113

EVALUASI PENYELESAIAN RETUR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) SATUAN KERJA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN

NEGARA BANJARMASIN

Aris Munandar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin

ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengatur penyelesaian retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan (2) untuk mengetahui langkah-langkah yang seharusnya dilakukan dalam penyelesaian retur SP2D dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan un-tuk mengurangi terjadinya retur SP2D di wilayah Kantor Pelayanan Perben-daharaan Negara (KPPN) Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan selama empat bulan pada Seksi Pencairan Dana KPPN Banjarmasin Dari hasil penelitian, diperoleh ke-simpulan bahwa banyak kendala dalam penyelesaian retur SP2D dan perlu dilakukan usaha perbaikan dalam penatausahaan retur.

Kata kunci: penyelesaian retur, bank operasional, satuan kerja

ABSTRACT The purpose of this study were (1) to determine the obstacles encountered in arranging the settlement of Warrant Redemption Fund (WRF) returns, and (2) to determine the solutions of returns WRF completion and what solutions to reduce the occurrence of returns WRF in Banjarmasin Office of State Treasurer (OST). This study used qualitative descriptive analysis techniques. The study was conducted for four months on Disbursement Section of Banjar-masin OST. From the result of this stutdy, it can be concluded that there were a lot of obstacles in the completion of returns SP2D and necessary improve-ments in administration of business returns. Keywords: settlement of returns, operational bank, work unit

PENDAHULUAN

Total dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2011 yang dikelola oleh Kementerian Keuangan yaitu sebesar 1.230 trilyun, digunakan an-tara lain untuk menjalankan program-pro-gram pemerintah, baik dalam pembangun-an dan pengembangan infrastruktur/non-infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, be-lanja subsidi, dan berbagai program peme-rintah lainnya. Kementerian Keuangan se-laku Bendahara Umum Negara (BUN) mengangkat Kuasa Bendahara Umum Ne-gara untuk melaksanakan tugas kebenda-haraan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.

Instansi vertikal Direktorat Jenderal Per-bendaharaan yaitu Kantor Pelayanan Per-bendaharaan Negara (KPPN) memperoleh kewenangan sebagai Kuasa BUN Daerah yang dibentuk untuk melayani tagihan-ta-gihan yang menjadi beban atas APBN de-ngan menerbitkan Surat Perintah Pencair-an Dana (SP2D) dengan dasar Surat Pe-rintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Dalam pencairan dana atas beban APBN, KPPN selaku Kuasa BUN daerah melaksanakan pengujian substantif dan formal atas SPM yang diterbitkan oleh KPA. Apabila SPM yang diajukan lolos uji maka KPPN wajib menerbitkan SP2D yang berfungsi sebagai bilyet giro yang menjadi

KINDAI Volume 11 Nomor 2, April – Juni 2015 114

dasar bagi bank untuk mendebit sejumlah dana pada rekening milik BUN dan memin-dahkannya ke rekening pihak ketiga. Apa-bila SPM yang diajukan tidak lolos uji ma-ka SPM tersebut akan dikembalikan kepa-da KPA dengan surat yang ditandatangani oleh kepala KPPN untuk dilakukan perba-ikan atau melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

Dalam pengujian SPM ini, KPPN ti-dak menilai kebenaran atas data pihak-pi-hak yang berhak menerima dana dari APBN, karena hal itu merupakan wewe-nang dari satker/KPA yang seharusnya mempunyai kemampuan untuk melakukan pengujian secara baik dan benar agar ta-gihan yang diajukan kepada negara telah benar-benar memenuhi persyaratan dan akan memudahkan pengujian-pengujian yang dilakukan oleh pihak lain.

Dari kenyataan di atas, ternyata ba-nyak timbul masalah saat SP2D diterbitkan dan diserahkan ke Bank Operasional (BO), karena banyaknya SP2D yang ditolak bank yang disebabkan oleh beberapa hal, anta-ra lain kesalahan penulisan nama pemilik rekening, nomor rekening, perbedaan an-tara nama dan nomor rekening, yang mengakibatkan bank menolak memindah-bukukan dana atas SP2D tersebut ke reke-ning penerima sehingga terjadi retur SP2D. Bank hanya memindahbukukan da-na sesuai dengan dokumen sumber yang diterbitkan oleh KPPN yaitu SP2D baik yang berupa hardcopy maupun softcopy.

Pihak Bank dalam hal ini sangatlah ketat dan kaku akan aturan yang dijalankan. Bank tidak mempunyai toleransi akan ke-salahan-kesalahan kecil pada nama, no-mor rekening dan kepastian pencantuman kode wilayah bank. Retur SP2D ini tentu saja sangat merugikan pihak penerima da-na, karena hal tersebut dapat menghambat proses pelaksanaan kegiatan, pencairan dan penyerapan dana APBN.

Selama tahun 2011, penulis men-dapatkan informasi bahwa jumlah retur SP2D yang dikembalikan ke kas negara dari seluruh rekening retur di Indonesia pa-da akhir tahun anggaran lebih dari 800 milyar rupiah. Hal ini berarti ada kegiatan/ program senilai 800 milyar rupiah ternyata tidak tersalurkan dananya sehingga meng-hambat proses pelaksanaan kegiatan.

Khusus di Banjarmasin jumlahnya sebesar Rp 4.795.399.446.

Untuk menyelesaikan masalah retur SP2D Ditjen Perbendaharaan telah me-ngeluarkan Peraturan Ditjen Perbendaha-raan Nomor 74/PB/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian dan Penatausahaan Pe-ngembalian (Retur) Surat Perintah Penca-iran Dana. Dalam Perdirjen ini disampai-kan beberapa pokok aturan terkait penye-lesaian permasalahan retur SP2D yang antara lain sebagai berikut. 1. Pembayaran kembali dana retur SP2D

yang belum disetorkan ke kas Negara dilakukan dengan penerbitan Surat Ralat SP2D (pasal 3 ayat 4 Perdirjen No. 74 tahun 2011).

2. Pembayaran kembali dana retur SP2D yang telah disetorkan ke kas Negara dilakukan dengan penerbitan SPM/ SP2D oleh Kuasa BUN (pasal 3 ayat 5 Perdirjen No. 74 tahun 2011).

3. Pada akhir tahun anggaran dana retur SP2D di Rekening BO I/II/III/Pos wajib disetorkan ke Kas Negara pada bank/ pos persepsi.

