Upload
phamkien
View
222
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
EKONOMI POLITIK DAN PARADIGMA PEMBANGUNAN
Prof. Dr. Didik J. Rachbini
1© Pusdiklat Spimnas 2011
I. Definisi Paradigm
• A distinctive concept
• A model
• Pattern
• Development paradigm (development model)
2© Pusdiklat Spimnas 2011
II. PARADIGMA DAN SISTEM EKONOMI POLITIK LAMA
SEP = fungsi (SDi), dimana,
SEP = sistem ekonomi politik• SD1=sifat dasar pemilikan
• SD2=inisiatif pembentukan badan usaha
• SD3=insentif ekonomi
• SD4=mekanisme pembentukan harga
• SD5=kompetisi atau persaingan
• SD6=struktur organisasi
• SD7=jenis insentif/dorongan
3© Pusdiklat Spimnas 2011
EKONOMI POLITIK DAN PARADIGMAPEMBANGUNAN LAMA
Sifat Dasar1. Pemilikan
(SD1)
2. Inisiatifpembentukan badanusaha(SD2)
3. Insentifekonomi(SD3)
4. Mekanisme harga(SD4)
5. Kompetisi(SD5)
6. StrukturOrganisasi
7. InsentifKegiatan
KapitalismeIndividu
IndividuPartnershipKorporasi
Profit sebagaiMotif utama
Pasar (S&D)
Eksis
Desentralisasi
Matematik
SosialismeIndustri dasardimiliki negara,sisanya individuUsaha bersamapada industridasar danindividu untuklainnyaMotif ekonomidannonekonomiPemerintah/birokrasi
Ada bila negaramauSemisentralisasiSosialistik
KomunismeSemua dimilikinegara
Negara
Insentif terbatas
Negara
Tidak ada
SentralisasipenuhUntuk Ideologi
CampuranIndividu dannegara
Individu dannegara
Ekonomi,sosial, politik
Birokrasihukum pasar
Ada dan tidak
Desentralisasi
Gabungan
4© Pusdiklat Spimnas 2011
Kapitalisme
1. Manusia merdeka, legal politis
2. Manusia merdeka, pekerja menjual tenaganya kepada pemilik modal dengan kontrak
3. Komoditi harganya ditentukan oleh mekanisme pasar dan invisible hand, dan
4. Individu bekerja untuk mencari keuntungan maksimal.
5© Pusdiklat Spimnas 2011
Sosialisme-Komunisme
• Peranan Pasar sangat minimal (dinolkan)
• Kasus Indonesia dalam perebutan ideologi: sama rata sama rasa
• Peranan negara sangat dominan
• Tertutup
• Hanya tersisa dua atau tiga negara di dunia yang tertutup: Korea Utara, Kuba dan Burma
6© Pusdiklat Spimnas 2011
Cina: Komunis atau Kapitalis?
7© Pusdiklat Spimnas 2011
IV. Dua Pilar Paradigma:
KAPITALISME SOSIALISME
STATE NIL ***
MARKET ***
8© Pusdiklat Spimnas 2011
Kebijakan Ekonomi
PRIVATEGOAL
PUBLICGOAL
STATE ***
MARKET ***
9© Pusdiklat Spimnas 2011
V. Kasus Rusia
• Sekarang Rusia Kapitalisme ?
• Transisinya dengan Prestroika membuat negara ini lemah
• Negara super kuat antri makanan pokok roti
• Integrasi nasional dikorbankan
10© Pusdiklat Spimnas 2011
V. EKONOMI PASAR SOSIAL JERMAN
• EPS/SME: kerangka teori atau pemikiran, yang mengkombinasikan kebebasan atau inisiatif individu dengan tanggung jawab sosial.
• Wujudnya: UU persaingan, sistem asuransi sosial, dll
• Unsur inisiatif individu: untuk mengembangkan potensi dinamika ekonomi masyarakat (perlu pasar & prinsip persaingan yang sehat).
11© Pusdiklat Spimnas 2011
• SME tidak mempraktekkan ekonomi liberal (kebebasan individu).
