E-mail: wartanasional@rocketmail.comEDISI 185/ Tahun XIII / 4 - 28 Februari 2013 Harga Eceran : Rp 5.000,- ( Luar Jabotabek ditambah ongkos kirim)

ALAMAT REDAKSIJl. Pramuka Raya 137 Jakarta Timur Telp/Fax: (021) 85902275 – HP 082125582006, E-Mail: wartanasional@rocketmail.com

ALAMAT TATA USAHA/ BISNISJl. Ahmad Yani No 8, RT : 03/01 (Depan Puskesmas Purwasari), Desa Purwasari – Karawang Telp (0264) 315262, 41373, E-mail: wartanasional@rocketmail.com

Pendiri Ramalkan PKS Bakal Punah

JAKARTA, (WN)Salah seorang pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yusuf Supendi, meragukan hasil gemilang yang akan diperoleh partainya pada Pemilu Legis-latif 2014 di bawah kendali Anis Matta.

>>bersambung halaman 11

>>bersambung halaman 11

Survei Jeblok, Senior Demokrat Minta SBY Turun Tangan

INFO HUKUM

Warta NasionalM E N J A G A K E U T U H A N N K R I

SURAT KABAR

ROK TERLALU MINI, AYU TING TING DIOMELI PACAR

Ayu Ting-Ting

Tersangka Kasus Korupsi Chevron Bisa Dijemput Paksa

BBWSC BOHONGI PUBLIK ATAS PROYEK MANDEK RP14,9 M

RATUSAN WARGA BAKU HANTAM DI KEJAGUNG

KEJAGUNG PERIKSA ELDA TERKAIT KASUS BANK BJB

Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) dituding telah membohongi public terkait pelaksanaan proyek normalisasi.

Ratusan pengunjukrasa berangkat dari Purwakar ta menuju Gedung Kejaksaan Agung, Jakar ta, Kamis kemarin.

Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Komisaris PT Radina Niaga Mulia (RNM) Elda Deviane Adiningrat sebagai saksi.

TERKAIT PROYEK NORMALISASI TEBING SUNGAI BUPATI TAK TERSENTUH HUKUM KASUS DUGAAN KORUPSI RP 49 MILIAR

HAL. 3 HAL.5 HAL. 10

Pasalnya, Supendi me-lihat figur Anis Matta tidak akan membawa PKS menuju kemenangan. Figur yang dapat menyelamatkan PKS, menurut Supendi, hanyalah Hidayat Nur Wahid. “Nasib di Pemilu 2014, diramalkan PKS bakal bubar atau punah selamanya. Kondisi seka-rang (kasus korupsi impor sapi) untuk mencapai 3,5 persen sangat sulit,” kata Yu-suf di Bumbu Desa, Jakarta, Minggu (3/2/2013).

Yusuf menekankan, PKS tidak akan terselamatkan jika tidak kembali ke partai dakwah. Pilihan PKS men-jadi partai terbuka membuat partai religius tersebut tidak ubahnya seperti partai lain yang ekslusif. Hal itu men-jadikan PKS menghalalkan segala cara demi mendapat-kan dana kampanye pemilu, termasuk dengan korupsi. Menurut dia, PKS harus dip-impin Hidayat agar kembali lagi di jalan yang benar.

“Kalau kembali ke partai dakwah, yang memimpin seharusnya Pak Hidayat.

JAKARTA, (WN)Survei memperki-

rakan, perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2014 bakal je-blok. Senior partai pun sontak meminta Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bam-bang Yudhoyono turun tangan segera. Kasus korupsi dan pemberitaan tentang figur unsur pimp-inan menjadi dugaan pe-nyebab bakal anjloknya suara Partai Demokrat.

“Hasil survei partai terus turun dari waktu ke waktu. Kami tak ingin akhirnya benar-benar jeblok. Sudah saatnya Ketua Dewan Pembina turun tangan,” kata Sek-retaris Majelis Tinggi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Jero Wacik di Jakarta, Minggu (3/2/2013). Dalam konfe-rensi pers di kediaman-nya, Jero mengatakan, beberapa tokoh senior di Partai Demokrat menga-nalisis penyebab utama perkiraan jebloknya su-ara adalah lantaran se-jumlah kasus korupsi yang menjerat tokoh-tokoh partai ini.

Pemberitaan terkait Ketua Umum Partai De-mokrat juga disebut pu-nya andil bakal turunnya perolehan suara. “Yang juga menjadi bulan-bu-lanan pers, saya mesti terbuka, ya, ketua umum kami, Pak Anas,” kata Menteri ESDM ini.

Kedua persoa lan tersebut, menurut Jero, menyebabkan masyara-kat mengaitkan nama Partai Demokrat dengan kasus korupsi. Jika SBY tidak segera turun tan-gan, imbuh dia, Partai Demokrat akan berada di ambang kehancuran. “Kalau tidak segera di-tangani, bisa-bisa nanti turun ke 6 persen, terus ke 4 persen, akhirnya malah enggak lolos threshold. Hancurlah partai kami,” katanya.

JAKARTA, (WN)Kejaksaan Agung tengah mempertimbangkan

untuk memanggil paksa BachtiarAbdul Fatah, tersangka kasus dugaan korupsi

proyek bioremediasi oleh PT Chevron Pasific Indo-nesia (CPI). “Bisa saja kalau perlu, ya kita jemput paksa (pemanggilan paksa-red),” ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto menjawab wartwaan di Kejakgung, Sabtu (2/2).

Hal tersebut disampaikan terkait langkah yang

Namun, karena ini ban-yak kepentingan, yang me-mimpin adalah Anis Matta. Karena itu, saya sangat mera-gukan masa depan PKS,” tuturnya. Ia menambahkan, P K S a k a n kehilangan suaranya di daerah basis. Sebab, para kader, menu-rut dia, su-dah kecewa dengan pet-inggi PKS. Terlebih lagi, Anis Matta m e m i n t a kader untuk melakukan tobat massal. Menurut Supendi, yang seharusnya bertobat adalah petinggi partai, bukan kader.

“Kami kader yang tidak salah disuruh tobat. Padahal, yang dosa itu petinggi partai. Jadi, mereka saja yang tobat, di antaranya harus menye-sali kejahatannya itu. Harus minta maaf kepada orang yang dizalimi,” pungkasnya. Yusuf Supendi mengaku tak

kaget dengan tertangkapnya mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang menjadi tersangka kasus suap impor daging. Menurutnya, banyak kader PKS yang selama ini melakukan penyimpangan. “Mereka itu sudah melaku-kan kejahatan, saya sudah menulis 60 sampai 80 hala-man, judulnya 8 kejahatan PKS. Saya punya dokumen, 6 tahun selama mengkritisi PKS tapi diabaikan,” ungkap

Yusuf. Menurut-

nya ada cara g a m p a n g untuk meny-e l a m a t k a n P K S p a d a Pemilu 2014. Sebab, nilain-ya, hanya ada dua kemung-k i n a n y a n g

akan terjadi pada PKS di Pemilu 2014, yakni bubar atau punah. “Hanya ada 2 kemungkinan yaitu bubar atau punah. Cara selamat-kan PKS gampang, apabila mau memperbaiki PKS itu saya meminta kepada KPK untuk segera setelah leng-kapnya dua alat bukti, Hilmi Aminuddin (Ketua Majelis Syuro PKS) dan Anis Matta (Presiden PKS) digiring ke KPK,” kata Yusuf.

Sebelumnya, Luthfi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap impor daging pada Rabu 30 Januari 2013. Luthfi lang-sung ditangkap penyidik KPK saat berada di Kantor DPP PKS. Ia diduga telah memuluskan izin impor dag-ing sapi untuk PT Indoguna Utama.

Sedangkan ditempat ter-pisa, Pengamat politik dari CSIS J Kristiadi mengatakan bahwa masalah korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, mengin-gat salah satu Parpol (PKS) yang selama ini dianggap bersih ternyata juga tidak terlepas dari persoalan itu. “Kondisi ini sudah san-gat mengkhawatirkan. PKS yang selama ini menjadi tolok ukur sebagai partai bersih, juga sudah tersand-ung kasus dugaan korupsi,” kata J Kristiadi pada diskusi “Konflik Kepentingan pada Pemberantasan Korupsi”, di Jakarta, Minggu (3/2).

Hal itu ia ungkapkan terkait penangkapan Luthfi Hasan Ishak (mantan Pres-iden PKS) yang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan suap menunjukkan batas ambang korupsi su-

Ayu Ting Ting mengungkapkan, pacarnya, Hendri B Hendarso atau Enji, pernah mengomel gara-gara ia mengenakan rok yang terlalu mini. Ditemui oleh Tribunnews.com di Hotel Grand Sahid Jaya, Ayu mengatakan bahwa sejak masuk ke dunia hi-buran belum sekalipun ia mengenakan pakaian yang menurutnya seksi. Kalaupun d ib i -lang seksi, dia berpendapat masih dalam batasan wajar.

“Kalau dibilang seksi, juga enggak memerlihatkan bagian tubuh. Pernah sih (Enji) complain, misalnya pakai rok kependekan. Dia bilang, bisa enggak lain kali roknya enggak dipakai lagi,” cerita Ayu. Pedendang lagu “Sik Asik” ini menuturkan bahwa kekasihnya jika menegur tidak pernah kasar. “Kecu-ali mungkin kalau saya masih ban-del, pakai itu lagi, mungkin dia ngamuk,” kata pemilik nama lengkap Ayu Rosmalina ini. Mengenai penampilannya saat ini, Ayu mengaku ingin mengubahnya agar image-nya seperti orang dewasa. Ia berpendapat penampilan-nya saat ini masih seperti anak-anak. (tim)

EDISI 185/ Tahun XIII / 4 - 28 Februari 2013EDITORIAL

2

KEPALA PERWAKILAN/ BIRO

MABES POLRI : Charles , POLDA METROJAYA : Nevtorino FM, Ukky Mahendra, JAKARTA TIMUR : Parlindungan JAWA BARAT: Martua Sirai, Delimar Sitorus CIMAHI : Pantun, CIANJUR : Nunuh Nugraha BANDUNG : Anang Sujatko, CIAMIS : Ismoyojathi, Eri Supena, INDRAMAYU: Madiki, Jeni, BANJAR : Ara Sutara, Kris Amarta, Kusmayadi, TASIKMALAYA : Anda Juanda, Iron Saroni, Andi Fitriandi, SUBANG : S.Pohan SMHK, A. Rasyd SH, Sudjanan BA, Drs Rusja Bin Omon, Saryid SE, U. Samsudin, A.Gunawan, Wawan Hermawan, M.A, Afif, S, Didin Imanudin, PURWAKARTA : Ir.James Gordon, Pantus Tambunan, Habel Hendrik, Tambunan, Nurlaela, KARAWANG : Manca Varikson Naibaho, Pariston Purba, Sumuang, KOTA BEKASI : KABUPATEN BEKASI : BOGOR: Dauri, Sopriyanto, BANTEN: Achmed Nazip, Roni, TANGERANG: Asriyanto, Anwar, Toni, SEMARANG: Arief Setiawan, Edi Utomo, Munir, Siswanto, BANYUMAS : Dismo,

Sutarso, Bagus Hermono, Wiwit Usman, Sigit, PURBALINGGA: Edward PS BENGKULU: Hengky M, Muhar, Sudaryan, Ade Saputra, Polian B, Syari’at, Herry Nata, Dody Aprianto, Niko Hartono, E.Yusti Mulya, Lidya M, Harry, Dedy P, M.Jafar, LAMPUNG BARAT: Rokda Wita, JAMBI: Hifni, Abdul Fatah, Mattahu L Khozi PALEMBANG : Asmadi, BANGKA BELITUNG : Edwuard M, Chairul, Erwanto, Purnama, Nurmansyah, Iskandar, Anhar Harun, PONTIANAK: Bambang, KALTIM: Saharuddin, Andi Arham, Zaenal Abidin, Zulfarullah, NTT : Mikael Risdianto, Xaverianus Suban, Y. Prumentius, D.Djong, MANADO: Jhoni, SULAWESI TENGGARA: Sukardi.

Kepala Perwakilan dan Kepala Biro di Surat Kabar Warta Nasional tanpa ada biaya administrasi koran dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.

Bagi yang berminat dapat menghubungi :Hp. 08212 558 2006

ttdPemred

DIBUTUHKAN

Wartawan Surat Kabar Warta Nasional dalam tugas liputan dilengkapi dengan identitas dan nama tercantum di Box Redaksi

Jangan Biarkan Indonesia Bagaikan Surga NarkobaOLEH : REKSON H PASARIBU

Pimpinan Redaksi

OLEH : ABDULAH (Wartawan WARTA NASIONAL)

DITERBITKAN OLEH

YAYASAN KANCA KARYA

AKTA NOTARIS 21JULI 2000

PENDIRI

Nano Proyogo

PEMIMPIN UMUM

Ir. Jamangalap Simanullang,

PEMIMPIN REDAKSI

Rekson H. Pasaribu

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Ade Muksin

DEWAN REDAKSI

Nano Proyogo

Ir. Jamangalap Simanullang

Rekson H. Pasaribu

Drs. Hiras Simanullang

Ade Muksin

PIMPINAN PERUSAHAAN

Drs. Hiras Simanullang,

WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN

Martahan Parulian

REDAKTUR PELAKSANA

Edward Gultom

REDAKTUR

H. Rivai Abidin

SEKRETARIS REDAKSI

Ester Diana Kurniawati

LAYOUT/ARTISTIK

Azi Rifangga,

PEMBINA

Budi Santoso, SE

Hj. Zakariani Santoso

Panther Roland

Drs.Paulus Suminom

PENASEHAT HUKUM

Mart Lumumba Malau,SH

KONSULTAN HUKUM

LBH-LSM CERDAS BANGSA

STAF REDAKSI

Sahat Lbn Gaol SE, Endang Suhaedi, Carles,

M.Wilson Pasaribu, Edward PS, Godman, Aris

Kuncoro, M.Suharno ST, Sri Umiyati, Budi

Setiawan, Edward Hutapea, D.Ferdinand,

Leo Bharata, Sri Umiyati SH, Harley Utomo,

Nino Pramono, Priyo, Nana Nurjana, Herlina,

Sulistiani, Dede Silvia, Dion PM, Atin AR, Rizki

Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani,

Selamet, Rojalih, Abdullah

ALAMAT REDAKSI

Jl. Pramuka Raya 137 Jakarta Timur

Telp/Fax: (021) 85902275 – HP 082125582006,

E-Mail: wartanasional@rocketmail.com

ALAMAT TATA USAHA/ BISNIS

Jl. Ahmad Yani No 8, RT : 03/01 (Depan

Puskesmas Purwasari), Desa Purwasari –

Karawang Telp (0264) 315262, 41373, email

:wartanasional@rocketmail.com, No Rekening

Bank BNI : 0191343404,

A/N : Jamangalap Simanullang

MARKETING/ MANAGER IKLAN:

Neneng, Lina, Cristin Sugeng - Widyawati,

Purwanto, FOTOGRAFER, Hendri Awanto,

SIRKULASI:

Komaludin,

PERCETAKAN

PT Temprina Printing

(Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan)

KEDODORAN PENANGANAN BENCANA BANJIR PANTURA

NARKOBA , kembali menjadi isu panas dalam beberapa hari terakhir pasca tertangkapnya Raffi Ahmad cs pada Minggu, (27/1) lalu. Penangkapan ini bukan hanya menun-jukkan bahwa artis men-jadi pasar narkoba yang potensial, tetapi juga mem-perlihatkan betapa narkoba telah menemukan surg-anya di Indonesia.

Data dari Badan Nar-kotika Nasional (BNN), hingga akhir 2012, tercatat ada 3,8 juta sampai dengan 4,2 juta jiwa pengguna dan pecandu narkoba di Indo-nesia. Jumlah tadi, bukan tidak mungkin membuat

MENJADI fenomena unik bagi nasib warga yang ber-mukim di pedataran Pan-tura (Pantai Utara) seperti di Desa-desa Kecamatan Pusakanagara, Pamanukan, Legon kulon, Sukasari, Cia-sem dan Blanakan, di Kabu-paten Subang, Jawa Barat. Bila di musim kemarau sulit mendapat pasokan air dan di saat musim penghujan airnya melimpah sehingga menjadi bencana bagi kehidupan warga.

Ironisnya, bencana banjir yang melanda Desa-desa itu hingga perkembangan terkini telah menerjang se-jumlah pemukiman, ribuan rumah penduduk dan me-lumat ribuan areal tambak

putus satu generasi, lanta-ran ada saja pengguna baru setelah yang lama tewas atau sakit parah, apalagi tidak mendapat perhatian serius dari semua pihak. “Bandar selalu cari mangsa baru. Iming-imingnya, ya kes-enangan yang ditawarkan,” kata Kepala Humas BNN Sumirat Dwiyanto.

Sumirat menyebutkan, dalam satu hari pengguna di negeri ini merogoh kocek minimal Rp 300 ribu untuk konsumsi jenis sabu-sabu, ekstasi, heroin, dan kokain. Ini berarti, dalam setahun uang yang dibelanjakan seorang pemadat mencapai Rp 108 juta.

Itu baru satu orang. Tapi jika penggunanya mencapai angka sekitar 3,8 juta sampai dengan 4,2 juta jiwa, Rp 51 triliiun telah dibelanjakan sia-sia dan masuk kantong produsen dari berbagai neg-ara. Sindikat asal Amerika,

India, Iran serta Inggris pun dituduh sebagai biang ker-oknya. Belakangan, kom-plotan dari Malaysia dinilai cukup banyak memasok lantaran paling sering ter-tangkap di bandara.

Peredaran narkoba kian hari kian mengkhawatir-kan. Sama seperti korupsi, narkoba juga menjadi salah satu pembunuh karakter bangsa. Kalau dibiarkan, kita menjadi orang yang berdosa karena tidak mengambil peran dalam pemberantasan penyalahgunaan dan pereda-ran gelap narkoba.

Data pengguna narkoba sekarang ini 3,8 juta orang atau sekitar 1,5 persen dari

jumlah penduduk. Yogya-karta sebagai kota pelajar ternyata menduduki posisi kedua peredaran narkoba di Indonesia, yaitu sekitar 69 ribu orang, setelah DKI Jakarta, sedangkan posisi ketiga adalah Bali.

Narkoba merupakan salah satu musuh bagi pembentukan karakter bangsa.

Negeri ini , sudah dalam keadaan yang memprihatinkan karena peredaran narkoba yang ada. Sudah saatnya men-gajak para mahasiswa menjadi garda terdepan melawan penyalahgunaan narkoba. (**)

perempangan, pesawahan serta memporak porandakan sarana prasarana infrastruk-tur, sehingga menimbulkan kerugian puluhan bahkan ratusan miliar rupiah, bah-kan merenggut dua nyawa lantaran terseret derasnya arus air, yaitu seorang bocah bernama Sarif alias Sujai (10 th) warga Desa Pusakaratu, Kecamatan Pusakanagara dan seorang Nenek bernama Kiti (60 th) warga Rt 18/06, Dusun Buer, Desa Karang-hegar, Kecamatan Pabuaran, sungguh memilukan.

Secara kasat mata, prob-lem penyebab bencana ban-jir yang melanda wilayah pantura sejak akhir pekan Desember 2012 lalu sudah

diketahui. Seperti terjadinya penyempitan dan pendan-gkalan sungai Cigadung, Cipunagara yang melint-asi wilayah Kecamatan Pamanukan, Legon kulon dan Pusakanagara: Sungai Sewo melintasi wilayah kecamatan Pusakanagara: Kali Malang, sungai Muara Ciasem, saluran pembuang Dorji, Papak, Lamaran yang melintasi wilayah kecamatan Blanakan : sungai Lamaran, Batangleutik, Batanggede yang melintasi wilayah kec.Sukasari dan sungai-sungai lainnya yang bermuara di belahan pantura.

Belum lagi diperparah adanya sejumlah tanggul jebol di titik tertentu, dan

masih banyaknya lahan gundul di Daerah Aliran Sungai (DAS) bagian hulu sungai. Namun jika saja kita mau merenungkan pesan Lois Albou- Sekjen Word Institute Of Science (In-stitute Mondial des Sci-ence) yang berkedudukan di Paris, mungkin dampaknya tak segetir dialami warga, khususnya yang berada di pantura.

Lois dalam pesan hu-manisnya melalui surat yang ditujukan kepada Seminar Internasional bertajuk “ Ke-mukjizatan Al-Qur’an dan As-Sunnah “ tentang keung-gulan Iptek-VI di Bandung pada awal Agustus 1994, menyatakan bahwa umat

manusia sekarang meng-hadapi tragedi kultur yang mengancam masa depannya.

Menurut Lois , sang Sekjen yang beranggotakan 80 Pakar berbagai disip-lin ilmu, 20 orang dianta-ranya peraih hadiah Nobel menyebut penyebab utama bencana banjir diantaranya kondisi lingkungan hidup buruk yang diakibatkan ulah tangan jahil manusia dan kemajuan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) tapi tanpa dibingkai kekuatan moral dan agama.

Maka sebab itu kata Lois, kini saatnya diadakan

Bersambung

BUPATI DIKRITIK TIDUR, MEMBALAS ‘CURHAT’ DI SIDANG PARIPURNASERANG (WN)

Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman dikritik tidur saja oleh anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, Ahmad Soleh dan dimuat di salah satu media cetak, sontak membuat Bupati Ah-mad tidak terima dan mem-balasnya melalui curhat pada sidang paripurna persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) di DPRD Kabupaten Serang, baru baru ini.

Bupati menilai kritikan wakil rakyat itu, dianggap sebuah pelecehan. Sikap ti-dak terima Bupati itu, terlihat saat menyampaikan sambu-

tan. “Dengan terpaksa saat ini mengkrit pemberitaan itu, karena sudah pelecehan bagi saya dan Wakil Bupati Ratu Tatu Chasanah. Saya tersing-gung dikatakan bupati dan wakil bupati tidur saja. Yang jelas tidur saya lebih sedikit dari pada pak Soleh,” kritik Taufik dengan nada tinggi, dibarengi dengan tepuk tan-gan para peserta sidang.

Taufik menegaskan, ia berbicara dalam kontek Soleh, bukan komisi atau-pun DPRD. Dalam setiap mengkritik pada media itu sah-sah saja dan hal yang sudah biasa. Namun bila berbicara apakah tidur dan tidak mampu, agar mundur

saja dari jabatan itu dianggap tidak mempunyai etika. Kata dia, seolah-olah hal tersebut dalam kontek pribadi.

“Silahkan tanya aju dan saya pak Soleh. Jam 3 pagi saya sudah bangun, kemung-kinan Pak Soleh masih tidur. Saya jam 7:15 Wib sudah di kantor, mungkin Pak Soleh masih sarungan. Dan menuntut saya untuk mundur itu repot, itupun biayanya sangat mahal. Setiap tahun mungkin harus Pilkada,” tandasnya.

Selama ini, kata Taufik, saya merasa tidak tidur. Bahkan, terkait pembanguan jalan sudah memanggil Ke-pala Dinas Pekerjaan Umum

(DPU), Irawannoor dan Ke-pala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) H Daud Fansuri. “Mana Irawan ada tidak, benar tidak saya sudah memanggil. Mana Pak Daud benarkan saya memanggil,” katanya.

B u p a t i Ta u f i k m e -nyatakan bila memang ingin mengoreksi silahkan saja, namun koreksi jangan ter-lalu berlebihan. “Saya minta pengertiannya, kritik boleh namun jangan melecehkan,” katanya. KemarahanTaufik secara spontan membuat tegang para peserta Rapat Paripurna. Bahkan, salah satu anggota dewan untuk berbicara mengacungkan

tangan, itupun dibantah oleh bupati. “Sudah, jangan men-gacungkan tangan, saya belum selesai,” tangkasnya.

(Nazip)

BANDUNG, (WN) Terminal adalah meru-

pakan prasarana transpor-tasi angkutan umum yang keberadaannya begitu pent-ing dibutuhkan masyarakat Kota Bandung khususnya para pengguna jasa angkot sehingga keberadaan termi-nal yang ada perlu dirawat dan dipelihara oleh pemer-intah agar warga masyara-kat tidak merasa risih saat naik dan turun dari angkot di terminal.

