baik secara terang – teranganmaupun di belakang layar.

Kondisi seperti ini telah melanggar Keppres80 atau UU Nomor 31 tahun 1999 yangsejogyanya seorang PNS tidak boleh terlibatbaik langsung maupun tidak langsung dalampelelangan paket proyek yang dilelang olehdinas – dinas di lingkungan kerjanya masingmasing.

Hendrik Fasya Ketua Aspeknas (AsosiasiPelaksana Konstruksi Nasional) Kab Rohilkepada Potretnews.Com, Senin (18/5/2009)mengharapkan agar pemda membuat suatukebijakan dan tindakan yang tegas sehinggaPNS seharusnya bertugas menjalankan rodapemerintahan untuk melayani masyarakat danbukan ikut serta dalam setiap pengerjaan paketproyek untuk mengejar ambisi selain menjadiseorang birokrat juga menjadi seorang pengu-saha.

“Kontraktor yang notabenenya adalah se-orang pengusaha akan mati suri karena keikut-sertaan para PNS di dalam membentengi salahsatu perusahaan yang dijagokan dalampelengan. Jelas pelaksanaan pelelangantersebut tidak akan fair.”

Sementara itu, Hermanto S,H Ketua Har-ian AKSI (Asosiasi Konstruksi Seluruh Indo-nesia) Kab Rohil kepada Potretnews.Com jugamenyampaikan agar Pemkab Rohil mensosiali-

sasikan Perpres Nomor 95 tahun 2007sehingga dengan demikian perpres tersebutdapat dipakai sebagai acuan pelelanganmendatang.

“Perpres Nomor 95 tahun 2007 adalahperubahan dari Kepres Nomor 80 tahun 2003,sementara Pemkab Rohil belum mensosiali-sasikannya sehingga mereka masih memakaiacuan Keppres Nomor 80 tahun 2003. Sampaisekarang, sangsinya lemah.”

Suara masyarakat juga datang dari SatriaOyon Sekretaris LSM Sekoci IndoratuKab.Rohil, kepada Potretnews.Com mengatakanbahwa sebagai lembaga swadaya masyarakatkami akan memantau pelaksanaan pelelangansejak dari awal hingga tahap pengumumanserta pengerjaannya di lapangan agar jalannyapembangunan di Kabupaten Rohil menjadilancar dan bagus.

“Dengan adanya laporan dari masyarakatyang mensinyalir PNS ikut serta dibalik layaruntuk memenangkan satu perusahaan tersebuthal ini sudah termasuk tindakan KKN yangberdampak kepada pembangkangan PemkabRohil yang tidak melaksanakan good governancedan clean goverment.

Menanggapi isu tersebut Kepala Itda Rohil,Hardy, menyatakan sikap yang sama. Jika ter-bukti PNS ataupun honerer ikut terlibat pel-aksana proyek, seyogyanya akan diambil tin-dakan sesuai ketentuan. Bila ada indikasiseperti itu masyarakat dapat menyampiakan-nya secara tertulis kepada Bupati dan ItdaRohil.n

nnnnn Asosiasi :

Tugu Ikan sebagai tugu simbol penghasilan Kabupaten Rokan Hilir.

1414141414


Auditorial Khasnnnnn HUT BPKP:

Berpakaian Melayu di Hari Jadi Dialog Interaktif

dengan MantanTiga mantan auditor berdialog dengan parapegawai BPKP.

Bersempena HUT BPKP ke 26 bertempatdi Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riaudilangsungkan dialog interaktif antara para pe-gawai Perwakilan BPKP Provinsi Riau dengantiga narasumber dari Inspektorat Kabupaten diProvinsi Riau dan Kepulauan Riau, yaitu Hardy,(Rokan Hilir), Eldi Ramli, (Bengkalis), danMuhamad Iqbal, (Kabupaten Karimun).

Acara ini terkesan serius, seluruh pesertamengenakan pakaian Melayu. Pembicaraanberlangsung sangat terbuka dan akrab karenasaling mengenal narasumber, mereka pun sudahmengerti tugas-tugas BPKP.

Hardy lebih menekankan pembahasan padaperlunya perubahan paradigma dari auditormenjadi fasilitator dan pada akhirnya menjadiquality assurance.Menyangkut peran BPKP dimasa yang akan datang terkait denganimplementasi PP 60 tahun 2008 tentang SPIP,Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir siap me-nerima sosialisasi dari Perwakilan BPKP Riauuntuk dapat memahami lebih dalam tentangSPIP.

