Eksepsi Edisi II/LPMH-UH/XIX/II/2015

ISSN 2089-340X

EksepsiEdisi II/LPMH-UH/XIX/II/2015

BuletinBagi Demokrasi Untuk Keadilan

DITERBITK

AN O

LEH

LEMB

AGA

PERS

MAH

ASIS

WA H

UKUM

UNI

VERS

ITAS

HAS

ANUD

DIN

OTONOMI KAMPUSAntara Kemandirian & Komersialisasi

Eksepsi Edisi II/XIX/LPMH-UH/II/2015 Eksepsi Edisi II/LPMH-UH/XIX/II/2015

Redaksi Eksepsi menerima tulisan berupa opini, artikel, essai, cerpen, puisi, karikatur maupun foto dari pembaca. Tulisan dapat diserahkan di sekretariat LPMH-UH, atau dikirim melalui via e-mail ke:

[email protected]

2

EksepsiISSN 2089-340X

PENERBIT:LEMBAGA PERS MAHASISWA HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

PELINDUNG:Dekan

PENASEHAT:Wakil Dekan III

PENDAMPING UKM:Birkah Latief, S.H., M.H

DEWAN PEMBINA:Anwar Ilyas, S.H, Muh. Alam Nur, S.H,

Muh. Sirul Haq, S.H, Muh. Ali Akbar Nur, S.H, Wiwin Suwandi, S.H, Nurul Hudayanti, S.H., M.H, Muh. Arman KS, S.H, Ahmad Nur, S.H,

Solihin Bone, S.H, M.H., Irfan Amir, S.H, Nasril, S.H, Hardianti Hajrah S, S.H, Ahsan Yunus, S.H, M.H, Irwan Rum, S.H., Rezki Alvionitasari, S.H.

DEWAN PERS:Amiruddin

Farit Ode KamaruM.N Faisal R. Lahay, S.H.

PEMIMPIN UMUM:Ramli

PEMIMPIN REDAKSI:Rezky Pratiwi

SEKRETARIS UMUM:A. Asrul Ashari

BENDAHARA:Nurjannah

REDAKTUR PELAKSANA:Icha Satriani Azis

Nurul HasanahMohammad Supri

REPORTER:Satriani P., Indah Sari,

Dyah Ambarsari, Putri Reztu A.J., Nurul Amalia, Puspitasari,

Diana Ramli

FOTOGRAFER:Rio Atma Putra,

LAYOUTER:Firman Nasrullah,

Julandi J. Juni

DIVISI KADERISASIMuh. Syahrul Rahmat,

Ainil Masura

DIVISI JARINGAN KERJASatriani P.,

Dwi Arianto Rukmana

DIVISI LITBANGA. Azhim Fachreza A.,

Nurfaika Ishak

DIVISI DANA & USAHAJulandi J. Juni

SalamRedaksi

Salam Pers Mahasiswa!

Bahagia adalah ketika goresan tinta kami kembali dapat dinikmati oleh para pembaca, yang semoga bisa menjadi suntikan penyemangat untuk tetap melek dengan kompleksitas hidup

yang direka dengan sangat apik oleh para pendaulat.Bertambah pula bahagia kami tatkala para calon generasi pelanjut

yang bertekad memahat sejarah dengan pena, mengetuk pintu rumah kami, mengabdikan diri mengawal perubahan dengan memberitakan kebenaran. Selamat bergabung dalam kerja-kerja keabadian!

Alhamdulillah, meski penerbitan buletin edisi kali ini jauh dari waktu yang kami rencanakan, namun pada akhirnya buletin ini bisa sampai di tangan pembaca yang tentu tak lepas dari kerja keras dan kegigihan para kru Eksepsi.

Dengan semangat perubahan, laporan utama Eksepsi pada edisi kali ini mencoba mengurai dampak penetapan Unhas sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH). Otonomi PTN-BH memberikan kewenangan yang besar pada kampus dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, untuk itu kami sajikan kepada para pembaca agar pelaksanaannya dapat kita kontrol bersama. Kami pun menghadirkan liputan mengenai persoalan seputar kualitas skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa yang kami rangkum dalam rubrik laporan khusus. Di samping itu tanya jawab mengenai kinerja DPR dan DPRD dari pemantauan Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia juga kami hadirkan dalam rubrik wawancara khusus. Juga aktivitas civitas akademika yang kami rekam dalam rubrik aktivitas, dan berbagai liputan menarik lainnya.

Kritik dan saran pun kami harapkan dari para pembaca sebagai bahan perbaikan untuk terbitan Eksepsi kedepannya. Harapan besar semoga buletin ini bisa menjadi stimulan untuk mengawal perubahan, dan menjadi sumber informasi yang berguna bagi para pembaca. Akhir kata, selamat membaca!

Pengawal Perubahan

Foto bersama pada Diklat Jurnalistik Dasar & Penerimaan Calon Anggota LPMH-UH “Kawal Perubahan, Beritakan Kebenaran”. Bertempat di Aula Harifin Tumpa Fakultas Hukum Unhas, Minggu (15/2).

Eksepsi Edisi II/XIX/LPMH-UH/II/2015 Eksepsi Edisi II/LPMH-UH/XIX/II/2015 3

Eksepsis Editorial

“Saya kira ini merupakan pilihan Unhas dan saya kira senat di universitas ini tidak ada yang tidak mau jika Unhas menjadi lebih baik. Saat ini pengaruh PTN-BH dalam bidang kemahasiswaan memang belum bisa kita nilai, tapi saya berharap agar perhatian terhadap dunia kemahasiswaan itu semakin besar, karena jantungnya

universitas sebenarnya ada di mahasiswa. Bagaimana kita menkonversi dari yang belum menjadi apa dan dapat keluar dengan nilai tawar yang tinggi”Hamzah Halim (Wakil Dekan III Fakultas Hukum Unhas)

“Unhas belum siap berstatus PTN-BH, masih banyak faktor-faktor untuk UNHAS menuju PTN-BH yang belum dapat dicapai, seperti sarana dan prasarana lalu dalam bidang akademik seperti mengawasi dosen dalam perkuliahan”Slamet Riady (Mahasiswa Fakultas Sastra Unhas)

“Ini merupakan suatu prestasi sebab pemerintah memiliki sejumlah kriteria yang tidak mudah untuk sebuah perguruan tinggi dinyatakan berstatus PTN-BH. Baru-baru ini hanya empat universitas, termasuk Unhas, yang akan ditransformasikan sebagai perguruan tinggi PTN-BH di Indonesia

menyusul tujuh perguruan tinggi yang sebelumnya telah menjadi PTN-BH. Maka tentu saja kita anggap ini sebagai suatu kebanggaan”

Prof Junaedi Muhidong (Wakil Rektor I Unhas)

Kontrol Otonomi PTN-BH Unhas

Anggapan sebuah perguruan tinggi lebih berkem-bang jika diberikan kemandirian adalah dasar utama formulasi PTN-BH. Harapan itu juga

menjadi dasar ditetapkannya Unhas sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) melalui PP No. 82/2014 tentang Penetapan Unhas sebagai PTN-BH. Sta-tus baru ini akan memberikan otonomi bagi Unhas untuk mengatur persoalan internalnya, baik bidang akademik maupun non akademik.

Konsep PTN-BH menuntut perguruan tinggi tidak hanya fokus menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga konsentrasi mengatur persoalan non akademik, termasuk pendanaan. Pada Pasal 65 ayat (3) UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan PTN-BH memiliki hak mengelola dana secara mandiri, serta wewenang mendirikan badan usaha dan mengem-bangkan dana abadi. Selain itu, sumber pendanaan PTN-BH juga dapat berasal dari kerjasana Tri Dharma dengan badan usaha dan dunia industri. Tujuannya, pendanaan perguruan tinggi tidak lagi bergantung dana dari pemer-intah dan mahasiswa. PTN-BH juga diharapkan leluasa mengembangkan diri dengan dana yang dikelola secara mandiri.

Di sisi lain, otonomi PTN-BH dalam persoalan pen-danaan membuka celah penyalahgunaan pengelolaan keuangan jika tidak dijalankan oleh birokrat dalam sistem yang baik. Apalagi dalam Pasal 65 ayat (3) UU 12/2012 dinyatakan PTN-BH memiliki tata kelola dan pengambi-lan keputusan secara mandiri, serta memiliki unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi. Otonomi luas dengan kontrol internal dikhawatirkan tidak akan menjamin baiknya pengelolaan keuangan, bahkan mahasiswa rawan dibebani biaya kuliah tinggi tanpa dibarengi peningkatan kualitas pendidikan. Pas-al 15 ayat (1) PP 82/2014 memang menetapkan bahwa rektor menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan PTN-BH setiap tahun anggaran untuk disampaikan ke-pada majelis wali amanat, menteri bidang pendidikan, dan menteri bidang keuangan. Namun pemeriksaan oleh auditor independen tetap perlu dilakukan.

Status Unhas sebagai badan hukum merupakan le-gitimasi untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri, namun seyogianya tetap fokus pada fungsi pe-nyelenggaraan Tri Dharma. Persoalan pendanaan harus semata-mata ditujukan sebagai penyokong terwujudnya fungsi tersebut, bukan yang utama. Jangan sampai status PTN-BH menjadikan Unhas lahan komersialisasi beru-jung mahalnya biaya kuliah. Negara (baca: pemerintah) bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui penyelenggaraan pendidikan berbiaya terjangkau oleh semua lapisan masyarakat tentunya. Hal tersebut harus dipahami oleh tiap-tiap institusi pe-nyelenggara pendidikan, termasuk Unhas dengan oto-nomi yang dimiliki saat ini karena berstatus PTN-BH. Untuk itu, sosialisasi konsep PTN-BH harus dilakukan oleh birokrasi Unhas. Hal ini perlu untuk menciptakan pemahaman yang berujung pada partisipasi aktif sivitas akademika Unhas, utamanya dalam mengontrol penge-lolaan perguruan tinggi. Dengan demikian akan terwu-jud penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sehat, ses-uai yang kita harapkan.

Kata Mereka Tentang Unhas Sebagai PTN-BH


Pada dasarnya Pengelolaan Pergu-ruan Tinggi Negeri (PTN) dibeda-kan ke dalam tiga jenis, yaitu PTN

dengan pengelolaan Satuan kerja, PTN dengan Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (PK-BLU) dan PTN Badan Hukum (PTN-BH). Unhas secara Resmi telah berubah statusnya dari PK BLU setelah ditetapkan dengan Pera-turan Pemerintah Nomor 82/2014 ten-tang Penetapan Unhas sebagai PTN-BH pada 17 oktober 2014. Hal ini merupa-kan tindak lanjut dari Mandat Kemente-rian Pendidikan dan Kebudayaan (Ke-mendikbud) untuk Empat PTN, yakni Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin dan Instititut Teknologi Surabaya un-tuk ditetapkan menjadi PTN-BH.

Wakil Rektor I, Prof Junaedi Muhi-dong menyatakan bahwa Unhas di-berikan mandat oleh Kemendikbud untuk menjadi PTN-BH karena dinilai sudah cukup baik dan mampu untuk mengelola pendidikan tinggi secara otonom. “Dari segi prestasi, Unhas memang berkompeten untuk beralih ke pola pengelolaan PTN-BH, hal ini sesuai penilaian Kemendikbud terha-dap Unhas dalam mengelola Perguru-an tinggi, diantaranya karena kinerja publikasi jurnal yang sangat mumpuni dan akreditasi perguruan tinggi dengan predikat A, dan beberapa prestasi lain yang dicapai Unhas beberapa waktu yang lalu,“ jelas Guru Besar Fakultas Pertanian Unhas itu, saat ditemui di ru-ang kerjanya.

Melalui PTN-BH, Unhas akan mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian dalam tata kelola pergu-ruan tinggi sesuai otonomi yang dimi-liki perguruan tinggi berstatus badan hukum. Otonomi tersebut secara jelas tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Oto-nomi di bidang akademik meliputi pen-didikan, penelitian, dan pengabdian ke-pada masyarakat, sedangkan di bidang non akademik menyangkut organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketena-gaan dan sarana prasarana. Dengan demikian status PTN-BH memberikan kewenangan bagi perguruan tinggi un-tuk mengelola perguruan tinggi secara mandiri. Membuka, Mengubah dan Menutup Program Studi

Dengan statusnya sebagai PTN-BH, Unhas memiliki kewenangan untuk menetapkan norma, kebijakan ope-

OTONOMI KAMPUS, ANTARA KEMANDIRIAN & KOMERSIALISASI

rasional dan pelaksanaan pendidi-kan. Unhas dapat mengelola fakultas, jurusan atau program studi secara mandiri dan otonom, dalam hal ini Unhas dapat melakukan perubahan, membuka bahkan menutup program studi jika dianggap perlu dan sesuai dengan kebutuhan.

