FORMULIR 2 · Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah ... Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAI Semester I & Tahunan 1 1.000,0 1.000,0 Penatausahaan Barang

FORMULIR 2RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Sasaran Strategis : 1.Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya desa mandiri sedikitnya 2.000 desa3. Program : Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa4. Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP)

NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta)

01 Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000desa.

1.613.988,1

Peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar di Desa 33 PROVINSI

Jumlah Pengembangan usaha ekonomi di Desa 33 PROVINSI

Jumlah pendayagunaan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna yang berwawasan lingkungan 33 PROVINSI

Jumlah Pengembangan sarana dan prasarana Desa 33 PROVINSI

Penigkatan Keberdayaan Masyarakat Desa 33 PROVINSI

Terlaksananya Dukungan Manajemen dan tugas Teknis lainnya 33 PROVINSI

Jumlah 1.613.988,1

6. Kegiatan dan Pendanaan

Kode KegiatanIndikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta)

Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah 2017 2018 2019

5481 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 70.376,0 0,0 0,0 0,0 70.376,0 80.000,0 90.000,0 100.000,0

5482 Pemberdayaan Masyarakat Desa 998.000,0 0,0 0,0 0,0 998.000,0 1.833.420,0 1.903.070,0 1.976.410,0

5483 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar 300.612,1 0,0 0,0 0,0 300.612,1 883.030,0 925.680,0 970.510,0

5484 Pembangunan Sarana Prasarana Desa 85.000,0 0,0 0,0 0,0 85.000,0 99.890,0 106.910,0 112.750,0

5485 Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna 60.000,0 0,0 0,0 0,0 60.000,0 80.391,0 82.629,0 85.929,0

5486 Pengembangan Usaha Ekonomi Desa 100.000,0 0,0 0,0 0,0 100.000,0 120.580,0 143.690,0 172.500,0

Jumlah 1.613.988,1 2.896,0 0,0 0,0 1.616.884,1 3.097.311,0 3.251.979,0 3.418.099,0

Jakarta,13 Juli 2015

Printed on @ 13-07-2015 17:50:56 Halaman 1 / 2

a/n Menteri/ Kepala Lembaga

NIP:



TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Program : Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa3. Sasaran Program : 1.Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.4. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa5. Unit Organisasi : Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya 90 Persen 70.376,0 04 10 03 ----

Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Program, Kegiatan danAnggaran Ditjen Pembangunan dan PemberdayaanMasyarakat Desa

7

Jumlah laporan ketersediaan data dan informasi 1

Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi 3

Jumlah laporan pelaksanaan anggaran 3

Jumlah laporan pengelolaan barang milik negara 3

Jumlah laporan ketatausahaan 90

Jumlah pelayanan perkantoran 12

Jumlah laporan pengelolaan sumber daya aparatur 90

Jumlah pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan 12

Jumlah laporan penyusunan laporan perundang-undangan 1

Jumlah laporan advokasi hukum 1

Jumlah laporan penyusunan SOP 1

Jumlah 70.376,0

7. Rincian KegiatanA.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)


No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

Tahun 2016 Prakiraan Maju

volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya 90 Persen 70.376,0 90 Persen 90 Persen 90 Persen 80.000,0 90.000,0 100.000,0

Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renja K/L LingkupDitjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017

1 2.500,0 2.500,0

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) Ditjen Pembangunan dan PemberdayaanMasyarakat Tahun 2017

1 1.500,0 1.500,0

Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 500,0 500,0

Penyusunan Kajian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 1.500,0 1.500,0

Penguatan Kelembagaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di daerah(pusat dan dekonsentrasi)

34 285,9 9.720,0

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 Ditjen PPMD Kemendesa 1 500,0 500,0

Koordinasi Program Anggaran Pusat dan Daerah 1 1.000,0 1.000,0

Penyusunan Data Pokok 1 1.000,0 1.000,0

Penyebarluasan Data Informasi 1 1.500,0 1.500,0

Pengelolaan Unit LAN 1 1.500,0 1.500,0

Kerjasama Luar Negeri 1 500,0 500,0

Penyusunan Pelaporan Kinerja 1 1.000,0 1.000,0

Pemantauan Program lingkup Ditjen PPMD 1 1.500,0 1.500,0

Pengembangan sistem dan prosedur 1 1.500,0 1.500,0

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan AnggaranPenyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 1 1.000,0 1.000,0

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Ditjen PPMD 1 500,0 500,0

Penyusunan Reward and Funisment Pelaksanaan Anggaran 1 500,0 500,0

Pelaksanaan PMK 249 Tahum 2011 1 500,0 500,0

Pembinaan Perbendaharaan, Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 1 1.500,0 1.500,0

Pelaksanaan Pembinaan Silabi 1 1.000,0 1.000,0

Konsolidasi dan Verifikasi Laporan Pelaksanaan Anggaran Ditjen PMD 1 3.176,0 3.176,0

Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAI Semester I & Tahunan 1 1.000,0 1.000,0

Penatausahaan Barang Milik Negara 1 1.500,0 1.500,0

Pelaksanaan Pelayanan Pimpinan dan Protokoler 1 1.000,0 1.000,0

Pelaksanaan Kearsipan dan Ekspedisi 1 1.000,0 1.000,0

Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Direktorat 1 1.500,0 1.500,0

Penyusunan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian 1 700,0 700,0

Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Karir dan Kinerja Pegawai 1 500,0 500,0

Dukungan Fasilitasi Pembinaan Kepegawaian 1 1.000,0 1.000,0

Penyusunan Analisa Jabatan dan Uraian Jabatan dan Analisa Beban Kerja 1 1.000,0 1.000,0

Pelayanan Rapat Koordinasi serta Kegiatan Ceremonial 1 1.291,0 1.291,0






2017 2018 2019 2017 2018 2019

Operasional Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Ditjen PPM 1 1.500,0 1.500,0

Operasional Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup DitjenPPM

1 1.000,0 1.000,0

Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan 1 1.000,0 1.000,0

Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran 1 4.000,0 4.000,0

Penyelesaian Standar Pelayanan Lingkup Ditjen PPMD 1 2.000,0 2.000,0

Penyusunan Agenda Legislasi Ditjen PPM Kemendesa 1 300,0 300,0

Penyusunan Peraturan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tindak lanjutUndang-Undang Desa

1 1.000,0 1.000,0

Penyusunan Basis Data dan Dokumentasi Peraturan dan Perundang-Undangan BidangPembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 1.000,0 1.000,0

Penyusunan SOP perencanaan 1 150,0 150,0

Penyusunan SOP pelaksanaan kegiatan 1 150,0 150,0

Penyusunan SOP pemantauan dan evaluasi 1 150,0 150,0

Penyusunan SOP pelaporan 1 150,0 150,0

Reviu pelaksanaan SOP 1 100,0 100,0

Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Ditjen PPMD (12 Bulan) 12 207,4 2.489,0

Belanja Operasional Perkantoran 12 500,0 6.000,0

Jumlah 70.376,0 90 90 90 80.000,0 90.000,0 100.000,0

B. Sumber Pendanaan

No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

Komponen(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

01 Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya 70.376,0 0,0 0,0 0,0 70.376,0

Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RenjaK/L Lingkup Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017

BLK 2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0

2.500,0 0,0 0,0 0,0 2.500,0 Pusat

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) Ditjen Pembangunan danPemberdayaan Masyarakat Tahun 2017

BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan bidang Pembangunan dan PemberdayaanMasyarakat Desa

BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Penyusunan Kajian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Penguatan Kelembagaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan MasyarakatDesa di daerah (pusat dan dekonsentrasi)

BLK 9.720,0 0,0 0,0 0,0 9.720,0


FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1.