Eldi Ramli lebih menyoroti peran nyataBPKP di Pemerintah Daerah dari sisipeningkatan pengetahuan dan ketrampilan pe-ngawasan, pelaksanaan kerjasama atau joint au-dit sangat tepat dilaksanakan. Perlu ada transferof knowledge dari auditor BPKP kepada auditorInspektorat. Agar Perwakilan BPKP Riaumangasistensi dan memberikan pengetahuandalam bidang pengelolaan keuangan dareah disamping LAKIP dan Laporan Keuangan.

M. Iqbal menyampaikan bahwa yang men-jadi modal utama BPKP adalah SDMnya.Terkait dengan peran BPKP di masa yang akandatang, khususnya tentang SPIP, Iqbalmenyampaikan bahwa SPIP dipahami olehaparat Pemda sebagai sesuatu hal yang rumit.Oleh karena itu, BPKP harus bisa mengemasSPIP secara sederhana yang mudah dimengertioleh aparat Pemda.

Kepala Perwakilan BPKP Riau Agus Sukiswomenyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber atas keter-bukaannya memberikan pandangan tentangBPKP dan khususnya Perwakilan Riau. Dengandemikian, memudahkan manajemen dalampengambilan kebijakan yang tepat ke depannyadalam mendukung kejayaan BPKP secara kese-lurhuan. n

Hari jadi BPKP ke-26 dirayakan serentak di seluruh Indonesia. Di Riau, perayaanHUT kali ini boleh dibilang istimewa.

Upacara peringatan hari jadi BPKP ke-26 pada 30 Mei 2009 cukup istimewa.Jika di Jakarta, pembina upacara adalahMenpan Taufek Efendi, di Pekanbarupembina upacaranya Gubernur Riau H.Rusli Zainal, S.E., MP. Dengan berpaka-ian melayu, para undangan dan pesertaupacara berpakaian melayu Riau. Tampakhadir, para pejabat unsur muspida, Wali-kota Pekanbaru, Herman Abdullah, wakildari Kabupaten/Kota, kepala SKPDPropinsi Riau, Kepala InspektoratKabupaten/Kota dan para pensiuananBPKP.

Dalam sambutannya, Gubernur Riaumenyampaikan penghargaan yang tinggikepada jajaran perwakilan BPKP Propin-si Riau yang telah melaksanakan tradisiberpakaian melayu di lingkungannya.“Kendati belum sempurna betul, inisiatifBPKP tentu sangat sejalan dan sesuaidengan visi Riau 2020 dalam pelestarianbudaya melayu. Dan untuk itu, Pemerin-tah Propinsi Riau menyampaikanpengahrgaan yang tinggi. Semoga dimasa-masa mendatang dapat dipertahan-kan dan ditingkatkan,” ujar Gubri.

Sementara itu, MenPAN, dalamsambutan yang dibacakan Gubri, memujipelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan BPKP. BPKP dinilai telahmelakukan reformasi dalam berbagai hal,

baik dalam hal kelembagaan, proses bisnismaupun pengelolaan SDM. “Reformasibirokrasi yang dilaksanakan oleh BPKP telahmeningkatkan peran BPKP sebagai internalauditor pemerintah yang mendukung danmengawal program-program pemerintah,”ujarnya.

Menurut Menpan, besarnya amanah dantanggung jawab yang diemban BPKP saat inidirasakan belum sepadan dengan gaji dan tun-jangan yang diberikan kepada pegawainya.Diperlukan sistem tunjangan kinerja yangbaru untuk menyikapi kinerja luar biasa yangtelah ditunjukkan BPKP. Menpan menyam-paikan bahwa dia telah menandatangani usu-lan agar BPKP diberikan remunerasi baru.Seketika berita gembira tersebut memper-oleh tepuk tangan meriah dari peserta upac-ara.

Peran strategis BPKP sebagai tangan kanan(mata dan telinga) Presiden, menuntut pe-nguatan fungsi pengawasan intern dipemerintahan melalui peningkatan peranBPKP dengan posisi yang lebih tegas bahwaBPKP adalah birokrasi profesional yang ber-tanggung jawab kepada presiden.

