38

HUKUM POSITIF MENGENAI KEJAHATAN EKONOMI DAN PERKEMBANGANNYA· DI INDONESIA * Oleh: Mardjono Reksodiputro

PENGANTAR

Meningkatoya aktifitas pembangunan ekonomi telah membuka peluang bag; meningkatnya kejahatan terhadsp haria bends baik dari segi kualitas maupun kuantitas • Perkembangan dunia kejahatan ltEnjadi Iebih mengkhaw.ltirkan

. karena modus kejahalan telah ,ltEnyentuh carn dan peralalan canggib dengan computer. Karang-an beriku! meny.tjikan tinjauan kriminologi alas kejahalan femadap harta be'oda dan ltEngaitkan­nya dengan perangka! perundang-undangan.

Pertama-tama perludiberikan sekedartatatan tentangjudul diatas . .Judul ini lebih luas dari' apa y.tng · mungkin dicakup dalam. I\1akalah ini. 8erbieara tentang "kejahatan ekonomi kita tentu akan mengkaitk~nnya dengan' Undang-undang Tindak Pidana'El<onomi (UUTPE) Yang mulai berlaIl:udi Indonesia hampir 34 tahun yang .lalu (13 Mei·1955). Sedangkan bilamaria kita 'ngin membic:irakan "perkem­bangannya", -roaka kita harus membahas apa yang reJah terjadi (perubahan undang­undang, Yu!isprudensi,.masalah penegakan hukum) ~elaina ti~a dekade ini. Makalah ini_ tidak ' bermakaud: inel~kuka'1L hal; tersebut~Apalagi 'karena. su:tah

terse,dia buku-buku yang seeam rind menjelaSkan~al ini: inisalnya dari Dr Andi Hamzah, SH (terbitan pertama tahun 1967 dan ee kan tt;mkhir tahun 1983) dan.. dariR.· Wiyono, SH'(terbitan pertama tahun 1975 d eetakan terakhir tahun 19&3)!.

Dengan pertimbangan di alas, makalah ini lianya ""'n.meneo!,a memberi eatatan­catatan sehubungan dengan pe£kembangan dalam k(nun waktu lima tahun temkhir

• DiSl?,paikan pada Seminar Tentang Kejabatan Ekonomi Di Bidang Pemaokan vang dl""lenggalllkan Bank Indonesia IBda laoggal4-7 Januari 1989 .. .

1 A. Hamza h, SH, Hukum Pidana Ekonom~, Penemit Erlangga, 1983 dan R. Wiyono, SH,Pengantar Tindak PidaB/ Ekonomi Indonesia, Penerbit Alumni, 1983. Sedangkan untuk memperOieh gambaran tentang keadaan sebelum tahun 1955 periksa juga: Mr. L. Th. Vervloet dan Mr. Mohamad Jusuf, Pelanggaran Ekonomi di Indonesia, Penemit Vorkink - Van Hoeve, 1959 (eetakan pertama : 1953).

lItJcum Posilij 39

Un dengan . (sesuai permintaan) lebih menekankan pada pengamatan terhadap ""penggunaan samna teknologi yang canggih .... yangdimanfaatkan oleh pe.rbankan di lIodonesia". Akan diusahakan membahas pula seeara sing kat pelaksana.n hu~um

upaya penanggulangannya dan kemungkinan-kemungkinan pengatumnnya di yang akan datang, sehubungan dengail kejabatan ekonomi di bidang perbankan

Usaha mencari pe~ernan "kejanatanekonomi" telahdapat kita iihatdalam ketiga u yang disebutdalamcatatan(l) diakhir makalah ini. Ada bebempa cam dalam

-..Iekatinya. Yang pali~ ~ederba:na dan sempit adalah de~an semata-mata -..gkaitkannya pada UUTPE, khususnya pasal I, dimana jelas pengerlian kejaha-.. ekonomi dipersamakan dengan "tindak pidana ekonomi" yang baQ'y.! mencakup ..,rouatan yall!} rnelanggar se.uatu ketentuan dalam atau belllasarkan pemturan­,emtUlan y.,ngdisebutdalam pasall tersebut. Oisiniada tiga kategbri tindak pidana. laDs pertama berhuboogan de~an pemtumn-peratumn yang disebutdengan tega< ..-m pasall tersebut,jenis kedua adalah berbuboogan dengan.pasal-pasaI26, 32, _ 33· UUTPEdan jeni; ketiga adalah yang memberikan kewenangan kepada ..waga -legislatif ootuk menamakan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana IIronomi. 'Oi luar batasan-batasan di atas, perbuatanapapoo yang.melanggar peratu­_ -peroodang-undangan dan me.rugikan· perekonomian bidonesia tidak dapat .... maIain kejahatan (tindak pidana) ekonomi. Misalnya pelanggaran ketentuan ........ Undang-unda~ tentang Pokok-pokok Peroankan (UU No. 14 tahoo 1967) ,.1D000n suatu tindak pidana ekonomi menurut arti UUTPE. Pendekatan iniyang 4il!pcqiOOaialD dalam buku Wi}Uno di atas, maupoo buku Andi HanI1ah. , .