Kementrian/Lembaga :

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DAN TRANSMIGRASI

2. Program : Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

3. Sasaran Program : 1.Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau

meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

4. Kegiatan : Pembangunan Sarana Prasarana Desa

5. Unit Organisasi : Direktorat Pembangunan Sarana Prasarana Desa

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Berkembangnya Sarana Prasarana

Desa

33 Provinsi 85.000,0 01 10 03 ----

Jumlah rumusan kebijakan

dan NSPK bidang

pengembangan sarana dan

prasarana desa

5

Jumlah pelaksanaan kebijakan


prasarana desa

350

Jumlah bimbingan teknis dan

supervisi pengembangan

sarana dan prasarana desa

5

Jumlah evaluasi dan pelaporan


prasarana desa

5

Jumlah provinsi yang

mendapat supervisi,

monitoring dan evaluasi dalam

pelaksanaan SPM desa

33

Jumlah 85.000,0

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)



volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)

Volume Jumlah Alokasi (Juta

Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Berkembangnya Sarana Prasarana Desa 33 Provinsi 85.000,0 33

Provinsi

33

Provinsi

33

Provinsi

99.890,0 106.910,0 112.750,0

jumlah permen NSPK SPM desa yang diterbitkan

tentang pengembangan sarana dan prasarana

permukiman desa

1 1.000,0 1.000,0

Jumlah permen NSPK SPM desa yang diterbitkan


transportasi desa

1 750,0 750,0



pendukung ekonomi desa

1 750,0 750,0

Jumlah permen NSPK desa yang diterbitkan tentang

pengembangan sarana dan prasarana elektrifikasi desa

1 750,0 750,0



telekomunikasi desa

1 750,0 750,0

Pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana dan 1 12.500,0 12.500,0



volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)


Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

prasarana permukiman desa

Pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana dan

prasarana transportasi desa

1 12.500,0 12.500,0


prasarana pendukung ekonomi desa

1 12.500,0 12.500,0


prasarana elektrifikasi desa

1 12.500,0 12.500,0


prasarana telekomunikasi desa

1 12.500,0 12.500,0

Dukungan operasional ketatausahaan Direktorat

Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

1 750,0 750,0

Dukungan operasional pelaksanaan Tugas Pembantuan

Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

1 6.000,0 6.000,0

Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan sarana

dan prasarana permukiman desa

1 2.000,0 2.000,0


dan prasarana transportasi desa

1 2.000,0 2.000,0


dan prasarana pendukung ekonomi desa

1 2.000,0 2.000,0


dan prasarana elektrifikasi desa

0 0,0 2.000,0


dan prasarana telekomunikasi desa

1 2.000,0 2.000,0

Evaluasi dan pelaporan Direktorat Pembangunan

Sarana dan Prasarana Desa di bidang permukiman,

transportasi, pendukung ekonomi, elektrifikasi, dan

telekomunikasi desa

1 500,0 500,0

Supervisi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan

SPM desa di bidang permukiman desa

1 250,0 250,0


SPM desa di bidang transportasi desa

1 250,0 250,0


SPM desa di bidang pendukung ekonomi desa

1 250,0 250,0


SPM desa di bidang elektrifikasi desa

1 250,0 250,0


SPM desa di bidang telekomunikasi desa

1 250,0 250,0

Jumlah 85.000,0 33 33 33 99.890,0 106.910,0 112.750,0

B. Sumber Pendanaan


Jenis

Komponen

(BAK/BLK)

Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Berkembangnya Sarana Prasarana Desa 85.000,0 0,0 0,0 0,0 85.000,0

jumlah permen NSPK SPM desa yang diterbitkan


permukiman desa

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Jumlah permen NSPK SPM desa yang

diterbitkan tentang pengembangan sarana dan

prasarana transportasi desa

BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat

Jumlah permen NSPK SPM desa yang


prasarana pendukung ekonomi desa

BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat

Jumlah permen NSPK desa yang diterbitkan


elektrifikasi desa

BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat

Jumlah permen NSPK SPM desa yang BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0


Jenis

Komponen

(BAK/BLK)


Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah


prasarana telekomunikasi desa

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat

Pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana

dan prasarana permukiman desa

BLK 12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0

12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0 Pusat


dan prasarana transportasi desa

BLK 12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0

12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0 Pusat


dan prasarana pendukung ekonomi desa

BLK 12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0

12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0 Pusat


dan prasarana elektrifikasi desa

BLK 12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0

12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0 Pusat


dan prasarana telekomunikasi desa

BLK 12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0

12.500,0 0,0 0,0 0,0 12.500,0 Pusat

Dukungan operasional ketatausahaan Direktorat

Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

BAK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat

Dukungan operasional pelaksanaan Tugas

Pembantuan Direktorat Pembangunan Sarana

dan Prasarana Desa

BAK 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Pusat

Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan

sarana dan prasarana permukiman desa

BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat


sarana dan prasarana transportasi desa

BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat


sarana dan prasarana pendukung ekonomi desa

BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat


sarana dan prasarana elektrifikasi desa

BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat


sarana dan prasarana telekomunikasi desa

BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat

Evaluasi dan pelaporan Direktorat

Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa di

bidang permukiman, transportasi, pendukung

ekonomi, elektrifikasi, dan telekomunikasi desa

BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Supervisi, monitoring dan evaluasi dalam

pelaksanaan SPM desa di bidang permukiman

desa

BLK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0

250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Pusat


pelaksanaan SPM desa di bidang transportasi

desa

BLK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0

250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Pusat


pelaksanaan SPM desa di bidang pendukung

ekonomi desa

BLK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0

250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Pusat


pelaksanaan SPM desa di bidang elektrifikasi

desa

250,0 0,0 0,0 0,0 250,0


Jenis

Komponen

(BAK/BLK)


Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Pusat


pelaksanaan SPM desa di bidang telekomunikasi

desa

BLK 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0

250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Pusat

Jumlah 85.000,0 0,0 0,0 0,0 85.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---



NIP:


TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Program : Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa3. Sasaran Program : 1.Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.4. Kegiatan : Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna5. Unit Organisasi : Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya


01 Meningkatnya pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna 33 Provinsi 16.000,0 01 10 03 ----

Jumlah rumusan kebijakan dan NSPK bidangPendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi TepatGuna

12

Jumlah pelaksanaan kebijakan Pendayagunaan SumberDaya Alam dan Teknologi Tepat Guna

8

Bimbingan Teknis dan Supervisi Sumber Daya Alam danTeknologi Tepat Guna

8

Laporan dan Evaluasi Sumber Daya Alam dan TeknologiTepat Guna

5

02 Tersusunnya Skema Pengelolaan Hutan Negara oleh Desa untukPeningkatan Produktivitas Pangan (Quickwins)

1 Dokumen 16.000,0 01 10 03 ----

Tersusunnya Skema Pengelolaan Hutan Negara Oleh DesaUntuk Produktifitas Pangan

10

03 Terlaksananya Fasilitasi Peluncuran Program Sertifikasi Penyerahan HakKelola Lahan Hutan Perhutani kepada Desa untuk Pemanfaatan olehKelompok Petani Hutan (Quickwins)

40 Desa 28.000,0 01 10 03 ----

Revitalisasi/Pembentukan lembaga masyarakat desa hutanmenjadi bagian pemerintahan desa

50

Jumlah 60.000,0







2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna 33 Provinsi 16.000,0 33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi 26.797,0 27.543,0 28.643,0

Perumusan Kebijakan dan NSPK Pemanfaatan dan Pengembangan Hutan, Pertanian danPertambangan Desa

3 333,3 1.000,0

Perumusan Kebijakan dan NSPK Pengembangan Sumber Daya Air, Pertanahan, Kelautan danPesisir

3 333,3 1.000,0

Perumusan Kebijakan dan NSPK dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Lingkungan Hidup 3 333,3 1.000,0

Perumusan Kebijakan dan NSPK Pengembangan Teknologi Tepat Guna 3 333,3 1.000,0

Pelaksanaan Kebijakan dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Hutan, Pertanian danPertambangan Desa

2 500,0 1.000,0

Pelaksanaan Kebijakan dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Air, Pertanahan,Kelautan dan Pesisir

2 500,0 1.000,0

Pelaksanaan Kebijakan dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Lingkungan Hidup 2 500,0 1.000,0

Pelaksanaan Kebijakan dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna 2 500,0 1.000,0

Bimbingan Teknis dan Supervisi dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Hutan, Pertanian danPertambangan Desa

3 333,3 1.000,0

Bimbingan Teknis dan Supervisi dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Air,Pertanahan, Kelautan dan Pesisir

6 166,7 1.000,0

Bimbingan Teknis dan Supervisi dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Lingkungan Hidup 5 200,0 1.000,0

Bimbingan Teknis dan Supervisi dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Hutan, Pertanian danPertambangan Desa

2 500,0 1.000,0

Laporan dan Evaluasi Pengembangan dan Pemanfaatan Hutan, Pertanian dan Pertambangan Desa 2 500,0 1.000,0

Laporan dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Air, Pertanahan, Kelautandan Pesisir

2 500,0 1.000,0

Laporan dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengembangan Lingkungan Hidup 2 500,0 1.000,0

Laporan dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna 2 500,0 1.000,0

02 Tersusunnya Skema Pengelolaan Hutan Negara oleh Desa untuk Peningkatan Produktivitas Pangan(Quickwins)

1 Dokumen 16.000,0 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 26.797,0 27.543,0 28.643,0

Tersusunnya Skema Pengelolaan Hutan Negara Oleh Desa Untuk Produktifitas Pangan 10 100,0 1.000,0

03 Terlaksananya Fasilitasi Peluncuran Program Sertifikasi Penyerahan Hak Kelola Lahan Hutan Perhutanikepada Desa untuk Pemanfaatan oleh Kelompok Petani Hutan (Quickwins)