Pantuan (WN), banyak terminal yang ada di Kota Bandung terlihat kumuh dan tidak terurus. Padahal Pemerintah Kota Band-ung telah menganggarkan dari APBD tahun 2012 untuk kegiatan Rehabili-

Usut Ratusan Juta Proyek Terminal Rawan Ajang Korupsitasi Pemeliharaan Terminal, yaitu pemeliharaan Terminal Leuwipanjang satu paket sebe-sar Rp 315.000.000, pemeli-haraan Sub Treminal Ujung Berung satu paket sebesar Rp 97.500.000, pemeliharaan Sub Terminal Sadang Serang satu paket sebesar Rp 97.500.000,

Serta pemeliharaan Sub Terminal Tegal Lega satu pa-ket sebesar Rp 92.500.000, pemeliharaan Sub Terminal St Hall satu paket sebesar Rp 90.000.000, dan pemeli-haraan Sub Terminal Seder-hana satu paket sebesar Rp 90.000.000, dari kegiatan Re-habilitasi dan Pemeliharaan Terminal dan Sub terminal ini bila di akumulasikan sebesar Rp 782.500.000.

Besarnya anggaran yang

telah digelontorkan pemer-intah untuk pemeliharaan terminal dan Sub terminal dianggap mubazir dan han-ya menghambur-hamburkan uang Negara. Karena anggaran pemeliharaan tersebut tidak terserap semuanya seperti pemeliharaan di Sub Terminal Tegal Lega hanya sebahagian dikerjakan dan di cat asal-asalan dan tidak terlihat adanya rehab dan pemeliharaan alias tidak jelas pemeliharaannya.

Wartawan (WN) berulang-kali mau menemui Harry Har-tawan selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) ti-dak pernah tampak batang hid-ungnya ada diruang kerjanya. Bahkan, hal yang sama juga dirasakan wartawan saat mau menemui Asep Kurnia selaku

Kepala UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai PPK (Pejabat Pem-buat Komitmen) Rabu, (30/1) memilih menghindar dan tidak bersedia diwawancarai.

Kabid Angkutan dan Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung Drs.H Yayan Heryana M.Si selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tidak berhasil di konfirmasi karena jarang berada dikantor dan tidak pernah ada di ruang kerjanya. Sama halnya dengan Kepala Dinas, sejak dilantik menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung pada 6 September 2012, E.M. Ricky Gustiadi belum berhasil dikonfirmasi karena sibuk dan tidak pernah bisa ditemui dikantornya.

Dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan terminal dan Sub terminal ini diduga sarat KKN dan menjadi ajang korupsi bagi para pejabat pemangku jabatan di Dinas Perhubungan Kota Bandung, hal itu semakin jelas karena tidak ada satu orang pun Pejabat Dinas Perhubungan Kota Bandung yang berkompeten yang berhasil dikonfirmasi dan memberikan keterangan, dimana dalam pelaksanaan pemeliharaan terminal dan Sub Terminal yang diduga sarat penyimpangan yang dapat merugikan keuangan Negara, penegak hukum sudah seharusnya mengusut proyek tersebut. (Martua S)

EDISI 185/ Tahun XIII / 4 - 28 Februari 2013JAWA BARAT

3

BBWSC Bohongi Publik Atas Proyek Mandek Rp14,9 MSUBANG, (WN)Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) dituding telah membohongi public terkait pelaksanaan proyek normalisasi dan penguatan tebing sungai Batang Leutik Cs, bersumber APBNP TA 2012 senilai Rp14,9 milyar yang hingga kini tidak kunjung terwujud.

TERKAIT PROYEK NORMALISASI TEBING SUNGAI

Bisnis Ikan di Waduk Jatiluhur Rugi 20 Miliar

Kades Terpilih Se-Kecamatan Cijambe Keluhkan Keterlambatan Sertijab

Tak Bertanggungjawab, Pegawai BPN Cimahi Hilangkan Sertifikat

Polda Harus Benahi Prosedur Pengurusan SIM Kota Bekasi

Padahal seharusnya proyek normalisasi dan pen-guatan tebing sepanjang 12 KM mulai dari bibir laut hingga melintasi di tiga Desa yakni Desa Batang-sari, Sukamaju (Kecamatan Sukasari) dan Wanajaya (KecamatanTambakdahan) sudah harus dikerjakan se-jak 27 Agustus 2012 selama 127 hari kalender, seperti tertuang dalam Surat Per-intah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : KU.08.11/PPK-SP.II/SNVT-PJSAC/110 dengan kontraktor PT.Aura Sinar Baru.

Kenyataan di lapangan, hingga berita ini naik cetak proyek tersebut tidak dik-erjakan malah diduga dia-lihkan ke sungai Cigadung (Kecamatan Pamanukan). Padahal sebelumnya dis-inyalir lokasi itu tidak ter-cantum dalam perencanaan proyek. Hal itu diungkapkan Fungsionaris LSM Kompas A.Sonjaya ketika dijumpai Warta Nasional di kedia-mannya.

PURWAKARTA, (WN)Matinya ribuan ikan di

Danau Djuanda, Waduk Jatiluhur milik para pen-gusaha jaring apung di wilayah Kecamatan Jati-luhur, KabupatenPurwakarta pada Jum’at berdampak sulitnya ikan yang biasa di pasok dari Danau kepasaran. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, Heri Her-awan menyampaikan, para pengusaha jaring apung mengaku rugi sekitar Rp 20 Miliar.

“Sekitar 90 persen mati termasuk benih, sisanya kira-kira 10 persen, seka-rang sulit mendapatkan ikan danau itu, harga benih ikan mahal, Bazzar olahan dari ikan termasuk abon Nila dan Patin yang sempat terselenggara sebelum mat-inya ikan-ikan itu halaman Kantor tempatnya bekerja, sekarang terhenti, salah satu alasannya sulit pasokan ikan,” ujar Heri .

Menurutnya, kedepan para pengusaha jaring apung harus dapat mem-perkirakan waktu yang tepat untuk panen, baiknya akhir Desember maksimal min-ggu pertama Januari, min-ggu kedua Januari sampai pertengahan Maret mereka tidak menebar benih, jadi kejadin alam tidak akan merugikan banyak para pen-

SUBANG,WNKinerja para Kepala

Desa Se-kecamatan Ci-jambe merasa terham-bat dikarenakan setelah hampir 30 hari dari sejak pelantikan serah terima jabatan masih belum dilaksanakan. Padahal menurut Perda No18 Ta-hun 2006 Tentang tata cara Pemilihan pengang-katan dari pemberhentian Kades, Pasal 48 Ayat 5 menyatakan bahwa Serah Terima Jabatan (Sertijab) dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh ) hari setelah tanggal pelantikan.

BEKASI, (WN)Dirlantas Polda Metro-

jaya seharusnya bersikap tegas kepada seluruh ja-jarannya yang tidak taat aturan, terutama petugas di bagian pengurusan Sim Polresta Kota Bekasi demi perbaikan citra Kepolisian di mata masyarakat. Pas-alnya, warga masyarakat yang datang untuk membuat SIM baru mengeluhkan atas Punggutan Liar (Pungli) untuk mendapatkan SIM harus mengeluarkan uang sekira Rp 350.000 hingga Rp 400.000. Pantuan Warta

CIMAHI, (WN) Oknum Pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Cimahi dituding segaja telah melakukan kongkaling-kong untuk menghilangkan sertifikat warga. Pasalnya, masalahnya ini sudah dua tahun, tetapi sampai berita ini dimuat tidak ada tanggungjawab dari pihak BPN untuk mengganti sertifikat.

Informasi (WN), kongkalingkong itu diketahui ulah oknum pegawai BPN Cimahi akibat mudahnya memberi-kan sertifikat kepada orang yang tidak bertanggungjawab dan tanpa memiliki surat RESI PENDAFTARAN atau SURAT KUASA pemilik sertifikat sah.

Hal itu diketahui dari pengakuan H Asep, salah seorang Pegawai BPN Cimahi saat dikonfirmasi. “Saat itu yang datang kesini mengurus sertifikat itu adalah Pak Hutagalung, karena kami sudah saling kenal, makanya percaya saja sama dia, bahkan saya pernah dibantu Pak Hutagalung mengurus surat-surat saya, ungkap Asep, polos tanpa dosa.

“Soal Surat Kuasa notaris untuk pengambilan Serti-fikat atas nama Pak Jonni Parulian Sianturi, saya tidak tahu, kami mengetahui sertifikat itu diambil oleh Pak Hutagalung, kata asep dengan gamblang seolah-oleh tidak merasa bersalah memberikan sertifikat kepada orang yang tidak berhak.

Sedangkan, Eka, Kasi HTPT (Hak Tanah & Pendaf-taran Tanah ) BPN Cimahi saat dikonfirmasi diruang kerjanya bersama H Asep mengatakan, kalau pada saat pendaftaran itu bisa siapa saja tetapi kalau untuk pen-gambilan sertifikat harus ada RESI PENDAFTARAN dan SURAT KUASA dari pemilik sertifikat yang sah, setelah itu terpenuhi sertifikat bisa diberikan.

Bahkan, dengan tegas Eka menilai H. Asep telah salah, “oknum pegawai BPN ini sudah menyalahi aturan dan ti-dak sesuai dengan prosedur, karena melakukan perbuatan melawan hukum. Saya disini baru empat bulan, sementara permasalahan ini kan tahun 2010, nanti saya bicarakan dulu sama pimpinan untuk mengetahui infutnya seperti apa. “Mungkin akan dibuat sertifikat pengganti karena ini sudah menjadi tanggungjawab kami, ujar Eka.

Sedangkan, P Marbun, Koordinator Lembaga Advo-kasi Hukum Dan Ham mengatakan, yang paling bertang-gungjawab dalam masalah ini adalah BPN Cimahi tidak ada alasan karena sudah saling kenal peraturan lah yang seharusnya dikedepankan. Kuat dugaan adanya kongka-lingkong dengan oknum BPN karena masalahnya sudah dua tahun, dalam hal ini notaris juga sebagai penerima kuasa pengambilan sertifikat diduga lalai dan tidak penuh tanggung jawab.

“Seharusnya notarislah yang menekan pihak BPN agar masalah sertifikat itu bisa digunakan oleh pemilik yang sah, karena sampai saat ini keberadaan sertifikat itu tidak diketahui dimana rimbanya, dilaporkan aja ke Kanwil Bpn Provinsi Jawa Barat agar oknum pegawai BPN cimahi tersebut di tindak tegas bila perlu di pecat karena sudah menghilangkan sertifikat yang merupakan harta benda masyarakat, ujar P marbun. (Martua S)

Nasional, seharusnya warga yang mengurus SIM hanya mengeluarkan pembayaran melalui Bank BRI adalah Rp 100.000, Kesehatan Rp 20.000 dan Asuransi Rp 30.000. Kare-na itulah, semangat reformasi di Polresta Bekasi Kota belum menyentuh jajaran petugas dilapangan di satuan lalu lintas (Satlantas).

Sulitnya persyaratan dan prosedur untuk mengantongi SIM dinilai menjadi ajang bisnis bagi oknum petugas, ini men-jadi keuntungan bagi oknum petugas dengan mengabaikan prosedur dan tidak mentaati

PP 50 Tahun 2010, dengan menerapkan pungutan diatas ketentuan atau disebut dengan Pungutan Liar (Pungli).

“Hal ini dibuktikan dengan tindakan oknum petugas yang secara terkoordinir melegal-kan pungli. Dengan merogoh kocek pemohon, oknum petu-gas dapat mengeluarkan SIM, tanpa mengikuti ujian teori dan praktek, adapun yang mengikuti teori, praktek hanya formalitas saja.” Seperti yang di alami HJ.

Lain lagi, MR salah satu pemohon SIM C baru, mengaku gagal saat mencoba mengurus secara langsung, ia mengaku,

akan lama mengurus SIM jika melewati prosedur biasa. Bah-kan sering dinyatakan tidak lulus saat mengikuti ujian teori dan praktek. Tapi, begitu mengelu-arkan dana tambahan kepada oknum di tempat pembuatan SIM, urusannya jadi lancar,” bebernya kepada wartawan di

lokasi Satpas SIM Kota Bekasi.Menur ut , MR d i lokas i

dia tiba-tiba dihampiri salah seorang oknum petugas pelay-anan satpas SIM “Mau Dibantu Bu” ungkap si petugas sambil menawarkan jasanya. dengan terpaksa MR merogoh sakunya untuk mengeluarkan uang sebe-sar Rp350.000,- tak lama MR dipanggil untuk berpoto berse-lang beberapa menit MR sudah mendapatkan SIM C Baru.

Hasil pantauan wartawan, modus pungli pembuatan SIM Kota Bekasi bermacam cara, salah satu oknum bernama Eeng dan Bejo diduga terlibat

dalam permainan pungli, bah-kan informasi yang didapat mereka merupakan kepala koor-dinator lapangan untuk mem-bawahi beberapa anak buahnya. Uniknya dari modus ini, sang kepala koordinator hanya duduk sambil menunggu disalah satu warung (kantin) belakang Polres Kota Bekasi lalu anak buahnya datang menghampiri dan mem-bawa beberapa lembar berkas si pemohon SIM.

Disinilah sang kepala koor-dinator yang berperan untuk meluluskan si pemohon SIM tanpa mengijkuti ujian teori dan praktek. Disamping itu,

berjubelnya pemohon yang akan membuat SIM, alhasil kenyataan dilapangan untuk ujian teori hanya segelintir pemohon, begitu juga yang mengikuti ujian praktek dapat dihitung dengan jemari tan-gan.

Sedangkan Bejo saat dihubungi wartawan dengan singkat mengatakan tidak ada tanggapan saya, yang jelas saya sudah tidak kood-inir lagi, itu dulu, ujarnya mengelak. Sedangkan, Ka-polresta Kota Bekasi belum berhasil ditemui.

(Charles)

Sonjaya mempertan-yakan, atas dasar apa bila memang benar proyek itu dirubah (addendum-red). Menurutnya tidak etis, bila alasannya hanya karena isu kurang dijamin keamanan-nya. Dengan tidak direalisa-sikannya proyek itu, warga masyarakat khususnya para petani di dua desa Batangsa-ri dan Sukamaju mengalami kerugian besar, ujar Sonjaya.

Pihaknya mencontohkan musim rendeng ini saja se-dikitnya 400 hektar sawah sulit ditanami lantaran areal sawahnya kerap terendam banjir akibat limpahan air dari sungai Batang Leutik. “Banyak petani hingga me-nyemai benih padinya yang mengulang, lantaran selalu terendam banjir,” ujarnya.

N a m u n d e m i k i a n , t a m b a h S o n j a y a s a a t mendampingi Warta Na-sional meninjau lapangan mengatakan, memang ada rencana pengerjaan pengua-tan tebing sepanjang 300 meter tapi itu baru sebatas

penyediaan matrial yang dilakukan Sub kontarktor local. “Tetapi itu bukan pen-guatan tebing melainkan berupa peninggian tanggul, menurut saya tidak layak medannya. Yang lebih pas mestinya tanggul yang be-rada di sebelah timur kali Batang Leutik , karena med-annya dinilai rawan longsor “ tegas Sonjaya.

Ketua BPD Batangsari Dedi Sutarsan saat dihubingi via Seluler mengaku sangat kecewa, karena normalisasi sungai Batang Leutik tidak teralisasi. dengan tidak dik-erjakannya proyek itu saat musim hujan air sungai ker-ap meluap dan menyebabkan banjir. “Jika sudah meluap, areal sawah permukaannya tertutup air bagai lautan saja. Penyebabnya akibat tingkat sedimentasinya sudah akut (lumpur semakin meninggi-Red), sehingga air mudah meluber meski debit airnya beberapa meter kubik saja” ujarnya.

Sutarsan mengaku sudah berkali-kali menghubungi pihak BBWSC ,Bagian Per-encanaan Arif yang berkan-tor di Bandung, namun jawa-bannya tidak membuahkan hasil. Pihaknya bersama Tim berencana dalam waktu dekat akan ngontrog lagi ke BBWSC guna mempertan-yakan kelangsungan proyek

Kondisi Sungai Batang Leutik yang semakin dangkal dan areal pesawahan yang kerap terendam banjir.

normalisasi dan penguatan tebing di sungai Batang Leutik itu. Tuturnya.

Berdasarkan pantauan Warta Nasional , di lo-kasi proyek normalisasi kali Cigadung masih terus ber-langsung, terlihat sejumlah para pekerja masih melaku-kan aktifitas pengerukan lumpur sungai dan pengua-tan tebing di Desa Leng-kongjaya (Kec.Pamanukan) dan Bobos (Kec.Legong-kulon). Namun sangat di-sayangkan pekerjaan pen-guatan tebingnya terkesan asal-asalan. “Coba saja lihat posisi pasangan batunya, letaknya nyaris berhimpitan

itu menunjukan adukannya kurang.

Hal itu bisa berakibat bangunan tidak kokoh, se-hingga mudah ambruk alias tidak tahan lama,” tutur En-dang warga setempat seraya menunjuk bagian tembok tebing yang ambrol. Semen-tara itu, baik pihak pelaksana proyek PT.Aura Sinar Baru Heru ataupun Bagian per-encana BBWSC Arif, saat ingin dikonfirmasi belum bisa memberikan tanggapan terhadap panggilan tele-phon ataupun Short Masage Sistem (SMS) yang dikirm Warta Nasional .

(abh/esuh)

Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Purwakarta Heri Herawan

gusaha tersebut.Diperkirakannya, tidak

dipanennya ikan sebelum musibah, mereka berharap harga ikan terus naik, ke-nyataannya harga jatuh sam-pai titik harga perkilo gram Rp. 2000,- ditambah pe-nomena alam tahunan yang menyebabkan matinya ikan-ikan itu, hampir kurun waktu satu minggu hujan turun dan tiga hari terhakhir sebelum kejadian hujan turun tanpa sinar matahari dugaan pe-nyebab ikan-ikan itu mati.

Barang kali kalau Jum,at pagi itu ada sinar matahari mungkin banyak pengusaha tidak terlalu rugi, sekarang sudah terjadi, ikan dipasaran kosong, kalaupun ada pasti mahal, benih mahal baik ikan patin, kian nila dan ikan mas, daya tahan ikan patin di musim penghujan 70 persen lebih kuat, jelasnya.

ABON IKAN LANGKA DAN MAHAL

Sehatnya makan olahan dari ikan, banyak pengge-mar ikan mencari olahan berbahan baku ikan yang bisa lebih awet dari ikan segarnya seperti abon dari ikan Nila, abon ikan Patin dan Lele. Matinya ribuan ikan di Danau Djuanda Ja-tiluhur beberapa waktu lalu harga abon melonjak, salah satu sebabnya pasokan dari

Jatiluhur tidak ada, sudah mahal, sulit bahan baku ikan semakin mahal.

Berbagai upaya sosial-isasi pentingnya mengkon-sumsi ikan terus di upay-akan, masyarakat kedepan diharapkan lebih sadar pent-ingnya kualitas makanan sehat untuk tubuh, bahan baku segar dan sehat serta tekhnis mengolah bahan ikan mentah ikan sampai siap saji yang tepat tentu-nya berpengaruh pada harga yang lebih mahal, ini realita, semua warga berhak untuk sehat, kedepan daya beli masyarakat untuk masakan ikan meningkat dengan du-kungan yang serius, ini tidak semudah membalik telapak tangan

Perlu perjuangan dan dukungan banyak pihak dari berbagai elemen tidak hanya dari pihak terkait saja, seper-ti dari Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan lainnya. Demikian disampaikan Yu-lia (52) kepala UPTD Pasar Ikan Simpang Purwakarta kepada media ini Jum,at.

Menurutnya, harga abon ikan nila perkilo gram bi-asanya sekitar Rp. 120. 000,- harga abon patin sekitar Rp. 120. 000, harga abon Lele sekitar Rp. 140.000,- karena bahan bakunya sulit harus

menunggu cukup lama, bi-asanya sampai menetaskan benih beberapa kali.

Yulia yang mengaku salah seorang Pembina pen-golahan ikan Purwakarta ti-dak tinggal diam untuk yakin ikan sehat dipasaran, tidak hanya ikan basah, ikan yang dikeringkan (diawetkan) baik ikan biasa atau ikan teri harus sehat dan bagus untuk dikonsumsi, tidak

boleh pakai formalin yang dapat menimbulkan penyakit kanker. (Laela)

Hal ini tentunya adalah kewenangan Camat untuk segera mengambil Keputusan untuk melaksanakan Sertijab dari Kades lama ke Kades terpilih, agar ketenangan kerja dan kewenangan kerja para Kades dapat dilaksanakan dengan baik dan profesional.

Laporan kegiatan 6 tahun kebelakang mestinya secara legowo segera diserahkan oleh Para Kades mantan jan-gan hanya mengulur-ngulur waktu, sehingga kinerja para Kades terpilih menjadi ter-hambat hanya karena estafet kepemimpinan belum sem-purna dialihkan.

Ketika wartawan War-ta Nasional mewawancarai salah seorang Kades terpilih, menjelaskan bahwa sampai detik ini serah terima jabatan belum dilaksanakan, bahkan salah satu arsip penting yang

seharusnya ada di kantor Desa, ternyata tidak ada karena masih ada di Kades mantan, katanya.

Keterlambatan Serti-jab ini tentu akan mem-bawa dampak terhadap kelangsungan kerja Kades terpilih, karena tidak akan bisa memahami program kerja baik pembangunan infrastruktur atau pem-bangunan dari segi eko-nomi dari Kades mana yang perlu dipertahankan dan kekurangan apa yang perlu diperbaiki. Semoga hal ini tidak berlarut!!

(Kabiro Subang)

EDISI 185/ Tahun XIII / 4 - 28 Februari 2013JAWA BARAT

4

Penataan Keindahan Menuju Purwakarta Istimewa

Dorong Kejari Tindak Oknum Pegawai dan Guru yang KorupsiSUBANG, WNSejumlah SMP di Kabupaten Subang telah melakukan penyimpangan atas bantuan sebesar Rp 550.000, yang dilakukan oknum sekolah. Pasalnya, anggaran itu tidak sesuai dengan jumlah dan Juknis yang sudah ditentukan oleh Pusat melalui Dinas Pendidikan.

SEJUMLAH SMP LAKUKAN PENYIMPANGAN

Halangi Tugas Wartawan, Kantor Dinkes Sempat Disegel

Kematian TKW Asal Karawang Menghebohkan

Sutrisno Tersangka Korupsi Jatuh Sakit, Tak Ditahan

Pemeliharaan Jalan Dinas Bina Marga dan Pengairan Asal-AsalanBANDUNG, (WN)

Gubernur Jawabarat Ahmad Heryawan meminta kepada seluruh pemerintah kota/kabupaten termasuk Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat melakukan perawatan dan pemeliharaan seluruh jalan yang menjadi tanggung jawabnya. “Perawatan jalan dilakukan secara kontinyu akan memperpanjang usia dan memperkuat ketahanan jalan. Kita sudah meningkatkan kondisi jalan-jalan yang ada untuk selanjutnya dirawat, dengan kondisi jalan yang baik sehingga program Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadikan seluruh ruas jalan mantab bisa bertahan terus, “ ujar Gubernur.

Namun kenyataannya dilapangan tidak sesuai seperti apa yang diharapkan oleh Gubernur, karena masih banyak jalan ru-sak dan berlobang, salah satunya Prapatan Sukahaji, yaitu jalan Lingkar Selatan yang diperbaiki sekitar 15 m, jalan terusan Pasir Koja sekitar 30 m, jalan Jamika sekitar 10 m, baru tiga minggu diperbaiki sudah terkelupas dan berlobang seperti semula dan tidak terlihat baru dipelihara.

Agus Syafrudin, Kepala Bidang Pembangunan dan Pemeli-haraan Kebinamargaan di Dinas PU dan Pengairan Kota Bandung mengatakan, serba sulit ketika jalan tidak ditambal banyak pen-gaduan masyarakat bahwa pengendara yang melintasi daerah itu sering terjatuh khususnya pengendara roda dua, ketika ditambal pas pada saat musim hujan dan lepas lagi, karena itu kami sekarang berupaya memasang rambu-rambu lalulintas agar pengendara berhati-hati saat melintasi jalan itu, ujar Agus kepada wartawan (WN).

Disinggung soal anggaran pemeliharaannya, Agus men-gatakan, kami tidak punya anggaran untuk lokasi itu karena status jalannya adalah milik Provinsi makanya hanya menggunakan barang-barang sisa dan bekas yang ada, sehingga pekerjaanya tidak optimal karena anggaran belum ada. Selanjutnya, saat ditanya untuk tahun 2013 apakah ada anggaran pemeliharaan untuk jalan tersebut agus menjawab saya tidak tahu, coba tanya aja ke Dinas Bina Marga Provinsi, imbuh Agus.

