HAN 03 - Ruang Lingkup HAN

8/18/2019 HAN 03 - Ruang Lingkup HAN

1/24

Fakultas HukumUniversitas Islam Bandung

Hadian Afriyadi


2/24

KEDUDUKAN HAN DALAM ILMU HUKUM

Sebelum Abad 19 Setelah Abad 19

Hukum Hukum

H. Publik Hukum Privat H. Publik Hukum Privat

H.PIDANA H.PERDATA H.DAGANG HTN H.PIDANA HAN H. PERDATA

HTN ARTI LUAS H.DAGANG


3/24

HAN TERPISAH KARENA PENGARUH:

1. RENAISSANCE (zaman gelap ke terang)

2. NEGARA HUKUM MODERN (Welfare State)

• Mengutamakan keperluan seluruh rakyat;

• Ikut campur dalam segala lapangan kehidupanmasyarakat;

• Menyelenggarakan kesejahteraan umum;

• Tugas negara menjaga keamanan.


4/24

SISTEM HUKUM NASIONAL

12

3 4

5

Keterangan:1. Pancasila2. UUD 19453. Peraturan Perundangan4. Yurisprodensi5. Hukum Kebiasaan

HTN DAN HAN

H. LINGKUNGAN

H. PIDANA SUNARYATI, 1991


5/24

PERBEDAAN HTN DAN HAN

HTN• Mengatur pembentukan Badan-

badan Negara Tk.Pusat dan Daerah

• Membagi kekuasaan (wewenang)

pada badan agar dapat berfungsi( Mnrt Oppenheim)

Memberi dasar hukum badan

melakukan perbuatan:

• Membuat peraturan

• Melaksanakan peraturan

HAN• HAN menjadi sebab Negaraberfungsi atau dasar segalaperbuatan Administrasi Negara

• HAN mengatur hubungan WNdengan Pemerintah (melindungikepentingan umum)

( Mnrt De-La Bassecour Cann)

• HAN kelanjutan HTN

• HAN mewujudkan tugas HTN

( Mnrt Van Vallenhoven)


6/24

ADMINISTRASI NEGARA

(menurut CTS Kansil)Sebagai Aparatur

NegaraSebagai Fungsiatau Aktifitas

SebagaiProses Teknis

• AparaturPemerintah

• Instansi Politik

• Menjalankan AdministrasiNegara

Kegiatan menguruskepentingan Negara

Menyelenggarakan UUSegala tindakat ANdalam menjalankan UU


7/24

Ciri Hukum Administrasi Negara

Menguji Hubungan Adanya Pejabat Administrasi Negara

MelakukanTugas Khusus

MenyelenggarakanKesejahtraan Umum

HAN yang mengatur penggunaan

wewenang pejabat administrasi negara

Utrecht: Pengantar Hukum Administrasi Negara


8/24

Hukum Administrsi Negara• Mengatur sebagian bidang pekerjaan Administrasi Negara,

sebagian lain diatur oleh HTN dan H. Privat

• Tidak memasuki tingkat politik (menetapkan kebijaksanaan

politik) tapi masuk pada tingkat hubungan hukum yakni

melaksanakan kebijaksanaan politik.

• Keseluruhan aturan hukum yang memberi kekuasaan kepada

pejabat administrasi untuk membentuk aturan hukum dalam

hal konkrit.

• Alat pemerintah untuk melayani dengan sendirirnya mengatur

dan mencampuri segala seluk beluk kepentingan dalam

masyarakat.