Ketua Tim persiapan PTN-BH Unhas, Prof Dedy Tikson mengatakan Status PTN-BH ini memberikan oto-nomi kepada Unhas untuk mengelola berbagai aspek pengelolaan perguru-an tinggi secara otonom dan mandiri. “Melalui PTN-BH kita memiliki we-wenang dalam mengelola perguruan tinggi, contohnya kita dapat memben-tuk fakultas, program studi atau ju-rusan tanpa melalui persetujuan atau endosemen dari menteri.”

Di samping masalah pengem-bangan program studi, PTN-BH Un-has juga memiliki kewenangan di bi-dang akademik lainnya di antaranya; menentukan syarat Penerimaan Ma-hasiswa Baru, kurikulum program studi, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, persyaratan kelulusan dan wisuda.Mengangkat Pegawai Universitas

Sumber daya manusia untuk ke-tenagaan meliputi Dosen dan tenaga

kependidikan yang berstatus seba-gai Pegawai Negeri sipil (PNS) dan Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai Universitas ter-diri dari Pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, yang dengan status PTN-BH dapat lebih leluasa diangkat dan diberhentikan serta diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan perjanjian kerja dan peraturan perundang-un-dangan yang berlaku.Keuangan dan Sumber Pendapatan

Sebelumnya Unhas yang berben-tuk PK-BLU juga sudah otonom dibi-dang pengelolaan keuangan, namun sebagian besar sumber pendapatan masih bergantung dengan pemerin-tah pusat. Melalui PTN-BH, mekan-isme pendanaan keuangan akan men-galami perubahan besar. Pendapatan dapat diperoleh melalui kerjasama dengan institusi luar dan dengan mendirikan badan usaha. Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 58/2013 menjelaskan secara detail sumber-sumber pendan-aan yang dapat diperoleh yakni dari masyarakat, biaya pendidikan, badan usaha, kerjasama, kekayaan negara dari pemerintah dan pemerintah dae-rah, serta sumber lain yang sah.

Wakil Rektor IV Bidang perenca-naan, pengembangan dan kerjasama,

Oleh: Mohammad Supri, Indah Sari, & Puspitasari


Prof. dr. Budu menjelaskan bahwa sumber pendapatan PTN-BH Unhas diperoleh dari badan usaha, kerjasa-ma luar, dan pendapatan lainnya. Ia menjelaskan dengan otonomi yang diberikan lewat Bentuk PTN-BH ini Unhas dapat melakukan pembena-han dan inovasi terhadap potensi yang dimiliki, sehingga dapat di-manfaatkan untuk tujuan pendan-aan Pendidikan.

Prof Budu juga menyatakan bahwa kerjasama yang akan diban-gun dengan pihak luar tentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihakn-ya akan mempertimbangkan setiap kerjasama sesuai regulasi dan per-timbangan-pertimbangan tertentu.

“Kita tidak langsung mengada-kan kerjasama dengan pihak luar, tentu atas pertimbangan dan aturan yang berlaku. Meskipun PTN-BH Unhas sifatnya otonom, tapi selalu ada aturan dalam menjalankannya. Ini semua untuk kebaikan bersama, bisa jadi karena bentuk PTN-BH, kampus kita akan lebih maju. Hara-pan saya kita semua sama-sama menjaga nama baik Unhas dan saya optimis dengan status PTN-BH ini, Unhas akan semakin maju,” jelasnya.Pembentukan Majelis Wali Amanat

Sebagaimana dijelaskan dalam PP Nomor 4/2014 Tentang Penye-lenggaraan dan Pengelolaan PTN-BH, Majelis Wali Amanat (MWA) berfungsi untuk menetapkan kebija-kan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan di bidang

Non Akademik. Anggota MWA berasal dari unsur pemerintahan, masyarakat, dosen dan unsur lain. PTN-BH Unhas akan membentuk MWA dengan beranggotakan 19 orang, yang di dalamnya juga akan dipilih satu mahasiswa yang mewak-ili seluruh mahasiswa Unhas. Terkait pemilihan satu orang perwakilan mahasiswa di MWA akan dibahas dan ditentukan oleh Senat Universi-tas. Mengenai teknik dan mekanisme dalam mengatur porsi keanggotaan MWA diatur sesuai dengan Statuta Universitas. Otonomi Keuangan, Kenaikan Bi-aya Kuliah

Status baru Unhas sebagai PTN-BH merupakan sebuah bentuk kepercayaan Negara dalam mem-berikan kemandirian Universitas untuk menjalankan sebuah pergu-ruan tinggi. Unhas dan tiga PTN-BH lain akan melakukan langkah besar dalam proses pengelolaan universi-tas yang mandiri dan otonom. Na-mun, status PTN-BH Unhas ini men-gundang banyak kekhawatiran dari kalangan akademisi maupun aktivis Kampus. Slamet Riyadi, Mahasiswa Fakultas Sastra Unhas menjelaskan kekhawatirannya mengenai Status PTN-BH Unhas. Menurutnya, Unhas belum siap untuk beralih ke PTN-BH, dikarenakan banyak aspek dari dalam Universitas sendiri yang perlu dibenahi, seperti masalah di bidang transparansi pengelolaan keuangan dan sarana prasarana. Ia menambah-

kan bahwa nilai-nilai serta tujuan dari pendidikan yakni mencerdas-kan, akan beralih kepada ranah kom-ersil, karena sifatnya yang otonom.

Menanggapi persoalan yang sama, Romi Librayanto, Dosen Fakultas Hukum Unhas mengkha-watirkan akan adanya kenaikan bi-aya pendidikan, mengingat salah satu sumber pendanaan untuk PTN-BH berasal dari mahasiswa. Menu-rutnya kenaikan biaya pendidikan di Unhas kemungkinan besar akan terjadi, karena berdasarkan pengala-man, beberapa kampus yang telah berbentuk PTN-BH sebelum Unhas mengalami kenaikan dalam biaya pendidikannya

“Kita memang harus optimis dengan status ini, pihak universitas harus transparan dan berjalan sesuai aturan yang ada. Namun Harus di-akui, selalu saja yang jadi masalah dalam pola pengelolaan PTN-BH adalah masalah tingginya biaya kuli-ah. Karena salah satu sumber pen-danaan berasal dari mahasiswa, jadi secara tidak langsung, biaya akan di-naikkan, meskipun masih ada sum-ber dana yang lain. Bisa dilihat un-tuk PTN badan hukum sebelumnya, seperti UGM,” jelasnya.

Menurut ketentuan, pengelolaan universitas akan dievaluasi setelah dua tahun ditetapkan sebagai PTN-BH untuk menguji layak tidaknya Unhas dengan pola pengelolaan PTN-BH.

LAPORAN UTAMA


LaporanUtama

6

Dianggap memenuhi kriteria untuk menjadi universitas yang otonom, pemerintah

menetapkan Universitas Hasanud-din sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH), melalui peratu-ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014. Perubahan signifikan dari adanya otonomi adalah adanya ke-bebasan untuk menentukan kebija-kan dan menetapkan aturan internal kampus. Salah satu unsur yang ber-peran dalam hal tersebut adalah Ma-jelis Wali Amanat (MWA).

Majelis tersebut dibentuk untuk menjaga akuntabilitas dan transpar-ansi universitas, melalui mekanisme pertanggungjawaban oleh rektor. Dalam Pasal 15 PP No. 58 Tahun 2013 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum disebutkan bahwa re-ktor menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan PTN-BH pada setiap tahun anggaran untuk dis-ampaikan kepada MWA dan men-teri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri atas laporan neraca keuangan, lapo-ran aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Di samping pengawasan, MWA juga berperan dalam menetapkan kebijakan, baik itu kebijakan akade-mik maupun non-akademik. Setelah melalui persetujuan MWA kemu-dian diimplementasikan oleh rektor dan jajarannya. “Produk aturan lahir dari sana (MWA, Red), kemudian diimplementasikan Rektor. Rektor jika butuh kebijakan maka diajukan

terlebih dahulu ke MWA untuk di-sahkan,” jelas Ir Nasaruddin Salam, Dosen Fakultas Teknik Unhas yang merupakan salah satu anggota Tim Perumus PTN-BH Unhas.

Anggota MWA terdiri dari be-ragam latar belakang, diantaranya menteri, gubernur, dosen, maha-siswa, masyarakat, alumni, dan ter-masuk rektor sendiri. Nasaruddin pun menegaskan tidak akan terjadi ketimpangan dalam proses pengam-bilan keputusan apabila semua me-miliki orientasi dan tujuan yang sama.

“Insya Allah tidak (timpang, red) semua bermuara pada pengem-bangan pendidikan. Siapapun dia baik gubernur, masyarakat, maha-siswa dan alumni, semua harus pu-nya orientasi memajukan perguruan tinggi,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, dalam rapat kedudukan setiap ang-gota MWA sama, termasuk pengam-bilan keputusan ketika misalnya dilakukan voting. Kecuali dalam hal memilih rektor, menteri memiliki su-ara 30%. “Kalau dalam majelis sep-erti dalam membuat keputusan per-aturan, itu semua one man one vote,” tutur pria yang akrab disapa Pak Nas tersebut.

Terkait keterwakilan mahasiswa yang diwakili oleh satu orang yang berasal dari BEM Universitas, Na-saruddin pun menjelaskan. “Tidak harus dari BEM, siapa yang disepa-kati se-universitas, misalnya nanti ada forum berasal dari forum BEM se-Unhas. Ketua forum tersebut yang

mewakili di PTN-BH jika semua me-nyetujui. Jadi itu tidak mutlak”.

Mantan Wakil Rektor III tersebut juga mengungkapkan bahwa keter-wakilan mahasiswa berbeda dengan anggota MWA yang lain. Anggota MWA lainnya menjabat untuk pe-riode tertentu, tapi khusus untuk mahasiswa, perwakilannya diganti setiap tahun. Selain itu, MWA tetap bisa jalan meskipun tanpa wakil ma-hasiswa apabila belum ada perwaki-lan yang disepakati oleh mahasiswa Unhas.

Khaerul Ikhsan, Direktur Ling-kar Advokasi Mahasiswa (LAW) Unhas, menilai MWA ibarat pisau bermata dua. “Seharusnya MWA jadi ruang demokratisasi di kampus. MWA seperti pisau bermata dua, bisa menjadi betul-betul ruang par-tisipasi demokrasi mahasiswa, bisa jadi sebaliknya kalau diintervensi oleh birokrat,” ucapnya.

Menurut aktivis mahasiswa tersebut MWA menjadi satu-satunya ruang yang diberikan ke mahasiswa untuk menggunakan hak politiknya di kampus. Meskipun mahasiswa tidak memiliki otoritas secara struk-tural di kampus. Keterwakilan ma-hasiswa di MWA sangat rentan di-intervensi, untuk menghindari itu mahasiswa ditantang untuk menin-gkatkan bargaining agar bisa berdiri setara di MWA.

Anggota MWA nantinya akan ditetapkan oleh Senat Akademik. Pembentukan Senat Akademik akan dilakukan pasca rampungnya Statu-ta PTN-BH Unhas.

MEMBANGUN RUANG DEMOKRASI LEWAT MAJELIS WALI AMANAT

Oleh: Indah Sari

Foto: www.unhas.ac.id


Laporankhusus

Berdasarkan kurikulum Fakultas Hukum Unhas, mahasiswa di-haruskan mengambil mata ku-

liah pilihan yang berjumlah minimal 8 Satuan Kredit Semester (SKS). Dari 47 mata kuliah pilihan yang berjum-lah 94 SKS, mata pilihan ini ditetap-kan sebagai pilihan terbuka bagi mahasiswa Strata 1 (S1). Mata ku-liah pilihan tersebut termasuk dalam bagian-bagian sesuai konsentrasi yang ada di fakultas hukum, antara lain; Hukum Keperdataan, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hu-kum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Acara, Hu-kum Masyarakat dan Pembangu-nan, serta Dasar-dasar Ilmu Hukum. Kurikulum program studi Ilmu Hu-kum yang berjumlah 145 SKS, di-genapkan oleh mata kuliah pilihan tersebut.