Pendekatan semacam ini' memang ada benarnya, karena diperlukan dalam kegiat-• penegakanhukum. UUTPE memberikan kepada pam penegak hu~um kewenang­

e\¥e nangan khusus rnaupun rncncanturn~an sanksi pidana bcrbeda dari apa berlaku bagi tindak pidana (kejaha~n) pada·umumnya (yangditeniukandalam

dan KUHP). Namun demikian, bagi kegiatan yang bersifat ilmu pengeta­n, pengertian di atasadalah terlalu sempit. Oi bawan ini akandicobadiketengah­beberapa pemikiran tentang hal terscbut.

Scperti lelah "'ring dikatakan oleh beberapa penulis, UliTPE adalah "saduran" ._*,malhan dengan penyesuaian disana-sini) "Wet opde Enonomische Delicten"

:I Sehubungan dengan keJanatan (ekonomi) di bidang perbankan telah telllapat anlam lain buku Brig. Jen. Pol Drs. HAK. Moeh. Anwar, SH(Dading), Tindak Pidam di bK\ang Perbankan Penerbit AI urnni, 1980.

J Libat Wiyono, op.cit hal. 4-14, dan Andi Hamzah, op.cit hal 17: "Dapat·

dikatakan bahw.. dengan UUTPE telah dihimpun segala pemturan-pemturan ya~ ada dan memberi lowongan untuk pemturan yang akan datang sebagai hukum pidana ekonomi". Namun dalam bagian lain, Andi Hamzah meneob. memperluas pengertian hukum pidana ek(momi menjadi tidak Soja terbatas pada UUTPE, lihat umiannya loe.cit, hal 1-14.

Pebruari /989

40 Hukum dtm Pembangunan

( WED) Belanda,yang diundangkiln pada tabun 1950 (22 Juni) dan bingga sekarang m.sih berlaku (p~rubaban ternkhir Desember 198); dan meneantumkanja ,uh lebib banyaK pernwrnn yang oleb pasall-nya dlOyatakan \"bagai tindak pidana ekonomI: k1)rntig lebib 90 peraturan). Baik di Belanda maupun di Indonesia, diadakannya pernturan in; dimakstrlkan untuk tnenanggulangi 'suatu ''keadaan krisis" dalam perekonomian. Yang dimakstrl dengan "keadaan bisis" ini adalah kesulitan peme­rintah menge~dalikan'kegiatan perekonomian setelah selesainya Perang Dunia II (untuk Belanda) dan untuk Indonesia juga setelah seiesainya tahap perjuangan mene'pai kemerdekaan (revolusi fisik). Timbul ke""jiban 'pemerintah kita untuk niembangun kenibali 'perekonomian Indonesia di dalam' masa .yang penuh dengan keterbatasim barang danjasa. Untuk melane~rkan kbmbali roda perekonomian itu, maka perrlerintahmemerlukan penga ""san yang ketat terhadap kegiatan-keigatan bi o.dang proaiibi, distribusi dan'perdagangan barang-barang ekonomi, serta kegIatan' "kegiatan dalam bidang keuangan. Karena itu pengei'tian tind'ak pidana ,(kejahaian) ·lokonomi pada a""lnya, dimulai dengan pelanggarnn-pelanggamn terbadap per­aturan-peratman menenai : barang-barang yang 'diaWasi, ' pengendalian ' barga, penimbunan barang, devisa, bea daneukai, pengaturnn perusabaan, dan sebagainya Vervloet dan Mohammad Jusufberdasarkan hal ini fnengajukan pengertian pelang­garan (kejahatan) ekonomi sebagai: .... perbuatan seseoI1lng yang melimggar peratuI1ln Pemerintah datam lapangan ekonomi .... " 4

Keadaan perekonomian Indonesia sekalang ini sudab sangatjauh herbeda dengan masa 30atau 20 tahun yang !alu. Pembangunan ekon'omi yangdilakukansejak Pelita Kesatu (1969-1974) telab banyak menunjukkan b:!silnya, malaban pelita Kelima (1989-1994) ya'ng akan datang ini merupakan p~ngunci Pembangunan J angka Panjang 25 tahun Pertama. Dan dengan selesainya Pelita Kelima kita akan mema­suki Pembangunan,Jangka Panjang '25 tahun Kedua. Meskipun kita patut bangga telab dapat melampaui dengan baik masa itu, ini tidaklah bernrti bahwa kemungkinarr,kemungkinan pelanggarnn terhadap peratuI1ln perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan berkurnng.Tidak ditemhinya keterbatasan yang beiarti dalam persediaan'barang danjasa sekarang ini di In<;lonesia (dengan tetap memper­hatikan adanya perbedaan kondisi ekonomi di beberapa daerab), memang telab menyebabkan bah"" sebagian (besar?) pernturan yang tereantum dalam pasal 1 (khu5usnyajenis I dan 3) UUTPE tidak banyak artinya lagi. Tetapi di luar ketentuan­ketentuan yang dimasukkan oleh pasal I UUTPE terlebut di dalam lingkup "kejaba· tan ekonomi" rrlasib terdapat (terlalu?) banyak peraturnn dan atau ketentuan lain, yang berada d.lam bidang perekonomian dan bidang keuangan, yang pelanggaran­nya dapal masuk dalam lingkup ''kejaftatan ekonomi". Pelanggaran-pelanggaran atas pernturan atau ketentuan ini dapat mempunyai:dampak luas dalam perekono­mian masyarakat kita d'an karenaitu dapat pula m~rusak apa yang telah dibangun dalam empat masa Pelita yang Ialu. Bukankah tanta?gan dan babaya yang mengan­cam perekonomian mas)llrakat Indonesia dalam ta~un 1989 (aWllI Pelita Kelima) karena itu tidak kUI1lng besamya dibanding tahun 1~55 (a",,1 UUTPE)?