40 Desa 28.000,0 40 Desa 40 Desa 40 Desa 26.797,0 27.543,0 28.643,0

Revitalisasi/Pembentukan lembaga masyarakat desa hutan menjadi bagian pemerintahan desa 50 260,0 13.000,0

Jumlah 60.000,0 74 74 74 80.391,0 82.629,0 85.929,0

B. Sumber Pendanaan


Komponen(BAK/BLK)



01 Meningkatnya pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna 16.000,0 0,0 0,0 0,0 16.000,0

Perumusan Kebijakan dan NSPK Pemanfaatan dan Pengembangan Hutan, Pertaniandan Pertambangan Desa

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0



Komponen(BAK/BLK)



1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Perumusan Kebijakan dan NSPK Pengembangan Sumber Daya Air, Pertanahan,Kelautan dan Pesisir

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Perumusan Kebijakan dan NSPK dalam Pemanfaatan dan PengembanganLingkungan Hidup

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Perumusan Kebijakan dan NSPK Pengembangan Teknologi Tepat Guna BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Pelaksanaan Kebijakan dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Hutan, Pertaniandan Pertambangan Desa

BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Pelaksanaan Kebijakan dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Air,Pertanahan, Kelautan dan Pesisir

BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Pelaksanaan Kebijakan dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Lingkungan Hidup BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Pelaksanaan Kebijakan dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi TepatGuna

BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Bimbingan Teknis dan Supervisi dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Hutan,Pertanian dan Pertambangan Desa

BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Bimbingan Teknis dan Supervisi dalam Pemanfaatan dan Pengembangan SumberDaya Air, Pertanahan, Kelautan dan Pesisir

BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Bimbingan Teknis dan Supervisi dalam Pemanfaatan dan PengembanganLingkungan Hidup

BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Bimbingan Teknis dan Supervisi dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Hutan,Pertanian dan Pertambangan Desa

BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Laporan dan Evaluasi Pengembangan dan Pemanfaatan Hutan, Pertanian danPertambangan Desa

BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Laporan dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Air,Pertanahan, Kelautan dan Pesisir

BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Laporan dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengembangan Lingkungan Hidup BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat



Komponen(BAK/BLK)



Laporan dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

02 Tersusunnya Skema Pengelolaan Hutan Negara oleh Desa untuk PeningkatanProduktivitas Pangan (Quickwins)

16.000,0 0,0 0,0 0,0 16.000,0

Tersusunnya Skema Pengelolaan Hutan Negara Oleh Desa Untuk ProduktifitasPangan

BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

03 Terlaksananya Fasilitasi Peluncuran Program Sertifikasi Penyerahan Hak Kelola LahanHutan Perhutani kepada Desa untuk Pemanfaatan oleh Kelompok Petani Hutan(Quickwins)

28.000,0 0,0 0,0 0,0 28.000,0

Revitalisasi/Pembentukan lembaga masyarakat desa hutan menjadi bagianpemerintahan desa

BAK 13.000,0 0,0 0,0 0,0 13.000,0

13.000,0 0,0 0,0 0,0 13.000,0 Pusat

Jumlah 60.000,0 0,0 0,0 0,0 60.000,0

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016--- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif 2016 ---

Jakarta,13 Juli 2015 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

NIP:



Komponen(BAK/BLK)



280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Jawa Timur

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Kalimantan Utara

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Banten

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Bali

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Kalimantan Timur

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Jambi

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Di Yogyakarta

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Prop. SulawesiBarat

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Maluku Utara

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Maluku

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Kalimantan Selatan

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Riau

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Jawa Tengah

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Papua Barat

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Bengkulu

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Kalimantan Tengah

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Sumatera Barat

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Jawa Barat

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Kepulauan Riau

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Papua

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Sulawesi Selatan

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Kalimantan Barat

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Sumatera Utara

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Gorontalo

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Sulawesi Tengah

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Lampung

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

760,0 0,0 0,0 0,0 760,0 Pusat

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Bangka Belitung

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Sulawesi Utara



Komponen(BAK/BLK)



280,0 0,0 0,0 0,0 280,0 Provinsi Sumatera Selatan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 Ditjen PPMD Kemendesa BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Koordinasi Program Anggaran Pusat dan Daerah BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Penyusunan Data Pokok BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Penyebarluasan Data Informasi BAK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Pengelolaan Unit LAN BAK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Kerjasama Luar Negeri BAK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Penyusunan Pelaporan Kinerja BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Pemantauan Program lingkup Ditjen PPMD BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Pengembangan sistem dan prosedur BAK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan AnggaranPenyusunan Dokumen PelaksanaanAnggaran

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Ditjen PPMD BAK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Penyusunan Reward and Funisment Pelaksanaan Anggaran BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Pelaksanaan PMK 249 Tahum 2011 BAK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Pembinaan Perbendaharaan, Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Pelaksanaan Pembinaan Silabi BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Konsolidasi dan Verifikasi Laporan Pelaksanaan Anggaran Ditjen PMD BLK 3.176,0 0,0 0,0 0,0 3.176,0

3.176,0 0,0 0,0 0,0 3.176,0 Pusat

Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAI Semester I & Tahunan BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0



Komponen(BAK/BLK)



1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Penatausahaan Barang Milik Negara BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Pelaksanaan Pelayanan Pimpinan dan Protokoler BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Pelaksanaan Kearsipan dan Ekspedisi BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Direktorat BAK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Penyusunan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian BLK 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Pusat

Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Karir dan KinerjaPegawai

BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Dukungan Fasilitasi Pembinaan Kepegawaian BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Penyusunan Analisa Jabatan dan Uraian Jabatan dan Analisa Beban Kerja BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Pelayanan Rapat Koordinasi serta Kegiatan Ceremonial BAK 1.291,0 0,0 0,0 0,0 1.291,0

1.291,0 0,0 0,0 0,0 1.291,0 Pusat

Operasional Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Ditjen PPM BAK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Operasional Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang dan JasaLingkup Ditjen PPM

BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan BAK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat

Penyelesaian Standar Pelayanan Lingkup Ditjen PPMD BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat

Penyusunan Agenda Legislasi Ditjen PPM Kemendesa BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat

Penyusunan Peraturan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desatindak lanjut Undang-Undang Desa

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat



Komponen(BAK/BLK)



Penyusunan Basis Data dan Dokumentasi Peraturan dan Perundang-UndanganBidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Penyusunan SOP perencanaan BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 Pusat

Penyusunan SOP pelaksanaan kegiatan BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 Pusat

Penyusunan SOP pemantauan dan evaluasi BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 Pusat

Penyusunan SOP pelaporan BLK 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0

150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 Pusat

Reviu pelaksanaan SOP BLK 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Pusat

Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Ditjen PPMD (12 Bulan) BLK 2.489,0 0,0 0,0 0,0 2.489,0

2.489,0 0,0 0,0 0,0 2.489,0 Pusat

Belanja Operasional Perkantoran BLK 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Pusat

Jumlah 70.376,0 0,0 0,0 0,0 70.376,0



NIP:



TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Program : Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa3. Sasaran Program : 1.Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.4. Kegiatan : Pengembangan Usaha Ekonomi Desa5. Unit Organisasi : Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya


01 Berkembangnya usaha ekonomi desa 33 Provinsi 97.000,0 01 10 03 ----

Jumlah rumusan kebijakan dan NSPK bidang usahaekonomi desa

5

Jumlah pelaksanaan kebijakan pengembangan usahaekonomi desa

5

Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi pengembanganusaha ekonomi keluarga

50

Jumlah bimbingan teknis dan supervisi pengembanganusaha ekonomi desa

5

Jumlah laporan evaluasi pengembangan usaha ekonomidesa

1

02 Terlaksananya Pilot Project Intervensi Sosial Pembangunan KarakterPelaku Usaha dan Pekerja Jasa Pariwisata (Quick Wins)

20 Desa 3.000,0 01 10 03 ----

Jumlah Pilot Project Intervensi Sosial PembangunanKarakter Pelaku Usaha dan Pekerja Jasa Pariwisata

20

Jumlah 100.000,0






2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Berkembangnya usaha ekonomi desa 33 Provinsi 97.000,0 33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi 60.290,0 71.845,0 86.250,0

Perumusan Kebijakan dan NSPK Kelembagaan BUMDESA 1 500,0 500,0






2017 2018 2019 2017 2018 2019

Perumusan Kebijakan dan NSPK Pengembangan Usaha BUMDESA 1 500,0 500,0

Perumusan Kebijakan dan NSPK Perdagangan Desa 1 500,0 500,0

Perumusan Kebijakan dan NSPK Permodalan dan Investasi Desa 1 500,0 500,0

Perumusan Kebijakan dan NSPK Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 1 500,0 500,0