Pemilihan mata kuliah pilihan belakangan menjadi sandungan bagi sejumlah mahasiswa semester akhir untuk memilih konsentrasi tugas akhirnya. Contohnya Rizal, maha-siswa angkatan 2011 FH-UH, judul yang diajukannya ditolak oleh ba-gian yang ia minati karena mata ku-liah pilihan yang telah ia ambil pada semester-semester lalu tidak sesuai. “Jadi saya terpaksa mencari judul baru untuk diajukan di bagian yang sesuai mata kuliah pilihan yang telah saya ambil,” ungkapnya.

Wakil Dekan I FH-UH, Prof. Ah-madi Miru menegaskan bahwa yang menjadi pembeda antara bagian satu dengan bagian lainnya adalah mata kuliah pilihan yang diprogram oleh mahasiswa. “Mata kuliah pilihan yang dipilih oleh mahasiswa harus sesuai dengan bagian yang dipilih. Mata kuliah pilihan yang bertentan-gan dengan bagian adalah hal yang tidak berguna baginya. Padahal tu-juan dari mata kuliah pilihan terse-but adalah mengembangkan potensi dalam bagiannya. Jadi, mata kuliah pilihan ini harus sesuai dengan ke-ahlian mahasiswa tersebut,” jelas-nya, Selasa (18/11).

Dalam mata kuliah ini menurut Ahmadi adalah mata kuliah pilihan terbuka, bukan mata kuliah pilihan bebas. Pilihan terbuka ini artinya ter-buka untuk memilih mata kuliah ba-gian lain apabila hal tersebut mendu-kung bagian yang dipilihnya. Dalam kebijakannya, bisa mengambil tiga

mata kuliah pilihan sesuai dengan bagian yang dipilihnya, kemudian satu mata kuliah pilihan yang men-dukung bagiannya. Maka hal ini tidak akan mengganggu keahlian mahasiswa walaupun ada satu mata kuliah yang berlainan dengan bagi-annya.

Hal yang tidak sejalan menu-rutnya perlu diluruskan dengan Kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Hal ini juga saat berpengaruh bagi mahasiswa yang lanjut S2. “Banyak sekarang kita temukan mahasiswa tujuannya hanya mengejar profesi. Inikan menjadi hal yang mengece-wakan ketika profesinya bertentan-gan dengan bagian yang diambil pada saat S1,” tambahnya.

Ketua Bagian Hukum Keper-dataan, Anwar Borahima men-gatakan mata kuliah pilihan adalah penunjang skripsi seperti mata kuiah penunjang disertasi pada program doktor. “Memilih mata kuliah pili-han bagi mahasiswa tidak masalah walaupun di luar bagian. Tetapi yang paling relevan adalah mata ku-liah yang mendukung skripsi mer-eka, walaupun skripsinya lintas ba-gian. Tujuan kita adalah hanya ingin membantu mahasiswa supaya lancar dalam ujian. Jadi, mata kuliah terse-but bagusnya sejalan dengan pili-hannya supaya dalam pemaparan teorinya saat ujian dapat dikuasai. Mahasisnya juga seharusnya rasion-al dalam memilih mata kuliah pili-han,” ungkapnya saat diwawancarai lewat telepon, Rabu (10/12).

Ketua Bagian Hukum Pidana enggan berkomentar dengan hal ini. “Kami hanyalah pelaksana tugas dari WD I. Wakil Dekan I yang ber-wenang dan mengatur tentang hal ini,” ungkap Prof Muhadar saat dite-mui oleh Kru Eksepsi di Ruangan-nya, Kamis (11/12).

Lain halnya yang dikatakan oleh ketua bagian hukum Internasional, Prof Syamsuddin Muhammad Noor. Ia mengatakan, mata kuliah pilihan tersebut adalah mata kuliah yang dipilih karena minat. “Mata kuliah pilihan yang diprogram oleh maha-siswa itu adalah haknya, kami tidak memaksa mahasiswanya untuk kon-sen dengan bagian kami. Memang betul, menurut peraturan akademik adalah mata kuliah pilihan itu ses-uai dengan bagian yang telah dipilih

oleh mahasiswa. Walaupun maha-siswa terpaksa dalam memilih ba-giannya, itukan urusan mahasiswa. Inilah yang menjadi pembeda antara mahasiswa yang mengejar gelar sar-jana saja dengan mahasiswa yang mengedepankan minat yang sesuai dengan kompetensinya,” jelasnya saat ditemui di kediamannya, Jumat (5/12).

Menyikapi mata kuliah pilihan yang berlainan dengan bagiannya, SM Noor menegaskan, mata kuliah pilihan tersebut adalah urusan aka-demik. Ia mengatakan, walaupun mahasiswa membuat suatu judul lintas bagian, mata kuliah pilihannya juga tidak harus sesuai dengan fokus bagiannya. “Mata kuliah pilihan ini sebenarnya ditujukan kepada maha-siswa untuk mengembangkan wa-wasannya. Jadi, hal ini tidak boleh diintervensi oleh bagian karena ini-kan menjadi hak mahasiswa untuk menentukan minatnya,” tegasnya.

Melihat fakta yang ada sekarang dalam dunia hukum, SM Noor kem-bali mengatakan, bagian itu tidak berperan penting dalam menentu-kan masa depan mahasiswa. “Ban-yak kita temukan alumni fakultas hukum yang bekerja dan berlainan dengan bagiannya saat kuliah. Hal ini menjadi salah satu peran mata kuliah pilihan dalam mengembang-kan wawasannya di bagian lain,” tambahnya.

Terkait dengan penegasan kem-bali dalam kurikulum FH-UH, pe-nyimpangan yang ada dalam proses perkuliahan, Ahmadi ingin mem-perbaikinya. Sebab sebelumnya, ter-penuhinya standar SKS mata kuliah pilihan yang sesuai bagian untuk mengajukan judul lebih fleksibel. Ia beranggapan ketidaksesuaian den-gan kurikulum cukup sampai saat ini. Ia memberikan toleransi bagi mahasiswa yang judulnya sudah terlanjur masuk. Bagi yang belum masuk judulnya, ia menekankan ke-pada mahasiswa tersebut untuk ha-rus mengambil bagian yang sesuai dengan mata kuliah pilihannya atau kuliah kembali.

Mata kuliah pilihan ini bagus-nya disesuaikan dengan minatnya saja. Hal ini akan memberi kemuda-han terhadap mahasiswa dan tidak merasa terbebani dengan hal-hal tersebut,” tutupnya.

Oleh: Andi Asrul Ashari & Andi Azhim Fahreza

MOMOK 8 SKS BAGI CALON SARJANA HUKUM


Laporankhusus

8

Pangkal dari mengikuti proses pendidikan yang kurang leb-ih 4 tahun di bangku kuliah

adalah penyusunan tugas akhir/skripsi. Karya ilmiah yang meru-pakan syarat mutlak dalam meny-elesaikan pendidikan program strata satu (S1) ini pada hakikatnya sebagai hasil penelitian diharapkan mampu menjadi referensi ilmiah yang pen-gaplikasiannya nyata di masyarakat.

Berdasarkan kurikulum yang telah diberlakukan sejak 2011, maha-siswa Fakultas Hukum Unhas diberi keleluasan dalam memilih konsen-trasi untuk tugas akhir sesuai bagian yang ada. Bagian-bagian tersebut an-tara lain; Hukum Keperdataan, Hu-kum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hu-kum Internasional, Hukum Acara, Hukum Masyarakat dan Pembangu-nan, serta Dasar-dasar Ilmu Hukum. Dalam perjalanannya nyatanya pili-han konsentrasi untuk tugas akhir tersebut cenderung lebih banyak ke Bagian Hukum Pidana, dari tahun ke tahun. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam jumlah mahasiswa yang memilih konsentrasi Hukum Pidana dibanding dengan bagian lain.

Dengan banyaknya judul skripsi yang masuk tiap tahunnya dan jum-lah dosen pembimbing yang ter-batas, kualitas dari skripsi Bagian Hukum Pidana pun dipertanyakan. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unhas pun menilai bahwa pada tingkatan S1, kualitas skripsi maha-siswa bergantung pada keseriusan pembimbingnya. Pada tingkatan tersebut mahasiswa masih membu-tuhkan bimbingan, untuk itu sangat diperlukan perhatian dari pembimb-ing. Kendati demikian ia menam-

bahkan bahwa mahasiswa pun perlu menaruh perhatian besar dengan berusaha berkomunikasi secara ber-kesinambungan dengan pembimb-ingnya masing-masing.

Jika ditelusuri dari mekanisme pengajuan judul skripsi, tiap ba-gian menerapkan kebijakan yang beragam. Pada bagian pidana, ma-hasiswa harus melulusi seleksi aka-demik dengan melihat jumlah SKS dan mata kuliah pilihan, lalu maha-siswa menyetorkan tiga judul, me-nyetor tiga judul merupakan syarat mutlak. “Kalau misalnya mahasiswa cuma menyetor 2 atau cuma 1 yah di-suruh tambah lagi sampai menyetor 3 judul. Kemudian kita lihat mata ku-liah pilihannya, karena sesuai aturan mata kuliah pilihan yang diambil harus sampai 8 SKS terkait dengan pidana, tetapi kalau saya minimal 6 itu sudah bisa mengurus, berarti 3 mata kuliah, tapi yang umum itu semua 4 mata kuliah”, ungkap Prof Muhadar selaku Ketua bagian Hu-kum Pidana.

Senada dengan itu Anwar Bo-rahima ketua Bagian Hukum Per-data mengatakan bahwa prosedural penerimaan judul itu sama, “Yah ka-lau proseduralnya kan sama semua, mengajukan saja judul satu atau ada juga yang menyetor beberapa karena dia takutnya tidak diterima”. Perbe-daan yang terlihat disini jelas jadi terkait dengan judul itu tergantung pada dosen di bagian tersebut tidak ada kesepakatan khusus mengenai jumlah judul mutlak yang harus di-masukkan. Tetapi semua hukum ba-gian sepakat bahwa mata kuliah pili-han harus sesuai dengan konsentrasi yang diambil, karena itu merupakan bukti bahwa mahasiswa tersebut benar-benar meminati bagian yang

diambil atau mengambilnya karena dianggap mudah untuk melulusin-ya.

Pandangan yang berkembang dalam lingkup mahasiswa sebagian besar mengatakan bahwa biasanya dalam bagian pidana mahasiswa cenderung “dipermudah” saat men-gurus skripsi. Menanggapi hal terse-but Muhadar mengatakan bahwa anggapan mahasiswa yang men-gatakan pidana dipermudah atau perdata lebih dipersulit itu semua kan hanya mahasiswa yang menilai karena sistem penerimaan judul di bagian pidana sesuai dengan prose-dural yang telah ditetapkan oleh Wakil Dekan I.

“Ya karena kalau tidak sesuai dengan prosedural sudah pasti dito-lak sama Ibu Sri,” ungkapnya. Berbe-da dengan Muhadar, bagian perdata yang dinilai lebih sulit oleh maha-siswa mengklarifikasi. ”Anggapan Mahasiswa terkait dengan perkataan pidana gampang, perdata susah itu semua hanyalah anggapan mereka. Kita di perdata tidak ada yang mau dipersusah, tapi boleh ditanya,” tu-tur Anwar saat ditemui di ruang dekanat. Meski tidak sebanyak ba-gian lain, Anwar menyakini bahwa semua lulusan perdata berkualitas.

Kualitas memang lebih diuta-makan dibandingkan dengan kuan-titas, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa fakultas juga membutukan cetakan alumni setara dengan ma-hasiswa yang masuk agar jumlah mahasiswa tetap seimbang. Kemam-puan mahasiswa juga berbeda-beda, tidak semua mahasiswa mempunyai nilai analisis yang tinggi terhadap suatu kasus. Hal tersebut diakui oleh ketua bagian perdata, ada beberapa

Oleh: Satriani Pandu & Diana Ramli

KESUNGGUHAN MAHASISWA & PERAN PEMBIMBING,PENENTU KUALITAS SKRIPSI


Laporankhusus

9

mahasiswa yang harus mengulang kembali judulnya karena dianggap judul tersebut tidak menarik untuk diangkat menjadi judul skripsi.

