ISI BUKU-5-Edit

Sambutan

Peran BPPSDM Kesehatan dalam Menghadapi JKN i

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena seizin-Nyalah buku ini dapat diselesaikan menjelang dilaksanakan-nya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Buku ini berjudul “Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan dalam Persiapan Pelaksanaan JKN”, yang memberikan gambaran ketersediaan sumber daya manusia dalam menghadapi pelaksanan JKN.

Seperti kita ketahui bersama bahwa semua upaya kesehatan, 80% dipengaruhi dengan keadaan SDMnya. Jadi selain dibutuhkan pembangunan dan pengadaan sarana prasarana, dibutuhkan juga SDM kesehatan yang perlu ditingkatkan, kalau tidak pelayanan kesehatan akan buruk.

Manajemen SDM tidak saja penempatan dan pendidikan, tetapi didalamnya juga termasuk peningkatan mutu, retensi, pengembangan dan pemberdayaan. Pelaksanaan JKN sudah diprediksi merubah cara kerja dan kebutuhan tenaga kesehatan. Buku ini akan memberikan gambaran apa yang dilakukan Badan PPSDM Kesehatan dalam mempersiapkan pelaksanaan JKN, mulai dari perencanaan, hingga pengendalian mutu dan pengembangan SDM.

Mudah-mudahan, buku ini dapat dijadikan salah satu referensi yang bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan seluruh stakeholder yang turut serta mensukseskan terselenggarannya Jaminan Kesehatan Nasional.

Jakarta, 16 Oktober 2013

Kepala Badan PPSDM Kesehatan dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes NIP. 195810171984031004

ii Peran BPPSDM Kesehatan dalam Menghadapi JKN

DAFTAR ISI

Peran BPPSDM Kesehatan dalam Menghadapi JKN iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATARBELAKANG

B. KONDISI UMUM

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN SDM KESEHATAN

D. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PERSIAPAN PELAKSANAAN JKN

1

2

3

3

BAB II PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN 4

A. PENGUATAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN

B. PERENCANAAN KEBUTUHAN

C. PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN DALAM PERSIAPAN PELAKSANAAN JKN

D. KEKURANGAN DAN KETERSEDIAAN DOKTER, PERAWAT DAN BIDAN DI PUSKESMAS

4

6

10

28

BAB III PEMENUHAN DAN DISTRIBUSI SDM KESEHATAN 32

A. PENDAYAGUNAAN

B. PENUGASAN KHUSUS RESIDEN

C. PENUGASAN KHUSUS D-III KESEHATAN

D. PENGANGKATAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS/ DOKTER DAN DOKTER GIGI PTT KEMENTERIAN KESEHATAN

E. PENGANGKATAN BIDAN SEBAGAI PTT KEMENTERIAN KESEHATAN

32

36

38

39

41

iv Peran BPPSDM Kesehatan dalam Menghadapi JKN

BAB IV PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN MUTU SDM KESEHATAN

42

A. PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN MELALUI PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

1. Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis

2. Program Tugas Belajar SDM Kesehatan

3. CPD untuk Dokter Layanan Primer dalam mendukung Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

B. PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA (PIDI)

C. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN

1. Penyelengaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional

D. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR

1. Perencanaan Pelatihan

2. Pelaksanaan

3. Quality Kontrol

4. Pelatihan Aparatur dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

42

42 50

52 56

58 58 62 68

69

69

73

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MUTU SDM KESEHATAN

77

BAB VI PERAN LINTAS SEKTOR 85

A. PERAN LINTAS SEKTOR YANG DIHARAPKAN DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

B. PERAN LINTAS SEKTOR YANG DIHARAPKAN DARI KEMENTERIAN KEUANGAN

85

87

BAB VII PENUTUP

88

DAFTAR SINGKATAN 89

Peran BPPSDM Kesehatan dalam Menghadapi JKN 1

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia, pada Tahun 2004, dikeluarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk di antaranya adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang kesehatan kemudian disebut Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai 1 Januari 2014, yang secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional).

Mendukung pelaksanaan tersebut, Kemenkes selaku pemerintah yang bertanggung jawab dalam kesehatan berkewajiban menyiapkan sarana dan prasarana termasuk SDM Kesehatan yang akan bertugas, disamping itu harus menyiapkan NSPK.

Berbagai upaya dilakukan untuk peningkatan dan pengembangan SDM Kesehatan dalam persiapan pelaksanaan SJSN, antara lain melalui : 1) Perencanaan kebutuhan Nakes; 2) Pemenuhan dan distribusi Nakes; 3) Peningkatan Mutu kualitas Nakes ; dan 4) Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.

B. KONDISI UMUM

Menurut data yang terkumpul sampai dengan 10 Oktober 2013, masih adanya Puskesmas yang tidak ada dokternya, dari 9.599 Puskesmas terdapat 1.327 (13,82%), sama hal nya di RS jika dilihat dari standar kebutuhan tenaga masih kurang, tapi di lain pihak ada puskesmas dan RS yang tenaga kesehatan melebih standar.

Dalam pembangunan kesehatan, SDM Kesehatan merupakan salah satu isu utama yang mendapat perhatian terutama yang terkait dengan jumlah, jenis dan distribusi, selain itu juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam pengaturan SDM Kesehatan (PP No. 38 Tahun 2007 dan PP No. 41 Tahun 2007 ). Oleh karena itu, diperlukan penanganan lebih seksama yang didukung dengan regulasi yang memadai dan pengaturan insentif, reward-punishment, dan sistem pengembangan karier. Kompetensi tenaga kesehatan belum terstandarisasi dengan baik.

Saat ini baru ada satu standar kompetensi untuk dokter umum dan dokter gigi serta deskripsi pekerjaan tenaga kesehatan lainnya belum jelas. Kerangka hukum dalam pendidikan tenaga kesehatan di Indonesia, terutama dalam hal sertifikasi dan akreditasi di Indonesia perlu diperkuat, dalam kaitan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Dosen. Perekrutan tenaga kesehatan oleh daerah rendah karena keterbatasan formasi dan dana.

2 Peran BPPSDM Kesehatan dalam Menghadapi JKN

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN SDM KESEHATAN

Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi, utamanya di DTPK. Kualitas tenaga kesehatan juga masih rendah, pengembangan karier belum berjalan, sistem penghargaan, dan sanksi belum sebagaimana mestinya.

Masalah kurangnya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, di samping itu juga menimbulkan permasalahan pada rujukan dan penanganan pasien untuk kasus tertentu.

D. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PERSIAPAN PELAKSANAAN JKN

1. Keseragaman data tenaga kesehatan yang tersebar di Indonesia terutama di fasilitas pelayanan primer.

2. Pemerataan Tenaga kesehatan terutama di pelayanan primer

3. Pemahaman Tenaga kesehatan tentang prinsip pelaksanaan JKN terutama dalam pelayanan primer

4. Kesepakatan sistem pelayanan primer dalam program JKN

5. Kerjasama lintas sektor dan lintas organisasi profesi serta universitas dalam membuat NSPK pelayanan kesehatan


II. PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN

A. PENGUATAN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN

Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan menjadi salah satu fokus utama pada pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan guna menjamin ketersediaan, pendistribusian, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014, bahwa pemenuhan seluruh kebutuhan SDM Kesehatan bagi pembangunan kesehatan harus sudah tercapai pada tahun 2025, termasuk kebutuhan tenaga kesehatan strategis untuk Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Hal ini menjadi dasar perlunya penguatan perencanaan SDM Kesehatan.

Dengan demikian, perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan diharapkan dapat memberikan gambaran perkiraan kebutuhan SDM kesehatan saat ini dan proyeksi di masa yang akan datang, agar dapat SDM kesehatan ditempatkan dan didistribusikan sesuai sesuai dengan kebutuhan. Penguatan perencanaan dilakukan bertujuan untuk memperoleh perencanaan kebutuhan SDM kesehatan di setiap unit organisasi dan di setiap tingkat wilayah propinsi/kabupaten/kota yang sesuai dengan kebutuhan program pelayanan kesehatan atau upaya pelayanan yang dilaksanakan.

Perencanaan SDM Kesehatan tentunya tidak terlepas dari dukungan data dan informasi SDM Kesehatan. Pengembangan untuk meningkatkan mutu perencanaan SDM kesehatan telah dirilis dengan ditetapkannya kepmenkes No. 81 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit.



Kendala yang ditemukan dalam perencanan kebutuhan SDM Kesehatan, diantaranya :

1. Dalam penyusunan rencana SDM kesehatan belum memperhitungkan kebutuhan untuk melaksanakan program pelayanan yang harus dilakukan. Beban kerja dalam program pelayanan menjadi sangat penting untuk dihitung sehingga dapat ditetapkan kebutuhan SDM Kesehatan berdasarkan programManajemen/kerja sama dalam perencanaan SDM kesehatan belum optimal.

2. Informasi mempunyai peran yang amat penting dalam menyusun suatu perencanaan SDM kesehatan yang baik Sulitnya memperoleh data tenaga kesehatan yang bekerja di sektor swasta. Belum ada mekanisme pengumpulan data yang terkoordinir dan terintegrasi.

Perencanaan SDM kesehatan belum digunakan untuk pengambilan keputusan di dalam proses pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan.

Dalam rangka penguatan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan , sejak Tahun 2010 telah dilakukan berbagai upaya seperti :

1. Fasilitasi Kabupaten/Kota untuk menyusun dokumen perencanaan kebutuhan kabupaten/kota

2. Penyusunan Peta Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Indonesia

Target sampai dengan Tahun 2014, kabupaten/kota yang difasilitasi untuk menyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan sebanyak 250 kabupaten/kota.

Sampai dengan Tahun 2013 ini telah difasilitasi 200 kabupaten/kota dari 33 provinsi. Hasil fasilitasi terlihat pada tabel 3.1 :

Selain melakukan fasilitasi, upaya penguatan perencanaan SDM Kesehatan adalah melakukan penyusunan peta kebutuhan SDM Kesehatan di Indonesia telah dilakukan sejak Tahun 2010. Kebutuhan SDM Kesehatan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan seperti di Rumah Sakit dan Puskesmas. Dari hasil pemetaan dapat diketahui gambaran kebutuhan SDM Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas.

B. PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN

Hasil pemetaan kebutuhan SDM Kesehatan pada tahun 2013 tertuang dalam Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2013. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi yang diperlukan bagi para pemangku kepentingan yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk membuat perkiraan kebutuhan formasi pemenuhan SDM Kesehatan melalui PNS, PTT, dan lainnya, rencana distribusi SDM Kesehatan, rencana penyesuaian kapasitas produksi tenaga kesehatan dan lainnya, termasuk peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan.

NO TAHUN JUMLAH SASARAN

DOKUMEN HASIL

PRO VINSI

KAB/ KOTA

1. 2010 10 50 SDK/ Kepeg Dinkes Prov/ Kab/ Kota

Dokumen Perhitungan Kebutuhan SDM Kesehatan berdasarkan WISN (Tiap Kab/Kota menghasilkan output perhitungan WISN untuk 1 puskesmas di wilayahnya.

2. 2011 10 50 Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Kab/Kota

3. 2012 10 36

4. 2013 10 70


TABEL 2.1 KABUPATEN/KOTA YANG DIFASILITASI UNTUK MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN


1. Dalam menyusun rencana kebutuhan SDM Kesehatan tidak terlepas dari input data dan informasi. Adapun data yang digunakan dalam menyusun dokumen rencana kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2013, adalah :Data proyeksi laju pertumbuhan penduduk bersumber dari Sensus Penduduk 2010, Badan Pusat Statistik.

2. Data rasio keadaan tenaga medis (dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis) per 100.000 penduduk bersumber dari Konsil Kedokteran Indonesia, Desember Tahun 2012.

3. Data jumlah Rumah Sakit (RS kelas A/B/C/D/NK) dan tenaga kesehatan di Rumah sakit bersumber dari Ditjen Bina Upaya Kesehatan, SIRS On line per Januari 2013.

4. Data jumlah Puskesmas (Perawatan/ Non Perawatan) dan tenaga kesehatan di Puskesmas bersumber dari Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan per Januari 2013.

5. Data bidan desa bersumber dari Data KIA 33 Provinsi Tahun 2011 pada Direktorat Jenderal Gizi dan KIA, Kementerian Kesehatan.

6. Rekapitulasi Jumlah Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Primer PT. Askes (PERSERO) berdasarkan Kab/ Kota Tahun 2012.

Ruang lingkup dan batasan dokumen rencana kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2013, adalah :

1. Rencana kebutuhan SDM Kesehatan disusun berdasarkan :

a. Rasio per 100.000 penduduk b. Standar ketenagaan di RS dan Puskesmas c. Standar ketenagaan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kementerian Kesehatan.

2. Jenis SDM Kesehatan yang disusun :

a. Di Puskesmas berdasarkan status kepegawaian (PNS/ PTT/ kontrak), meliputi : Dokter umum, Dokter gigi, Perawat, Perawat gigi, Bidan, Tenaga Teknis Kefarmasian, Sarjani Farmasi dan Apoteker, Kesehatan Masyarakat, Sanitarian, Tenaga gizi, Analis kesehatan, dan tenaga No.n kesehatan.

b. Di RS, meliputi : 1) Dokter Spesialis yang terdiri dari: Spesialis Anak, Obgyn, Penyakit Dalam, Bedah, Radiologi, Rehabilitasi Medis, Anastesi, Mata, THT, dan Dokter Spesialis Gigi; (2) Dokter Umum; (3) Perawat; (4) Bidan; (5) Farmasi

3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

a. Puskesmas

b. RS pemerintah dan swasta yang sudah teregistrasi melalui SIRS On line Ditjen BUK,

Ada berbagai pendekatan dan metode dalam menghitung kebutuhan SDM Kesehatan, namun demikian dengan keterbatasan input data maka pendekatan yang dapat digunakan dalam menyusun kebutuhan SDM Kesehatan saati ni adalah :

1. Target Rasio tenaga kesehatan per 100.00 penduduk berdasarkan Kepmenkes No. 1202 Tahun2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat, dan Kabupaten/ Kota Sehat.

2. Standar Ketenenagaan di RS berdasarkan Permenkes No. 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi RS.

3. Pola Ketenagaan Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Wajib di Puskesmas (rancangan Tahun 2010)

4. Kepmenkes No. 1099 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014.



Hasil pemetaan kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2013 menunjukkan bahwa :

1. Ditinjau dari rasio keadaan SDM Kesehatan terhadap jumlahpenduduk Indonesia, untuk tenaga kesehatan dokter spesialis, dokter umum, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat sudah sesuai target Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010‐2014, sedangkan untuk jenis tenaga kesehatan dokter gigi dan perawat kemungkinan besar akan tercapai pada Tahun 2014. Jenis tenaga kesehatan lainnya yaitu apoteker, tenaga gizi dan sanitarian kemungkinan masih perlu ditingkatkan lagi capaiannya.

2. Gambaran keadaan tenaga kesehatan menunjukkan masih besarnya kesenjangan distribusi antar wilayah provinsi. Di tingkat daerah masalah ketidak seimbangan distribusi tenaga kesehatan juga terjadi antar Kabupaten dan antar fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini ditandai dengan masih ada sekitar 14,70% puskesmas yang tidak mempunyai dokter. Secara keseluruhan persentase puskesmas yang tidak memiliki tenaga kesehatan 1 dokter, 1 bidan, dan 1 perawat sesuai Standar Indikator Kinerja Utama Kementerian Kesehatan adalah 16,76%.

3. Ketidakseimbangan distribusi tenaga kesehatan juga ditunjukkan dari hasil perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan. Rumah sakit dan puskesmas sudah mengalami kelebihan semua jenis tenaga kesehatan, namun kenyataannya masih banyak diantara fasilitas pelayanan kesehatan tersebut juga mengalami kekurangan tenaga kesehatan.

4. Penggunaan metode perhitungan berdasarkan standar ketenagaan pada fasilitas pelayanan kesehatan bersifat terlalu umum sehingga hasil analisis kebutuhan jumlah tenaga yang diindikasikan dengan oversupply atau undersupply tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi nyata di fasilitas pelayanan kesehatan.

C. PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN DALAM PERSIAPAN PELAKSANAAN JKN.

Tantangan Pembangunan Kesehatan pada saat ini 2010-2014 adalah: Pencapaian MDG Tahun 2015 dan Persiapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2014 untuk mencapai derajat kesehatan rakyat yang setinggi-tingginya.

Sebagai salah satu supply side dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, dokter merupakan tenaga kesehatan yang berperan penting sebagai gate keeper dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Berdasarkan standar Indonesia Sehat, rasio dokter dengan jumah penduduk adalah 1 banding 2.500 orang (40 dokter untuk 100 ribu penduduk). Jumlah dokter per September 2013 adalah 93.624 orang. Dokter di RS 21.707 orang dan di Puskesmas 7.507 orang. Sehingga dapat diasumsikan jumlah dokter di PPK 1 lainnya 54.410. Untuk melayani 111 juta peserta JKN dibutuhkan 48.400 dokter. Dengan demikian menurut perhitungan dengan metode ratio jumlah dokter yang ada di layanan primer sudah mencukupi untuk melayani 121 juta peserta JKN.

Berdasarkan jumlah Rumah Sakit Umum Pemerintah kelas C dan D, jumlah dokter spesialis 4 dasar saat ini belum mencukupi standar kebutuhan SDM Kesehatan sesuai dengan Permenkes No. 340 Tahun 2010 tentang klasifikasi Rumah Sakit, lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.2.

Pada Tabel 2.3 dapat dilihat keadaan atau kondisi dokter spesialis di RS Pemerintah Kelas C dan D bersarkan pemutakhiran data sampai dengan September 2013 :



Tabel 2.2 JUMLAH DOKTER 4 SPESIALIS DASAR

PADA RUMAH SAKIT TAHUN 2013

Kepemilikan/ Penyelenggara

Jumlah RS

Jumlah SDM Eksisting

dr.Sp. Obsgyn

dr. Sp Anak

dr. Sp. Penyakit Dalam

dr.Sp. Bedah

Pemerintah 10 243 197 273 108

Pemda 5 78 65 88 61

TNI/Polri 3 23 70 25 90

Swasta 3 4 10 4 6

Jumlah: 21 348 342 390 265

1. Rumah Sakit Umum Kelas A


Jumlah RS

Jumlah SDM Sesuai Standar

dr.Sp. Obsgyn

dr. Sp Anak


dr.Sp. Bedah

Pemerintah 10 60 60 60 60

Pemda 5 30 30 30 30

TNI/Polri 3 18 18 18 18

Swasta 3 18 18 18 18

Jumlah: 21 126 126 126 126


Jumlah RS

Selisih SDM Ekisisting dengan Jumlah SDM Sesuai Standar

dr.Sp. Obsgyn

dr. Sp Anak


dr.Sp. Bedah

Pemerintah 10 183 137 213 48

Pemda 5 48 35 58 31

TNI/Polri 3 5 52 7 72

Swasta 3 -14 -8 -14 -12

Jumlah: 21 222 216 264 139

Keterangan: Untuk Rumah Sakit Umum Kelas A Standar Jumlah Dokter Spesialis Obsgyn , Anak, Penyakit Dalam, dan Bedah masing-masing 6 Orang


Jumlah RS


dr.Sp. Obsgyn

dr. Sp Anak


dr.Sp. Bedah


Pemda 134 396 480 431 384

TNI/Polri 18 34 42 49 58

BUMN 6 14 19 19 40

Swasta 93 640 658 665 627

Jumlah: 255 1123 1238 1213 1139

2. Rumah Sakit Umum Kelas B


Jumlah RS


dr.Sp. Obsgyn

dr. Sp Anak


dr.Sp. Bedah


Pemda 134 402 402 402 402

TNI/Polri 18 54 54 54 54

BUMN 6 18 18 18 18

Swasta 93 279 279 279 279

Jumlah: 255 765 765 765 765


Jumlah RS


dr.Sp. Obsgyn

dr. Sp Anak


dr.Sp. Bedah


Pemda 134 -6 78 29 -18

TNI/Polri 18 -20 -12 -5 4

BUMN 6 -4 1 1 22

Swasta 93 361 379 386 348

Jumlah: 255 358 473 448 374

Keterangan: Untuk Rumah Sakit Umum Kelas B Standar Jumlah Dokter Spesialis Obsgyn , Anak, Penyakit Dalam, dan Bedah masing-masing 3 Orang




Jumlah RS


dr.Sp. Obsgyn

dr. Sp Anak


dr.Sp. Bedah


Pemda 274 367 458 394 365

TNI/Polri 40 56 93 80 82

BUMN 22 43 49 51 35

Swasta 257 654 814 721 727

Jumlah: 594 1120 1414 1246 1209

3. Rumah Sakit Umum Kelas C


Jumlah RS


dr.Sp. Obsgyn

dr. Sp Anak


dr.Sp. Bedah


Pemda 274 548 548 548 548

TNI/Polri 40 80 80 80 80

BUMN 22 44 44 44 44

Swasta 257 514 514 514 514

Jumlah: 594 1188 1188 1188 1188


Jumlah RS


dr.Sp. Obsgyn

dr. Sp Anak


dr.Sp. Bedah

Pemerintah 1 -2 -2 -2 -2

Pemda 274 -181 -90 -154 -183

TNI/Polri 40 -24 13 0 2

BUMN 22 -1 5 7 -9

Swasta 257 140 300 207 213

Jumlah: 594 -68 226 58 21

Keterangan: Untuk Rumah Sakit Umum Kelas C Standar Jumlah Dokter Spesialis Obsgyn , Anak, Penyakit Dalam, dan Bedah masing-masing 2 Orang


Jumlah RS


dr.Sp. Obsgyn

dr. Sp Anak


dr.Sp. Bedah


Pemda 126 75 85 78 81

TNI/Polri 73 64 95 80 77

BUMN 11 11 12 16 9

Swasta 318 473 565 496 502

Jumlah: 529 623 757 670 669

4. Rumah Sakit Umum Kelas D


Jumlah RS


dr.Sp. Obsgyn

dr. Sp Anak


dr.Sp. Bedah


Pemda 126 126 126 126 126

TNI/Polri 73 73 73 73 73

BUMN 11 11 11 11 11

Swasta 318 318 318 318 318

Jumlah: 529 529 529 529 529


Jumlah RS


dr.Sp. Obsgyn

dr. Sp Anak


dr.Sp. Bedah


Pemda 126 -51 -41 -48 -45

TNI/Polri 73 -9 22 7 4

BUMN 11 0 1 5 -2

Swasta 318 155 247 178 184

Jumlah: 529 94 228 141 140

Keterangan: Untuk Rumah Sakit Umum Kelas D Standar Jumlah Dokter Spesialis Obsgyn , Anak, Penyakit Dalam, dan Bedah masing-masing 1 Orang




Jumlah RS


dr.Sp. Obsgyn

dr. Sp Anak


dr.Sp. Bedah

Pemerintah

Pemda 15 9 12 8 7

TNI/Polri 1 0 0 1 1

BUMN 2 1 0 1 1

Swasta 53 78 86 63 56

Jumlah: 71 88 98 73 65

5. Rumah Sakit Umum NonKelas


Jumlah RS


dr.Sp. Obsgyn

dr. Sp Anak


dr.Sp. Bedah

Pemerintah

Pemda 15 15 15 15 15

TNI/Polri 1 1 1 1 1

BUMN 2 2 2 2 2

Swasta 53 53 53 53 53

Jumlah: 71 71 71 71 71


Jumlah RS


dr.Sp. Obsgyn

dr. Sp Anak


dr.Sp. Bedah

Pemerintah

Pemda 15 -6 -3 -7 -8

TNI/Polri 1 -1 -1 0 0

BUMN 2 -1 -2 -1 -1

Swasta 53 25 33 10 3

Jumlah: 71 17 27 2 -6



Jumlah RS


dr.Sp. Obsgyn

dr. Sp Anak


dr.Sp. Bedah


Pemda 20 12 12 10 11

TNI/Polri 20 6 9 9 5

BUMN 19 11 7 9 8

Swasta 159 188 215 213 192

Jumlah: 219 217 243 241 216

6. Rumah Sakit Umum Yang Kelas-nya Tidak Teridentifikasi


Jumlah RS


dr.Sp. Obsgyn

dr. Sp Anak


dr.Sp. Bedah


Pemda 20 20 20 20 20

TNI/Polri 20 20 20 20 20

BUMN 19 19 19 19 19

Swasta 159 159 159 159 159

Jumlah: 219 219 219 219 219


Jumlah RS


dr.Sp. Obsgyn

dr. Sp Anak


dr.Sp. Bedah


Pemda 20 -8 -8 -10 -9

TNI/Polri 20 -14 -11 -11 -15

BUMN 19 -8 -12 -10 -11

Swasta 159 29 56 54 33

Jumlah: 219 -2 24 22 -3





Jumlah RS


dr.Sp. Obsgyn

dr. Sp Anak


dr.Sp. Bedah


Pemda 16 11 6 11 2

BUMN 2 0 0 0 0

Swasta 3 7 8 3 4

Jumlah: 36 71 54 34 48

7. Rumah Sakit Khusus Kelas A

Keterangan: Untuk Rumah Sakit Khusus, Standar Jumlah Dokter sesuai dengan Jenis Kekhususan Rumah Sakit, sehingga untuk saat ini tidak dirinci berdasarkan standar Jumlah SDM

8. Rumah Sakit Khusus Kelas B


Jumlah RS


dr.Sp. Obsgyn

dr. Sp Anak


dr.Sp. Bedah


Pemda 22 21 19 21 5

BUMN 1 0 0 0 0

Swasta 16 117 166 40 28

Jumlah: 42 147 188 67 35



Jumlah RS


dr.Sp. Obsgyn

dr. Sp Anak


dr.Sp. Bedah

Pemerintah

Pemda 11 4 7 8 6

BUMN 1 0 0 0 0

Swasta 144 343 483 105 125

Jumlah: 156 347 490 113 131

9. Rumah Sakit Khusus Kelas C


10. Rumah Sakit Khusus Kelas D


Jumlah RS


dr.Sp. Obsgyn

dr. Sp Anak


dr.Sp. Bedah

Pemerintah

Pemda

BUMN 2 1 1 1 1

Swasta 36 28 43 19 15

Jumlah: 38 29 44 20 16





Jumlah RS


dr.Sp. Obsgyn

dr. Sp Anak


dr.Sp. Bedah

Pemda 2 2 2 0 0

TNI/Polri 1 1 3 0 0

BUMN 1 0 0 0 0

Swasta 37 85 120 30 39

Jumlah: 41 88 125 30 39

11. Rumah Sakit Khusus Non Kelas


12. Rumah Sakit Khusus Kelas-nya Tidak Teridentifikasi


Jumlah RS


dr.Sp. Obsgyn

dr. Sp Anak


dr.Sp. Bedah

Pemda 12 4 4 2 1

TNI/Polri 2 0 0 0 0

BUMN 3 0 0 0 0

Swasta 157 195 307 45 59

Jumlah: 174 199 311 47 60


Tabel 2.3 JUMLAH DOKTER 5 SPESIALIS PENUNJANG

PADA RUMAH SAKIT TAHUN 2013

Kepemilikan/ Penye

lenggara

Jum lah RS


dr.Sp. Radio logi

dr. Sp Rehab Medik

dr. Sp Anestesi

dr. Sp. Patologi Klinik

dr.Sp. Patologi Anatomi

Pemerintah 10 91 37 105 64 37

Pemda 5 38 24 44 22 19

TNI/Polri 3 24 10 21 12 6

Swasta 3 2 0 5 0 0

Jumlah: 21 155 71 175 98 62

1. Rumah Sakit Umum Kelas A

Keterangan: Untuk Rumah Sakit Umum Kelas A Standar Jumlah Dokter Spesialis Radiologi, Rehab Medik, Anestesi, Patologi Klinik, dan Patologi Anatomi masing-masing 3 Orang

Kepemilikan/

Penye lenggara

Jum lah RS


dr.Sp. Radio logi

dr. Sp Rehab Medik

dr. Sp Anestesi



Pemerintah 10 30 30 30 30 30

Pemda 5 15 15 15 15 15

TNI/Polri 3 9 9 9 9 9

Swasta 3 9 9 9 9 9

Jumlah: 21 63 63 63 63 63

Kepemilikan/

Penye lenggara

Jum lah RS


dr.Sp. Radio logi

dr. Sp Rehab Medik

dr. Sp Anestesi



Pemerintah 10 61 7 75 34 7

Pemda 5 23 9 29 7 4

TNI/Polri 3 15 1 12 3 -3

Swasta 3 -7 -9 -4 -9 -9

Jumlah: 21 92 8 112 35 -1



Kepemilikan/ Penye

lenggara

Jum lah RS


dr.Sp. Radio logi

dr. Sp Rehab Medik

dr. Sp Anestesi



Pemerintah 4 13 10 19 8 11

Pemda 134 194 75 257 144 62

TNI/Polri 18 31 10 37 14 5

BUMN 6 18 7 11 1 2

Swasta 93 271 121 390 89 50

Jumlah 255 527 223 714 256 130

2. Rumah Sakit Umum Kelas B


Kepemilikan/

Penye lenggara

Jum lah RS


dr.Sp. Radio logi

dr. Sp Rehab Medik

dr. Sp Anest

esi



Pemerintah 4 8 8 8 8 8

Pemda 134 268 268 268 268 268

TNI/Polri 18 36 36 36 36 36

BUMN 6 12 12 12 12 12

Swasta 93 186 186 186 186 186

Jumlah: 255 510 510 510 510 510

Kepemilikan/

Penye lenggara

Jum lah RS


dr.Sp. Radio logi

dr. Sp Rehab Medik

dr. Sp Anestesi




Pemda 134 -74 -193 -11 -124 -206

TNI/Polri 18 -5 -26 1 -22 -3

BUMN 6 6 -5 -1 -11 -10

Swasta 93 85 -65 204 -97 -136

Jumlah: 255 17 -287 204 -254 -380

Kepemilikan/ Penye

lenggara

Jum lah RS


dr.Sp. Radio logi

dr. Sp Rehab Medik

dr. Sp Anestesi

dr. Sp. Patologi

Klinik



Pemda 274 151 30 179 121 27

TNI/Polri 40 34 9 61 10 3

BUMN 22 28 6 32 9 4

Swasta 257 310 94 462 126 43

Jumlah 594 523 139 734 266 77

3. Rumah Sakit Umum Kelas C

Keterangan: Untuk Rumah Sakit Umum Kelas C Standar Jumlah Dokter Spesialis Radiologi, Rehab Medik, Anestesi, Patologi Klinik, dan Patologi Anatomi masing-masing 1 Orang

