K3 dan hukum PerburuhanOleh:

Khotib Safa’at (5113413047)

Rohman Asnanto (5113413072)

Isi presentasi: Isi dari Presentasi ini antara lain:

1. Hubungan Kerja.

2. Perjanjian.

3. Kontrak.

Hubungan KerjaBab I

Pengertian

I. Hubungan kerja (Soepomo, 1987 : 1) ialah :

Suatu hubungan antara seorang buruh danseorang majikan, dimana hubungan kerja itusendiri terjadi setelah adanya perjanjian kerjaantara kedua belah pihak. Mereka terkait dalamsuatu perjanjian, di satu pihak pekerja/buruhbersedia bekerja dengan menerima upah danpengusaha mempekerjakan pekerja/buruh denganmemberi upah.

II. Husni dalam Asikin (1993:51) berpendapatbahwa hubungan kerja ialah :

Hubungan antara buruh dan majikan setelahadanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian di mana pihak buruh mengikatkan dirinya padapihak majikan untuk bekerja dengan mendapatkanupah dan majikan menyatakan kesanggupannyauntuk mempekerjakan si buruh dengan membayarupah.

Pengertian yuridis

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dgn pekerja/buruhberdasarkan perjanjian kerja, yg mempunyai unsur pekerjaan, upah danperintah

(pasal 1 angka 15 UU No.13 / 2003)

Unsur Hubungan kerja

di dalam perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja adalah 3 (tiga) unsur penting, yaitu :

Adanya pekerjaan (Pasal 1601 a KUH Perdata dan Pasal 341 KUH Dagang)

Adanya perintah orang lain (Pasal 1603 b KUH Perdata)

Adanya upah (Pasal 1603 p KUH Perdata)

Bentuk Hunbungan Kerja

• Pekerjaan Waktu Tertentu

• Pekerjaan Waktu Tidak Tentu

• Pemborongan Pekerjaan

• Magang

Pekerjaan Waktu Tertentu

• Jenis dan Sifat Pekerjaan:

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya

b. Pekerjaan yang diselesaikan paling lama 3 tahun

c. Pekerjaan yang sifatnya musiman

d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atauproduk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajagan

Pekerjaan Waktu Tidak Tentu

• Dapat mmensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan.

• Dalam masa percobaan pengusaha dilarang membayar upah dibawah upahminimum yang berlaku

• Perjanjian kerja dibuat tertulis, jika dibuat secara lisan, pengusaha wajibmembuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

• Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepadaperusahaan lainya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan ataupenyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

• Syarat-syarat yang harus dipenuhi:

a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama.

b. Dilakukan dengan perintah langsug atau tidak langsung daripemberipekerjaan

c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan

d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung

Magang

• Merupakan bentuk pelatihan kerja, bukan mekanisme atau modus bekerjayang sesungguhnya

• Dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peseta denganpengusaha

• Perjanjian memuat ketentuan hak dan kewajiban para pihak dan jangkawaktu pemagangan

Magang

• Hak peserta magang : memperoleh uang saku, memperoleh jaminan social tenaga kerja, sertifikat apabila lulus di akhir program.

• Hak pengusaha : berhak atas hasil kerja/jasa peserta, merekrut pemagangsebagai pekerja/buruh apabila memenuhi persyaratan.

SYARAT KERJA

Syarat Kerja adalah hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh yang diatur dalam peraturan perundangan

Syarat kerja:

• Memiliki kemampuan dan/atau kompeteni yang diperlukan perusahaan

• Cakap secara hukum

• Kesediaan untuk mentaati perjajian kerja

perjanjianBab II

Pengertian Perjanjian

• menurut Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata disebutkan perjanjian adalah suatuperbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadapsatu orang lain atau lebih.

• Dari pasal1313 ayat (1) KUH

• Perdata, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebihsaling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbulsuatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan.