Seolah menjadi syarat mutlak, maka kualitas skripsi ini sangat pent-ing untuk diperhatikan. Banyaknya jumlah mahasiswa yang mengurus tugas akhir di tiap tahunnya menun-tut dosen untuk jeli melihat skripsi mahasiswanya. Sebab tidak menu-tup kemungkinan terjadi plagiat di dalamnya. Bukan hanya karena tidak menyusun sendiri isi dari skripsinya namun plagiarisme juga melanggar hak pengarang aslinya.

Terkait plagiarisme Wakil Dekan 1 mengungkapkan bahwa masalah tersebut merupakan urusan Komisi Disiplin (Komdis). “Itu urusan Kom-dis yang akan memberikan sanksi sesuai perbuatannya karena itu suatu hal yang tidak benar juga tidak baik,” ungkapnya.

Adapun pertimbangan untuk memilih konsentrasi bagian harus dilakukan sejak semester awal agar

perjalanan menuju akhir lebih mu-dah. Sebab persoalan mata kuliah pilihan yang menentukan konsen-trasi tugas akhir dinilai belum ter-sosialisasikan kepada mahasiswa. Sehingga sebagian mahasiswa yang tidak mengetahui terbentur syarat mata kuliah pilihan saat mengu-rus tugas akhir. Menanggulangi hal tersebut Wakil Dekan I mengeuar-kan surat edaran yang menjelaskan aturan tersebut.

Pertimbangan dalam memilih konsentrasi bagian juga beragam, ada yang memilih karena pilihan orangtua, ada yang ikut dengan te-man, atau banyak juga mahasiswa yang memilih memang karena men-cintai bagian tersebut. Dwi Adiyah Bachtiar, mahasiswa angkatan 2011 yang mengambil konsentasi bagian Hukum Tata Negara mengaku men-gambil jurusan tersebut karena ke-cenderungannya dalam mengikuti perkuliahan sejak semester awal.

“Kalau saya lebih kepada minat dan tentunya minat itu didukung

dengan kecenderungan kita selama mengikuti perkuliahan dari semes-ter awal. Jadi kalau kecenderungan-nya kita itu masuk diakal, misalnya berbau perdata, tata negara ya boleh jadi akhirnya kecenderungan itu jadi minat”. Selain itu mahasiswa yang aktif dalam lembaga debat ini juga mengatakan bahwa minat tersebut didukung oleh beberapa lomba yang sering diikuti, “kalau saya secara pribadi didukung kompetisi yang pernah saya ikuti. Karena kompetisi yang saya ikui berbau tata negara, ya saya pilih hukum tata negara”.

Terkait kualitas skripsi ma-hasiswa Wakil Dekan I berharap referensi dalam penulisan skripsi diperbanyak, di samping optimal-isasi peran pembimbing. “Baca buku yang banyak karena saya melihat mahasiswa membuat skripsi hanya merujuk pada sepuluh atau dua be-las buku saja. Kan baca yang banyak tidak ada ruginya. Apapun judulnya yang penting itu isinya,” jelasnya.


Wawancarakhusus

Wewenang besar yang dimiliki lembaga legislatif sebagai salah satu unsur dalam konsep trias politica memun-culkan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang besar pula. Maraknya kasus-kasus korupsi yang menyeret nama anggota legislatif dari waktu ke waktu menjadi bukti pentingnya dilakukan pengawasan terhadap

kinerja lembaga representasi rakyat ini. Terkait hal tersebut kru Eksepsi, Rio Atma Putra dan Nurul Amalia, berkesem-patan menemui Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia. Berikut petikan wawancaranya;

10

Apa dasar dari pemantauan yang dilakukan Kopel terhadap lembaga legislatif?

Berbicara tentang teori pemer-intahan, ada pembagian kekuasaan antara yudikatif, eksekutif dan legis-latif. Dalam menjalankan fungsinya masing-masing lembaga tersebut ada yang memantau, misalnya komi-si yudisial, komisi kejaksaan, komisi di kepolisian. Ada pengawasan ter-hadap lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Untuk DPRD sendiri sepenuhnya adalah pemerintahan daerah yang fungsinya sebagai pejabat daerah, namun sangat kurang atau bahkan tak ada yang mengawasi. Berdasar-kan kasus yang terkuak selama ini perilaku koruptor di DPRD itu san-gat banyak, peluang untuk korupsi sangat tinggi. Sehingga dari fungsi yang melekat padanya sebagai lem-baga negara baik itu anggaran, leg-islasi, sampai pengawasan semua berpotensi untuk mereka korupsi. Persoalan ini harus segera dibenahi,

bagaimana mungkin DPRD yang seharusnya mengawasi pemerintah daerah justru mereka yang berper-ilaku koruptif.

Dari situlah landasan dan urgen-si sehingga Kopel kemudian beru-saha maksimal untuk mengawasi DPRD. Hanya saja harus saya klarifi-kasi bahwa Kopel itu bukan lembaga pemerintah tetapi non pemerintah dan tidak disokong APBD. Jadi kami fine saja mau mengkritik pemerintah dan memberi masukan, tak ada be-ban karna kami murni tak ada uang dari pemerintah.Bagaimana Kopel menilai kinerja DPRD di daerah-daerah?

Menilai kinerja DPRD itu ha-rus menggunakan 3 indikator, yaitu dengan menggunakan fungsi ke-wenangan dan tugas yang diberikan, maka menilai kinerja DPRD pada periode 1999/2014, 2004/2009, dan 2009/2014 harus berbeda. Jika ada yang menyebut itu sama sudah san-gat keliru karena fungsinya berbeda, orang dapat menilai berdasarkan

kedudukan yang diberikan dan me-lekat pada dirinya yaitu tugas dan fungsinya.Secara umum bagaimana kinerja DPRD dari hasil pemantauan Ko-pel?

Jika menilai kinerja DPRD tentu pada tiga fungsinya yakni angga-ran, legislasi, dan pengawasan. Na-mun yang justru kami lihat adalah korupsi di DPRD semakin banyak. Pada tahun 2012 misalnya, hasil pe-nelitian Kopel di seluruh Indonesia menemukan sekitar 2816 orang ang-gota DPRD yang korup. Lalu pada tahun 2013 Kemendagri menyebut ada sekitar 3000-an anggota DPRD yang korup.

Fakta lain adalah kebocoran APBD yang meningkat. Belanja sen-dok saja misalnya sampai menggel-ontorkan Rp 900 juta. Kalau ternyata masih ada potensi kebocoran APBD Makassar dan kebocorannya sampai 20%, untuk apa ada DPRD. APBD di bawah ke DPRD untuk dibahas dalam rangka untuk memastikan

BERBENAH PARLEMEN MULAI DARI MANAJEMEN & KADERISASI PARPOL

Syamsuddin AlimsyahDirektur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia



Wawancarakhusus

agar tidak ada kebocoran, tepat sasa-ran, dan bukan untuk makan minum pejabat sampai Rp 33 miliar. Dari hasil pengamatan Kopel, apa yang menjadi kendala sehingga fungsi DPRD tidak berjalan opti-mal?

Potensi perilaku korupsi di peja-bat pemerintahan yang masih tinggi. Kendala yang paling besar itu ber-asal dari Parpol, sebagai pengusung kandidat untuk masuk ke parlemen. Hampir tidak ada parpol yang bebas korupsi. Jika kita berbicara tentang parpol teorinya sangat sederhana, orang yang ingin menjadi presiden harus dari partai, mau menjadi bu-pati harus dari partai, semua pejabat-pejabat tinggi harus dari partai, bah-kan menteri pun dari kader partai.

Dalam konteks tersebut, par-pol adalah satu-satunya institusi di negara ini yang di mandatir oleh konstitusi untuk mencalonkan kader pemimpin negeri. Ormas, yayasan, maupun perguruan tinggi dapat mencetak kader, tetapi untuk men-jadi pemimpin harus melalui parpol. Anda ingin menjadi presiden tidak melalui perguruan tinggi, tetapi ha-rus dari parpol.

Celakanya mayoritas parpol mermental korup, jadi mimpi un-tuk mendapatkan pemimpin yang baik dan selagi managemen parpol tetap seperti sekarang ini. Sebab pe-mimpin dari parpol yang mendudu-ki parlemen digunakan untuk men-cari uang untuk biaya operasional partai. Karena partai tersebut tidak memiliki pola kaderisasi yang baik, seandainya memiliki kaderisasi yang baik, maka akan tidak ada korupsi yang disebabkan politik transaksion-al seperti yang kita lihat sekarang. Apa yang harus dibenahi untuk op-timalisasi lembaga legislatif?

Tentu yang harus di benahi adalah parpol terlebih dahulu, caran-ya pertama adalah memperbaiki tata kelola. Misalnya dalam pengambilan keputusan, managemen internal ter-masuk tata kelola keuangan, harus transparan. Kedua adalah memper-baiki kaderisasi, agar setiap parpol dapat menghasilkan kader yang berkualitas dan bermoral, karena

nantinya kader parpol yang akan menduduki kursi di lembaga legis-latif. Apalagi jika mengingat bahwa parpol itu dibiayai oleh APBN dan APBD yang berasal dari uang rakyat.Bagaimana tindak lanjut jika Kopel menemukan kejanggalan dalam pe-nyusunan peraturan daerah?

Tindakan yang akan kami laku-kan adalah dengan melakukan asistensi, memberi masukan, advo-kasi lewat media. Bahkan bila perlu dalam kondisi tertentu kami juga laporkan ke penegak hukum. Ini un-tuk memastikan agar pejabat-pejabat tersebut dapat bekerja dengan jujur, bekerja untuk rakyat serta mengabdi kepada masyarakat, dan tidak ko-rupsi.Sejauh pemantauan Kopel kasus apa yang sering dijumpai?

Yang sering dijumpai adalah korupsi, namun selain korupsi juga sering muncul tindak pidana, umum maupun khusus, yang dilakukan pe-jabat daerah. Kasus tersebut diserah-kan kepada aparat penegak hukum. Namun untuk kasus pelanggaran etik masih belum terlalu kuat proses penanganannya, dikarenakan adan-ya relasi antara yang disidang den-gan yang menyidang.Selama ini sudah berapa kasus yang Kopel jumpai?

Ada banyak kasus yang telah di-dapat, utamanya di daerah-daerah. Utamanya kasus korupsi. Bahkan

ada partai yang tidak melakukan PAW kadernya meskipun telah di vonis korupsi, seperti yang terjadi di daerah Toraja dan Bogor. Apalagi di DPRD merupakan sarang korup yang paling besar karena kontrolnya yang sangat lemah.Apa harapan Anda terkait dengan lembaga legislatif?

Tentu saya berharap dilakukan pembenahan di tubuh parpol. Yang kedua ada perubahan sistem, terma-suk untuk membatasi hubungan re-lasi antara parpol dan DPR/DPRD. Jangan menjadikan kader-kadernya sebagai sarana pemerasan APBD/APBN, mereka harus fokus bekerja maksimal untuk rakyat.

Terakhir kita semua harus op-timis akan adanya perubahan, dis-amping mendorong perubahan itu sendiri. Terkait hal itu, melihat fakta yang ada, kita bisa menuntut DPRD misalnya, yang hadir sebatas presen-si rapat tetapi dalam menjalankan fungsinya ia tidak ada. Masyarakat sipil dan termasuk teman-teman mahasiswa saya harap berpartisi-pasi lebih dalam mengkritisi kinerja pejabat pemerintahan. Di samping itu adanya upaya untuk mendorong kualitas orang-orang yang duduk di parlemen. Misalnya dengan membu-ka sekolah parlemen, yang terpent-ing adalah menanamkan integritas. Saya selalu yakin akan ada orang yang baik, dan orang baik itu yang akan memimpin.



Peran media dewasa ini san-gatlah penting. Selain sebagai wadah untuk mendapatkan in-

formasi publik, media juga bisa dija-dikan alat sugesti yang sangat cepat merangsang otak untuk berfikir apa yang diterjemahkan di dalam pemberitaan. Tidak mengenal siang dan malam, panas maupun hujan, seorang jurnalis tetap bekerja untuk memberikan informasi kepada ma-syarakat di setiap peristiwa, meski nyawa pun menjadi taruhannya saat meliput di daerah yang sedang berkonflik.

Seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih, masyarakat pun semakin cerdas dalam mem-filter setiap pemberitaan, hal inilah yang mendasari media untuk mengi-kuti perkembangan zaman teknologi seperti halnya media online. Prinsip dasar media tentang keberimban-gan isi berita (cover both sides) pun harus tetap menjadi prioritas utama, hal ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam pemberitaan dan memberikan informasi yang objektif. Ditambah lagi dewasa ini masyara-kat menganggap kualitas media dalam pemberitaan masih sarat akan kepentingan, hal ini yang menjadi-kan respon antipati dari masyarakat.

