K ATTA PPEENGAANNTTAARR - pangkalanlesung.id 2016.pdf3.3 Telaah Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan 36 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Renstra Kecamatan Pangkalan Lesung 2011-2016

KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR

Asalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

limpahan Rahmat dan Hidayahnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalan

Lesung tahun 2011–2016 ini dapat tersusun dengan baik. Sebagaimana diketahui

untuk tercapainya visi, misi, tujuan maupun sasaran maka perlu perencanaan yang

baik, akuntable dan konfrehensif.

Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kantor Camat Pangkalan

Lesung dalam jangka waktu lima tahunan yang bersifat indikatif. Renstra-SKPD

Kecamatan Pangkalan Lesung memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program

dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD

Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016. Renstra-SKPD Kecamatan Pangkalan

Lesung Tahun 2011-2015 disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan

memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi

kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya Renstra SKPD Kecamatan Pangkalan Lesung

dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan

Pangkalan Lesung selama masa lima tahun kedepan.

Demikian Renstra-SKPD ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaiman

mestinya.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pangkalan Lesung, juni 2016

CAMAT PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN

FIRDAUS WAHIDIN, SP, M.Si Penata Tingkat I NIP. 19770129 200502 1 003


DDAAFFTTAARR IISSII

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

Bab I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

Bab.II Gambaran Pelayanan Kecamatan Pangkalan Lesung 7

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi 3

2.2 Sumber Daya 8

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan 14

Bab III Isu-isu Strategis 27

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 27

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

27

3.3 Telaah Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan 36

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

39

3.4 Penentuan Isu-isu Stragis 41

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan 44

4.1 Visi dan Misi 44

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 48

4.3 Strategi dan Kebijakan 49

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan Pendanaan Indikatif

51

Bab VI Indikator Kinerja Kantor Camat Pangkalan Lesung yang Mengacu

pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

65

Bab VII Penutup 66


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalan

Lesung merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan dalam

mengembangkan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana

mencapainya serta langkah-langkah strategis yang akan

dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalan Lesung Tahun

2011-2016 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan

untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan, serta untuk turut mendukung

suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Pelalawan Tahun 2011-2016.

Renstra berfungsi untuk menjamin kontinutas dan

konsistensi program dan kegiatan sekaligus menjaga fokus

sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra

juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan

indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi

sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan

evaluasi program/kegiatan pada tahun – tahun berjalan dalam

periode Renstra itu sendiri hingga ke penilaian atau

pengukuran dalam jangka waktu satu periode Renstra. Adapun

keterkaitan antara Renstra Kecamatan Pangkalan Lesung

dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat dari bagan

berikut :


BAGAN 1.1 HUBUNGAN RENSTRA KECAMATAN PANGKALAN LESUNG DENGAN

DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

RPJM NASIONAL

(5 TAHUN)

RPJP NASIONAL

(20 TAHUN)

RPJP-DAERAH PROPINSI

(20 TAHUN)

RPJP DAERAH KAB/KOTA

(20 TAHUN)

RPJM-DAERAH PROPINSI/

RENSTRADA-PROPINSI DAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

RANCANGAN

RENSTRA SKPD

RPJM-DAERAH

KAB/KOTA

(5 TAHUN)

RENSTRA-SKPD

(5 TAHUN)RKPD KAB/KOTA

(1 TAHUN)

RKP

RENJA-SKPD

(1 TAHUN)

RAPBD KAB/KOTA

(1 TAHUN)

Kecamatan Pangkalan Lesung adalah wilayah kerja

Camat Pangkalan Lesung sebagai Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Kabupaten Pelalawan dalam pelaksanaan

tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewewenang

Bupati Pelalawan untuk menangani sebagian urusan otonomi

daerah di samping menyelenggarakan tugas umum

Pemerintahan Kabupaten Pelalawan. Sebagai SKPD, Kecamatan

Pangkalan Lesung dalam menyusun perencanaan pelayanan

dan pembangunan tentunya harus mengacu kepada peraturan

dan perundang-undangan baru sehingga diharapkan

memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis,

terpadu, transparan dan akuntabel serta melibatkan seluruh

stake holder. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan

fungsi yang dimiliki Kecamatan Pangkalan Lesung, maka

disusunlah Renstra Kecamatan Pangkalan Lesung Tahun

2011-2016 sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen

kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Pedoman Memperhatikan

Memperhatikan

Penjabaran

Pedoman

Input

Pedoman

Pedoman

Acuan

Acuan Input

Pedoman

Pedoman


1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Pangkalan Lesung disusun

berdasarkan beberapa landasan yaitu:

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);


Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan

Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 4421);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009

Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik


6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik



Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);


Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82);


Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);

11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 517);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kabupaten Pelalawan;


16. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012

tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah(Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016 (Lembaran

Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan

Tahun 2014 Nomor 6).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalan Lesung ini

dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam

penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program

pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun

tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalan Lesung

ini adalah :

1. Untuk menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan

dicapai oleh Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten

Pelalawan tahun 2011 – 2016.

2. Untuk menetapkan strategi, kebijakan, program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka untuk

mewujudkan visi Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten

Pelalawan.

3. Untuk menampilkan keadaan pembangunan di Kecamatan

Pangkalan Lesung pada saat ini dan menggambarkan

kecenderungan keadaan pembangunan di Kecamatan

Pangkalan Lesung pada masa 5 (lima) tahun yang akan

datang.

4. Untuk mensinergikan pelaksanaan pembangunan di

Kecamatan Pangkalan Lesung baik yang dilaksanakan oleh

instansi di tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi maupun

tingkat Pusat.


1.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Pangkalan

Lesung adalah:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANGKALAN LESUNG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya 2.3. Kinerja Pelayanan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Kantor Camat Pangkalan Lesung

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA KANTOR CAMAT PANGKALAN LESUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

KECAMATAN PANGKALAN LESUNG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai

wilayah kerja tertentu, dengan pembagian tugas sebagai berikut

:

a. Tugas Camat :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman

dan ketertiban umum.

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan.

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan. Fasilitas

pelayanan umum.

5. Mengkoordiasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah

di tingkat Kecamatan.

6. Membina penyelenggaraan pemerintan Kecamatan.

7. Melaksanakan pelayanan Masyarakat.

b. Tugas Sekretaris Kecamatan :

1. Melaksanakan Urusan Umum.

2. Melaksanakan penyusunan perencanaan.

3. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

4. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

5. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana.

6. Penyiapan datan dan informasi, kepustakaan, hubungan

masyarakat dan inventaris.

7. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang

dilaksanakan di lingkungan kegiatan.

8. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh

Camat.

c. Tugas Sub Bagian Penyusunan Program :


1. Menyusun rencana dan program kerja operasional

kegiatan pelayanan dan mengkoordinasikan penyusunan

rencana dan program kerja kecamatan.

2. Menyusun rencana operasional dan mengkoordinasikan

kegiatan dan program kerja kecamatan.

3. Melaksanakan Penyusunan Rencana Strategis

Kecamatan.

4. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan

perundang – undangan penunjang pelaksanaan tugas.

5. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas.

6. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan

program kerja sub unit kerja lain di lingkungan

kecamatan.

7. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilita

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Tahunan

dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

8. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan

sesuai bidang tugasnya.

9. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

10. Melaksanakan tugas lain dari Sekretaris Camat sesuai

dengan bidang tugasnya.

d. Tugas Sub Bagian Keuangan :

1. Menyusun rincian Kerja Sub Bagian Keuangan

berdasarkan program kerja bagian tata usaha.

2. Menyiapkan bahan pelaksanaan anggaran dalam bentuk

Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan Dokumen

pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) kecamatan

sesuai dengan flapon anggaran yang telah alokasikan.

3. Melaksanakan pengawasan laporan administrasi

keuangan Bendahara Pengeluaran.

4. Menyiapkan Bahan Laporan Realisasi Anggaran

Kecamatan.

5. Menyelenggarakan administrasi pembukuan,

pertanggung jawaban dan laporan keuangan.

6. Menyelenggarakan pembukuan daftar gaji pegawai.

7. Menyelenggarakan pembayaran gaji Pegawai.


8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan

sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

9. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

10. Melaksanakan tugas lain dari Sekcam sesuai dengan

bidang tugasnya.

e. Tugas Sub Bagian Kepegawaian :


kegiatan pelayanan administrasi umum dan rumah

tangga serta administrasi kepegawaian.

2. Melaksanakan tertib adminitrasi naskah dinas.

3. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan

pada unit kerja di lingkungan Kecamatan.