Asas-asas dalam perjanjian

1. Asas konsensualisme

2. Asas kepercayaan.

3. Asas kekuatan mengikat.

4. Asas persamaan hukum.

5. Asas keseimbangan.

6. Asas kepastian hokum

7. Asas moral

8. Asas kepatutan

9. Asas kebiasaan

1. Asas konsensualisme

• Asas konsensualisme memberikan batasan bahwa suatu perjanjian terjadi sejaktercapainya kata sepakat antara pihak-pihak, dengan kata lain perjanjian itu sudahsah dan membuat akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.

• Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian dapat dibuat secara lisan ataudapat pula dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta, jika dikehendaki sebagai alatbukti, kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulissebagai formalitas yang harus dipenuhi sebagai perjanjian formal, misalnyaperjanjian perdamaian, perjanjian penghibahan, dan perjanjian pertanggungan.Asas konsensualisme disimpulkan dari Pasal 1320 KUH Perdata.

2. Asas kepercayaan.

• Asas kepercayaan (vertrouwensbeginsel), yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa seseoarang yang mengadakan perjanjian dengan pihaklain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu samalain akan memegang janjinya atau melaksanakan prestasinya masing-masing.

3. Asas kekuatan mengikat.

• Asas kekuatan mengikat mengatur bahwa para pihak pada suatu perjanjiantidak semata-mata terikat pada apa yang diperjanjikan dalam perjanjian, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki olehkebiasaan, kepatutan, serta moral.

4. Asas persamaan hukum

• Asas persamaan hukum menempatkan para pihak di dalam persamaanderajat, tidak ada perbedaan yang menyangkut perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan dan jabatan.

5. Asas keseimbangan.

• Asas ini merupakan lanjutan dari asas persamaan hukum. Kreditur ataupelaku usaha mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jikadiperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itudengan itikad baik. Di sini terlihat bahwa kedudukan kreditur yang kuatdiimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur menjadi seimbang.

6. Asas kepastian hokum

• Perjanjian merupakan suatu figur hukum sehingga harus mengandung kepastian hukum. Asas kepastian hukum disebut juga asas pacta sunt servanda. Asas pacta sunt servandamerupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan daya mengikat suatuperjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti Undang-Undang.

• Dengan demikian maka pihak ketiga tidak mendapatkan keuntungan karena perbuatanhukum para pihak, kecuali apabila perjanjian tersebut memang ditujukan untukkepentingan pihak ketiga. Maksud dari asas pacta sunt servanda ini dalam suatu perjanjiantidak lain adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuatperjanjian, karena dengan asas ini maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikatsebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.

7. Asas moral

• Asas moral terlihat pada perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukareladari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Asas moral terlihat pula dari zaakwarneming, dimana seseorang yang melakukan perbuatan suka rela (moral) mempunyaikewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas inidapat disimpulkan dari Pasal 1339 KUH Perdata.

8. Asas kepatutan

• Asas kepatutan berkaitan dengan isi perjanjian, dimana perjanjian tersebutjuga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiandiharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang. Asaskepatutan dapat disimpulkan dari Pasal 1339 KUH Perdata.

9. Asas kebiasaan

• Asas kebiasaan menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan secaradiam-diam selamanya dianggap diperjanjikan. Asas ini tersimpul dari Pasal1339 juncto 1347 KUH Perdata.

Jenis perjanjian

• Abdulkadir Muhammad mengelompokkan perjanjian menjadi

• beberapa jenis, yaitu:

Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani

Perjanjian bernama dan tidak bernama.

Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir.

Perjanjian konsensual dan perjanjian real.

Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

• Perjanjian timbal balik (bilateral contract) adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajibankepada kedua belah pihak. Perjanjian timbale balik adalah pekerjaan yang paling umum terjadidalam kehidupan bermasyarakat, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, pemboronganbangunan, tukar menukar.

• Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hakkepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah, hadiah. Pihak yang satu berkewajibanmenyerahkan benda yang menjadi obyek perikatan dan pihak yang lainnya berhak menerimabenda yang diberikan itu. Yang menjadi kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasikedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik bergerakmaupun tidak bergerak, atau benda tidak berwujud berupa hak, misalnya hak untuk menghunirumah.

• Pembedaan ini mempunyai arti penting dalam praktek, terutama dalam soal pemutusanperjanjian menurut pasal 1266 KUHPerdata. Menurut pasal ini salah satu syarat ada pemutusanperjanjian itu apabila perjanjian itu bersifat timbal balik.

Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani

• Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan padasatu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah. Perjanjiandengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasidari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkanantara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasinyadapat berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu syarat potestatif(imbalan). Misalnya A menyanggupi memberikan kepada B sejumlah uang, jika B menyerahlepaskan suatu barang tertentu kepada A. Pembedaan ini mempunyaiarti penting dalam soal warisan berdasarkan undang-undang dan mengenaiperbuatan-perbuatan yang merugikan para kreditur (perhatikan Pasal 1341 KUHPerdata).

Perjanjian bernama dan tidak bernama.

• Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnyaterbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pertanggungan. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidakmempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir.

• Perjanjian kebendaan (zakelijke overeenkomst, delivery contract) adalah perjanjianuntuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan inisebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjianyang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbullah hak dankewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjualberhak atas pembayaran harga. Pembeli berkewajiban membayar harga, penjualberkewajiban menyerahkan barang.

• Pentingnya pembedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian ituada penyerahan (levering) sebagai realisasi perjanjian dan penyerahan itu sahmenurut hukum atau tidak.

Perjanjian konsensual dan perjanjian real.

• Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuankehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian disamping adapersetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan pinjam pakai (Pasal 1694, 1740 dan 1754 KUHPerdata).

• Dalam hukum adat, perjanjian real justru yang lebih menonjol sesuai dengan sifathukum adat bahwa setiap prbuatan hukum (perjanjian) yang obyeknya bendatertentu, seketika terjadi persetujuan kehendak serentak keetika itu juga terjadiperalihan hak. Hal ini disebut "kontan dan tunai".

KontrakBAB III

Pengertian Kontrak Konstruksi

• Imam Soehanto (1995 : 552) mendefinisikan kontrak konstruksi sebagaisuatu proses dimana pemilik proyekmembuat suatu ikatan dengan agendengan tugas mengkoordinasikan seluruhkegiatan penyelenggaraan proyektermasuk studi kelayakan, desain, perencanaan, persiapan kontrak konstruksidan lain-lain, kegiatan proyek dengantujuan meminimkan biaya dan jadwal sertamenjaga mutu proyek

• Dalam standar akuntansi keuangandefinisi kontrak konstruksi adalahkontrak dan dinegosiasikan secarakhusus untuk konstruksi suatu asset yang berhubungan giat satu sama lain atau saling tergantung dalam halrancangan, teknologi, fungsi dan tujuanpenggunaan pokok.

Dapat disimpulkan bahwa kontrak konstruksi adalah suatu ikatan perjanjian atau negosiasi antarapemilik proyek dengan agen-agen mengkoordinasikan seluruh kegiatan proyek dengan tujuan untuk

meminimalkan biaya dan jadwal serta menjaga mutu proyek.

Jenis-Jenis Kontrak Konstruksi

• Kontrak harga tetap

• yakni pihak kontraktor setuju dalammelaksanakan semua pekerjaan proyek yang dicanangkan di dalam kontrak dengan imbalanuang muka (harga) dengan jumlahnya tetap

• Kontrak dengan harga yang tidak tetap

• yakni pihak pemilik membayar biaya-biaya(jasa dan material) yang dikeluarkan untukmelaksanakan proyek diatur dalam kontrakditambah dengan sejumlah uang yang adadalam bentuk upa