4. Dana Retur SP2D pada rekening rr (retur) wajib mendapatkan jasa giro.

5. Rekening rr dibuka oleh kepala KPPN dan wajib menyampaikan pembukaan rekening kepada Direktur PKN.

Dana retur SP2D tahun 2012-2013 pada KPPN Banjarmasin sebesar Rp. 1.215.196.581 yang belum diselesaikan pada tahun berkenaan hingga tanggal 31 Desember 2013. Dana retur SP2D tahun 2014 yang belum diselesaikan sebesar Rp 580.312.752. Jadi total seluruh retur tahun 2012-2014 sebesar Rp 1.795.509.333. Da-na tersebut masih disimpan dalam reke-ning rr yang dibuka oleh Kepala KPPN Banjarmasin. Bisa dibayangkan berapa jumlah dana retur SP2D yang belum terse-lesaikan di seluruh Indonesia jika dari 181 KPPN di Indonesia terdapat dana retur yang jumlahnya bisa mencapai ratusan mi-liar. Berapa dana idle cash yang tidak ber-putar, yang sebenarnya bisa dipakai untuk membiayai pembangunan negara.

Berdasarkan kenyataan itulah pe-nulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang evaluasi penyelesaian retur SP2D Satuan Kerja pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin.

KINDAI Volume 11 Nomor 2, April – Juni 2015 115

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan ma-salah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Kendala apa saja yang dihadapi dalam

mengatur penyelesaian retur SP2D Satker pada KPPN Banjarmasin?

2. Bagaimana seharusnya penyelesaian retur SP2D satker pada KPPN Banjarmasin?

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Evaluasi

Pengertian evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Alwi, 2008) ber-arti penilaian; hasil. Menurut Umar (2002: 36), evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh ma-na suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu de-ngan standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisish di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah diker-jakan itu bila dibandingkan dengan harap-an-harapan yang ingin diperoleh.

Pengertian evaluasi menurut Charles O. Jones dalam Aprilia (2009:8) adalah evaluasi adalah kegiatan yang da-pat menyumbangkan pengertian yang be-sar nilainya dan dapat pula membantu pe-nyempurnaan pelaksanaan kebijakan be-serta perkembangannya. Pengertian terse-but menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tuju-an utama, yang selanjutnya kegiatan eva-luasi tersebut dapat menjadi tolak ukur su-atu kebijakan atau kegiatan untuk dapat di-katakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan kegiatannya.

Menurut PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Eva-luasi Pelaksanaan Rencana Pembangun-an, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome)

terhadap rencana dan standar. Menurut Ernest R. Alexander dalam

Aminudin (2007:45), metode evaluasi da-pat diklasifikasikan menjadi lima yaitu se-bagai berikut ini. 1. Before and After Comparisons. Metode

ini mengkaji suatu obyek penelitian de-

ngan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya.

2. Actual versus Planned Performance Comparisons. Metode ini mengkaji sua-tu obyek penelitian dengan memban-dingkan kondisi yang ada (actual) de-ngan ketetapan perencanaan yang ada (planned).

3. Experimental (Controlled) Model. Meto-de ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkendali untuk mengetahui kondisi yang diteliti.

4. Quasi Experimental models, merupakan metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang diteliti.

5. Cost oriented models, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian yang hanya berdasarkan pada penilaian biaya terhadap suatu rencana.

Menurut Scriven (Darma, 2012), terdapat dua model evaluasi yaitu sebagai berikut ini. 1. Goal Free Evaluation. Dalam melaksa-

nakan evaluasi program, evaluator ti-dak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program, yang perlu di-perhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya (kinerja) suatu program, dengan jalan mengi-dentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi (pengaruh) baik hal-hal yang positif (yaitu hal yang diharapkan) maupun hal-hal yang negatif (yang tidak diharapkan).

2. Evaluasi Formatif-Sumatif. Evaluasi for-

matif adalah suatu evaluasi yang biasa-nya dilakukan ketika suatu program ter-tentu sedang dikembangkan dan biasa-nya dilakukan lebih dari sekali dengan tujuan untuk melakukan perbaikan. Tu-juan dari evaluasi formatif adalah untuk memastikan tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan untuk melakukan perbaikan suatu produk atau program. Evaluasi formatif dilakukan untuk mem-berikan informasi evaluatif yang ber-manfaat untuk memperbaiki suatu pro-gram. Ada dua faktor yang mempenga-ruhi kegunaan evaluasi formatif, yaitu kontrol dan waktu. Evaluasi sumatif

KINDAI Volume 11 Nomor 2, April – Juni 2015 116

adalah suatu penilaian hasil-hasil yang telah dicapai secara keseluruhan dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Waktu pelaksanaan pada saat akhir proyek sesuai dengan jangka waktu proyek dilaksanakan. Untuk evaluasi yang menilai dampak proyek, dapat di-laksanakan setelah proyek berakhir dan diperhitungkan dampaknya sudah terlihat nyata

Menurut PP No. 39 Tahun 2006, di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu sebagai berikut ini. 1. Tahap Perencanaan (Ex-Ante). Evalua-

si ini dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan ke-mungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

2. Tahap Pelaksanaan (On-Going). Evalu-asi ini dilakukan pada saat pelaksana-an rencana pembangunan untuk me-nentukan tingkat kemajuan pelaksana-an rencana dibandingkan dengan ren-cana yang telah ditentukan sebelum-nya.

3. Tahap Pasca Pelaksanaan (Ex-Post). Evaluasi ini dilaksanakan setelah pe-laksanaan rencana berakhir yang dia-rahkan untuk melihat apakah pencapai-an (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pemba-ngunan yang ingin dipecahkan. Evalua-si ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan de-ngan masukan), efektifitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Keuangan Negara

Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka terwujudnya good governance dalam pe-nyelenggaraan negara, pengelolaan keu-angan negara perlu diselenggarakan seca-ra profesional, terbuka, dan bertanggung-jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945. Sesuai dengan amanat Pasal 23C UUD 1945, UU tentang Keuangan Negara menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam

UUD tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi asas-asas dalam pengelola-an keuangan negara, yaitu asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas. Selanjutnya, asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) da-lam pengelolaan keuangan negara, antara lain akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbu-kaan dalam pengelolaan keuangan nega-ra, pemeriksaan keuangan oleh badan pe-meriksa yang bebas dan mandiri.