Kepemilikan/ Penye

lenggara

Jum lah RS


dr.Sp. Radio logi

dr. Sp Rehab Medik

dr. Sp Anest

esi

dr. Sp. Patologi

Klinik



Pemda 274 274 274 274 274 274

TNI/Polri 40 40 40 40 40 40

BUMN 22 22 22 22 22 22

Swasta 257 257 257 257 257 257

Jumlah: 594 594 594 594 594 594

Kepemilikan/

Penye lenggara

Jum lah RS


dr.Sp. Radio logi

dr. Sp Rehab Medik

dr. Sp Anes tesi



Pemerintah 1 -1 -1 -1 -1 -1

Pemda 274 -123 -244 -95 -153 -247

TNI/Polri 40 -6 -31 21 -30 -37

BUMN 22 6 -16 10 -13 -18

Swasta 257 53 -163 205 -131 -214

Jumlah: 594 -71 -455 140 -328 -517



Kepemilikan/ Penye

lenggara

Jum lah RS


dr.Sp. Radio logi

dr. Sp Rehab Medik

dr. Sp Anes tesi

dr. Sp. Patologi

Klinik



Pemda 126 22 2 34 9 3

TNI/Polri 73 21 6 45 6 0

BUMN 11 6 2 5 2 0

Swasta 318 232 35 334 52 19

Jumlah 529 281 45 418 69 22

4. Rumah Sakit Umum Kelas D


Kepemilikan/ Penye

lenggara

Jum lah RS


dr.Sp. Radio logi

dr. Sp Rehab Medik

dr. Sp Anes tesi

dr. Sp. Patologi

Klinik



Pemda 126 126 126 126 126 126

TNI/Polri 73 73 73 73 73 73

BUMN 11 11 11 11 11 11

Swasta 318 318 318 318 318 318

Jumlah: 529 529 529 529 529 529

Kepemilikan/ Penye

lenggara

Jum lah RS


dr.Sp. Radio logi

dr. Sp Rehab Medik

dr. Sp Anes tesi

dr. Sp. Patologi

Klinik


Pemerintah 1 -1 -1 -1 -1 -1

Pemda 126 -104 -124 -92 -117 -123

TNI/Polri 73 -52 -67 -28 -67 -73

BUMN 11 -5 -9 -6 -9 -11

Swasta 318 -86 -283 16 -266 -299

Jumlah: 529 -248 -484 -111 -460 -507

Kepemilikan/ Penye

lenggara

Jum lah RS


dr.Sp. Radio logi

dr. Sp Rehab Medik

dr. Sp Anestesi

dr. Sp. Patologi

Klinik


Pemda 15 2 1 12 3 0

TNI/Polri 1 0 0 0 0 0

BUMN 2 0 0 0 1 0

Swasta 53 28 4 50 11 1

Jumlah 71 30 5 62 15 1

5. Rumah Sakit Umum Non Kelas

Kepemilikan/ Penye

lenggara

Jum lah RS


dr.Sp. Radio logi

dr. Sp Rehab Medik

dr. Sp Anest

esi

dr. Sp. Patologi

Klinik


Pemda 15 15 15 15 15 15

TNI/Polri 1 1 1 1 1 1

BUMN 2 2 2 2 2 2

Swasta 53 53 53 53 53 53

Jumlah: 71 71 71 71 71 71

Kepemilikan/

Penye lenggara

Jum lah RS


dr.Sp. Radio logi

dr. Sp Rehab Medik

dr. Sp Anestesi



Pemda 15 -13 -14 -3 -12 -15

TNI/Polri 1 -1 -1 -1 -1 -1

BUMN 2 -2 -2 -2 -1 -2

Swasta 53 -25 -49 -3 -42 -52

Jumlah: 71 -41 -66 -9 -56 -70



Kepemilikan/ Penye

lenggara

Jum lah RS


dr.Sp. Radio logi

dr. Sp Rehab Medik

dr. Sp Anestesi

dr. Sp. Patologi

Klinik



Pemda 20 2 0 3 2 1

TNI/Polri 20 2 0 6 0 0

BUMN 19 4 0 4 1 0

Swasta 159 87 26 141 32 7

Jumlah 219 95 26 154 35 8

6. Rumah Sakit Umum yang Kelas-nya Tidak Teridentifikasi

Kepemilikan/ Penye

lenggara

Jum lah RS


dr.Sp. Radio logi

dr. Sp Rehab Medik

dr. Sp Anest

esi

dr. Sp. Patologi

Klinik



Pemda 20 20 20 20 20 20

TNI/Polri 20 20 20 20 20 20

BUMN 19 19 19 19 19 19

Swasta 159 159 159 159 159 159

Jumlah 219 219 219 219 219 219

Kepemilikan/

Penye lenggara

Jum lah RS


dr.Sp. Radio Logi

dr. Sp Rehab Medik

dr. Sp Anestesi



Pemerintah 1 -1 -1 -1 -1 0

Pemda 20 -18 -20 -17 -18 0

TNI/Polri 20 -18 -20 -14 -20 0

BUMN 19 -15 -19 -15 -18 0

Swasta 159 -72 -133 -18 -127 0

Jumlah 219 -124 -193 -65 -184 0

Kepemilikan/ Penye

lenggara

Jum lah RS


dr.Sp. Radio logi

dr. Sp Rehab Medik

dr. Sp Anes tesi

dr. Sp. Patologi

Klinik


Pemerintah 15 21 12 37 16 7

Pemda 16 7 2 3 7 0

BUMN 2 0 0 0 0 0

Swasta 3 0 0 4 0 0

Jumlah 36 28 14 44 23 7

7. Rumah Sakit Khusus Kelas A

Kepemilikan/ Penye

lenggara

Jum lah RS


dr.Sp. Radio logi

dr. Sp Rehab Medik

dr. Sp Anes tesi

dr. Sp. Patologi

Klinik



Pemda 22 7 4 6 6 1

BUMN 1 0 0 0 0 0

Swasta 16 16 16 73 4 4

Jumlah 42 26 22 81 13 5

8. Rumah Sakit Khusus Kelas B


Kepemilikan/ Penye

lenggara

Jum lah RS


dr.Sp. Radio logi

dr. Sp Rehab Medik

dr. Sp Anes tesi

dr. Sp. Patologi

Klinik


Pemda 11 5 1 7 2 0

TNI/POLRI 1 0 0 0 0 0

Swasta 144 55 20 213 17 3

Jumlah 156 60 21 220 19 3

9. Rumah Sakit Khusus Kelas C



Kepemilikan/ Penye

lenggara

Jum lah RS


dr.Sp. Radio logi

dr. Sp Rehab Medik

dr. Sp Anes tesi

dr. Sp. Patologi

Klinik


Pemda 2 1 0 1 0 0

Swasta 36 6 2 18 1 0

Jumlah 38 7 2 19 1 0

10. Rumah Sakit Khusus Kelas D


D. KEKURANGAN DAN KETERSEDIAAN DOKTER, PERAWAT DAN BIDAN DI PUSKESMAS

1. KETERSEDIAAN DOKTER

Data Rifaskes Tahun 2011 menunjukan ketersediaan dokter di Puskesmas per provinsi sebagai berikut :

a. Masih ada Puskesmas yang tidak memiliki tenaga dokter

b. Sebagain besar Puskesmas memilki 1 dokter

c. Sebagain besar Puskesmas di wilayah barat memiliki lebih dari 2 dokter per puskesmas.

Hal yang harus diantisipasi adalah distribusi tenaga dokter Pemenuhan kekuranga tenaga dokter telah diupayakan melalui penempatan Dokter PTT maupun pengangkatan Dokter PNS, sebagai gambaran persen Puskesmas menurut keberadaan per propinsi, dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.1 PERSEN PUSKESMAS

MENURUT KEBERADAAN DOKTER PER PROVINSI TAHUN 2011


Grafik 2.2 dibawah ini, menunjukkan bahwa persebaran tenaga dokter di perkotaan dan di perdesaaan serta di Puskesmas biasa maupun Puskesmas dengan perawatan.

Grafik 2.2 JUMLAH DOKTER MENURUT LOKASI DAN JENIS PUSKESMAS

TAHUN 2011

2. KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN PERAWAT DAN BIDAN DI PUSKESMAS

Berdasarkan data Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan tahun 2013 (Tabel 2.4 dan 2.5), menunjukkan masih terdapat kekurangan tenaga perawat dan bidan, yang dihitung menggunakan dua pendekatan yaitu:

a. Mengacu pada standar minimal kebutuhan di Puskesmas yaitu 6 perawat dan 4 bidan, maka diperkirakan masih terdapat kekurangan 9.505 perawat dan 5.484 bidan.

b. Mengacu pada standar kebutuhan puskesmas perawatan yaitu 11 perawat dan 6 bidan, serta puskesmas non perawatan yaitu 6 perawat dan 4 bidan, maka diperkirakan masih kekurangan 17.522 perawat dan 7.990 bidan.


TABEL 2.4 KEBUTUHAN TENAGA PERAWAT PADA PUSKESMAS

NO PROVINSI KEADAAN KEKURANGAN

(STANDAR MINIMAL)

KEKURANGAN (STANDAR

REVITALISASI PUSK)

1 NAD 4.434 326 603 2 Sumut 5.852 759 1.117 3 Sumbar 2.519 231 452 4 Riau 2.582 161 272 5 Jambi 1.584 345 492 6 Sumsel 3.456 275 597 7 Bengkulu 1.583 157 255 8 Lampung 3.030 256 501

9 Babel 964 15 29 10 Kepri 1.901 24 81 11 DKI Jakarta 2.358 689 1.389 12 Jabar 8.386 967 1 482 13 Jateng 7.151 747 1.397 14 DIY 855 62 141 15 Jatim 10.062 620 1.763 16 Banten 1.693 368 563 17 Bali 1.079 117 183 18 NTB 2.569 53 193 19 NTT 2.746 587 953 20 Kalbar 5.647 40 273 21 Kalteng 2.527 98 161 22 Kalsel 2.739 56 207 23 Kaltim 2.537 198 390 24 Sulut 1.852 218 360 25 Sulteng 3.556 78 215 26 Sulsel 4.627 268 772 27 Sultra 2.226 350 528 28 Gorontalo 655 84 124 29 Sulbar 1.062 82 155 30 Maluku 3.430 151 283 31 Maluku Utara 1.894 43 196 32 Papua Barat 1.470 226 294 33 Papua 2.820 854 1.101

INDONESIA 101.846 9.505 17.522

Keterangan: •Kekurangan perawat menurut standar minimal: 6 perawat per puskesmas •-Kekurangan perawat menurut standar revitalisasi puskesmas: - Puskesmas non perawatan: 6 perawat - Puskesmas perawatan: 11 perawat


TABEL 2.5 KEBUTUHAN TENAGA BIDAN PADA PUSKESMAS

NO PROVINSI KEADAAN KEKURANGAN

(STANDAR MINIMAL)

KEKURANGAN (STANDAR

REVITALISASI PUSK)

1 NAD 7.048 262 375 2 Sumut 9.819 368 509 3 Sumbar 3.762 55 74 4 Riau 2.963 92 163 5 Jambi 2.065 133 206 6 Sumsel 3.603 111 197 7 Bengkulu 2.018 85 111 8 Lampung 2.766 138 215 9 Babel 617 2 14

10 Kepri 801 18 60 11 DKI Jakarta 986 716 832 12 Jabar 9.653 205 307 13 Jateng 12.616 111 161 14 DIY 771 24 36 15 Jatim 11.109 139 249 16 Banten 2.213 112 166 17 Bali 1.319 87 106 18 NTB 1.631 29 99 19 NTT 2.131 378 472 20 Kalbar 1.830 80 183 21 Kalteng 1.480 83 109 22 Kalsel 2.257 46 79 23 Kaltim 1.479 137 286 24 Sulut 1.025 134 205 25 Sulteng 1.849 53 129 26 Sulsel 3.773 155 354 27 Sultra 1.378 239 373 28 Gorontalo 453 74 124 29 Sulbar 738 56 134 30 Maluku 950 253 361 31 Maluku Utara 801 96 143 32 Papua Barat 504 236 282 33 Papua 1.329 777 876

INDONESIA 97.737 5.484 7.990

Keterangan: •Kekurangan bidan menurut standar minimal: 4 bidan per puskesmas •-Kekurangan bidan menurut standar revitalisasi puskesmas: - Puskesmas non perawatan: 4 bidan - Puskesmas perawatan: 6 bidan


III. PEMENUHAN DAN DISTRIBUSI SDM KESEHATAN

A. PENDAYAGUNAAN

Pendayagunaan tenaga kesehatan memperhatikan tiga aspek yaitu pengadaan, pemerataan dan pengembangan tenaga kesehatan. Pengadaan tenaga kesehatan mencakup pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. Upaya pemerataan tenaga kesehatan merupakan salah satu upaya pemenuhan tenaga kesehatan.

1. Upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah dengan mengikutsertakan pemerintah daerah meliputi;

a. Temporer

1) Penugasan Khusus Pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan , daerah bermasalah kesehatan di RS tipe C dan D di kabupaten yang memerlukan pelayanan medik spesialistik . Tenaga kesehatan yang ditempatkan melalui penugasan khusus ini adalah residen,residen senior, dan D3 kesehatan.

2) Detasering

b. Semi Permanen: Pengangkatan bidan, dokter, dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap ( PTT ).

c. Permanen : Pengadaan CPNS Permanen : Pengadaan CPNS

Dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dimana dokter umum sebagai gate keeper berikut ini gambaran pemenuhan dokter di puskesmas yang tidak mempunyai dokter melalui pengangkatan dokter PTT Pusat sampai dengan September 2013, dapat dilihat pada tabel 3.1.


Tabel 3.1 PENGANGKATAN BARU DOKTER PTT

TAHUN 2013

No Nama Provinsi Puskesmas

Tanpa

Dokter per

Januari 2013

Pengangkata

n Baru

Dokter PTT

sd Sep 2013

Asumsi

Puskesmas

Tanpa Dokter

setelah

Pengiriman

Dokter PTT

Puskesmas

Tanpa

Dokter per 8

Oktober

2013

1 ACEH 57 34 23 17

2 SUMATERA UTARA 96 26 70 26

3 SUMATERA BARAT 18 17 1 6

4 RIAU 24 29 13

5 JAMBI 41 21 20 12

6 SUMATERA SELATAN 48 12 36 33

7 BENGKULU 30 25 5 23

8 LAMPUNG 37 18 19 17

9 KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG

3 9 3

10 KEPULAUAN RIAU 4 3 1 0

11 DKI JAKARTA 27 0 27 17

12 JAWA BARAT 54 0 54 52

13 JAWA TENGAH 32 0 32 20

14 DI YOGYAKARTA 2 0 2 1

15 JAWA TIMUR 35 0 35 8

16 BANTEN 32 0 32 17

17 BALI 22 0 22 18

18 NTB 18 15 3 12

19 NTT 116 112 4 89

20 KALIMANTAN BARAT 43 42 1 35

21 KALIMANTAN TENGAH 34 41 19

22 KALIMANTAN SELATAN 23 20 20

23 KALIMANTAN TIMUR 29 32 8

24 SULAWESI UTARA 12 57 5

25 SULAWESI TENGAH 31 28 3 25

26 SULAWESI SELATAN 60 40 20 45

27 SULAWESI TENGGARA 98 29 69 87

28 GORONTALO 17 55 16

29 SULAWESI BARAT 14 13 1 4

30 MALUKU 55 124 44

31 MALUKU UTARA 28 18 10 25

32 PAPUA BARAT 73 26 47 85

33 PAPUA 185 76 109 136

JUMLAH: 1.398 922 646 938


Sumber : Biro Kepegawaian Setjen Kemenkes

Upaya lain terkait upaya pemenuhan tenaga kesehatan adalah:

a. Kajian kebutuhan task shifting (pelimpahan kewenangan) untuk daerah –daerah yang belum tersedia tenaga dokter umum. Dari kajian tersebut akan diketahui adanya kebutuhan task shifting dari tenaga kesehatan tertentu ke tenaga kesehatan lainnya, kompetensi yang diperlukan, pelatihan , regulasi, dan tanggung jawab serta tanggung gugat apabila terjadi adverse effect pada saat melakukan task shifting. Untuk jenis spesialisasi anak, obsgyn, anaestesi telah dilakukan pelatihan Dokter dengan Kewenangan Tambahan.

b. Kajian ditribusi tenaga kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan. Dari kajian ini akan diperoleh rancangan pedoman distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan karakteristik wilayah.

Penyusunan Peraturan Bersama 5 Menteri (Kemenkes, Kemendagri, KemenPAN, Kemendikbud dan Kemenkeu) tentang Perencanaan dan Pemeratan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah.

Penyusunan Peraturan Bersama ini sebagai upaya penataan tenaga kesehatan. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah mal distribusi tenaga kesehatan di daerah tertentu yang menyebabkan ketidakseimbangan tenaga kesehatan. Untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan redistribusi tenaga kesehatan. Redistribusi tidak dapat dilakukan oleh Kementerian Kesehatan mengingat adanya otoNo.mi daerah, untuk itu diperlukan regulasi bersama antar kementerian untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah terhadap penataan tenaga kesehatan tersebut .