Pelaksanakan Kebijakan dan NSPK Kelembagaan BUMDESA 1 13.500,0 13.500,0

Pelasanakan Kebijakan dan NSPK Pengembangan Usaha BUMDESA 1 4.000,0 4.000,0

Pelasanakan Kebijakan dan NSPK Perdagangan Desa 1 50.250,0 50.250,0

Pelasanakan Kebijakan dan NSPK Permodalan dan Investasi Desa 1 4.000,0 4.000,0

Pelasanakan Kebijakan dan NSPK Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 1 4.000,0 4.000,0

Rakornas Pengembangan Usaha Ekonomi Desa 1 750,0 750,0

Rapat Koordinasi Tehnis Pengembangan Usaha Ekonomi Desa 5 400,0 2.000,0

Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa 3 500,0 1.500,0

Bintek Kelembagaan BUMDESA 1 500,0 500,0

Bintek Pengembangan Usaha BUMDESA 1 500,0 500,0

Orientasi Pengelolaan Manajemen Pasar Desa 1 500,0 500,0

Bintek Permodalan dan Investasi Desa 1 500,0 500,0

Bintek Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 1 500,0 500,0

Evaluasi dan pelaporan Kelembagaan BUMDESA 1 1.000,0 1.000,0

Evaluasi dan pelaporan Pengembangan Usaha BUMDESA 1 1.000,0 1.000,0

Evaluasi dan pelaporan Perdagangan Desa 1 1.000,0 1.000,0

Evaluasi dan pelaporan Permodalan dan Investasi Desa 1 1.000,0 1.000,0

Evaluasi dan pelaporan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 1 1.000,0 1.000,0

Dekonsentrasi Bidang Pengembangan UsahaEkonomi Desa di 25 Provinsi 22 318,2 7.000,0

02 Terlaksananya Pilot Project Intervensi Sosial Pembangunan Karakter Pelaku Usaha dan Pekerja JasaPariwisata (Quick Wins)

20 Desa 3.000,0 20 Desa 20 Desa 20 Desa 60.290,0 71.845,0 86.250,0

Terlaksananya Pilot Project Intervensi Sosial Pembangunan Karakter Pelaku Usaha dan PekerjaJasa Pariwisata (quick Wins)

20 150,0 3.000,0

Jumlah 100.000,0 53 53 53 120.580,0 143.690,0 172.500,0

B. Sumber Pendanaan


Komponen(BAK/BLK)



01 Berkembangnya usaha ekonomi desa 97.000,0 0,0 0,0 0,0 97.000,0

Perumusan Kebijakan dan NSPK Kelembagaan BUMDESA BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat



Komponen(BAK/BLK)



Perumusan Kebijakan dan NSPK Pengembangan Usaha BUMDESA BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Perumusan Kebijakan dan NSPK Perdagangan Desa BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Perumusan Kebijakan dan NSPK Permodalan dan Investasi Desa BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Perumusan Kebijakan dan NSPK Usaha Ekonomi Masyarakat Desa BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Pelaksanakan Kebijakan dan NSPK Kelembagaan BUMDESA BLK 13.500,0 0,0 0,0 0,0 13.500,0

13.500,0 0,0 0,0 0,0 13.500,0 Pusat

Pelasanakan Kebijakan dan NSPK Pengembangan Usaha BUMDESA BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat

Pelasanakan Kebijakan dan NSPK Perdagangan Desa BLK 50.250,0 0,0 0,0 0,0 50.250,0

50.250,0 0,0 0,0 0,0 50.250,0 Pusat

Pelasanakan Kebijakan dan NSPK Permodalan dan Investasi Desa BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat

Pelasanakan Kebijakan dan NSPK Usaha Ekonomi Masyarakat Desa BLK 4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0

4.000,0 0,0 0,0 0,0 4.000,0 Pusat

Rakornas Pengembangan Usaha Ekonomi Desa BLK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat

Rapat Koordinasi Tehnis Pengembangan Usaha Ekonomi Desa BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat

Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat

Bintek Kelembagaan BUMDESA BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Bintek Pengembangan Usaha BUMDESA BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Orientasi Pengelolaan Manajemen Pasar Desa BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Bintek Permodalan dan Investasi Desa BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Bintek Usaha Ekonomi Masyarakat Desa BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

Evaluasi dan pelaporan Kelembagaan BUMDESA BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0



Komponen(BAK/BLK)



1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Evaluasi dan pelaporan Pengembangan Usaha BUMDESA BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Evaluasi dan pelaporan Perdagangan Desa BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Evaluasi dan pelaporan Permodalan dan Investasi Desa BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Evaluasi dan pelaporan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa BLK 1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Pusat

Dekonsentrasi Bidang Pengembangan UsahaEkonomi Desa di 25 Provinsi BLK 7.000,0 0,0 0,0 0,0 7.000,0



300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Provinsi Maluku







300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Provinsi Banten


300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Provinsi Riau








700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 Pusat

300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Provinsi Bali


02 Terlaksananya Pilot Project Intervensi Sosial Pembangunan Karakter Pelaku Usaha danPekerja Jasa Pariwisata (Quick Wins)

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0



Komponen(BAK/BLK)



Terlaksananya Pilot Project Intervensi Sosial Pembangunan Karakter Pelaku Usahadan Pekerja Jasa Pariwisata (quick Wins)

BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Jumlah 100.000,0 0,0 0,0 0,0 100.000,0



NIP:



TAHUN ANGGARAN 2016

1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI2. Program : Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa3. Sasaran Program : 1.Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.4. Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat Desa5. Unit Organisasi : Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya


01 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa 74093 Desa 981.812,0 01 10 03 ----

Perumusan Kebijakan dan NSPK PemberdayaanMasyarakat Desa

1

Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa 74039

Bimbingan Teknis dan Supervisi PemberdayaanMasyarakat Desa

15

Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan PemberdayaanMasyarakat Desa

8

03 Terlaksananya Rekruitment dan Pembekalan Calon Pendamping Desa danFasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa (Quickwins)

4200 Orang 16.188,0 01 10 03 ----

Rekrutmen dan Pembekalan Calon Pendamping Desa danFasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa (Quickwins)

37000

Jumlah 998.000,0






2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa 74093 Desa 981.812,0 74093 Desa 74093 Desa 74093 Desa 916.710,0 951.535,0 988.205,0

Penyusunan Kebijakan Tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 3.000,0 3.000,0

Pendataan Program Masuk Desa dari Pemerintah Pusat 1 5.000,0 5.000,0

Labsite Pembangunan Desa Berbasis Sumber Daya Lokal 1 5.000,0 5.000,0






2017 2018 2019 2017 2018 2019

Fasilitasi Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten Untuk Menginformasikan Program Masuk Desa 1 5.000,0 5.000,0

Fasilitasi Desa Untuk Pendataan Potensi Sumber Daya Desa 1 5.000,0 5.000,0

Pengembangan Desa mandiri 1 6.000,0 6.000,0

Pengendalian Rencana Pembangunan Penyusunan RKP Dan RPJM Desa 1 3.000,0 3.000,0

Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola Yg Bersumber Dari Dana Desa 1 3.000,0 3.000,0

Fasilitasi Penanganan Masalah Secara Partisipatif 1 3.000,0 3.000,0

Design MIS untuk Database Dana Desa 1 3.000,0 3.000,0

Sekretrariat Nasional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa - P3MD (12bulan)

1 37.825,0 37.825,0

Sekretrariat Provinsi PMD (12 bulan) 33 1.345,6 44.406,0

Konsultan Manajemen Nasional PMD (kontrak 12 bulan) 1 0,0 0,0

Konsultan Manajemen Regional PMD Wilayah 1 (kontrak 12 bulan) 1 0,0 0,0







Honor dan Operasional Pendamping Teknis - Kabupaten ( 3 Orang kontrak 12 bulan) 1301 0,0 0,0

Honor Pendampingan DAPM/ BUM DESA Bersama (kontrak individu 12 Bulan) 434 0,0 0,0

Honor dan Operasional Tenaga Operator Komputer kabupaten (2 orang/kab, 12 Bulan) 868 0,0 0,0

Biaya Sewa Kantor Pendamping Teknis Kabupaten 434 15,0 6.510,0

Pendamping Desa - Kecamatan (kontrak individu) 1 org/kecamatan, 12 Bulan , 6382 Kec 6382 0,0 0,0