4. Menyiapkan surat tugas perjalanan dinas dan

pengendalian adminitrasi perjalanan dinas.

5. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan

penyelenggaraan rapat-rapat.

6. Melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat.

7. Menyiapkan dan menyusun rencana kebutuhan milik

daerah di lingkungan Kecamatan.

8. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan,

pendistribusian dan inventarisasi barang milik daerah di

lingkungan Kecamatan.

9. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan

ketertiban di lingkungan Kecamatan.

10. Melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan barang

milik daerah di lingkungan Kecamatan.

11. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan

ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Kecamatan.

12. Mengelola bahan bacaan dan aturan perundang-

undangan.

13. Menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan

formasi dan mutasi pegawai.

14. Menyiapkan bahan adminitrasi kepegawaian yang

meliputi daftar hadir,cuti,kenaikan pangkat, gaji berkala,

DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai Laporan pajak-pajak

pribadi ( LP2P ), pensiun, kartu pegawai,karis/krasu,


taspen, askes dan pemberian penghargaan serta

peningkatan kesejahteraan pegawai.

15. Menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti

pendidikan /pelatihan struktural, teknis, fungsional

ujian dinas dan ujian penyesuian ijazah.

16. Menyiapkan bahan pembinaan umum kepegawaian dan

pengembangan karier serta disiplin pegawai.

17. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas.

18. Melaksanakan pembagian tugas, arahan, dan

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

19. Melaksanakan tugas lain dari Sekretaris Camat sesuai

dengan bidang tugasnya.

f. Tugas Kasi Pemerintahan :


kegiatan seksi pemerintahan.

2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan

pemerintahan desa.

3. Melaksanakan penilaian atas laporan

pertanggungjawaban kepala desa.

4. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan

penyelesaian perselisihan antar desa di wilayanya

kerjanya.

5. Memfasilitasi penataan desa.

6. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa.

7. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi

kependudukan.

8. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi asset

pemerintah kabupaten di tingkat kecamatan.

9. Melaksanakan pengawasan dan pendataan atas tanah-

tanah Negara dari asset pemerintah kebupaten di wilayah

kerjanya.

10. Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan

pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan

dipergunakan kepentiangan pembangunan, serta

peralihan status tanah dari tanah Negara menjadi milik

sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.


11. Melaksanakan tugas pembantuan dalam penetapan

peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status

tanah kekayaan desa, serta pengalihan status tanah

kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan.

12. Melaksanakan tugas pembantuan pelaksanaan

monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan

yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan

tanah Negara bebas di wilayah kerjanya.

13. Melaksanakan fisilitasi dan koordinasi pemungutan pajak

bumi dan bangunan (PBB).

14. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas

kepada bawahan.

15. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan

pertimbangan dalam pengembangan karier.

16. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan sosial.



18. Melaksanakan pembangian tugas, arahan dan

pengawasan terhadap pelaksana tugas bawahan.

19. Melaksanakan tugas lain dari Camat sesuai dengan

bidang tugasnya.

g. Tugas Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum :


kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban.

2. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban

masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan

masyarakat.

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakan produk

hukum pemerintah serta peraturan perundang –

undangan lainnya diwilayah kerjanya.

4. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana

alam.

5. Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan

keamanan dan kenyaman masyarakat.

6. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan

pencegahan tindak kriminal.


7. Melaksanakan pembinaan dalam upaya pemberantasan

penyakit masyarakat.


pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan ketentraman

dan ketertiban masyarakat.






bidang tugasnya.

h. Tugas Kasi Ekonomi Pembangunan :


kegiatan di Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

2. Memfasilitasi Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa/

kelurahan.

3. Melaksanakan pembinaan lembaga perkreditan Desa

(LPD), perdagangan pasar Desa, Usaha ekonomi desa

(UED), dan pemberdayaan masyarakat.

4. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di

wilayah kecamatan.

5. Melaksanakan pembinaan di bidang perekonomian dalam

rangka meningkatkan produksi dan pendapatan

masyarakat.

6. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan

musyawarah perencanaan pembangunan desa dan

kelurahan.

7. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan

musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan.

8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan lomba

desa/kelurahan diwilayah kecamatan.


pelaksanaan kegiatan bidang perekonomian dan

pembangunan.







bidang tugasnya.

i. Tugas Kasi Pelayanan Umum


kegiatan seksi Pelayanan Umum.

2. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi

pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum.

3. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi

pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana

pelayanan umum.

4. Mengelola administrasi pelayanan umum wilayah

kecamatan.





7. Melaksanakan tugas lain dari Camat sesuai dengan bidang

tugasnya.

j. Tugas Kasi Kesejahteraan Sosial :


kegiatan seksi kesejahteraan social.

2. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup beragama

dan antar umat beragama.

3. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan

kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan

serta pembinaan keluarga sejahtera.

4. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan

bidang kesejahteraan social.

5. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan organisasi social

kemasyarakatan, LSM dan keagamaan.

6. Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan dan

pembinaan kesejahteraan social.


pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan social.







bidang tugasnya.

k. Tugas Kelurahan

1. Merencanakan operasional Kelurahan dengan

berkoordinasi agar tercipta keselarasan tugas;

2. Membagi tugas kepada bawahan melalui pendistribusian

untuk kelancaran tugas;

3. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan arahan agar

terlaksana dengan baik dan benar;

4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dengan

pengawasan melekat agar terlaksana sesuai dengan

aturan;

5. Membina bawahan dengan memberikan arahan untuk

meningkatkan motivasi kerja;

6. Mengatur kegiatan Kelurahan meliputi penyiapan

perumusan kebijakan teknis dan operasional di

Kelurahan, pembinaan administrasi ketatausahaan dan

rumah tangga Kelurahan, pembinaan aparatur Kelurahan,

pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan,

pemberdayaan masyarakat Kelurahan, penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan

pembinaan kesejahteraan sosial di wilayah Kelurahan,

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Kelurahan, pembinaan lembaga kemasyarakatan

Kelurahan, serta penyelenggaraan koordinasi dengan

instansi terkait dengan mengendalikan kegiatan agar

terarah sesuai dengan ketentuan;

7. Mengendalikan kegiatan Sekretariat dan setiap Seksi pada

Kelurahan dengan mengkoordinir tugas agar tercipta

kesinergisan;

8. Mengevaluasi kegiatan Kelurahan melalui hasil yang telah

dicapai sehingga dapat mengukur pencapaian kinerja;

9. Melaporkan kegiatan Kelurahan kepada pimpinan dengan

menyusun laporan untuk diketahui tingkat kinerja yang

telah dilaksanakan;

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan bidang tugasnya.


Dalam perjalanannya Kantor Camat Pangkalan Lesung telah

menetapkan fungsi Kantor Camat Pangkalan Lesung sebagai

berikut :

1. Pengorganisasian kegiatan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat.

2. Pengorganisasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum.

3. Pengorganisasian penerapan dan penegakan hukum

peraturan perundang-undangan.

4. Pengorganisasian pemeliharaan sarana dan prasarana;

5. Pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan tata

pemerintahan di tingkat kecamatan.

6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan

kelurahan.

7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang

lingkup tugasnya yang belum dilaksanakan pemerintahan

desa atau kelurahan.

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk

memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing

bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing

masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik

adalah struktur yang beroreintasi kepada visi-misi organisasi yang

pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan

profesionalisme jajaran di dalamnya. Berdasarkan pada Peraturan

Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah,

maka struktur organisasi Kantor Camat Pangkalan Lesung adalah

seperti tergambar berikut ini :


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

KECAMATAN PANGKALAN LESUNG

KABUPATEN PANGKALAN LESUNG

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Komposisi Pegawai

Susunan Organisasi Kecamatan Pangkalan Lesung

Kabupaten Pangkalan Lesung berdasarkan pada Peraturan

Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka struktur organisasi

Kantor Camat Pangkalan Lesung terdiri dari :

a. Camat

b. Sekretariat :

- Sub Bagian Penyusunan Program

- Sub Bagian Keuangan

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Seksi Tata Pemerintahan

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

e. Seksi Ekonomi Pembangunan

f. Seksi Kesejahteraan Sosial

g. Seksi Pelayanan Umum

h. Kelurahan

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kasi Pem

Kasi Trantib

Kasi Pel Umum

Kasi Kes Sos

Sekretaris

Camat

Camat

Kasubbag

Umum & Kp

Kasubbag

Keu

Kasubbag

Program

Kasi

Ekbang

Jabatan Fungsional

Kelurahan


Sekretariat dan seksi masing-masing dipimpin oleh

seorang Sekretaris dan Kepala Sub Bagian yang bertanggung

jawab pada Sekretaris dan Kepala Seksi yang bertanggung

jawab terhadap Camat.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kecamatan