Presiden selaku kepala pemerintah-an memegang kekuasaan pengelolaan ke-uangan negara sebagai bagian dari kekua-saan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presiden dalam penye-lenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagi-an dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelo-la fiskal dan wakil pemerintah dalam kepe-milikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna ba-rang kementerian negara/lembaga yang di-pimpinnya.

Menteri Keuangan sebagai pem-bantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah chief financial of-ficer Pemerintah Republik Indonesia, se-mentara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah chief operational officer untuk suatu bidang tertentu peme-rintahan. Prinsip ini dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung ja-wab, terlaksananya mekanisme check and balance serta untuk mendorong upaya pe-ningkatan profesionalisme dalam penye-lenggaraan tugas pemerintahan. Pelaksanaan Anggaran Belanja Peme-rintah Pusat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keu-angan tahunan pemerintahan negara Indo-nesia yang disetujui oleh Dewan Perwakil-an Rakyat (DPR). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran ne-gara selama satu tahun anggaran. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pe-

KINDAI Volume 11 Nomor 2, April – Juni 2015 117

ngeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, menca-pai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Ber-dasarkan aspek pengeluaran, prinsip pe-nyusunan APBN adalah hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan, serta tera-rah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan, menggunakan ha-sil produksi dalam negeri dengan memper-hatikan kemampuan atau potensi nasional.

Periode pelaksanaan APBN adalah satu tahun, yaitu 1 Januari-31 Desember. Dalam rangka menjaga agar APBN dapat dilaksanakan secara tepat waktu maka da-lam UU 17/2003 maupun PP 21/2004 telah ditentukan kalender anggarannya, yaitu APBN harus sudah diundangkan paling lambat bulan Oktober tahun sebelumnya, agar pemerintah mempunyai waktu yang cukup untuk menyiapkan dokumen pelak-sanaan anggaran. Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Dokumen pelaksanaan anggaran memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran. Alokasi ang-garan pendapatan disebut estimasi penda-patan yang dialokasikan dan alokasi ang-garan belanja disebut allotment. Dokumen pelaksanaan anggaran pada pemerintah pusat disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Daftar Isian Pelaksana-an Anggaran atau dokumen lain yang di-persamakan dengan DIPA adalah doku-men pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga atau satu-an kerja serta disahkan oleh Direktur Jen-deral Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaha-raan atas nama Menteri Keuangan. Doku-men ini berfungsi sebagai dasar untuk me-lakukan tindakan yang mengakibatkan pe-ngeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

Paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara adalah beralihnya kon-sep administrasi keuangan ke manajemen keuangan. Hal ini memerlukan pembaha-ruan pada setiap fungsi manajemen, baik pada tataran perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan anggaran, akuntansi dan per-tanggungjawaban, serta pemeriksaan. Se-mua fungsi diarahkan pada pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif da-lam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam refomasi manajemen keuangan negara adalah “let the managers manage”. De-ngan pendekatan ini, pengguna anggaran diberikan fleksibilitas untuk melaksanakan anggaran. Pengguna anggaran diberikan kewenangan untuk menyusun DIPA sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan serta plafon anggaran yang te-lah disediakan. Dengan mekanisme yang demikian maka para pengguna anggaran diberikan fleksibilitas seluas-luasnya untuk mengatur anggarannya. Namun demikian mekanisme check and balance tetap

dilaksanakan sehingga DIPA yang disusun oleh pengguna anggaran tidak serta merta langsung diberlakukan, namun harus diba-has dulu dengan Kementerian Keuangan, dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk memper-oleh pengesahan. Sehubungan dengan di-berlakukannya manajemen keuangan da-lam pengelolaan keuangan negara maka setiap pengguna anggaran wajib menyu-sun rencana penarikan dana untuk setiap progam/ kegiatan yang ada dalam DIPA. Pembagian Kewenangan

Dalam rangka pelaksanaan anggar-an, Presiden mendelegasikan kewenang-annya kepada menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran. Sementara itu, kewenangan untuk pengelolaan keu-angan didelegasikan kepada Menteri Keu-angan selaku Bendahara Umum Negara. Menteri teknis/pimpinan lembaga merupa-kan chief of opertional officer, sedangkan Menteri Keuangan merupakan chief of fi-nancial officer. Dalam pelaksanaan ang-garan, mereka mempunyai kedudukan yang seimbang dalam rangka menjaga ter-laksananya mekanisme check and ba-lance. Kuasa pengguna anggaran dapat ditunjuk sehubungan dengan kompleksitas kegiatan, rentang kendali yang luas, jum-lah anggaran yang besar, atau karena lo-kasi kegiatan. Pembagian kewenangan tersebut ditunjukkan pada Gambar 1 beri-kut ini.

KINDAI Volume 11 Nomor 2, April – Juni 2015 118

Gambar 1: Pendelegasian Wewenang

Pelaksanaan Anggaran Negara Sumber: Modul PPAKP (2013)

Sistem Pembayaran

Belanja membebani anggaran sete-lah barang/jasa diterima. Oleh karena itu, terdapat pengaturan yang ketat tentang sistem pembayaran. Pada dasarnya aloka-si anggaran kepada satuan kerja (DIPA) akan diberikan jika sudah tersedia alokasi dalam APBN. Berdasarkan DIPA, satuan kerja dapat melakukan kegiatan perolehan barang/jasa yang harus diverifikasi kebe-narannya, kemudian dilakukan pembayar-an. Alur pelaksanaan anggaran pada sat-ker kementerian negara/lembaga ditunjuk-kan pada Gambar 2 berikut ini.

Gambar 2: Pelaksanaan Anggaran Sumber: Modul PPAKP (2013)

Dalam pelaksanaan anggaran, pengguna anggaran diberikan kewenang-an untuk membebani anggaran. Sebagai konsekuensinya pengguna anggaran di-tuntut untuk memverifikasi atau menguji atas kebenaran formil maupun materiil atas pelaksanaan anggaran serta memper-tanggungjawabkannya. Apabila verifikasi terhadap belanja telah dilakukan dan sah maka pengguna anggaran menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN.

SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Penggu-na Anggaran atau pejabat lain yang ditun-juk untuk mencairkan dana yang bersum-ber dari DIPA atau dokumen lain yang di-persamakan. Berhubung satker harus ber-tanggungjawab maka bukti-bukti pengelu-aran tetap disimpan di kementerian/ lembaga dan tidak dikirim ke KPPN. KPPN tetap melakukan pengujian untuk menge-cek ketepatan jumlah, peruntukan, mau-pun penerimanya. Surat Perintah Pencair-an Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Me-kanisme pembayaran ini ditunjukkan Gambar 3 berikut ini.