Dalam menentukan target pemenuhan SDM Kesehatan dengan sharing dengan Pemerintah Daerah, mengingat fasyankes primer bukan hanya milik kemenkes.


2. Upaya pengembangan tenaga kesehatan dilakukan melalui:

a. Penyusunan Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan (RPTK). Sampai saat ini rancangan RPTK dalam proses penandatanganan legal aspek di Kemenkokesra.

b. Penyusunan rancangan pola karir tenaga kesehatan

c. Penyusunan rancangan pengembangan jenis tenaga kesehatan pengobat tradisional, alternatif, komplementer

d. Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI), yang dimulai sejak Tahun 2010 dengan jumlah peserta awal 401 orang. Tahun 2011 menjadi 1.542 orang, Tahun 2012 menjadi 4.794 orang, Tahun 2013 kumulatif sejumlah 8.657 orang. Prediksi Tahun 2014 menjadi 11.078 orang.

B. PENUGASAN KHUSUS RESIDEN

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan

b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2013 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis

2. Kebijakan Dasar

a. Prioritas Penempatan di RSUD DTPK, DBK, tidak diminati, pulau terluar, rawan bencana, dan belum ada tenaga spesialis.

b. Pengangkatan disesuaikan dengan kesiapan residen di Fakultas Kedokteran

c. Jenis Tenaga Residen & Masa Penugasan : • Residen Jenjang I : 6 bulan • Residen Senior : 3 - 6 bulan

3. Penghasilan Penugasan Khusus Residen

Insentif sebesar Rp. 7.500.000

4. Mekanisme Penugasan Khusus Residen




C. PENGANGKATAN PENUGASAN KHUSUS D-III KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

1. Dasar Hukum

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan

2. Kebijakan Dasar

a. Bersifat sukarela. b. Periode pengangkatan yaitu April, Juni dan September c. Lama penugasan 1 (satu) Tahun. d. Penempatan di Puskesmas pada Daerah Tertinggal,

Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK)

3. Penghasilan Penugasan Khusus D-III Kesehatan

Insentif sebesar Rp. 2.500.000

4. Mekanisme Pengangkatan Penugasan Khusus D-III Kesehatan a. Kementerian Kesehatan menetapkan alokasi kebutuhan

Penugasan Khusus D-III Kesehatan berdasarkan analisa usul kebutuhan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

b. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pendaftaran dan seleksi penerimaan Penugasan Khusus D-III Kesehatan sesuai dengan alokasi kebutuhan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan.

c. Hasil seleksi pengangkatan Penugasan Khusus D-III Kesehatan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan secara berjenjang dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Provinsi mengusulkan ke Kementerian Kesehatan.

d. Kementerian Kesehatan menetapkan Keputusan pengangkatan Penugasan Khusus D-III Kesehatan.


D. PENGANGKATAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS/ DOKTER/DOKTER GIGI SEBAGAI PTT KEMENTERIAN KESEHATAN

1. Dasar Hukum

a. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang pengangkatan dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap selama masa bakti

b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang pedoman pengangkatan dan penempatan dokter dan bidan sebagai PTT

2. Kebijakan Dasar

a. Bersifat sukarela.

b. Periode pengangkatan yaitu April, Juni dan September

c. Lama penugasan

1) Kriteria Biasa : 3 (tiga) Tahun

2) Kriteria Terpencil dan Sangat Terpencil : 2 (dua) Tahun untuk dokter/dokter gigi

3) Kriteria Terpencil dan Sangat Terpencil : 1 (satu) Tahun untuk dokter spesialis/dokter gigi spesialis

d. Prioritas penempatan adalah RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Dokter spesialis /Dokter gigi spesialis PTT dan Puskesmas untuk dokter/dokter Gigi PTT dengan kriteria Terpencil dan Sangat Terpencil di luar Jawa dan Bali.

e. Pendaftaran dilaksanakan secara online melalui www.ropeg-kemenkes.or.id.



3. Penghasilan Pokok Dokter dan Dokter Gigi PTT

NO

UNSUR PENG

HASILAN

DR/DRG SPESIALIS DR/DRG

B T ST B T ST

a. Penghasilan

Kotor 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000

b. Potongan

(Iuran

Kes&PPh)

297.500 297.500 297.500 297.500 297.500 297.500

c. Penghasilan

Bersih /(a-b) 1.752.500 1.752.500 1.752.500 1.752.500 1.752.500 1.752.500

d. Insentif - 7.850.000 8.300.000 - 3.350.000 5.800.000

e. Potongan

(PPh) - 588.750 622.500 - 251.250 435.000

f. Insentif

Bersih / (d-e) - 7.621.250 7.677.500 - 3.098.750 5.365.000

Total Yang

Diterima 1.752.500 9.373.750 9.430.000 1.752.500 4.851.250 7.117.500

4. Mekanisme Pengangkatan Dokter dan Dokter Gigi PTT

a. Kementerian Kesehatan menetapkan alokasi kebutuhan dokter/dokter gigi PTT berdasarkan analisa usul kebutuhan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

b. Dokter/Dokter Gigi PTT melakukan Registrasi online melalui website www.ropeg-kemenkes.or.id

c. Pengiriman berkas pendaftaran ke PO BOX yang sudah ditentukan.

d. Proses seleksi administrasi dan proses kelulusan.

e. Pengumuman kelulusan.

f. Pembekalan di Provinsi lulusan.

g. Pemberangkatan serentak ke provinsi penugasan

Dalam rangka persiapan JKN dan pemenuhan tenaga medis, serta memperhatikan ketersediaan alokasi anggaran biaya penempatan dan gaji, maka untuk Terhitung Mulai Tanggal Desember 2013 direncanakan mengangkat dr/drg PTT sejumlah 294.


E. PENGANGKATAN BIDAN SEBAGAI PTT KEMENTERIAN KESEHATAN

1. Dasar Hukum a. Keputusan Keputususan Presiden No. 23 Tahun 1994

sebagaimana diubah dalam Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2000 tentang pengangkatan bidan sebagai Pegawai tidak tetap.

b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang pedoman pengangkatan dan penempatan dokter dan bidan sebagai PTT

2. Kebijakan Dasar

a. Bersifat sukarela. b. Bersifat sukarela. c. Periode pengangkatan yaitu April, Juni dan September d. Lama penugasan 3 (tiga) Tahun untuk kriteria Biasa, Terpencil

dan Sangat Terpencil e. Penempatan bidan PTT adalah sebagai bidan desa.

3. Penghasilan Pokok Bidan PTT

NO UNSUR PENGHASILAN KRITERIA

B T ST

a. Penghasilan Kotor 1.700.000 1.700.000 1.700.000

B. Potongan (Iuran

Kes&PPh) 247.550 247.550 247.550

c. Penghasilan Bersih

/(a-b) 1.452.450 1.452.450 1.452.450

d. Insentif 1.700.000 2.700.000

e. Potongan (PPh) 127.500 202.500

e. Insentif Bersih / (d-e) 1.572.500 2.497.500

TOTAL YANG DITERIMA 1.452.450 3.024.950 3.949.950



4. Mekanisme Pengangkatan Bidan PTT

1. Kementerian Kesehatan menetapkan alokasi kebutuhan Bidan PTT berdasarkan analisa usul kebutuhan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pendaftaran dan seleksi penerimaan bidan PTT sesuai dengan alokasi kebutuhan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan.

3. Hasil seleksi pengangkatan Bidan sebagai PTT dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan secara berjenjang dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Provinsi mengusulkan ke Kementerian Kesehatan.

4. Kementerian Kesehatan menetapkan Keputusan pengangkatan bidan sebagai PTT.


IV. PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN MUTU SDM KESEHATAN

A. PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN MELALUI PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

1. Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis

Pemerintah melalui kebijakan bidang kesehatan yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang dan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Upaya meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu adalah prioritas utama.

Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan meliputi upaya kesehatan dasar dan upaya kesehatan rujukan. Dalam rangka upaya kesehatan rujukan yang bermutu harus ditunjang dengan SDM Kesehatan yang memadai, merata dan kompeten.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik (sekarang Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan) pada Tahun 2007, terdapat kekurangan dokter spesialis sejumlah 5060 orang di rumah sakit milik pemerintah (dari kelas A s/d D). Menindaklanjuti hal tersebut, maka pada Tahun 2008 Menteri Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 535 Tahun 2008 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik. Saat ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi terkait keuangan dan regulasi lainnya, Permenkes 535 Tahun 2008 tersebut sudah direvisi menjadi Permenkes 53 Tahun 2013 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.



Pelaksanaan Program Bantuan PDS/PDGS pada saat ini sudah bekerja sama dengan 14 Fakultas Kedokteran dan 4 Fakultas Kedokteran Gigi. Fakultas Kedokteran yang sudah bekerja sama sampai saat ini adalah Universitas Syahkuala, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Sriwijaya, Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Sebelas Maret, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Udayana, Universitas Hasanudin dan Universitas Sam Ratulangi. Sedangkan 4 Fakultas Kedokteran Gigi yang bekerja sama dalam pelaksanaan program bantuan PDGS, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, Universitas Gajah Mada dan Universitas Airlangga. Program Bantuan PDS/PDGS tersebut dilaksanakan melalui proses rekrutmen dan seleksi peserta (dr/drg) yang berasal dari daerah dan UPT Kemenkes untuk selanjutnya mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara PDS/PDGS. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi tersebut dilaksanakan dua kali dalam seTahun, setiap semester atau berdasarkan periode penerimaan di FK/FKG. Pada Tahun 2008 ditetapkan target pemenuhan kebutuhan dokter spesialis sejumlah 6000 peserta yang proses penerimaan pesertanya dilaksanakan sampai Tahun 2014. Jumlah peserta Program Bantuan PDS/PPDGS perangkatan dari angkatan I s/d X dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 JUMLAH KEPESERTAAN PPDS/PPDGS

Angkatan I s/d X

PERIODE

PENERIMAAN

SK

TOTAL TARGET CAPAIAN REALISASI

Ex HWS-DHS 103 Lanjutan Bank Dunia = 103

1. Juli 2008 700 700 700 100%

2. Jan 2009 388 1040 1076 >100%

3. Juli 2009 688

4. Jan 2010 520 1040 1048 >100%

5. Juli 2010 528

6. Jan 2011 473 750 789 >100%

7. Juli 2011 316

8. Jan 2012 231 687 595 < 100%

9. Juli 2012 364

10. Jan 2013 435 840 849 > 100%

11. Juli 2013 estm 414

12. Jan 2014 estm 420 840 840 1

13. Juli 2014 estm 420

GRAND TOTAL 6.000 6.000 6.000 1

Sejak Tahun 2008 sampai dengan saat ini sudah ditetapkan sejumlah 4.746 peserta program. Dari 4.746 peserta tersebut telah dinyatakan lulus menjadi dokter spesialis sejumlah lebih dari 568 peserta dan sudah mengabdi ke daerah pengusul. Sebaran peserta tersebut menurut Provinsi/Unit pengusul dapat dilihat pada tabel 4.2.



NO PROVINSI

4 DASAR 4 PENUNJANG

Sp BM LAIN

NYA JML Sp.

PD Sp.A Sp.B

Sp.O

G Sp.An Sp.PK Sp.R Sp.RM

1 ACEH 39 33 19 35 19 16 5 2 6 75 249

2 BABEL 5 8 6 7 4 7 6 3 4 9 59

3 BALI 10 10 3 8 8 5 7 2 1 37 91

4 BANTEN 8 6 7 7 6 7 4 3 4 26 78

5 BENGKULU 16 14 12 18 8 7 2 1 2 28 108

6 DIY 18 11 10 9 6 9 7 3 2 27 102

7 GORONTALO 9 6 7 10 5 2 4 3 2 23 71

8 JABAR 13 20 12 14 14 15 17 8 4 37 154

9 JAMBI 23 14 18 19 10 3 3 3 2 39 134

10 JATENG 32 37 18 22 24 22 34 12 8 106 315

11 JATIM 33 45 16 20 26 32 38 13 4 88 315

12 KALBAR 17 19 17 20 10 7 7 2 5 20 124

13 KALSEL 16 17 10 22 9 15 11 9 3 66 178

14 KALTENG 6 8 8 15 5 6 6 1 3 21 79

15 KALTIM 20 19 19 17 17 16 15 7 8 55 193

16 KEPRI 9 7 8 5 10 7 6 1 6 19 78

17 LAMPUNG 13 12 10 12 10 9 11 0 5 19 101

18 MALUKU 12 8 9 9 8 2 4 0 3 19 74

19 MALUT 5 1 8 10 6 2 2 1 2 6 43

20 NTB 10 12 6 11 5 7 7 2 2 34 96

21 NTT 20 20 20 36 15 10 7 3 4 17 152

22 PAPUA 12 16 22 10 10 4 5 2 1 28 110

23 PAPUA BARAT 10 9 9 7 11 2 3 2 0 6 59

24 RIAU 16 20 14 15 17 8 6 3 3 50 152

25 SULBAR 10 8 12 9 10 3 3 4 3 33 95

26 SULSEL 35 25 30 21 27 27 33 2 2 121 323

27 SULTENG 15 10 13 12 8 5 9 3 2 47 124

28 SULTRA 11 13 9 9 7 7 10 0 1 35 102

29 SULUT 14 12 10 8 11 3 1 3 0 22 84

30 SUMBAR 34 37 27 26 21 24 10 4 3 105 291

31 SUMSEL 16 10 14 23 6 4 3 2 0 30 108

32 SUMUT 36 50 17 18 15 26 13 2 2 90 269

33 KEMENKES 7 2 2 3 3 3 5 3 0 42 70

34 KEMHAN 19 4 25 7 15 17 7 2 10 32 138

35 POLRI 4 0 2 4 4 2 4 1 2 4 27

TOTAL 573 543 449 498 390 341 315 112 109 1.416 4.746

Tabel 4.2 DISTRIBUSI PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN DR/DRG SPESIALIS

BERDASARKAN PROVINSI-UPT PUSAT ANGKATAN 1-10 (JUL 2008-JAN 2013)

Selain 4 spesialisasi dasar dan 4 spesialisasi penunjang tersebut, masih memungkinkan untuk diterima spesialisasi lainnya mengingat ada kebutuhan kita dalam pemenuhan standar dan klasifikasi rumah sakit sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit. Selain hal tersebut, tentunya ada prioritas nasional yang disusun berdasarkan angka morbiditas dan mortalitas, prevalensi penyakit, epidemiologi dan karakteristik/ endemisitas penyakit di daerah tertentu dalam penyusunan prioritas kebutuhan dokter spesialis yang dibutuhkan. Sampai Tahun 2013, peserta tersebut telah dinyatakan lulus menjadi dokter spesialis sejumlah lebih dari 568 peserta, sebaran lulusan peserta penerima bantuan Program Pendidikan PDS/PDGS menurut Provinsi dan menurut universitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. menurut universitas dapat dilihat pada tabel 4.3.