4 tilla! Vervloet ((an Mohammad Jusul, op.cit. hal. II.

Hukum Pos;rif 41

Oleh karena itulah disarankan agar perigertian kejahatan (tindak pidana) ekonomi tidak dibatasi olehapa. yang tercautum dalam UUTPE saja. Untuk makalah ini. pengertlan kejahatan ekonom, adalah: sellap perbuatan 'l3g melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonondan dart Ioidang keuangan serta .. empunyai sanksi pidana. Diakui bahwa,.pengertian !emacam ini sangat luas dan menyulitkan pCneg~kanhukum yang mempergunakan UUTPE (OU No.7 Drt 1955 jo UU. No. 1 tahoo 1961). :Namun, kanii makstrlkan pengertian di atas banyalah D tuk 'pengkajian ilmiah dan kegiatan pendidikan di perguruan tinggi dahulu. Mela­lui pengkajian-pengkajian 'dapaUah dilakukan pemilihan di antara peraturan

-perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan keuangan, untuk menentu­b n yang mana seharusnya mendapat tempat dalam lingkup pembahasan kejahatan dmnomi.

KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKAN

Sumber uta rna ketentuan mengenai kejahatan di bidang perbankan ini adalah dengan sendirinya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPid) yang diun­dangkan dalam tahun 1915 dan Undang-undang tentang Pokok-Pokok Perbankan ,UU PB) yang diundangkan dalam tahun 1967 (UU No. 14 tahun 1967). Memang dalam KUHPid tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang !ecara khusus menyatakan bank sebagai obyek yang dilindunginya, tetapi .menurut Moch. Anwar terdapat sejumlah pasal yang dpat dipergunakan dalam menanggulangi kejahatan di bidao.g perbankan 'PI. ' Misaln)'! dalam kejahatan di bidang Ialu lintas pembayaran giral dan peredarnn udang, maka untuk "pemalsuan warkat bank" dapat digunakan pasal 263 dan 264 KUHPid (pemalsuan surat) atau dalam kejahatan di bidang perkreditan yang bersifat "penipuan" dapat digunakan pasal378 KUPPid. Ketentuan-~etentuan IIIi perlu dibedakandari ketentuan-ketentuan dalam UUPB, karena yang terakhir ini secara_khususmemuat Iarangan-Iarangandalam bidang usaha perbankan. Yaitu yang IlJenya ngkut ijin usaha (Pasal 38) dan keterangan tentang keuangan nasabah (Pasal 39).

UUPB dapat kita golongkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Iwkumri. administratify.lng memuat sal).ksi-sanksi pidana. ~6 j Pe-ratu·ran semacam ini llarus dibedakan dariundang-undang yang memuat hukum pida"" khusus seperti UUTPE (atau UU rentang pemberantasan tindak pidana korupsi: UU No.3 tahun 1971 dan UU rentang pemberantasan kegiatan subversi : UU No. U Pnps Tahun 963). Kalau sehubungan dengan ketiga undang-undang terakhir ini· kita dapat

8eIlgatakan adanya "tindak pidana ekonomi", "tindak pidana korupsi" dan "tindak ,;dana subversi", maka berdasarkan UUPB bolehkah kila mengadakan adanya '"Iindak pidana (kejahatan) perbankan"? Moch. Anwar mencoba mengintrodusir isIilah tindak pidana di bidang perbank;lD " .... untuk menampung segala jeni~ IItrbua tan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam

5 Lihat Moch. Anwar, op.c'it, hal 53 dst-nya, 6 Lihat Prof. Strlarto, SH, Kapita Selekta Hul<um Pidana, Penerbit Alumni,

1981, hal. 63 (tentang. undang-undang pidam khusus).

Pebruari 1989

42 HukulII dall Pembangullall

menJalankan uS1ha bank". Dikatakan selanjutnya bahwa maksudnya mengmtro­dusir pengertian ini· itdalah mengingat. " .... belum ada peraturan-peraturan hukum pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatal1-perbuatan tersebut di atas" 1

Apakah kesimpulan yang dapat ditarik dari uraikan di atas? Kiranya jelas untuk kita, bah "a memang ada perbuatan-perbuatan melawan hukum yang secara khusus mengganggu kelancaran pelaksaoa.n uS1ha-usaha perbankan melayani bidangkegi­atan perekonomian dan keuangan. Karena itu, hukum. pidana harus memberikan perlindungan terhadap korban perbuatan tersebut. Meskipun ketentuan-ketentuan hukum pidana dalam hal ini masih terbatas, tetapi kita memangdapat mengindenti­fisir suatu jenis tindak pidana(kejahatan) di bidang perbankan yang dapat kita masukkan dalam kategori tindak pidana (kejahatao) ekonomi. Dengan demikian kejahatan di bidang perbankari ini, sebagai suatu bentuk ·"perbuatap yang melang­gar peraturan perundang-ondangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuang­an", adalah bagian dari kejahatanekonomi.