Terlepas dari hal itu, masyarakat sampai kapan pun masih membutu-han media sebagai alat untuk men-transfer informasi yang cepat, dan akurat. Media mempunyai peran yang sangat penting untuk pemban-gunan sebuah negara, dengan sentu-

han pena di atas kertas putih media dapat mensugesti pemikiran ma-syarakat dalam hal kebaikan atau-pun keburukan.

Di sinilah Independensi dan ob-jektivitas media dalam pemberitaan selalu diharapkan, hal ini jelas men-dorong tersajinya informasi yang akurat, berimbang, dan transparan. Profesionalitas sumber daya manu-sia yang bekerja pada media pun harus dijaga utamanya dalam men-golah data jurnalistik, agar penilaian masyarakat terhadap pemberitaan bisa maksimal.

Partisipasi masyarakat sipil, aparat pemerintahan, dan unsur lainnya, sangat diharapkan guna kesuksesan media dalam memberi-takan sebuah berita. Seperti mem-berikan masukan terhadap media yang tentunya akan berperan dalam meningkatkan kualitas pemberitaan, maupun memberikan dukungan agar kerja-kerja jurnalistik dapat ber-jalan optimal tanpa hambatan dari pihak lain. Dengan demikian infor-masi yang akurat sesuai dengan fak-ta akan sampai kepada masyarakat.

Lebih lanjut dalam melak-sanakan kerja-kerja jurnalistik seorang jurnalis tentu menginginkan perlindungan hukum. Ini pun ha-rus menjadi perhatian semua pihak, agar tidak ada intimidasi terhadap pers. Pers dijamin perlindungannya oleh negara, begitu pun dengan ke-merdekaan untuk memperoleh ber-ita serta menyebar luaskannya. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Langkah pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pers tercermin dalam Per-timbangan huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tersebut, “Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud ke-daulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk mencip-takan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang de-mokratis. Sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 ha-rus dijamin”.

Aturan perlindungan hukum te-hadap pers sudah jelas, dan sekarang bagaimana penegak hukum dapat menegakkan aturan tersebut apabila ada yang melanggarnya. Melakukan intimidasi terhadap pers adalah ben-tuk intervensi yang sangat kejam. Hal ini bisa menjadikan masyarakat terhambat mendapatkan informasi yang akurat dan tepat bahkan ma-syarakat kehilangan haknya untuk mendapatkan informasi.

Semua pihak harus menyadari bahwa kerja jurnalistik di lapangan untuk mencari berita bukan hal yang mudah dan gampang, setidaknya masyarakat sadar akan perlindun-gan jurnalis sehingga kerja-kerja jurnalistik menjadi terlindungi dan informasi yang diberikan bisa berim-bang dan akurat.

Kolom

12

Media dalam Bingkai Transparansi Informasidan Perlindungan Hukumnya

Dwi Arianto Rukmana(Divisi Jaringan Kerja LPMH-UH

Periode 2014-2015)


Opini

13

Menginjak semester IV, nilai akademik mahasiswa akan dievaluasi birokrat kampus.

Bersamaan dengan itu, dilakukan pula evaluasi terhadap mahasiswa tingkat akhir yang belum menuntas-kan perkuliahan sesuai batas masa kuliah. Ketika tidak mencukupi jum- Ketika tidak mencukupi jum-lah minimum Satuan Kredit Semes- Kredit Semes-ter (SKS), seorang mahasiswa teran-SKS), seorang mahasiswa teran-), seorang mahasiswa teran-cam sanksi Drop Out (DO). Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) seb-(DPM) seb-agai salah satu lembaga tinggi Ke-salah satu lembaga tinggi Ke-Ke-luarga Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas dalam hal ini berfungsi men-jembatani kepentingan mahasiswa terancam DO dengan birokrasi.

Selama ini, regulasi yang ditetap-egulasi yang ditetap-kan pihak universitas, yakni Wakil Rektor I Bidang Akademik, men-, men- men-jadi acuan dalam menyaring berkas-berkas mahasiswa yang dapat mengikuti perkuliahan semester se-lanjutnya, dan yang tidak dapat mel-, dan yang tidak dapat mel-dan yang tidak dapat mel-anjutkan sama sekali. Pada semester awal 2014/2015, tercatat sekitar tiga puluh mahasiswa fakultas hukum angkatan 2012 terancam DO. Daft-DO. Daft- Daft-Daft-arnya diterima DPM dari pihak aka-diterima DPM dari pihak aka-demik fakultas. Setelah itu, disam-s. Setelah itu, disam-disam-paikan kepada yang bersangkutan agar menghadap untuk diselesaikan melalui mekanisme yang telah diten-tukan.

Dari tiga puluh mahasiswa, hanya enam orang menghadap ke DPM. Selebihnya, tidak aktif lagi menjalani proses perkuliahan, beral-, beral-beral-ih profesi menjadi aparatur negara, pekerja swasta, dan sebagainya. Ses-Ses-uai prosedur, tahapannya dimulai dari pengumpulan berkas, seperti transkrip nilai, kartu hasil studi per semester, dan kartu rencana studi. Jumlah minimum 48 SKS adalah ambang yang harus dipenuhi maha-siswa untuk bebas dari ancaman DO.

Namun ada ketentuan bahwa mahasiswa yang tidak melulusi 48 SKS, tapi benar-benar ingin melanjut-benar-benar ingin melanjut--benar ingin melanjut-benar ingin melanjut-kan kuliah, diberi kesempatan men-, diberi kesempatan men-kesempatan men-cukupinya melalui evaluasi kembali semester berjalan. Caranya dengan menghadap kepada para dosen mata kuliah yang ingin dievaluasi. DPM pun telah mengawal beberapa ma-telah mengawal beberapa ma-hasiswa angkatan 2012 untuk me-lengkapi berkas dengan berbagai kesulitan formal dari pihak akade-mik fakultas dan universitas. Be-. Be-ragamnya pendirian dan persepsi pegawai akademik dan kepala sub bagian pendidikan menjadi kendala tersendiri.

Transisi kepemimpinan di rek-ransisi kepemimpinan di rek-pemimpinan di rek-rek-torat membuat aturan berubah dras-membuat aturan berubah dras- aturan berubah dras-tis dengan ketegasan yang bervariasi, mulai dari pihak akademik fakultas sampai ke universitas. Karena itu, DPM pun mengadakan komunikasi

dengan lembaga perwakilan maha-siswa fakultas lain untuk memband-untuk memband-memband-ingkan mekanisme DO tiap fakultas. Beberapa lembaga kemahasiswaan seperti BEM Peternakan, Himpunan Sipil, Panglima Geologi dan lainnya, turut membahas permasalahan men- membahas permasalahan men-genai kesulitan meluluskan maha-maha-siswa dari SK drop out.

Kesulitan yang dihadapi di anta- yang dihadapi di anta-ranya, arahan pihak akademik masih abu-abu dan belum jelas. Begitupun di tingkat rektorat, kepala sub ba- rektorat, kepala sub ba-, kepala sub ba-kepala sub ba-gian pendidikan tidak sepenuhnya memberikan penjelasan secara de-tail. Akibatnya, ketika menurut kami prosesnya telah sampai tahap akhir, ternyata masih sebuah awal menurut birokrat kampus. Namun akhirnya proses kerja yang berlangsung se-roses kerja yang berlangsung se-yang berlangsung se- berlangsung se-lama tiga minggu mendapat titik ce-rah. Tiga mahasiswa fakultas hukum berhasil selamat dari DO dengan ke-DO dengan ke- dengan ke-lengkapan berkas dan SK lulus veri-fikasi DO.

Tiga orang lainnya kami tetap perjuangkan, namun satu orang me-, namun satu orang me-amun satu orang me- me-milih tidak melanjutkan, sedangkan satu orang tidak diberi kesempatan birokrat karena tidak mencapai 48 SKS (meskipun evaluasi semester berjalan telah dilakukan). Seorang lagi bermasalah karena berkasnya memuat nilai “K” (kosong) untuk satu mata kuliah semester berjalan. Di sisi lain, SK DO telah keluar dan ditandatangani Wakil Rektor 1 Bi-dang Akademik.

Dengan segala daya dan upaya, DPM dan mahasiswa terkait mengu-rus kembali berkas yang dianggap keliru. Tujuannya untuk melindungi hak mahasiswa yang pantas men-men-jalani proses perkuliahannya kem-bali. Setelah beberapa hari penguru-. Setelah beberapa hari penguru-Setelah beberapa hari penguru-san berkas, akhirnya pada tanggal 29 Oktober 2014, Wakil rektor 1 Bidang Akademik mengeluarkan berita aca-

ra. Isinya kurang lebih berisi perny-. Isinya kurang lebih berisi perny-kurang lebih berisi perny-ataan bahwa terdapat kekeliruan pada saat assessment penentuan DO. Nilai “K” dalam berkas sebenarnya nilai “A”. Penyebabnya karena pe-A”. Penyebabnya karena pe-”. Penyebabnya karena pe-pe-nyerahan Daftar Penilaian Mata Kuliah (DPMK) oleh dosen terkait terlambat. Setelah itu, jumlah SKS dilulusi menjadi 48 SKS dan dinya-takan bebas DO untuk evaluasi em-DO untuk evaluasi em-untuk evaluasi em-em-pat semester. Setelah proses panjang, jumlah mahasiswa fakultas hukum yang lolos dari SK drop out adalah empat orang. Jika belakangan ada mahasiswa terancam D.O dan tetap menjalani proses perkuliahan tanpa mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan, maka tugas kami untuk mengusut jalur yang telah ditem-puhnya.

Adapun masalah mahasiswa an-pun masalah mahasiswa an-mahasiswa an-gkatan 2007 terancam DO, telah kami komunikasikan kepada pihak fakul-tas agar diberi kesempatan. Namun tidak ada jalan karena mahasiswa terkait sudah melewati ambang batas masa kuliah. Pihak birokrasi tetap tegas pada pendirian dengan berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan. Menanggapi hal tersebut, reformasi birokrasi tetap dianggap perlu dan harus didukung melihat beberapa pihak tidak menjalankan pekerjaannya secara profesional.

Belajar dari pengalaman, dalam hal DO komunikasi antara maha-komunikasi antara maha- antara maha-antara maha-siswa dengan pihak birokrasi se-harusnya tidak memiliki batasan yang kaku. Di samping harus mengedepankankan musyawarah berlandaskan rasionalitas, bukan emosionalitas semata. Masih ban- semata. Masih ban-. Masih ban-yak mahasiswa membutuhkan ke-terbukaan pihak akademik. Bukan hanya di fakultas hukum, di be- fakultas hukum, di be-fakultas hukum, di be-, di be-be-berapa fakultas lain juga mengalami permasalahan serupa. Aturan terkait DO harus disosialisakan secepatnya dan sedini mungkin, agar akar per-sedini mungkin, agar akar per-, agar akar per- agar akar per-masalahannya terputus. Asas ket-nya terputus. Asas ket-terputus. Asas ket-. Asas ket-Asas ket-erbukaan dan integritas diharapan terimplementasi agar universitas dapat membangun nilai yang kelak menjadi acuan universitas lainnya.

Upaya DPM dengan bantuan Kementrian Advokasi dan Bantuan Hukum Badan Eksekutif Mahasiswa terkait evaluasi DO telah berha-evaluasi DO telah berha- DO telah berha-sil mempertahankan hak beberapa mahasiswa untuk menjalani proses perkuliahan. Permasalahan ini harus tetap mendapat pengawalan dari pihak lembaga kemahasiswaan. Suatu keharusan sebagai mahasiswa berjalan dengan nilai-nilai luhur per- dengan nilai-nilai luhur per-nilai-nilai luhur per--nilai luhur per-nilai luhur per-luhur per-per-juangan, meski konsekuensi besar harus diterima. Perjuangan bukan apa yang telah menjadi cerita, mel-, mel- mel-ainkan apa yang bermanfaat bagi sesama.

Problematika DO; Ekspektasi Kuliah Berbentur SKS

Andi Arman Passu(Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa

Fakultas Hukum Unhas)


ULASAN HUKUM

14

Mendiskusikan tentang Masyara-kat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economc Community) dalam per-

spektif Hukum, politik, dan kepentingan Nasional Indonesia tidak dapat meninggal-kan aspek sejarah terbentuknya organisasi ASEAN itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa kerjasama ekonomi ASEAN dimu-lai dengan disahkannya Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang bertujuan untuk memper-cepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan so-sial, dan pengembangan budaya.