Seusai upacara, acara dilanjutkan denganacara ramah tamah dan diskusi interkatifdengan topik BPKP Masa Kini dan Masa Depan:Perspektif Eksternal BPKP. Tampil panelis daripara inspektur/pejabat Kabupaten eks BPKPdi Riau dan Kepri.n

nnnnn Diskusi :

H. Rusli Zainal, S.E., MP (Gubernur Riau).

2Auditorial1515151515

Auditor Update


Rekap Rekomendasi dan Tindak Lanjut per 30 Juni 2009 (versi Itda Rohil) Unit Pemeriksa : Perwakilan BPK RI di Pekanbaru

No Tahun Audit Rekomendasi T S T P B

Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%)1. Tahun 2005

- Kejadian 20 100 15 80,00 5 20,00

- Rp (1000) 179.761.548 100 172.877.929 96,17 6.883.619 3,832. Tahun 2006

- Kejadian 43 100 31 72,09 12 27,91- Rp (1000) 536.750.619 100 417.716.978 77,82 119.033.640 22,18

3. Tahun 2007 (LK)

- Kejadian 52 100 26 50,00 26 50,00- Rp (1000) 186.205.168 100 64.345.385 34,56 121.859.783 65,43

4. Tahun 2007 (BM)

- Kejadian 57 100 31 54,38 26 45,62- Rp (1000) 21.727.698 100 253.726.663 3,57 20.952.816 96,43

Rekap Rekomendasi dan Tindak Lanjut per 30 Juni 2009 Unit Pemeriksa : Bawasprop Riau.

No Tahun Audit Rekomendasi T L T P B

Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%)

1. Tahun 2005

- Kejadian 22 100 22 100% 0 0- Rp (1000) 9.509 100 9.509 100 0 0

2. Tahun 2007

- Kejadian 46 100 45 97,83 1 2,17- Rp (1000) 66.913.267 100 60.752.196 90,79 6.161.071 9,21

Total:

3. - Kejadian 68 100 66 97,06 2 2,94- Rp (1000) 66.930.596 100 60.761.705 90,79 6.161.071 9,21

Rekap Rekomendasi dan Tindak Lanjut per 30 Juni 2009 Unit Pemeriksa : Inspektorat Kab. Rokan Hilir

No Tahun Audit Rekomendasi T S T P BJumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%)

1. Tahun 2003- Kejadian 260 100 226 87 34 13

- Rp (1000) 3.340.038 100 2.982.123 89 357.914 11

2. Tahun 2004- Kejadian 515 100 487 95 28 6

- Rp (1000) 8.733.691 100 8.206.012 94 527.679 6

3. Tahun 2005- Kejadian 399 100 253 63 146 37

- Rp (1000) 10.080.429 100 1.787.479 18 8.292.949 834. Tahun 2006

- Kejadian 282 100 116 41,13 166 59

- Rp (1000) 6.279.780 100 1.016.092 20 5.011.454 83,825. Tahun 2007

- Kejadian 81 100 10 12,34 71 88

- Rp (1000) 3.425.115 100 3.537 0 3.421.578 1006. Tahun 2008

- Kejadian 103 100 0 0 103 100- Rp (1000) 71.747 100 0 0 71.747 100

Total:

- Kejadian 1640 100 1092 66,58 548 33,42- Rp (1000) 31.930.800 100 13.995.243 43,82 17.935.557 56,18

1616161616


Budaya Auditor

Reformasi Cara Berpikir

(Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Apa yang salah dan siapa yang salah? Padasiaran TVRI Sabtu pagi, 18 April 2009, pakarpendidikan Halim menuduh dunia pendidi-kan kitalah yang salah, melahirkan orang-or-ang yang tidak berkualitas. Akibatnya, sem-barangan kerja yang diberikan kepada mere-ka tidak ada yang beres. Menurut ProgramPembangunan PBB (UNDP), indeks pemban-gunan manusia Indonesia merosot, sehinggaperingkat Indonesia di antara 175 negaramelorot dari posisi 110 menjadi 112 (Kompas,12 Juli 2003).

Dalam suatu dialog di layar televisi antaraK.H. Zainuddin MZ dengan budayawan W.SRendra beberapa tahun yang lalu, terjadi per-bedaan pendapat. W.S. Rendra berpendapatterpuruknya bangsa dan negara ini dan nega-ra ini adalah karena kesalahan pada sistem. Se-dangkan KH. Zainuddin MZ berpendapat er-ror adalah pada orangnya, pada manusianya.Moral sebagian besar bangsa ini sudah rusak,sehingga sistem apa pun yang digunakan akanrusak untuk kepentingan pribadi atau kelom-poknya. Jika moral menusianya baik, sistemyang rusak akan diperbaikinya untuk kepent-ingan masyarakat, bangsa dan negara.