• Prinsip kebebasan & kompetisi perlu diikuti tanggung jawab sosial
• Wujudnya: melalui institusi, yang dapat menjamin kemakmuran masyarakat rentan
• Golongan produktif diberi ruang gerak yang luas untuk mengembangkan potensi & kreativitasnya, sejalan dengan tanggung jawab sosial, yang semakin besar
12© Pusdiklat Spimnas 2011
PRINSIP EPS/SME
(1) Kebebasan dan hakindividu (keputusandesentralisasi). Mekanisme pasar yang efektif memacu kegiatan ekonomi secaralebih dinamis dan menghidupkan suasanapersaingan (competition).
(2) Persamaan sosial (social equality), sebagian masyarakat yang kurang mampubersaing bisa mendapatkan kesempatansesuai kemampuannya. Subsidi berlebihandihindari agar menciptakan free rider
13© Pusdiklat Spimnas 2011
(3) Kebijakan siklus bisnis (business cycle policy) untuk kompetisi dan tujuan sosial, ada masa pasang (tabungan) dan adamasa surut kehidupan ekonomi.
(4) Menjaga pertumbuhan ekonomi, menciptakan sistem hukum & infrastruktur, menumbuhkan insentifyang rasional, memacu kreativitas dalamekonomi, modernisasi fasilitas produksi & produktivitas.
14© Pusdiklat Spimnas 2011
(5) Kebijakan struktural: mekanisme pasar, perubahan struktural, hindari hambatan untukmemacu efisiensi & produktivitas. Misalnyapasar tenaga kerja tidak semata mekanismepasar dan persaingan.
(6) Market conformity atau competitive conformity. Kebijakan tidak saja ke arah social equality, tapi ekonomi yang seimbang & dinamika pertumbuhan. Market conformitytidak akan membunuh kegiatan yang kompetitif.
15© Pusdiklat Spimnas 2011
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
(1) Keamanan pekerja: menghindari PHK massal, proteksi hak-hak pekerja, yang dijamin oleh sistemhukum pada tingkat yang asasi.
(2) Partisipasi pekerja: ikut menentukan arahproduksi, memaksimalkan kontribusi terhadapperusahaan
(3) Kompensasi material: kebijakan perlindunganakibat berbagai masalah ekonomi, kecelakaan, keadaan sosial yang kritis, bahkan karena bencanaalam.
16© Pusdiklat Spimnas 2011
.(4) Subsidi pembangunan rumahrakyat sebagai kebutuhan mendasar, melalui keuangan publik, keringananpajak golongan bawah
• (5) Asuransi sosial: orang tua, kauminvalid, dan golongan rentan
• (6) Kesejahteraan keluarga (basis sistem sosial): tambahan jaminananak-anak
17© Pusdiklat Spimnas 2011
MASALAH KITA: KEMISKINAN DAN KORUPSI
© Pusdiklat Spimnas 2011
I. EKONOMI INDONESIA
0
5
10
15
20
25
30
China USA EU India Indonesia
GDP LIMA NEGARA BESAR 2030 (Trilyun US$)
19© Pusdiklat Spimnas 2011
20
Kemiskinan (BPS)
• Hingga 2010, persentase kemiskinan di Papua mencapai 36.80% dari total penduduk dan menjadi tingkat kemiskinan tertinggi di 33 provinsi. Sementara terendah berada di DKI 3,48%.