Sementara tokoh masyarakat, Usep, mengatakan pekerjaanya asal-asalan saja hanya ditambal sulam dan tidak berkualitas, sudah banyak korban berjatuhan dan segera pemerintah untuk memperbikinya menghindari jumlah korban bertambah, karena jalan ini adalah prapatan,ujar Usep. (Martua. S)

Pantuan (WN), anggaran sebesar Rp. 550.000 ternyata setelah sampai ketangan siswa tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Dalam perjalanan pangalo-kasian ke siswa telah disunat oleh beberapa oknum seko-lah. Jumlah kuota siswa pe-nerima BSM yang diajukan pun dikurangi pula dalam pelaksanaan pembagiannya, dalam artian antara jumlah siswa yang diajukan untuk menerima BSM tidak sesuai dengan jumlah penerima.

Temuan - temuan peny-impangan dilapangan oleh wartawan ternyata bukan hanya dalam lingkup dana BSM, ternyata pungutan liar pun dengan dalih untuk kepentingan sekolah ker-ap dilakukan oleh beberap sekolah, terutama di daerah Pantura. Pungutan tersebut berkisar antara Rp 350.000

PURWAKARTA, (WN)Ulah oknum petugas

Kantor Dinas Kesehatan, (Dinkes) Kabupaten Purwa-karta yang menghalang-ha-langi tugas jurnalis wartawan berbuntut panjang. Pasalnya, sejumlah wartawan media cetak dan elektronik yang tergabung dalam Forum Wartawan Purwakarta mem-balasnya dengan menyegel Kantor tersebut yang beral-amat di Jalan Veteran, Rabu kemarin.

Pantuan (WN), aksi wart-wan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB, dan membuat pegawai di institusi tersebut tertahan di dalam kantor. Tidak hanya menyegel pintu gerbang, para awak media ini pun sempat membakar ban bekas tepat di halaman kantor Dinkes. Pembakaran ban sebagai simbol perlawa-nan terhadap segala upaya yang menghalangi aktivitas jurnalistik.

orasinya, salah seorang

PURWAKARTA, (WN)Kini Dinas Pertamanan Ka-

bupaten Purwakar ta, Jawa Barat tengah giat-giatnya melakukan penataan taman keindahan di sejumlah tempat termasuk di pusat kota. Hal itu tentunya dalam rangka men-ciptakan Purwakarta yang lebih tertata indah, hijau dan segar menuju “Purwakarta Istimewa”.

Pada tahun kemarin, pusat kota wilayah Pasar Mambo dimana setelah dilakukan relo-kasi pedagang, kini telah dibuat pembatas jalan dijadikan taman sehingga terlihat lebih hijau dan

INRAMAYU, (WN)Tersangka perkara dugaan kasus Tindak pidak korupsi pro-

gram Participatory Irigation Subject Project (PISP) pada dinas Pen-gelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan Energi (PSDA Tamben) Kab.Indramayu, Endang Purwaganda terhitung sejak 18 Pebruari 2012 ditahan Kejaksaan Negeri Indramayu, sesuai Surat Perintah penahanan Nomor : 9/0.2.20/FD/12/2012, sementara tersangka lainnya Sutrisno belum bisa dilakukan penahanan, karena yang bersangkutan sakit.

Keterangan dihimpun Warta Nasional menyebutkan, kedua tersangka yakni Endang Purwaganda yang menjabat Kepala UPTD PSDA Tmben Kec.Haurgeulis dan Sutrisno selaku Ketua KTNA Kec.Haurgeulis diduga terlibat penjarahan dana program PISP TA 2010 sebesar Rp.2,4 Milyar yang dikucurkan lewat APBD Propinsi Jabar.

Mudus operandi penyelewengan dana bantuan program itu kata sumber, oknum tersebut memalak terhadap 30 kelompok penerima manfaat program PISP masing-masing dibebani japrem (jatah preman) sebesar Rp.9 juta. Selain itu memanipulasi upah tenaga kerja selama 28 hari, setiap harinya mempekerjakan 5 orang, dengan gaji Rp.40.000,-/HOK. Bila dikalkulasi dana yang diembat nominalnya mendekati angka Rp. 1 milyar.

Kepala Kejari Indramayu melalui Kasi Pidsus Bohal P Lubis, ketika dihubungi wartawan membenarkan adanya dugaan kasus penyimpangan dana program PISP TA 2010 yang melibatkan oknum pegawai dinas PSDA Taben kab.Indramayu Endang Pur-waganda dan oknum pengurus KTNA Kec.Haurgeulis Sutrisno.

Saat disinggung proses penahanan terhadap tersangka, Bohal membeberkan bila tersangaka yang ditahan baru Endang Purwaganda, sedangkan Sutrisno belum bisa ditahan lantaran ia sedang sakit. “ Sutrisno belum bisa ditahan, kami masih menunggu perkembangan kesehatannya “ ujarnya.

Berbagai kalangan minta, aparat penegak hokum harus bertindak tegas. Usut tuntas oknum yang gemar menggerogoti pundi-pundi uang kenduri rakyat, beri hukuman berat agar ada efek jera. (abh/esuh).

sampai Rp450.000 seperti yang dikeluhkan oleh salah seorang orang tua siswa yang tidak mau disebut na-manya.

Wartawan, semakin pe-nasaran dengan penyimpan-gan-penyimpangnan yang dilakukan oleh oknum Guru/ Kepala Sekolah. Yang sangat ironis tega menggayang dana anak bangsa yang benar- benar sangat membutuhkan dana bantuan tersebut un-tuk kelangsungan pendidi-kannya sehingga wartawan menginvestigasi lebih dalam dengan mengkonfirmasi Bank- bank terkait selaku mediator sebagai jembatan transitnya dana tersebut, yaitu Bank BRI yang ada di Kabupaten Subang.

Respon / dan sambutan dari pihak BRI yaitu Sdr. Teguh Rastianto selaku Pe-mimpin BRI Cabang Subang

yang berlokasi di Jalan Otto Iskandar Dinata sangat re-sponsif dan bersedia meny-erahkan data-data No Reken-ing atas nama SMP yang ada di Jawa Barat termasuk SMP yang ada di Kabupaten Sub-ang, namun entah kenapa ketika wartawan meminta data ke BRI Pamanukan pimpinannya yaitu Saudara Budi Sumariono tidak mau memberikan data tersebut dengan alasan takut dite-gur pimpinannya. Ada apa sebenarnya dengan BRI

Cabang Pamanukan, mung-kinkah turut menyimpang-kan dana tersebut ?.

Seperti yang terjadi pada SMP Tambakdahan di daerah Pamanukan yang menurut pengakuaanya sejak tahun 2011, belum menerima dana BSM, padahal sudah mengajukan ke Dinas Pen-didikan Pusat.

Sedangkan surat pember-itahuanpun sudah dikirimkan dari pusat ke rekening No. 4346-1-001952-53-9 atas nama SMP Tambakdahan I

melalui Bank BRI tentunya BRI Cabang Pamanukan ses-uai lokasi SMP tersebut yaitu SMP Tambakdahan I yang berlokasi di Pamanukan, namun sampi saat ini belum menerima, pertanyaannya di manakah dana tersebut tersangkutnya ?

Dengan terjadinya pe-nyimpangan penyimpangan tersebut, tentunya pihak Di-nas Pendidikan Kabupaten khususnya Kasub Dikmen dan Kasub Dikdas Subang dan para Kepala UPTD ma-sing-masing kecamatan tidak hanya berpangku tangan, duduk manis di belakang meja dan hanya menerima sukses fee, tapi perlu turun tangan mengambil tinda-kan terhadap oknum guru/Kepala Sekolah yang tega meiakukan penyunatan dana BSM yang semestinya diter-erima oleh siswa miskin yang sangat membutuhkan dana tersebut, sebelum Kejaksaan turun tangan mengatasinya / memprosesnya seperti pepa-tah mengatakan guru kencing berdiri murid kencing berlari. Kalau saja guru sudah mei-akukan korupsi bagaimana dengan murid-muridnya.

(Team WN- Subang)

indah. Selain itu disekitar perti-gaan Situ Buleud telah dibuatkan taman dan air mancur.

Sedangkan pada tahun ini sesuai program dalam pencapa-ian target mulai dari perbaikan Perapatan Combro hingga jalan Ahmad Yani, penataan keinda-han kota pada kiri dan kanan jalan selain dibuatkan taman juga ditambah dengan pot. “Se-lanjutnya perbaikan diteruskan mulai RE Martadinta samping Hotel Kusuma menuju Kantor Pemda Purwakarta kini sedang dibuat pembatas jalan yang ditengahnya dibuatkan taman

sehingga di tengah kota terse-but selain tertata rapih, teratur juga terlihat lebih hijau dan segar, “ ujar Heri Anwar, Kasi Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, kepada (WN).

Ditambahkan, bahwa di per-tigaan Giant kini tengah dibuat-kan tugu Patung Egrang dimana merupakan suatu tanda pada saat disosialisasikan Egarng ini pada perayaan hari jadi Kota Purwakarta memperoleh predi-kat rekor muri. “Rencana kede-pan bahwa di wilayah Sadang pun akan segera dibuatkan pembatas jalan sehingga lebih

teratur dan indah. Kini pihak DKP akan segera melakukan langkah koordinasi baik dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan pusat, ” terang Heri

Ditempat terpisah, Kabid Pertamanan Dinas Pertaman-an dan Kebersihan, Koyaman menambahkan bahwa sesuai dengan kewenangan yang ada bahwa secara teknis itu di-laksanakan oleh Sie Bidang Pertamanan, Reklame dan PJU. “Terkait dengan hal itu bahwa dalam rangka mewujudkan kota Purwakarta yang istimewa di tahun 2013 ini perlu dilakukan

langkah ekstra dalam rangka percepatan dan mengimbangi terwujudnya masyarakat Pur-wakarta yang sejahtera, “ ujar Kotaman.

Secara filosofis bahwa hal – hal yang ada didalam ini dapat diukur sejauh mana luarnya yaitu bagus atau tidaknya, se-dangkan menyangkut hal yang obyektif lebih cenderung meni-lai bahwa luar ini akan memberi-kan dampak pengaruh terhadap dalam yang lebih bagus.

Kota Purwakarta ini dapat diciptakan lebih bersih, sehat dan indah kemudian Purwa-

karta ini siang malam nampak selalu semarak dan membuat masyarakat Purwakarta ini lebih nyaman tinggal dan orang luar lebih nyaman berkunjung ke Purwakarta ini semua tentunya merupakan keberhasilan yang ditopang melalui upaya yang ekstra dari semua crew yang ada di bidang Taman, Reklame dan PJU, sebab indah juga kalau malam tidak terang tidak indah, ”terang Koyaman.

Diharapkan, apabila semua ini sudah tercipta menuju Pur-wakarta Istimewa dan tentunya ini bukan saja menjadi tanggung

jawab Bupati melainkan menjadi tanggung jawab kita semua dengan cara selain rasa memi-liki juga menjaga. Sehingga apa sudah diprogramkan berjalan dan tercipta kita tentunya dapat menjaga ser ta melestarikan keindahan yang ada .

(Habel Hendrik / Tbn)

wartawan, Saepudin me-neriakan ketersinggungan mereka terhadap oknum pegawai Dinkes. Ketersing-gungan itu berawal, saat seorang wartawan Kom-pas TV, Alex, melakukan peliputan penderita tumor ganas di Kampung Cipa-mangkat, Desa/Kecamatan Pasawahan. Saat melakukan peliputan, oknum petugas desa terkesan tidak memiliki itikad baik yang diindikasi-kan dengan menghasut kelu-arga korban untuk mengusir

wartawan yang datang ke rumahnya.

“Petugas dari Dinkes dan Kades setempat tidak menunjukan seorang pen-gayom masyarakat. Dia malah marah-marah dan merasa dilangkahi dengan adanya wartawan ke rumah korban. Karena pada saat itu, Bupati lebih dulu tahu mengenai penderita tumor tersebut dari pada kades. Sehingga yang bersang-kutan mengeluarkan ka-ta-kata yang melecehkan

wartawan,” cetus Saepudin.Dia pun menilai, Kepala

Dinkes yang juga menjabat Plt Sekda Purwakarta Fadil Karsoma telah gagal dalam membina bawahannya. Selain itu, Fadil dianggap tak bisa mengamankan dan mengawal program bupati yang membebaskan biaya kesehatan bagi semua ma-syarakat Purwakarta.

Saat pintu gerbang sudah tersegel, Fadil datang dan kendaraannya pun tertahan di luar gerbang. Fadil terlihat sedikit emosi dengan adanya aksi tersebut. Aksi ini pun dirasanya bisa mencoreng nama baik Purwakarta.

Sempat terjadi perang mulut antara Kadinkes den-gan para wartawan dan situ-asi sempat memanas. Fadil pun didesak menyatakan permintaan maaf secara terbuka kepada wartawan dan menindak tegas oknum petugas kesehatan tersebut. Kasus serupa pun diharap-

kan tidak terulang kembali.“Kalau memang seperti

itu ceritanya, jika ada petu-gas kami yang menghambat program pemerintah akan kita pecat. Itu sudah menjadi komitmen bersama,” tegas Fadil.

Setelah sekitar satu jam menggelar aksi di Kan-tor Dinkes, para wartawan melanjutkan aksinya di de-pan Kantor Bagian Pemer-intahan Desa, Setda Pur-wakarta. Mereka meminta Kabag Pemdes, Totong Hi-dayat melakukan pembinaan terhadap kades bermasalah.

Para wartawan pun diteri-ma Kabag Pemdes, Totong Hidayat. Dalam perbincan-gannya dengan wartawan, Totong berjanji akan segera memanggil kades yang ber-sangkutan. “kita akan segera koordinasi dengan camat untuk segera memanggil kades tersebut,” ujar Totong singkat.

(Red/Inilah)

KARAWANG, (WN) Keluarga tenaga

kerja wanita asal Kabupaten Karawang, mengaku kaget dan “terpukul” atas munculnya kabar telah meninggal dunia salah seorang anggota keluarganya yang bekerja di Arab Saudi. Tenaga kerja wanita asal Desa

Gembongan, Kecamatan Banyusari, Karawang, yang dikabarkan meninggal dunia di Arab Saudi tersebut ialah Nurseha binti Kaswa (42). Nurseha dikabarkan meninggal dunia sekitar dua bulan lalu dan baru sepekan lalu keluarganya di Karawang mendapatkan kabar tersebut. “Pihak keluarga di Karawang jelas sedih

dan merasa terpukul atas kabar itu. Karena Nurseha sangat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga,” kata Karsih, ibu Nurseha, di Karawang, Sabtu. Dikatakannya, pihak keluarga di

Karawang mendapatkan Nurseha meninggal dunia sekitar sepekan lalu. Dari informasi yang sampai ke pihak keluarga, TKW yang baru bekerja delapan bulan itu meninggal dunia setelah ditemukan tidak bernyawa di sebuah sisi raya jalan,

wilayah Tha`if, Arab Saudi.Pihak keluarga di

Karawang menilai, kabar meninggalnya Nurseha itu tidak wajar karena jenazahnya bisa ditemukan di sisi jalan wilayah Tha`if. Padahal Nurseha bekerja sebagai TKW pada

majikannya di wilayah Jeddah, bukan di Tha`if, Arab Saudi. Nurseha berangkat menjadi TKW ke Arab Saudi pada Juni 2012, melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) PT DUta Banten Mandiri yang beralamat di Jakarta.

Pihak keluarga berharap agar pihak terkait segera memulangkan jenazah Nurseha, serta mengusut secara jelas penyebab kematian Nurseha. Sebab pihak keluarga di Karawang menilai kematiannya tidak wajar. (KR-MAK/M009)

EDISI 185/ Tahun XIII / 4 - 28 Februari 2013HUKUM & KRIMINAL

5

Mantan Wakil Ketua DPRD Pacitan Ditahan

Ratusan Warga Baku Hantam di Kejagung PURWAKARTA, (WN) Ratusan pengunjukrasa berangkat dari Purwakarta menuju Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis kemarin. Dengan gagah perkasa, para pendemo tidak gentar melakukan aksi baku hantam melawan petugas di depan gedung, mereka menilai proses hukum yang melibatkan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dibuat ‘Mandek’ oleh penegak hukum terkait korupsi makan minum (mamin) Rp 12 miliar.

BUPATI TAK TERSENTUH HUKUM Kejari Wonosari Tahan Ketua Panitia PNPM

Terdakwa Perusakan Masjid Dituntut Empat Bulan

Empat Tersangka Korupsi Ditahan

13 Mantan Anggota DPRD Yogya Dieksekusi

Dalam tuntutan mereka, Kejagung diminta segera menjadikan Bupati Purwa-karta (Dedi Mulyadi, SH) menjadi tersangka yang di-duga menerima aliran dana Islamic Center yang saat itu menjabat Wakil Bupati Pur-wakarta mengingat terdakwa Drs.H.Lili Hambali Hasan M.Si dan terdakwa Hj.Entin Kartini S.Sos, MM yang saat ini berstatus terpidana menyebutkan keterlibatan Dedi Mulyadi SH.

Pantuan Warta Nasional, kericuhan berawal saat se-jumlah pendemo memanjat pagar dan melempari Ge-dung Kejagung dengan lum-pur. Kepala Pusat Peneran-gan dan Hukum Kejagung Setia Untung Arimuladi menemui pendemo. Untung berjanji menindaklanjuti laporan pengunjuk rasa ke Kejaksaan Tinggi setempat untuk mengusut kasus yang merugikan negara Rp12 miliar tersebut.

Namun, menjelang sore, massa yang tidak puas den-gan jawaban Kejagung me-lempari petugas dengan botol minuman dan kayu. Tersulut emosi, petugas ber-balik mengejar pengunjuk rasa yang diduga menjadi provokator. Bahkan kedua pihak terlibat baku hantam. Akibat insiden tersebut, se-jumlah orang yang diduga provokator ditangkap. Se-mentara korban luka akibat bentrok dilarikan ke rumah sakit.

Diberitakan sebelum-nya, Bupati Dedi Mulyadi juga terlibat sejumlah kasus

WONOSOBO, (WN)Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonosari akhirnya menahan Syd

(50) warga Nglipar Gunungkidul yang juga Ketua Panitia Pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Meski dikabarkan tersangka sakit, penyidik kejaksaan tetap melakukan eksekusi, sebab dari pemeriksaan kesehatan yang bersangkutan dinyatakan sehat. ”Tersangka dititipkan di Rumah Tahanan Wono-sari,” kata Kasi Pidsus Kejari Wonosari, Sigit K SH, Selasa kemarin.

Tersangka diduga telah melakukan korupsi pembangunan fisik jalan program PNPM. Negara dirugikan Rp 109 juta akibat perbuatan tersangka. Menurut Sigit K SH, modus yang dilakukan tersangka dengan menyetop rekanan yang akan mengirim bahan bangunan pembuatan jalan. Padahal proyek belum juga rampung.

“Yang cukup pintar, ternyata proyek pembangunan jalan sudah selesai sesuai ketentuan. Namun tersangka tidak bisa menunjuk-kan dari mana, bahan bangunan untuk menyelesaikan pembuatan proyek jalan, sehingga diduga kuat terjadi korupsi. Tersangka kita jerat dengan Undang-Undang Korupsi,” jelasnya.

Ditanya ada tidaknya pihak lain yang juga terlibat, Sigit belum bisa memberikan keterangan. Namun kejaksaan masih terus mem-perdalam dugaan korupsi PNPM di Kecamatan Nglipar tersebut. Memang untuk sekretaris dan bendahara masih berstatus sebagai saksi. Sekarang ini kejaksaan masih terus melakukan pengemban-gan. Jika ada alat bukti yang cukup tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka bisa bertambah. (sm)

YOGYAKARTA, (WN)Sebanyak 13 terpidana kasus Dana Purna Tugas (DPT) ang-

gota DPRD Kota Yogya periode 2004-2009, Selasa kemarin sekitar pukul 19.15 tadi malam dieksekusi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wirogunan untuk melaksanakan putusan MA No 150 K/Pid.Sus/2009 tanggal 10 Mei 2011. Mereka menjalani eksekusi diantar keluarga dan penasihat hukumnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Kardi SH menjelaskan, pelaksanaan eksekusi maju sehari dari jadwal yang direncanakan Rabu (1/2) sesuai permintaan terpidana. ”Eksekusi direncanakan besok pagi (hari ini,). Tapi tadi (kemarin malam, red) saya dihubungi salah satu terpidana sekitar pukul 18.40, yang menyatakan mereka ingin eksekusi malam ini. Sekitar pukul 19.15 mereka datang secara serentak diantar keluarga dan penasihat hukumnya,” kata Kejari.

12 terpidana dihukum 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Sedangkan Arif Edi Subiyanto telah diputus lebih dulu dengan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Namun bersama rekannya Cindelaras Yulianto, keduanya justru melarikan diri dan dinyatakan buron sejak November 2010. Sedangkan untuk terpidana Cinde-laras Yuliantoyang telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 50 juta subsider 3(tiga) bulan kurungan saat ini masih buron. ( sm)

RIAU, (WN)Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau kamis kemarin menahan empat

tersangka dugaan korupsi disektor kehutanan daerah setempat yang merugikan keuangan Negara Rp. 1,9 miliar. Adapun jenis korupsi tersebut itu berupa penggelapan dana retribusi daerah atas laporan hasil penebangan kayu bulat besar (KB), Kayu Bulat Sedang (KBS) dan Kayu Bulat Kecil (KBK) .

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Andri Ridwan,SH menyatakan, dasar pena-hanan itu berdasarkan pertimbangan objektif Penyidik, keempat tersangka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru.

Adapun nama-nama keempat tersangka dimaksud antara lain, Rahmat Sutopo (Kepala Seksi (Kasi) Perlindungan Hutan Dinas Kabupaten Inhil), Abdul Rozak (Kasubbag Umum di Sekretariat DPRD Riau yang sempat menjabat di Dinas Kehutanan Inhil, Heru Santoso (Kasubbag UPDT Keritang Dinas Dinas Kehutanan Inhil), satu tersangka lagi adalah Husnizar pegawai dari perusahaan kehu-tanan PT Sumatera Riang Lestari (SRL). Kasus Korupsi kehutanan ini berawal dari laporan pelaporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2009.(Yus)

PACITAN, (WN)Mantan Wakil Ketua DPRD

Pacitan, Jawa Timur, periode 2004-2009, Handaya Aji, dijebloskan ke penjara setelah kasasi kasus korupsi dana Program Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM) tahun 1999, ditolak Mahkamah Agung. “Tadi terpidana kami jemput di rumahnya di Desa Losari, Kecamatan Tulakan,” kata Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pacitan, Triyanto.

BANDUNG, (WN)Asep Abdurahman, terdakwa perusakan Masjid Ahmadiyah di

Jalan Sapari, Kota Bandung, dituntut hukuman empat bulan penjara oleh jaksa panuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Band-ung. “Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, JPU menuntut terdakwa empat bulan penjara dikurangi masa tahanan karena telah melakukan perusakan secara bersama-sama,” kata JPU Agus Muldoko.

Jaksa menyebutkan bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindakan perusakan barang yang dilakukan bersama-sama. Jaksa menyebutkan bahwa hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan atau tindakan yang melakukan peru-sakan. Sedangkan yang meringankan, terdakwa berlaku santung selama persidangan, masih muda serta belum pernah terjerat masalah hukum. Terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan akan melakukan pembelaan atau pledoi pada persidangan lanjutan pekan depan. (sm)

JAKARTA, (WN)Jaksa Agung Muda

Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung (Ke-jagung) Marwan Effendi mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa langsung bank BRI ter-kait tudingan pengacara Boy Fajriska soal peng-gelapan barang bukti kasus korupsi BRI senilai Rp 500 miliar.

Menurut Jamwas, ya KPK tinggal melanjutkan laporan saya kalau KPK mau memeriksa silahkan

diantaranya, proyek Pem-bangunan Jembatan Cikao, Kasus Bantuan Bencana Alam, Pembangunan Islamic Centre, Kasus Korupsi Dana Makan Minum Senilai Rp 11,86 Miliar, serta Penge-luaran Fiktif 27 Mata Ang-garan.

Sejak kasus tersebut bergulir, Dedi Mulyadi tak tersentuh hukum di Kejak-saan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Padahal, keterlibatan Dedi Mulyadi telah dis-ampaikan banyak saksi, termasuk mantan Bendahara Entin Kartini divonis 8 tahun oleh Pengadilan Negeri (PN) Purwakarta pada 2009 lalu karena dinyatakan bersalah atas kasus sebesar Rp 11,86 miliar.