Pangkalan Lesung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014

sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.1 Jumlah Perangkat Kecamatan

Pangkalan Lesung

No NAMA 2011

2012 2013 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

Camat

Sekretariat :

Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Ketentraman dan

Ketertiban Umum

Seksi ekonomi Pembangunan

Seksi Kesejahteraan Sosial

Kasi Pelayanan Umum

Lurah

Sub Bagian Penyusunan

Program

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Kepegawaian dan

Umum

Seklur

Staf PNS dan Sekdes

Staf Pegawai Honor di

Kecamatan dan Kelurahan

Satuan Polisi Pamong Praja

1

1

1

1

1

1

-

1

-

-

-

1

-

8

8

3

1

1

1

1

1

1

-

1

-

-

-

1

-

8

9

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

8

9

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

8

17

4

JUMLAH 27 28 31 40

Sumber Data Juni 2014

2.2.2 Pegawai menurut Eselon, Pangkat dan Golongan

Dari keseluruhan pegawai Kecamatan Pangkalan Lesung

yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berjumlah 19 orang. Secara

lengkap tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan

Pangkalan Lesung dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


Tabel 2.2 : Struktur Kepegawaian Kecamatan

Pangkalan Lesung

No. Eselon 2011

2012 2013 2014

1 Eselon IIA -

2 Eselon IIB -

3 Eselon IIIA 1 1 1 1

4 Eselon IIIB 1 1 1 1

5 Eselon IVA 5 5 6 6

6 Eselon IVB 1 1 3 3

7 PNS ( Fungsional) /

Staf / Honorer

19

20

20

29

Jumlah 27 28 31 40


2.2.3 Pegawai menurut tingkat pendidikan

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kecamatan

Pangkalan Lesung yang berjumlah 19 orang dapat dilihat pada

tabel dibawah ini.

Tabel 2.3 : Personil Kecamatan Pangkalan Lesung

No Tingkat Pendidikan 2011

2012 2013 2014

1

2

3

4

5

6

S-2

S-1

Diploma

SLTA/Sederajat

SLTP/Sederajat

SD/Sederajat

-

8

2

15

1

1

-

11

2

14

-

1

1

10

2

16

-

1

1

15

2

21

-

1

JUMLAH 27 28 30 40


Dengan dukungan 40 orang personil yang ada pada

Kecamatan Pangkalan Lesung dan di Kelurahan Pangkalan

Lesung maka didapat komposisi Sarjana (S1) 15 orang,

Diploma sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 21 orang,

merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam

upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.


2.2.4 Jumlah Aset

Berdasarkan data terakhir pendataan aset Kantor

Camat Pangkalan Lesung sebagaimana data dibawah ini.

Tabel.2.4 : Data Aset Kantor Camat Pangkalan Lesung

No Jenis Barang Jumlah

2011 2012 2013 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Kursi Sofa

Kursi Tunggu

GPS

Meja Rapat

Meja Kerja

Kursi Rapat

Filling Cabinet

Laptop

Printer

Mesin Tik Manual

Mesin Tik Listrik

AC

Lemari Arsip

Meja Makan

Tempat Tidur

Audio Visual

Mesin Rumput

Mesin Penghancur Kertas

Komputer

Gorden

Meja Komputer

Kursi Kerja

UPS

Kipas Angin

Pinjer Print

Infocus

2

3

1

1

3

15

3

1

1

1

1

3

3

1

1

2

3

1

4

1

1

1

3

27

2

2

2

4

4

5

1

2

1

2

3

39

2

6

1

1

5

2

4

7

1

4

4

1

4

1

Sumber Data September 2014


2.3 Kinerja Pelayanan

Tabel.2.1 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

No

Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan Fungsi

Target

SPM

Target

IKK

Ta

rget

Indi

kator

Lainn

ya

Target Renstra Tahun ke- Realiasasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- (dalam %)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1

Pembuatan

Surat Mandat

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Penerbitan

Surat

Keterangan

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Rekomendas

i IMB 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Penyelesaian Surat Tanah

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Pembuatan KTP

100 100 100 100 - - - - 100 100 100 100 - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100

5 Pembuatan

KK 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

6

Pembuatan Surat

Keterangan Domisili

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

7 Pembuatan Surat

Pindah

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8

Pembuatan Surat Keterangan

Tidak Mampu

100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100

9

Pembatan

Surat Rekomendasi Izin

Keramaian

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100


Tabel.2.2

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN

Uraian Anggaran pada Tahun ke- (Jutaan) Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

(Jutaan) Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun ke- (%)

Rata-rata Pertumbuha

n

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran

Realisasi

Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Pelalawan Expo

25

26

30

25

100

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

6

9

6

6

10

6

9

6

100

100

100

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

16 29 47 47 52 16 29 47 100 100 100

Penyediaan Jasa Pemeliha-raan dan

Perizinan Kendara-an Dinas/operasional

1 5 5 5 1 5 100

100

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

71 125 187 181 213 71 125 187 100 100 100

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

63 70 194 239 278 63 70 194 100 100 100

Penyediaan Alat Tulis Kantor

28 46 84 65 81 28 46 84 100 100 100

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

26 53 37 37 45 26 53 37 100 100 100

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

167 167 100


Penyediaan Makanan dan Minuman

115 167 68 48 70 115 167 68 100 100 100

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

179 210 259 197 225 179 210 259 100 100 100

Penunjang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

4 4 4 4 4 4 100 100

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang

- Undangan

5 5 5 5 100

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor 80 86 96 85 80 86 100 100

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

140 140 102 155 140 140 100 100

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas

22 25 8 23 25 22 25 8 100 100 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

73 58 93 60 120 73 58 93 100 100 100

Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas

17 75 25 25 17 75 25 100 100 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

44 47 76 85 120 44 47 76 100 100 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala

53 132 49 60 85 53 132 49 100 100 100


Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3 19 15 12 24 3 19 15 100 100 100

Pembangungan gedung lainnya

75 75 119 75 75 119 100 100 100

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian

Dinas beserta kelengkapannya

12

14

16

12

100

Pengadaan Pakaian KORPRI

12 12 100

Program Pening-katan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

50

50

60

60

85

50

50

60

100

100

100

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Keuangan SKPD

1

2

2

2

3

1

2

2

100

100

100

Penyusunan

pelaporan keuangan akhir tahun

1 2 1 100

Penyusunan RENSTRA

15 15 100

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa /

77

363

208

478

536

77

363

208

100

100

100


Kecamatan

Penunjang Acara Kegiatan di

Kecamatan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemeliharaan / Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerh

10

10

100

Tunjangan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan

35 42 48 35 100

Rapat koordinasi Unsur Pimpinan Kecamatan

17 20 20 23 26 17 20 20 100 100 100

Penunjang Program Pangkalan Lesung Sehat

50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan

1. Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Pangkalan

Lesung secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau

peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa

terhambat dalam progresnya.

2. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan

pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang

berkualitas.

3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik

dituntut peran Kecamatan Pangkalan Lesung harus lebih

responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

4. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya

dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada

masyarakat yang merupakan amanah.

5. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal

tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan

pemerintahan Kecamatan.

Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan

Pangkalan Lesung dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat

meningkatkan peran Kecamatan Pangkalan Lesung dalam

perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan

partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan daerah;

2. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat

kepada Kecamatan Pangkalan Lesung untuk memacu dan

memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa

depan;

3. Dukungan seluruh Stakeholder yang terkait dengan

perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat

aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan

yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pangkalan Lesung;

4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM

melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan

bagi setiap pegawai;

5. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat,

sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan


dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis

mudah didapat di Kecamatan Pangkalan Lesung, terutama

dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat

dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk

mengenalkan potensi Kecamatan Pangkalan Lesung.


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan.

Permasalahan yang berpengaruh terhadap perencanaan

strategis Kecamatan Pangkalan Lesung timbul baik dari sudut

kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor

internal dan exsternal. Faktor-faktor internal banyak dipengaruhi

yang bersumber pada kebijakan vertikal dan horizontal.

1. Isu-isu internal dilingkungan Kantor Kecamatan Pangkalan

Lesung antara lain :

a. SDM yang belum profesional.

b. Prasarana belum lengkap.

c. Sistem kerja yang belum optimal.

d. Administrasi yang belum tertib.