36.80
3.48
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
Papua
Papua
Barat
Maluku
Goronta
loNTT
NTBNAD
Lampun
g
Bengk
ulu
Sulawes
i Ten
gah
Sulawes
i Ten
ggara
DI Jog
yaka
rta
Jawa T
enga
h
Sumate
ra Sela
tan
Jawa T
imur
Sulawes
i Barat
Sulawes
i Selat
an
Sumate
ra Utar
a
Jawa B
arat
Sumate
ra Bara
t
Maluku
Utar
a
Sulawes
i Utar
a
Kaliman
tan Barat
RiauJa
mbi
Kepula
uan R
iau
Kaliman
tan Tim
ur
Banten
Kaliman
tan Ten
gah
Bangk
a Beli
tung
Kaliman
tan Selat
an Bali
DKI Jak
arta
2009 2010
© Pusdiklat Spimnas 2011
ST 93 Lahan Lahan YangPertanian yang Rumah dan Lahan Lahan Jumlah Dikuasai
Dikuasai Pekarangan Tidur LainnyaJawa 0.47 0.19 0.19 0.38 0.03 0.00 0.00 0.03 0.41Luar Jawa 1.20 0.23 0.91 1.14 0.06 0.10 0.00 0.06 1.30Indonesia 0.80 0.21 0.51 0.72 0.05 0.04 0.00 0.09 0.81
WilayahLahan Untuk Pertanian Lahan Bukan Untuk Pertanian
Sawah Bukan Sawah Jumlah
21
Tabel 7. Rata-rata Luas Lahan Yang Dikuasai Rumah Tangga Pertanian dan Penggunaan Lahan (Ha)
Sumber : BPSST = Sensus Pertanian Tahun 1993
© Pusdiklat Spimnas 2011
< 0.5 0.5 - 0.99 1.00 - 1.99 2.00 - 2.99 ≥ 3.00 JumlahJawa 40.92 9.61 3.51 0.67 0.42 55.13 Luar Jawa 14.18 9.35 10.81 5.87 4.64 44.85 Nasional 55.10 18.96 14.32 6.54 5.06 100.00
Golongan Luas Lahan yang Dikuasai (Ha)Wilayah
22
Tabel 8. Persentase RT Pengguna Lahan dan Golongan Luas Lahan yang Dikuasai Tahun 2003
Sumber : BPSST = Sensus Pertanian Tahun 2003
© Pusdiklat Spimnas 2011
Unemployment Indonesia dan ASEAN
23© Pusdiklat Spimnas 2011
Tenaga Kerja Informal dan Formal Berdasarkan Status di Indonesia, 2008 &2009 (juta)
24Sumber: ILO, 2010
© Pusdiklat Spimnas 2011
Separuh Sektor Indutri Tumbuh Negatif & Mendekati Nol
-4,8%
-3,1%
-0,2%
0,0%
0,2%
1,4%
2,3%
2,6%
2,9%
3,9%
10,3%
-8% -4% 0% 4% 8% 12%
Gas alam cair
Barang kayu dan barang dari kayu lainnya
Logam dasar besi dan baja
Tekstil, barang kulit dan alas kaki
Kertas dan barang cetakan
Pengilangan minyak bumi
Makanan, minuman dan tembakau
Barang lainnya
Semen dan barang galian bukan logam
Pupuk, kimia dan barang dari karet
Alat angkutan, mesin dan peralatannya
Sumber: BPS© Pusdiklat Spimnas 2011
Starting Business
Jumlah prosedur memulai
bisnis
Jumlah hari memulai
bisnis
Biaya (% dari pendapatan per
kapita)
Modal Minimal (% dari pendapatan per
kapita) Singapura 3 3 0,7 0 Thailand 3 3 6,3 0 Indonesia 9 60 26 59,7 Kambodia 9 85 138,4 36,3 Malaysia 9 11 11,9 0 Timor-Leste 10 83 4,1 202,9 Vietnam 11 50 13,3 0 Filipina 15 52 28,2 5,5 Rata-rata OECD 5,7 13 4,7 15,5 Asia Pasifik 8,1 41,1 25,8 21,3
© Pusdiklat Spimnas 2011
Corruption Index of Indonesia & Other Countries
27
Source : www.transparency.org, 2010
Note : 0 = corrupt and 10 = clean© Pusdiklat Spimnas 2011
Bribery of 15 Public Institution
10%14%14%15%17%
21%21%
30%30%32%33%33%34%
41%48%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
MUI (n=177)
BPOM (n=387)
Pajak Nasional (n=2005)
Depkes (n=598)
Pajak Daerah (n=2159)
Angkasa Pura (n=357)
DepHukHam (n=431)
Pengadilan (n=204)
Pelindo (n=425)
Badan Pertanahan Nasional (n=518)
Pemda kota (n=1857)
DLLAJR (n=774)
Kantor Imigrasi (n=363)
Bea dan Cukai (n=423)
Polisi (n=1218)
Sumber : Tranparency International Indonesia, 2009© Pusdiklat Spimnas 2011