Gambar 3: Mekanisme Realisasi Anggaran

Sumber: Modul PPAKP (2013) Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi bahan referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 1. Setyani (2012) meneliti tentang penata-

usahaan SP2D dan faktor yang menye-babkan adanya retur di KPPN Sema-rang. Teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Ha-sil penelitian menunjukkan bahwa ba-nyaknya jumlah SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Semarang berakibat pada banyaknya SP2D retur yang dikembali-kan oleh pihak BO I. Oleh karena itu, penatausahaan perlu dilaksanakan de-ngan baik.

2. Frikasari Nst (2008) meneliti tentang sistem pengawasan internal pembayar-an atas beban APBN pada kantor Pela-yanan dan Perbendaharaan Negara Pematang Siantar. Teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptif

Presiden

(sebagai CEO)

Menteri Teknis (sebagai COO)

Kepala Kantor

(selaku Kuasa COO)

Menteri Keuangan

(sebagai CFO)

Kepala KPPN

(selaku Kuasa CFO)

APBN

DIPA

Komitmen

Verifikasi

Pembayaran

Menteri Teknis

(selaku Pengguna Anggaran)

•Pembuatan Komitmen

•Pengujian dan Pembebanan

•Perintah Pembayaran

Menteri Keuangan

(selaku BUN)

•Pengujian

•Pencairan Dana

Vendor

KINDAI Volume 11 Nomor 2, April – Juni 2015 119

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap transak-si-transaksi kas di perusahaan yang mungkin dapat membantu mencapai tu-juan organisasi secara umum perlu ditingkatkan.

3. Tricahyo (2010) meneliti tentang peru-bahan penataan organisasi, manaje-men SDM serta kepuasan satuan kerja dalam memperoleh layanan pada KPPN Pangkalpinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pena-taan organisasi berdampak pada pe-ningkatan rasa kepuasan terhadap la-yanan KPPN Pangkal Pinang

Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran yang melanda-si penelitian ini adalah sejauh mana pe-nyelesaian retur SP2D, agar dana dalam rekening retur rr yang ada di setiap BO se-makin berkurang atau malah tidak ada lagi idle cash. Salah satu indikator kinerja uta-

ma KPPN Banjarmasin adalah retur SP2D yang tidak boleh melebihi 2% dari seluruh SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Banjar-masin.

Ketiadaan retur SP2D mengakibat-kan layanan kepada stakeholder semakin meningkat. Akibatnya, stakeholder mera-sakan kepuasan atas layanan yang diberi-kan karena dana yang mereka butuhkan segera diterima. Kerangka berpikikir di-gambarkan dengan mengembangkan teori-teori yang telah ada, yang kemudian dianalisis secara deskriptif tentang bagai-mana penyelesaian retur SP2D dalam ka-itannya meningkatkan pelayanan kepada satuan kerja pada KPPN Banjarmasin.

Gambar 4: Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif dan ku-antitatif. Data kualitatif yaitu data yang ber-bentuk kata-kata atau kalimat, dan dapat pula memberikan penjelasan yang meng-gambarkan proses, keadaan dan peristiwa tertentu sehingga dapat memberikan gam-baran yang jelas dan mudah dipahami. Da-ta kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan yang dikumpulkan se-perti laporan bulanan dana retur, lapaoran penerbitan SP2D dan sebagainya.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. 1. Data primer merupakan data yang

didapat oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data primer yang di-kumpulkan berupa observasi dan wa-wancara. Sumber data primer adalah narasumber dari satker, pegawai KPPN Banjarmasin dan pegawai BO yang ter-kait dalam pelaksanaan pekerjaan da-lam hal penyelesaian retur SP2D.

2. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia pada objek penelitian dan da-pat langsung digunakan oleh peneliti yang tentunya mendukung data primer. Data yang dikumpulkan berupa laporan pekerjaan yang terkait dengan retur SP2D ataupun laporan lainnya yang bi-sa dijadikan sebagai sumber data dan hasil kegiatan. Sumber data bisa dida-patkan pada lokasi penelitian maupun bisa dari satuan kerja yang terkait de-ngan penyelesaian retur.

Teknik Pengumpulan Data Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dapat dilaku-kan dengan kegiatan observasi, wawanca-ra, dan dokumentasi. 1. Observasi adalah metode pengumpul-

an data di mana peneliti mencatat in-formasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian berlangsung. Peneli-ti dalam hal ini berperan sebagai peng-amat sempurna. Maksudnya yaitu pe-neliti menjadi pengamat ikut berpartisi-pasi dengan yang diamati. Ia mempu-nyai jarak dengan responden yang di-amati (Gulo, 2002:116).

Input

•Upaya KPPN dalam Meningkatkan Penyelesaian Retur

Proses

•Pemetaan Manajemen Masalah Retur

•Penataan Organisasi (Peraturan yang Berlaku)

Output/

Outcome

•Kualitas Layanan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Tanpa Biaya

•Mengurangi Terjadinya Retur dan Penyelesaian yang Cepat

KINDAI Volume 11 Nomor 2, April – Juni 2015 120

2. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam melalui wawancara tak ber-struktur yang perumusan dan urutan pertanyaannya dapat lebih bebas se-hingga akan lebih dapat mengikuti alur pembicaraan responden.

3. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan mengambil, meneliti, dan mempelajari dokumen-dokumen dari peraturan perundangan-undangan, laporan-laporan serta dari website yang relevan dengan masalah.

Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu pe-ngumpulan data yang berasal dari literatur-literatur yang berhubungan dengan materi yang dibahas untuk memperoleh data se-kunder. Sumber data ini penulis gunakan sebagai landasan teoritis dalam memper-oleh masukan yang baik terhadap sumber data dari objek penelitian. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif (kualitatif), yaitu menga-nalisis dan menyajikan fakta secara siste-matik, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang di-peroleh dan dikumpulkan kemudian diana-lisis berdasarkan metode yang telah dite-tapkan (kualitatif). Tujuannya untuk me-ngetahui penyelesaian retur SP2D satuan kerja pada Kantor Pelayanan Perbendaha-raan Negara Banjarmasin.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Kendala Penyelesaian Retur SP2D

Penatausahaan penyelesaian retur SP2D pada KPPN Banjarmasin secara garis besar sudah sesuai dengan peratur-an yang dipersyaratkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-33/PB/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaha-raan Nomor Per-37/PB/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian dan Penatausahaan Pengembalian (Retur) SP2D. Data retur SP2D pada KPPN Banjarmasin tahun 2012-2014 dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini..

