Kejahatan peta

  • View
    897

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Kejahatan peta

PowerPoint Presentation

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152789973534217&set=a.10152789973479217.1073741844.603494216&type=3&theater KEJAHATAN PETA(MAP CRIME)Pembelajaran dari konflik regulasi kehutanan dan penataan ruang (1986-2015)Fungsi Kawasan Hutan Vs Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiOleh: RaflisDisampaikan pada:Diskusi terbatas dengan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya)Pada Tanggal 31 Desember 2015 di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta

Berawal dari Ketidak Jelasan

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152748038954217&set=a.10152789973479217.1073741844.603494216&type=3&theater Ketidak Jelasan:Definisi tidak dijelaskan dalam peraturan perundangan bidang kehutananKriteria tidak diatur dengan tegas dalam peraturan perundangan bidang kehutananKetidak jelasan bentuk pengelolaan yang diperbolehkan pada kawasan iniPraktek:Praktek dilapangan, perlakuannya sama dengan Hutan Produksi Tetap (HP)Terjadi perubahan fungsi menjadi: Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Konversi (HPK)Terjadi Perubahan peruntukan menjadi Area Pemanfaatan Lain (APL)Peraturan perundangan yang mengatur:Surat Keputusan Mentri Pertanian Nomor: 683/Kpts/Um/8/1981 Tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan ProduksiPP No 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalPP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalPermenhut Nomor : P. 50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan HutanPP No 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

2

Hutan Produksi TerbatasYang dimaksud dengan hutan produksi dengan penebangan terbatas ialah hutan produksi yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih ...... (Pengertian point 1.3 Surat Keputusan Mentri Pertanian Nomor: 683/Kpts/Um/8/1981 Tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi)........ Apakah Hutan Produksi dengan Penebangan Terbatas sama dengan Hutan Produksi Terbatas?Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disebut HPT adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174 ....... (Pasal 1 point 4 Permenhut Nomor : P. 50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, dan Pasal 1 Point 10 PP No 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan)..Kriteria kawasan budi daya untuk kawasan hutan produksi terbatas...a. kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hutan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai skor 125-174 ....(Pasal 45 ayat 1 point a PP No 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional)hutan produksi terbatas ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (pasal 46 ayat 2 PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional)Apakah Skoring 125 sampai 174 merupakan Kriteria atau Definisi?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152753225614217&set=a.10152789973479217.1073741844.603494216&type=3&theater SK.173/Kpts-II/19861.954.384 ha*)SK 7651/Menhut-VII/KUH/20111.031.600 ha*) dihitung ulang setelah dikurangi provinsi kepulauan riauSK 878/Menhut-II/20141.954.384 haSkor 125-174................. haBagaimana mekanisme penunjukan/ penetapan hutan produksi Terbatas?Apakah kriteria Scoring 125-174 digunakan?Kenapa ada perbedaan luas pada masing masing SK?Apakah perubahan fungsi ini didasarkan scientific analisis?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152615663469217&set=a.10152789973479217.1073741844.603494216&type=3&theater Studi KasusHutan Produksi Terbatas Batu GajahSudah selesai di tata batasPanjang : 14. 085,00 meter dengan Skala 1 : 25.000 Disahkan : Jakarta, 8 Mei 2000 an. Menteri kehutanan dan perkebunan kepala badan Planologi kehutanan dan perkebunan Ir. Moch. Toh M.BPanjang : 45.000 Km dengan Skala 1 : 25.000 Disahkan : Jakarta, 12 Oktober 1998 an. Menteri Kehutanan dan Perkebunan direktu jendral inventarisasi tata guna hutan dan kebun Ir. Soebagjo HadisepoetroPanjang : 39. 739,48 Km dengan Skala 1 : 25.000 Disahkan: Jakarta, 14 Maret 1996 an. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal inventarisasi dan tata guna hutan Ir. Sumahadi,Kenapa terjadi perubahan fungsi?Apakah ada perubahan skoring kawasan sehingga fungsinya berubah?Perubahan Fungsi HPT ke HP, HPK dan APL hanya mungkin terjadi jika terjadi perubahan skoringPerubahan skoring hanya mungkin terjadi apa bila faktor pembentuk skoring (Curah hujan, jenis tanah dan kemiringan) berubahTidak mungkin terjadi perubahan curah hujan, jenis tanah dan curah hujan