Implikasi kesimpulan ini ada dua. Pertama, dalam bidang pengkajian ilmu bukum pidana, maka pembahaS1n tentang kejahatan ekonomi juga akan memasukkan pembahasan tentang kejahatan perbankan. Dan kedua, dalam hal ada peninjauan kembali UUTPE, maka perludimasukkandalam pengertian tindak pidana ekonomi (Pasal 1 UUTPE) peraturan tentang kegiatan-keglatan oi tiidang perbankan (UUPB dan peraturari lainnl'ln yang berinduk pada undang-undang ini).

PERKEMBANGAN AKHIR-AKHIR INI

Dengan mempergunakan pengertian kejabatan ekonomi yang mencakup pula" kejahatan di hidang perbankan, maka marilah kita lihat apa yang telah terjadi dalam lima tahun terakhir ini. Awal Peliia Keempat (1984) menunjukkan kepada kita bahwa masa jaya dengan harga minyak yang tinggi (dialami dalam Pelita Kedua : 1974-1979) tidak niungkin lagi diperoleh Indonesia .. Dengan berpegang kepada kewajiban Pemerintah untuk tetap meningkatkan 'pertumbuhan ekonomi, maka sejak Pelita Ketiga (1979-1984) telab dapat dilihat usaha.uS1ha dalam bidang perekonomian, kewngan dari industri yang mencoba mericari sumber dana pemb~­ngunan dari rektor'sektor lain di luar sektor perminyakan. Usaha ini ditingkatkan lebih lanjut dalam Pelita Keempat yang segera akan berakhir bulan Maret 1988 ini. Apa yang dicoba dilakukan dalam lima tahun terakhir ini t;lapat diartikan sebagai mcmpersiapkan diri memasuki Pelita Kelima (198901994) yang dicanangkan seba­gai Pelita penyusunan kerangka landasan memasuki tahap pembangunan terakhir dalam abad ke-20 ini (Pelita Keenam : 1994-1999). Namun, di S1mping gencarnya uS1ha-US1ha mengalihkan sumber dana pembangun~n dan meningkatkan berbagai J<~giatan pembangunan ekonomi, terlihat pula 'gambaran yang agak mengejutkan tentang ilmbulnl'l perrnasalahan-permasalahan baru dalam penanggulangan masalah "ejahatan.

7 Moch. Anwar, op.cu. hal. 44.

Ibtkum Positl!

Dililialdari ""gi'JllndaIfg krimi"!"logi. meningkalnya kejahalan harta-benda Jllda amumnya (property crimes ini general) dalam masa seperli ini. lidaklah perlu mengejulkan. Pengalaman beberaJll negara menunjukkan, bahwa dimana dalam masyarakal lerjadi "perobahan dalam kegiatan ekonomi masya·rakal" (baik menu­lUll, maupun meningkal), disana akan terlihal lonjakan kenaikan kejahatan terhadap Eta benda (pencurian, perampokan, penipuan, penggelaJlln dll). Yang memang mengejulkan adalah bahwa macam kejahatan terhadap harta benda yang terjadi akbir-akhir ini meliputi jumlah-jumlah uang yang menCaJlli milyar rupiah dan telah leJjadi pula peningkatan terhadap kejaharan dengan obyek bidang perbankan. Lebih menarik lagi adalah bahwa benluk kejahatan yang terakhir ini mempergunakan cara 4an peralatan canggih. Peralatan canggih ini biasanya memanfaalkan alaI leknologi lomputer.

Masuknya alaI kompuler dalam masyarakal Indonesia belumlah terlalu lama . • >gki· n baru dalam ""pulub Ia hun terakhu ""cara lambal tetapi Jllsti terus mening­~s:llil1llga nilai importnya menyaingi negara India dan Malaysia. Penggunaanalal

. ini memang sudah tidak daJllI dihindari lag~ khususnya d.alam bidang ,.tIanI:an, aJllbila kila ingin mampu berkomunikasi dalam lalu linlaS perdagangan

keuangan dengan luar negeri (terulama negara-negara maju induslri). Akan perlu diingal bahwa penggunaan sistem kompUler di bidang perbankau, ""ndirinjll memerlukan perubahan-perubahan yang mendasar 'dalam sistem

Jllra pegaooi bank. Masa penyesuaia'n ini, ditambah dengan ''kemungkinan­_ow'!;,."" n manipulasi" yang dibuka oleh penggunaan alaI canggih tersebut, ... ~n)O dimanfaatkan oleh mereka yang bertikad buruk .

Ju mIah perkara dan kerugian yang dialami bank dalam masa 1983-1988, yang h diIaporkan, adalahsebagai berikul (dikutip dari majalah Tempq; No. 44

Ke-18, 31 Desember 1988): .