2. Isu-isu external antara lain :

a. Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama,

ras dan antar golongan .

b. Perkembangan/Penataan Permukiman yang asri.

c. Peningkatan Potensi Perkebunan.

d. Kurangnya peran aktif masyarakat dalam menciptakan

rasa aman.

e. Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali.

f. Belum adanya Fasilitas kesehatan yang representative.

g. Belum adanya sarana promosi yang representative.

h. Banyaknya temepat-tempat kegiatan penyakit

masyarakat.

i. Belum singkronnya kegiatan perusahaan dikecamatan

pangkalan lesung dengan keinginan masyarakat.

j. Belum singkronnya keinginan masyarakat terhadap

suatu pembangunan di desa dengan kebijakan SKPD

yang ada

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih.

Berdasarkan analisa terhadap pernyataan politik Bupati dan

Wakil Bupati semasa kampanye Pilkada, kemudian kondisi umum


dan masalah pembangunan serta isu-isu strategis Kabupaten

Pelalawan saat ini yang menjadi tantangan lima tahun ke depan,

dengan memperhitungkan sumber daya sebagai modal dasar yang

dimiliki, maka visi pembangunan RPJMD Kabupaten Pelalawan

Tahun 2011-2016 adalah:

“ PEMBAHARUAN MENUJU KEMANDIRIAN

PEMERINTAH DAN MASYARAKAT KABUPATEN

PELALAWAN ”

Pengertian pokok-pokok visi diterjemahkan sebagai berikut:

a. Pembaharuan dalam hal ini memiliki dua arti sekaligus, yaitu : (1)

proses melakukan perubahan yang menghasilkan perbaikan

dalam pembangunan inklusif; dan (2) hasil-hasil kebaruan

(inovasi) dalam beragam bidang yang semakin meningkat dan

bermanfaat untuk berbagai segi kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Pembaharuan menyangkut perubahan

pola pikir (mindset), pola kerja, cara bertindak, kebijakan dan

strategi yang lebih mengedepankan pelaksanaan pembangunan

berbasis kreatifitas-keinovasian, serta menumbuhkembangkan

partisipasi dan pemberdayaan untuk meningkatkan daya saing,

kemajuan masyarakat dan daerah.

Dalam mendorong perubahan pola pikir dan pola kerja

dibutuhkan SDM dengan etos kerja baik serta kualitas kinerja

tinggi. SDM Kabupaten Pelalawan ke depan harus mempunyai

sikap, semangat, orientasi serta memiliki cara-cara cerdas dalam

memanfaatkan setiap peluang pembangunan dan mampu

merancang kebutuhan masyarakat secara cermat mendasar,

dengan mendesain perencanaannya dari awal secara rasional,

terukur, efisien dan efektif. Upaya-upaya peningkatan daya saing

yang dilakukan melalui penguatan sistem inovasi lebih

mengedepankan pembangunan ekonomi berbasis ilmu

pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) serta dilaksanakan

secara bersistem, berkolaborasi, bersinergi dan berkelanjutan.

b. Kemandirian mengandung arti memiliki komitmen dan

konsistensi yang tinggi untuk berprakarsa, yang didukung oleh

kemampuan sendiri dan sumber daya yang semakin meningkat

sebagai konsekuensi dalam menjalankan otonomi daerah seluas-


luasnya sebagaimana diamanatkan Pasal 18, Ayat (5) UUD 1945

Amandemen Keempat.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam pembiayaan

pembangunan melalui APBD sangat terbatas. Dengan demikian,

kesejahteraan rakyat, kemajuan dan kemandirian Kabupaten

Pelalawan beserta dinamika pembangunannya akan dipengaruhi

oleh peran aktif dunia usaha, yang mencakup Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta

domestik dan asing, serta masyarakat Kabupaten Pelalawan itu

sendiri. Karena itu, memiliki kemampuan menggali serta

memanfaatkan potensi daerah dan peluang dari luar daerah guna

memenuhi kebutuhan pembangunan, dengan mengandalkan pada

kemampuan dan kekuatan sendiri dinilai semakin penting.

Dengan bertumpu pada kemampuan tersebut, masyarakat dan

daerah diharapkan akan semakin berdaya saing dan mandiri

secara ekonomi, politik, sosial dan hukum serta mampu

mensejajarkan kehidupannya dengan masyarakat dan daerah lain

yang telah maju. Kondisi ini ditandai oleh meningkatnya harkat,

martabat dan kualitas kehidupan masyarakat yang didukung oleh

ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai.

c. Pemerintah adalah Pemerintahan Kabupaten Pelalawan yang

memiliki wilayah administratif sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang bekerja

dan menjalankan kebijakan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan secara profesional, semakin mampu memberikan

pelayanan publik yang baik, taat azas dan bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (KKN).

d. Masyarakat adalah komunitas masyarakat yang berdomisili di

wilayah administrasi Kabupaten Pelalawan. Masyarakat Pelalawan

yang diharapkan ke depan adalah masyarakat yang semakin

sejahtera, yaitu yang semakin mampu memenuhi kebutuhan

hidupnya secara seimbang jasmani dan rohani, berbudaya dan


berakhlak mulia, memiliki peradaban tinggi, cerdas dan sehat.

Kondisi ini ditandai oleh meningkatnya kualitas standar hidup

(quality of life), tumbuhnya rasa percaya diri (self esteem),

meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta

lingkungan hidup yang semakin layak, dalam suasana aman dan

nyaman serta saling menghargai nilai-nilai sosial kemanusiaan

dan budaya.

Dengan demikian visi Kabupaten Pelalawan “Pembaharuan

Menuju Kemandirian Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten

Pelalawan” adalah mewujudkan perubahan yang inovatif dan inklusif

menuju Kabupaten Pelalawan yang mandiri.

Untuk mengukur tingkat capaian Kemandirian Pemerintah dan

Masyarakat Kabupaten Pelalawan ditetapkan kriteria dan indikator-

indikator komposit sebagai indikasi perwujudan pencapaian Visi

RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016. Penjabaran kriteria

dan indikator-indikator keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut:


Tabel 3.1

Indikator Keberhasilan Pencapaian Visi Kabupaten Pelalawan

Tahun 2011 - 2016

SASARAN

STRATEGIS VISI INDIKATOR

SATUAN

INDIKATOR

Kondisi

Kinerja

Pada awal

RPJMD

Kondisi

Kinerja

Pada

Akhir

RPJMD

Tahun

2010

Tahun

2016

1. Meningkatnya

kesejahteraan

masyarakat

IndeksPembanguna

n Manusia (IPM) Poin 73,18 75,43

2. Menurunnya

kemiskinan

Jumlah persentase

tingkat miskin % 14,51 10

3. Menurunnya

pengangguran

Tingkat

Pengangguran

Terbuka (TPT)

% 4,69 4,20

4. Meningkatnya

kinerja dan

kualitas

perekonomian

Laju Pertumbuhan

Ekonomi (LPE) % 7,17 7.20

5 Kemandirian

Keuangan

Daerah

- Persentase Proporsi

PAD dari Pendapa-

tan Daerah

% 4,53 10

- Proporsi Belanja

Langsung terhadap

Belanja Tidak

Langsung

% 58 60

Untuk mencapai visi PEMBAHARUAN MENUJU

KEMANDIRIAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT KABUPATEN

PELALAWAN, maka Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah

menetapkan 7 (tujuh) Misi, yaitu :

1. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG

UNGGUL, BERIMAN, BERTAQWA DAN BERBUDAYA

MELAYU;

2. MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT

DAN KUALITAS LINGKUNGAN;

3. MENINGKATKAN KINERJA BIROKRASI DAN OTONOMI

DESA;


4. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

DAERAH;

5. MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI, MENDORONG

INVESTASI, PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN USAHA

STRATEGIS DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN.

6. MENINGKATKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

MASYARAKAT;

7. MENGUATKAN SISTEM INOVASI UNTUK MENDUKUNG

PERCEPATAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAN PENINGKATAN

DAYA SAING DAERAH.

Penjelasan masing-masing Misi di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul,

Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya Melayu.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menyangkut

aspek pendidikan, kemampuan dan keterampilan hidup, serta

kualitas keimanan dan ketaqwaan mutlak dilaksanakan. Hal

tersebut perlu dilakukan sejak dini dan terus menerus sehingga

Kabupaten Pelalawan dapat memiliki pondasi kokoh, yang mampu

menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dalam

pengetahuan dan keterampilan, melestarikan dan mengamalkan

nilai-nilai budaya, serta memiliki iman dan taqwa.

2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Kualitas

Lingkungan.