NO. PROVINSI 4 DASAR 4 PENUNJANG LAINNYA JUMLAH

1 ACEH 4 1 8 13

2 BABEL 0 1 0 1

3 BALI 2 1 0 3

4 BANTEN 5 6 1 12

5 BENGKULU 6 4 7 17

6 DIY 5 8 3 16

7 GORONTALO 10 3 10 23

8 JABAR 3 14 1 18

9 JAMBI 20 3 5 28

10 JATENG 2 13 6 21

11 JATIM 4 11 3 18

12 KALBAR 21 5 0 26

13 KALSEL 3 6 4 13

14 KALTENG 4 3 2 9

15 KALTIM 17 14 5 36

16 KEPRI 2 3 3 8

17 LAMPUNG 6 6 1 13

18 MALUKU 0 0 2 2

19 MALUT 1 1 0 2

20 NTB 1 2 3 6

21 NTT 12 2 1 15

22 PAPUA 0 2 1 3

23 PAPUA BARAT 0 2 0 2

24 RIAU 4 3 5 12

25 SULBAR 6 4 8 18

26 SULSEL 27 20 37 84

27 SULTENG 10 5 19 34

28 SULTRA 3 9 7 19

29 SULUT 2 1 1 4

30 SUMBAR 32 10 12 54

31 SUMSEL 4 2 2 8

32 SUMUT 5 5 7 17

33 KEMENKES 1 2 6 9

34 KEMHAN 2 1 1 4

35 POLRI 0 0 0 0

TOTAL 224 173 171 568

Tabel 4.3 DISTRIBUSI LULUSAN PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN DR/DRG SPESIALIS BERDASARKAN PROVINSI-UPT PUSAT ANGKATAN 1-10

(JUL 2008-JAN 2013)

NO UNIVERSITAS 4 DASAR 4 PENUNJANG LAINNYA JUMLAH

1 FKG UGM 0 0 0 0

2 FKG UI 0 0 0 0

3 FKG UNAIR 0 0 0 0

4 FKG UNPAD 0 0 0 0

5 UGM 32 24 12 68

6 UI 11 21 29 61

7 UNAIR 0 15 5 20

8 UNAND 34 5 18 57

9 UNDIP 4 12 7 23

10 UNHAS 69 58 86 213

11 UNIBRAW 2 0 1 3

12 UNPAD 11 24 2 37

13 UNS 4 8 0 12

14 UNSRAT 6 0 0 6

15 UNSRI 30 3 1 34

16 UNUD 10 0 0 10

17 USU 11 3 10 24

18 UNSYIAH 0 0 0 0

TOTAL 224 173 171 568

Tabel 4.4 DISTRIBUSI LULUSAN PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN DR/DRG

SPESIALIS BERDASARKAN UNIVERSITAS ANGKATAN 1-10 (JUL 2008-JAN 2013)



NO.

PERIO

DE SK

TOTAL

PERIODE

PENERIMAAN LAMA JUMLAH KET

ANGKA

TAN

PENDIDIKAN

(TAHUN)

YANG

LULUS

1. HWS 103 Jan-08 Jan-14 6,5 th 103

Lulus

Semua

2. 1 700 Jun-08 Jan-14 6 th 700

3. 2 388 Jan-09 Jan-14 5,5 th 388

4. 3 688 Jul-09 Jan-14 5 th 688

5. 4 520 Jan-10 Jan-14 4,5 th 494 Non

Bedah 6. 5 528 Jul-10 Jan-14 4 th 451

JUMLAH PREDIKSI LULUS 2824

Tabel 4.5 JUMLAH PERKIRAAN LULUSAN

PENERIMA BANTUAN PROGRAM PDS/PDGS SAMPAI TAHUN 2014

Pada Tahun 2014 direncanakan akan ada beberapa peserta penerima bantuan Program PDS/PDGS yang lulus. Perkiraan lulusan peserta penerima bantuan Program Pendidikan PDS/PDGS sampai Tahun 2014 sebanyak 2.824 orang, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini.

Agar pelaksanaan program dapat berjalan selaras dan berkesinambungan maka dalam tiap-tiap pelaksanaannya dibutuhkan kerja sama, komitmen, dukungan serta implementasi secara riil di lapangan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing pihak terkait.

Keberadaan program ini memang diperlukan dalam pemerataan pemenuhan kebutuhan dr/drg spesialis khususnya di Rumah Sakit milik pemerintah terutama dalam mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014.

Selain itu diharapkan para dokter/dokter gigi yang akan kita berikan bantuan biaya pendidikan melalui program ini nanti dapat menjadi salah satu unsur yang dapat mewujudkan pencapaian pembangunan kesehatan dalam menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan meningkatkan usia harapan hidup masyarakat.

2. Program Tugas Belajar SDM Kesehatan

SDM Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya, terbagi antara yang bekerja di pelayanan kesehatan secara langsung maupun yang bekerja dalam manajemen kesehatan/administrasi kesehatan baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota atau di bidang manajemen pelayanan kesehatan di RS rujukan. SDM Kesehatan di bidang manajemen/administrasi tersebut juga perlu terus ditingkatkan kemampuannya untuk mendukung kebijakan kesehatan di tingkat pusat maupun daerah, antara lain dalam rangka mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan melalui pendidikan berkelanjutan melalui pemberian bantuan pendidikan Program Tugas Belajar SDM Kesehatan yang telah dimulai sejak Tahun 2008 dan hingga Tahun 2012 telah mencapai 5.268 peserta untuk program S1, S2 dan S3, dapat dilihat pada tabel 4.6.



PROGRAM STUDI

2008 2009 2010 2011 2012 JUMLAH

D.IV MITRA SPESIALIS

110 259 609 572 204 1.754

D.IV KES. LAINNYA

57 64 147 84 0 352

S1 KEBIDANAN KOMUNITAS

51 153 170 53 0 427

(S-1) 113 111 62 142 63 491

(S-2) 359 644 137 649 341 2.130 DOKTOR (S-3) 29 58 8 11 8 114

T O T A L 719 1.289 1.133 1.511 616 5.268

Tabel 4.6 TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN

Diharapkan melalui Program Tugas Belajar SDM kesehatan dapat ditingkatkan kualitas dan kompetensi SDM kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan dan manajemen kesehatan. Program studi yang banyak dibutuhkan di tingkat manajerial seperti Ilmu Kesehatan Masyarakat (termasuk Kesehatan Reproduksi/KIA, Epidemiologi, Biostatistik), Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (termasuk Administrasi Rumas Sakit), Ekonomi Kesehatan dan berbagai program studi lain yang sangat dibutuhkan di birokrasi kesehatan Pusat dan Daerah. Selain untuk peningkatan kapasitas dan pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan yang bermutu, program tugas belajar ini diharapkan dapat menjadi reward bagi para SDM kesehatan di Pusat maupun Daerah yang sudah mengabdikan dirinya di bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan Provinsi dan Unit Utama di lingkungan Kemenkes diharapkan dapat mendayagunakan secara tepat guna para peserta tugas belajar SDM Kesehatan setelah yang bersangkutan lulus pendidikan dengan memberikan tugas dan tanggungjawab yang lebih besar kepada mereka agar wawasan dan kapasitas mereka berkembang.

3. CPD Untuk Dokter Layanan Primer Dalam Mendukung Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

Menurut Pasal 1 Butir 9 UU 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Dokter adalah dokter, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis lulusan pendidikan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah.

Setiap dokter yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan lembaga lain yang diakreditasi oleh IDI dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekNo.logi kedokteran atau kedokteran gigi.

Pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh IDI. Continuing Professional Development/ Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan adalah semua aktifitas yang dilakukan oleh semua dokter, baik formal, antara lain temu pakar, pembahasan kasus, temu audit; maupun informal, dalam rangka mempertahankan, meningkatkan, mengembangkan dan menambah pengetahuan, keterampilan dan sikap (attitude) sebagai tanggapan (response) atas kebutuhan pasien.

Ranah Kegiatan yang bernilai kegiatan dalam P2KB:

a. Kegiatan pembelajaran: mengikuti seminar, kursus, baca artikel, evidence based mediine session

b. Kegiatan profesional (sebagai dokter): menangani pasien (termasuk edukasi pasien), m’bantu penyidikan, identifikasi korban bencana

c. Kegiatan pengabdian masyarakat/profesi: kerja sosial (bencana, dan lain-lain), penyuluhan, kegiatan organisasi profesi



Kemampuan Menapis bagi dokter layanan primer:

a. Penyakit yang dapat ditangani di pelayanan primer

b. Penyakit yang harus dirujuk ke pelayanan sekunder atau tersier secara berjenjang

Saat ini Badan PPSDM Kesehatan sedangkan menyiapkan CPD untuk dokter layanan primer dengan muatan CPD yang dapat memenuhi kompetensi dalam pelayanan primer. Konsep CPD untuk dokter layanan primer masih sedang dalam pembahasan dari berbagai pihak diantaranya FK dengan akreditasi tertinggi (UI, UGM dan lainnya), IDI, Kementerian Kesehatan. Area kompetensi dokter layanan primer yang diusulkan oleh FK antara lain:

1. Pemahiran Kompetensi SKDI (Standar Kompetensi Dokter Indonesia) level mandiri dan Magang Klinis di Fasyankes

2. Kemampuan Skrining USG, EKG, Tes darah dan Urin, BLS GELS, ATLS, ACLS, Hiperkes, PONED, Panduan Skrining Penyakit Kelompok Umur Bayi-Balita-Anak-Remaja-Dewasa-Usila, Penguasaan Daftar DiagNo.sis Banding

3. Public Health (Epidemiologi, Demografi, Budaya Indonesia, Promosi Prevensi) dan Generalis (Primary care Management, Holistic – Care (Bio-psycho-social), Continuity Care, Comprehensive Care, Community oriented, Specific Problem Solving

4. Rekam Medis, Pelatihan Audit Klinik (penting untuk diketahui Dokter Layanan Primer),

5. Pelatihan Asuransi Kesehatan –sebagai pengetahuan yang berbasis pada sistem pelayanan kesehatan (BPJS) yang ada dan pelatihan lainnya

Kemampuan Menapis bagi dokter layanan primer: a. Penyakit yang dapat ditangani di pelayanan primer b. Penyakit yang harus dirujuk ke pelayanan sekunder atau

tersier secara berjenjang

Saat ini Badan PPSDM Kesehatan sedangkan menyiapkan CPD untuk dokter layanan primer dengan muatan CPD yang dapat memenuhi kompetensi dalam pelayanan primer. Konsep CPD untuk dokter layanan primer masih sedang dalam pembahasan dari berbagai pihak diantaranya FK dengan akreditasi tertinggi (UI, UGM dan lainnya), IDI, Kementerian Kesehatan. Area kompetensi dokter layanan primer yang diusulkan oleh FK antara lain:

1. Pemahiran Kompetensi SKDI (Standar Kompetensi Dokter Indonesia) level mandiri dan Magang Klinis di Fasyankes

2. Kemampuan Skrining USG, EKG, Tes darah dan Urin, BLS GELS, ATLS, ACLS, Hiperkes, PONED, Panduan Skrining Penyakit Kelompok Umur Bayi-Balita-Anak-Remaja-Dewasa-Usila, Penguasaan Daftar DiagNo.sis Banding

3. Public Health (Epidemiologi, Demografi, Budaya Indonesia, Promosi Prevensi) dan Generalis (Primary care Management, Holistic – Care (Bio-psycho-social), Continuity Care, Comprehensive Care, Community oriented, Specific Problem Solving

4. Rekam Medis, Pelatihan Audit Klinik (penting untuk diketahui Dokter Layanan Primer),

5. Pelatihan Asuransi Kesehatan –sebagai pengetahuan yang berbasis pada sistem pelayanan kesehatan (BPJS) yang ada dan pelatihan lainnya



Untuk menetapkan konsep CPD bagi dokter layanan primer memerlukan pertemuan konsinyasi/koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dengan membahas hal-hal yang harus disepakati bersama diantaranya:

a. Apakah sebatas mengumpulkan angka kredit (SKP) Sertifikat Kompetensi Layanan Primer?

b. Sertifikasi Layanan Primer (Certified) atau Prodi Layanan Primer (Degree)?

c. Pendidikan Akademik (Strata-Tubel) atau Profesi (Dikjut) Dasar Hukum-Juknis Pelaksanaan

d. Durasi P2KB

e. Institusi Penyelenggara:

1) FK Perlu dibentuk Tim tdd (UI, UGM, UNHAS, USU, UNDIP, UP dan lain-lain)

2) IDI-Perhimpunan Dokter Seminat-

3) Dinkes

4) Anggaran: Terpusat (Pustanserdik) atau Dekonsentrasi.

B. PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA (PIDI)

1. Dasar Hukum

a. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. a. UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran. b. UU No 36/2009 tentang Kesehatan. c. UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit d. UU No. 20/2013 tentang Pendidikan Dokter. e. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. f. Pemenkes RI No 299/Menkes/Per/1/2010 tentang

Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Paska Internsip.

g. Per Konsil No 1/KKI/PER/I/2010 tentang Registrasi Dokter Program Internsip

Kebijakan Dasar

a. PIDI wajib dilaksanakan oleh lulusan Fakultas Kedokteran yang telah melaksanakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) mengacu pada standar kompetensi dokter yang disahkan KKI pada Tahun 2006.

b. PIDI dilaksanakan pertama kali pada bulan Maret 2010 dari lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang telah menerapkan KBK.

c. Penempatan dokter peserta internsip dilaksanakan 4 (empat) kali dalam seTahun oleh Komite Internsip Dokter Indonesia (KIDI) setelah Uji Kompetensi Dokter Indonesia yaitu di awal bulan Februari, Mei, Agustus, dan November.

d. Pelaksanaan PIDI adalah 1 Tahun, yaitu 8 bulan di Rumah Sakit dan 4 bulan di Puskesmas.



3. Hak Peserta Peserta

a. Mendapat pendampingan dari dokter pendamping PIDI dengan ratio 1:5 (1 dokter pendamping akan mendampingi 5 orang dokter peserta internsip).

b. Pembiayaan pelaksanaan PIDI yang terdiri atas komponen transport keberangkatan dan pemulangan dari FK asal sampai ke wahana/Kabupaten, dan Bantuan Biaya Hidup (BBH) yang besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat ini BBH sebesar Rp. 1.200.000,-/bulan, kenaikan BBH menjadi Rp. 2.500.000,-/bulan sedang dalam proses ijin prinsip dari Kementerian Keuangan.

c. Memperoleh Surat Tanda Selesai Internsip (STSI) setelah selesai mengikuti PIDI.

4. Wahana Internsip

a. RS setara Kelas C dan D, dilakukan pada:

1) Unit yang memberikan pelayanan primer secara komprehensif, selain memberikan pelayanan kuratif juga melakukan kegiatan promotif dan preventif.

2) Unit Gawat Darurat.

b. RS Kelas B yang memungkinkan peserta PIDI melaksanakan praktik kedokteran

c. Puskesmas/Balkesmas dengan atau tanpa perawatan.

d. Klinik Layanan Primer lainnya milik Pemerintah dan Swasta (apabila memungkinkan).

Peserta internsip Tahun 2010 sebanyak 401 orang, 2011 sebanyak 1.141 orang, 2012 sebanyak 3.653 orang, 2013 sebanyak 5.004 orang, prediksi 2014 sebanyak 6.074 orang.

Sampai dengan Oktober 2013, Jumlah wahana : RS 429, Puskesmas 598, tersebar di 26 provinsi.

-

2.000

4.000

6.000

8.000

2010 2011 2012 2013 2014 (Est)

401 1.141

3.653

5.004 6.074

C. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KESEHATAN

1. Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

a. Penyelenggaraan Poltekkes Kemenkes

Poltekkes Kemenkes merupakan UPT Badan PPSDM Kesehatan yang ditetapkan melalui Permenkes No.mor 1988/Menkes/Per/IX/2007 tentang Perubahan atas Permmenkes No.mor 890/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polteknik Kesehatan.

Poltekkes Kemenkes menyelenggarakan berbagai jenis pendidikan kesehatan, yaitu Keperawatan, Kebidanan, Farmasi, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Analis Kesehatan, Keperawatan Gigi, Teknik Elektromedik (TEM), Teknik Radiologi dan Radio DiagNo.stik (TRR), Promosi Kesehatan, Fisioterapi, Perekam dan Informasi Kesehatan (PIKES), Analisa Farmasi & Makanan (Anafarma), Refraksi Optisi (RO), Teknik Gigi, Akupunktur, Okupasi Terapi (OT), Terapi Wicara (TW), Ortotik Prostetik (OP), Teknik Kardiovaskuler, Program Pendidikan TekNo.logi Transfusi Darah (PTTD), dan Jamu.

Sampai saat ini jumlah Poltekkes Kemenkes adalah 38 Poltekkes dengan 13 Jurusan dan 394 Program Studi (262 Program studi D-III dan 131 Program Studi D-IV) yang tersebar di 33 Propinsi. Jumlah lulusan Poltekkes Kemenkes Tahun 2010: 14.612; Tahun 2011: 20.866; Tahun 2012: 20.766; Tahun 2013: 20.966.