Kadang-kadang kita dibuat terperangahmelihat perilaku sebagian bangsa ini sepertiditayangkan dilayar televisi. Pengamuk,anarkis, brutal. Pembunuhan bisa terjadi dimana saja, termasuk di ruang sidang DPRDMedan dan ruang sidang pengadilan.

Apa yang salah dan siapa yang salah, kataMahathir Muhamad, mantan Perdana Ment-eri Malaysia dalam bukunya, Dilema Melayu.

Bagi KH. Zainuddin MZ bahwa yang ber-masalah adalah manusianya atau orangnya, adaalasannya. Dia menunjuk sebuah hadist Ra-

kejiwaan (moral), meliputi pikiran-pikiran,perasaan, nafsu dan hal kejiwaan lainnya, makabanyak ulama berpendapat bahwa yang di-maksud dengan daging dalam hadist ini dalahotak. Maksudnya, jika produk otak berupapikiran-pikiran seseorang itu baik, makabaiklah dia. Sebaliknya, jika produk otaknya,yaitu pikiran-pikirannya buruk, maka bu-ruklah orang itu.

Nabi Daud As ada meninggalkan pesan,manusia sesungguhnya adalah apa yang iapikirkan di dalam hatinya,. Apabila pikiran-pikirannya baik, maka baiklah di apabila piki-ran-pikiran buruk, maka buruklah orang itu.

Konsultan tersohor Amerika, Norman Vin-cent Peale, dalam bukunya berjudul, The Pow-er of Positif Thingking, mengatakan, sebenarn-ya manusia di seluruh muka bumi ini punyakemungkinan dan kesempatan untuk mauyang sama, karena Tuhan memberi merekaotak yang lebih kurang sama besarnya, yaitu1,3 kg. Maju mundurnya manusia tergantungcara mereka menggunakan otaknya. Dalambukunya itu, Peale mengatakan, sikap ucapandan perbuatan baik, senantiasa dimulai dariberfikir positif (baik). Confisius mengatakan,manusia bisa diajar karena mereka punya akal.

Tak mengherankan, agenda terutama 100hari Jero Wacik ketika menjadi Menbudparsibuk mengempanyekan tradisi berfikir posi-tif bangsa ini. Maka, beliau bertekad meng-gali akar-akar berfikir positif yang ada padasuku-suku bangsa yang ada di Indonesia un-tuk dikembangkan. “Saya akan angkat ke per-mukaan, bahwa cara berfikir positif memben-tuk sikap dan prilaku positif pula dan paakhirnya akan menghasilkan karya-karyabangsa yang besar. “(Kompas, 4 Desember2004).

Selanjutnya, secara teknis akan diinventa-risasi khazanah berfikir fositif seluruh sukubangsa di tanah air, sehingga kita memilikibuku besar atau bunga rampainya. Baru ke-mudian kearifan lokal tersebut direvitalisasidi dalam masyarakat. Namun, setelah lewat100 hari jadi Menbudpar RI, lewat pulalahgaung kampanyena sosialisasi tradisi berfikirpositif Jero Wacik tersebut.

Dalam khazanah kebudayaan Melayu ber-fikir merupakan salah satu etos yang tercan-

Penulis adalah Budayawan Rohil,

Pemegang Sagang Tahun 2006

Boleh dibilang tidak satu pun kerja besar bangsa iniberes. Mulai dari penyelenggaraan ibadah haaji,penyaluran BLT, pelaksanaan ujian nasional, tidak satupun dapat dilaksanakan tanpa cacat. Dan yang palingkemudian, Pemilu 2009 dinilai paling amburadulsepanjang sejarah pesta demokrasi di republik ni.Penyelenggaraannya kalah baik dengan Pemilu 1955,pemilu pertama yang justru dikerjakan oleh orang-orang Indonesia yang tingkat pendidikannya relatifrendah.

sullullah SAW berasal dari Nu’mah Bin Basyirra, menyebutkan: Ketahuilah, sesungguhnyadalam diri manusia ada segumpal daging. Jikabenda ini baik, maka baiklah seluruh tubuh-nya. Namun, apabila benda ini rusak, makaseluruh tubunya akan menjadi rusak. Ketahui-lah benda itu adalah hati (HR. Bukhari danMuslim).

Karena makna hadist ini mengarah kepada

REPRO KOMPAS

Oleh: H. Sudarno Mahyuddin

Documents

Edisi Cetak