Pelatihan Penyegaran Pendamping Desa di Kecamatan 33 2.567,0 84.710,0

Pelatihan Penyegaran Pendamping Teknis Kabupaten 7 3.047,1 21.330,0

Pelatihan Masyarakat Desa berbasis Komunitas* 33 8.702,7 287.190,0

Pendamping Desa (1 Orang, 2 Desa, 12 Bulan) 37055 6,9 254.964,0

Pengelolaan Pendampingan Desa 1 3.000,0 3.000,0

Pengelolaan Kaderisasi Desa 1 3.000,0 3.000,0

Penyusunan Bahan Ajar Untuk Masyarakat Desa 1 3.000,0 3.000,0

Penyusunan Media Pembelajaran (Film, bahan Bacaan dan Buku - Buku) 1 3.222,0 3.222,0

Penyusunan Panduan Teknis Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 3.000,0 3.000,0

Analisis Produk - produk Hukum Terkait dengan Desa 1 3.000,0 3.000,0

Penyusunan Panduan Advokasi Pelaksanaan Kewenangan Desa 1 3.000,0 3.000,0






2017 2018 2019 2017 2018 2019

Penyusunan panduan Pemberian Sangsi Kepada Lembaga atau Perorangan yang Tidak MentaatiPelaksanaan Kewenangan Desa

1 3.000,0 3.000,0

Penyusunan Panduan Partisipasi Masyarakat dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa 1 3.000,0 3.000,0

Penyusunan Panduan Fasilitasi Masyarakat Desa Untuk Monitoring dan Mengevaluasi PelaksanaanPeraturan Desa dan Kewenangan Desa

1 3.000,0 3.000,0

Fasilitasi Pengembangan Advokasi Hukum 1 3.000,0 3.000,0

Fasilitasi Demokratisasi Desa 1 3.000,0 3.000,0

Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa 1 3.000,0 3.000,0

Fasilitasi Pengembangan Pusat Kemasyarakatan (Comunity Center) 1 3.000,0 3.000,0

KKN Thematik 33 1.000,0 33.000,0

Fasilitasi Kerjasama Antar Desa 1 4.500,0 4.500,0

Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 1 4.500,0 4.500,0

Fasilitasi Pengembangan Forum Kemitraan 1 4.500,0 4.500,0

Workshop pengembangan Kapasitas Konsultan Pusat dan Provinsi Satker dan Sekretariat di 7Region

7 646,6 4.526,0

Workshop Sosialisasi Pusat 4 1.513,8 6.055,0

Rapat Koordinasi Propinsi sebanyak 4 kali 123 492,5 60.574,0

Bimbingan Teknis Dekonsentrasi dalam Pengelolaan Pendampingan Desa 1 3.000,0 3.000,0

Bintek Pemerintah Kabupaten dalam rangka Penyusunan Peraturan Bupati Tentang KewenanganDesa

1 3.000,0 3.000,0

Workshop Sosialisasi Kepada Stakeholder Dipusat Terkait Kewenangan Desa dan HubungannyaDengan Pelayanan Kementerian dan Lembaga Non Kementerian Kepada Desa

1 3.000,0 3.000,0

Bintek Penguatan LPM dalam Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa 1 3.000,0 3.000,0

Bintek Penguatan Organisasi - organisasi Masyarakat (Karang Taruna, Organisasi Petani,Organisasi Nelayan, dll) dalam rangka Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

1 3.000,0 3.000,0

Bintek Kerjasama Desa dan Kemitraan 1 3.000,0 3.000,0

Monitoring Pembangunan Desa (Comunity Base monitoring dan Audit Sosial) 2 4.000,0 8.000,0

Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 3.000,0 3.000,0

Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa 1 3.000,0 3.000,0

Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Advokasi Peraturan Desa 1 3.000,0 3.000,0

Evaluasi Dokumen Peraturan Desa 1 3.000,0 3.000,0

Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Ketahanan Masyarakat Desa 1 3.000,0 3.000,0

Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Kerjasama Kemasyarakatan 1 3.000,0 3.000,0

03 Terlaksananya Rekruitment dan Pembekalan Calon Pendamping Desa dan Fasilitator PemberdayaanMasyarakat Desa (Quickwins)

4200 Orang 16.188,0 4200 Orang 4200 Orang 4200 Orang 916.710,0 951.535,0 988.205,0

Jumlah 998.000,0 78293 78293 78293 1.833.420,0 1.903.070,0 1.976.410,0

B. Sumber Pendanaan



Komponen(BAK/BLK)



01 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa 981.812,0 0,0 0,0 0,0 981.812,0

Penyusunan Kebijakan Tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Pendataan Program Masuk Desa dari Pemerintah Pusat BLK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Pusat

Labsite Pembangunan Desa Berbasis Sumber Daya Lokal BLK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Pusat

Fasilitasi Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten Untuk Menginformasikan ProgramMasuk Desa

BLK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Pusat

Fasilitasi Desa Untuk Pendataan Potensi Sumber Daya Desa BLK 5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0

5.000,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 Pusat

Pengembangan Desa mandiri BLK 6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0

6.000,0 0,0 0,0 0,0 6.000,0 Pusat

Pengendalian Rencana Pembangunan Penyusunan RKP Dan RPJM Desa BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola Yg Bersumber DariDana Desa

BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Fasilitasi Penanganan Masalah Secara Partisipatif BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Design MIS untuk Database Dana Desa BAK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Sekretrariat Nasional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa- P3MD (12 bulan)

BLK 37.825,0 0,0 0,0 0,0 37.825,0

37.825,0 0,0 0,0 0,0 37.825,0 Pusat

Sekretrariat Provinsi PMD (12 bulan) BLK 44.406,0 0,0 0,0 0,0 44.406,0

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Jawa Timur

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Kalimantan Utara

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Banten

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Bali

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Kalimantan Timur

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Jambi

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Di Yogyakarta

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Prop. SulawesiBarat

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Maluku Utara



Komponen(BAK/BLK)



1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Maluku

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Kalimantan Selatan

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Riau

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Jawa Tengah

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Papua Barat

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Bengkulu

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Kalimantan Tengah

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Sumatera Barat

1.366,0 0,0 0,0 0,0 1.366,0 Provinsi Jawa Barat

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Kepulauan Riau

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Papua

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Sulawesi Selatan

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Kalimantan Barat

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Sumatera Utara

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Gorontalo

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Sulawesi Tengah

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Lampung

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Bangka Belitung

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Sulawesi Utara

1.345,0 0,0 0,0 0,0 1.345,0 Provinsi Sumatera Selatan

Konsultan Manajemen Nasional PMD (kontrak 12 bulan) BLK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pusat

Konsultan Manajemen Regional PMD Wilayah 1 (kontrak 12 bulan) BLK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pusat


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pusat


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pusat




Komponen(BAK/BLK)



0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pusat


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pusat


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pusat


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pusat

Honor dan Operasional Pendamping Teknis - Kabupaten ( 3 Orang kontrak 12 bulan) BLK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Provinsi Banten

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Provinsi Bali


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Provinsi Jambi




0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Provinsi Maluku


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Provinsi Riau









0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Provinsi Papua








Komponen(BAK/BLK)










Honor Pendampingan DAPM/ BUM DESA Bersama (kontrak individu 12 Bulan) BLK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0




0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Provinsi Bali


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Provinsi Jambi






0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Provinsi Riau









0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Provinsi Papua







Komponen(BAK/BLK)











Honor dan Operasional Tenaga Operator Komputer kabupaten (2 orang/kab, 12Bulan)

BLK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0




0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Provinsi Bali


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Provinsi Jambi






0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Provinsi Riau









0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Provinsi Papua





Komponen(BAK/BLK)













Biaya Sewa Kantor Pendamping Teknis Kabupaten BAK 6.510,0 0,0 0,0 0,0 6.510,0



60,0 0,0 0,0 0,0 60,0 Provinsi Banten

135,0 0,0 0,0 0,0 135,0 Provinsi Bali


150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 Provinsi Jambi




165,0 0,0 0,0 0,0 165,0 Provinsi Maluku


150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 Provinsi Riau









435,0 0,0 0,0 0,0 435,0 Provinsi Papua




Komponen(BAK/BLK)














Pendamping Desa - Kecamatan (kontrak individu) 1 org/kecamatan, 12 Bulan , 6382Kec

BAK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0




0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Provinsi Bali


0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Provinsi Jambi






0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Provinsi Riau











Komponen(BAK/BLK)



0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Provinsi Papua













Pelatihan Penyegaran Pendamping Desa di Kecamatan BAK 84.710,0 0,0 0,0 0,0 84.710,0



2.566,0 0,0 0,0 0,0 2.566,0 Provinsi Banten

2.566,0 0,0 0,0 0,0 2.566,0 Provinsi Bali


2.566,0 0,0 0,0 0,0 2.566,0 Provinsi Jambi




2.566,0 0,0 0,0 0,0 2.566,0 Provinsi Maluku


2.566,0 0,0 0,0 0,0 2.566,0 Provinsi Riau










Komponen(BAK/BLK)