Kondisi kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah sangat

mempengaruhi kualitas pembangunan dan kualitas hidup

masyarakat itu sendiri. Tanpa tubuh yang sehat, maka akan

sangat sulit bagi seluruh aktor pembangunan di Pelalawan

melakukan pembangunan di segala bidang. Mengingat arti penting

kesehatan, maka salah satu fokus pembangunan untuk lima

tahun kedepan adalah peningkatan kualitas kesehatan

masyarakat yang diharapkan mampu meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat.

Kualitas lingkungan merupakan aspek yang sangat penting dalam

membangun kesejahteraan masyarakat, termasuk di dalamnya

lingkungan alam sekitar. Salah satu bencana lingkungan yang

sering sekali menimpa kabupaten Pelalawan adalah bahaya


kebakaran hutan,. Uuntuk itu diperlukan adanya antisipasi dan

mitigasi bencana yang lebih optimal.

3. Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Otonomi Desa

Pelaksanan pembangunan akan berjalan dengan optimal apabila

ditunjang oleh aparatur pemerintah yang profesional, bersih,

memiliki etos kerja dan komitmen yang tinggi serta didukung

teknologi informasi dan komunikasi yang handal. Hal ini

diharapkan dapat menjamin kinerja pemerintahan dalam

menciptakan pelayanan publik yang prima, serta menciptakan

kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas publik, mulai

dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa.

Otonomi desa mendorong terwujudnya desa mandiri yang mampu

memberdayakan potensi yang dimiliki untuk menciptakan

kemandirian, kemakmuran dan kesejahteraan di tingkat desa.

Melalui otonomi desa, penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan kepada masyarakat semakin dekat ke tingkat yang

paling bawah yaitu desa. Misi mewujudkan desa mandiri dan

sejahtera di Kabupaten Pelalawan bukanlah sekedar mimpi

belaka, tetapi yakin bisa dicapai dengan langkah dan terobosan

baru, niat tulus ikhlas, serta usaha optimal dari seluruh elemen

masyarakat yang bersinergi dengan pemerintah.

4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Infrastruktur merupakan faktor penunjang bagi berbagai aktivitas

masyarakat di dalam suatu wilayah. Penyediaan sarana dan

prasarana infrastruktur yang memadai, efektif dan efisien mutlak

diperlukan untuk mendorong pengembangan wilayah sesuai

dengan struktur dan pola ruang yang telah direncanakan.

Penyediaan dan layanan infrastruktur yang baik dan sesuai

dengan standar selain akan sangat menunjang aktivitas

perekonomian, juga meningkatkan aksesibilitas suatu

lokasi/daerah serta meningkatkan kualitas hidup penghuni di

wilayah tersebut. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan

infrastruktur transportasi, air bersih, telekomunikasi dan listrik,

maka Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada periode

pembangunan lima tahun kedepan (2011-2016) tetap

memprioritaskan pembangunan dan peningkatan layanan

infrastruktur daerah.


5. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi, Mendorong Investasi,

Pengembangan Pariwisata dan Usaha Strategis Daerah yang

Berwawasan Lingkungan.

Kabupaten Pelalawan memiliki kekuatan dari potensi ekonomi

untuk membangun kemandirian ekonomi. Sumber daya berupa

kekayaan alam di sektor gas alam, batubara, bentonit, kaolin,

pasir kuarsa, pariwisata dan perkebunan merupakan potensi

unggulan. Beberapa di antaranya adalah gas alam di Kecamatan

Langgam, fenomena alam gelombang pasang Bono di Kecamatan

Teluk Meranti, dan karet serta kelapa sawit yang berkembang

hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan., Potensi daerah

tersebut dapat menjadi modal daya ungkit bagi pertumbuhan

ekonomi Pelalawan bila dikelola secara optimal dengan tetap

memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Dari beberapa potensi ekonomi tersebut, Kabupaten Pelalawan

memiliki potensi pariwisata yang sangat eksotis untuk

dikembangkan menjadi potensi unggulan daerah sebagai tujuan

pariwisata nasional dan dunia, antara lain gelombang pasang

“Bono” dan Taman Nasional Tesso Nilo. Gelombang Bono sejak

ratusan tahun silam menurut legenda merupakan perwujudan

tujuh hantu yang kerapkali membolak-balikkan kapal dan

memakan korban. Namun bagi peselancar dunia gelombang yang

terjadi karena pasang surut tersebut justru jadi surga berselancar.

Jika di laut mereka hanya bisa berselancar 30 detik dalam satu

gelombang, di atas Bono mereka bisa menikmati 30-60 menit.

Gelombang Bono yang berkategori tidal robe, merupakan salah

satu obyjek wisata berselancar terbaik di dunia. Destinasi wisata

tersebut, apabila dikelola dengan baik berpotensi sebagai sumber

penggerak pembangunan ekonomi masyarakat yang berwawasan

lingkungan.

Pengelolaan kekayaan alam unggulan dibarengi dengan

penciptaan iklim investasi yang kondusif termasuk kepastian

hukum dan berusaha di wilayah Pelalawan. Komitmen tersebut

menuntut adanya penerapan good governance dan pelayanan

prima dari pemerintah daerah. Tanpa manajemen pemerintahan

yang baik dan bersih, maka akan sulit untuk menciptakan

kemandirian ekonomi yang benar-benar mampu memberi

kesejahteraan bagi rakyat.


6. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Penduduk Kabupaten Pelalawan terdiri dari multi etnis, hampir

seluruh suku ada di wilayah ini. Dengan kemajemukan ini,

masyarakat Pelalawan terus melestarikan nilai-nilai hidup

bermasyarakat saling toleransi dan hormat menghormati.

Penciptaan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan sehari-

hari sangat diperlukan agar tercipta rasa aman di masyarakat

dalam menjalankan seluruh aktivitasnya. Kondisi lingkungan yang

aman, tertib dan nyaman tidak saja berdampak positif bagi

masyarakat yang hidup di wilayah ini, namun juga sangat baik

bagi pencitraan daerah. Kondisi wilayah yang aman, tentram dan

tertib menjadi salah satu daya tarik investasi yang diperlukan

untuk meningkatkan perekonomian wilayah.

7. Menguatkan Sistem Inovasi untuk Mendukung Percepatan

Kemandirian Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Daerah.

Percepatan kemandirian ekonomi dan peningkatan daya saing

Kabupaten Pelalawan tidak mungkin dapat dilakukan dengan cara

biasa atau business as usual. Hal ini memerlukan langkah-

langkah terobosan yang berbasiskan pengetahuan untuk

menghasilkan inovasi (pembaruan) di berbagai bidang, difusinya

serta meningkatkan proses pembelajaran yang sesuai dengan

kebutuhan dan dinamika pembangunan Kabupaten Pelalawan.

Penguatan sistem inovasi merupakan suatu pendekatan

pembangunan Kabupaten Pelalawan berbasis pengetahuan,

sebagai langkah terobosan yang dilakukan secara sistemis-

sistematis, menyeluruh (holistik), serta mengedepankan kerjasama

(kolaborasi) antar elemen pembangunan. Penguatan sistem inovasi

Kabupaten Pelalawan difokuskan untuk menghasilkan dampak

strategis sebagai berikut : (1) Berkembangnya ekosistem yang

kondusif bagi kreativitas-keinovasian di daerah; (2) Meningkatnya

nilai tambah (produktivitas) dari potensi khas industri unggulan

daerah; (3) Berkembangnya kapasitas inovatif daerah dan sentra

pertumbuhan baru daerah; (4) Berkembangnya bisnis-bisnis

inovatif di daerah; (5) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar

rakyat dan daya dukung pembangunan Pelalawan yang

berkelanjutan.

Sebagai pedoman umum bagi arah kebijakan, digunakan

kerangka kebijakan inovasi atau kerangka heksagon, yakni : (1)

Memperbaiki iklim/lingkungan bagi berkembangnya inovasi dan


bisnis; (2) Meningkatkan daya dukung penyediaan

teknologi/inovasi dan kemampuan pengguna teknologi/inovasi;

(3) Memperbaiki keterkaitan/interaksi, jaringan dan pelayanan

yang berbasis pengetahuan/teknologi; (4) Meningkatkan budaya

kreatif-inovatif; (5) Meningkatkan keterpaduan/koherensi dalam

penguatan sistem inovasi; dan (6) Meningkatkan penyelarasan

sejalan dengan dinamika perkembangan global.