Kengian Bank Sasaran Pelkara (dalamjula Peme SOOSIa Asing

Rp dibulatkan rinlah ke

983-84 8 7.162 4 I 3 984-85 4 1.799 2 2

1985-86 7 2.190 4 4 I 1986-87 12 15.175 10 7 I 1987-88 19 3.938 2 7 1 1988-89 41 12.150 2 7 JUmlah: 106 45.774 16 28 10

Kmnpu1er dim Bidang PerbankaD . Sudah d~Jllt diJllstika? bahwa masyarakal mr.ern tidak aklin daJllI meleJllskan

dirinya lagldan teknologl kompuler. AlaI canggi~ ini suda meruJllkan "kuda beban" (work hQr!E) bagi berbagai kegiatan dalam bidartgekonomi, keuangan dan industri. Di In<;lonesia, Jlliing tidak ""karang ini alat ter""bpt dipergunakan ""bagai pengganti

P('bruan" J 989

44 Hukwn dan Pembangwlan

sistem administrasi komensional (y.lng' mem{X'rgunakan l<ertas sebagai dasar penyimplnanarsipn)ll), Dalam sistem administmsi modemd-ipergunakanarsip )ling disimran dalam pila komputer (magnetic computer tape), yang dilihat secara ekonomik jauh lebih baik (murah?) dari arsip kertas, Namun, masalahnya adarali justru pada arsip dengan komputer (computerized records; computer-stored records) ini, Arsip (dan data'atau in(ormasi )IIn~ dikandungn)ll) dengan komputer ini, ruran)ll "terbuka" terhadap manipulasi yangllebih sukar dideteksi (dibuktikan) dibanding dengan arsip/administrasl berdasarkati kertas.

Bidang perbankan, ya ng dewasa ini makin Imenggantungkan diri pada arsip melalui komputer ini, juga telah men)lldari hal ini. Memang terdapat cara-cara pengamanan sistem komputer tersebut terhadapaIjcaman serangan manipulasi, tetapi (sebagairnana setiap penga'manan terhadap l<eJahatan) tidak ada yang :'mutlak­aman" (fullyirnpregnable). Faktorbiaya (faktorekonomik)serta keluwesan dalam adrninislrasi peroankan j ~a harus diperhitungkan. Khususn)ll dalam keinginan meningkakan pelayanan kerada para nasabah 'rinsing-masing bank, dalzm dunia usaba)llng makin berSling,sistem administrasi pero~nlGin rrlelalui komputer mem­beri beroagai kemll1aban dan keceratan melayani nasa bah. Tindakan pengamanan pencegaban terhadap manipulasi darat dilakukan melalui " passwords" (kata, sandi uotuk memperoleh ak",s ke data yang disimran komputer), isolasi nangall kompu­ter dan ",leksi yang kelat terhadap pega""i )ling mempun)lli ak",s terhadap data komputer itu. Teta pi ini ",muan)ll pada akhim)ll akan kembali rada "unsur manu­sia" yang melindungi komputer ter",but dari manipulasi. Kasus-kasus manipulasi komputer me nunjuk kan bah"" selalu ada "omng daJam" yang terlibat dan pelaliu­n)ll adaJah mereka yang "berpendidikan" 'dan cukup mempun)lli "status" dalam masya iii kat ("white-<:ollar criminals"). '

Salah satu bagian yang "terlemah" dalam sistem administmsi perbankan dengan "computerized records", adalah "bagian komunikasi" dimana data di "transmit" pulang-balik, . biasan)ll dalam lalu lintas ke har sistem-intern melalui jariangan telepon. Bagian inilah )ling "terbuka" terhadap "electronic penetmtion". Data dapat "dicegat" (interc'epted) dan bila perhi diubah oleh si-manipulator. Salah satu cara yang umum dalam penet.rasi elektronik ini adalah melalui "penyadaran" (wiretap­ping).

Apabila si-manipulator berhasil mempunyai akses terhadap sistem komputer bank, maka bebem pa hal dapat teljadi.Perlama, memasukkan data ralsu ke dalam komputer dan atau mengubab'data. Melalui cara ini daratlah dari rekening nasahah yang sah dipindahkan secara melawan hukum sejumlab dana ke rekening si­manipulator. Kemungkinan lainadalah "data dalam rekening" di "baca" dan atau di "curi", dan informasi ini dijuaJ IIi pasar geJap atau (bila ada alasan) dipakai untuk "black mail" (pemerasan). Kedwr, dan ini lebihmenakutkan adalah arabila dilaku· kan "ganggtlln" terhadap program (diuba'h) )ling darat melumpukkan sistem pelayaniln Bank dan mengacaukan berbagai transaksi keuangan dan perdagangan nasa bah. Yang raling rarah (kemungkinannya memang keci~ meskipun ada) adalah dirusakn)ll CPU (Central Processing Unit) yang merupakan "otak" dari seluruh sistem admmistmsi komputer bank bersangl<utan. Ini sudah merupakan

&kum Posi/if

"sabolage". 8

Tentu masih ada coqtoh kemungkinan-kemungkinan lain Y<lng dapat dilakukan seorang pelaknkejahaja-udi bidang perbankan. Apa Y<lng sekali Iagi inginditekankan disini adalah bah"" berbagai kemungkinan ''kejahatan perbankan" inidapat menga­","ukan perekonomian kita. Dan karena itu meming sepatutnY<l dikategorikan seba­pi "k~ahatan ekonomi" dengan berbaga; kekhususan dalam bidang penyidikan, penuntulan dan peradilan tindak pidana te,sebut.