Bentuk-bentuk Kontrak Konstruksi DalamNegeri

Merurut Aspek Perhitungan Biaya:

a. Fixed Lump Sum Price

b. Unit Price

c. Kontrak gabungan lumpsun dan harga satuan

d. Kontrak terima jadi

e. Kontrak persentase

f. Kontrak tahun tunggal

g. Kontrak tahun jamak

h. Kontrak pengadaan tunggal

i. Kontrak pengadaan bersama

a. Fixed Lump Sum Price

• Fixed Lump Sum Price ialah volume kontrak tidak boleh diukur ulang, harga penawaran tidakboleh diubah kecuali pada salah satu volume dan harga satuan. Resiko akibat perubahan karenakoreksi aritmatik menjadi tanggung jawab penyedia jasa.

• Penjelasan Pasal 21 ayat (1) PP No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tertulis :

• “Pada pekerjaan dengan bentuk Lump Sum, dalam hal terjadi pembetulan perhitunganperincian harga penawaran, karena adanya kesalahan aritmatik maka harga penawaran total tidak boleh diubah. Perubahan dan semua resiko akibat perubahan karena adanya koreksiaritmatik menjadi tanggung jawab sepenuhnya Penyedia Jasa, selanjutnya harga penawaranmenjadi harga kontrak/harga pekerjaan”

b. Unit Price

• Volume kontrak diukur ulang, harga penawaran dapat berubah tetapi harga satuan tidak dapat berubah. Resiko akibat perubahan karena koreksi aritmatik menjadi tanggung jawab penyedia jasa dan penggunajasa sama-sama memikul semua resiko

• Penjelasan Pasal 21 ayat (2) PP No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tertulis :

• “Pada pekerjaan dengan bentuk imbalan harga satuan, dalam hal terjadi pembetulan perhitunganperincian harga penawaran dikarenakan adanya kesalahan aritmatik, harga penawaran total dapat diubah, tetapi harga satuan tidak boleh diubaj. Koreksi aritmatik hanya boleh dilakukan pada perkalian antaravolume dengan harga satuan. Semua resiko akibat perubahan karena adanya koreksi aritmatik menjaditanggung jawab sepenuhnya Penyedia Jasa. Penetapan pemenang lelang berdasarkan harga terkoreksi. Selanjutnya harga penawaran terkoreksi menjadi harga kontrak/harga pekerjaan. Harga satuan jugamenganut prinsip lump sum”

c. Kontrak gabungan lumpsun dan hargasatuan

• Jenis kontrak ini, merupakan gabungan antara lumpsum dengan hargasatuan (Unit Price).

d. Kontrak terima jadi

• Jenis kontrak ini, seluruh pekerjaan diselesaikan dengan waktu tertentusampai kontruksi dan peralatan penunjang lainnya dapat berfungsi sesuaidengan spesifikasi yang ditetapkan. pengadaan barang/jasa ataspenyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlahharga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi peralatan danjaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuaidengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

e. Kontrak persentase

• Jenis kontrak ini, pelaksana kontrak atau pekerjaan pemborongan tersebutakan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase nilai pekerjaankonstruksi. kontrak pelaksanaan jasa konsultansi bidang konstruksi ataupekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutanmenerima imbalan jasa berdasarkan prosentase tertentu dari nilai pekerjaanfisik konstruksi/pemborongan tersebut.

f. Kontrak tahun tunggal

• Jenis kontrak ini, pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran untuksatu tahun masa anggaran negara.

g. Kontrak tahun jamak

• Jenis kontrak ini, pelaksanaan pekerjaan mengikat dana anggaran untuksatu tahun lebih masa anggaran negara dengan persetujuan pejabatpemerintah.

h. Kontrak pengadaan tunggal

• Jenis kontrak ini, dilaksanakan oleh satu kontraktor untuk menyelesaikanproyek dalam waktu tertentu.

i. Kontrak pengadaan bersama

• Jenis kontrak ini, dilaksanakan oleh beberapa kontraktor untukmenyelesaikan proyek dan waktu tertentu secara bersama berdasarkankesepakatan.