Bahkan, sejumlah aktivis antikorupsi, lembaga swada-ya masyarakat, dan tokoh di Purwakarta, yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Purwakarta telah berangkat ke Bandung, mereka men-datangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, meminta supaya Bupati Dedi Mulyadi diperiksa.

Mereka antara lain dari Laskar Antikorupsi Indo-nesia (LAKI), Gerakan Moral Masyarakat Purwa-karta (GMMP), dan sejum-lah elemen yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Purwakarta. Beberapa kasus yang mereka pertanyakan antara lain dugaan korupsi pembangunan Jembatan Ci-kao, kasus bantuan bencana alam, pembangunan islamic centre, kasus korupsi dana makan minum senilai Rp

12,4 miliar, serta pengelu-aran fiktif 27 mata anggaran.

Keterlibatan Bupati Dedi Mulaydi telah disampaikan aktifis antikorupsi ke KPK. Surat yang masuk ke KPK adalah pengaduan nomor : 06/GMMP.KOR/08 tang-gal 5 Agustus 2008 dan surat KPK RI Nomor : R-91/40/I/2009 tanggal 9 Janu-ari 2009.

Serta pengaduan dari DPC LAKI Purwakarta ter-tanggal 18 April 2011 No-mor : A.111/RHS/ DPC-LA-KI-PWK/ IV/ 2011 (Tanda bukti penerimaan laporan no : 2011-04-00347) ten-tang dugaan TPK proyek Pembangunan Jembatan Cikao dan temuan dugaan penyalahgunaan APBD 2009 – 2010 sesuai LHP BPK No. : 10 / LHP / XVIII.BDG /

01 / 2011 tanggal 28 Januari 2011.

“LSM LAKI telah mel-aporkan sejumlah dugaan kasus korupsi ke KPK. Dia pun lalu menunjukkan Surat Jawaban dari KPK Tanggal 8 Juni 2011, Nomor R – 2221 / 40-43/ 06 / 2011 tentang tanggapan atas pengaduan masyarakat (LSM LAKI). Selain itu, terkait dugaan korupsi Dana Islamic Centre sebesar Rp 12.441.022.725 yang diduga Wakil Bupati Dedi Mulyadi (sekarang Bupati) terlibat dalam peng-gunaan dana tersebut, ”ujar Sofyan Ketua LAKI kepada sejumlah wartawan.

“Juga, dugaan tindak pidana korupsi penyimpan-gan / penyalahgunaan we-wenang dalam penunjukan langsung Pembangunan

Jembatan Cikao dan proyek pembangunan dalam APBD 2009 – 2010 yang telah meru-gikan keuangan negara sebe-sar Rp 9.636.386.497,83. LSM LAKI sampaikan dan laporkan ke KPK berdasar-kan Hasil LHP BPK RI Nomor : 10/LHP/XVIII.BDG/01/2011 tanggal 28 Januari 2011, yang diperkuat oleh keputusan DPRD Pur-wakarta No : 903/Kep. 07-DPRD/2011 dan dit-ambah hasil Novum LHP BPK No : 20/LHP/XVIII.BDG/06/2011 Tanggal 23 Juni 2011,”tegas Sofyan.

Adapun, terkait temuan dugaan penyimpangan pem-bangunan Jembatan Cikao, menurut Sofyan, merujuk dari Laporan Hasil Pemer-iksaan BPK-RI yang ditin-daklanjuti dan diperkuat oleh Keputusan DPRD Tk II Kabupaten Purwakarta dengan potensi kerugian sebesar Rp 4.038.446.087.

Sementara pihak Ke-jaksaan Tinggi Jawa Barat sangat berhati-hati mene-tapkan kasus dugaan korupsi makan-minum alias Mamin Gate Kabupaten Purwa-karta yang melibatkan Bu-pati Dedi Mulaydi. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jabar Fadil Zumhan-na mengatakan, penetapan suatu tersangka harus diten-tukan oleh alat bukti. (Tim)

Meski dijemput secara paksa, Handaya Aji bersikap kooperat i f. Ia juga t idak melakukan perlawanan saat tim jaksa yang datang didampingi polisi membawanya menuju rumah tahanan (Rutan) kelas IIb Pacitan.

Handaya sesuai vonis Pengadi lan Neger i (PN) Pacitan, 10 Maret 2011, d i n y a t a k a n b e r s a l a h melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum selama 48 bulan atau empat tahun

penjara. Handaya Aji saat itu langsung menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) di Surabaya. Selang beberapa bulan, putusan banding justru memperkuat putusan PN Pacitan. Lalu menempuh jalur hukum lain.

Dia mengajukan kasasi k e M a h k a m a h A g u n g (MA). Tetapi , upaya i tu tidak membuahkan hasil. “MA menolak permohonan kasasi Handaya Aj i dan menyatakannya terbukt i

b e r s a l a h m e l a k u k a n penggelapan sesuai dakwaan primer Pasal 374 KUHP,” jelasnya.

Surat pemanggilan pun dilayangkan hingga tiga kali. Tetapi, pihak terpidana tidak merespon, hingga akhirnya d i l akukan pen jempu tan paksa. Perkara yang membelit Handaya Aji itu mulai diusut di awal 2010. Beberapa bulan kemudian proses persidangan dilangsungkan di PN Pacitan.

Saat itu jaksa penuntut

umum mendakwanya dalam kapasitasnya sebagai Ketua Kelompok Tani Damai Desa Losari, Kecamatan Tulakan, dengan pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan subsider pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Sebab i a d idakwa m e n g g e l a p k a n d a n a Program Lembaga Ekonomi Produkt i f Masyarakat Mandiri (LEPMM) untuk kelompoknya. (sm)

Kejagung Persilahkan KPK Periksa BRI Terkait Barang Bukti Rp 500 Miliar

langsung mengecek ke BRI, cek ke PPATK apa ada aliran dana yang masuk ke saya, seharusnya yang dia tuduh kalau memang ada peny-elewengan itu jaksa dong, bukan Apidsusnya,”kata Marwan Effendi usai mem-berikan keterangannya se-bagai saksi korban dalam kasus pencemaran nama baik oleh Boy Fajriska di Penga-dilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (31/01).

Marwan juga mengin-gatkan jika laporan yang dilakukan Boy Fajriska ti-dak terbukti ke KPK terkait

penggelapan uang bukti, maka pelapor akan meneri-ma konsekwensi hukum atas laporan yang tidak benar tersebut.

Biar KPK yang membuk-tikan, tetapi kalau ternyata laporan tersebut tidak benar, dia (pelapor) akan dikenai tindakan hukum,”tegasnya.

Marwan pun berencana akan melaporkan balik Boy Fadjriska ke KPK karena sudah memfitnah dirinya, di-karenakan Boy Fajriska juga melaporkan dirinya ke KPK.

“Saya laporkan dia balik ke KPK karena memfitnah

saya, Saya minta KPK usut dia juga karena laporannya gak bener.

Dalam persidangan, Mar-wan Effendy mengaku sudah diperiksa terkait kasus yang terjadi pada 2003 tersebut, saat itu ia menjabat Asisten

Pidana Khusus (Aspid-sus) Kejaksaan Tinggi DKI, sementara juga diperiksa di antaranya Salman (Jaksa Penuntut Umum) dan Hartono (tersangka kasus korupsi Bank BRI). (Sun).

EDISI 185/ Tahun XIII / 4 - 28 Februari 2013PENDIDIKAN

6

Skandal Dana Block Grant Rehabilitasi SD

PENYELEWENGAN DANA HIBAH

SUBANG, (WN) Prilaku korupsi di negeri ini bukan lagi merupakan gejala, melainkan sudah akut dan merupakan bagian dari kehidupan dan kegiatan di hampir semua system. Baik di birokrasi, sosial, ekonomi, budaya dan tak terkecuali di bidang politik.

Pendaftaran SNMPTN Dibuka Sampai 8 Maret

Tusuk Leher Adik Kelasnya, Pelajar SMK Diamankan Polisi

Tawuran Pelajar SMAN 70 dan SMAN 6 Disidang

Taufik Nuriman & Fahmi Hakim Buka MTQ ke – 44

Perebutan Kursi PTN Semakin Ketat

Fenomena persekongko-lan antara eksekutif dan leg-islatif terkait dengan dugaan kasus bancakan dana hibah atau lebih dikenal dana as-pirasi DPR RI untuk reha-bilitasi bangunan SD bernilai milyaran rupiah, bersumber dari APBN dan APBNP TA 2012 yang diusulkan oleh partai politik akhir-akhir ini marak terjadi di sejumlah Kab/Kota di Jawa Barat.

Beberapa kasus ditenga-rai telah melibatkan sejum-lah oknum anggota Dewan dan oknum pejabat pendi-dikan dan kebudayaan, baik di pusat dan daerah sehingga dana milyaran rupiah yang berasal dari uang kenduri rakyat (baca: uang Negara) lenyap sia-sia.

Dari hasil penelusuran Warta Nasional beberapa pekan terakhir, di sejumlah SD di Kab. Bandung Barat, Cianjur, Subang dan Kota Banjar diperoleh informasi ‘ Penjarahan” dana hibah tersebut dilakukan dengan berbagai pola dan modus, se-hingga terkesan memperte-gas adanya pembenaran atas berbagai penyelewengan.

Penyelewengan-peny-elewengan itu terjadi, mulai dari klaim sepihak, pung-utan liar (pungli) dengan prosentase tertentu, praktek nepotisme, hingga yang paling parah dugaan adanya kelompok penerima fiktip.

“Sebelum dana diku-curkan calon penerima dana atau pelaksana kegiatan harus bersepakat dahulu

JAKARTA, (WN)Kasus tawuran pelajar SMAN 6 Jakarta dengan SMAN 70

Bulungan merenggut korban Alawy Yusianto Putra, pelajar SMAN 6 Jakarta sidangnya dilanjutkan kembali di PN Jakarta Selatan, Rabu (30/1).

Sidang diketuai Majelis Hakim Haryono dengan agenda eksepsi atau keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa Fitra Rahmadani alias Doyok 19 tahun, tim penasihat hukum Yupen Hadi minta majelis hakim supaya membatalkan dakwaan jaksa penuntut umum, Alasannya dakwaan penuntut umum dinilai tidak cermat, tidak cermat dan tidak jelas.

Menurut PH terdakwa, akibat terkanan media terhadap perkara ini membuat penyidik da penuntut umum tidak dapat berlaku obyektif, banyak ketentuan hukum acara pidana dilanggar oleh jaksa, jelasnya sambil menambahkan kliennya didakwa pasal pembunuhan, pengeroyokan dan penganiayaan dilakukan secara bersama-sama, tapi yang dihadirkan oleh jaksa di persidangan hanya satu terdakwa saja, Jaksa lalai dengan mengesampingkan fakta yang ada.

Karenanya, ia berharap majelis hakim mengabulkan eksepsi dan membatalkan dakwaan penuntut umum. Seper ti dalam dakwaan penuntut umum terdakwa Doyok didakwa melakukan pembunuhan, pengeroyokan atau penganiayaan menyebabkan matinya orang. Peristiwa itu terjadi di Jl. Mahakam (Bunderan Bulungan) Blok M Plaza, Kebayoran Baru, Jaksel, 24 September lalu sekitar Pk. 12:00 WIB, setelah PH terdakwa membacakan eksepsi kemudian sidang ditundah sepekan lagi untuk dengan agenda putusan sela. (Sun)

SERANG, (WN)Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke 44 tingkat Kabupaten

Serang kali ini dilaksanakan di Kecamatan Cikeusal, Pawai pembu-kaan (ta’aruf) dimulai pukul 15. 00 Wib, dibuka langsung oleh Bu-pati Serang Ahmad Taufik Nuriman, didampingi Ketua DPRD Fahmi Hakim, Sekda Lalu Atharussalam Rais, ASDA II Entol Mahmud, para Kepala Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Se-rang, Camat, serta Kepala Desa (Kades) se-Kecamatan Cikeusal.

Bupati Serang H Ahmad Taufik Nuriman menyatakan, dengan digelarnya MTQ disamping sebagai sarana silaturahmi, juga wahana guna meningkatkan minat masyarakat dalam membaca, menulis dan mengamalkan isi kandungan Al-qur’an.

“MTQ ke-44 ini juga diharapkan pula untuk mengantarkan Kabupaten Serang menjadi juara umum yang ke-3 kalinya pada MTQ tingkat Provinsi Banten, pada MTQ tingkat provinsi di Pande-glang nanti. Sehingga piala juara umum tetap diperoleh Kabupaten Serang,” ujar Taufik (zip)

JAKARTA, (WN)Perebutan kursi perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur

Seleksi Nasional Masuk PTN (SNMPTN) pada tahun ini dipastikan semakin ketat. Pasalnya, jumlah peserta SNMPTN diperkirakan meningkat. Hal ini disebabkan dibukanya batasan terhadap akre-ditasi sekolah asal peserta, sebagai syarat mengikuti SNMPTN. Ar tinya, semua sekolah dapat mengajukan siswanya untuk mengikuti SNMPTN.

Berbeda dengan tahun lalu, batasannya yaitu sekolah ber-akreditasi A 50 persen, akreditasi B 30 persen, akreditasi C 15 persen, dan tidak terakreditasi 5 persen. Persaingan peserta lintas akreditasi dan lintas wilayah pun semakin terbuka. Lalu bagaimana cara panitia SNMPTN melakukan seleksi?

Ketua Umum Panitia Pelaksana SNMPTN 2013, Akhmaloka, menyampaikan, seleksi dimulai dari melihat peringkat peserta dari rapor, kemudian melihat peringkat di sekolah, dan peringkat nasional. Selain itu, dilihat juga dari nilai indeks prestasi para alumni di perguruan tingginya.

“Kalau akreditasinya A, tetapi lulusannya di DO (drop out) dari PTN-nya, jangan-jangan termasuk kelas yang tidak baik. Akan dilihat semua faktor prestasinya,” katanya saat memberikan keterangan pers di Kemdikbud, Jakarta, Jumat (1/02/2013).

Dengan tidak dibukanya jalur ujian tulis mulai tahun ini, praktis SNMPTN hanya menerima jalur undangan, yang sebelumnya men-syaratkan adanya batasan akreditasi. Seleksi pola jalur undangan dilakukan dengan menjaring prestasi akademik dari nilai rapor dan prestasi lainnya.

Akhmaloka menambahkan, peserta yang tidak lulus SNMPTN dapat mengikuti Seleksi Bersama Masuk PTN (SBMPTN). Ujiannya dilakukan setelah ada kelulusan SNMPTN. Namun, dia mengin-gatkan, bagi peserta yang lulus SNMPTN tidak boleh mengikuti SBMPTN, kecuali melepaskan kelulusannya. “Kalau ikut tes, pilihan SNMPTNnya didrop atau tidak diterima statusnya,” katanya. (ASW)

BEKASI, (WN)Seorang pelajar kelas II di SMK I Cibitung, Kabupaten Bekasi,

DH (16) diamankan aparat Polsek Cikarang Barat karena merampok kendaraan bermotor milik adik kelasnya, KAS (15). Aksi nekat DH terjadi di lapangan bola Mustika Ratu, Cibuntu, RT 01/06, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Polisi melakukan pengejaran terhadap pelaku setelah mendapat laporan dari warga. Saksi mata, Eko Heriyanto mengatakan, aksi perampokan itu terjadi sekira pukul 14.00 WIB (02/02/2013). Korban, kata dia ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di lokasi perampokan. “Saya lihat korban terluka dan langsung dibawa warga ke Klinik Handayani yang letaknya tidak jauh dari lokasi,” kata dia. Dari peristiwa itu, warga yang mengetahui kejadian langsung melaporkan ke pihak berwajib. “Tak lama sambil membawa korban ke klinik saya laporkan kejadian itu ke polisi yang kebetulan berada di depan Klinik Handayani sedang mengatur lalu lintas,” jelasnya.

Tak lama berselang, petugas Reskrim Polsek Cikarang Barat datang ke lokasi kejadian dan meminta keterangan korban untuk dapat memburu pelaku.

Kepada petugas, tambah Eko, korban mengaku dirampok oleh kakak kelasnya. Motor Yamaha Mio warna merah bernopol B 6913 KWC dibawa kabur pelaku. Tak puas, pelaku di bawah umur itu melukai korban dengan pisau hingga mengalami. Korban menderita luka tusuk di leher, punggung dan dada.

Pelaku berhasil ditangkap oleh polisi lalu lintas di pertigaan Jalan Raya Cibuntu, tidak jauh dari klinik tempat korban dirawat. “Pelaku kami tangkap saat mengendarai motor korban dan langsung kami serahkan ke Unit Reskrim Polsek,” terang polisi lalu lintas yang melihat kendaraan pelaku melintas, Aiptu Wawan. (tim/ trk)

JAKARTA, (WN)Bagi siswa Sekolah

Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Keju-ruan (SMK) yang hendak melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri sudah dapat mendaftarkan diri melalui jalur Seleksi Nasional Ma-suk Perguruan Tinggi Neg-eri (SNMPTN) 2013.

Ketua Panitia SNMPTN 2013, Akhmaloka, men-gatakan bahwa pendaft-aran SNMPTN 2013 untuk para siswa ini sudah dapat dilakukan secara online mulai hari ini sampai den-gan 8 Maret mendatang. Namun, dengan catatan, data rekam prestasi aka-demik siswa harus sudah masuk dalam Pangka-

dengan oknum-oknum pet-inggi partai, anggota Dewan yang terhormat atau pejabat tertentu mengenai besaran fee”, ujar pentolan LSM yang belum mau disebut jati dirinya. Masih menurut sumber tadi, besaran fee yang harus disetor kepada oknum tersebut, berkisar antara 10% - 30% dari total dana yang dikucurkan.

Yang cukup memprihat-inkan, hal ini juga ditengarai dijadikan lahan sampingan bagi sebagian oknum pe-jabat di lingkup Dikbud Kabupaten/Kota yang me-minta Japrem 5-10% dari total pagu anggaran. ” Ada prkatek korupsi, kolusi dan nepotisme yang begitu masiv terlihat dalam skandal dana hibah ini” tutur sumber.

Sebagai testimony terjadi di Kab.Subang, penjara-han dana Block Grant itu diduga dilakukan oknum petinggi Partai PKB beri-nisial AN dan Partai PKS berinisial US, keduanya anggota DPRD Subang aktif yang meminta fee 15 % dari masing-masing sekolah pe-nerima bantuan. “ Untuk SD Puncak (Kec.Dawuan) dija-prem Rp.50 Jtaan dari pagu anggaran sebesar Rp.339,-jtan oleh kaki tangannya partai PKS berinisial Trm dan H.Odg, sementara SD Batang, SD Batangsari an SD Sukareja (Kec.Sukasari) dikutip 30%, distribusinya 15%-20% untuk partai si-sanya untuk UPTD Dikbud Kecamatan dan kabupaten

” ujar sumber meyakinkan.Masih kata sumber in-

dikasi adanya penjarahan dana hibah itu, ketika Ka UPTD Tambakdahan JS merasa kalang kabut lanta-ran kasusnya terendus Ka-jari Subang. untuk mencoba menghentikan langkahnya Kajari, lalu pihaknya via maklar kasus (Markus) di-duga nyawer Kajari Rp.20 Jtan uang hasil iuran para Kepsek yang mendapat ku-curan dana hibah.

Berdasarkan informasi dihimpun Warta Nasional dan hasil investigasi dik-etemukan adanya indikasi penyimpangan realisasi fisik yang tak sesuai RAB dan Spec Teknis, seperti terjadi di SD- SD wilayah kerja Kec. Sindangkerta, Kab.Bandung Barat; diantaranya SD Harapan (Desa Wang-unsari) mendapat pagu ang-garan Rp. 139 Jtan, hanya merehab 1 lokal mestinya 2 lokal; SD Nangela (Desa Nanggela) mendapat pagu Rp.129 jtan menurut pen-gakuan Bendaharanya Dedi Supriadi hanya diterapkan Rp.35jtan.

Sedangkan SD Girimu-lya (Desa Mekarwangi) mendapat pagu Rp.139 Jtan, hasil fisiknya terkesan am-buradul, seperti temboknya tidak dikupas, matrialnya tidak sesuai spec teknis.“ Anggaran yang masih tersisa akan digunakan untuk pem-bangunan pagar. Menurut arahan dari pemerintah atas bila anggaran rehab ruang kelas berlebih, bisa diman-faatkan membangun sarana sekolah lainnnya “ kelit Kep-sek Maman Hermawan,S.Pd.saat dijumpai dikedia-mannya.

Sementara itu dana hibah untuk rehabilitasi SD-SD di wilayah Kec.Tanggeung

Kab.Cianjur dan Kota Ban-jar menurut pengakuan se-jumlah Kepseknya meski sudah MoU sejak awal Juli 2012, hingga kini belum cair. “ Padahal dana itu ber-sumber dari APBN murni, sementara APBNP sudah diketok palu, jadi mau kapan realisasinya” tutur sejumlah Guru di SD Sukamukti dan Karyamukti (Kota Banjar), SD Margalaksana (Kec.Tanggeung,Kab.Cianjur) dan SD Gandasari (Kec.Sindangkerta,Kab.Band-ung Barat). “ saya merasa prihatin,jika biaya proposal jutaan rupiah sudah dikutip oleh Ka UPTD Dadan , namun hingga kini dananya belum ngucur” ujar sumber di SD Gandasari kesal.

Dikesempatan terpisah, aktivis Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) kab.Subang RAA.Hakim,MM. saat dimintai tanggapannya seputar pen-jarahan dana hibah ini me-maparkan, dengan upaya pemberantasan korupsi saat ini, maka lahirlah istilah Corruptor fight back. Arti-nya, para koruptor secara terang-terangan berupaya

melakukan perlawanan melalui langkah-langkah hukum. Dengan kata lain menantang hukum Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Jadi seandainya ada orang-orang minta perlind-ungan untuk tidak diusut dalam dugaan perkara ko-rupsi, maka ia tidak hanya melanggar UU Tipikor, teta-pi lebih dari itu orang-orang semacam itu sama sekali tidak memiliki komitmen terhadap perjuangan bangsa, bahkan ia lebih berusaha menghacurkan negeri ini “ tuturnya.

Melihat kondisi seperti ini, Hakim meminta agar para penegak hukum segera turun tangan.” Polisi dan Kejak-saan harus pro aktip untuk segera menyelidiki dugaan kasus pelanggaran hukum tadi, seret pelakunya sampai ke meja hijau, agar ada efek jera”, pintanya berapi-api. Sejauhmana keterlibatan oknum eksekutif dan legisla-tive yang turut menggerogoti pundi-pundi uang kenduri rakyat itu, Warta Nasional masih akan terus melakukan penelusuran lebih lanjut.

(Abh/esuh)

lan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). “Hari ini bagi yang ingin mendaf tar SNMPTN sudah bisa secara online den-gan memasukkan NISN dan password,” kata Akhmaloka saat jumpa pers Pendaftaran SNMPTN 2013 di Gedung D Dikti, Jakarta, Jumat.

Cara memperoleh Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan password untuk masing-masing siswa ini dilakukan dengan pengisian PDSS oleh sekolah terlebih dahulu. Nanti-nya Kepala Sekolah yang akan mendapatkan password dan membagikan pada siswa yang berniat mengikuti SNMPTN 2013. “Jika sudah dapat pass-word dan NISN itu, silakan saja mendaftar dan mencetak kartu peserta SNMPTN,” jelas

Akhmaloka. Untuk mendaf-tar secara online ini, siswa dapat mengakses me-lalui alamat http://snmptn.ac.id. Para calon peserta SNMPTN ini dapat memilih satu program studi dari universitas negeri mana saja yang diminatinya.

Sementara jika ingin memilih dua program studi maka salah satu univer-sitasnya harus berada di provinsi yang sama den-gan SMA asal atau dari provinsi terdekat jika be-lum terdapat universitas negeri pada provinsi asal. “Kalau memang memilih dua maka urutan pilihan universitas dan program studi menyatakan prioritas pilihan,” tandasnya. (son)

JAKARTA, (WN)Pemkot Jakar ta Barat

akan menata permukiman warga Kampung Apung, RT 10/01 Kelurahan Kapuk Keca-matan Cengkareng. Penataan difokuskan pada kelanjutan proyek pembangunan saluran air dan perbaikan rumah warga. Hal itu dijelaskan Wali Kota Jakar ta Barat H Burhanuddin saat mengikuti kegiatan bersih-bersih Kam-pung Apung yang dilakukan tim Relawan Pemuda Jakarta Barat, Rabu pagi.