2.566,0 0,0 0,0 0,0 2.566,0 Provinsi Papua













Pelatihan Penyegaran Pendamping Teknis Kabupaten BAK 21.330,0 0,0 0,0 0,0 21.330,0

21.330,0 0,0 0,0 0,0 21.330,0 Pusat

Pelatihan Masyarakat Desa berbasis Komunitas* BAK 287.190,0 0,0 0,0 0,0 287.190,0



5.310,0 0,0 0,0 0,0 5.310,0 Provinsi Banten

2.520,0 0,0 0,0 0,0 2.520,0 Provinsi Bali


5.760,0 0,0 0,0 0,0 5.760,0 Provinsi Jambi




5.265,0 0,0 0,0 0,0 5.265,0 Provinsi Maluku


6.435,0 0,0 0,0 0,0 6.435,0 Provinsi Riau







Komponen(BAK/BLK)







23.535,0 0,0 0,0 0,0 23.535,0 Provinsi Papua













Pendamping Desa (1 Orang, 2 Desa, 12 Bulan) BLK 254.964,0 0,0 0,0 0,0 254.964,0



7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Banten

7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Bali


7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Jambi




7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Maluku


7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Riau






Komponen(BAK/BLK)








7.726,0 0,0 0,0 0,0 7.726,0 Provinsi Papua













Pengelolaan Pendampingan Desa BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Pengelolaan Kaderisasi Desa BAK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Penyusunan Bahan Ajar Untuk Masyarakat Desa BAK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Penyusunan Media Pembelajaran (Film, bahan Bacaan dan Buku - Buku) BAK 3.222,0 0,0 0,0 0,0 3.222,0

3.222,0 0,0 0,0 0,0 3.222,0 Pusat

Penyusunan Panduan Teknis Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa BAK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Analisis Produk - produk Hukum Terkait dengan Desa BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Penyusunan Panduan Advokasi Pelaksanaan Kewenangan Desa BAK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Penyusunan panduan Pemberian Sangsi Kepada Lembaga atau Perorangan yangTidak Mentaati Pelaksanaan Kewenangan Desa

BAK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0



Komponen(BAK/BLK)



3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Penyusunan Panduan Partisipasi Masyarakat dalam rangka Penyusunan PeraturanDesa

BAK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Penyusunan Panduan Fasilitasi Masyarakat Desa Untuk Monitoring danMengevaluasi Pelaksanaan Peraturan Desa dan Kewenangan Desa

BAK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Fasilitasi Pengembangan Advokasi Hukum BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Fasilitasi Demokratisasi Desa BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Fasilitasi Pengembangan Pusat Kemasyarakatan (Comunity Center) BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

KKN Thematik BLK 33.000,0 0,0 0,0 0,0 33.000,0



1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Banten

1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Bali


1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Jambi




1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Maluku


1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Riau










Komponen(BAK/BLK)




1.000,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 Provinsi Papua













Fasilitasi Kerjasama Antar Desa BLK 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0

4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Pusat

Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga BLK 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0

4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Pusat

Fasilitasi Pengembangan Forum Kemitraan BLK 4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0

4.500,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0 Pusat

Workshop pengembangan Kapasitas Konsultan Pusat dan Provinsi Satker danSekretariat di 7 Region

BAK 4.526,0 0,0 0,0 0,0 4.526,0

4.526,0 0,0 0,0 0,0 4.526,0 Pusat

Workshop Sosialisasi Pusat BAK 6.055,0 0,0 0,0 0,0 6.055,0

6.055,0 0,0 0,0 0,0 6.055,0 Pusat

Rapat Koordinasi Propinsi sebanyak 4 kali BAK 60.574,0 0,0 0,0 0,0 60.574,0



1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Banten

1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Bali


1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Jambi




Komponen(BAK/BLK)





1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Maluku


1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Riau









1.835,0 0,0 0,0 0,0 1.835,0 Provinsi Papua













Bimbingan Teknis Dekonsentrasi dalam Pengelolaan Pendampingan Desa BAK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Bintek Pemerintah Kabupaten dalam rangka Penyusunan Peraturan Bupati TentangKewenangan Desa

BAK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Workshop Sosialisasi Kepada Stakeholder Dipusat Terkait Kewenangan Desa danHubungannya Dengan Pelayanan Kementerian dan Lembaga Non KementerianKepada Desa

BAK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0



Komponen(BAK/BLK)



3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Bintek Penguatan LPM dalam Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa BAK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Bintek Penguatan Organisasi - organisasi Masyarakat (Karang Taruna, OrganisasiPetani, Organisasi Nelayan, dll) dalam rangka Pembangunan dan PemberdayaanMasyarakat

BAK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Bintek Kerjasama Desa dan Kemitraan BAK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Monitoring Pembangunan Desa (Comunity Base monitoring dan Audit Sosial) BLK 8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0

8.000,0 0,0 0,0 0,0 8.000,0 Pusat

Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Advokasi Peraturan Desa BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Evaluasi Dokumen Peraturan Desa BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Ketahanan Masyarakat Desa BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Kerjasama Kemasyarakatan BLK 3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0

3.000,0 0,0 0,0 0,0 3.000,0 Pusat

03 Terlaksananya Rekruitment dan Pembekalan Calon Pendamping Desa dan FasilitatorPemberdayaan Masyarakat Desa (Quickwins)

16.188,0 0,0 0,0 0,0 16.188,0

Jumlah 998.000,0 0,0 0,0 0,0 998.000,0




NIP:


FORMULIR 3

RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2016

1.

Kementrian/Lembaga :

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DAN TRANSMIGRASI

2. Program : Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

3. Sasaran Program : 1.Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau

meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

4. Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar

5. Unit Organisasi : Direktorat Pelayanan Sosial Dasar

6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja

Kegiatan

Target

2016

Alokasi

2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita

Dukungan

PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

01 Meningkatnya pelayanan sosial dasar

di perdesaan

5744 desa 287.932,1 01 10 03 ----

Jumlah rumusan kebijakan

dan NSPK bidang peningkatan

pelayanan sosial dasar

5

Jumlah pelaksanaan kebijakan

pelayan sosial dasar:

5744

Jumlah kabupaten/kota yang

terfasilitasi dalam

pemberdayaan Lembaga Adat

Desa dan Kesatuan

Masyarakat Hukum Adat

20


terfasilitasi dalam peningkatan

kapasitas dan keberdayaan

tenaga kerja perdesaan

50


tercakup dalam peningkatan

keberdayaan masyarakat

perdesaan dalam mengakses

layanan kesehatan dan

pendidikan berbasis

ketrampilan dan

kewirausahaan

64

Jumlah bimbingan teknis dan

supervisi peningkatan

pelayanan sosial dasar:

5

Jumlah provinsi dan

kabupaten/kota yang

terfasilitasi dalam penguatan

dan pemberdayaan

kelembagaan dalam

peningkatan kesejahteraan

sosial dan penanganan

masalah sosial (HIV/AIDS,

LANSIA, disabilitas,

pendidikan dan kesehatan)

505

Jumlah provinsi dan

kabupaten/kota yang

terfasilitasi dalam peningkatan

kapasitas lembaga

kemasyarakatan

50

Jumlah laporan evaluasi

peningkatan pelayanan sosial

dasar

50

02 Meningkatnya Pengakuan Hak-Hak

Masyarakat Adat melalui Penetapan

Desa Adat (Quick Wins)

50 desa 12.680,0 01 10 03 ----

Jumlah Penetapan Desa Adat 50

Jumlah 300.612,1

7. Rincian Kegiatan

A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)



volume Satuan

Biaya

Jumlah

Alokasi

(Juta

Rupiah)


Rupiah)

2017 2018 2019 2017 2018 2019

01 Meningkatnya pelayanan sosial dasar di perdesaan 5744 desa 287.932,1 5744

desa

5744

desa

5744

desa

441.515,0 462.840,0 485.255,0

Perumusan Kebijakan dan Penyusunan NSPK Bidang

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Dasar

2 425,0 850,0

Penyusunan Kebijakan tentang Pedoman Pengembangan

Desa Ramah Anak, Peran Perempuan dalam

Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Penanggulangan HIV dan AIDS, Penanganan Difabel di