Sokolik 9 mcmperkirakan ada 15 (lima belas) maC!'m kejahatan komputer (computer crimes) dengan meng \ aitkan kejana!3n terhadap harta-benda Offense Against Property) dengan jenis harta:benda (Kinds Of Property) yang berhubu­agan dengan sistem kompu.ter:

Kind of Pr0ll!:rt~ Hardware/ Supplies Services Program/ Data

Systems Sofrware Physical •• •• •• , •• Damage

"Computer as Theft •• •• . •• •• • • Target and / Unauthorized

Tool Alteration

as Unauthorized •• •• •• •• Use

melalui matriks di alj.S dapatlah albuat suatu penilaian tentang .... kC)SOI1gan-l:eko!l:mgan Y<lng ada dalam peraturan perundang-undangan kita, khu­

men}llngkut perlindungan hukum pidana terhadap pen}lllahgunaan komputer tcompuler abuses). Atau lebih khusus lagi, ''kejahatan ekonomi Y<lng berkaitan ~1tl'ln sitem komputer" .(cornpuier-i"elated economic crimes).

• ... rjIll3t1lD Pemankan Melalui EFTS dan ATM

gust 8equai mengingka tkan kila bahwa :

" In the nearfuture you mayliveJin,al)Vorld where paper moneyisa rarity. You may

Terdapat berbagai bahan pUSlaka yang' secara lebih rioci menggambarkan kemungkinan yang "menakutkan" dari maitipulasi terhadap sistem komputer perusahaan. Antara lain misalnY<l:

(a) August Bequai, White Collar Crime: A 2Oth-.Century Crisis, Chapter 12: "Crime by Computt", Lexington Books, 1979.

(b)----, Computer Crime, Lexington Books, 1978. (cl Donna B. Parker, Crime By Compter, Charles Scribner's Sons,. 1976.

9 Stanley /L. Sokolik, "Compu .. r Crime - The Need For Deterrent Legislation" dallm Compuler/Uiw Journal, Vol. l~ 1980, hal. 365.

PebruarU989

Hu.kwn dan PembalfJuhan

soon fioo that paying bills can be done simply by dialing'a number and instroctmg your bank's computer to tmnsfer funds from your account to that of your creditor. Thisis the predicti9n of bow our economic system will o{lemte in; thf not too distant luture ... This is the world 01 the Electronic Funds Transfer System (EFTS)" '10

!,engertian "near future" dan "no! too distant future" untuk 1ndonesia mungkm barus diteIjemahkiln menjeJang ilJem,fsuki dekade ke-2 abad ke-21 (akhir masa Pembanguna n Janglci Panjang'Z5 tahun Kroua: tahun 2019) atau I.k. 30 tahun lagi. Itupun mungkin masih t;fbatas pada kota-kota (besar) dan suatu "cashless society" (masyamkat dnnam tidak lagi diperguriakan uang tuna i) sukar pula dibayangkan dengan daemh pertanian Indonesia dimana belum ada listrik, apalagi jaringan telepon. .

Namun demikian, apa yantdi ''khayal'' kan Bequai di atas, untuk sebagian kecil masyarakat yang tinggal di kota-kota bes;tr (terutama Jakarta) s;Kiah hampir ~erupa­kankenyataan. Mereka tidak iagi(jamng) rnemba"" uang tunaidalamjumhlhbesar. Sebagai gantinya adalah "creditc~JI.IJg makingiatdipromosikan oleh·be!hagai bank dewasa ini. Dan mung kin pula kita tidak .perlu menunggu tahun 2019 untuk memba}a~kan di Jakarta suatu "Automated Clearing House" (ACH) mengganti­kan lembaga kliring sekamng di Bank Indonesia. Semua ini dimungkinkan karena adanya sistem komputerisasi dan sistem pemiooaban dam secam elektronik. Dan tidak lama lagi para nasabahbankdi kota-kota besarindonesia mungkinakandapat menikmati pula pelayamn melalui "Automated Teller Machine" (ATM) yang . .b.lk2 24 jam sebari 7 hari dalam seminggu(yang tidak laindaripada suatu ''kantorcabang otomatis" dari bank her.angkutan). Kemungkimn-kemun~kimn kemajuan dalam pelayanan ~rbankan kimnya.

bukanlahkhayalan. Kalau "sekarang" hal ini belumdilaksanakan maka pasti "besok" bar.n(·akan merUpakan kenyataan. Yang barus diperhatilian ad.lah bah"" kemooahan-kemudahan yang diberikan nielalui EFTS dan ATM ini juga dapat membuat bank "ebih mudah disemng" (VUlnerable)oleh manipulasi dari luar dan atau dari dalam bank. Sudah perlu kiran~ d ipikirkan usaba memngkal (deterrent)

kelahatan perbankan ini melalui: bidang perundang-undangan dan bidang penegak­an hokum.