Awal terbentuknya kesepakatan ASE-AN Economic Community pada dasarnya diawali dengan diselenggarakannya Kon-ferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-2 tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan disepakatinya Visi ASEAN 2020, para Kepala Negara ASEAN menegaskan bahwa akan; (i) mencip-takan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa, investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang bebas, pembangunan eko-nomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi; (ii) mempercepat liberal-isasi perdagangan di bidang jasa, dan (iii) meningkatkan pergerakan tenaga professional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan.

Setelah krisis ekonomi melanda kawasan Asia Teng-gara, para kepala negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003, menyepakati pembentukan Komu-nitas ASEAN (ASEAN Community) dalam bidang Ke-amanan Politik (ASEAN Political-Security Community), di bidang ekonomi (ASEAN Economic Community), dan di bidang sosial budaya (ASEAN Socio-Culture Community), yang dikenal dengan istilah Bali Concord II.

Untuk pembentukan ASEAN Economic Communty pada tahun 2015, ASEAN menyepakati perwujudannya diarahkan pada integrasi ekonomi kawasan yang imple-mentasinya mengacu pada ASEAN Economic Community Blueprint, yang memuat empat pilar utama yaitu:

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen ali-ran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas;2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelek-tual, pengembangan infrastrutur, perpajakan, dan e-commerce;3. ASEAN sebagai kawasan dengan pengemban-

gan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk neg-ara-negara CMLV (Combodia, Myanmar, Laos, dan Vetnam);4. ASEAN sebagai kawasan yang terinte-grasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

ASEAN Economic Communty sebenarnya merupakan tindak lanjut dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai kawasan perda-gangan bebas bagi negara-negara anggota

ASEAN yang dikenal dengan AFTA (ASEAN Free Trade Area).

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wu-jud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan re-gional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai ba-sis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu Kon-ferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992. Skema Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area ( CEPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tar-if hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuan-titatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya. Kebijakan Indonesia Menghadapi ASEAN Economic Community 2015

Salah satu kebijakan Indonesia yang dilakukan dalam menghadapi ASEAN Economic Community yang mulai berlaku pada tahun 2015 adalah dengan mengundangkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 7 Februari 2014. Undang-Undang Perdagangan Indonesia yang diundan-gkan bulan Februari 2014 tersebut merupakan undang-undang perdagangan Indonesia yang pertama yang secara khusus mengatur perdagangan secara komprehen-sif. Sebelumnya, sejak Proklamasi pada 17 Agustus 1945 Indonesia belum memiliki undang-undang yang menga-tur perdagangan, dimana undang-undang yang menjadi dasar hukum kebijakan dalam penyelenggaraan kegiatan perdagangan adalah Bedrifsreglementerings Ordonantie 1934 (undang-undang penyaluran perusahaan), undang-undang tentang barang, undang-undang tentang pergu-dangan, undang-undang tentang perdagangan barang dalam pengawasan, undang-undang tentang Metrologi legal, undang-undang tentang wajib daftar perusahaan,

MASYARAKAT EKONOMI ASEANDalam Perspektif Hukum dan Kepentingan Nasional

Oleh: Juajir Sumardi(Guru Besar Hukum Ekonomi Internasional Fakultas Hukum Unhas


undang-undang tentang pengesahan WTO, undang-un-dang tentang perdagangan berjangka komoditi, undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persain-gan usaha tidak sehat, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang tentang sistem resi gudang, undang-undang tentang kepabeanan, dimana keseluru-han undang-undang tersebut dianggap kurang memadai untuk menjadi dasar hukum dalam kegiatan perdagan-gan, terkhusus dalam menghadap ASEAN Economic Com-munity.

Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagan-gan secara substansial telah mengedepankan kepentingan nasonal dan ditujukan untuk melindungi pasar domestik dan produk ekspor Indonesia, memperkuat daya saing dan nilai tambah produk dalam negeri, membuat regu-lasi perdagangan dalam negeri dan memberikan perlind-ungan terhadap konsumen. Secara konseptual, kehadiran undang-undang perdagangan yang baru tersebut dalam perspektif yang lebih strategis adalah dimaksudkan un-tuk mengamankan seluruh wilayah perdagangan Indo-nesia guna memaksimalkan penciptaan nilai tambah bagi perekonomian Nasional.

Dengan undang-undang perdagangan Indonesia tersebut maka secara substansial ada keinginan Pemerin-tah Indonesia untuk meletakkan kebijakan hukum dalam menghadapi ASEAN Economic Community tahun 2015, yang antara lain adalah:

1. Produk-produk yang diperdagangkan di dalam negeri semaksimal mungkin diproduksi di dalam negeri;2. Ketahanan ekonomi nasional diciptakan melalui ketahanan pangan dan ketahanan energy, serta men-jaga keseimbangan kepentingan produsen di hulu maupun kepentingan konsumen di hilir.3. Bahwa kerangka perlindungan konsumen perlu ditegakkan melalui kewajiban penggunaan label ber-bahasa Indonesia untuk barang-barang yang diper-dagangkan di dalam negeri dan ketentuan pemenu-han SNI.4. Pelaku usaha di seluruh penjuru tanah air teru-tama pelaku KUMKM dapat bekerja lebih efisien dan berkembang lebih maju;

5. Upaya untuk menciptakan ketertiban dan tum-buh kembangkannya pelaku usaha yang bergerak dalam sistem perdagangan melalui elektronik;6. Kedaulatan rakyat dilindungi dengan dilibatkan-nya DPR dalam ratifikasi Perjanjian Kerjasama Perda-gangan Internasional.7. Adanya pembentukan Komite Perdagangan Nasional untuk membantu pemerintah dalam per-cepatan pencapaian pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan.Dari sudut ruang lingkup yang di atur dalam Undang-

Undang Perdagangan yang baru tersebut, maka dapat dikemukakan scope atau ruang lingkup yang diatur di dalam UU Perdagangan yang baru, yaitu: Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Perizinan, Standarisasi, Perdagangan me-lalui Sistem Elektronik, Perlindungan dan pengamanan perdagangan, pemberdayaan KUMKM, pengembangan ekspor, tugas dan wewenang kerjasama perdagangan in-ternasonal, sistem informasi perdagangan, komite perda-gangan nasional, serta pengawasan dan penyidikan. ASEAN Economic Community dalam Perspektif Hu-kum Internasional

Jika ditinjau dari perspektif hukum internasional, maka ASEAN Economic Community pada dasarnya adalah suatu perjanjian internasional yang bersifat re-gional. Oleh Karena itu, berdasarkan asas Vacta Sun Ser-vanda maka kesepakatan yang dituangkan dalam Blue-print ASEAN Economic Community tersebut akan mengikat negara-negara anggota ASEAN.

Salah satu bidang hukum internasional yang saat ini berkembang pesat dan sangat berperan dalam men-dorong kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan adalah Hukum Ekonomi Internasional. Bidang hukum ini mencakupi baik aspek ekonomi dan perdagangan yang menjadi kebijakan negara-negara seperti yang dia-tur dalam sistem GATT/WTO serta konvensi-konvensi internasional di bidang investasi, maupun kegiatan eko-nomi di bidang investasi dan perdagangan yang dilaku-kan oleh perusahaan dan warga negara.

Walaupun ASEAN Economic Community akan men-jadikan kawasan ASEAN sebagai kawasan perdagan-


gan bebas bagi Negara-negara anggota ASEAN, namun demikian perdagangan yang terjadi diantara negara-neg-ara yang ada dalam kawasan ini tetap akan tunduk pada prinsip-prinsip umum hukum perdagangan internasi-onal sebagaimana yang diatur dalam sistem WTO. Oleh karena itu, kehadiran ASEAN Economic Community tidak menghapuskan atau mengabaikan hukum ekonomi dan perdagangan internasional yang substansinya tertuang dalam konvens-konvensi atau perjanjian-perjanjian inter-nasional.

Persoalan yang dapat timbul dalam interaksi antara negara-negara ASEAN pada saat mulai berlangsungnya Masyarakat Ekonomi ASEAN dapat meliputi antara lain: persoalan harga dumping, persoalan subsidi yang me-nimbulkan kerugian bagi industri sejenis dalam negeri, persoalan pengamanan sementara perdagangan (Safe-guard), persoalan hak kekayaan intelektual, persoalan perjanjian kerjasama investasi, persoalan penyelesaian sengketa bisnis atau dagang diantara pelaku ekonomi, persoalan harga dan sistem delivery of product, persoalan sistem pembayaran dan nilai tukar mata uang yang diber-lakukan, persoalan lalu lintas jasa-jasa, dan aspek-aspek hukum bisnis dan hukum ekonomi lainnya yang telah diatur dalam hukum ekonomi dan perdagangan interna-sional.

Untuk mengantisipasi terjadinya perbedaan pandan-gan dan interpretasi terhadap kasus-kasus yang timbul dalam menjalankan perdagangan bebas di kawasan ASE-AN, maka negara-negara ASEAN seyogianya dapat me-nyatukan sistem perdagangannya sehingga akan dapat meminimalisasi potensi konflik diantara pelaku-pelaku dagang. Di samping itu, kebijakan ekonomi dan perda-gangan diantara negara-negara anggota ASEAN harus dapat diharmonisasikan atau disingkronkan sehingga akan memberikan perlakuan yang adil bagi setiap negara dalam melakukan transaksi perdagangan.

Untuk menghadapi keberlakuan ASEAN Economic community tahun 2015, Indonesia harus menyiapkan seperangkat kebijakan di bidang investasi dan perdagan-gan yang berpihak pada kepentingan nasional. Untuk itu, dengan disahkannya Undan-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada tanggal 7 Februari 2014, seyo-gianya Pemerintah Indonesia segera menerbitkan per-aturan pelaksanaannya dan menyiapkan pelaku-pelaku ekonomi dan perdagangan dalam negeri untuk menjadi tangguh dan kompetitif agar dapat bersaing dengan pelaku usaha dari negara-negara ASEAN lainnya dengan mengembangkan program pemberdayaan dan pengua-tan pelaku usaha menghadapi ASEAN Economic Com-munity 2015.

Pagi ini aku bangun lebih cepatAku ingin bermimpi, tapi aku tak sanggup

Berkhayal pun tak bisaMungkin karena bayangmu selalu menghantuiku

Aku Cuma berharap…Ketika malam menjemput nanti

Engkau pun merasakannyaMeskipun itu hanya harapan

TetapiEngkau perlu tahu

Bahwa kerinduan datang tak memandang waktu dan tempatBahkan kepada siapa kerinduan itu akan terlepas

Sayang…Pernahkah engkau memberi aku sedikit waktu

Untuk memikirkankuDan

Mengingat kenangan yang pernah kita buatSekalipun itu pahit

Sebab…Aku dan engkau pun tak ingin sia-sia

Dengan apa yang pernah terjadi

(Puisi Ahmad ‘Acha’ Nur)

Malam Menjemput

ULASAN HUKUM


Perikanan mempunyai peran yang sangat penting dan strat-egis dalam perekonomian

nasional, utamanya untuk menin-gkatkan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, ke-lestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the law of the sea 1982 menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia memi-liki hak untuk melakukan peman-faatan, konservasi, dan pengelolaaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan per-syaratan atau standar internasional.

Namun, karena perkembangan hukum perikanan Indonesia yang berjalan dinamis, sering terjadi pe-rubahan atau penyempurnaan ter-hadap peraturan perundangan yang ada, maka perlu adanya tindak lan-jut pemerintah Indonesia mengenai keberadaan hukum perikanan atau-pun kelautan internasional sehingga akan menjaga hubungan baik den-gan negara-negara di dunia.

Buku karangan Ir. H. Djoko Tribawono, M.Si, yang merupakan edisi revisi dari edisi sebelumnya di-harap mampu menjadi refensi yang relevan bagi perkembangan hukum perikanan Indonesia yang dinamis. Edisi kedua ini dilengkapi materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan beserta per-aturan perundangan yang ada sejak Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ten-tang Perubahan atas Undang-Un-dang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sehingga diharapkan

semoga bermanfaat dan menjadi in-formasi sejarah perkembangan per-aturan perundangan di Indonesia, setelah keluarnya Undang-Undang Perikanan pertama kali di Indonesia tahun 1985.