Desa, Pembe

3 590,0 1.770,0

Penyusunan Pedoman Penguatan Kelembagaan

Masyarakat Dalam Rangka Akses Pelayanan Sosial Dasar

Masyarakat

2 425,0 850,0

PNPM Generasi Sehat Cerdas 5733 46,6 267.312,1

Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan

Perempuan dan Anak, Kesejahteraan Sosial, serta

Pemberdayaan Tenaga Kerja Perdesaan

1 2.000,0 2.000,0

Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Adat dan Seni

Budaya

1 2.000,0 2.000,0

Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kerukunan dan

Ketentraman Desa serta Penanganan Konflik Sosial di

Desa

1 2.250,0 2.250,0

Pelaksanaan Kebijakan Peningakatan Kapasitas Lembaga

Kemasyarakatan Dalam Pengembangan Media Informasi

dan Pengelolaan Akses Informasi

0 0,0 2.150,0

Dukungan operasional ketatausahaan Dit Pelayanan

Sosial Dasar

1 750,0 750,0

Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Penguatan

dan Pemberdayaan Kelembagaan dalam Peningkatan

Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Dasar

1 2.000,0 2.000,0

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemberdayaan

Masyarakat Dalam Penanggulangan HIV dan AIDS,

Lanjut Usia, Desa Ramah Anak dan Peranan Perempuan

dalam Pembangunan Desa

1 2.000,0 2.000,0

Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi

Pengembangan Media Komunikasi dan Pengelolaan

Komunikasi dan Pelaksanaan Identifikasi tentang

Permasalahan Ketentraman dan Kerukunan Desa,

Kelembagaan Desa,

1 1.500,0 1.500,0

Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penguatan

dan Pemberdayaan Kelembagaan dalam Peningkatan

Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Dasar

1 500,0 500,0

Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan

Peningkatan Kesejahteraan Perempuan dan Anak,

Kesejahteraan Sosial, serta Pemberdayaan Tenaga Kerja

Perdesaan

1 500,0 500,0


Pemberdayaan Lembaga Adat, Kearifan Lokal, Seni dan

Budaya

1 500,0 500,0

Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penguatan

Kemasyarakatan terhadap Kerukunan, Ketentraman dan

Konflik Sosial Desa

1 500,0 500,0


Pengembangan Media Komunikasi dan Pengelolaan

Komunikasi Desa

1 500,0 500,0

02 Meningkatnya Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat melalui

Penetapan Desa Adat (Quick Wins)

50 desa 12.680,0 50

desa

50

desa

50

desa

441.515,0 462.840,0 485.255,0

Jumlah Fasilitasi Penetapan Desa Adat 50 253,6 12.680,0

Jumlah 300.612,1 5794 5794 5794 883.030,0 925.680,0 970.510,0

B. Sumber Pendanaan


Jenis

Komponen

(BAK/BLK)


Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah


Jenis

Komponen

(BAK/BLK)


Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

01 Meningkatnya pelayanan sosial dasar di perdesaan 287.932,1 2.896,0 0,0 0,0 287.932,1

Perumusan Kebijakan dan Penyusunan NSPK

Bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan

Pendidikan Dasar

BLK 850,0 0,0 0,0 0,0 850,0

850,0 0,0 0,0 0,0 850,0 Pusat

Penyusunan Kebijakan tentang Pedoman

Pengembangan Desa Ramah Anak, Peran

Perempuan dalam Pembangunan Desa,

Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Penanggulangan HIV dan AIDS, Penanganan

Difabel di Desa, Pembe

BLK 1.770,0 0,0 0,0 0,0 1.770,0

1.770,0 0,0 0,0 0,0 1.770,0 Pusat

Penyusunan Pedoman Penguatan Kelembagaan

Masyarakat Dalam Rangka Akses Pelayanan

Sosial Dasar Masyarakat

BLK 850,0 0,0 0,0 0,0 850,0

850,0 0,0 0,0 0,0 850,0 Pusat

PNPM Generasi Sehat Cerdas BLK 267.312,1 0,0 0,0 0,0 267.312,1

885,8 0,0 0,0 0,0 885,8 Provinsi

Gorontalo

1.109,5 0,0 0,0 0,0 1.109,5 Provinsi

Kalimantan

Barat

875,1 0,0 0,0 0,0 875,1 Provinsi

Sumatera

Selatan

895,6 0,0 0,0 0,0 895,6 Provinsi

Maluku

851,5 0,0 0,0 0,0 851,5 Provinsi Jawa

Timur

789,4 0,0 0,0 0,0 789,4 Provinsi Prop.

Sulawesi Barat

45.830,0 0,0 0,0 0,0 45.830,0 Pusat

1.009,1 0,0 0,0 0,0 1.009,1 Provinsi

Kalimantan

Tengah

1.182,9 0,0 0,0 0,0 1.182,9 Provinsi Nusa

Tenggara Barat

993,2 0,0 0,0 0,0 993,2 Provinsi Jawa

Barat

864,2 0,0 0,0 0,0 864,2 Provinsi

Sulawesi Utara

1.293,0 0,0 0,0 0,0 1.293,0 Provinsi Nusa

Tenggara

Timur

438,8 0,0 0,0 0,0 438,8 Kab. Kapuas

416,8 0,0 0,0 0,0 416,8 Kab. Lombok

Barat

10.049,2 0,0 0,0 0,0 10.049,2 Kab. Kupang

5.790,7 0,0 0,0 0,0 5.790,7 Kab. Gorontalo

8.067,2 0,0 0,0 0,0 8.067,2 Kab. Maluku

Tengah

4.523,4 0,0 0,0 0,0 4.523,4 Kab. Majene

326,8 0,0 0,0 0,0 326,8 Kab. Barito

Utara

466,8 0,0 0,0 0,0 466,8 Kab. Lombok

Tengah

5.475,6 0,0 0,0 0,0 5.475,6 Kab. Belu

3.469,5 0,0 0,0 0,0 3.469,5 Kab. Boalemo

4.553,2 0,0 0,0 0,0 4.553,2 Kab. Maluku

Tenggara

2.819,9 0,0 0,0 0,0 2.819,9 Kab. Mamuju

8.005,5 0,0 0,0 0,0 8.005,5 Kab. Timor

Tengah Utara


Jenis

Komponen

(BAK/BLK)


Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

1.929,3 0,0 0,0 0,0 1.929,3 Kab. Pohuwato

3.899,8 0,0 0,0 0,0 3.899,8 Kab. Maluku

Tenggara Barat

345,3 0,0 0,0 0,0 345,3 Kab. Sintang

448,5 0,0 0,0 0,0 448,5 Kab. Lombok

Timur

354,6 0,0 0,0 0,0 354,6 Kab. Musi

Banyu Asin

6.278,4 0,0 0,0 0,0 6.278,4 Kab. Polewali

Mandar

5.602,2 0,0 0,0 0,0 5.602,2 Kab.

Kepulauan

Sangihe

471,0 0,0 0,0 0,0 471,0 Kab. Bima

7.063,9 0,0 0,0 0,0 7.063,9 Kab.

Kepulauan

Talaud

535,1 0,0 0,0 0,0 535,1 Kab. Sumbawa

370,4 0,0 0,0 0,0 370,4 Kab. Kapuas

Hulu

12.525,9 0,0 0,0 0,0 12.525,9 Kab. Sukabumi

482,3 0,0 0,0 0,0 482,3 Kab. Dompu

914,2 0,0 0,0 0,0 914,2 Kab. Mamuju

Tengah

444,1 0,0 0,0 0,0 444,1 Kab. Ketapang

376,3 0,0 0,0 0,0 376,3 Kab. Katingan

5.383,5 0,0 0,0 0,0 5.383,5 Kab.

Pamekasan

5.024,8 0,0 0,0 0,0 5.024,8 Kab. Cianjur

3.171,4 0,0 0,0 0,0 3.171,4 Kab. Flores

Timur

2.602,9 0,0 0,0 0,0 2.602,9 Kab. Sumbawa

Barat

3.331,0 0,0 0,0 0,0 3.331,0 Kab. Gorontalo

Utara

412,4 0,0 0,0 0,0 412,4 Kab.

Bengkayang

344,3 0,0 0,0 0,0 344,3 Kab. Seruyan

367,3 0,0 0,0 0,0 367,3 Kab. Lombok

Utara

330,3 0,0 0,0 0,0 330,3 Kab. Landak

3.423,4 0,0 0,0 0,0 3.423,4 Kab. Minahasa

Utara

403,2 0,0 0,0 0,0 403,2 Kab. Ogan

Komering Ilir

360,2 0,0 0,0 0,0 360,2 Kab. Melawi

339,1 0,0 0,0 0,0 339,1 Kab.

Lamandau

385,0 0,0 0,0 0,0 385,0 Kab.

Banyuasin

1.806,1 0,0 0,0 0,0 1.806,1 Kab.