Selain Poltekkes, Badan PPSDM Kesehatan pada Tahun 2010-2012 juga melakukan pembinaan penyelenggaraan pendidikan Non Poltekkes milik Swasta, TNI, POLRI, dan milik PEMDA yang telah meluluskan tenaga kesehatan pada Tahun 2010 : 57.081, Tahun 2011 : 47.894 dan Tahun 2012 : 53.662. Lebih rinci jumlah dan jenis lulusan dapat dilihat pada Lampiran 4.7.



Tabel 4.7 JUMLAH LULUSAN DIKNAKES BERDASAR JENIS NAKES

TAHUN 2010 -- 2102

NO JENIS NAKES

TAHUN 2010

JUMLAH

TAHUN 2011

JUMLAH

TAHUN 2012

JUMLAH POLTEKKES

NON

POLTEK

KES

POLTEKKES

NON

POLTEK

KES

POLTEK

KES

NON

POLTEK

KES

A KEPERAWATAN

1 KEPERAWATAN 4.835 30.795 35.630 7.276 26.880 34.156 7.183 26.967 34.150

2 KEBIDANAN 4.012 13.816 17.828 5.025 10.938 15.963 5.652 15.735 21.387

3 KEPERAWATAN GIGI 1.068 1.068 1.655 1.655 1.641 40 1.681

SUB TOTAL 9.915 44.611 54.526 13.956 37.818 51.774 14.476 42.742 57.218

B KEFARMASIAN

1 FARMASI DAN MAKANAN 90 1.545 1.635 125 1.200 1.325 125 1189 1.314

2 FARMASI 439 2.740 3.179 625 2.181 2.806 885 2.501 3.386

SUB TOTAL 529 4.285 4.814 750 3.381 4.131 1010 3.690 4.700

C KES. MASYARAKAT

1 KESEHATAN LINGKUNGAN 1.157 1.020 2.177 2.065 613 2.678 2.089 795 2.884

SUB TOTAL 1.157 1.020 2.177 2.065 613 2.678 2.089 795 2.884

D GIZI

1 GIZI 1.458 605 2.063 2.265 490 2.755 2.068 490 2.558

SUB TOTAL 1.458 605 2.063 2.265 490 2.755 2.068 490 2.558

E KETERAPIAN FISIK

1 FISIOTERAPI 153 1.140 1.293 190 975 1.165 123 978 1.101

2 OKUPASI TERAPI 80 80 50 50 52 0 52

3 TERAPI WICARA 60 100 160 40 50 90 36 32 68

4 AKUPUNKTUR 120 120 101 101 33 101 134

SUB TOTAL 293 1.360 1.653 280 1.126 1.406 244 1.111 1.355

F KETEKNISIAN MEDIS

1 ANALIS KESEHATAN 772 1.705 2.477 1105 1.431 2.536 1.125 1.629 2.754

2 TEKNIK GIGI 44 200 244 100 150 250 92 110 202

3 TEKNIK TRANSFUSI DARAH 160 160 130 130 0 130 130

4

TEK. RADIODIAGNOSTIK & RADIO

TERAPI 199

650 849 100 499 599 285 669 954

5 PEREKAM MEDIS 1.285 1.285 1.056 1.056 0 1.136 1.136

6 TEKNIK ELEKTROMEDIK 185 480 665 225 450 675 225 510 735

7 REFRAKSI OPTISI 720 720 690 690 0 590 590

8 ORTOTIK PROSTETIK 60 60 20 20 16 0 16

9 KARDIOVASKULER 60 60 60 60 0 0

SUB TOTAL 1.260 5.200 6.460 1.550 4.466 6.016 1.743 4.774 6.517

TOTAL 14.612 57.081 71.693 20.866 47.894 68.760 21.630 53.602 75.232

b. Akreditasi Poltekkes Kemenkes

Dalam rangka mempertahankan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kualitas lulusan, Badan PPSDM Kesehatan melakukan akreditasi pada institusi pendidikan Poltekkes Kemenkes. Dari 394 Program Studi pada Poltekkes, 38,58 % Akreditasi A, 44,42 % Akreditasi B,dan 17,01 % Akreditasi C. Adapun indikator akreditasi institusi pendidikan Poltekkes meliputi : Keorganisasian, Sumber Daya Manusia, Manajemen Pembelajaran, Sarana Prasarana, Administrasi Umum, Kemahasiswaan, Situasi Umum, dan Pengembangan Institusi.

Grafik 4.1 HASIL AKREDITASI POLTEKKES

TAHUN 2012



c. Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Dosen dan tenaga penunjang. Pada Tahun 2012, telah dilatih tenaga pendidik dan kependidikan sejumlah 2.595 orang dan target Tahun 2013 adalah 2.725 orang, pelatihan tersebut meliputi:

1) Jumlah tenaga kesehatan dan masyarakat yang mengikuti pelatihan, adalah: Pelatihan manajemen puskesmas bagi tenaga kesehatan didaerah terpencil, perbatasan dan kepulauan;

2) Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan, adalah:

a) Pelatihan implementasi kurikulum berbasis kompetensi bagi tenaga pendidikan dan kependidikan diknakes;

b) Pelatihan komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa;

c) Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support;

d) Pelatihan Manajemen HIV bagi tenaga pendidik;

e) Pelatihan penanganan bayi baru lahir dengan asfiksia dan BBLR bagi tenaga pendidik;

f) Pelatihan manajemen laboratorium bagi tenaga pendidik dan kependidikan;

g) Pelatihan penyusunan bahan ajar bagi tenaga pendidik diknakes;

h) Pelatihan penguatan sistem manajemen rujukan dan penguatan pelayanan prima;

i) Pelatihan ICU;

j) Pelatihan item development bagi tenaga pendidik di institusi diknakes;

k) Pelatihan item review bagi tenaga pendidik di institusi diknakes.

c. Pelatihan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.

Pelatihan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat ditujukan kepada tenaga kesehatan No.n aparatur yaitu tenaga kesehatan penugasan khusus DTPK dan PTT. Sedangkan pelatihan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kemampuan kader kesehatan di masyarakat. Pelatihan-pelatihan tersebut adalah Pelatihan manajemen puskesmas bagi tenaga kesehatan didaerah terpencil, perbatasan dan kepulauan; b) Pelatihan Pokestren bagi kader kesehatan; c) Pelatihan revitalisasi bagi kader posyandu; d) Pelatihan manajemen pelayanan kesehatan bagi dokter dan dokter gigi PTT. Pada Tahun 2012 telah dilatih 880 orang.

2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional

a. Kuliah Umum JKN di Poltekkes. Kuliah umum JKN dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes sebagai Institusi Pendidikan Kesehatan dengan tujuan agar seluruh mahasiswa sebagai calon tenaga kesehatan memahami JKN sebagai suatu sistem yang tidak terpisahkan dari JKN.

Kuliah umum sudah dilaksanakan di 30 dari 38 Poltekkes Kemenkes (78,95%) dan dijadwalkan sampai akhir 2013 sudah terlaksana di seluruh Poltekkes Kemenkes.

b. Menyusun Kurikulum dan modul serta pelaksanaan pelatihan tenaga kesehatan dalam menyongsong JKN. Dalam rangka penyiapan pelatihan terkait JKN pada Tahun 2013 telah disusun kurikulum dan modul Sistem Manajemen Rujukan dan Penguatan Layanan Prima serta telah dilaksanakan pelatihan bagi 300 pendidik di Poltekkes Kemenkes.

c. Mengembangkan program pendidikan tenaga kesehatan. Mengembangkan program pendidikan tenaga kesehatan melalui pengembangan substansi kurikulum/bahan kajian JKN dan pengembangan Program Studi Promosi Kesehatan.



d. Poltekkes Kemenkes menyiapkan sarana prasarana sebagai tempat pelatihan Poltekkes Kemenkes sebagai Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan memiliki tugas utama dalam peningkatan kapasitas SDM Kesehatan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Kesehatan selain melalui pendidikan, Poltekkes juga memiliki kapasitas mengembangan pelatihan. Sarana prasarana yang telah dimiliki oleh Poltekkes perlu disiapkan untuk mendukung pelatihan SDM Kesehatan. Persentase jenis peralatan laboratorium pada 38 Poltekkes adalah 51,13 % yang disyaratkan oleh standar laboratorium, artinya apabila di laboratorium tersebut harusnya terdapat 100 macam alat berarti alat yang ada 51 jenis alat. Upaya untuk pemenuhan kekurangan peralatan laboratorium dan sarana prasarana lainnya melalui pengadaan.

e. Mengembangkan program affirmative melalui peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan.

Sejak Tahun 2007, untuk mengakomodasi tuntutan dan kebutuhan tenaga profesional Ahli Madya Kesehatan dikembangkan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan melalui Program Khusus. Program ini merupakan program akselerasi untuk memfasilitasi tenaga kesehatan lulusan Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) dan Diploma I yang masih besar, yaitu berjumlah 146.542 orang yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan. Sejak Tahun 2007-2012 Jumlah Ahli Madya yang telah diluluskan melalui Program Khusus sebanyak 124.514 tenaga kesehatan.

Program peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan melalui Program Khusus saat ini tidak sesuai lagi dengan ketentuan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berlaku di Indonesia. Sejak Tahun 2013 untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan bidan

dan perawat minimal setingkat Ahli Madya atau setara Diploma 3

sesuai Permenkes 17/2013 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik

Perawat dan Permenkes 1464/2012 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan) maka dikembangkan Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang memungkinkan tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan dengan tanpa meningggalkan tempat bekerjanya. Pada Tahun 2013, kegiatan PJJ dilaksanakan bagi tenaga kesehatan (perawat dan bidan)



Tahap pertama pada Tahun 2013 dikembangkan PJJ di Poltekkes Kemenkes Kupang untuk Provinsi NTT dengan 2 USBJJ, Poltekkes Kalimantan Timur untuk Provinsi Kalimantan Timur dengan 1 USBJJ dan Poltekkes Sorong untuk Provinsi Papua Barat dengan 2 USBJJ.

Dalam rangka percepatan peningkatan kualifikasi selain melalui PJJ, Poltekkes Kemenkes melalui kelas reguler juga menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang berasal dari daerah dan dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah asal, yaitu Poltekkes Kemenkes Kupang, Ternate, Jayapura, Sorong, Jogyakarta, dan Jakarta III.

Untuk memenuhi kebutuhan baik jenis, kualifikasi dan jumlah tenaga kesehatan di DTPK dan daerah tidak diminati telah diberikan beasiswa bagi mahasiswa keluarga miskin dan berprestasi. Pada Tahun 2013 Badan PPSDM Kesehatan telah memberikan beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga miskin sejumlah 980 orang dengan anggaran 3 milyar rupiah dan beasiswa mahasiswa berprestasi sejumlah 1.560 orang dengan anggaran 8,8 milyar rupiah di 29 Poltekkes Kemenkes.

g. Melaksanakan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.

Pelatihan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan pre services dan tenaga kesehatan di sektor pelayanan kesehatan swasta, seperti RS, Klinik, Poskestren dll. Sampai Tahun 2013 telah dilatih sebanyak 1.589 orang, meliputi Pelatihan Manajemen Pelayanan Puskesmas bagi Tenaga Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), serta pelatihan Manajemen Pelayanan Kesehatan Bagi Dokter dan Dokter Gigi PTT .

h. Melakukan persiapan pelaksanaan pelatihan Dokter Layanan Primer (DLP) bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait.

Pelaksanaan JKN akan mengubah sistem layanan kesehatan di Indonesia, dimana sistem rujukan harus benar-benar berjalan. Artinya 85% persoalan kesehatan harus bisa diselesaikan di layanan kesehatan primer, baik di puskesmas maupun dokter keluarga. Pelatihan Dokter Layanan Primer (DLP) ditujukan agar pengelolaan sistem rujukan dan pelayanan prima dapat berjalan dengan baik.



Sedangkan kurikulum dan modul pelatihan akan dibedakan atas dokter yang telah berpengalaman & dokter baru meliputi:

1) Upgrade 155 kompetensi SKDI level 4 melalui dengan Graduate Training Sistematis dan Terstruktur selama selama kurun waktu 40 minggu berkala (UGM)/8 bulan (UI)/satu Tahun/2 semester (UNHAS);

2) Magang Klinik di Poliklinik RS Tipe C/D terdekat dengan wilayah praktek, UGD RS Tipe C/D terdekat, Puskesmas, RS Pendidikan, Klinik Layanan Primer (PRATAMA/UTAMA) sebagai penguatan kemampuan klinis;

3) Penguasaan Rekam Medis DLP (termasuk fungsi-fungsi individu dan keluarga);

4) Pengayaan prinsip-prinsip Public Health in Primary Care in (Epidemiologi (Host-Disease-Environment), Demografi, Budaya Indonesia, Promosi dan Prevensi);

5) Pengayaan prinsip-prinsip “Generalis” (Person Centered, Primary care Management, Holistic Care (Bio-psycho-social), Continuity Care, Comprehensive Care, Community oriented, Specific Problem Solving);

6) Paket Pelatihan Tambahan untuk kemampuan Skrining: USG, EKG, Tes darah dan Urin, BLS GELS, ATLS, ACLS, Hiperkes, PONED, Panduan Skrining Penyakit Kelompok Umur Bayi-Balita-Anak-Remaja-Dewasa-Usila, dan Penguasaan Daftar DiagNo.sis Banding

D. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh jumlah dan mutu tenaga kesehatan dalam peranannya sebagai perencana, pelaksana dan pegendali pembangunan kesehatan. Salah satu upaya peningkatan mutu tenaga kesehatan tersebut adalah melalui pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kemenkes perlu menjawab tantangan yang ada. Untuk itu program pelatihan harus responsif terhadap perkembangan kebutuhan program serta ilmu pengetahuan dan tekNo.logi.

Adapun proses pelatihan tenaga kesehatan dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut;

1. Perencanaan Pelatihan

a. Melakukan TNA terhadap pelatihan yang menunjang pelayanan kesehatan secara umum dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan JKN serta menyusun kurikulum modul pelatihan.

b. Membuat pertemuan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam menyusun perencanaan pelatihan dengan BBPK dan Bapelkes.

c. Mengembangan kurikulum dan modul pelatihan teknis, fungsional, manajemen dan kepemimpinan bagi SDM Kesehatan.

d. Merancang pengembangan diklat teknis, fungsional dan manajemen kesehatan dengan sistem Pelatihan Jarak Jauh (PJJ).

e. Dalam hal mendukung pelayanan primer dalam sistem JKN, Kemenkes merancang kesepakatan dalam meningkatkan ketrampilan dokter pelayanan primer (DPP) dalam meningkatkan kemampuan penanganan pasien di fasilitas pelayanan primer, bekerjasama dengan Organisasi profesi dan Fakultas Kedokteran.



2. Pelaksanaan

a. Kemenkes melakukan pelaksanaan Training of Trainer (ToT) pelatihan teknis, fungsional, manajemen pelayanan kesehatan yang mendukung JKN.

b. Pelaksanaan pelatihan teknis, fungsional, manajemen kesehatan termasuk pelayanan yang mendukung JKN di BBPK dan Bapelkes.

c. Berkoordinasi dengan BBPK, Bapelkes dan Bapelkes milik pemerintah daerah dalam proses perencanaan pelatihan.

d. Melakukan kerjasama dengan luar negeri dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga yankes di rumah sakit vertikal milik Kemenkes dan RSUD prov, BBPK, Bapelkes dan Poltekkes.

3. Quality kontrol

a. Melakukan akreditasi institusi (Balai Besar Pelatihan Kesehatan dan Bapelkes) sebagai penyelenggara pelatihan.

b. Melakukan akreditasi pelatihan.

c. Berkoordinasi dengan BBPK, Bapelkes dan Bapelkes milik pemerintah daerah dalam proses pelatihan yang diselenggarakan, yang berfokus pada Jaminan Mutu pelatihan.

d. Merancang BBPK dan Bapelkes supaya berfungsi sebagai Quality kontrol pelatihan yang akan dilaksanakan oleh Poltekkes.

e. Menyiapkan akreditasi institusi pelatihan, jika Poltekkes yang berfungsi sebagai Badan Layanan Umum Kemenkes dan Fakultas Kedokteran akan melakukan pelatihan.