9/24

KEDUDUKAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM LAPANGAN HUKUM

HUKUM KONSTITUSI (HTN)

Hukum Perdata Formil Hukum Admnistrasi Formil Hukum Pidana Formil

Hukum Perdata Materiil Hukum Administrasi Materiil Hukum Pidana Materiil

Keterangan:

• H. Pidana berisi norma yang esensial

bagi kehidupan masyarakat penegakkannorma tsb harus dilakukan penguasa

• H. Privat berisi norma yang penegakkan-nya dapat diserahkan kepada swasta

H. Administrasi terletakDiantara 2 hukum tsb(contoh:Izin Bangunan)


10/24

Hukum Administrasi Negara(Prof.Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo)

Dalam arti luas, Hukum Administrasi Negarameliputi: Hukum Tata Pemerintahan

Hukum Tata Usaha Negara Hukum Administrasi

Hukum Administrasi Pembangunan

Hukum Adminisi Lingkungan

Dalam arti sempit, Hukum Administrasi Negara, yakni Hukum tata pengurusan rumah tangganegara, baik intern dan ekstern.


11/24

PENGERTIANHUKUM ADMINISTRASI NEGARA• Van Vollenhoven

Meliputi fungsi polisi, membuat peraturan termasuk Hukum acaraPidana dan Hukum Acara Perdata

• J.M. Baron de Gerando

Obyek HAN adalah peraturan yang mangatur hubungan timbalbalik antara pemerintah dengan rakyat

• Prof. Mr. J. OppenheimKeseluruhan aturan hukum yang harus diperhatikan oleh alatperlengkapan negara dan pemerintah, jika menjalankan

kekuasaannya (mengatur negara dalam keadaan bergerak)

• Instrumen yuridis bagi penguasa untuk melibatkan dairi dalammasyarakat.


12/24

Hakekat, Peran dan Tujuan HAN

• Hakekat HAN• Sebagai subsistem SHN, dapat disebut Hukum Pemerintahan

• Peran HAN• Mengatur

• Membatasi• Menguji hubungan hukum WN dengan AN (penguasa)• Tujuan HAN

• Menjamin adanya AN yang bonafid karena keputusanpenetapan AN dapat dilawan masyarakat bila keliru/salah.

• Cakupan HAN

• Memberi perlindungan hukum trhadap WN/Masyarakat• Mengatur wewenang, tnggung jawab, fungsi dan tingkah lakupejabat

• Menetapkan norma fundamental bagi penguasa negara/pemerintahannya baik

(Van Wijk Konijnenbelt & P. de Haan CS)


13/24

Kedudukan Ketetapan dalam Tertib Hukum

Menurut Hans KelsenGN

UUD

UU

PERATURAN

KETETAPAN

TATA HUKUM

Hukumnya untuk

Melaksanakan suatuPeraturan ke dalamSuatu hal yang nyata(konkrit)

GENERAL NORM(mengikat umum)Disebut juga “Hukum

In abstracto”

INDIVIDUALNORM(Mengikat individutertentu)“Hukum Inconcreto”

Hans Kelsen: General theory of law and state (teori tangga)


14/24

Tujuan dan Maksud dibentuknya PTUN

Tujuan

• Menyelesaikan sengketaTUN antara pemerintahdengan WN

• Melindungi masyarakatdari tindakan pemerintah yang dianggap melanggar

hak WN

Maksud

• Menciptakan pemerintah yang bersih

• Mencegah pejabat dalamtugasnya tidak melampauibatas wewenang

• Mencegah pejabat salah

menerapkan UU/Peraturan


15/24

KEPUTUSAN YG TIDAK TERMASUK KEPTUN

Berdasarkan Hukum Perdata

Berdasarkan Hukum Pidana

Pengaturan Berlaku Umum

Masih perlu Persetujuan Instansi lain

Berdasarkan Hasil Pemeriksaaan Peradilan

KEPTUN di lingkungan TNI

Keputuan Panitia Pemilu


16/24

PNS MENJABAT FUNGSI TUN

AN yang melakukanfungsi penyelenggaraan urusan

pemerintahan (eksekutif) di pusatMaupun di daerah

Kakanwil

Kadinas

Bupati

Gubernur

Menteri

Dirjen

Sekjen

Direktur


17/24

Perluasan pengertian KEPTUN

Sikap diam pejabat TUN/Badan sebagai sikap berbuat aktif

dianggap sebagai penetapan tertulis (pasal 3 UU PTUN)

Bila badan atau pejabat TUN tidak mengeluarkan

keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya---->

sama dengan Keptun Bila Badan /Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputuan

yang dimohon, sedangkan jangka waktu telah lewat, maka

Baan/Pejabat TUN dianggap “menolak” mengeluarkan

Keptun.