Menurutnya, penataan

Kampung Apung Akan Ditata Ulangpermukiman Kampung Apung di-lakukan setelah anggaran belanja daerah tahun ini disetujui. Bila sudah disetujui, Pemkot Jakbar akan mengerjakan sejumlah proyek pembangunan di Kam-pung Apung, antara lain proyek pembangunan saluran air yang sempat tertunda dan penamba-han pompa portable yang digu-nakan untuk menyedot genangan air di permukiman warga.

“Kalau sudah ketuk ang-garan, kami akan melanjutkan proyek yang tertunda. Lalu kami tambahkan sejumlah pompa air untuk menyedot air di sini. Kita

reshufle atau perbaiki kampung termasuk hak-hak mereka, kita tata ulang semua,” jelas Wali Kota. Sebelum ditata, Pemkot Jakbar akan mengkaji secara teknis dan komprehensif menge-nai penataan tersebut. “Kita kaji secara teknis dan komprehensif. Dan dinas perumahan sudah merancang itu. Mungkin areal perkuburan (makam) ini akan kita pindahkan ke TPU Tegal Alur, di sana masih kosong.”

Selain memperbaiki rumah warga, Pemkot Jakbar juga men-gusulkan pembangunan sekolah di kawasan itu, salah satunya

sekolah kejuruan. “Kami juga mengusulkan sekolah kejuruan di sini. Mudah-mudahan disetujui. Pokoknya kita pindahkan dulu. Kalau pak RW bilang setuju, kami pindahkan kuburan itu,” sambungnya.

Rencana Pemkot Jakbar menata permukimaan Kampung Apung mendapat respon dari Ketua RW 01, Juhri. Ia mengaku setuju Kampung Apung diker-ingkan. Selama ini kekecewaan warga belum terobati jika banjir permanen tak bisa teratasi. Menu-rutnya jika dikeringkan budidaya ikan lele di kampung itu masih

bisa diteruskan. “Lagi pula air yang digunakan buat budidaya ini buka dari genangan air di permukiman, melainkan air yang disalurkan melalui jet pump. Kalau air yang menggenang itu sudah terkena polusi, sudah kena limbah,” tuturnya.

Juhri pun mengaku sudah mendapatkan penjelasan dari Wali Kota Jakarta Barat terkait rencana penataan Kampung Apung, apa-lagi nantinya di kawasan itu akan dibangun sekolah kejuruan. “Tadi pak Wali bilang anggaran penataan ini sekitar Rp 8 atau 9 miliar. Kami ini bukan warga bantaran kali,

wajar kalau permukiman ini ditata ulang,” katanya. Sementara itu sekitar 100 orang relawan terdiri atas ikatan Abnon dan Abnon Jak-bar 2012, Paskibraka, PMI, KNPI dan karang taruna melakukan kerja bakti bersih-bersih di permukiman warga Kampung Apung. Mereka mengangkut sampah di genangan

air menggunakan serokan ikan. Wali Kota H Burhanuddin turut serta mengangkut dan menarik gerobak sampah. “Kegiatan ini baru yang pertama. Tapi, waktu banjir kami juga pernah menjadi relawan di sini,” tutur Taufik, salah seorang relawan.

(Wilson/why/aji)

Komisi V DPR Akan Surati Mendagri

GUBERNUR JABAR MANGKIR

EDISI 185/ Tahun XIII / 4 - 28 Februari 2013METROPOLITAN

7

Limbah Rumah Tangga Mulai Cemari Air BKT

JAKARTA, (WN)Komisi V DPR akan menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi terkait mangkirnya Gubernur Jawa Barat dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi Perhubungan yang membahas Sinkronisasi dan Koordinasi Penanggulangan Banjir DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. “Kami akan menyurati Mendagri, tapi nantinya persoalan ini tetap kami diskusikan,” ujar Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow (F-PAN) saat diwawancarai Tim Parle, di Gedung Nusantara DPR RI, Kamis.

Satlantas Jakpus Juga Cetak Pocil

Ahok : Akses ke Rusunawa Pinus Elok Harus Dibuka

Rusunawa Pulogebang Tampung Korban Banjir

M e n a n g g a p i s i k a p Komisi V DPR tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat mengaku hanya bisa mengambil keputusan sesuai dengan hasil rapat sebelumnya bersama gu-bernur dan jajarannya. Se-mentara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hanya tersenyum ketika ditanya mengenai ketidakhadiran Gubernur Jawa Barat.

Menurut Yasti, Raker ini agendanya sangat penting dan membutuhkan solusi bersama antar Pimpinan Daerah sekitarnya. “Ma-

JAKARTA, (WN)Satuan lalu lintas wilayah

Jakarta Selatan tengah mer-encanakan operasi gabungan pengawasan dan pengen-dalian terhadap angkutan umum di wilayah Jakarta Se-latan. Oleh karena itu, demi menyukseskan rencana ini, Satlantas Jaksel pun meng-gandeng pihak-pihak terkait seperti Dinas Perhubungan, Garnisun, dan intansi terkait lainnya.

Rapat koordinasi pun telah mulai digalang. Rabu WIB lalu, di kantor Dinas Perhubungan, Satlantas Jak-sel, Dishub, Garnisun, dan instansi terkait lainnya pun telah duduk bersama untuk mengevaluasi permasalahan lalu lintas di Jakarta Selatan dan mulai merumuskan upa-ya-upaya solusinya.

JAKARTA, (WN)Dengan

menggunakan Getek berukuran 1m x 5m Walikota Jakarta Pusat, Saefullah didampingi Camat Kemayoran, Maharyadi serta dengan petugas cleaning Service Sudin PU Air Jakarta Pusat membersihkan tumpukan sampah yang terdapat di delta kali item. Dengan menggunakan jaring bekas kipas angin yang diikat ke bambu, Walikota menyerok tumpukan sampah dari kali item yang

JAKARTA, (WN)Satuan Lalu Lintas Jakarta Pusat tidak mau ketinggalan dalam

mendukung program pendidikan lalu lintas sejak usia dini melalui upaya pemolisian anak-anak. Menjadi gemblengan pertama Polisi Anak (Pocil) ini adalah SD 02 Menteng, Jakarta Pusat.

Sebanyak 22 siswa SD 02 Menteng pun telah mengikuti pelatihan Polisi Cilik yang digelar Satlantas Wilayah Jakarta Pusat. Adapun kegiatan yang ditekankan adalah untuk menanamkan kedisiplinan dan kepercayaan diri serta pengetahuan tentang lalu lintas.

“Ini merupakan program Polda Metro Jaya untuk menciptakan generasi muda yang disiplin, percaya diri, tanggung jawab dan berakhlak mulia khususnya kepada siswa sekolah dasar di wilayah Jakarta Pusat,” Ujar Kanit Dikyasa Jakpus AKP Yulianti, kamis.

Pelatihan sendiri sudah dimulai sejak Desember lalu, dan hingga kini siswa peserta polisi cilik terus digembleng. “Kami mengajarkan banyak hal, diantaranya pelatihan baris-berbaris dan 12 gerakan lalu lintas,” ungkap AKP Yulianti.

Harapannya, dengan menciptakan polisi-polisi cilik semacam ini, generasi muda masa depan akan berkualitas. Tidak hanya pada kemampuan logikanya, namun juga memiliki mental yang kuat dan akhlak yang mulia.

Kedisiplinan ini nantinya juga akan berpengaruh positif untuk lalu lintas. Dengan membudayakan kedisiplinan sejak usia dini, maka ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas di masa mendatang juga akan tercapai.

“Melalui pelatihan ini diharapkan nantinya para siswa akan menjadi pribadi yang disiplin dan tegas. Sehingga juga akan dapat menjadi pelopor keselamatan lalu lintas hingga dapat menciptakan kamseltibcar lantas,” tandas AKP Yulianti. (Wilson/Charles)

JAKARTA, (WN)Air di Banjir Kanal Timur

(BKT) kondisinya sudah mulai tercemar limbah. Dalam beberapa bulan terakhir, air yang bau dan berbusa dirasakan warga yang lalu lalang disekitar BKT. “Airnya mulai bau dan berbusa banyak,” kata Wi-nardo, warga Duren Sawit, Kamis.

Disebutkan, kondisi ini sudah beberapa bulan lalu, dan bau air bercampur sampah ini lebih terasa saat berada di sisi Bendung Malakasari, Duren Sawit.

JAKARTA, (WN)Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama

meminta pihak Perumahan Taman Pulo Indah (TPI), RW 018 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, membuka akses jalan ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pinus Elok A. Pria yang akrab disapa Ahok ini tidak ingin, karena rumah susun diisi dari orang menengah ke bawah tidak diberikan akses jalan sehingga menjadi terisolir.

“Emang orang yang kurang itu bukan manusia? Suatu hari dia bisa jadi kaya juga dong,” kata Ahok, saat meninjau Rusunawa Pinus Elok A, Minggu (3/2).

Rusunawa Pinus Elok A sendiri terletak di dalam lingkun-gan Perumahan TPI. Rusun yang terdiri dari 600 unit tersebut, rencananya akan dijadikan salah satu lokasi penampungan bagi korban banjir waduk Pluit.

Marsono, Ketua RW 18 Kelurahan Penggilingan dihadapan Ahok mengatakan, saat pembangunan rusun, jalan-jalan di ling-kungan perumahan TPI banyak yang rusak. Sampai saat ini, pihak pengembang rusun tidak memperbaiki jalan-jalan yang rusak itu.

“Alasan utama karena pembangunan rusun ini merusak jalan kami dan tidak pernah memperbaiki. Sementara warga memban-gun jalan secara swadaya,” kata Marsono beralasan.

Terkait keluhan dari warga, Ahok pun langsung menghubungi Kepala Dinas PU agar segera memperbaiki akses jalan di Peruma-han TPI Penggilingan. Dirinya berharap, dengan diperbaikinya jalan tersebut tidak ada masalah lagi antara warga TPI dengan pihak Rusunawa Pinus Elok A.

Ahok sekali lagi menegaskan, dirinya bersama Gubernur Jokowi, tidak ingin ada manusia yang dibeda-bedakan berdasarkan tingkat sosialnya. Diharapkan seluruh masyarakat, terutama yang mampu dapat membantu warga lainnya yang kurang beruntung.

Pada kesempatan ini, Ahok juga memerintahkan Walikota Jakarta Timur H.R. Krisdianto agar mendata warga yang tinggal dibantaran-bantaran kali untuk dipindahkan ke Rusunawa. “Dari-pada rusak lebih baik kasih orang tinggal,” pesan Ahok.

Selain Rusunawa Pinus Elok A, lokasi lain yang ditinjau Ahok yaitu Rusunawa Pinus Elok B di RW 09 Kelurahan Penggilingan. Di lokasi ini, Ahok meminta agar pedagang kaki lima (PKL) yang ada di depan Rusun dapat dipindahkan ke lantai dasar.

“Kalo diluar kan ganggu lalu lintas jalan, saya perintahkan Walikota agar memindahkan ke dalam Rusun di lantai dasar,” tegas Ahok. (Parlindungan)

JAKARTA, (WN)Warga korban banjir di waduk Pluit, Jakarta Utara, mulai

dimasukkan ke Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pulogebang, Jakarta Timur. Saat ini sudah 116 jiwa atau 32 Kepala Keluarga (KK) yang ditampung dan kemungkinan akan terus bertambah, karena banjir belum juga surut. “Saya sudah perintahkan logistik untuk membantu makanan bagi mereka,” kata Walikota Jakarta Timur HR Krisdianto. Disebutkan, para pengungsi itu ditampung di Rusunawa Pulogebang dengan alasan untuk membantu mer-eka karena tempat tinggal yang terkena banjir. Mereka diberikan gratis sampai 2 bulan untuk kemudian ditawarkan apakah bisa dilanjutkan untuk sewa. “Yang penting sekarang mereka kita bantu lebih dulu,” kata Walikota.

Informasi yang diperoleh, Rusunawa Pulogebang memiliki 200 rumah dengan 5 lantai yang ada. Sarana pendukung saat ini sudah lengkap, seperti air, listrik dan lainnya sudah memadai. Walikota yang melakukan peninjauan langsung terhadap penem-patan para pengungsi ini mengaku cukup lega karena para korban banjir tampak lebih nyaman. “Saat berdialog sepertinya mereka senang,” katanya. (Wilson)

“Sayang saja, kali yang dijadi-kan tempat rekreasi, tetapi kok berbusa,” katanya.

Seper ti kondisi BKT di Bendung Malakasari, airnya berbusa melimpah. Busa yang melimpah ini semakin banyak dan menumpuk di mulut pintu air bendungan. Busa ini me-manjang sampai beberapa ratus meter. Busa yang melimpah itu bahkan beterbangan saat angin kencang menerpa. Sejumlah anak kecil bahkan bermain rebutan busa yang beterbangan di sisi kali.

Evita Dwi Saiverda SH, M.Si, Kepala Kantor Lingkun-

gan Hidup Kota Administrasi Jakar ta Timur, mengatakan sampai saat ini standar Baku Mutu Air di Kanal Banjir Timur (KBT), karena belum dimasuk-kan pengkelasan.

Sehingga belum bisa me-nyatakan tercemar atau tidak. “Tetapi, kementrian LH sudah melakukan penelitian pada Oktober 2012, bahwa busa itu muncul karena turbelensi di pintu air sehingga mengeluar-kan busa,” katanya.

Namun, pihaknya, katanya akan melakukan pengambilan sample lagi guna mendapatkan data terbaru. Hasil penelitian

terkait baku mutu, baik terkait kandungan BOD maupun COD akan menjadi acuan terkait baku mutu BKT. Dales Manurung, Ka-subdin Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Alam, menye-butkan belum bisa menyatakan bahwa BKT itu tercemar atau tidak, karena batas ambang batas belum ada. Hanya saja, kemungkinannya adalah BKT tercampur dengan limbah de-tergen rumah tangga.

Limbah rumah tangga kat-egori greywater (semisal air mandi, dapur atau cucian) dari 5 saluran yang tepotong BKT sulit untuk dipantau. Meski

sebenarnya sudah ada aturan bahwa setiap limbah sebelum dibuang ke saluran harus lebih dulu diolah.

Andi Setiadi, Kasubid Pen-gawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, mengatakan tidak ada perusa-haan di sisi jalur BKT. Namun, ada sebanyak 98 perusahaan di sisi saluran yang terhubung ke BKT. Saluran terhubung ada 5, diantaranya Saluran Cipi-nang, Jatikmarat, dan Buaran. “Perusahaan 3 bulanan harus memberikan laporan, dan kita mengawasinya,” katanya.

(Parlindungan)

salah banjir ini bukan hanya melibatkan satu sektor saja, tetapi melibatkan seluruh pihak disekitar wilayah DKI Jakarta,” katanya.

Dia menambahkan, per-soalan itu juga menyangkut administrasinya sehingga dibutuhkan koordinasi yang cukup intensif, selain juga persoalan anggaran dana yang digunakan dalam menanggu-langi banjir tersebut. “Yang sangat perlu dicarikan solusi adalah secepatnya mengatasi banjir di ketiga provinsi ini (DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten), dan akan kita lihat

apa yang sudah dan belum dilakukan oleh Pemerintah Provinsi,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Yasti mengatakan, Komisi V DPR juga menerima usulan baru terkait program kebi-jakan sodetan di Kali Cili-wung menuju Banjir Kanal Timur (BKT), Normalisasi Sungai, Waduk maupun Setu. “Komisi V DPR akan mempertimbangkan ber-sama pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI, tentunya demi kepentingan masyara-kat,” jelas politisi dari Fraksi PAN ini.

Komisi V DPR, lanjut-nya, meminta Provinsi Jawa Barat yang berperan sebagai hulu dapat menata ling-kungannya secara baik dan benar. “Perizinan pendirian bangunan kawasan resapan air, seperti di daerah Bogor, Puncak, Cianjur (Bopunjur) harus ditertibkan, sehingga daerah resapan tetap terjaga. Pemerintah daerah mesti tegas dalam pemberian izin ini,” ujarnya.

Wanita kelahiran Ma-nado, 8 Maret 1968 ini men-egaskan, budaya masyarakat Indonesia dalam membuang

sampah sembarangan perlu dihilangkan. “Untuk meng-hilangkan kebiasaan buruk ini, perlu menumbuhkan ke-sadaran untuk menjaga ling-kungan sekitar. Sarana dan prasarana untuk menang-gulangi banjir juga mesti diperhatikan,” jelasnya.

Yasti berpesan agar seluruh instansi pemerin-tah dapat bekerjasama dan berkoordinasi dalam meny-elesaikan berbagai masalah yang melanda sehingga di-harapkan ditahun mendatang titik-titik banjir di Jakarta dapat berkurang. (rekson)

Satlantas : Operasi Gabungan Kendalian Angkutan Umum

Walikota Jakpus Naik Getek Bersihkan Sampah di Kali Item

“Kami melakukan sin-ergi dengan berbagai in-stansi untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, serta intinya supaya pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik,” ujar Kasat Lan-tas Jakarta Selatan AKBP Hindarsono,SIK,M Hum

Operasi gabungan yang tengah direncanakan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kondisi keter-tiban kendaraan umum dan kendaraan pribadi maupun niaga yang ada dan melintas di wilayah Jakarta Selatan. “Penertiban yang akan di-lakukan meliputi kelengka-pan surat-surat kendaraan, surat izin operasi bagi ang-kot serta surat jalan bagi kendaraan niaga,” terang AKBP Hindarsono.

“Sebab sejauh ini banyak sekali ditemukan kasus ang-kutan umum yang kelengka-pan surat-suratnya tidak me-madai, angkutan perbatasan yang tidak berijin trayek atau menyimpang dari trayeknya atau angkutan umum yang kerap kali memotong trayek dan menelantarkan penump-

ang di perbatasan wilayah.”“Selain itu, kami juga

akan menertibkan terminal bayangan di Jakarta Selatan seperti di Kawasan Pondok Pinang, Kawasan cilandak, Kawasan Ps.Minggu, dan Kawasan Kebayoran Lama,” terangnya.

Masih menurut Hindar-

so, operasi gabungan ini juga akan menyasar kendaraan pribadi. Salah satu kasus yang akan menjadi perhatian adalah parkir sembarangan. “Parkir liar juga akan ditert-ibkan untuk mengurangi ke-macetan di wilayah Jakarta Selatan,” katanya.

Terakhir, Hindarso pun berharap hasil rapat koor-dinasi ini akan dapat segera diimplementasikan di lapan-gan, baik itu dari Kepolisian, Dishub, dan instansi lain-nya. “Dengan adanya rapat semacam ini, saya berharap kita semua dapat bekerja sama karena mempunyai tu-juan yang sama yakni men-ciptakan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat serta meningkatkan pelay-anan kepada masyarakat,” tutupnya. (Wilson)

kemudian dimasukan kedalam karung, dengan tidak merasa jijik, sampah diangkat perlahan-lahan agar tidak jatuh ke kali.

Menurut Walikota Jakarta Pusat, Saefullah di dampingi Ka.Sudin PU Air, Herning Wahyuningsih, sampah yang menumpuk di kali item sudah diangkat sekitar 200 meter kubik yang dikerjakan selama empat hari. Pengangkatan sampah tersebut di lakukan oleh Pihak Dinas PU Prov.DKI Jakarta dan Sudin PU Air Jakpus dengan mengerahkan 75 petugas cleaning service,ujarnya.

Diperkirakan sisa tumpukan sampah yang ada di kali item saat ini sekitar 300 meter kubik lagi, “ Yah mudah-mudahan dalam Minggu-Minggu ini sampah yang menumpuk sepanjang 500 meter di kali tersebut habis terangkut.” Ujar Walikota Jakarta Pusat, Saat meninjau pelaksanaan pengangkatan sampah yang di lakukan oleh UPT Peralatan Dinas PU bersama Sudin PU Air Jakpus, Jum’at. Hadir Camat Kemayoran, Maharyadi, Lurah Serdang, Mulyatno, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Eldi

Andi, Ka,Bag Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Yuwendry, Ka.Sudin PU Air, Herning Wahyuningsih. Tumpukan sampah di kali item tersebut terdiri dari plastik minuman, kantong plastik, potongan kayu, bambu, sterofoam, kasur dan lain sebagainya akibat terbawa hujan.

Untuk itu Walikota menghimbau, agar warga masyarakat membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang di saluran atau ke kali akibatnya seperti ini. Selain itu juga sampah yang berceceran di jalan

supaya dibersihkan oleh pihak Sudin Kebersihan, karena jika tidak sampah yang berceceran di jalan jika tertiup angin akan masuk ke saluran atau ke kali, ujar Saefullah.

Ka.Sudin PU Air Jakarta Pusat, Herning Wahyuningsih menambahkan, sampah yang terdapat di kali item diperkirakan sampai mencapai 500 meter kubik, dan yang sudah terangkut 200 meter kubik dengan mengerahkan tenaga cleaning service 75 orang. (Wilson/ AD)

EDISI 185/ Tahun XIII / 4 - 28 Februari 2013NUSANTARA

8

Kepala Desa Terlibat Pengelapan Mobil

SUKENI, 42 TAHUN DITANGKAP

TANGERANG, (WN)Kepolisian Resor Kota Tangerang menetapkan Kepala Desa Koper, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Sukeni, 42 tahun, sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan mobil. Sukeni kini mendekam di tahanan Polres Kota Tangerang.

Hah.. Enam Pulau Dijual, Mafia Tanah Terlibat

Mari jadikan Pilkada Jabar Momentum Pemberantasan Korupsi

CALON TERSANGKA “KEBAKARAN JENGGOT”

Kerugian Betonisasi Jalan Terate Banten Lama Tunggu BPPT

Dua Kelompok Ormas di Karawang Baku Hantam

One Way Diujicobakan di Karawang

Jalan Rusak Lagi, Warga Malingping Minta BPKP Audit DBMTR Banten

JAKARTA, (WN) Jika benar apa yang diung-

kapkan warga Kepulauan Riau (Kepri) kalau 6 pulau di wilayah itu telah dijual, berarti masalah pertanahan di negara ini sudah mencapai titik nadir. Perwakilan warga Kepri yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Adat Pulau-pulau Rempang Galang (Himad Purelang) me-nyambangi Mabes Polri.

Menur u t Ke tua H imad

Purelang, Blasius Yoseph, mer-eka datang ke Bareskrim Mabes Polri dengan tujuan memper-tanyakan perkembangan lapo-ran dugaan penjualan pulau di wilayah Kepri. Menurut Bla-sius, dugaan penjualan pulau dilakukan oleh mafia tanah yang bermain di Kepri. “Penjualan pulau dilakukan oleh mafia tanah, setidaknya 6 pulau sudah diper-jualbelikan,” terangnya.

Yang lebih mengkhawatir-

kan lagi, pulau-pulau dimaksud diperjualbelikan kepada orang asing, kebanyakan dari Singa-pura. “Padahal, pulau terse-but milik Negara, tidak boleh perjual-belikan,” tegasnya. Ia kemudian menampik tuduhan bahwa penjualan pulau adalah hal yang mengada-ada. “Jelas ada pembangunan disitu, se-cara kasat mata terlihat ada bangunan-bangunan di sana” tuturnya.

Sementara itu Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Agus Rianto sangat mengapr-esiasi laporan masyarakat Kepri. Ia berjanji pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. “Pengaduan masyarakat akan kita pelajari dan akan dikoordina-sikan dengan teman-teman yang ada di wilayah Kepulauan Riau,” tegas Agus, di Mabes Polri.

(tip)

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Agus Rianto

Dia ditahan setelah hasil pemeriksaan atas dirinya dicocokkan dengan laporan seorang warga Tangerang yang menjadi korban. “Ter-sangka sebelumnya terjerat kasus serupa di Polres Kota Bogor,” kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kota Tangerang, Komisaris Shinto Silitonga, Sabtu. Karena ulahnya tersebut, Sukeni dijerat dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pe-nipuan dan Penggelapan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

Sukeni diduga melaku-kan serangkaian penggela-pan kendaraan di beberapa wilayah, yaitu di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Polres Serang juga telah

memasukkan kepala desa itu ke dalam daftar pencar-ian orang. Sukemi ditang-kap petugas Satuan Res-erse dan Kriminal Polres Kota Tangerang saat sedang menggelar rapat di kan-tornya, Kamis, 31 Januari 2013. Ia ditangkap karena diduga terkait dengan se-rangkaian penipuan dan penggelapan mobil di sejum-lah wilayah.