Sejak 2010 Kemenkes telah melatih 71.864 tenaga kesehatan dalam bidang kepemimpinan, manajemen, teknis, dan fungsional kesehatan yang dilaksanakan bersama-sama Bapelkes Kemenkes yang berada di daerah. Pelatihan tenaga kesehatan yang dilaksanakan oleh Kemenkes bekerja sama dengan kementerian terkait lainnya, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta organisasi profesi kesehatan dan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kesehatan Masyarakat yang ada di Indonesia.

Pelatihan teknis kesehatan dilaksanakan kepada 60.589 tenaga kesehatan. Jenis pelatihan teknis kesehatan antara lain mendukung;

1) Program kesehatan Ibu dan anak seperti PONED, PONEK, Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), dan Dokter Kewenangan Tambahan (DKT),

2) Program PP & PL seperti pelatihan teknis laboratorium,

3) Program Bina Upaya Kesehatan seperti pelatihan Teknis perkesmas di Puskesmas, Perawat klinik (PK) di Rumah Sakit, Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak (TPKB), pelatihan petugas TB, Juru malaria desa (JMD), Juru Pemantau Jentik (Jumantik).

Pelatihan tenaga fungsional kesehatan dilaksanakan terhadap 3.082 tenaga fungsional, antaralain; Dokter, Dokter gigi, Perawat, Bidan, Epidemiolog, Sanitarian, Penata rontgen, Fisikawan Medik, Pranata laboratorium, Nutritionist, Perancang perundang-undangan, Administrator kesehatan (adminkes), Penyuluh kesehatan, dan tenaga kesehatan lainnya.

Pelatihan jarak jauh yang sudah dilaksanakan adalah pelatihan jarak jauh PAEL (Pelatihan Asisten Epidemiologi Lapangan). Pengembangan atau perintisan pelatihan jarak jauh (PJJ) dilaksanakan pada Tahun 2012 dan akan ditingkatkan diTahun-Tahun selanjutnya.



Dokter pelayanan primer (DPP) merupakan dokter yang akan memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan primer dalam mendukung JKN. Pelatihan DPP akan terus dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang berhubungan dengan pelayanan primer. Selain dokter, perawat dan bidan yang bekerja di pelayanan primer juga akan dilatih.

Pembangunan dan pelayanan kesehatan tidak dapat diselenggarakan dengan berhasil-guna tanpa didukung oleh SDM Kesehatan yang mencukupi baik jumlah, jenis, distribusi maupun mutunya.

Aparatur Kesehatan merupakan unsur SDM Kesehatan yang didayagunakan di instansi pemerintah dan berkarya di bidang kesehatan. Aparatur kesehatan didayagunakan di berbagai kementerian dan lembaga di semua tingkat adminstrasi pemerintahan, serta TNI/Polri. Dalam melaksanakan tugasnya, Aparatur kesehatan dapat berfungsi sebagai tenaga pelayanan kesehatan, tenaga regulator, tenaga administrator, tenaga pendidik, tenaga peneliti dan tenaga pemberdaya masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur kesehatan, pendidikan dan pelatihan mempunyai peran yang strategis. Mengingat aparatur kesehatan bekerja di semua lini dari pusat sampai daerah secara lintas sektor, maka pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan perlu mendapatkan perhatian dari semua pemangku kepentingan.

Pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan yang saat ini diselenggarakan di berbagai kementerian dan lembaga diharapkan dapat dilaksanakan secara sinergis, dengan kualitas yang terstandar.

Tabel 4.8 SEBARAN PELATIHAN MANAJEMEN BAGI APARATUR

TAHUN 2010 - 2013

NO NAMA PELATIHAN

2010 2011 2012 2013

JML (ORG) JML

(ORG)

JML

(ORG)

JML

(ORG)

1 PELATIHAN FASILITATOR PROV. BAGI

PETUGAS PKM DALM

PENGEMBANGAN DESA SIAGA

128

2 PEL. MANAJEMEN BLU 30

3 TOT PEL. MANAJEMEN OBAT 27

5 PEL. MANAJEMEN RS 60

6 PEL. MANAJEMEN PKM 57

PEL. KOMPETENSI PEJABAT PKM 89 30

PEL. KOMPETENSI PEJABAT RS 74 45

Tabel 4.9 SEBARAN PELATIHAN TEKNIS BAGI APARATUR

TAHUN 2010 - 2013

NO NAMA PELATIHAN

2010 2011 2012 2013

JML (ORG) JML (ORG) JML

(ORG)

JML

(ORG)

1 TKHI 1457 679 585 1456

2 PPIH 305 304 295 306

3 Pel.Petugas UTDRS 88

4 Pel. Bagi Tenaga RS 85 14

Pel. Yankes profesional ke Singapura 97 72 50 105

5 DOKTER DG KEWENANGAN

TAMBAHAN

77 0

6 PONED 300 462 990

APN 240

7 TUTOR DAN ADMIN PJJ 25 26

8 PJJ KADINKES 23 10

9 PJJ PAEL 114 97

10 TIM YANKES BERGERAK 73

11 TEKNIS LAINNYA 130 235 438 60



Tabel 4.10 SEBARAN PELATIHAN WAJIB BAGI APARATUR (DIKLAT STRUKTURAL)

TAHUN 2010 - 2013

NO NAMA PELATIHAN 2010 2011 2012 2013

JML (ORG) JML

(ORG)

JML

(ORG)

JML

(ORG)

1. DIKLAT PRAJABATAN 1.140 2.629 0 578

2. DIKLAT FUNGSIONAL 266 435 611 372

4. Pelatihan Aparatur dalam rangka Persiapan Pelaksanaan JKN

Pelaksanaan JKN yang dicanangkan pada Tahun 2013 berdampak pada berubahnya sistem pelayanan dan pengelolaan program kesehatan. Karenanya diperlukan upaya yang sistematis untuk mempersiapkan tenaga kesehatan dalam menyongsong pelaksanaan JKN 2013.

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Kemenkes dalam meningkatkan kualitas aparatur di sarana pelayanan kesehatan, baik di fasilitas pelayanan primer maupun rujukan.

Pada Tahun 2013 telah dilaksanakan Pelatihan Jaminan Kesehatan bagi tenaga Puskesmas, Pelatihan Jaminan Kesehatan bagi tenaga kesehatan Rumah sakit, Pelatihan jaminan kesehatan bagi tenaga administrasi rumahsakit dan puskesmas. Diharapkan dengan pelatihan ini seluruh aparatur di fasilitas pelayanan kesehatan telah terpapar dengan sistem pelaksanaan JKN.

Pelatihan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Training of trainer (TOT) Nasional sebanyak 391 orang, TOT Provinsi di 33 provinsi, dan pelaksanaan pelatihan di kabupaten/kota. Diharapkan seluruh daerah di Indonesia dapat melaksanakan pelatihan khusus JKN dengan menggunakan anggaran daerah.

Pelatihan aparatur dalam pelaksanaan JKN akan diprioritas pada pelaksanaan pelayanan primer di puskesmas. Setidaknya diperlukan pelatihan dokter, perawat, bidan, dan tenagakesling/gizi pada 9.600 Puskesmas yang ada di Indonesia.

Jumlah peserta yang banyak dan waktu yang singkat mendorong Kementerian Kesehatan mengembangkan beberapa metode pelaksanaan pelatihan, mulai dari pengembangan Pelatihan Jarak Jauh (PJJ), sampai dengan pelaksanaan pelatihan secara berjenjang.

Tahun 2013 ini dilaksanakan penilaian kebutuhan pelatihan/Training Need Assessment (TNA) untuk JKN dan Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) dengan melibatkan lintas program dan sektor.

a. Pengembangan program pelatihan aparatur dalam menunjang JKN

Pengembangan program pelatihan aparatur diarahkan pada pengembangan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi aparatur di sarana pelayanan kesehatan, baik pelatihan untuk teknis, fungsional maupun manajemen kesehatan. Pelatihan teknism fungsional, dan manajemen akan terus dikembangkan dengan sistem pelatihan jarak jauh.



b. Dukungan Lintas Sektor

Dalam pelaksanaan pelatihan aparatur, Kemenkes akan lebih berperan pada pengembangan pelatihan strategis dan iNo.vatif, serta menjamin mutu pelatihan melalui pemberian akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi pelatihan. Dengan demikian peran lintas sektor, daerah, serta swasta/LSM diharapkan dalam pencapaian pelatihan untuk seluruh institusi.

Pengembangan pelatihan jarak jauh merupakan salah satu terobosan yang dilaksanakan oleh Kemenkes, agar sasaran dan aksesibilitas pelatihan bagi seluruh aparatur kesehatan di Indonesia dapat dilaksanakan dan terjangkau.

Dalam pelaksanaannya, perlu dikembangkan sistem yang akan mendukung kelanjutan pelatihan jarak jauh dengan melibatkan sektor terkait lainnya termasuk pemerintah daerah.

Pengembangan sistem pendukung pelatihan jarak jauh antara lain menyangkut penyiapan legal aspek bidang pendidikan dan pelatihan seperti status tutor dan pengelola yang harus dikelola dengan baik dan menarik baik dalam bentuk materi maupun penghargaan lainnya.

Upaya untuk mendorong partisipasi peserta dalam pelatihan jarak jauh juga perlu ditingkatkan dengan memasukkan pelatihan jarak jauh sebagai salah satu aspek dalam jenjang karir aparatur.

V. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SDM KESEHATAN.

Pelaksanaan Sistem Kesehatan Nasional ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme sumber daya manusia kesehatan, serta upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Selain itu Pemerintah melalui kebijakan bidang kesehatan yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang dan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Upaya meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan prioritas utama dalam pembangunan kesehatan.

Upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan belum memadai, baik jumlah, jenis, maupun kualitas tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Masalah strategis sumber daya manusia kesehatan yang dihadapi dewasa ini dan di masa depan adalah:

1. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan belum dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia untuk pembangunan kesehatan terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan;

2. Perencanaan kebijakan dan program sumber daya manusia kesehatan masih lemah dan belum didukung dengan tersedianya sistem informasi terkait sumber daya manusia kesehatan yang memadai;



3. Masih kurang serasinya antara kebutuhan dan pengadaan berbagai jenis sumber daya manusia kesehatan, kualitas hasil pendidikan sumber daya manusia kesehatan dan pelatihan kesehatan pada umumnya masih belum merata;

4. Pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan, pemerataan sumber daya manusia kesehatan berkualitas masih kurang, pengembangan karier, sistem penghargaan, dan sanksi belum sebagaimana mestinya, regulasi untuk mendukung sumber daya manusia kesehatan masih terbatas; dan

5. Pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan masih kurang, dan dukungan sumber daya kesehatan pendukung masih kurang.

Terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah terus berupaya dalam pemberdayaan dan pengembangan SDM Kesehatan melalui penguatan fungsi perencanaan SDM Kesehatan, sinkronisasi antara upaya pemenuhan kebutuhan dengan pengadaan SDM kesehatan, pendistribusian SDM kesehatan secara merata dan pembinaan serta pengawasan mutu SDM Kesehatan melalui proses registrasi, sertifikasi dan lisensi tenaga kesehatan.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang, Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, telah menyusun regulasi mengenai tenaga kesehatan melalui proses sertifikasi, registrasi dan lisensi. Awal dari proses sertifikasi, registrasi dan lisensi adalah uji kompetensi di masa akhir pendidikan. Selanjutnya sertifikasi tenaga kesehatan dilakukan dengan pemberian Surat Tanda Registrasi, yang merupakan surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seorang tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia.

Jumlah Surat Tanda Registrasi(STR) per 16 Oktober 2013 yang dikeluarkan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), sebanyak 144.426 STR, yakni dokter: 93.600, Dokter Gigi: 24.573, Dokter Spesialis: 24.096 dan Dokter Gigi Spesialis: 2.157. Jumlah surat tanda registrasi dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan drg spesialis yang diterbitkan KKI per provinsi, dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER, DOKTER GIGI,

DOKTER SPESIALIS DAN DRG SPESIALIS YANG DITERBITKAN KKI PER PROVINSI

NO PROVINSI/KABUPATEN/

KOTA DOKTER DR SPESIALIS DOKTER GIGI

DRG SPESIALIS

TOTAL

1 ACEH 2.175 347 214 15 2.751

2 SUMATERA UTARA 6.759 1.398 1.585 58 9.800

3 SUMATERA BARAT 2.393 500 591 12 3.496

4 RIAU 2.246 374 579 14 3.213

5 JAMBI 832 141 186 2 1.161

6 SUMATERA SELATAN 2.209 580 324 10 3123

7 BENGKULU 474 57 91 1 623

8 LAMPUNG 1.468 242 237 8 1.955

9 KEP. BANGKA BELITUNG 309 54 70 3 436

10 KEPULAUAN RIAU 619 150 182 6 957

11 DKI JAKARTA 15.290 5.216 5.127 684 26.317

12 JAWA BARAT 14.778 3.512 3.819 378 22.487

13 JAWA TENGAH 9170 2.431 1591 106 13.298

14 DI YOGYAKARTA 2801 931 951 159 4842

15 JAWA TIMUR 12.011 3.520 3.698 478 19.707

16 BANTEN 4442 919 1.442 98 6901

17 BALI 2.925 865 817 30 4.637

18 NUSA TENGGARA BARAT 701 119 163 6 989

19 NUSA TENGGARA TIMUR 511 77 144 1 733

20 KALIMANTAN BARAT 766 165 165 6 1.102

21 KALIMANTAN TENGAH 491 86 90 4 671

22 KALIMANTAN SELATAN 972 218 189 6 1385

23 KALIMANTAN TIMUR 1.316 328 359 18 2021

24 KALIMANTAN UTARA 166 35 47 2 250

25 SULAWESI UTARA 1.953 350 81 8 2392

26 SULAWESI TENGAH 408 106 77 1 592

27 SULAWESI SELATAN 3.541 1.012 1.310 33 5.896

28 SULAWESI TENGGARA 341 86 139 1 567

29 GORONTALO 254 53 37 2 346

30 SULAWESI BARAT 110 24 55 0 189

31 MALUKU 224 43 55 3 325

32 MALUKU UTARA 148 28 34 1 211

33 PAPUA BARAT 190 34 33 0 257

34 PAPUA 607 95 91 3 796

Jumlah 93.600 24.096 24.573 2.157 144.426

Sedangkan STR Tenaga Kesehatan di luar dokter/dokter gigi dan tenaga farmasi yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) mulai dari Tahun 2011 sampai dengan Agustus 2013 sejumlah 440.662 tenaga kesehatan. Sebaran data STR per provinsi dapat dilihat pada tabel 5.2 :


Sumber : Konsil Kedokteran Indonesia

NO PROVINSI JUMLAH

1. Aceh 24.512

2. Sumatera Utara 24.194

3. Sumatera Barat 14.828

4. Jambi 5.400

5. Riau 23.639

6. Kep. Riau 2.077

7. Bangka Belitung 3.160

8. Sumatera Selatan 13.141

9. Bengkulu 6.706

10. Lampung 17.730

11. Banten 11.553 12. DKI Jakarta 31.673 13. Jawa Barat 38.319 14. Jawa Tengah 70.471 15. DIY 11.260 16. Jawa Timur 22.782 17. Bali 6.984 18. Nusa Tenggara Barat 7.205 19. Nusa Tenggara Timur 8.821 20. Kalimantan Barat 9.579 21. Kalimantan Selatan 10.044 22. Kalimantan Timur 3.124 23. Kalimantan Tengah 6.135 24. Sulawesi Utara 3.603 25. Gorontalo 2.129 26. Sulawesi Tengah 1.460 27. Sulawesi Barat 2.092 28. Sulawesi Selatan 42.086 29. Sulawesi Tenggara 4.905 30. Maluku Utara 1.059 31. Maluku 4.862 32. Papua Barat 1.780 33. Papua 3.349

Jumlah 440.662

Tabel 5.2 JUMLAH SURAT TANDA REGISTRASI

TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI


Sumber : Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia

NO. TENAGA KESEHATAN JUMLAH

1 Perawat 167.423

2 Bidan 186.854

3 Fisioterapis 3.767

4 Perawat Gigi 11.603

5 Refraksionis Optisien 2.794

6 Terapis Wicara 720

7 Radiografer 5.353

8 Okupasi Terapis 644

9 Ahli Gizi 18.462

10 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan 5.414

11 Teknisi Gigi 535

12 Ahli Kesehatan Lingkungan 11.842

13 Ahli Elektromedis 2.509

14 Ahli Teknik LabKes 18.876

15 Perawat Anestesi 2.291

16 Akupunturis 215

17 Fisikawan Medis 174

18 Ortotik Prostetik 146

19 Teknisi Transfusi Darah 1.058

Jumlah 440.662

Tabel 5.3 JUMLAH STR TENAGA KESEHATAN MENURUT JENIS

TENAGA KESEHATAN

Sebaran data STR per jenis tenaga kesehatan dapat dilihat pada tabel 5.3, dibawah ini :


Sumber : Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia

Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan melalui registrasi,sertifikasi dan lisensi tenaga kesehatan tidaklah dimaksudkan untuk mempersulit, bahkan regulasi tersebut diharapkan dapat: 1. Meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan;

melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan, dan;

2. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan tenaga kesehatan. Peran MTKI dan MTKP dalam proses pengurusan dan penerbitan Surat Tanda Registrasi tenaga kesehatan diharapkan dapat lebih ditingkatkan. Peran MTKP diharapkan dapat melaksanakan pembinaan organisasi profesi di wilayahnya masing-masing. Peran Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam penerbitan lisensi tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan terhadap tenaga kesehatan di wilayahnya melalui pemberian/pemantauan surat izin praktik/surat izin kerja dapat dilaksanakan demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal. Sebagaimana tertera dalam Lampiran PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kewenangan dalam pemberian izin adalah sebagai berikut : 1. Pemerintah Pusat : Memberikan izin tenaga kesehatan asing sesuai

perundang-undangan yang berlaku 2. Pemerintah Propinsi : Pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan

asing. 3. Pemerintah Kabupaten/ Kota : Pemberian izin praktik tenaga

kesehatan tertentu.