3.3 Telaahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan

Sejalan dengan visi Kabupaten, Sekretariat Daerah Kabupaten

Pelalawan merumuskan visi organisasi yaitu :

MEWUJUDKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN

BERKUALITAS MENUJU KEMANDIRIAN

PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT

KABUPATEN PELALAWAN

Pernyataan visi di atas memuat kata-kata kunci sebagai berikut :

• 1. Manajemen Pemerintahan Berkualitas

Sekretariat Daerah sebagai unsur staf dalam menjalankan tugas

pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya harus mampu mengelola

manajemen pemerintah secara baik, efektif, efisien,

berkualitas.dan transparansi. Seluruh tenaga staf di Sekretariat

Daerah harus memiliki keahlian dalam menganalisa, menafsirkan,

dan merumuskan dengan jelas masalah yang timbul, mempelajari

tindakan-tindakan penyelesaiannya, menyusun saran yang

konkrit dan mengajukan bahan-bahan pertimbangan yang

diperlukan pimpinan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi tersebut, Sekretariat Daerah harus menjadi teladan,

panutan kepada semua unit kerja yang ada di lingkungan

pemerintah Kabupaten Pelalawan, sehingga dapat memotivasi unit

kerja lainnya untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi

dalam pembangunan yang dilandasi dengan perencanaan yang

disusun secara profesional dan didukung dengan sinergi

pelaksanaan tugas.

• 2. Kemandirian Pemerintahan dan Masyarakat Kabupaten

Pelalawan

Memiliki kemampuan melaksanakan pembangun daerah

dikabupaten pelalawan dengan pemanfaatan potensi daerah baik


secara sumber daya manusia maupun sumber daya alam secara

optimal, yang melibatkan segala stake holder yang ada pemerintah

masyarakat dan pihak swasta sehingga masyarakat dan daerah

menjadi mandiri secara ekonomi, politik, social, hukum, maupun

mensejajarkan kehidupannya sederajat dengan masyarakat lain

yang telah maju yang ditandai dengan meningkatnya harkat dan

martabat kehidupan masyarakat kabupaten pelalawan.

Terwujudnya visi yang telah ditetapkan merupakan tantangan

dari setiap personil Sekretariat Daerah. Visi tersebut merupakan arah

yang hendak ditempuh untuk masa yang jauh ke depan. Namun visi

tersebut masih bersifat abstrak. Penetapan mengenai alasan

keberadaan dan tugas pokok serta fungsi organisasi dinyatakan

dalam misi Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf yang

mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam menyusun

kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis

daerah. Dengan demikian, misinya harus dapat mendukung dan

mensukseskan misi Kabupaten Pelalawan. Oleh karena itu, misi

Sekretariat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima baik untuk internal organisasi

maupun pelayanan kepada publik.

2. Mewujudkan Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Aparatur

3. Mewujudkan koordinasi dengan setiap unit organisasi pemerintah

dan unit organisasi lainnya dalam rangka penyusunan program,

pelaksanaan dan evaluasi pembangunan secara terpadu.

4. Mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri melalui

pendekatan perencanaan komprehensif dan terpadu.

Penetapan misi tersebut diatas dilatarbelakangi oleh hal-hal

berikut:

Misi Pertama : Mewujudkan pelayanan prima baik untuk internal

organisasi maupun pelayanan kepada publik

Kelembagaan pemerintah yang diakui eksistensinya harus dapat

berfungsi sebagai pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

Aparat Sekretariat Daerah merupakan sumber daya yang potensial

dalam bidang perencanaan yang merupakan salah satu tugas dan

fungsinya. Integritas kelembagaan Sekretariat Daerah yang

mantap dan dinamis dalam mengikuti perkembangan kehidupan


masyarakat, serta lebih responsif terhadap perubahan-perubahan

yang terjadi di lingkungan masyarakat. Setiap aparat diharapkan

proaktif dalam melayani masyarakat dan bukan dilayani

masyarakat.

Misi Kedua

Mewujudkan aparatur yang disiplin dan berkwalitas, sesuai

dengan yang diamanatkan dalam semangat reformasi birokrasi.

Reformasi Birokrasi menuntut supaya adanya perubahan dalam

segala segi birokrasi. Ini muncul akibat dari kekecewaan

masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh setiap

aparatur perintah. Untuk mewujudkan disiplin Aparatur tersebut,

maka perlu adanya Reword and Punishment.

Misi Ketiga

Koordinasi dilakukan melalui pendekatan yang berorientasi

terhadap masalah, dengan cara mendefinisikan setiap masalah,

menetapkan keputusan untuk memecahkan masalah, dan

kemudian menetapkan kegiatan yang diperlukan untuk

memecahkan masalah.

Apabila kegiatan ini dilaksanakan dengan baik akan bermanfaat

bagi pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam mengkoordinasi

perencanaan pembangunan. Selain melaksanakan koordinasi,

pemerintah Kabupaten Pelalawan juga dituntut memiliki bank

data sebagai sumber informasi yang memungkinkannya untuk

mengambil keputusan yang tepat dan cepat tanpa harus

menunggu pengumpulan data terlebih dahulu. Kegiatan

pemutakhiran data lebih mudah dilakukan jika ruang lingkup dan

koordinasi pengumpulannya telah berjalan dengan baik.

Manajemen data penting dilakukan untuk memudahkan

koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan

serta memastikan bahwa data tersebut akurat dan mutakhir.

Misi Keempat

Urusan-urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pada dasarnya menjadi

wewenang dan tanggung jawab daerah. Dalam hal ini prakarsa

sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut

penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun yang

menyangkut pembiayaannya, yang diharapkan pada suatu kurun

waktu tertentu pemerintah daerah kabupaten dapat

melaksanakan secara mandiri yang berorientasi pada


transparansi melalui pendekatan perencanaan yang

komferehensif yang menjadi dasar dalam melaksanakan

pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus

mengikutsertakan sektor swasta/dunia usaha dan masyarakat

untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik.

Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, yaitu menjunjung

tinggi kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan

kemampuan rakyat. Setiap warga negara mempunyai suara

dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun

melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis.

Wilayah Kabupaten Pelalawan terletak relatif di bagian

timur Provinsi Riau seperti ditunjukkan pada Gambar 1.2.1 yaitu

peta orientasi wilayah Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan Peta

Rupa Bumi Bakosurtanal skala 1 : 50.000, wilayah Kabupaten

Pelalawan secara geografis terletak pada 000 48’ 32” LU – 000

24’ 14” LS dan 1010 30’ 40” – 1030 23’ 22” BT. Dengan batas-

batas wilayah adalah:

- sebelah utara : Kabupaten Siak dan perairan Kabupaten

Kepulauan Meranti Provinsi Riau;

- sebelah timur : perairan Kabupaten Karimun Provinsi

Kepulauan Riau;

- sebelah selatan : Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri

Hulu, dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;

- sebelah barat : Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.

Provinsi Riau Selaras dengan penetapan dalam UU

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP Nomor 26

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,

bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut,

ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu

kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup,

melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;

maka ruang wilayah Kabupaten Pelawan dalam konteks RTRW

(Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Pelalawan akan

meliputi wilayah dengan ruang daratan, laut, udara, dan dalam

bumi. Luas wilayah daratan bila merujuk kepada Undang-Undang

RI Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten


Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara

RI Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

3902) adalah 12.490,42 km² atau 1.249.042 Ha.

Sementara itu dalam naskah teknis RTRW Kabupaten

Pelalawan tahun 2009 dan dalam publikasi Pelalawan Dalam

Angka tahun 2009, luas wilayah Kabupaten Pelalawan adalah

13.256,70 km² atau 1.325.670 Ha. Setelah dilakukan

penghitungan ulang dengan bantuan teknik digitasi diperoleh luas

sebesar kurang lebih 13.155,7944 km² atau 1.315.579,44 Ha.

Wilayah daratan tersebut dalam arti termasuk perairan di

dalamnya (inland water) yaitu sungai dan danau/tasik. Wilayah

laut Kabupaten Pelalawan adalah ruang wilayah laut kewenangan

(WLK) Kabupaten Pelalawan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, yaitu wilayah laut yang berbatasan dengan

perairan laut Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, serta

Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, dengan luas kurang

lebih 666,3064 km² atau 66.630,64 Ha.

Wilayah udara Kabupaten Pelalawan adalah ruang

udara yang yang terletak di atas wilayah daratan dan wilayah laut

tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan. Wilayah dalam bumi Kabupaten Pelalawan

adalah ruang dalam bumi yang terletak di bawah wilayah daratan

dan wilayah laut tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Berdasarkan Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

yang termuat dalam RTRW Kabupaten Pelalawan maka

Kecamatan Pangkalan Lesung termasuk kedalam kelompok Pusat

Pelayanan Kawasan (PPK). Dimana PPK tersebut dipusatkan di

ibukota Kecamatan, Dalam hal ini Kelurahan Pangkalan Lesung.

