Hakikat dan Sifat

Hukum Perburuhan

Disusun oleh : M. Fandrian Hadistianto

A. HAKIKAT HUKUM PERBURUHAN

• Definisi hukum perburuhan

• “Keseluruhan peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan

seseorang secara pribadi ditempatkan dibawah perintah/ pimpinan orang lain dan

mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan

hubungan kerja tersebut” (Soetikno)

• “Hukum Perburuhan ialah suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak, yang

berkenaan dengan suatu kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan

menerima upah “ (Imam Soepomo)

UPAH

PEINTAH

PEKERJAAN

KERJAHUBUNGAN

Unsur PERINTAH penyebab CACAT

POSISI buruh dihadapan pengusaha

Sumber gambar : https://arifnovianto.wordpress.com/tag/elit-lokal-pengusaha/ (diunduh pada tanggal 25 September 2016)

Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan

peraturan – peraturan perburuhan untuk

melindungi buruh/ pekerja dari kekuasaan yang

dimiliki oleh majikan/ pengusaha agar terjadinya

kesetaraan posisi antara buruh/ pekerja dengan

majikan/ pengusaha.

Sumber gambar : http://kartunmania.com/2013/11/keadilan-

antara-buruh-dan-pengusaha/ (diunduh pada tanggal 25 Sept 16)

B. SIFAT HUKUM PERBURUHAN

Hukum Publik Hukum Pidana dan Hukum Adminsitrasi Negara

• Yaitu hukum yang mengatur antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubunganantara Negara dengan warganegaranya

• Karena adanya campur tangan Negara dalam mengupayakan kesejahteraan buruh/ pekerja

• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan merupakan bentukkonkrit dari campur tangan pemerintah dalam perburuhan bentuk batas bawah (safety net) melahirkan Hukum Perburuhan Heteronom ada sanksi pidana dan administrasi

• Hukum Perburuhan bersifat publik karena terdapatnya ketentuan-ketentuan yang memaksa (dwingen) yang jika tidak dipenuhi maka pemerintah memiliki kewenangan untukmelakukan tindakan berupa sanksi (Pidana atau Adminitrasi)

Hukum Private Hukum Perdata

• Adalah hukum yang mengatur hubungan antaraorang yang satu dengan orang yang lain, denganmenitikberatkan pada kepentingan perorangan

• Berdasarkan perjanjian kerja Buruh danPengusaha (Pasal 1 angka 14 UU 13/03)

• Melahirkan Hukum Perburuhan Autonoom(Perjanjian Kerja, PKB, Peraturan Perusahaan)yang secara kualitas harus lebih baik daripada HukumPerburuhan Heteronom

HUKUM PERBURUHAN

HukumPrivate

HukumPerdata

Hukum Publik HukumPidana dan

Hukum AdmNeg

KESIMPULAN

• Dimana letakHukumPerburuhan?