Gambar 4: Grafik Retur SP2D 2012-2014

Sumber: KPPN Banjarmasin

Dari Gambar 4, jumlah retur pada tahun 2012 sebanyak 1145 buah retur SP2D, jauh lebih banyak dari tahun 2013 dan 2014. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2012 hanya terdapat satu BO I yaitu Bank Mandiri yang mengelola dan meneri-ma SP2D dari KPPN Banjarmasin dan mendistribusikan uangnya masuk ke reke-ning masing-masing penerima. Rekening penerima dana SP2D bisa berasal dari berbagai bank yang ada di Indonesia, se-hingga jika ada sedikit ketidakcocokan da-ta maka sistem pada bank akan langsung menolak, kecuali untuk penerima yang mempunyai rekening pada Bank Mandiri, jika ada ketidakcocokan bisa langsung di-rekam manual karena dari bank yang sama tidak diperlukan konfirmasi untuk melakukan perbaikan.

Untuk tahun 2013 dan 2014 BO pada KPPN Banjarmasin sudah terdapat empat buah BO yang ditugaskan untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran negara yaitu antara lain BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN. Untuk BRI, BNI dan BTN, khusus mengelola SP2D yang dana pene-rimanya memiliki tabungan di bank yang bersangkutan saja, tetapi untuk Bank Man-diri mengelola SP2D yang dana penerima-nya selain memiliki rekening di Bank Man-diri juga di bank lainnya.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BO dalam penyelesaian re-tur SP2D yang antara lain sebagai berikut. 1. Saldo retur paling banyak terdapat pa-

da rekening BO I Bank Mandiri. Pada tahun 2012 seluruh saldo retur ada pa-da BO I Bank Mandiri karena pada ta-hun itu memang cuma Bank Mandiri

KINDAI Volume 11 Nomor 2, April – Juni 2015 121

sebagai BO I. Salah satu penyebab da-ri retur dan terlambatnya proses kliring dan RTGS adalah ketidakjelasan nama bank ataupun karena nama bank yg tercantum tidak sederhana. Terutama untuk transaksi yg harus melalui pro-ses RTGS, di mana kami menginput datanya secara manual. Apalagi jika SP2D diantar kepada kami sudah mepet dengan batas waktu RTGS BI.

Pada tahun 2013 dan 2014, BO I pada KPPN Banjarmasin sudah ber-jumlah empat buah, namun Bank Man-diri masih merupakan penyumbang da-na retur terbanyak sebesar 87,22% atau Rp 60.426.667.297. Kemudian BO I BRI di urutan kedua sebesar 10,90% atau Rp 7.554.494.377. Kemudian di-ikuti BO I BNI dan BTN. Untuk BRI, BNI dan BTN proses transfer dana SP2D yang diterima melalui proses kli-ring. Kesalahan rekening dan salah na-ma sering menjadi penyebab retur pa-da ketiga BO I tersebut.

Dari Gambar 5 terlihat bahwa pe-nyelesaian retur SP2D sudah cukup baik. Dari tahun 2012 retur sebanyak 1145 buah telah diselesaikan hingga tinggal tersisa 201 retur (17,55%). Pa-da tahun 2013 retur sebanyak 449 re-tur dan tersisa 21 buah lagi (4.48%) dan tahun 2014 sebanyak 350 buah retur dan tersisa hingga 60 buah retur atau hanya sisa 17.14%

Gambar 5: Grafik Penyelesaian Retur 2012–2014

Sumber: KPPN Banjarmasin

2. Dana retur ada yang sudah dilengkapi dan diperbaiki datanya, namun masih tetap diretur oleh bank. Retur SP2D

yang masih mengalami retur tidak di-sampaikan lagi kepada satker yang bersangkutan karena bank yang mela-kukan retur tidak menyampaikan pem-beritahuan retur dengan surat sehingga KPPN Banjarmasin tidak mempunyai dasar untuk memberitahukan retur SP2D tersebut kepada satker.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Satuan Kerja dalam penyelesaian re-tur SP2D antara lain sebagai berikut ini. 1. Lambatnya penyelesaian retur karena

penerima dana SP2D biasanya lambat memberikan data perbaikan. Alasan keterlambatan itu banyak adalah ala-mat penerima tidak se-kota dengan satkernya, terutama untuk penerima dana misalnya siswa miskin atau ma-hasiswa penerima beasiswa biasanya satker sulit melacak alamat penerima.

2. Kadangkala penerima dana tidak me-ngetahui jika yang bersangkutan mene-rima dana bantuan. Jadi, jika terjadi retur, si penerima tidak mengetahui ke-cuali satker sudah menghubungi.

3. Satker dalam hal ini tidak merasakan secara langsung dampak dari retur jika SP2D yang dicairkan tujuannya kepada pihak ketiga. Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dana tersebut telah masuk dalam penyerapan anggaran dan mengurangi DIPA satker. Retur ti-dak mengurangi realisasi anggaran satker. Akan tetapi, apabila dilihat dari output pekerjaan, dana tersebut belum benar-benar tersalurkan.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh KPPN Banjarmasin dalam penyelesai-an retur SP2D adalah sebagai berikut ini. 1. Data retur yang disampaikan oleh BO

kepada KPPN akan segera ditindaklan-juti oleh pegawai pada Seksi Pencairan Dana pada hari yang sama dengan se-gera menerbitkan surat pemberitahuan kepada satker yang diretur SP2Dnya. Data retur yang disampaikan oleh BO I/BO II/BO III berupa surat pemberita-huan ralat atas kesalahan SP2D. BO tidak menyerahkan ADK hasil konversi dari Aplikasi Retur karena KPPN Ban-jarmasin tidak memakai Aplikasi Retur.

2. Pengawasan retur masih manual ha-nya mengandalkan file dari excel. Wa-laupun tidak memakai aplikasi, pe-

KINDAI Volume 11 Nomor 2, April – Juni 2015 122

nyelesaian retur tidak banyak mengha-dapi kendala. Masalah terjadi ketika akan dibuatkan laporan bulanan, kare-na data pada pengawasan harian retur berbeda dengan laporan bulanan. Sal-do akhir pada laporan mengacu pada saldo bank rekening retur pada BO.