Khusus untuk pemberian izin kerja/ praktek tenaga kesehatan, diatur tersendiri oleh peraturan menteri kesehatan untuk masing - masing tenaga kesehatan, Permenkes yang sudah disahkan antara lain :

1. Permenkes No 58 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan perawat gigi

2. Permenkes Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pekerjaan Dan Praktik Ortotis Prostetis

3. Permenkes Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pekerjaan Dan Praktik Okupasi Terapis

4. Dan lain-lain

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberikan tugas dan kewenangan dalam memberikan izin kerja dan atau praktek bagi tenaga kesehatan yang telah memiliki Permenkes.

Alur dan proses pengurusan dan penerbitan Surat Tanda Registrasi tenaga kesehatan dapat dilihat pada bagan dibawah ini.


Menurut bagan di atas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal Pasal 23 ayat (3) bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Dalam rangka menjalankan amanat undang - undang tersebut maka tenaga kesehatan sebelum mendapatkan izin wajib melaksanakan Registrasi tenaga kesehatan yang dimulai dari proses Sertifikasi.

Adapun proses sertifikasi kompetensi mengacu kepada UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menjelaskan bahwa proses Sertifikasi melalui penerbitan Sertifikat Kompetensi merupakan kewenangan dari perguruan tinggi. Sebelum sertifikat kompetensi diterbitkan, seorang peserta didik harus terlebih dahulu lulus uji kompetensi yang diselenggarakan sebagai bagian dari proses evaluasi hasil belajar.

Secara teknis, pelaksanaan uji kompetensi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan MTKI, hal tersebut diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2013 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1/IV/PB/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Uji Kompetensi Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan. Sertifikat kompetensi adalah prasyarat bagi seorang tenaga kesehatan untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR), sedangkan STR yang merupakan salah satu persyaratan bagi penerbitan Surat Izin Praktik/Kerja.

Proses registrasi dilaksanakan di MTKI, sedangkan penerbitan izin (lisensi) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

Dinas Kesehatan Provinsi, kiranya dapat menjadi perpanjangan tangan Kementerian Kesehatan dalam bersama-sama menjaga mutu tenaga kesehatan melalui pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.


Selain itu, dalam pelaksanaan Program Tugas Belajar (tubel) SDM kesehatan dan Program Bantuan PDS/PDGS, Dinas Kesehatan Provinsi dapat menjadi sebagai gerbang awal dalam menyeleksi peserta program berdasarkan perencanaan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi dan peta SDM Kesehatan yang ada.

Dinas Kesehatan Provinsi, kiranya dapat menjadi perpanjangan tangan Kementerian Kesehatan dalam bersama-sama menjaga mutu tenaga kesehatan melalui pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Selain itu, dalam pelaksanaan Program Tugas Belajar (tubel) SDM kesehatan dan Program Bantuan PDS/PDGS, Dinas Kesehatan Provinsi dapat menjadi sebagai gerbang awal dalam menyeleksi peserta program berdasarkan perencanaan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi dan peta SDM Kesehatan yang ada.


VI. PERAN LINTAS SEKTOR

Peranan sangat diperlukan untuk merencanakan kebutuhan, pemenuhan, peningkatkan kemampuan dan mutu serta pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan, terutama dalam menjelang JKN ini, berikut peran Lintas Sektor yang sangat diharapkan untuk mewujudkan hal tersebut:

NO KEGIATAN PERAN SERTA

1. Perencanaan dan

Rekrutmen CPNS

daerah

Adanya Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara

Mendagri, Menpan, dan Menkes tentang

perencanaan dan rekrutmen PNS tenaga kesehatan

(nakes) di daerah, berupa dukungan untuk:

a. Mendorong Pemda untuk menyusun rencana

kebutuhan nakes secara berjenjang di kab/kota

dan provinsi untuk jangka pendek (tahunan),

jangka menengah (5 tahunan), dan jangka

panjang, dan melaporkan secara berjenjang.

b. Memprioritaskan rekrutmen CPNS daerah untuk

mengisi fasilitas pelayanan kesehatan yang belum

terisi tenaga kesehatan utamanya dokter

termasuk di DTPK dalam wilayah daerah tersebut.

c. Mensosialisasikan dan mendorong Pemda

mengusulkan Formasi Khusus CPNS sesuai PP

56/2012, bagi dokter spesialis/dokter gigi spesialis

penerima bantuan Program Pendidikan Dokter

Spesialis (PPDS)/ Program Pendidikan Dokter Gigi

Spesialis (PPDGS) Kemenkes.

A. PERAN LINTAS SEKTOR YANG DIHARAPKAN DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI




2. Penempatan

(pemerataan dan

retensi Tenaga

Kesehatan)

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, berupa

perintah/himbauan kepada Pemerintah Daerah

untuk:

a. Melakukan penataan, penempatan, pemerataan

nakes antara kabupaten/kota oleh Gubernur dan

lintas provinsi oleh Kemenkes (prioritas dokter

spesialis) sebagai Implementasi PP 38/2007.

b. Mendorong Pemerintah Daerah untuk

menyelenggarakan PTT Daerah untuk tenaga

kesehatan strategis (dokter, dokter gigi, perawat,

bidan, sanitarian, tenaga gizi, tenaga promkes,

dan lainnya) sesuai dengan rencana kebutuhan

SDM kesehatan dan kemampuan daerah.

c. Mendorong Pemda untuk melaksanakan strategi

peningkatan retensi nakes melalui pemberian

beasiswa/bantuan biaya pendidikan bagi putera

daerah setempat melalui ikatan dinas maupun

non ikatan dinas, pemberian paket insentif baik

material maupun non material, serta mekanisme

pengembangan karir yang jelas berbasis

kompetensi.

d. Mengingatkan Pemda, pengangkatan pejabat ke

dalam jabatan kesehatan agar mengacu pada

Peraturan Menkes No. 971/2009 tentang Standar

Kompetensi Pejabat Struktural Bidang Kesehatan.


3. Pendidikan dan

Pelatihan

a. Dukungan sarana prasarana, anggaran bapelkes

daerah dan mendorong optimalisasi

penyelenggaraan diklat bagi nakes di daerah.\

b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, berupa

perintah/himbauan kepada Pemerintah Daerah

untuk meningkatkan mutu tenaga kesehatan

melalui:

1) Penyelenggaraan diklat untuk dokter

pelayanan primer maupun diklat program

prioritas lain sesuai dengan standar yang

ditetapkan Kemenkes.

2) Pelaksanaan pendidikan profesi

berkelanjutan.

3) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Jarak

Jauh (PJJ) bagi tenaga kesehatan di daerahnya.

4) Pembiayaan berbagai pelatihan nakes daerah

sebagai suplementasi dan komplementasi

pembiayaan pusat untuk mendukung

penyelenggaraan JKN/SJSN.

5) Mendorong Pemda memberikan bantuan

pendidikan dalam rangka meningkatkan

kualifikasi nakes PNS Daerah agar mencapai

kualifikasi minimal D3.

NO PERMASALAHAN PERAN SERTA

1. Belum tersedianya

standar biaya khusus

untuk insentif dan

tunjangan fungsional

tenaga kesehatan,

pelatihan, pendidikan dan

fungsi pendidikan.

Kebijakan besaran Standar Biaya Khusus terkait

insentif finansial untuk PNS dan non PNS

kesehatan di fasyankes pemerintah pada daerah

terpencil/sangat terpencil, tunjangan fungsional

tenaga kesehatan, pelatihan, pendidikan, dan

fungsi pendidikan.

B. PERAN LINTAS SEKTOR YANG DIHARAPKAN DARI KEMENTERIAN KEUANGAN


VII. PENUTUP

Peranan Kementerian Kesehatan dalam menghadapi JKN, sangat jelas dan memegang peranan penting dalam pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan. Ketersediaan data yang terkini dan akurat, sangat menentukan kebijakan dalam pemenuhan tenaga kesehatan baik dalam pengadaan maupun distribusi tenaga kesehatan. Untuk selanjutnya kesiapan SDM Kesehatan dalam menghadapi JKN, dimana masih adanya puskesmas yang belum ada dokternya, perlu disikapi dengan kebijakan yang nyata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Penyusunan NSPK sangat penting, untuk menjamin ketersediaan tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas dokter pelayanan kesehatan primer dan tenaga kesehatan lainnya khususnya bidan dan perawat. Peningkatan kemampuan pelayanan kesehatan primer dapat dilakukan melalui pelatihan yang dikoordinasikan oleh Pusdiklat Aparatur, dengan menggunakan kemampuan sumber daya pelatihan yang ada melalui pemberdayaan BBPK, Bapelkes dan Politeknik Kesehatan, dengan terlebih dahulu dilakukan sertiikasi dan akreditasi.


DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

ACLS : Advanced Cardiac Life Support ADMINKES : Administrator Kesehatan ANAFARMA : Analisa Farmasi & Makanan APN : Asuhan Persalinan Normal ATLS : Advanced Trauma Life Support BALKESMAS : Balai Kesehatan Masyarakat BAPELKES : Balai Pelatihan Kesehatan BBH : Bantuan Biaya Hidup BBPK : Balai Besar Pelatihan Kesehatan BLS : Basic Life Support BLU : Badan Layanan Umum BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPPSDMK : Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan BUK : Bina Upaya Kesehatan CPD : Continuous Professional Development CPNS : Calon Pegawai Negeri Sipil DBK : Daerah Bermasalah Kesehatan DHS : District Health Services DIKJUT : Pendidikan Berkelanjutan DKT : Dokter dengan Kewenangan Tambahan DLP : Dokter Layanan Primer DPP : Dokter Pelayanan Primer DR : Dokter DRG : Dokter Gigi DTPK : Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan EKG : Echo Kardio Grafi EPP : Evaluasi Pasca Pelatihan FK : Fakultas Kedokteran FKG : Fakultas Kedokteran Gigi GELS : General Emergency Life Support HIPERKES : Hygiene Perusahaan, Ergonomi dan Kesehatan HWS : Health Work Force & Services



IDI : Ikatan Dokter Indonesia IKU : Indikator Kinerja Utama JKN : Jaminan Kesehatan Nasional JMD : Juru Malaria Desa JPM : Jenjang Pendidikan Menengah JUMANTIK : Juru Pemantau Jentik KADINKES : Kepala Dinas Kesehatan KBK : Kurikulum Berbasis Kompetensi KIA : Kesehatan Ibu dan Anak KIDI : Komite Internsip Dokter Indonesia KKI : Konsil Kedokteran Indonesia LABKES : Laboratorium Kesehatan LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat MDG : Millenium Development Goals MENDAGRI : Menteri Dalam Negeri MENKES : Menteri Kesehatan MENPAN : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara MTBS : Manajemen Terpadu Balita Sakit MTKI : Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia MTKP : Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi NSPK : Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria NTT : Nusa Tenggara Timur OBGYN : Obstetri Ginekologi OP : Ortotik Prostetik OT : Okupasi Terapi P2KB : Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan PAEL : Pelatihan Asisten Epidemiologi Lapangan PBM : Peraturan Bersama Menteri PEMDA : Pemerintah Daerah PERMENKES : Peraturan Menteri Kesehatan PIDI : Program Internsip Dokter Indonesia PIKES : Perekam Medis dan Informatika Kesehata PJJ : Pendidikan Jarak Jauh PK : Perawat Klinik PNS : Pegawai Negeri Sipil POLRI : Kepolisian Republik Indonesia

POLTEKKES : Politeknik Kesehatan PONED : Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar PONEK : Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif PP : Peraturan Pemerintah PP & PL : Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan PPDGS : Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis PPDS : Program Bantuan Pendidikan Dokter Gigi Spesialis PPh : Pajak Penghasilan PPIH : Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPK : Pemberi Pelayanan Primer PRODI : Program Studi PTT : Pegawai Tidak Tetap PTTD : Pendidikan Teknologi Transfusi Darah PUSDIKLAT APARATUR : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PUSDIKLAT NAKES : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan PUSKESMAS : Pusat Kesehatan Masyarakat PUSRENGUN SDMK : Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan PUSTANSERDIK SDMK : Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan RO : Refraksi Optisien ROPEG : Biro Kepegawaian RPTK : Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan RS : Rumah Sakit RSUD : Rumah Sakit Umum SDK : Sumber Daya Kesehatan SDM KESEHATAN : Sumber Daya Manusia Kesehatan SIK : Surat Izin Kerja SIP : Surat Izin Praktek SIRS ONLINE : Sistem Informasi Rumah Sakit Online SJSN : Sistem Jaminan Sosial Nasional SKDI : Standar Kompetensi Dokter Indonesia SKP : Sistem Kinerja Pegawai STR : Surat Tanda Registrasi



STSI : Surat Tanda Selesai Internsip TEM : Teknik Elektro Medik THT : Telinga Hidung Tenggorok TKHI : Tenaga Kesehatan Haji Indonesia TNA : Training Need Assessment TNI : Tentara Nasional Indonesia TOT : Training of Trainers TPKB : Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak TRR : Teknik Radiologi dan Radio Diagnostik TUBEL : Tugas Belajar TW : Terapi Wicara UGM : Universitas Gajah Mada UI : Universitas Indonesia UNAIR : Universitas Airlangga UNAND : Universitas Andalas UNDIP : Universitas Diponegoro UNHAS : Universitas Hasanuddin UNIBRAW : Universitas Brawijaya UNPAD : Universitas Padjajaran UNS : Universitas Sebelas Maret UNSRAT : Universitas Sam Ratulangi UNSRI : Universitas Sriwijaya UNSYIAH : Universitas Syah Kuala UNUD : Universitas Udayana UPT : Unit Pelaksana Teknis USBJJ : Unit Sumber Belajar Jarak Jauh USG : Ultra Sono Grafi USU : Universitas Sumatera Utara UTDRS : Unit Transfusi Darah Rumah Sakit WISN : Workload Indicator Staff Need YANKES : Pelayanan Kesehatan

Documents

ISI BUKU-5-Edit