Terungkapnya kejahatan kepala desa tersebut berawal ketika Ahmad Dedi, 29 ta-hun, warga Koper, Kresek, Kabupaten Tangerang, me-minjamkan kendaraannya kepada Sukeni tahun lalu. “Sewaktu meminjam mobil, alasannya untuk menjemput orang tuanya, dan saya di-berikan Rp 259 ribu,” kata

Ahmad Dedi saat ditemui di Polres Kota Tangerang.

Tapi, janji Sukeni yang hanya meminjam satu hari ternyata molor, dan sampai delapan bulan tidak ada kabarnya. Ahmad telah be-berapa kali datang ke rumah tersangka untuk meminta mobil tersebut dikemba-likan. Setiap ia datang ke rumah kepala desa itu, selalu dijawab oleh istrinya bahwa Sukeni sedang di Jakarta menggunakan mobil terse-but. Tidak puas dengan per-kataan istri Sukeni, Ahmad akhirnya melapor ke polisi.

Menurut Shinto Siliton-ga, Sukeni ternyata telah menggadaikan mobil milik Ahmad tersebut ke penadah berinisial MN, 40 tahun, di Bogor pada Juli 2012 dengan harga Rp 50 juta. Pelaku menggadaikan kendaraan itu tanpa izin pemilik kend-araan. “Uang hasil gadai mobil juga dinikmati oleh Sukeni untuk kepentingan pribadinya,” kata dia.

Selain perkara ini, Shin-to menambahkan, ternyata

Sukeni juga dilaporkan ke Polsek Kopo, Serang, den-gan laporan dugaan tindak pidana penganiayaan ter-hadap istri sirinya, seorang biduanita. Laporan masuk ke Polsek Kopo pada 26 Januari 2013 lalu. Penyidik

Polsek Kopo pun berkoor-dinasi dengan penyidik Polresta Tangerang untuk memeriksa Sukeni sebagai tersangka setelah izin dari Bupati Tangerang diterima penyidik Polsek Kopo.

(tim)

KARAWANG, (WN) Dua kelompok ormas di Kabupaten Karawang, Jawa Barat,

Sabtu (2/2), terlibat bentrok. Bentrokan diduga dipicu oleh perebutan hak pengolahan limbah ekonomis dari pabrik obat-obat pertanian.

Bentrokan antara ormas Laskar NKRI dan Badan Pembina Potensi Keluarga Besar Banten ini terjadi di jalur arteri Klari, Karawang. Dugaan perebutan hak pengolahan limbah dari salah satu pabrik obat-obatan, di Kecamatan Klari muncul setelah santer terdengar proyek bernilai ekonomis.

Bentrokan berakhir setelah petugas kepolisian datang untuk melerai. Akibat bentrokan arus lalu lintas di lokasi sempat terganggu.(DNI)

KARAWANG, (WN)Forum Lalulintas Kabupaten Karawang, akan mengujicobakan

jalur one way (satu arah) , Senin (4/2) besok. Jalur satu arah itu, meliputi Jl Tuparev, Jl Kertabumi, serta Jl Arif Rahman Hakim. Jalur satu arah itu, akan berlaku pagi, siang dan sore hari.

Kasat Lantas Polres Karawang AKP Muhammad Rano Hadiyanto, mengatakan, karena masih tahap uji coba makanya jalur satu arah ini belum bisa diterapkan seharian. Dengan kata lain, akan ada timing-nya. Yaitu, saat pagi hari kisaran pukul 09.00-11.00 WIB. Kemudian, siang hari dari pukul 12.00-14.00 WIB. Sore hari, dimulai pukul 16.00-18.00 WIB. “Jadi, uji cobanya selama dua jam dulu,” ujar Rano, Ahad (3/2).

Adapun panjang jalan yang diberlakukan sistem satu arah itu, mencapai tiga kilometer. Alasan diberlakukannya jalur satu arah itu, karena di sepanjang Jl Tuparev-Jl Arif Rahman Hakim setiap saat sering terjadi kepadatan kendaraan. Makanya, untuk mengurai kepadatan itu diberlakukan sistem satu arah.

Sebenarnya, pola ini sudah mendapat kajian. Tak hanya dari Satlantas, instansi terkait juga turut mengkajinya. Pihak terkait yang tergabung dalam Forum Lalulinta ini, akhirnya sepakat Jl Tuparev, Jl Kertabumi serta Jl Arif Rahman Hakim diberlakukan searah.

Setelah uji coba ini, lanjut Rano, jalur searah tersebut akan diefektifkan. Rencananya, mula diberlakukan secara permanen sekitar Maret mendatang. Bila sudah efektif, timing jalur searahnya dihapus. Dengan kata lain, nanti pola tersebut akan berlaku setiap harinya. “Dengan pola ini, kami berharap tak ada lagi kepadatang kendaraan di jalur tersebut,” papar Rano. (TIM WN/bbs)

BANDUNG, (WN)Pilkada Jawa Barat perlu

dijadikan momentum un-tuk pemberantasan korupsi. Lima pasangan calon sebai-knya mampu menunjukkan diri bersih atau tidak terlibat korupsi. Pemilih diimbau untuk mengabaikan calon atau pasangan calon yang terlibat korupsi. Demikian diutarakan oleh inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Ad-hie M Massardi, Minggu (3/2/2013).

Ia dimintai komentarnya seputar kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat eksekutif dan legislatif di pusat yang akan berdampak pada Pilkada Jabar. Akhir-akhir ini, kasus korupsi yang mencuat menjerat kader elite Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Kedua

partai ini mengusung calon masing-masing di Pilkada Jabar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Andi Alifian Mallarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, kader Partai Demokrat, sebagai tersangka kasus korupsi proyek pem-bangunan kompleks olahra-ga di Hambalang, Kabupaten Bogor. Dalam kasus lain, yakni korupsi daging sapi impor, KPK menetapkan Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera dan anggota DPR, sebagai tersangka.

Penetapan sebagai ter-sangka oleh KPK mendo-rong Andi dan Luthfi mundur dari jabatan yang diemban masing-masing. “Prahara politik di elite partai setida-knya berdampak pada calon

yang akan maju di Pilkada Jabar,” kata Adhie.

Partai Demokrat men-gusung Dede Yusuf Ma-can Efendi-Lex Laksamana Zainal untuk maju. Dede adalah Wakil Gubernur Ja-bar. Partai Keadilan Se-jahtera mengusung Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar. Ahmad adalah Gubernur Jabar. Pasangan Ahmad-Dede yang memenangi Pilkada Jabar 2008-2013 akhirnya maju sendiri-send-iri untuk periode 2013-2018. Laksamana adalah Sekre-taris Provinsi Jabar di era pemerintahan Ahmad-Dede. Deddy adalah aktor dan bu-dayawan dari Jabar.

Terkait tersangka korupsi dari kader Partai Demokrat dan Partai Keadilan Se-jahtera, lanjut Adhie, Ahmad dan Dede perlu menunjukkan

kepada publik bahwa mereka masih bisa diandalkan. Ka-sus yang melibatkan partai pengusung perlu dijelaskan kepada publik tidak memen-garuhi kinerja Ahmad dan Dede. “Masalahnya, Ahmad-Dede adalah incumbent (pet-ahana). Mereka harus bisa membuktikan kepada warga pemilih, pemerintahan mer-eka itu bersih dari korupsi,” katanya.

Jika tidak bisa membukti-kan bahwa Ahmad dan Dede adalah kader-kader yang berintegritas, kata Adhie, perolehan suara mungkin akan anjlok. Survei-survei sebelum penetapan kader elite Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menunjukkan bahwa Ahmad dan Dede menjadi calon yang cukup favorit untuk memenangi Pilkada Jabar.

Situasi di Partai De-mokrat dan Partai Keadilan Sejahtera bisa dimanfaatkan oleh pasangan lain untuk menarik simpati. Pasan-gan dimaksud ialah Rieke Diah Pitaloka-Teten Mas-duki yang diusung Partai De-mokrasi Indonesia Perjuan-gan, Irianto MS-Tatang Far-hanul Hakim yang diusung Partai Golongan Karya, dan pasangan nonpartai Dikdik Mulyana Arif Mansyur-Ce-cep NS Toyib.

Rieke, anggota DPR, dan Teten, penggiat antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Tranparen-cy International Indonesia (TII), berpeluang menarik simpati lebih besar sebagai modal untuk perolehan suara. Irianto atau dikenal dengan Yance dan Dikdik juga berpe-luang sama. (tim/bbs)

SERANG, (WN)Badan Pemer iksa

Keuangan dan Pemban-gunan (BPKP) dikabarkan telah merampungkan au-dit dugaan korupsi pada proyek betonisasi di ruas Jalan Terate, Banten Lama 900 meter menggunakan dana APBD 2011 senilai Rp 3,5 miliar. Kendati demikian, hasilnya belum diketahui karena harus berkoordinasi dengan tim ahli dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

“Audit BPKP sudah selesai pekan kemarin. Akan tetapi, kami belum

BANTEN, (WN)Masyaraka t

pengguna jalan di Banten umumnya kecewa dengan kondisi buruknya infrastruktur di provinsi Banten yang bermotto iman dan takwa, termasuk mereka y a n g s e l a l u m e n g g u n a k a n ruas jalan Saketi – Ma l i ngp i ng ,

Malingping – Simpang, Simpang – Bayah.Sejumlah warga mengaku kecewa dengan kondisi jalan

Malingping-Simpang yang berstatus jalan provinsi Banten. Pasalnya, selain hasil pekerjaan pemeliharaan yang dikerjakan beberapa bulan lalu nyaris tidak membekas juga rawan kecelakaan lalulintas dan bahkan telah menelan korban jiwa.

Pantauan Warta Nasional pekerjaan penutupan lobang jalan (patching-red) yang pada beberapa bulan lalu dilakukan pada ruas jalan Malingping – Simpang kini tak membekas dan bahkan lobang jalan tersebut semakin bertambah dan mengangah lebar. Beberapa titik jalan yang mengalami kerusakan parah diantaranya, di betulan Kampung Polotot Desa Malingping Selatan, Kampung Polotot dan Pasirgeleng Desa Cilangkahan.

Kondisi jalan seperti ini membuat sejumlah warga Malingping kecewa karena membuat tidak nyaman jika berkendara bahkan telah menelan korban jiwa. “Akibat kondisi jalan Malingping-Simpang yang seper ti sekarang ini menyebabkan tingkat kerawanan lakalantas semakin tinggi. Bahkan pada pekan kemarin ada seorang pengendara sepeda motor yang tewas setelah motor yang dikendarai nya terguling ketika melintas di jalan tersebut tepatnya disekitar kantor Pos Malingping,”ujar Eka seorang warga Lebak Selatan (Baksel) kepada wartawan.

Eka meminta, kepada pihak terkait segera melakukan audit kinerja DBMTR Banten dan bahkan bila perlu dilakukan audit oleh pihak berwenang. Hal ini diilakukan karena khawatir kerusakan jalan pada ruas jalan tersebut disebabkan karena pekerjaan. “Kami kira anggaran untuk pemeliharaan jalan yang dianggarkan cukupbesar. Karena itu kami berharap pihak berwenang segera turun tangan guna melakukan pengecekan dan bila perlu penyelidikan terkait pekerjaan rehab yang dilakukan beberapa waktu lalu,” harapnya. (zip)

tahu nilai kerugiannya. Informasinya BPKP masih menunggu hasil pemeriksaan tim ahli dari BPPT. Di samping itu, tetap kami koordinasi dengan BPKP karena dikhawatirkan ada kekurangan,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Serang, Yunardi, kemarin.

Setelah ini, menurut dia, pihaknya akan ekspos ber-sama untuk mengetahui hasil audit dan hasil pemeriksaan dari tim BPPT Serpong. Pas-alnya, bahan yang digunakan untuk menentukan hasil audit investigasi salah satunya hasil tim ahli dalam memer-iksa spesifikasi jalan beton

tersebut.“ P e m e r i k s a a n d a r i

tim ahli BPPT juga kan sudah. Tinggal dari mereka menyerahkan has i lnya ke BPKP,” ungkapnya. “Sementara itu, belum ada perkembangan saat Warta Nasional menanyakan soal penetapan tersangka. Yunardi tak berkomentar banyak, dirinya hanya mengatakan, kasus ini masih dalam proses.“Ya, nantilah lihat saja,” tuturnya.

Sebagai mana diberita-kan, Kejari Serang tengah mengusut kasus dugaan ko-rupsi proyek pelebaran jalan betonisasi di Jalan Terate,

Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang sepanjang 900 meter. Saat ini, kasus APBD 2011 senilai Rp3,5miliar itu, sudah masuk dalam tahap penyidikan.

Proyek pelebaran jalan tersebut diduga tidak sesuai spes i f ikas i . Se jumlah saksi yang telah diperiksa diantaranya Kabid Bina Program, Diyantoto Sukatoni, dan Kabid Pembangunan J a l a n d a n J e m b a t a n , Franscisco, dan Kepala Dinas DBMSDA Kota Tangrang Selatan, Hj. Retno Prawati.

Disisi lain, Lembaga S w a d a y a M a s y a r a k a t Laskar Aktivis Banten Anti

Kriminalitas Korupsi (LSM LABAKK) Jibril” mendesak agar kasus tersebut diungkap tanpa pandang bulu dan Kejari Serang tidak mempeties-kan dugaan Korupsi Terate Banten Lama, karna para dugaan calon tersangka pada saat ini sudah kebakaran Jenggot, pabila dari calon tersangka men jad i t e r sanggka nantinya, Jibril-pun akan melakukan Aksi Masa, apabila kasus tersebut mas ih t e rbengka la i , danakan menyambangi kantor BPPT Serpong. ’ungkapnya. (zip)

Kondisi jalan di ruas Saketi – Picung

EDISI 185/ Tahun XIII / 4 - 28 Februari 2013NUSANTARA

9

7 Raperda Menjadi Perda Kota Bekasi Disetujui

WALIKOTA BEKASI

Bekasi, (WN)Melalui penandatanganan keputusan bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD Kota Bekasi, 7 rancangan peraturan daerah (Raperda) disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan menyetujui pembentukan Pansus 18 membahas raperda pengelolaan limbah B3 (Bahan berbahaya dan beracun) pada Rapat Paripurna DPRD Kota_Bekasi di Kantor DPRD, Kamis kemarin siang.

Kampanye di Tiga Daerah Belum Diatur

Siswa SMP Gelar Aksi Tolak Narkoba

Petani Diminta Kembangkan Jagung

FPI Bentrok Dengan Polisi Karena Masjid Dirobohkan

Standar Nilai Kelulusan Ujian Nasional Tetap 5,5

BANDUNG, (WN)Dalam surat keputusan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat nomor 21/Kpts/KPU-Prov-011/II/2013 tentang jadwal kam-panye Pilkada Jabar 2013, ternyata belum tegas diatur soal kampanye di tiga dae-rah, yakni Kota Cirebon, Kota Sukabumi, dan Ka-bupaten Sumedang. Tiga daerah tersebut menggelar pemungutan suara yang

SEMARANG, (WN)Ratusan pelajar di Semarang, Jawa Tengah, menggelar aksi

menentang narkoba. Aksi itu sebagai bentuk penolakan terhadap maraknya peredaraan narkoba di kalangan pelajar.

Aksi dilakukan ratusan siswa SMP Islam Terpadu Harapan Bunda di Jalan Kyai Haji Tohir, Penggaron Kidul, Pedurungan. Dalam aksinya para siswa menyatakan sangat prihatin dengan peredaraan narkoba yang marak di sekolah-sekolah. Pasalnya, itu sudah pasti merusak moral dan masa depan generasi bangsa.

Para siswa menyatakan sangat mendukung program pemeritah dalam pemberantasan narkoba. Mereka juga mendukung hukuman mati bagi bandar narkoba maupun pengedarnya. (nano)

SEMARANG, (WN)Melihat seriusnya perma-

salahan narkoba di Indone-sia, Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemen-dikbud) akan memasukkan materi anti narkoba dalam kurikulum 2013, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. Diharapkan penggunaan narkoba di dunia pendidikan bisa dicegah.

Mendikbud, M Nuh men-gatakan, kurikulum tersebut akan masuk dalam ekstraku-likuler. Pihaknya juga akan meminta bantuan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam men-jalankan kurikulum anti nar-

PASAMAN, (WN)Pemerintah Kabupat-

en Pasaman Barat, Sum-bar hingga kini belum mewajibkan kendaraan dinas untuk menggunak-an pertamax pengganti bahan bakar minyak pre-

LEBAK (WN)Petani Kabupaten Lebak, Banten, diminta mengembangkan

tanaman jagung manis, karena permintaan pasar cenderung meningkat. “Saat ini produksi jagung manis relatif kecil dan masih didatangkan dari luar daerah,” kata Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Yuniar di Rangkasbitung, Rabu.

Ia mengatakan selama ini minat petani mengembangkan tanaman jagung relatif rendah sehingga mempengaruh terhadap produksi. Saat ini, kata dia, produksi jagung manis mencapai 895 ton per tahun dengan luas garapan 1.334 hektare. Pemerintah daerah mendorong petani agar bisa meningkatkan perluasan tanaman jagung manis. Selama ini, kebutuhan jagung manis di pasaran masih kurang. “Kebutuhan jagung manis kami dipasok dari petani Jawa Barat,” katanya.

Ia menyebutkan saat ini, harga jagung manis di pasaran berkisar antara Rp5.000 sampai Rp7.000/kg. Pihaknya meminta petani mengembangkan tanaman jagung manis, selain bisa me-menuhi kebutuhan lokal juga dipasok ke luar daerah, seperti Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang. “Kami menargetkan ke depan Lebak bisa dijadikan sentra jagung manis, sehingga dapat mendongkrak pendapatan ekonomi petani,” katanya. (red/008)

YOGYAKARTA (WN) Standar nilai kelulusan peserta ujian nasional tahun ajaran

2012/2013 sama dengan tahun lalu, yakni 5,5 untuk semua mata pelajaran yang diujikan. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta, Baskara Aji di Yogyakarta, Jumat, mengatakan aturan kelulusan peserta ujian nasional (UN) sesuai dengan prosedur operasional standar (POS) UN 2013, masih sama seperti tahun lalu.

“Sesuai dengan POS UN 2013 yang saya terima, termasuk standar nilai kelulusan ujian UN tahun ini masih tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya,” katanya. Terkait standar nilai kelulusan UN tersebut, dia optimistis angka kelulusan peserta didik di DIY akan meningkat dibanding tahun lalu. “Standar nilai di DIY kalau kita perkirakan sudah mencapai nilai 7, oleh karena itu dengan 5,5 saya kira tidak terlalu memberatkan bagi siswa,”katanya.

Sementara itu, menurut dia, justru yang dirasa memberatkan pada UN tahun ini adalah mekanisme pelaksanaannya di mana UN sekolah formal dan UN pendidikan kesetaraan (UNPK) akan dilaksanakan secara bersamaan. “Kami harus berkoordinasi dengan pihak pelaksana di lapangan yang melibatkan banyak guru sebagai pengawas karena UN formal dan UNPK dilaksanakan dalam satu hari secara bersamaan sementara pelaksanaan pagi dan siang orangnya harus berbeda,”katanya. Untuk saat ini, dia mengatakan, pihaknya masih melakukan penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang kemudian akan disosialisasikan kepada seluruh sekolah ditingkat kabupaten di DIY. Pelaksanaan UN untuk sekolah menengah atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) akan diselenggarakan pada 15-18 April. Sementara sekolah menengah pertama (SMP) akan dilakukan pada 22--25 April dan sekolah dasar (SD) pada 6--8 Mei. (KR-LQH/M008)

MEDAN, (WN)Massa dari gabungan ormas Islam di antaranya dari Front

Pembela Islam terlibat bentrok dengan aparat kepolisian ketika berunjuk rasa memprotes perobohan masjid di Hotel Emerald Garden di Jalan Putri Hijau, Medan Barat, Jumat (1/2/2013).

Unjuk rasa ini merupakan lanjutan untuk mendesak agar PT Jati Mas/Emerald Garden membangun kembali Masjid Raudhatul Islam dan Masjid Chairiyah yang telah dihancurkan di belakang hotel itu. Aksi unjuk rasa telah berlangsung dalam kurun waktu tujuh bulan terakhir.

Sebelumnya, 25 Januari 2013, bentrok serupa juga terjadi. Koordinator aksi, Indra Suheri, saat itu menegaskan unjuk rasa itu akan terus dilakukan hingga manajemen Hotel Emerald Garden membangun kembali masjid tersebut. “Setiap hari kami akan menambah jumlah massa, sampai masjid itu dibangun kembali,” teriaknya. (red/tta)

Perda tersebut dianta-ranya dihasilkan melalui pembahasan oleh badan legislasi dan pansus 17. Pansus 17 membahas satu perda tentang pengelolaan laboratorium lingkungan.

Sementara, 6 perda hasil pembahasan badan legis-lasi DPRD Kota Bekasi, antara lain perda pedoman pendirian dan penyeleng-garaan sarana pelayanan kesehatan swasta melalui fungsi sosial rumah sakit terhadap pelayanan kepada masyarakat kurang mampu.

Yang kedua perda ten-tang, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil yang juga im-plementasi dari UU no 28 tahun 2009 tentang pajak

berbarengan dengan Pilkada Jabar, yakni 24 Februari 2013.

Berdasarkan SK yang dibagikan kepada tim sukses pasangan calon di kantor KPU Provinsi Jabar, Minggu (3/2/2013), hanya diatur soal teknis pelaksanaan kampanye secara umum. Padahal, dalam rapat sebelumnya, KPU sem-pat menyebut bahwa kampa-nye di tiga wilayah tersebut dilarang mengingat dinamika politik internal di sana berbeda

dengan Pilkada Jabar.“Dalam SK tidak diatur

soal larangan kampanye di tiga daerah,” ujar Ketua tim sukses Dede Yusuf Macan Effendi-Lex Laksamana Zainal Lan, Didin Supriadin, Minggu.

Kota Cirebon, Kota Suka-bumi, dan Kabupaten Sumed-ang sepakat menggelar pemili-han kepala daerah di tanggal yang sama dengan Provinsi Jabar. Sebetulnya ada Kabu-paten Bandung Barat yang

bisa digabung, tetapi mereka menolak dengan alasan keti-daksiapan anggaran.

Didin mengatakan, koalisi Partai Demokrat di tiga daerah tersebut berbeda-beda.

Di Kota Cirebon, misalnya, mereka berkoalisi dengan Par-tai Golkar, di Kota Sukabumi dengan Par tai Kebangkitan Bangsa, dan di Kabupaten Sumedang dengan Par tai Persatuan Pembangunan.

Dalam Pilkada Jabar, Par-

tai Demokrat menggandeng Partai Amanat Nasional dan PKB.

Begitu pula dengan Abdy Yuhana dari tim sukses Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki. Par tai Demokrasi Indone-sia Perjuangan mengusung calon mereka sendirian di Kota Cirebon dan Kabupaten Sumedang, sementara di Kota Sukabumi menggandeng Par-tai Persatuan Pembangunan.

(pantun)

daerah dan retribusi daerah, tentunya yang berpihak ke-pada kepentingan masyara-kat dengan KTP gratis.

Ketiga, retribusi pelay-anan tera/tera ulang yang semula retribusi ini menjadi kewenangan provinsi den-gan diberlakukannya UU no 28 tahun 2009 menjadi kewenangan daerah.

Keempat, perda tentang tugas perlindungan masyara-kat yang diemban Satpol PP Kota Bekasi. kelima, raperda Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkun-gan pemerintah Kota Bekasi berkoordinasi dengan satpol PP untuk menyidik pelang-garan perda dengan anggota sesuai kebutuhan daerah. Keenam perubahan kedua

atas perda no 5 tahun 2008 tentang lembaga teknis dae-rah Kota Bekasi.

Kemudian disetujuinya pembentukan program legis-lasi daerah (prolegda) Kota Bekasi Tahun 2013 yang be-rasal dari usulan Pemerintah Kota Bekasi maupun inisi-atif DPRD Kota Bekasi dan penungasan kembali Badan Legislasi yang akan memba-

has mengenai Raperda Tower Telekomunikasi.