Selain itu, penulis juga meng-gambarkan secara lengkap tentang pengaturan hukum perikanan dan beberapa peraturan pelaksanaanya yang dianalisis secara filosofis, so-siologis dan yuridis, yaitu mengenai pengaturan perikanan berupa latar belakang dan dasar pertimbangan-nya, alasan mengapa perikanan per-lu diatur, kelautan dan perikanan di Indonesia, serta hak guna wilayah hukum perikanan dan nelayan tradi-sonal. Sehingga pembaca dapat me-mahami dengan mudah sejarah dan dasar hukum perlindungan perikan-an yang ada di Indonesia yang bisa saja memicu konflik antarkabupaten dan kota dalam mengelola sumber daya laut dan pesisir atau antarne-layan kabupaten/kota di beberapa wilayah di Indonesia.

Uniknya lagi, setiap akhir sub bab dalam buku ini dirangkum oleh penulis dalam bentuk rangkuman sehingga pembaca akan lebih cepat memahami isi dari buku tersebut. Penulis juga dalam bukunya menu-liskan mengenai pengelolaan dan pembinaan sumber daya perikanan serta perizinan usaha perikanan

yang sesuai dengan peraturan pe-rundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Di akhir bukunya, penulis lebih mengkaji mengenai otonomi daerah dan perikanan. Bahwa dilihat dari lingkungan strategis, peluang pem-bangunan perikanan, serta tantan-gan atau hambatan yang dihadapi, ternyata kebijakan otonomi daerah mengindikasikan bahwa subsektor perikanan mempunyai peran pent-ing dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan potensi serta peluang yang dimiliki maka subsektor akan dijadikan andalan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, utamanya peningkatan de-visa melalui ekspor hasil perikanan, penerimaan negara bukan pajak, dan pendapatan asli daerah.

Sehingga perlu adanya lang-kah tepat dalam pengelolaan sub-sektor perikanan agar peningkatan pendapatan negara atau daerah naik dan di sisi lain sumber daya perikan-an tetap lestari demi kesinambungan usaha perikanan. Buku ini sangat ba-gus untuk dibaca dan dijadikan ref-erensi bagi mahasiswa, tidak hanya bagi mahasiswa hukum saja, tetapi juga untuk mahasiswa kelautan dan perikanan, dosen pengajar serta sia-pa saja yang ingin lebih memahami mengenai aturan hukum perikanan di Indonesia. Selamat membaca!

17

MENGUPAS REGULASI PERIKANAN & PERANNYA BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI

Resensi

Judul : Hukum Perikanan Indonesia Penulis : Ir. H. Djoko Tribawono, M.Si Penerbit : PT Citra Aditya BaktiKota Terbit : BandungTebal : 456 hlm.Cetakan : 2013

Oleh: Nurjannah


Setelah melaksanakan perekru-tan tahap I yakni Open House, Unit Kegiatan Mahasiswa

(UKM) Asia Law Study Associa-tion (ALSA) Fakultas Hukum Unhas kembali mengadakan perekrutan ta-hap II yakni Outward Bound.

Kegiatan tersebut diadakan di Bengo-bengo, Maros, selama dua hari. Dimulai pada hari Sabtu sampai Minggu, 7-8 Maret, kegiatan terse-but diikuti oleh 100 peserta yang ter-diri dari angkatan 2013 dan 2014.

“Jumlah peserta yang mengam-bil formulir sebanyak 150 orang, na-mun yang mengembalikan Formulir hanya 100 orang,” ungkap Rafi Irian-syah selaku Ketua Panitia Outward Bound.

Lebih lanjut kegiatan tersebut diisi dengan evaluasi peserta, games dan kegiatan lainnya. Adapun para calon anggota dibolehkan hanya mengikuti salah satu dari rangkaian perekrutan anggota, baik tahap I maupun II.

Kendati demikian, bagi peserta yang tidak melengkapi dua tahap

perekrutan tersebut akan mem-peroleh status anggota luar biasa ALSA. “Ada batasan-batasan yang akan diterima oleh anggota luar bi-

asa sesuai yang diatur dalam Ang-garan Dasar Rumah Tangga ALSA sendiri yakni tidak bisa memilih dan dipilih,“ tambah Rafi. (Str)

15

Aktivitas

18

Penegak hukum di Indone-sia dinilai perlu saling bahu-membahu untuk optimalisasi

penegakan hukum, khusus dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, dibutuhkan sinergitas antarinstitusi penegak hukum dalam penanganan perkara korupsi, yaitu KPK, Polri, dan Kejaksaan. Hal itu dijelaskan Guru Besar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unhas Prof Said Karim dalam Seminar Nasional yang diadakan Gerakan Radikal Anti Tin-dak Pidana Korupsi (Garda Tipikor) dengan tema Revitalisasi Intitusi Penegak Hukum demi Eksistensi Pemberantasan Korupsi di Indo-nesia. Acara tersebut berlangsung di Auditorium Prof Amiruddin Fakultas Kedokteran Unhas, Kamis (5/3).

Menurut pandangan Prof Said, korupsi harus diberantas secara sungguh-sungguh karena jelas

menghambat upaya menyejahter-akan masyarakat dan pembangunan bangsa. Selain itu, juga menimbul-kan kesenjangan sosial yang berpo-tensi menyebabkan konflik sosial. Bahkan, korupsi dapat merendahkan martabat bangsa di mata dunia inter-nasional.

Lebih lanjut, Prof Said mengurai-kan bahwa instansi yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyi-dikan tindak pidana korupsi adalah Kepolisian berdasarkan Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepoli-sian, Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Ke-jaksaan, dan KPK berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Ketiga Instansi itu perlu bekerja sama dalam pemberantasan korupsi. Ia pun sempat menyinggung pelim-pahan kasus Budi Gunawan dari KPK ke kejaksaan dan kepolisian

yang menimbulkan polemik. “Pelim-pahan kasus yang diambil alih oleh KPK harus dengan cara supervisi dan koordinasi ketiga lembaga terse-but. Jadi, kalau supervisi dan koor-dinasi dilakukan, maka tidak akan mungkin terjadi keributan dan keg-aduhan nasional dalam penegakan hukum seperti sekarang,” tuturnya.

Jika antara ketiga lembaga terse-but menerima laporan atas kasus ko-rupsi yang sama, maka kasus terse-but diserahkan kepada instansi yang lebih dulu menangani kasus tersebut berdasarkan MoU (Memorandum of Understanding) ketiga institusi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi du-plikasi penanganan korupsi. Untuk itu, Prof Said mengharapkan agar ketiga institusi tersebut saling me-mahami dan menghargai tugas dan fungsi masing-masing sesuai per-aturan perundang-undangan. (Ash).

Institusi Penegak Hukum Harus Bersinergi Memberantas Korupsi

ALSA Adakan Penerimaan Anggota Tahap II

Suasana Outward Bound ALSA Unhas di Bengo-bengo, Maros, Sabtu, (7/3).


Aktivitas

Jelang LP2KI Goes to School, Pen-gurus UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP-

2KI) Fakultas Hukum Unhas men-gadakan Training Of Trainer (TOT), Sabtu (7/3). Kegiatan tersebut ber-langsung di Aula Baharuddin Lopa FH-UH dengan jumlah peserta seki-tar 20 orang.

Training Of Trainer tersebut merupakan langkah awal pengurus dan anggota magang LP2KI yang akan menjadi tenaga pengajar nanti-nya. “Sasaran kegiatan ditujukan untuk mahasiswa fakultas hukum dan dikhususkan untuk anggota

LP2KI sendiri yang akan menjadi pengajar selama 2 hari, kemudian akan dibekali bagaimana bersikap menjadi seorang trainer dan apa-apa yang akan disampaikan nantinya,” ungkap Cindra Anwar, selaku ketua UKM LP2KI. Senada dengan Cindra, Dirwansyah Tahir selaku ketua pani-tia juga menuturkan bahwa TOT ini merupakan pembekalan atau pelati-han sebelum turun ke sekolah.

Adapun pelaksanaan LP2KI Goes to School akan dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu (14-15/3) men-datang. ”Diadakannya TOT untuk mempersiapkan trainer yang akan

diberangkatkan minggu depan ke Sengkang untuk mengajar di SMA 1 Sengkang,” jelas Cindra.

Materi yang akan diberikan yak-ni Pengantar Ilmu Hukum dan sosia-lisasi tentang fakultas hukum, penu-lisan dan keorganisasian, dan karya tulis remaja (KIR). Jumlah peserta yang akan diberangkatkan sekitar 30 orang yang terdiri dari pengurus dan anak magang. “Bagi peserta yang mau atau tidak mau pergi ke seng-kang sebisa mungkin mendapatkan ilmu-ilmu atau materi-materi yang diberikan pada kegiatan TOT ini,” tambah Dirwansyah. (Str)

Bertempat di Ruang Senat Gedung Rektorat Unhas, Kejaksaan Republik

Indonesia mengadakan seminar nasional dengan tema “Penguatan Kejaksaan Secara Kelembagaan dan Menyongsong Tantangan Masa Depan”, Kamis (26/2). Seminar tersebut terlaksana atas kerjasama antara Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Universitas Hasanuddin, serta Persatuan Jaksa Indonesia.

Pada kesempatan tersebut Rektor Unhas beserta Jaksa Agung RI, berkesempatan untuk membuka acara dengan pemukulan gendang secara simbolis oleh Jaksa Agung RI. Dr Hamdan Zoelva selaku Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2014, Suhardi SH., MH., Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel dan Prof Syamsul Bachri, Guru Besar Hukum Tata Negara Unhas menjadi pembicara dalam seminar tersebut serta oleh Prof Dr Farida Patittingi, Dekan Fakultas Hukum Unhas selaku moderator.

Pada kesempatan tersebut Hamdan Zoelva menguraikan peran kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, mengingat pada saat ini ada 3 institusi penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi, yakni KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Dalam hukum nasional Indonesia sebagaimana dalam penjelasan umum UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, korupsi telah di anggap

sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan cara pemberantasan yang luar biasa pula.

Jika memperhatikan ukuran persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh lembaga transparancy internasional, peringkat Indonesia dalam indeks korupsi di indonesia mengalami perbaikan, jika pada tahun 2003 indeks persepsi korupsi adalah 1,9 yaitu urutan 122 dari 133 negara yang diteliti, maka pada tahun 2014 naik menjadi 3,4 yaitu berada di.urutan 107 dari 174 negara yang diteliti. Walau demikian indonesia masih jauh di bawah negara-negara

tetangga seperti filipina, thailand, malaysia dan singapura.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Suhardi, juga menjelaskan tentang eksistensi Kejaksaan RI sebagai institusi penegak hukum ditinjau dari aspek konstitusional. “Jaksa juga tak hanya menerima hasil penyidikan perkara pidana yang dilimpahkan oleh polisi, tetapi juga melaksanakan tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan lanjutan untuk memperdalam hasil penyidikan yang di limpahkan dari polisi,” jelasnya. (ube)

Suasana Seminar Nasional; Penguatan Kejaksaan Secara Kelembagaan dan Menyong-song Tantangan Masa Depan” di Ruang Senat Gedung Rektorat Unhas, Kamis (26/2).

Peran Kejaksaan Dukung Pemberantasan Korupsi

Jelang LP2KI Goes To School, Pengurus Adakan TOT


Titik hujan tumpah satu-satu. Sementara angin ma-sih saja bermain-main dengan ricik-riciknya. Sep-erti katamu saat awal perjumpaan kita, kau akan

selalu hadir sebelum hujan berhenti. Dan kini, sudah lima belas hari basah yang kulalui sendiri, dan kau tak kunjung datang menemuiku.

Aku ingat, saat itu tepat di awal bulan juni. Hujan membawamu tersesat menemuiku. Halte tempat biasa aku menunggu bus terasa berbeda saat itu. Tidak sesak, tidak juga membosankan. Dengan hati-hati, kau menyen-tuh bahuku. Memperlihatkan secarik kertas yang bertu-liskan sebuah alamat yang juga terasa asing di mataku.

Sejak hari itu, kita kemudian menjadi akrab. Entah bagaimana setelah perjumpaan kita di halte, aku kembali bertemu denganmu di tempat itu keesok harinya. Masih dengan nuansa yang sama. Hujan. Kita akhirnya berke-nalan secara resmi, setelah kemarin hanya saling mener-ka-nerka alamat yang tak jelas.

“Bara,” ucapmu sambil mengulurkan tangan. Lamat-lamat aku menatapmu.