Manggarai

340,8 0,0 0,0 0,0 340,8 Kab. Gunung

Mas

322,8 0,0 0,0 0,0 322,8 Kab. Sekadau

2.508,3 0,0 0,0 0,0 2.508,3 Kab. Subang

350,1 0,0 0,0 0,0 350,1 Kab. Pulang

Pisau

356,3 0,0 0,0 0,0 356,3 Kab. Oku

Selatan


Jenis

Komponen

(BAK/BLK)


Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

309,4 0,0 0,0 0,0 309,4 Kab. Kayong

Utara

6.077,7 0,0 0,0 0,0 6.077,7 Kab. Sumba

Timur

348,3 0,0 0,0 0,0 348,3 Kab. Murung

Raya

345,3 0,0 0,0 0,0 345,3 Kab. Kubu

Raya

3.331,6 0,0 0,0 0,0 3.331,6 Kab. Lembata

8.759,6 0,0 0,0 0,0 8.759,6 Kab. Malang

8.624,4 0,0 0,0 0,0 8.624,4 Kab.

Sumedang

3.314,0 0,0 0,0 0,0 3.314,0 Kab. Rote

Ndao

5.926,6 0,0 0,0 0,0 5.926,6 Kab. Garut

303,6 0,0 0,0 0,0 303,6 Kab. Empat

Lawang

12.659,2 0,0 0,0 0,0 12.659,2 Kab. Kuningan

7.347,5 0,0 0,0 0,0 7.347,5 Kab. Nganjuk

5.081,9 0,0 0,0 0,0 5.081,9 Kab.

Manggarai

Timur

5.052,0 0,0 0,0 0,0 5.052,0 Kab.

Trenggalek

3.764,2 0,0 0,0 0,0 3.764,2 Kab. Bandung

Barat

5.464,2 0,0 0,0 0,0 5.464,2 Kab. Malaka

6.015,4 0,0 0,0 0,0 6.015,4 Kab. Magetan

Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan

Kesejahteraan Perempuan dan Anak,

Kesejahteraan Sosial, serta Pemberdayaan

Tenaga Kerja Perdesaan

BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat

Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Adat dan

Seni Budaya

BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat

Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kerukunan

dan Ketentraman Desa serta Penanganan

Konflik Sosial di Desa

BLK 2.250,0 0,0 0,0 0,0 2.250,0

2.250,0 0,0 0,0 0,0 2.250,0 Pusat

Pelaksanaan Kebijakan Peningakatan Kapasitas

Lembaga Kemasyarakatan Dalam

Pengembangan Media Informasi dan

Pengelolaan Akses Informasi

BLK 2.150,0 0,0 0,0 0,0 2.150,0

2.150,0 0,0 0,0 0,0 2.150,0 Pusat

Dukungan operasional ketatausahaan Dit

Pelayanan Sosial Dasar

BAK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0

750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat


Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan

dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan

Pendidikan Dasar

BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemberdayaan

Masyarakat Dalam Penanggulangan HIV dan

AIDS, Lanjut Usia, Desa Ramah Anak dan

Peranan Perempuan dalam Pembangunan Desa

BLK 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0 Pusat


Pengembangan Media Komunikasi dan

Pengelolaan Komunikasi dan Pelaksanaan

Identifikasi tentang Permasalahan Ketentraman

dan Kerukunan Desa, Kelembagaan Desa,

BLK 1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0


Jenis

Komponen

(BAK/BLK)


Lokasi Rupiah

PHLN +

PDN

PNBP +

BLU SBSN Jumlah

1.500,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 Pusat


Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan

dalam Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan

Pendidikan Dasar

BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat


Peningkatan Kesejahteraan Perempuan dan

Anak, Kesejahteraan Sosial, serta Pemberdayaan

Tenaga Kerja Perdesaan

BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat


Pemberdayaan Lembaga Adat, Kearifan Lokal,

Seni dan Budaya

BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat


Penguatan Kemasyarakatan terhadap

Kerukunan, Ketentraman dan Konflik Sosial

Desa

BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat


Pengembangan Media Komunikasi dan

Pengelolaan Komunikasi Desa

BLK 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0

500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Pusat

02 Meningkatnya Pengakuan Hak-Hak Masyarakat

Adat melalui Penetapan Desa Adat (Quick Wins)

12.680,0 0,0 0,0 0,0 12.680,0

Jumlah Fasilitasi Penetapan Desa Adat BLK 12.680,0 0,0 0,0 0,0 12.680,0

12.680,0 0,0 0,0 0,0 12.680,0 Pusat

Jumlah 300.612,1 0,0 0,0 0,0 300.612,1

C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016

No Sasaran

Kegiatan(Output)/Komponen Sumber/Loan

Pinjaman/Hibah Luar Negri(PHLN) atau Pinjaman Dalam Negri(PDN) (Juta Rupiah)

Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup

Rencana Penarikan Kebutuhan

Dana

Pendamping PLN/PDN HIBAH

01 Meningkatnya pelayanan sosial

dasar di perdesaan

2.896,0 1.944.728,5

Perumusan Kebijakan dan

Penyusunan NSPK Bidang

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan dan Pendidikan

Dasar

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Penyusunan Kebijakan tentang

Pedoman Pengembangan Desa

Ramah Anak, Peran

Perempuan dalam

Pembangunan Desa,

Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Penanggulangan HIV

dan AIDS, Penanganan

Difabel di Desa, Pembe

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Penyusunan Pedoman

Penguatan Kelembagaan

Masyarakat Dalam Rangka

Akses Pelayanan Sosial Dasar

Masyarakat

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

PNPM Generasi Sehat Cerdas 00 H 0,0 936.765,8 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

PNPM Generasi Sehat Cerdas 00 H 0,0 936.765,9 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

PNPM Generasi Sehat Cerdas 00 H 0,0 936,8 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

PNPM Generasi Sehat Cerdas 00 H 0,0 936,8 00-00- 00-00- 0,0 0,0 0,0

No Sasaran



Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup


Dana


0000 0000


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

No Sasaran



Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup


Dana



0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

PNPM Generasi Sehat Cerdas 37 H 1.448,0 936,8 25-06-

2013

31-12-

2017

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

PNPM Generasi Sehat Cerdas 37 H 1.448,0 936,8 25-06-

2013

31-12-

2017

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

PNPM Generasi Sehat Cerdas 00 H 0,0 936,8 00-00- 00-00- 0,0 0,0 0,0

No Sasaran



Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup


Dana


0000 0000


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Pelaksanaan Kebijakan

Peningkatan Kesejahteraan

Perempuan dan Anak,

Kesejahteraan Sosial, serta

Pemberdayaan Tenaga Kerja

Perdesaan

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


Pemberdayaan Adat dan Seni

Budaya

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


Peningkatan Kerukunan dan

Ketentraman Desa serta

Penanganan Konflik Sosial di

Desa

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


Peningakatan Kapasitas

Lembaga Kemasyarakatan

Dalam Pengembangan Media

Informasi dan Pengelolaan

Akses Informasi

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Dukungan operasional

ketatausahaan Dit Pelayanan

Sosial Dasar

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Pelaksanaan Bimbingan Teknis

dan Supervisi Penguatan dan

Pemberdayaan Kelembagaan

dalam Peningkatan Pelayanan


Dasar

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Penanggulangan HIV

dan AIDS, Lanjut Usia, Desa

Ramah Anak dan Peranan

Perempuan dalam

Pembangunan Desa

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


dan Supervisi Pengembangan

Media Komunikasi dan

Pengelolaan Komunikasi dan

Pelaksanaan Identifikasi

tentang Permasalahan

Ketentraman dan Kerukunan

Desa, Kelembagaan Desa,

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Pelaksanaan Evaluasi dan

Pelaporan Kegiatan

Penguatan dan Pemberdayaan

Kelembagaan dalam

Peningkatan Pelayanan


Dasar

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


Pelaporan Kegiatan

Peningkatan Kesejahteraan

Perempuan dan Anak,

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

No Sasaran



Jenis

PHLN

(P/H/KE)

Pagu(Sesuai

MoA) Penyerapan

Tanggal

Mulai

Tanggal

Tutup


Dana


Kesejahteraan Sosial, serta

Pemberdayaan Tenaga Kerja

Perdesaan


Pelaporan Kegiatan

Pemberdayaan Lembaga Adat,

Kearifan Lokal, Seni dan

Budaya

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


Pelaporan Kegiatan

Penguatan Kemasyarakatan

terhadap Kerukunan,

Ketentraman dan Konflik

Sosial Desa

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0


Pelaporan Kegiatan

Pengembangan Media

Komunikasi dan Pengelolaan

Komunikasi Desa

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

02 Meningkatnya Pengakuan Hak-Hak

Masyarakat Adat melalui Penetapan

Desa Adat (Quick Wins)

0,0 0,0

Jumlah Fasilitasi Penetapan

Desa Adat

KE 0,0 0,0 00-00-

0000

00-00-

0000

0,0 0,0 0,0

Jumlah 2.896,0 1.944.728,5 0,0 0,0 0,0



NIP:

Documents

FORMULIR 2 · Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah ... Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAI Semester I & Tahunan 1 1.000,0 1.000,0 Penatausahaan Barang