Walikota Bekasi, Dr H Rahmat Effendi ketika mem-berikan sambutannya meng-ingatkan kembali kepada jajarannya mengenai awal anggaran tahun 2013 untuk selalu mengevaluasi terha-dap tanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah kita lak-sanakan dan senantiasa mem-

berikan perhatian terhadap upaya terwujudnya target kin-erja dan pelayanan terhadap masyarakat secara profesional di tahun 2013. “Semoga segala upaya yang telah dilakukan menjadi amal ibadah dan diridhoi Allah SWT dalam rangka membangun masyara-kat Kota Bekasi yang lebih maju dan sejahtera”, harap

(tim/goeng/aby)

Pasaman Belum Wajibkan Gunakan Pertamax

Mendikbud : Materi Anti Narkoba di Kurikulum SD Hingga PT Akan Ada

mium. “Untuk awal tahun ini kami belum mewajibkan, karena belum tersedianya dana, sarana dan prasara pendukung yang mema-dai,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,

Faizir Djohan di Simpang Ampek, Sabtu.

Ia mengatakan, meski-pun ada anjuran dari Menteri ESDM setiap kendaraan dinas menggunakan per-tamax terhitung 1 Februari 2013, namun pihaknya pada awal tahun ini belum mem-berlakukannya. Pihaknya sedang mempersiapkan ang-garan dan sarana prasarana pendukung. Jika tidak ada halangan, maka dana akan dimasukkan pada anggaran perubahan tahun 2013.

“Berapa jumlah angga-rannya belum jelas, namun yang jelas kita akan mema-sukkannya pada anggaran perubahan. Kita mendu-

kung program pemerintah pusat, namun tentu harus mempersiapkan apa yang dibutuhkan,”ujar Faizir Djo-han.

Menurutnya, penggu-naan pertamax akan menam-bah pengeluaran Pemkab Pasaman Barat karena se-lama ini hanya menggu-nakan premium dan solar. Persiapan dari segi biaya tentu perlu dilakukan tanpa harus terburu-buru.

“Satu liter bensin atau premium hanya Rp4.500 sedangkan pertamax di atas Rp10.000. Tentu harus mem-persiapkan dana yang lebih besar nantinya,” ujar Faizir Djohan.

Dia menjelaskan, se-lain mempersiapkan bi-aya dalam APBD, juga akan mempersiapkan sarana prasarana pen-dukung seperti stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Hingga saat ini be-lum menentukan SPBU mana yang akan ditunjuk dalam menjalankan pro-gram penggunaan per-tamax. “Mudah-mudahan pertengahan tahun 2013 semua mobil dinas sudah menggunakan pertamax. Kita akan mempersiap-kan biaya dan sarana pen-dukungnya,” jelas faizir.

(kr-mln/i006)

koba.“Jadi dalam ekstraku-

likuler akan kita tekankan betul mengenai pendidikan anti narkoba. Tentu nanti di dalam kulikuler juga dising-gung, tapi lebih ke ekstraku-likuler,” kata M Nuh di ban-dara Ahmad Yani Semarang, Minggu (3/2/2013).

Kerjasama dengan BNN, lanjut M Nuh, merupakan salah satu dari tiga hal yang disiapkan dalam pelaksa-naan kurikulum anti nar-koba. Sementara dua lainnya adalah konten kurikulum dan praktik di lapangan.

“Kerja sama dengan BNN karena mereka yang punya ilmu dan jaringan

tentang anti narkoba. Konten ini tidak bisa hanya dihafal, tetapi harus dipraktikan sep-erti apa sih lapangannya,” tandas mantan Rektor Insti-tut Teknologi 10 November (ITS) Surabaya itu. “Konten sudah dirapikan, sudah lama itu. Dengan kendaraan kuri-kulum baru ini kita perkuat lah,” imbuhnya.

Dalam praktik kurikulum anti narkoba, nantinya para siswa atau mahasiwa akan diajak ke tempat dimana bisa menunjukkan dampak buruk narkoba. Ada juga testimoni dari bekas pemakai narkoba. “Kita datangkan orang-orang yang sudah to-bat. Ada testimoni dari orang

yang terkena dampak nar-koba,” ujarnya. Kurikulum anti narkoba akan efektif diberlakukan mulai bulan

Juli 2013. “Tapi kan enggak bisa nunggu sampai Juli, sekarang pun kita kerahkan,” tutup M Nuh. (nano/try)

EDISI 184/ Tahun XIII / 21 - 31 Januari 2013NUSANTARA

10

SMA 2 Depok Miliki Lab Fisika dan TRRC Bantuan Bank BJB

Kejagung Periksa Elda Terkait Kasus Bank BJB

PENYELEWENGAN KREDIT RP 55 MILIARJAKARTA, (WN)Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Komisaris PT Radina Niaga Mulia (RNM) Elda Deviane Adiningrat sebagai saksi dalam kasus dugaan penyelewengan kredit modal di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Bank BJB) cabang Surabaya, Jawa Timur kepada PT Cipta Inti Permindo (PT CIP) senilai Rp55 miliar.

Walikota Sidak SKPD

12 Siswa Bidik Misi Bebas Biaya Pendidikan

Sekda Cimahi Pastikan Adanya Mutasi Pejabat

“Ada pemeriksaan 1 orang saksi untuk dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit oleh BPD Jawa Barat dan Banten Ca-bang Surabaya kepada PT CIP,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi kepada wartawan,Sabtu.

Menurut Untung,saksi Elda ditanya seputar pen-cairan uang modal kerja yang dikirimkannya kepada

BEKASI, (WN)Walikota Bekasi Dr.H.Rahmat Effendi melakukan inspeksi

mendadak (sidak) ke beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Kamis.

Setelah melaksanakan inspeksi ke Pasar Baru Kota Bekasi, Walikota melanjutkan sidak ke Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur. Di tempat tersebut, dirinya menemui sejumlah Kepala Seksi yang belum juga datang walaupun saat itu jam telah menunjukkan pukul 8.30 WIB.

Tidak hanya sampai di situ, Walikota Bekasi melanjutkan inspeksinya ke Dinas Pendidikan, Dinas Perekonomian Rakyat, Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (DPPPJU) dan Dinas Kebersihan.

Dari sekian SKPD yang dikunjunginya, hanya DPPPJU dan Dinas Kebersihan yang dianggap mampu menjalankan kewajiban untuk datang pagi.

“Sidak ini merupakan evaluasi awal tahun berkenaan dengan disiplin kerja dan pelayanan prima terhadap masyarakat. Kalau yang dilayani sudah dari pagi datang sedangkan aparaturnya belum hadir bagaimana bisa disebut prima”, tandas orang nomor satu di Pemerintahan Kota Bekasi ini. (ronz)

JAKARTA, (WN)Kejaksaan Tinggi DKI

menunggu pelimpahan ber-kas tersangka Ari Sigit dari penyidik Kepolisian Polda Metero Jaya, yang sudah di-berikan petunjuk (P19). Ber-kas kasus penggelapan dan penipuan dana proyek di PT Krakatau Wajatama senilai Rp 2,5 miliar Cs tidak kun-jung tuntas sudah empat kali mondar-mandir dari Kejak-saan ke Polri dan sebaliknya. “Kami sudah berikan petun-juk sesuai dengan penelitian berkas.Jika sudah dipenuhi penyidik kami teliti lagi.Jika petunjuk dipenuhi baru kami akan bersikap,”tegas Jaksa

TASIK, (WN)Biaya pendidikan 12 siswa bidik misi di SMA Negeri I Singa-

parna (Smanespa) Kabupaten Tasikmalaya dibebaskan selama tiga tahun. Pihak sekolah memberi beasiswa kepada masing-masing siswa sebesar Rp 6,3 juta per tahun.

Secara simbolis, pemberian beasiswa dari sekolah kepada orang tua siswa bidik misi diserahkan Bupati Tasikmalaya H Uu Ruzhanul Ulum di kampus SMA Negeri I Singaparna, Rabu (19/9). Acara ini dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Drs H Mohammad Zein MPd dan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya Erry Purwanto.

Kepala Dinas Pendidikan Drs H Mohammad Zein MPd men-gatakan, siswa bidik misi yang dibebaskan biaya pendidikan yaitu dari kalangan tidak mampu namun berprestasi. “Tapi sesuai den-gan pesan Pak Bupati, (siswa bidik misi) bukan hanya (memiliki) prestasi akademik tapi dinilai juga dari akhlaknya,” ujar dia kepada wartawan usai acara pemberian beasiswa. Zein menjelaskan, siswa tidak hanya cukup memiliki prestasi akademik saja.

Tetapi harus memiliki moral atau akhlak yang baik sesuai dengan visi Kabupaten Tasikmalaya. Jadi kalau siswa bidik misi moral atau akhlaknya tidak baik selama proses pembelajaran di sekolah, bisa dicabut beasiswa bidik misinya. “Walaupun dia berprestasi,” ujar dia. (snd)

CIMAHI, (WN)Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi Bambang Ari Nugroho

menegaskan dalam waktu dekat akan melakukan mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Cimahi. Menurutnya, mutasi yang dilakukan oleh Walikota baru Atty Suharti ini bukan lantaran untuk menyingkirkan sejumlah pejabat yang dinilai tidak loyal terhadap duet baru pimpinan walikota Atty-Sudiarto. Akan tetapi, semata-mata untuk peningkatan kinerja dan pelayanan pada masyarakat. “Karena mutasi atau alih jabatan ini hal yang biasa terjadi, tentu pedomannya untuk meningkatkan kinerja dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada,” katanya, Minggu (3/2).

Menurutnya, tolak ukur seseorang dimutasi ditentukan lewat hasil assessment test yang bisa mengetahui potensi maupun kompetensi individu PNS tertentu. Disamping Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mempunyai catatan termasuk analisis jabatan dan kebutuhan organisasi.

Saat ini, proses mutasi masih dalam penggodogan oleh Walikota dan jajarannya. Oleh karenanya, waktu pelaksanaan mutasi atau perombakan kabinet era Atty Suharti ini dirinya tidak bisa menentukan. “Memang banyak isu santer akan terjadi mutasi besar-besaran dan itu silahkan saja karena wajar kalau ada orang yang memprediksinya. Hanya perlu dipahami bahwa mutasi ini hal yang biasa terjadi,” ujarnya.

Sebagai pejabat pemerintah sejatinya harus berorientasi pada peningkatan pelayanan. Banyaknya, pejabat yang sudah memulai memasuki usia senja tentu juga menjadi bagian pertimbangan untuk menyiapkan kader baru untuk menempati posisi strategis dan penting agar pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu. (Pantun/Ha)

DEPOK, (WN)Bank Jabar Banten (BJB),

bank kebanggaan masyarakat Jawa Barat dan Banten kem-bali menunjukkan bhaktinya bagi kemajuan pendidikan di Kota Depok. Hal ini ditandai dengan peresmian laboratorium Fisika dan Ruang TRRC (Teacher Ref-erence And Research Centre) SMA N 2 Depok.

SMA beralamat Jl. Gede Raya No. 177 Depok II Timur, Kota Depok, Jawa Barat yang dulu merupakan salah satu Rintisan Sekolah Bertaraf Inter-

JAKARTA, (WN)Sidang Sengketa Pemilu dari

tahap per tama, kedua, ketiga dan keempat, Sabtu (2/2), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) melawan 25 KPU daerah Kabu-paten/Kota. Dihadapan KPU Pu-sat dan Pimpinan Sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Endang Wihdatiningtyas, PPRN menggunakan alat-alat bukti yang setara dan mematahkan alat-alat bukti KPU daerah.

“Umumnya surat-surat KPU Daerah dilayangkan ke PPRN hanya berselang sehari sebelum waktu dilakukannya verifikasi faktual KTA. Ini yang terjadi rata-rata di Kabupaten / Kota se- Jawa Tengah, Yogyakar ta dan Jawa Timur. Kami patahkan pengakuan KPU,” kata Sekjen PPRN, Joller Sitorus kepada wartawan malam ini, Sabtu (2/2).

Menurut dia, KPU Kabu-paten/Kota salah dalam mengetik surat perintah untuk mengumpul-kan anggota kepada PPRN. Mer-eka mengetik hari Selasa tanggal 17 Desember, tetapi ternyata hari

Direktur PT CIP yakni ter-sangka YS.

Diketahui dalam kasus ini empat orang telah dija-dikan tersangka, yakni Di-

rektur PT CIP inisial YS, Di-rektur Komersil PT E Farm Bisnis Indonesia inisial DPS, Mantan Direktur Utama PT E Farm Bisnis Indonesia/

Karyawan PT Sang Hyang Sri inisial DY dan Manajer Komersil Bank BJB Cabang Surabaya inisial ESD.

Kasus ini bermula saat

Bank BJB cabang Suraba-ya, Jawa Timur menyetujui pemberian kredit usaha se-nilai Rp55 miliar kepada PT CIP. Perusahaan itu sendiri bergerak di bidang produ-sen dan disributor sarana pendidikan.

Namun saat proposal kredit diajukan, PT CIP me-nyebutkan hendak mengem-bangkan usaha pembuatan bahan baku pakan ternak. Ternyata terjadi kesalahan prosedur dalam pengajuan kredit. Data analisa dan verifikasi sebagai syarat pen-gajuan kredit tidak sesuai. Hingga akhirnya kredit itu berakhir macet yang ujung-nya merugikan keuangan negara.

(RED/NAZIB)

nasional atau disingkat RSBI, mendapatkan fasilitas baru berupa Laboratorium Fisika dan TRRC dari Bank BJB. Fasilitas ini dibangun melalui Bantuan Dana CSR (corporate social re-sponsibility) bank BJB Cabang Depok yang diresmikan Kamis (31/1/2013).

Peresmian ruang laborato-rium dan TRRC tersebut ditan-dai dengan penandatanganan prasasti oleh Kepala Cabang bjb Depok, Denny Mulyadi disaksi-kan Kepala Dinas Pendidikan Herry Pansila, Kepala Dinas Ko-

munikasi dan Informatika Yulis-tiany Mochtar, Ketua Komite Sekolah dan Kepala Sekolah SMA 2 Depok Drs. H Sukandi Mustafa dan dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Kadis Pendidikan tanda dibukanya ruang Laboratorium Fisika dan TRRC sekolah yang berdiri sejak tahun 1985 ini.

“Apapun peraturannya, sekolahnya harus berkualitas” ujar Yulistiany Mochtar saat memberikan sambutan terkait perubahan kebijakan status RSBI.

Terkait RPJMD Kota Depok 2011 – 2016 dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Kota Depok yang Maju dan Sejahtera Kota Depok memiliki empat program andalan, salah satunya adalah mewujudkan Kota Tertib dan Unggul. Herry Pansila mengatakan, Disdik se-dang merumuskan apa maksud, tujuan dari kata unggul tersebut. Apakah hanya unggul dari segi intelektual atau unggul dari spritual, religius dan aklaknya.

Ruang TRRC dilengka-pi dengan ruang kelas yang

Kejaksaan Tinggi DKI Tunggu Pelimpahan Kasus Ari Sigit

Terpidana Ignasius Sago Menghilang Dari RS Imelda

Peneliti,Emilwan SH. Ditambahkannya, jaksa

akan membuktikan perkara itu di pengadilan, jadi ten-tunya akan bertanggung jawab di pers idangan. ”jika petunjuk tak dipenuhi penyidik akan sulit nanti pembuktian,”kata Emil-wan. Dia juga menyang-kal disebut memberikanm petunjuk yang mengada-ngada. “Itu sesuai penetlitian berkas,”ujar Emil.

Ari Sigit selaku komisa-ris di PT Dinamika Daya An-dalan mengadakan kontrak kerjasama dengan Sutrisno, Dirut PT Rido Adi Sentosa untuk proyek pengurukan tanah di PT Krakatau Waja-

tama senilai Rp 24 miliar di Cilegon, Banten.

Perusahaan Sutrisno di-janjikan mendapat keuntun-gan 30 persen dari proyek tersebut. Sebagai uang jaminan proyek, Ari Sigit meminta agar Sutrisno me-nyerahkan uang sebesar Rp 2,4 miliar lebih. Selain Ari Sigit, empat direksi di PT Dinamika Daya Anda-lan juga ditetapkan sebagai tersangka. Namun hingga kini, baik Ari Sigit dan em-pat tersangka lainnya tidak ditahan. Dengan alasan para tersangka masih koopera-tif, polisi tidak melakukan penahanan terhadap para tersangka.(sm)

nyaman, AC, komputer ser ta software IQ Board. Dengan IQ.Board ini guru dilengkapi alat peraga mengajar dengan layar sentuh dan materi penga-jarannya dapat disimpan dalam bentuk file sehingga siswa dengan mudah memahami dan mempelajari kembali. Dengan adanya tambahan fasilitas yang dimiliki SMA 2 Depok, proses belajar mengajar menjadi lebih interaktif dan diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas pengajaran dan SDM yang dimiliki. (RED)

Perilaku 25 KPU Kabupaten/Kota Rugikan PPRN

Selasa adalah tanggal 18, itu be-rarti hanya selang sehari dengan ditutupnya waktu pelaksanaan verifikasi yakni tanggal 19.

Di Bandung, Jabar, Benda-hara PPRN Kota Bandung sakit. Namun karena sudah saling kenal dengan KPU Kota Bandung, via telp dipersilahkan saja boleh tidak datang, sayangnya didalam pleno verifikasi justru ketidak - hadiran-nya membuat PPRN di-TMS-kan.

Dari sidang sengketa yang sangat singkat yakni hanya em-pat kali dengan durasi antara 4 sampai dengan 8 jam, dimana rata-rata sidang adalah 6 jam untuk menelisik 25 Kabupaten/Kota yang dikatakan KPU bahwa PPRN dinilai TMS, sehingga tidak bisa mengikuti Pemilu ternyata menghasilkan residu: ada perso-lan yang secara teknis ditimbulkan oleh KPU daerah Kabupaten/Kota terhadap PPRN sehingga mereka menjadi tidak bisa mengikuti Pe-milu 2014. “Lantas, adilkah jika karena kesalahan KPU sendiri tetapi PPRN yang dihukum?,” kata dia. (TIM/RS)

JAKARTA, (WN)Anggaran kurikulum

2013 sebanyak Rp 2,491 triliun. Anggaran tersebut tersusun atas anggaran me-lekat sebanyak Rp 1,740 triliun (69,9 persen) dan ang-garan tambahan sebanyak Rp 751,4 miliar (30,1 persen). Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh saat mem-berikan keterangan pers di Kemdikbud, Jakarta, Kamis kemarin.

Mendikbud menyam-paikan seluruh kegiatan dan anggaran pendidikan telah dibahas bersama dengan Komisi X DPR termasuk di dalamnya terkait langsung dengan kurikulum. “Tidak mungkin membuat anggaran tanpa pembahasan dengan Komisi X karena ini APBN,” katanya.

Mendikbud merinci, ang-garan melekat bersumber

Anggaran Kurikulum 2013 Rp2,491 Triliun

dari APBN Rp 991,8 miliar dan dari Dana Alokasi Khu-sus (DAK) Rp 748,5 miliar. Dana itu digunakan untuk pelatihan guru dan pen-gadaan buku untuk siswa dan guru. “Ada tidak ada kurikulum (anggaran me-lekat) sudah ada”.

Khusus untuk jenjang sekolah dasar karena angga-ran DAK dialokasikan untuk nonbuku maka dianggarkan tersendiri, sedangkan pen-gadaan buku untuk SMP dan SMA menggunakan DAK.

Adapun anggaran tamba-han digunakan untuk peny-iapan dokumen kurikulum, penulisan buku, penggan-daan buku, pelatihan guru, dan monev. Dengan kuriku-lum baru, pelatihan dibuat tiga lapis mulai pelatihan instruktur nasional, yang kemudian melatih guru inti dilanjutkan dengan guru inti melatih guru kelas dan guru mata pelajaran yang diampu.

“Tidak perlu khawatir ada hambalangisasi. Kita tidak ingin menambah perkoro. Oleh karena itu, dibahas secara terbuka,” tegas Men-teri Nuh.

Penggunaan anggaran terbesar digunakan untuk penggandaan buku seban-yak 72,8 juta eksemplar Rp 1,2 triliun dan pelatihan guru Rp 1,09 triliun. Harga satuan buku termasuk untuk pencetakan dan pengiriman untuk jenjang SD sekitar Rp 7-8 ribu, sedangkan untuk SMP dan SMA Rp 17-20 ribu. “Pelatihan guru ti-dak hanya untuk tahun ini saja, yang akan mengajar di 2014 juga dilatih. Pelatihan dilakukan selama lima hari termasuk biaya makan,” katanya. Mendikbud men-egaskan, implementasi awal kurikulum 2013 dilakukan bertahap. Untuk jenjang SD kelas 1 dan 4 atau sebanyak 10 persen populasi. (ASW)

MEDAN, (WN)Akibat tidak dilakukan penahanan dan penjagaan oleh Kejaksaan Tinggi

(Kejati) Sumatera Utara terhadap Terpidana pemalsu dokumen Ignasius Sago, “menghilang” dari rumah sakit Imelda, Medan, sejak Kamis kema-rin. “Bapak Ignasius Sago sudah keluar sekitar jam 10.30 WIB, bersama anaknya” , ujar petugas resepsionis Rumah Sakit tersebut, mengetahui tidak dilakukan penahanan yang dilakukan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara ,Penasehat Hukum Oktobermand Simanjuntak merasa kecewa dan mengaku janggal terhadap kasus Ignasius Sago.

Pasalnya tidak ada pengawalan ataupun penjagaan terhadap terpidana Ignasius Sago yang berada di RS Imelda sehingga dapat keluar masuk tanpa ada pengawasan dari pihak kejaksaan yang menangani perkara tersebut.

Sebelumnya diketahui keluarga terdakwa Ignasius Sago, yang sudah divonis satu tahun enam bulan penjara akhirnya menyerah, dengan men-datangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera utara memberitahukan keberasaan terdakwa yang terbukti menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik yang mengakibatkan kerugian terhadap PT Madina Agro Lestari, Pemkab Mandailing Natal dan Notaris.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumatera Utara Marcos Simaremare,diruang kerjanya menjelaskan, kehadiran keluarga terdakwa ke kantor Kejati Sumatera Utara pada 21 Januari 2013 lalu menemui bidang Pidana Umum (Pidum) untuk memberi tahu keberadaan Ignasius Sago berada di RS Imelda Medan dengan kondisi sakit.(Yus).

EDISI 184/ Tahun XIII / 21 - 31 Januari 2013SAMBUNGAN

11

Tersangka Kasus Korupsi Chevron Bisa Dijemput Paksa .........................

Pendiri Ramalkan PKS Bakal Punah .........................

Survei Jeblok, Senior Demokrat Minta SBY Turun Tangan .........................

dari hal. 1

dari hal. 1

dari hal. 1

Ribuan Warga Tasikmalaya Panjatkan Doa Bersama

Dengarkan Jeritan Guru Honorer di Subang

BATAM, (WN)Pemerintah Kota Batam

melarang bekas rintisan sekolah berstandar interna-sional (RSBI) memungut biaya seleksi penerimaan siswa baru pada tahun aja-ran 2013. “Tidak boleh ada pungutan lagi pada sekolah bekas RSBI,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Ba-tam Muslim Bidin, Jumat.

Ia mengatakan, Pemko memberikan kewenangan kepada pihak sekolah untuk

Wali Jorong Data Kampung Dadok Zul-hedi, Rabu, mengatakan, sekitar 50 orang ini di-evakuasi karena ting-gal di tujuh rumah yang berada di lokasi longsor yang terjadi pada Minggu (27/1) lalu.

“Mereka merupakan keluarga korban yang datang dari Pakanbaru, Tembilahan, dan Medan yang sengaja datang un-tuk melihat keluarga yang mendapatkan musibah,” kata Zulhendri. Dia men-gatakan, ke 50 orang ini dievakuasi ke gedung Madrasah Diniyah Awali-yah (MDA) yang berada

TASIKMALAYA, (WN)Selama satu menit, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, hening

tanpa aktivitas di sejumlah tempat keramaian, Minggu (3/2/2013) pagi. Keheningan dimulai seusai sirene digaungkan dari Markas Komando Birgade Infantri 13 Galuh, Tasikmalaya.

“Kami harapkan warga Kota Tasikmalaya bisa sejenak hening-kan diri, sambil berdoa untuk kebaikan kita bersama,” kata panitia penyelenggara, juga Kepala Polisi Resort Kota Tasikmalaya, AKBP Imam Iman Susilo. Benar, keheningan ini adalah rangkaian kegiatan doa bersama seluruh umat beragama di kota tersebut.

Markas Komando Brigade Infantri 13 Galuh, hari ini berubah menjadi pusat kegiatan ‘Tasikmalaya Bershalawat Khidmat Doa Bersama’. Kegiatan dimulai pada pukul 10.00 WIB. Sebelumnya masyarakat sudah diberitahu mengenai kegiatan ini, dan diminta turut serta.