3. Penyampaian surat pemberitahuan re-tur kepada satker dikirim melalui Kan-tor Pos walaupun satker masih sekota dengan KPPN. Hal ini mengakibatkan surat pemberitahuan sampai ke tangan satker seminggu kemudian. Tentunya hal ini mengakibatkan lambatnya pe-nyelesaian retur.

4. Pegawai yang menangani retur menda-pat beban kerja yang sangat banyak. Satu orang pelaksana di back office di-bebankan pekerjaan sebanyak 15 buah sesuai SOP. Selain yang ada di SOP, petugas tersebut juga diberi beban ker-ja lainnya baik teknis maupun nontek-nis lainnya, seperti mengelola surat ke-luar masuk dari Seksi Pencairan Dana, mengatur barang-barang persediaan Seksi Pencairan Dana, membuat lapor-an-laporan ke kantor wilayah atau kan-tor pusat.

5. Dana retur SP2D terakhir disetor ke kas negara pada tahun 2012 atas da-na retur SP2D tahun anggaran 2011. Namun, dana retur SP2D tahun ang-garan 2012-2014 tidak pernah disetor-kan ke kas negara, sedangkan dalam aturan Perdirjen yang sama dalam pa-sal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa “Pa-da akhir tahun anggaran, KPPN me-nyampaikan Surat Perintah Penyetoran Dana Retur SP2D yang ada di Reke-ning rr BO I/Rekening rr BO II/Reke-ning rr BO III/Rekening rr Pos ke kas negara pada bank/pos persepsi”. Sam-pai saat ini dana retur SP2D tahun 2012-2014 masih ada dalam rekening retur di BO I. Kebetulan rekening retur BO II, BO III dan Pos bersaldo nihil. Terdapat idle cash yang mengendap dan tidak bisa digunakan. Hal ini ber-arti KPPN tidak menjalankan perintah dalam peraturan tersebut.

Solusi Penyelesaian Retur SP2D

Retur SP2D merupakan hutang ne-gara pada pihak ketiga yang harus segera diselesaikan. Penatausahaan retur pada

KPPN Banjarmasin masih banyak menga-lami kendala. Penatausahaan retur yang masih berada di rekening rr yang menjadi pembahasan untuk diselesaikan atau mini-mal untuk dikurangi.

Solusi untuk BO antara lain sebagai berikut ini. 1. Data yang tertera pada SP2D merupa-

kan data yang berasal dari SPM satker dan KPPN Banjarmasin tidak berwe-nang untuk mengubah data yang ada pada SPM satker jika sudah diterima pada FO. KPPN Banjarmasin perlu me-minta petugas Bank Mandiri untuk memberikan referensi nama bank yang perlu dicantumkan pada SP2D agar dalam penginputan pada proses RTGS (Real Time Gross Settlement) tidak memakan waktu lama sehingga tidak melampaui batas waktu RTGS BI (Real Time Gross Settlement Bank Indone-sia). Setelah mendapat referensi bank dari Bank Mandiri, KPPN Banjarmasin menginformasikan kepada satker agar dalam pembuatan SPM mengikuti refe-rensi yang diberikan oleh Bank Mandiri.

Sementara itu, untuk BO selain Bank Mandiri yaitu BRI, BNI dan BTN tidak ditemukan kendala berarti karena penyaluran melalui sistem kliring dan sudah disediakan ADK (arsip data komputer) dari aplikasi SP2D sehingga petugas bank hanya menerima data dan mentransfer data dari ADK terse-but. Jika terjadi kesalahan, data bisa direkam manual oleh petugas tanpa konfirmasi dari sistem bank lain.

2. Data retur yang sudah diajukan dan diretur lagi, sebaiknya BO tetap me-nerbitkan surat pemberitahuan retur kedua yang ditujukan kembali kepada KPPN agar pihak KPPN dapat mene-ruskan kepada satker bersangkutan bahwa retur yang bersangkutan masih diretur lagi. Untuk retur yang terlanjur tidak diterbitkan surat pemberitahuan retur kembali, pihak KPPN dapat mem-beritahukan kepada satuan kerja mela-lui sarana tercepat seperti via telepon kepada satker dengan memberikan penjelasan agar satker mengajukan kembali perbaikan data retur berdasar-kan surat pemberitahuan retur yang sebelumnya.

KINDAI Volume 11 Nomor 2, April – Juni 2015 123

Solusi untuk Satuan Kerja antara lain sebagai berikut ini. 1. KPPN Banjarmasin perlu menghimbau

satker agar para penerima dana APBN yang akan diajukan SPM-nya ke KPPN dapat melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan seperti alamat rumah dan nomor telepon yang selalu aktif agar mudah dihubungi.

2. KPPN Banjarmasin perlu memberikan masukan kepada satker agar memiliki nomor call center yang bisa digunakan untuk memberikan informasi kepada para penerima dana APBN jika dana yang akan mereka terima sudah diaju-kan ke KPPN dan jika dana yang di-mintakan sudah masuk ke rekening. Ji-ka dana belum masuk ke rekening agar segera menghubungi call center satker

agar retur bisa secepatnya diketahui dan diselesaikan.

3. Sosialisasi terkait penyelesaian data retur SP2D adalah salah satu upaya dari KPPN Banjarmasin untuk menye-lesaikan dan menginventarisir perma-salahan yang menjadi kendala dalam penyelesaian retur yang masih ada dalam rekening rr.

Solusi untuk KPPN Banjarmasin antara lain sebagai berikut ini. 1. Pemakaian Aplikasi Retur untuk saat

ini sudah tidak memungkinkan lagi ka-rena waktu yang terlewati sudah cukup lama dan data-data yang sudah ada sudah mencapai ribuan transaksi se-hingga akan memakan waktu yang sa-ngat lama untuk memasukkan data ter-sebut ke dalam aplikasi. Oleh karena itu, pelaksana pada KPPN Banjarmasin perlu memperhatikan aturan-aturan yang ada dan melaksanakan tugas se-suai dengan peraturan yang ada.