Kejlba .... PeotJailkaniMenangkal Dengan Peraturan 'iJOTPE (UU No. 7 Drt Tahun - i955) memuat ketentuan-ketentuan yang

men)impang dari hukum pidam umum (KUHP dan KUHAp). Pen)'lmpangan dari asas-asas atau ketentuan-ketentuan umum hukum pidam, yang merupakan ciri dari nUkum pldam khusus, (10) dimaksudkan untuk mempermudah pen)'lOI .. n, peuwuu­tan da'n pengadilan tiooak pidam ekonomi. Kemudahan ini memang diperlukan karem·seperti dikalakan dalam Penjelasan UUPTE, iiooak pidam ini " ..... mengan­cam dan mel1llikan kepentingan-kepentingan yang ''gecompliceerd'' (penolis: rumit"),sehingga Otang biasa sering-para hakim dan jaks'. kadang-kadang tidak

10· SudarlO, sUpra catalan 6

Posirif 41

" •• en'plUlyai gamballin yang sebeml ,a tentang kepentingan-kepentingan itu ... " ·" Perrna .. lahan yang .. rna dihada> ' oleh kejahatan perbankan. Meskipoo ujoonya

L{tlentuk hukumnya) mU'Ogkin sederham, seperli: pemalsuan giro bilyet, pemalsuan trtifikat deposito, penipuan dalam memerintah tlllnsfer dam, penggelapan oleh dire ktur/ pega 'Mlibankatas uang nasabahdan "Malapmktek" dalam mengurusdam

akan ~tapi "calli keJja" pam pelakool" danakibatserta ker,€ian l"ngdiderita rban sering sangat rum it. . Oiperlukan perigetahuari tentang calli kerja sistem

•· .. 'roarucan(msional dan internasional) dan dimam perluj,€a pengetahuan tentang komputer (apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan serta calli pengamana"

dipergU'Oakan) ootuk' memperoleh gamballin yang jela§ tentang perisliwa ut.

Kenimitan semacam inilah, ditambah diperlukannl" pengetahuan "ilmu eke­. politik dan politik perekonomian" :n , untuk ~enge!ithui. kepentingan­ntingan nasional apa saja yang teraneam,.yang mengharuskan adanya "pena­

•• I'm,okhusus" melalui ooda~-undang pidana khususdalam menghadapi kejahatan lIIt<"t"lDkan tersebut. Apalagi dala'm hal kejahatan perbankan ioi dilakukan melalui :"pembobolan'''sistem administlllsi dengan komputer dan atau EFTS seperti diumi­tao ""belum1lya di atas,

Kekhususao pemnganan l"og diberikan o leh UUPTE seDemml" sudah cukup s ootUk memngani kejahatan perbankan. Yang dipe.rlukan ""karang adalah . n UUPB-dan pellituran lain yang diperlukan untuk menanggulangi

-.J~ uaLl1n perbankan ke dalam pasall UUTPE. Namoo, masib.terlihat ada masalah yaitu sehoooogan dengan ' "computer-related economic crimes". Sirat yang

I"'i!;rin,ev"," dari penl"lahgooaan sistem komputer ini, memerlukan pellitullin IFrurldang··und.,~a· n I!rsendiri. Permasalahankejahatan komputer ini telahdibahas

suatu lokakarl" .di Jakarl<l yang menghasilkan keputu .. naotara Ian: (a) a~1f Hukum Pidam Nasional "mengadakan penambahan, perubahan dao penyisi-

mengenai kejahatan-kejahatan dengan mempergunakan pillinti / sarana kompu­l<e dalam paSlI-pasal yang telah ada atau bilamana perlu diadakan .pengatullin

bab I!r""ndiri", (b) membentukan suatu panitia l"ng a nggotan)!l terctiri ata' dan. berbagai instansi "untuk mempelajari masalah-masalah l"ng berhubung­

.,de:ng,u1Iper'l"lahgooaan komputer", dan (c) menyarankan agar bilamana.diper-dalam 'perkembangannl" di kemudian hari "tidak ditutup kemungkinannl"

"IIStUl suatu undang'Lmdang tentang kejahatan kOll!puter secara ter""ndiri" Selanjutnl" dalam lokakarl" ter""but di atas telah diajukan pula suatu makalah

antalll lain menl"lllnkat1: "Perhatikan khusus harus diberikan pada kategqri oipulasi komDuler", karem perbuatan ini merupakan kejahatan "computer

sebaga i bagiao dari "computer related econorriic crimes' yangdapat memm-o ~erugian be .. r bagi pembangooan di Indonesia; karena itu perlu dipikirkan

:::~~ann:ya dalam uitdang-undang tindak pidana .ekonomi" (gads ba""h dari

PenjelaSln Undang-undang Darurat No.7 Tahoo 1955 (TLN ·No. 801) Andi Ham2llh op.cit, hal. 5