“Aku yang kemarin bertanya padamu mengenai ala-mat,” sambungmu kembali. Kau seperti paham apa yang di fikiranku saat itu.

“Liyana,” jawabku dengan sesungging senyuman yang kuharap dapat menebus rasa bersalah atas ke-curigaanku padamu.

***“Kau tahu kenapa hujan kadang-kadang turun seka-

lipun bukan musimnya, Li?,” tanyamu padaku. Saat itu, gerimis mulai turun pelan-pelan. kita berteduh di bangku halte setelah seharian berkeliling kota. Di antara semua tempat yang pernah kita kunjungi bersama, tempat ini-lah yang kemudian selalu menjadi persinggahan terakhir kita.

“Tidak, Bar. Memangnya kenapa?,” tanyaku penuh penasaran. Hujan memang kadang-kadang datang di musim kemarau, hanya saja aku tidak pernah paham mengapa ia harus tumpah di bukan musimnya.

“Karena ia mengerti, kapan tanah betul-betul rindu padanya. Li, suatu hari nanti, saat kau betul-betul mer-indukanku maka aku akan datang menemuimu sebelum hujan berhenti”

Aku hanya mengangguk, memperhatikan tanganmu yang sedang asik menampung hujan. Aku tersenyum ba-hagia menatapmu. Sejak saat itu, aku menyukai hujan. Juga menyukai sosokmu yang santun dan begitu seder-hana.

Hujan pernah mengantarmu tersesat hingga men-emuiku. Dan kini, hujan membawa hati kita tersesat pada sebuah rasa yang entah harus kunamai apa.

***Waktu memang selalu melesat tanpa beban. Tidak

terasa ini sudah setahun kebersamaan kita. Juni kem-bali menyapa, dan hujan masih saja enggan menepi dari musim. Setahun lalu, kita bertemu di halte ini dengan

rasa yang asing, dan hari ini aku berniat merayakan per-temuan kita.

Dulu, kau pernah berucap, bahwa menari di bawah hujan terkadang membuat kita merasa lebih tenang dan bahagia. Dan hari ini, aku ingin kau mengajariku cara menari di bawah hujan. Setelah beberapa hari kita tak bertemu, maka hari ini aku ingin kita merayakan setahun kebersamaan kita. Menari di bawah hujan serta meng-gelak tawa bersama.

“Bar, sore ini kita bertemu di halte tempat biasa, yah!,” setelah mendaratkan pesan itu ke ponselmu, aku berge-gas menyiapkan beberapa kejutan kecil untukmu. Untuk perayaan setahun kebersaman kita. Sebuah tart mini ber-tuliskan nama kita kupesan khusus. Tak lupa kusemat-kan sebuah lilin bertuliskan angka satu di atasnya. Aku tak peduli berapa penghuni halte nantinya, bahkan lebih banyak lebih bagus. Mereka akan menjadi saksi atas per-temuan kita setahun silam.

***Hujan mulai reda, satu-satu penghuni halte mulai

pergi dan kau belum datang memenuhi jamuanku. “Ada apa denganmu, Bar? Mengapa kau tak datang

menemuiku. Hujan telah reda, namun kau tak juga datang. Apa jangan-jangan kau masih sibuk mengurusi bisnis rumah makan ayahmu? Tapi mengapa kau tak menelponku!,” batinku mulai cemas.

Ada perasaan-perasaan asing mulai menjalari ha-tiku. Perasaan-perasaan yang entah harus kunamai apa. Aku mulai tersesat. Tak paham mengapa akhirnya kau

Bukan LiyanaOleh : Liyana Zahirah*


CERPEN

membuatku menanti. Kau tak pernah melakukan ini se-belumnya –membuatku menunggu berjam-jam tanpa kabar- darimu. Hujan telah berhenti, dan air di mataku mulai menetes. Aku mulai membenci hujan, juga dirimu yang kembali asing.

***Di luar jendela kamar, kusaksikan hujan jatuh den-

gan hati-hati. Suaranya yang konstan kembali mengingat-kanku tentangmu. Tentang manusia hujan yang kutemui setahun silam. Nyaris tanpa celah kau merampas seluruh imajiku. Membawaku ke dunia penuh fantasi. Iya, sangat dipenuhi fantasi!

Di atas lembar-lembar kertas putih, aku kembali me-narikan penaku. Menuliskan beberapa peristiwa yang membawa langkah kita semakin dekat. Besok pagi, aku bertekat kembali menunggumu di halte tempat biasa kita bertemu. Tak peduli seberapa tangguh hujan akan turun. Aku hanya ingin kau kembali!

***“Bar, mengapa kau menyukai hujan?,” tanyaku suatu

hari padamu. Saat itu, kita tengah duduk di taman kota. Menyaksikan senja basah sisa gerimis siang tadi.

“Entahlah, Li. Aku hanya merasa damai ketika men-dengar suara hujan yang jatuh dari langit,” ucapmu sem-bari memandang genangan air hujan.

Aku hanya terdiam mendengar ucapanmu. Bagaima-na mungkin ada seorang pria yang begitu menyukai hu-jan. Kamu aneh, Bar. Benar-benar sangat aneh!

***Hujan telah reda, namun kau belum juga datang.

Aku masih di halte, menunggumu datang menyapaku. Katamu, kau akan datang sebelum hujan berhenti, kini hujan mulai jarang turun dan sebentar lagi kemarau akan mengganti. Apa kau akan datang, Bar?

Aku tidak yakin, kemarau akan membawamu men-emuiku. Sebab kutahu, hujan adalah mantra terbaik un-tuk membawamu kembali, Bar. Hujan reda, namun kau belum juga menemuiku.

***“Bodoh.. Bodoh! Bagaimana mungkin aku menung-

gumu di halte ini, Bar. Bagaimana bisa aku merasa kau akan datang menemuiku. Dan.. Tart mini ini? Kenapa aku harus menyiapkannya untukmu. Untuk merayakan seta-hun kebersamaan kita yang tak pernah terjadi. Bagaima-na bisa aku menganggap diriku adalah Liyana, sementara ia hanyalah tokoh fiktif dalam novel perdanaku beberapa bulan yang lalu. Dan kau, Bara… Bukankah sudah kucer-itakan kau akhirnya harus berpisah dengan Liyana dik-arenakan kecelakaan tragis yang merenggut nyawamu diperjalanan saat hendak menuju ke halte!.”

“Ah, Tidak! Bagaimana bisa aku merasa kau hidup di dunia realistisku.”

Hujan mulai reda, dan aku merasa kau akan segera menemuiku, Bar.

*(Penulis adalah anggota Forum Lingkar Pena Sulsel)


Manusia, sejak detik pertama gelegar tangisnya terdengar hingga ia menjadi sekadar

seonggok daging tanpa ruh yang mesti segera menyatu dengan tanah, mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Seluruhnya, tanpa pengecualian. Pun mereka yang secara fisik berkekurangan.

Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), sebuah organisasi yang getol memperjuangkan nasib para penyadang disabilitas bertekad meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penyandang cacat. Seperti yang dikatakan Ketua PPDI Sul-Sel Bambang Permadi, bahwa PPDI bertujuan mewujudkan kesetaraan dalam setiap aspek kehidupan untuk mengangkat kesejahteraan penyandang disabilitas, dengan berbagai macam advokasi.

Awalnya, Organisasi ini dikenal dengan nama Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) yang resmi berdiri pada tanggal 11 Maret 1987 di Jakarta. PPCI menjadi wadah konsultatif dan koordinatif serta

tempat berhimpunnya organisasi nasional yang peduli akan nasib para penyandang cacat. Setelah musyawarah nasional luar biasa (MUNASLUB PPCI) di Balikpapan tanggal 11-14 Desember 2012, organisasi tersebut secara resmi berubah nama menjadi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia.

PPDI merupakan organisasi persatuan atau organisasi payung (umbrella organization) yang beranggotakan beberapa organisasi penyandang cacat yaitu: Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia (FKPCTI), Himpunan Wanita Penyandang Cacat Indonesia (HWPCI), Badan Pembina Olahraga Cacat (BPOC), Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI), Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN), Korps Cacat Veteran Republik Indonesia (KCVRI), Special Olympics Indonesia (SOINA), Yayasan Pembina Anak Cacat (YPAC), dll.

PPDI mengadakan koordinasi, konsultasi dengan organisasi kecacatan, memberikan masukan

kepada pemerintah terkait kebijakan terkait penyandang disabilitas, dan melindungi serta memperjuangkan kepentingan penyandang disabilitas dan organisasi penyandang cacat dalam upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Meski pemerintah Indonesia telah menunjukkan kesungguhannya untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas dengan menandatangani konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas pada 30 Maret 2007, realita yang ada menunjukkan cita-cita mulia tersebut masih jauh panggang dari api.

Sarana dan prasarana umum masih saja belum begitu memperhitungkan keberadaan para penyandang disabilitas. Hal ini terkait bidang pendidikan (sekolah), kesehatan (rumah sakit), transportasi (kendaraan umum dan terminal), olahraga (stadion) dll. Makassar khususnya, belum dapat dikatakan sebagai kota yang ramah bagi para penyandang disabilitas. “Masih jauh dari apa yang kami

Gaung Perjuangan DifabelDalam Himpitan Kota

Oleh: Nurfaika Ishak


PROFIL

cita-citakan,” ungkap Bambang.Di bidang pendidikan, adalah

ironi tatkala menjumpai banyak penyandang disabilitas yang pendidikan formalnya hanya sampai sekolah dasar. Bahkan yang lebih memprihatinkan, tidak sedikit penyandang disabilitas yang tidak pernah mengenyam sistem pendidikan formal.

Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait hak-hak penyandang disabilitas tidak sepenuhnya terpenuhi. Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat mengamanahkan bahwa setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, dan jenjang pendidikan.

Pada aksebilitas non fisik yaitu di bidang hukum, informasi, telekomunikasi, regulasi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dll, juga

belum memihak penyandang disabilitas. Mengenai hal ini, Bambang berharap PPDI mampu memediasi dan mengadvokasi agar penyandang disabilitas mendapat perhatian lebih. “Advokasi kebijakan, sehingga kebijakan tersebut dapat berprespektif disabilitas,” harap Bambang.

Pemberdayaan dan advokasi hak-hak penyandang disabilitas seyogyanya tidak hanya bertumpu pada organisasi seperti PPDI, melainkan peran generasi muda terkhusus para mahasiswa dan mahasiswi sangat diperlukan. Bambang mengungkapkan bahwa keterlibatan generasi muda maupun mahasiswa belum signifikan. Untuk itu, sebagai Agent of Change marilah kita bersama-sama menaruh perhatian terhadap saudara-saudara kita yang mengalami keterbatasan khusus.

Pembagian doorprize, rangkaian peringatan Hari Kusta Sedunia “Think Lep-rosy Now” di Perkampunga Kusta, Jalan Dangko Makassar, Minggu (22/2).

S e n j a

Malam begitu berlalu dengan cepatPagi puun datang tanpa permisiLalu siang menjelma dengan tiba-tibaSinar matahari tak lagi menyengatDan kembali senja datang men-jemputHari ini aku kembali sedihDi saat mengingat engkau pergiMeninggalkanku…Ada yang hilangDi saat engkau tiadaHatiku pergi bersama malammuHidupku pergi bersama pagimuDanTawaku pergi bersama siangmuJika esokEngkau masih adaJangan ajak akuUntuk pergi lagi…Sebab aku takut bersama sunyi


Galerifoto

Binatang Jalang

Aku ini binatang jalangYang tahunya hanya berkeliaranYang selalu bosan dengan keadaanEntah ke mana arahku…?

Aku ini binatang jalangYang tahunya hanya berfoya-foyaYang bosan akan kehidupanDi manakah langkahku…?

Aku ini binatang jalangYang tahunya hanya melawanYang suka akan kebebasanDengan siapakah aku…?

Aku ini binatang jalangYang tahunya hanya ingin menangYang suka akan imajinasiSiapakah aku…?


Menikmati angin laut dengan bermain layangan di pinggir pantai Kota Benteng , Pulau Selayar.

Menyambut senja menjelang malam di pesisir Pantai Losari Kota Makassar

Pertunjukan tradisi masyarakat Selayar di Pelataran Museum Adat Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pemandu acara dalam pertunjukan tari di Benteng Roterdam dengan pakaian adat

Makassar

(Foto-foto Andi Asrul Ashari)

Documents

Eksepsi Edisi II/LPMH-UH/XIX/II/2015