2. Aplikasi Retur yang sudah dibuat dari tahun 2012 namun tidak digunakan dan disebarkan kepada satuan kerja serta ke BO mitra kerja KPPN Banjarmasin berakibat pada banyaknya prosedur penyelesaian data retur yang tidak da-pat dilaksanakan oleh BO, KPPN Ban-jarmasin dan satker. Hal tersebut tidak melanggar aturan, namun kendala yang diakibatkan yaitu pengawasan re-tur manual dan tidak ada data pemban-ding kecuali jumlah saldo retur pada

rekening rr yang ada pada BO. Seha-rusnya KPPN Banjarmasin melakukan identifikasi ulang terhadap data-data retur yang belum terselesaikan.

3. Surat pemberitahuan retur kepada sat-ker sebaiknya dikirim melalui kurir khu-sus untuk satker yang sekota dengan KPPN Banjarmasin. Untuk satker yang berada di luar kota bisa dilakukan de-ngan pengiriman pos namun petugas retur pada KPPN juga bisa menghu-bungi kantor satker agar pemberita-huan retur cepat tersampaikan.

4. Pembagian beban kerja bagi pelaksana perlu memperhatikan kemampuan pe-gawai yaitu dengan menambah pega-wai back office sehingga beban kerja tidak terlalu banyak lagi.

5. Penyetoran dana retur tahun berjalan semestinya disetorkan tiap akhir tahun ke kas negara. KPPN Banjarmasin ti-dak melakukan penyetoran sisa retur mulai tahun 2012 hingga 31 Desember 2014. Hal ini dilakukan agar memudah-kan satker dalam proses pengembalian retur.

6. Untuk pelaksana tugas di KPPN Ban-jarmasin agar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan tidak ter-kendala dalam penyelesaian retur da-lam tujuh hari kerja saja.

Implikasi Hasil Penelitian

Penatausahaan retur yang selama ini dikerjakan oleh KPPN Banjarmasin su-dah dilaksanakan dengan cukup baik. Dari 1.856 retur SP2D tahun 2012-2014, saat ini tersisa sebanyak 282 buah atau sekitar 15,19%. Capaian IKU Seksi Pencairan Da-na terkait retur selalu di bawah 2% yang merupakan keberhasilan pegawai dalam melaksanakan fungsi pengawasan terha-dap data SPM yang diajukan oleh satker. Hal ini perlu terus dipertahankan dan di-tingkatkan pengawasannya melalui pe-nempatan SDM yang menguasai bidang tugasnya sehingga pekerjaan dapat dija-lankan dengan optimal dan tidak akan ter-jadi lagi retur yang menghambat diterima-nya dana APBN oleh pihak ketiga untuk membiayai pelaksanaan pembangunan ne-gara.

KINDAI Volume 11 Nomor 2, April – Juni 2015 124

KPPN Banjarmasin dan BO perlu meningkatkan komunikasi dalam hubung-an kerja agar tercapai kesepahaman da-lam menentukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya retur maupun penye-lesaian dana retur yang masih tersisa. Bank perlu memberikan referensi penama-an yang perlu dituliskan dalam SPM terkait yaitu nama penerima, nama bank yang di-tuju dan penulisan nomor rekening agar bank mudah menginput dan mencegah pe-nolakan data yang disampaikan dalam SP2D oleh sistem dalam perbankan.

KPPN Banjarmasin dan para sat-ker perlu meningkatkan hubungan komuni-kasi untuk mencegah retur dan penyelesai-an dana retur yang masih tersisa. KPPN Banjarmasin telah melakukan sosialisasi untuk membantu satker untuk memperoleh kembali dana APBN yang masih tersimpan dalam rekening rr sehingga dapat diguna-kan sesuai peruntukannya. Selain sosiali-sasi, KPPN juga sudah menyiapkan SDM yang diberi tugas untuk membantu satker dalam mencari pemecahan terhadap ma-salah satker terkait pengelolaan keuangan khususnya retur SP2D. Satker dapat mem-peroleh informasi dengan cepat melalui petugas tersebut.

Pencegahan terjadinya retur dapat dilakukan dengan menginventarisir satker-satker mana yang sering mendapatkan retur SP2D, sehingga saat pelaksanaan pengajuan SPM, petugas FO dapat meme-riksa lebih teliti SPM yang mereka ajukan. Untuk menyelesaikan data retur yang ter-jadi tahun 2012 dan 2013 yang dianggap tidak akan diminta kembali oleh penerima dana retur, pihak KPPN Banjarmasin telah menghubungi satker-satker agar membuat surat pernyataan yang menyatakan agar dana retur tersebut disetor ke rekening kas negara dan berjanji bahwa dana tersebut tidak akan dimintakan lagi selamanya. Se-lain itu, dengan adanya penambahan petu-gas MO pada seksi perncairan dana dapat mengurangi beban kerja sehingga dapat lebih terkonsentrasi dalam menyelesaikan retur SP2D yang masih tersisa.

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat ditarik dari

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kendala dalam penyelesaian retur SP2D satker pada KPPN Banjarmasin terjadi di berbagai lini baik dari BO, Satker, maupun pada KPPN Banjarma-sin sendiri. Pada BO, kendala terjadi karena penamaan bank yang masih belum baku dan dana retur yang sudah diperbaiki diretur lagi tetapi pihak bank tidak menerbitkan surat pemberitahuan lagi. Pada sisi satker, kendala terjadi karena penerima dana lambat membe-rikan perbaikan data dan ketidaktahuan mereka akan retur serta satker merasa tidak dirugikan dengan adanya retur SP2D. Pada KPPN, kendala terjadi karena Aplikasi Retur tidak digunakan, penawasan retur masih manual, pe-nyampaian surat pemberitahuan mela-lui pos, pegawai yang menangani retur diberi beban kerja yang sangat banyak, dana retur tidak disetor setiap tahun serta pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan peraturan.