Kondisi Eksisting HPT Batu Gajah

Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan dipicu oleh Perizinan

Studi Kasus Kota Pekanbaru

1986201120122014Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di Kota Pekanbaru diusulkan dalam Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan dalam rangka revisi rencana tata ruangUsulan Pemerintah Provinsi disetujui dan direkomendasikan oleh tim terpadu pada tahun 2012Tidak semua kawasan yang direkomendasikan oleh tim terpadu ditetapkan oleh mentri pada tahun 2014Telah ada perubahan Peruntukan kawasan hutan pada tahun 2011 untuk konsesi perkebunanArtinya Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Kota Pekanbaru baru dilakukan pada tahun 2014Pemberian hak atas tanah oleh BPN sebelum tahun 2014 merupakan perbuatan melawan hukumSebelum tahun 2014, warga kota pekanbaru dapat dipidana dengan tuduhan menguasai kawasan hutan secara tidak syah (Jika mengikuti logika berfikir Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153154829869217&set=a.10152789973479217.1073741844.603494216&type=3&theater Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.Pada tahun 2015 Luas hutan tetap di provinsi riau adalah 4.230.926 ha atau 49,20% dari luas provinsi riau. Terjadi pengurangan hutan tetap seluas 89.868 ha atau 1,05% dari luas provinsi pada SK 878 terhadap SK 173 (Bukan merupakan perubahan yang significant)HPK bukanlah merupakan kawasan hutan, kenapa masih dipertahankan seluas 1.268.767 ha, apakah kondisinya masih berhutan atau sudah dikelola? Kawasan Hutan seluas 4.230.926 ha masih dalam tahap penunjukan (bukanlah merupakan kawasan hutan yang dimaksud oleh UU 41 tahun 1999)Kawasan Hutan di Provinsi RiauApa sesungguhnya yang diperebutkan?

Kawasan di Provinsi Riau

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152565043049217&set=a.10152789973479217.1073741844.603494216&type=3&theater Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.Penunjukan kawasan hutan dapat dimaknai sebagai kawasan hutan yang diusulkan oleh mentriKawasan hutan yang dimaksud oleh UU 41/1999 di provinsi riau adalah 596.145 haKenapa semenjak tahun 1986-2014 (28 tahun) baru 596.145 ha atau 13,08% yang ditetapkan?Proses penyusunan RTRWP selama 15 tahun (2000 -2015) terkendala karena belum adanya kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan kementrian lingkungan hidup dan kehutanan

Apakah Pemerintah Serius Mengurus Hutan?Dapat dikatakan bahwa objek hukum UU 41 hanyalah seluas 596.145 ha

Draft Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (Versi 2007)

Best Practice Yang TerabaikanSkenario Hijau 2060

Pada tahun 2006 masyarakat sipil berhasil mendorong BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) untuk menyusun rencana tata ruang berdasarkan kriteria kawasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlakuKesepakatan yang dibuat diantaranya:Karena sudah terlanjur banyak izin yang diberikan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan maka kondisi ideal baru bisa tercapai pada tahun 2060Izin yang sudah terlanjur diberikan akan dihapus secara bertahap dan tidak ada pemberian izin baru pada kawasan yang berkategori lindung.Langkah langkah yang akan dilakukan ditulis dalam buku rencana

Riau telah mencanangkan moratorium perizinan semenjak adanya skenario hijau ini.Karena lamanya proses persetujuan substansi di kementrian lingkungan hidup dan kehutanan, sampai tahun 2015 kebijakan ini belum diperdakan dan tidak bisa di eksekusi

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152648743274217&set=a.10152789973479217.1073741844.603494216&type=3&theater Usulan Perubahan Fungsi akawasan HutanTim Terpadu Memberikan Rekomendasi Perubahan Fungsi dan PeruntukanMentri Menetapkan Perubahan Fungsi dan Peruntukan berdasarkan hasil rekomendasi Tim TerpaduTim Terpadu BekerjaKenapa Keluar SK Kawasan Hutan yang baru Pada Saat Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan yang sedang diverifikasi Tim terpadu tengah dilaksanakan?Rekomendasi Timdu yang dipakai hanya sebagian, apa pertimbangannya?Penyesuaian Fungsi Kawasan Hutan Terhadap Rencana Tata RuangTidak ada instrumen untuk menguji hasil Timdu

Kawasan Hutan DephutTidak Ada IjinIjin NKIjin IUPHHKIjin IUPHHK dan NKSkor > 175HLTGHKTGHKTGHKTidak Ada IjinIjin NKIjin IUPHHKIjin IUPHHK dan NKSkor 125- 175HPTTGHKTGHKTGHKTidak Ada IjinIjin NKIjin IUPHHKIjin IUPHHK dan NKSkor 175 Hutan LindungSkor 125-174 Hutan Produksi TerbatasSkor < 124 Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Konversi dan Area Pemanfaatan LainPerubahan Fungsi yang diperbolehkan antara HP, HPKPerubahan Peruntukan yang diperbolehkan adalah dari HP, HPK menjadi APL atau sebaliknyaDalam Prakteknya terjadi Perubahan pada semua fungsiApakah terjadi perubahan scoring?Bukankah praktek ini merupakan pelanggaran?Siapa yang salah?Yang Mengusulkan atau yang menyetujui?Pola Ruang dan Fungsi Kawasan Hutan memiliki Kriteria yang sama, kenapa muncul perbedaan antara Draft RTRWP denga