Penyempitan Pengertian KEPTUN

Yang termasuk keptun meliputi 1) Memo, 2) Nota


18/24

FUNGSI DAN KEDUDUKAN KETETAPAN

FUNGSIKETETAPAN

KEDUDUKANKETETAPAN

Melaksanakanperaturan ke dalamsuat hak/peristiwa

Kedudukan ketetapandalam tertib hukumIndonesia adalahmelaksanakan suatuperaturan ke dalam suatu

hal tertentu

Contoh: Surat Nikah

Fungsinya melaksanakanPP No. 9/1975Disebut “Individual Norm” Atau Hukum Inconreto


19/24

HAN MENURUT ISI DIBAGI 2

HAN INABSTRAKTO

“PERATURAN ADMINISTRASINEGARA”

HAN INCONCRETO

“KETETAPAN AdministrasiNegara”

• Mengatur hal umum• Berlaku umum• mengikat

Menetapkan hak dankewajibanpada subyek hukum tentang ygTelah diketahui identitasnya.


20/24

HAN SEBAGAI ALAT TERTIB HUKUM Mengatur AN:

melaksanakan tugasnya

mengunakan wewenangnya

Landasan Hukuk Bagi AN untuk membuat: Keputusan

Ketetapan dalam kapasita sebagi penguasa

Mencegah AN bertindak melampoi batas

kewenangannya Alat pemerintah untuk mengatur atau melayaani

kepentingan masyarakat.


21/24

ADMINISTRASI NEGARA Perencanaan

Pengatururan

Tata pemerintahan bersifat melayani

Kepolisian (menjaga tatib) Penyelesaian perselisihan secara administratif yang

tidak dilakukan hakim

Pembangunan dalam penertiban lingkungan hukum

Tata Usaha Negara yang dilakukan di kantorpemerintahan

Penyelenggaraan usaha negara (BUMN/D).


22/24

ADMINISTRASI NEGARA Alat perlengkapan Negara(Pusat & Daerah) yangmenyelenggarakanseluruh kegiatanBernegara

dalam menyelenggarakanPemerintahan

Fungsi mem-buat PeraturanPerundangan

Fungsi Peradilan

Fungsi melakukanadministrasi

yang nyata dan aktif

Teori Residu:Gabungan jawaban

aparat administrasiDibawah pimpinanPemerintah melakukanSebagian Tugas pemerintah yang tidak dilakukan badanperadilan maupun legislatif


23/24

ADMINISTRASI NEGARA

Keseluruhan fungsi Yang dijalankan

pemerintahbeserta aparatur

yang dipimpinnya

Pelaksanaan dan Atau penyelengga-

raan UU

Keseluruhan jabatandan satuan organisasiNegara, secara langsug

Dipimpin dan digerakkanOleh pemerintah

Keseluruhan aktivitas negaraNegara yang bersumberpada penetapan pemerintah

Dari pemerintah


24/24

PEMBATASAN KEKUASAAN

ADMINISTRASI NEGARA OLEH HAN

AN sebagai“penyelenggara

Kekuasaan”dibatasi oleh HAN

HAN memberiKepastian hkkepada AN

HAN menjaminDan melindungiMasyarakat daritindakan AN ygmerugikannya

HAN sebagaiPengawas berperanMembatasi kekuasa-an AN

HAN berperan menga-tur wewenang, tugasDan fungsi AN

INTERN

EXTERN

“Systempengawasan”terhadaptugas danfungsi AN

Dilakukan olehDPR, BPK, BI,Tim Khusus Akuntan Publik

ProsesPenyelesaianSecara yuridis

Documents

HAN 03 - Ruang Lingkup HAN