2. Dari berbagai macam kendala yang dihadapi oleh BO, satker dan KPPN Banjarmasin dalam penyelesaian retur SP2D, maka solusi yang mungkin da-pat dilakukan untuk mengatasi kenda-la-kendala yang dihadapi adalah antara lain membuat referensi nama bank yang baku agar terjadi keseragaman dalam pengimputan SPM, menghimbau BO agar tetap menerbitkan surat pem-beritahuan terhadap data retur yang masih salah. Selanjutnya agar KPPN Banjarmasin lebih meningkatkan koor-dinasi dengan BO dan satker terkait penyelesaian retur dengan membuat surat edaran terkait himbauan-himbau-an tatacara percepatan penyelesaian retur. Selain itu, diharapkan agar sese-ring mungkin diadakan sosialisasi atau rapat koordinasi dengan BO atau sat-ker yang memiliki retur. Pembagian be-ban kerja yang merata pada pelaksana seksi Pencairan Dana agar perlu diper-hatikan sehingga pelaksana dapat le-bih konsentrasi dalam penyelesaian tu-gas terkait dengan retur SP2D

Saran-saran yang perlu diperhati-kan untuk pihak terkait adalah sebagai berikut ini. 1. Agar KPPN Banjarmasin khususnya

Seksi Pencairan Dana dapat terus

KINDAI Volume 11 Nomor 2, April – Juni 2015 125

menjalin kerja sama dan komunikasi dengan BO dan satker-satker di wila-yah kerjanya, sehingga kesalahan da-lam penulisan nama penerima, nama bank dan nomor rekening dapat diku-rangi. KPPN perlu meminta informasi dari BO mengenai referensi penamaan bank, nama penerima dan penomoran rekening yang akan memudahkan pi-hak bank dalam penginputan SP2D da-ri KPPN sehingga dana penerima yang tertera dalam SP2D dapat segera sam-pai ke rekening penerima. Informasi yang didapat dari BO tersebut agar se-gera disosialisasikan kepada satker-satker agar terjadi keseragaman peng-inputan di SPM yang akan diajukan ke KPPN.

2. KPPN Banjarmasin sebaiknya lebih in-tensif melakukan komunikasi dengan satker-satker yang masih memiliki retur tahun 2012-2014. KPPN Banjarmasin hendaknya menyarankan kepada sat-ker agar segera menyelesaikan retur-nya dengan menghubungi para peneri-ma. Jika penerima di SP2D banyak, dan salah satu atau lebih data yang sudah masuk sudah lengkap dan benar agar segera dilakukan perbaikan dan diajukan kepada KPPN, tidak perlu me-nunggu semua data penerima terkum-pul. Jika ada penerima yang tidak da-pat dihubungi, sebaiknya satker mem-buat pernyataan agar dana retur terse-but disetorkan ke rekening kas negara dan tidak akan pernah dimintakan lagi.

3. KPPN Banjarmasin menginformasikan kepada pelaksana seksi Pencairan Da-na pada petugas front office agar

memeriksa dan memperhatikan de-ngan lebih detail SPM yang diajukan oleh satker-satker yang sudah “lang-ganan” mendapat retur SP2D. Satker diharap sebelum menyampaikan SPM kepada KPPN, menanyakan SPM terle-bih dahulu kepada bank yang dituju dan meminta surat keterangan pada petugas bank bahwa rekening yang tertera dalam SPM masih aktif dan me-lampirkan surat keterangan tersebut saat mengajukan SPM ke KPPN.

4. Agar KPPN Banjarmasin membuat usulan kepada kantor pusat mengenai batas waktu dana retur itu tersimpan di rekening rr dan mengusulkan sampai

kapan dana tersebut boleh mengendap di rekening rr, sehingga dapat mengu-rangi idle cash yang dapat digunakan

lagi untuk membiayai pembangunan negara

5. Agar KPPN Banjarmasin lebih mening-katkan sinergi antar seksi, profesionali-tas dalam melaksanakan pekerjaan se-suai dengan peraturan maupun SOP, serta memberikan penghargaan kepa-da seksi atau pegawai yang melaksa-nakan pekerjaan sesuai dengan pera-turan maupun SOP dan mencapai tar-get yang telah ditetapkan. Adanya pembagian beban kerja yang lebih adil dan merata membuat pekerjaan dapat lebih terlaksana dan terselesaikan de-ngan baik.

DAFTAR PUSTAKA Alwi, Hasan. 2008. Kamus Besar Bahasa

Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Aminudin, Muhammad. 2007. “Evaluasi

Rencana Lokasi Pemindahan Ter-minal Induk Km. 6 Banjarmasin”. (Tesis). Yogyakarta: MPKD Univer-sitas Gadjah Mada.

Aprilia, Hera. 2009. “Evaluasi Pelaksanaan Program Transmigrasi Lokal Model Ring I Pola Tani Nelayan di Bugel, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo-dan Gesing, dan Kec. Panggang Kab. Gunung Kidul”. (Tesis). Yog-yakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada.

Balai Diklat Keuangan. 2013. Modul PPAKP 2013 Keuangan Negara.

Jakarta: Pusdiklat Keuangan. Darma, Budi. 2012. Pengertian Teori Eva-

luasi dalam Penelitian. <http://www. budidarma.com/2012/01/pengertian-teori-evaluasi-dalam.html, diakses 1 Oktober 2014>.

Frikasari Nst, Suci. 2008. “Sistem Penga-wasan Internal Pembayaran atas Beban APBN pada Kantor Pelayan-an dan Perbendaharaan Negara Pematang Siantar”. (Skripsi Minor). Medan. Universitas Sumatera Uta-ra. <http://repository.usu.ac.id/bit-stream/123456789/8954/1/08E01584.pdf, diakses 1 Oktober 2014>.

KINDAI Volume 11 Nomor 2, April – Juni 2015 126

Gulo, W. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta: Grasindo.

Republik Indonesia. Undang-Undang Da-sar 1945. Jakarta.

Republik Indonesia. Undang-Undang Re-publik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Jakarta. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah

Nomor 21 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Ke-menterian Negara/Lembaga. Jakar-ta.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangun-an. Jakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-74/PB/2011 Sebagaimana Di-ubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2012 tentang Tata Cara Penyelesaian dan Penatausahaan Pengembalian (Retur) Surat Perin-tah Pencairan Dana (SP2D). Jakar-ta.

Setyani, Aristika. 2012. “Penatausahaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Faktor yang Menyebab-kan Adanya retur SP2D di KPPN Semarang 1”. (Skripsi). Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Tricahyono, Putut Suyoso. 2010. “Peru-bahan Penataan Organisasi, Mana-jemen SDM serta Kepuasan Satuan Kerja dalam Memperoleh Layanan pada KPPN Pangkalpinang (Studi Kasus Dampak Reformasi Birokrasi terhadap Tingkat Kepuasan Layan-an KPPN Pangkalpinang)”. (Tesis). Jakarta: Universitas Terbuka. <http: //www.pustaka.ut.ac.id/dev25/index.php?option=com_content&view=article&id=1392>.

Umar, Husein. 2002. Evaluasi Kinerja Per-usahaan. Jakarta: Gramedia Pusta-ka Utama.