Pebruari 19$9

48 Hukum dan Pembang WJQfI

Pemngkalan kejahatan ekOnomi han}ll melalui tenedian}ll peraturan hukum pidam untuk hal itu, tentu saja tiQak cukup. Peraturan han}ll merupakan awal dari suatu pro",spemnggulangan}llng ~njang. Di samping itu tentun}ll diperlukan pula penegakan hukum yang tegas. Untok qIemudahkan pro",s penegakan hukum ini, maka diperlukan usaha bersama yang ~l!I!gguh"ungguh untuk meningkatkan kemampuanpara pen}idik, penuntut umum danhakim dengan pengetahuan tentang kejahatan ekonomi (termasuk ke-"rumit"ann}ll) pada umumn}ll dan "computer­related economic crimes" khusus (disini diperlukan pula tentun}ll pengetahuan umum tentang teknolngi komputer). Dalam kaitan ini UUPlE melalui pasal 49 memberiIaln pula kemungkimn bahwa dengan per"'tujuan Menteri Kehakiman" ... \furs tdiangkat badao-badan atau pegawai penghubung }ling diwajibkan mcinberi­kan bantuann}ll keplda hakim, pegawai.penuntut dan pengusut.. .. " Temga-temga ahli dalam bidang peIbankan dan teknologi komputer dapat dimanfaatkan, 1<husus­n}ll bilaman para alat penegakl1ukum ini mengalami kesulitan dalam hal ~mbuk­tian atau alat bukti Perlu diingat bahwa " rnanipulasi melalui komputer" seriqg sulil dibuktikan dan belum tentu "print-outs" komputer dapal diterima di pengadiIan sebagai alaI bukti.

Kesimpulan dan Saran

t!ebempa catatan akhir akan menutup rnakalah ",derham ini. Beberapa kebijak- . sanaan Pemerintah akhir-akhirini telah menunjukkan adanjll "pelonggaran" dalam beIbagai ketentuan la'rna: Hal ini menunjukkan kebijaksanaan polilik ekooomi'baru Pemerintah menghadapi nnsa-masa yang akan datang. Kebijaksanaao bam ini didasarkan padaantisipasi bahwa keadaanekonomi dunia pada umumn}ll,. keadaan ekonomi Indonesia khususn}ll-, belum secerah }lIng·diharapkan. Unllik meneapai penumbuhan ekononii}llng disasarkan, dibutuhkan penanaman modal dari ""mer­intah dan mas}llrakat sendiri. Peningkatan penanaman modal ini diharapkan leru­tama datang dari dunia usaha swasta (dalamdan luarnegeri) yangdiberikan beIbagai ke",mpatan baru antara lain melalui kebijaksanaan di bidang ekonomi, keuangan dan industri (al. deregulasi bidang peIbankan, memperlancar arusekspor dan pem­baharuandalam bidang imparl. Semua usaha iniadalah'Ulltuk mengurangi (menghi­Iangkan) kelesuan dunia usaha Indonesia dan bidang peIbankan diharapkan dapat menjediaIoin dam-dam }ling diperlukan dunia usaha un,tuk bang kit kembali dari. kelesua nn}ll.

Deregulasi bidang peIbankan dan kebijaksanaan lain inijanganlah dimaniaatkan dengan merngikan perekorlomian mas}llrakat Indonesia. Oleh karena itu suatu penioj3uankembali tentang peraturan-peraturan }ling perlu tercantum dalam pasall UUTPE (terakhir ditbah tahun 1971 dengan mencabut undang-undang tenting Iaiangan pemrikan cek kosong) mungkin 'sUdah perla dikaji, apakah beIbagai kejahatan dalam bidang peIbankan yang ",karang "'rjad~ tidak perlu' puila dican­tumkao ",bagai bagian dari tindak pidam ekonomi menurut pasal 1 UUTPE ter",but.

Terlepasdari 1ercaoturnn}ll beIbagai kejahatandi bidang peIbankandalam pasall

H llk llm Ivsilif 49

UUTPE S!!perti d iSHa nka n di a ras, adala h penda r:at kami bah"" keja hara n perban­kan ini harus lercakup oleh dan dibahasdalam lingkup kejaharan ekonomi. Oleh karena itu, perkuliahan tenrang kejaharan ekonomi perlu membicarnkan pula permasalaha n-permasalahin schubungan dengan pelanggarnn UUPB (maupun per­alura n la in ya ng berind uk pada ara u berhubungandengan UUPB (maupun pernturnn bin yang berinduk pada ara u berhubungandengan UUPB). Salah ",tu permasalahan dala m kejaha ra n pe .rtJanka n ini adala h bentuk a ra u earn pe Ia.k'" naan kejaharan yang mema nipula sikan sistern kompuler ya~g dipergunakan bank (mi"'l nya sehubungan denga n EFTS dan ara u A TM).

Sehubungan dengan dimasukinya ern baru dimana kejaharan lmdisional perban­kan scperti penodongan, pemmpokan dan pernbongkarnn akan diganti dengan carn-cam ya.ng lebih "hal us" yang memanfaatkan keeanggihan maupun kelemahan - tern komputer, maka sudah'waktunya pula unluk mempertJaharui hukum pidana

kita dengan meneatumkan (dar:a l pula dengan perumu",n kembali perntumn yang ada) "kejaharan komputer" di dalarnnya. Suatu panilia.)llng bertugas mempersiap­bn pembaharuan ini perlu dibentuk.

.... 4NIUl41

• ••

I't'hnlflri I Y8Y