Dimulai dengan sirene, kegiatan juga disiarkan melalui televisi lokal, agar dapat serempak digelar dan diikuti masyarakat. Di jalanan, seluruh petugas polisi sudah diminta menghentikan lalu lintas selama satu menit, pada waktu yang sama dengan kegiatan. Pengguna jalan pun diajak ikut berdoa bersama.

“Kami inginkan Tasikmalaya ini hening selama satu menit,” ujar Imam. Tujuannya, sebut dia, adalah untuk menjalin silaturahmi dan mewujudkan kamtibmas, sehingga mendukung pembangu-nan Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Sekitar lima ribu orang berkumpul di pusat kegiatan. Tersebar di seluruh wilayah, hening satu menit juga digelar di 1.200 pondok pesantren dan 18 gereja di Tasikmalaya. (RED)

akan ditempuh penyidik jika Bachtiar Abdul Fatah tetap menolak diserahkan ke penuntut umum. Sebelum-nya tersangka menolak me-menuhi penggilan penyidik dengan alasan putusan prap-eradilan PN Jakarta Selatan yang memutus penetapan tersangkan terrhadap dirinya oleh Kejakgung tidak sah.

Terkait alasan terse-but, Jampidsus kembali menjelaskan penetapan ter-sangka itu ruang lingkup kewenangan dari penyidik. “Oleh karena itu segera kita harus perjuangkan untuk dilimpahkan ke penuntu-tan,” ujarnya. Jampidsus

berada diambang batas. Kristiadi menjelaskan, prak-tik korupsi di Indonesia tidak bisa diberantas hingga tuntas karena sistem di Indonesia memungkin semua orang melakukan praktik korupsi. Pada dasarnya, kata dia, manusia ada dua tipe yakni amanah dan serakah, tapi dengan sistem politik yang longgar bisa menggoda ma-nusia yang amanah menjadi serakah.

Kristiadi mengimbau, agar negara segera mem-perbaiki sistem politik untuk meminimalisir praktik ko-rupsi. “Jika sistem politiknya tidak diperbaiki, maka prak-tik korupsi akan berjalan terus. Elite partai politik pun akan secara bergiliran terjer-

Sebelumnya, hasil survei dari Saiful Mujani Research & Consulting memperlihat-kan, jika pemilu digelar hari ini, perolehan suara Partai Demokrat akan jeblok. Sur-

menyatakan Kejakgung pasti menuntaskan kasus Chev-ron, apalagi lima tersangka yang sama-sama dijerat dalam perkara yang sama kini sedang disidangkan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Sebelumnya Juru bicara MA Djoko Sarwoko men-egaskan keputusan hakim Suko menyatakan penetapan tersangka tidak sah melam-paui kewenangan praperadi-lan sesuai pasal 77 KUHAP.

Pasal 77 menyebutkan Pengadilan Negeri ber-wenang untuk memeriksa dan memutus sesuai den-gan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini

tentang : a, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. b, ganti kerugian dan atau reha-bilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihenti-kan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

P r a k t i k s i H u k u m Senior,Petrus Selestinus mengatakan,Jampidsus per-lu melakukan kejutan untuk mengangkat wibawa gedung bundar dalam menuntaskan kasus tersangka Chevron. “Jika pengacaranya meng-halangi halangi bisa gunakan pasal 21 UU Tindak Ko-rupsi, karena menghalangi

halangi penyidikan bisa di-proses sesuai dengan pidana korupsi,”kata Petrus.

Dia menilai sudah saa-tnya Jampidsus bertindak tegas, jangan mau diper-mainkan tersangka. Jika kejaksaan tidak mengakui, putusan praperadilan itu maka harus secepatnya men-gambil langkah.

“Tersangka yang su-dah disidik semua seharus-nya bisa dibawa kesidang pengadilan,”kata Petrus Se-lestinus. Lima tersangka yang sudah diadili Endah Rubiyanti (Manajer Ling-kungan SLN dan Sumatera South) Widodo (Leader SLN

Duri,Riau), Kukuh (Team Leader SLS Migas). Ricksy Prematuri ( Direktur PT SJ).

Sedangkan satu tersang-ka yang juga petinggi Chev-ron Alexiat Tirtawidjaja masih berada di Amerika menemani suaminya bero-bat. Kasus terjadi sekitar 2003-2011 saat PT CPI mengerjakan Bioremediasi melalui PT GPI dan PT SJ senilai 270 juta dolar AS. Namun dalam perjala-nan proyek pemulihan lahan bekas eksplorasi menjadi normal diduga fiktif, sehing-ga negara diduga dirugikan sekitar Rp100 miliar.

(red/TrbiT)

at kasus korupsi,” katanya.Kristiadi mencontohkan,

perbaikan sistem politik dengan cara membuat aturan mengenai transparansi ang-garan partai politik, sehingga anggaran masuk dan keluar menjadi jelas dan transpar-an. “Anggaran masuk dari sumber apa dan keluar un-tuk belanja apa menjadi transparan, sehingga tidak muncul asumsi-asumsi,” katanya.

Menurut Kristiadi, per-soalan yang dihadapi man-tan Presiden PKS, sudah lebih dulu dialami oleh elite politik dari partai politik lainnya. “Terus terang, saya kaget mengetahui Presiden PKS ditangkap karena ka-sus dugaan suap,” katanya.

Ia menyarankan, agar PKS segera bangkit dengan mem-perbaiki sistem di internal partai, seperti transparansi keuangan dan kinerja par-tai. PKS, menurut dia, ha-rus segera memulihkan dan memperbaiki citra partai, karena kasus yang menimpa mantan Presiden PKS ini ti-dak hanya membuat kecewa pengurus partai, tapi juga rakyat Indonesia yang men-jadi kader dan simpatisan.

Sementara Anis Matta yang baru saja ditunjuk men-jadi Presiden PKS menggan-tikan Lutfhi Hasan Ishaaq meminta kadernya melupak-an kasus korupsi yang meng-hantam partai. Melupakan masalah disebutnya obat mujarab melupakan cobaan

yang datang. Pernyataan tersebut dilontarkan Anis Matta saat berorasi dalam rangka Konsolidasi Struktur & Kader PKS Jabar di Ho-tel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan, Kab Bandung Barat, Minggu (3/2).

“Satu-satunya cara me-lupakan musibah yakni lu-pakan. Apa yang terjadi lupakan, karena tak ada waktu mengasihi diri sendiri apalagi meminta belas ka-sihan orang lain,” jelasnya. Di luar itu, Anis mengang-gap terpusar dalam kasus yang mendera partai hanya buang-buang energi saja. Dia pun tak mau saling tuding di lingkungan internal dengan menyalahkan sesama kader. Dengan melupakan, dia me-

nilai seluruh kader akan menghemat banyak tenaga dibanding terus memikirkan masalah yang sedang men-impa partai.

“Jaga energi dengan me-lupakannya. Dengan demiki-an, kita menghemat energi spiritual kita. Ada yang salah, tapi persoalannya tidak di situ, ini sarana untuk mem-perbaiki kita sendiri. Jadi tak akan salahkan sesama kita,” tuturnya. Dirinya yakin kasus yang mendera partai akan memberikan kesadaran baru bagi penghuninya. Pada pekan lalu, PKS terguncang menyusul penetapan Lutfhi sebagai tersangka oleh KPK. Dia pun ditahan dalam kasus dugaan suap import daging sapi. (Son/Berbagai Sumber)

vei itu mendapati, Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang bakal melenggang.

Data survei ini, ujar Jero, menggelisahkan para peting-

gi Partai Demokrat. Bahkan, lima menteri dari partai pe-menang Pemilu 2009 terse-but langsung berkoordinasi begitu mendengar hasil sur-vei itu.

J e r o p u n m e n g a k u mendapat telepon dari be-berapa gubernur.

Dia menyebutkan, tele-pon datang setidaknya dari Gubernur Jawa Timur, Gu-

bernur Jambi, Gubernur NTB, dan Gubernur Sulut. “Semuanya sepakat meminta SBY turun tangan,” katanya.

(KOM/berbagai sumber)

50 Orang Dievakuasi Hindari Bahaya Longsor LUBUKBASUNG, (WN)Sebanyak 50 orang di Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat dievakuasi ke daerah lebih aman menghindari bahaya longsor yang kembali terjadi Rabu sekitar pukul 06.00 WIB.

tidak jauh dari lokasi long-sor.

Menurut dia, ini dise-babkan karena Rabu sekitar pukul 6:00 WIB, longsor susulan kembali terjadi di lokasi yang sama dan ti-dak mengakibatkan korban jiwa. “Pada saat itu, bunyi gemuruh terdengar keras dari lokasi longsor dan saya langsung keluar dari rumah,” kata Zulhedi yang juga saksi mata longsor pada Minggu lalu. Kepala Badan Penang-gulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam Bambang Warsito menambahkan, evakuasi warga untuk se-mentara ini berdasarkan hasil koordinasi pihaknya

dengan Kapolres Agam AKBP Asep Ruswanda dan Komandan Kodim 0304 Agam Letkol Trias Wijar-nako. “Ini bertujuan agar tidak terjadi korban susulan yang menimbun masyarakat setempat,” katanya.

Bupati Agam Indra Catri mengatakan, warga yang tinggal di daerah longsor ini akan secepatnya dipindah-kan ke daerah yang lebih aman. Dia menambahkan, bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan di daerah aman, maka pihaknya men-ganjurkan meminta tanah untuk perumahan ke saudara mereka. Lalu mengevakuasi ke daerah yang akan ditetap-kan oleh Pemkab Agam.

“Hal ini akan kita bahas secepatnya, agar tidak terjadi korban jiwa apabila longsor susulan terjadi,” tambahnya. Terkait jumlah bantuan yang diperoleh, Indra Catri me-nambahkan, saat ini sudah banyak bantuan berupa mie

instan, beras, gula, telur, air mineral, uang tunai Rp200 juta dan lainnya.

“Bantuan ini tidak hanya dari kabupaten dan kota di Sumbar, melainkan dari luar provinsi seperti Bandung, Jakarta, Batam, Pekanbaru, Medan dan lainnya,” kat-anya. Selain dapat bantuan,

evakuasi korban long-sor di Kabupaten Agam juga mendapat pujian dari Kepala Badan Penanggu-langan Bencana Nasional Syamsul Ma`arif, karena berhasil menemukan 17 korban dalam waktu em-pat hari.

(red/ant)

Larangan Eks-RSBI Pungut Dana Seleksi menyeleksi calon siswa, tapi dananya diambil dari anggaran sekolah. Tidak boleh dipungut dari calon siswa. “Kami memberi-kan kewenangan untuk me-nyeleksi anak, apakah itu psikotes, fisik, dan lainnya,” kata dia. Seleksi siswa baru sekolah bekas RSBI dinilai perlu untuk menjaga kualitas sekolah.

Mengenai anggaran dana RSBI yang sudah dialokasi-kan APBD Kota Batam, ia

mengatakan, masih dalam tahap pembicaraan dengan DPRD Batam. “Dana dibi-carakan untuk apa,” kata dia. Meski begitu, ia berharap alokasi dana untuk bekas RSBI tetap dilanjutkan.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemko Ba-tam, Ardiwinata mengatakan Pemerintah belum bisa menggunakan anggaran ban-tuan atau subsidi untuk rinti-san sekolah berstandar inter-nasional sebesar Rp3,717

miliar setelah Mahkamah Konstitusi menghapuskan status sekolah rintisan untuk semua tingkatan.

“Hingga saat ini dana masih belum digunakan. Masih mengendap. Dinas pendidikan masih menunggu pembicaraan lanjutan terkait anggaran sebesar Rp3,717 miliar untuk SMP dan SMA berstatus RSBI di Batam,” kata Ardi. Ia mengatakan, Di-nas Pendidikan Kota Batam masih akan membicarakan

penggunaan dana tersebut dengan Walikota Batam dan pihak terkait lainnya. Ang-garan RSBI Batam pada 2013 sebesar Rp3,717 miliar dialokasikan untuk pembi-naan dan revitalisasi gedung sekolah. APBD untuk RSBI dari dokumen rincian rencana anggaran Dinas Pendidikan 2013 akan diperuntukkan bagi SMP 03 sebesar Rp108 juta, SMP 6 Rp127 juta, SMA 1 Rp231,92 juta dan SMA 3 Rp240,36 juta. (Rahmat/gus)

SUBANG, (WN)Problema dunia pendidikan di negeri ini tampaknya cukup kom-

plek dan rumit, dimana aspek satu sama lainnya saling bersinggungan, mulai dari system pendidikan, sarana dan prasarana, penyediaan anggaran, belum lagi dipengaruhi semangat mental penyeleng-garanya. Sehingga bila ada salah satu aspek tidak terpenuhi, cukup berpengaruh terhadap program lainnya.

Sebut saja kekacauan penyaluran gaji sertifikasi guru atau Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) yang belakangan melanda di se-jumlah daerah kabupaten/kota. Hal ini berimbas pada terganggunya kesejahteraan guru dan endingnya dapat menurunkan kualitas mutu pendidikan. Seperti terjadi di kabupaten Subang, terkait keterlambatan pencairan gaji sertifikasi guru.

Bagi PNS sejak Janurai hingga Oktober 2012 baru cair 6 bulan, se-mentara Guru honorer (Non PNS) di sekolah negeri dari sekurangnya 370-an guru belum menerima sepeserpun. Padahal seharusnya gaji sertfikasi Guru Non PNS sebesar Rp.1,5 juta/bulan itu bisa dinikmati.

Dengan lambatnya gaji sertifikasi itu, mereka sangat terpukul teru-tama Guru Non PNS, lantaran tidak mempunyai pengahsilan lainnya kecuali gaji sertifikasi. “Untuk menyambung hidupnya kami benar-benar mengandalkan dari gaji sertifikasi, namun hingga kini belum menerima. Bagaimana bisa konsentrasi mengajar, bila kebutuhan dapur tak tercukupi, Jadi pusing tujuh keliling,” Tutur sejumlah guru.

Mahruf salah seorang Guru di SD Anggaranu, mengaku dirinya menjadi guru honor sejak tahun 1999 dan Mufti Ali guru SD Pur-wajaya, telah ditetapkan mempeoleh TPP sejak tahun 2010. Namun mereka mengaku baru menerima TPP satu tahun (12 bulan) TA 2011, sementara TPP tahun 2010 belum diterima.

Keterangan yang diperoleh Mahruf, janji pejabat berkompeten di Dikbud kab.Subang bahwa TPP 2010 yang belum dibayar akan dirapelkan pada tahun berikutnya (TA 2011) sedikitnya berjumlah 30 orang, tapi nyatanya hingga kini tidak cair, tidak terima rapel “, tutur Mahruf kecewa.

Namun anehnya, lanjut Mahruf, kawan seangkatannya Dudung Sulaeman (Guru SD Anggaranu), Yeni (Guru SD Sukasari-II) TPP tahun 2010 dan 2011 cair semua. “Jadi ada apa dengan mekanisme TPP, apa bedanya dengan kawan seangkatan yang TPPnya cair. Lalu hak kami ( uang TPP) itu kini parkir dimana? sementara kami sangat membutuhkan. Dimana pula pembelaan wadah kami bernaung untuk memperjuangkan nasib kami, seperti PGRI, Forum Tenaga Honorer Sekolah (FTHS)” keluh Mahruf.

Masih kata Mahruf, gaji Sertifkasi Guru honorer yang mengajar di sekolah negeri tahun ini akan distop. Hal ini diakibatkan adanya payung hukum yang bertentangan dengan pencairan gaji serifikasi yakni PP No.74 tahun 2008.” Sejak awal pencairan gaji sertifikasi mengacu kepada PP No.74 tahun 2008, namun anehnya kini tidak bisa dicairkan karena berbenturan dengan PP.No.74 tahun 2008 juga. Mestinya bila memang berbenturan sejak awal” ujarnya.

Menurut Mahruf, artinya tahun 2012 merupakan tahun pertama adanya hambatan/tidak akan diacairkannya gaji sertifikasi bagi guru honorer di sekolah negeri. “ Yang bertentangan dengan PP 74 itu hanya guru honorer di sekolah negeri, tapi yang ada di lingkungan sekolah swasta bisa dicairkan, atau meski ada di sekolah negeri jika dibawah naungan Kementerian Agama tetap bisa dicairkan seperti biasa” terangnya aneh.

Keluhan ini, tambah Mahruf sudah disampaikan ke DPRD kab.Subang bersama ratusan guru honorer senasibnya melalui unjuk rasa beberapa waktu lalu di gedung DPRD. Menanggapi hal ini , saat beraudensi dengan pengunjuk rasa, Ketua Komisi D DPRD Kab.Subang Sugianto mengatakan akan terus mendorong tuntutan para guru honorer. Pihaknya akan melakukan komunikasi lanjutan dengan intansi terkait, seperti BKD, DPPKAD dan Bupati.

“ Kami akan memfasilitasi tuntutan mereka, mudah-mudahan minggu depan, komunikasi dengan berbagai intansi bisa dilakukan, bahkan bila perlu akan kita kawal hingga ke pemerintah pusat” ujar Sugianto berjanji.

Kasub Bag Program Dikbud kab.Subang Maman Rohman yang dilansir Media On line PRLM, menyebutkan pihaknya mengakui adanya keterlambatan pencairan gaji sertifikasi. Hal itu disebabkan adanya perubahan ketentuan syarat pencairan, mulai tahun ini harus melampirkan SK Bupati.

“ Sebelumnya guru honorer diangkat berdasarkan SK Kepala Sekolah, namun kini aturanya harus berdasarkan SK Bupati. Nah..kami kini sedang mendata semua guru honorer agar bisa mendapatkan SK Bupati sebagai sarat pencairan gaji sertifikasi,” katanya.

Maman menuturkan, proses pengumpulan dan verifikasi data guru honorer itu , kini sudah mencapai 80 persen dari sekitar 378 guru honorer yang mendapat tunjangan gaji sertifikasi. Targetnya, pendataan itu akan rampung hingga kurun waktu sebulan ke depan, untuk kemudian diperoses mendapatkan SK Bupati dan nantinya guru honorer tersebut akan memperoleh tunjangan Sertifikasi setiap tiga bulan. “ Ketentuan ini hanya berlaku untuk guru honorer negeri, sementara guru swasta masih sama dengan sebelumnya. Bagi pembayaran tunjangan sertifikasi guru swasta tidak ada masalah,” ujarnya. (abh/esuh).

Diberitahukan kepada semua crew Warta Nasional untuk menghubungi redaksi, terkait manajemen dan penampilan baru. Untuk segera menguhubungi nomor dibawah ini:Hp. 08212 558 2006

ttdRekson H Pasaribu

Pemred

PENGUMUMAN

4 - 28 Februari 2013

ADVERTORIAL12

Ai Jamilah M.Pd

Saatnya Lebih Tingkatkan Kedisi plinan dengan Sopan SantunPURWAKARTA, (WN)

Maraknya vidio atau gambar yang tidak pantas dilihat, terjadinya pemerkosaan akibat minuman keras dan melihat vidio (maaf) porno seperti yang terjadi didaerah Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta.

Gadis yang masih dibawah umur diperkosa oleh para remaja pria yang masih tetangganya, setelah menegak minuman keras dan melihat film porno di sebuah gubuk, maraknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang (narkoba).

Bukti kita semua harus segera disiplin dimanapun, dengan siapapun kita berada, sayangi diri dengan selalu waspada, jangan biarkan sekeliling kita dirugikan atau merugikan satu sama lain, hargai dan hormati sesama dengan bijak dan bertanggungjawab.

Ketua Organisasi Perempuan Pitaloka Purwakarta Ai Jamilah M.Pd kepada wartawan, Jum’at dalam pesan singkat telepon selulernya menyampaikan, pertama berikan pendidikan agama sejak dini, kuatkan pondasi agama. kedua, didikan orang tua harus betul-betul memperhatikan anak-anak.

Orang tua memberikan contoh dengan perbuatan dan perkataan yang baik dan sopan serta santun, orang tua harus sering mengecek bila mana anak-anaknya main di luar rumah, harus tahu dengan siapa anak-anak kita berteman, sering memberikan nasihat yang positif, jangan sampai terpengaruh orang-orang yang

dapat menghancurkan masa depan, pakaian harus diperhatikan jangan sampai mengundang orang yang tidak bertanggung jawab berbuat tidak baik, penyampaian kata-kata, perilaku atau gerak-gerik kita.

“Mari-mari sama-sama tingkatkan dengan lebih sopan, upayakan kita nyaman berhadapan dengan siapapun, tidak ada kata terlambat untuk merubah kearah yang lebih baik. keselamatan dan kebersihan hak semua pihak, kondusipnya lingkungan tanggungjawab semua pihak, ciptakan keamanan dan kenyamanan dimanapun kita berada agar terhindar dari hal-hal tidak baik demi kesejahteraan dalam keseharian,”pesannya. (Laela)

KELUARGA BESAR SMAN 1 TAMBUN SELATAN (RSBI)

MULYADI, M.PdKepala Sekolah

Mengucapkan Selamat Memperingati

Maulid Nabi Muhammad SAW(12 Rabiul Awal 1434 H)

Mengucapkan Selamat Memperingati

Maulid Nabi Muhammad SAW(12 Rabiul Awal 1434 H)

Mengucapkan Selamat Memperingati

Maulid Nabi Muhammad SAW(12 Rabiul Awal 1434 H)

Mengucapkan Selamat Memperingati

Maulid Nabi Muhammad SAW(12 Rabiul Awal 1434 H)

KELUARGA BESAR SMAN 3 TAMBUN SELATAN

UJANG SURIANA, S.Pd, MMKepala Sekolah

KELUARGA BESAR SMAN 2 CIKARANG BARAT

KELUARGA BESAR SMAN 2 TAMBUN SELATAN

KELUARGA BESAR SMPN 4 CIKARANG SELATAN

SUJADI, M. PdKepala Sekolah

KEPALA SEKOLAH - KOMITE SEKOLAH

DRS. MANITO PUJI HARYANTO M.SIKEPALA SEKOLAH

DRS. UNTUNG, M.PDWAKIL KEPALA SEKOLAH

H.MUSTAKIM,SEKETUA KOMITE

Mengucapkan Selamat Memperingati

Maulid Nabi Muhammad SAW(12 Rabiul Awal 1434 H)

KELUARGA BESAR SMAN 2 CIKARANG UTARA

H. SURATMAN, M. PDKEPALA SEKOLAH

Mengucapkan Selamat Memperingati

Maulid Nabi Muhammad SAW(12 Rabiul Awal 1434 H)

KELUARGA BESAR SMPN 1 CEMPAKA - PURWAKARTA

KELUARGA BESAR SMPN 4 PURWAKARTA

H. NANA, S.Pd. M. PdKEPALA SEKOLAH

H. SUHERMAN S.Pd. M. PdKEPALA SEKOLAH

Mengucapkan

Selamat Memperingati

Maulid Nabi Muhammad SAW(12 Rabiul Awal 1434 H)

Mengucapkan

Selamat Memperingati

Maulid Nabi Muhammad SAW(12 Rabiul Awal 1434 H)

RAFFI AHMAD resmi berstatus tersangka kasus penggunaan dan kepemilikan narkoba. Dia kini ditahan di Rutan Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta TimurRaffi Ahmad akan ditahan selama 120 hari, terhitung sejak 1 Februari 2013 di rumah tahanan BNN. Pembawa acara Dahsyat ini menjalani pemeriksaan BNN selama hampir satu minggu semenjak peristiwa penggerebekan rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, dan dinyatakan positif menggunakan narkotik.Dari hasil tes laboratorium, kata Sumirat, Raffi terbukti positif metilon. Dia juga disangka memiliki 14 butir metilon dan dua linting ganja.“Pertama R (Raffi) 26 tahun, pekerjaan wiraswasta atau

pekerja seni positif menggunakan metilon, status tersangka,” tegas Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumirat Dwiyanto saat menggelar jumpa pers di Gedung BNN, seperti yang diberitakan Kapanlagi.com.Dalam kasus ini, Raffi dijerat pasal 111 ayat 1 junto 132, 133, 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Dari 17 orang yang diamankan pada Minggu (27/1), hanya delapan orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka termasuk Raffi Ahmad. Sejumlah artis yang turut tertangkap, seperti Wanda Hamidah, Zaskia Sungkar, dan Irwansyah telah dibebaskan sebelumnya karena tidak terbukti memakai narkotik.

Raffi Ahmad Resmi Menjadi Tersangka