Kriteria PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) adalah:

a) pusat pelayanan yang yang berfungsi sebagai pusat

pemerintahan, ekonomi, dan sosial yang melayani skala

kecamatan atau beberapa desa;

b) pusat pelayanan transportasi yang melayani skala kecamatan

atau beberapa desa.

Dari kriteria tersebut maka dapat diidentifikasi faktor –

fakor penghambat dan faktor – faktor pendorong dari pelayanan di


Kantor Camat Pangkalan Lesung yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan ditinjau dari RTRW dan KLHS.

Faktor Penghambat antara lain sebagai berikut :



c. Administrasi yang belum tertib.

d. Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras

dan antar golongan.

e. Perkembangan/Penataan Permukiman yang asri.

f. Belum adanya peran aktif masyarakat dalam menciptakan

rasa aman.

k. Belum adanya Fasilitas kesehatan yang representative.

l. Belum adanya sarana promosi yang representative.

Faktor Pendorong antara lain sebagai berikur :

a. Tersedianya SDM yang cukup.

b. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi.

c. Tersedianya sarana jalan yang memadai.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal

maupun exsternal merupakan langkah yang sangat penting

dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan

(Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang

ada.

Isu-isu internal dilingkungan Kantor Kecamatan Pangkalan

Lesung antara lain :



c. Sistem kerja yang belum optimal.

d. Administrasi yang belum tertib.

Isu-isu external antara lain :

1. Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan

antar golongan .

2. Perkembangan/Penataan Permukiman yang asri.

3. Peningkatan Potensi Perkebunan.

4. Belum adanya peran aktif masyarakat dalam menciptakan rasa

aman.

5. Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali.

6. Belum adanya Fasilitas kesehatan yang representative.


7. Belum adanya sarana promosi yang representative.

Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan

Pangkalan Lesung di dasarkan kepada potensi, peluang dan

kendala yang ada yakni :

1. Kekuatan ( Strengths )

a. Tersedianya jumlah SDM

a. Tercipta hubungan antara pemerintah dengan Tokoh

Masyarakat.

2. Kelemahan ( Weakness )

b. Pelayanan masih belum prima

c. Aparatur belum profesional

d. Administrasi belum tertib

3. Peluang ( Opportunites )

a. Berkembangnya permukiman yang dihuni oleh

masyarakat terdidik.

b. Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan.

c. Berkembangnya sarana perdagangan.

d. Kondisi masyarakat yang Heterogen.

e. Tersedianya lahan pemukiman dan perdagangan

(peluang)

f. Tersedianya lahan perkebunan. (peluang)

4. Ancaman ( Threats )

a. Keamanan dan Ketertiban.

b. Banjir.

Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Pemerintah

Kecamatan Pangkalan Lesung, faktor kunci keberhasilan yang

turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi :

1. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem

kerja yang ada.

2. Tersedianya aparatur yang berkualitas.

3. Tersedianya sarana tramtib.

4. Adanya kesadaran terhadap pentingnya trantib.

5. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi.

6. Tersedianya data umum yang akurat.

7. Tersedianya data tata ruang yang terinci dalam bidang

perdagangan.


8. Tersedianya tenaga aparat yang menguasai informasi

perdagangan.

9. Tersedinya tenaga ahli di bidang kewirausahaan.

10. Tersedia bantuan dan akses permodalan.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang

realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu,

dengan mengisyaratkan adanya misi dan tantangan. Dalam

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan

umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan. Berangkat dari pengertian visi tersebut, maka visi

Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dapat

dirumuskan sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA MANAJEMEN PEMERINTAHAN

BERKUALITAS UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN YANG BAIK

KEPADA PUBLIK “

Dimana visi tersebut mengandung arti bahwa Kecamatan

Pangkalan Lesung sangat mengutamakan Manajemen

Pemerintahan yang berkualiatas yang mengarah pada good

government tanpa melanggar peraturan-peraturan yang ada guna

untuk memberikan pelayanan yang baik kepada publik.

Manajemen Pemerintahan yang berkualitas adalah

merupakan salah satu syarat dalam rangka menciptakan

pelayanan yang baik kepada publik, pelayanan yang dilaksanakan

oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan secara baik atau minimal sesuai

dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.

Tujuan Manajemen Pemerintahan yang berkualitas adalah

memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan

kebutuhan publik/masyarakat secara sangat baik atau terbaik

dalam rangka tertib administrasi.

Manajemen Pemerintahan yang berkualitas bermanfaat bagi

upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada

masyarakat sebagai pelanggan dan sebagai acuan pengembangan

penyusunan standar pelayanan.


Pelayanan adalah segala bentuk pelayanan umum yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah,

lingkungan BUMN/D dalam bentuk barang/jasa, baik dalam

rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat/publik maupun

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan Tjiptono

(1991:61) menyimpulkan bahwa pelayanan yang berkualitas

bukanlah berdasarkan sudut pandang/persepsi penyedia jasa,

melainkan berdasarkan sudut pandang/ persepsi konsumen.

Oleh karena itu, Gaspersz (1997) menyatakan bahwa kualitas

pelayanan adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi

keinginan/kebutuhan pelanggan (meeting the needs of customers)

Kualitas pelayanan yang mampu memberikan kepuasan kepada

pelanggan inilah yang dinamakan dengan pelayanan yang baik

terhadap publik.

1. Manajemen Pemerintahan yang Berkualitas, dengan ciri-ciri

sebagai berikut :

a. Kesederhanaan, dalam arti prosedur pelayanan

diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-

belit , mudah dipahami dan dilaksanakan;

b. Kejelasan

Persyaratan teknis dan administrative pelayanan public, unit

kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab

dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau

persoalan dan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan public,

rincian biaya dan tata cara pembayaran.

c. Kepastian waktu

Pelaksanaan pelayanan public dapat diselesaikan dalam kurun

waktu yang telah ditentukan.

d. Akurasi

Produk pelayanan public diterima dengan benar, tepat dan sah;

e. Keamanan, dalam arti proses dan produk pelayanan publik

dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum;

f. Tanggungjawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang

ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan

dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan

dalam pelayanan publik.


2. Pengertian Pelayanan

Istilah pelayanan dalam bahasa ingris adalah “servis”

A.s.moenir (2002:26-27) mendefenisikan pelayanan sebagai

kegiatan yang di lakukan oleh seseorang atau sekelompok orang

dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya

dapat dirasakan oleh yang di rasakan oleh yang melayani atau di

layani.selanjut A.s Moenir (2002:16)bahwa proses pemenuhan

kebutuhan melalui aktifitas orang lain yang langsung inilah yang

di namakan pelayanan.jadi dapat di katakan pelayanan adalah

kegiatan yang bertugas untuk membantu menyiapkan atau

menguras apa yang diperlukan oleh orang lain.

- pelayanan publik

Dalam kamus bahasa Indonesia (1990) pelayanan publik di

rumuskan sebagai berikut :

a. Pelayanan adalah perihal atau cara melayani

b. Pelayanan adalah kemudahan yang di berikan sehubungan

dengan jual beli barang atau jasa.

c. Pelayanan medis merupakan pelayanan yang diterima

seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan,diagnose

dan perpadatan suatu gangguan kesehatan tertentu.

d. Publik berarti orang banyak (umum)

- Unsur-Unsur Pelayanan Publik

Menurut A.s Moenir (1995:8) Unsur-Unsur pelayanan public

adalah :

a. sistim,prosedur,dan metode

yaitu didalam pelayanan publik perlu ada sistim

informasi,prosedur dan metode yang mendukung kelancaran

dalam memberi pelayanan

b. Personil,di tekankan pada prilaku aparatur yang harus

professional,disiplin,dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan

atau masyarakat.

c. Sarana dan Prasarana.

d. masyarakat sebagai pelanggan.

Prinsip-Prinsip pelayanan Publik menurut keputusan MANPAN

NO 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah :

a.1. keseluruhan

Prosedur pelayanan Publik tidak berbelit belit,

Mudah dipahami dan mudah dilaksanakan


2. Kejelasan

Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik,Unit

kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab

dalam memberikan pelayanan dan penyelelesaian keluhan atau

persoalan dan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan

publik,rincian biaya dan tata cara pembayaran.

3. Kepastian waktu

Pelaksanaan Pelayanan Publik dapat diselesaikan dalam kurun

waktu yang telah ditentukan.

4. Akurasi

Produk pelayanan publik di terima dengan benar,tepat dan sah.

5. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memeberikan rasa aman

kepastian hokum.

6. Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang

ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan

dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan

dalam pelayanan publik.

7. kelengkapan saran prasarana

Terjadinya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya

yang memadai.

8. Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai mudah

digunakan oleh masyarakat.

9. Kedisiplinan,Kesopanan,Keramahan pemberi pelayanan harus

bersikap disiplin,sopan dan santun,ramah serta memberikan

pelayanan dengan iklas

10. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib,teratur disediakan ruang

Tunggu yang nyaman,bersih,rapi,lingkungan yang indah

serta dilengkapi dengan tempat Parkir,Toilet dan

tempat Ibadah.

Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD. Rumusan

misi SKPD yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi

SKPD yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa

yang harus dilakukan oleh SKPD bersangkutan. Dalam suatu

dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk


memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk

mencapai visi SKPD. Rumusan misi dalam dokumen Renstra

SKPD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor

lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang

mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan)

pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan,

atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai

perwujudan visi SKPD.

Dalam rangka mencapai visi Kecamatan Pangkalan Lesung

Kabupaten Pelalawan tersebut, maka misi yang akan

dilaksanakan adalah:

1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai kantor

Camat Pangkalan Lesung

2. Mewujudkan sarana dan prasarana yang baik dan memadai.

3. Mewujudkan Metode Kerja yang cepat dan tepat.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah SKPD

Tujuan penyusunan RENSTRA Kecamatan Pangkalan Lesung

adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang

menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan

Kecamatan Pangkalan Lesung yang efisien dan efektif

berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik,

antara lain :

1. Meningkatkan Kompetensi Sumber daya Manusia di bidang

manajemen dan pelayanan

2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang berbasisi ilmu

teknologi.

3. Meningkatkan tertib administrasi utamanya dibidang

pelayanan.

Adapun sasaran strategi penyusunan RENSTRA Kecamatan

Pangkalan Lesung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan di bidang

pelayanan untuk staf di Kecamatan Pangkalan Lesung.

2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang berbasis

ilmu tekhnologi di seluruh seksi dan sub bagian.

3. Meningkatnya ketepatan dan kecepatan dalam memberikan

pelayanan kepada warga masyarakat.


Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-

2011 2012 2013 2014 2015

1.

Meningkatkan

kompetensi

sumber daya

manusia

dibidang

manajemen

dan pelayanan

Meningkatnya

pengetahuan dan

ketrampilan di bidang

pelayanan untuk staf

di Kecamatan

Pangkalan Lesung.

Aparatur dan sarana prasarana

(%)

80 85 90 95 100

2.

Meningkatkan

sarana dan

prasa-rana

berbasis ilmu

tekhnologi

Tersedianya sarana

dan prasarana

pendukung berbasis

ilmu tekhnologi di

seluruh seksi dan sub

bagian

Cakupan Sarana dan Prasarana

(%)

80 85 90 95 100

3.

Meningkatkan

tertib

administrasi

utamanya

dibidang

pelayanan.

Meningkatnya

ketepatan dan

kecepatan dalam

memberikan

pelayanan kepada

masyarakat

Cakupan Ketepatan

dan Kecepatan Pelayanan

(%)

85 90 95 98 100

4.3 Strategi dan Kebijakan

Yang dimaksud dengan strategi adalah cara-cara yang

dipakai oleh SKPD Kecamatan Pangkalan Lesung untuk

wewujudkan program-program yang telah memperoleh

pendanaan dari sumber APBD II, APBD I maupun pusat.

Adapun strategi dari pencapaian program SKPD kecamatan

Pangkalan Lesung adalah :

1. meningkatkan kompetensi SDM bidang pelayanan melalui

kerjasama dengan SKPD lain.

2. mengefektifkan anggaran untuk kebutuhan sarana dan

prasarana

3. Mengoptimalkan kinerja pegawai untuk memberikan

pelayanan dan ketersediaan data yang baik.

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu

kepada Visi Misi Kecamatan, maka dirumuskan pokok-pokok

kebijakan Kecamatan yang menjadi acuan dalam menetapkan

program pembangunan lima tahun ke depan dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :


1. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti

diklat sesuai dengan bidang kerjanya.

2. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan sarana dan

prasarana penunjang kinerja;

3. Mengefisiankan anggaran untuk peningkatan kualitas kerja

untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan

pendanaan yang menjadi tanggung jawab Kantor Camat Pangkalan

Lesung. Pada bab ini, disajikan pula pencapaian target indikator

kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan

pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Berikut ini merupakan tabel Indikasi rencana program prioritas yang

disertai kebutuhan pendanaan Kantor Camat Kecamatan Pangkalan

Lesung untuk tahun 2011 – 2016 :


Tabel 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

KANTOR CAMAT PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PANGKALAN LESUNG PROPINSI RIAU

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

kode

Program dan

Kegiatan

Indikator kinerja

program (outcame)

dan Kegiatan (output)

Data capai

an pada tahu

n

awal perencanaan

Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan

Unit kerja SKPD penan

ggung jawab

Lokasi 2011 2012 2013 2014 2015

Kondisi kinerja pada

akhir periode Renstra SKPD

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

Meningkatkan

kompetensi sumber

daya manusia dibidang

manajemen dan

pelayanan

Meningkatnya

pengetahuan dan

ketrampilan di bidang

pelayanan untuk staf di Kecamatan Pangkalan

Lesung.

Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

Pakaian dinas pegawai

100 12 100 14 100 16 100 18

Kantor Camat Pangkalan Lesung

Pangkalan Lesung

Pengadaan Pakaian KORPRI

Pakaian Korpri Pegawai

100 12


Pangkalan Lesung


05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05.01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan

100 50 100 50 100 60 100 60 100 85 100 96


Pangkalan Lesung

05.18

Penyelenggaraan senam sehat kamis

Terciptanta aparatur yang sehat

100 0 100 0 100 0 100 43 100 42 100 42


Pangkalan Lesung

Meningkatkan sarana

dan prasarana berbasis

ilmu tekhnologi

Tersedianya sarana dan prasarana

pendukung berbasis ilmu tekhnologi di seluruh seksi

dan sub

Aparatur 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


bagian 01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat

100 6 100 9 100 6 100 6 100 10 100 15


Pangkalan Lesung

01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya rekening telepon, listrik dan air

100 16 100 29 100 47 100 47 100 52 100 61


Pangkalan Lesung

01.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendara-an Dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan perizinan kendaraan dinas

100 1 100 1 100 5 100 5 100 5 100 5


Pangkalan Lesung

01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terciptanya lingkungan sehat, bersih dan aman

100 63 100 70 100 194 100 239 100 278 100 325


Pangkalan Lesung


01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

100 28 100 46 100 84 100 65 100 81 100 94


Pangkalan Lesung

01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

100 26 100 53 100 37 100 37 100 45 100 56


Pangkalan Lesung

01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100 0 100 0 100 0 100 35 100 35 100 4


Pangkalan Lesung

01.13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlegkapan kantor

100 167 100 167 100 167 100 167 100 167 100 120


Pangkalan Lesung


01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

Meningkatkan pengetahuan pegawai

100 0 100 0 100 5 100 5 100 5 100 5


Pangkalan Lesung

01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman

100 115 100 167 100 68 100 48 100 70 100 20


Pangkalan Lesung

01.18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

Terlaksananya rapat dan konsultasi

100 179 100 210 100 259 100 197 100 225 100 250


Pangkalan Lesung

01.19

Penyediaan jasa pendukung/administrasi teknis perkantoran

Terlaksananya tertib administrasi perkantoran

100 63 100 70 100 194 100 239 100 278 100 273


Pangkalan Lesung


Penunjang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Terlaksananya kegiatan pengadaan barang dan jasa

100 4 100 4 100 4 100 4 100 4


Pangkalan Lesung

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02.06

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas

Terpenuhinya perlengkapan rumah jabatan/dinas

100 22 100 25 100 8 100 23 100 25 100 20


Pangkalan Lesung

02.07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

100 0 100 80 100 86 100 96 100 85 100 90


Pangkalan Lesung


02.12

Pembuatan Papan Nama Kantor

Tersedianya plang nama kantor

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 25


Pangkalan Lesung

Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana aparatur

Tersedianya perlengkapan sarana dan prasarana aparatur.

100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0


Pangkalan Lesung

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

100 0 100 140 100 140 100 102 100 155 100 96


Pangkalan Lesung

02.21

Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas

Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas

100 17 100 75 100 25 100 25 100 25 100 25


Pangkalan Lesung


02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

100 73 100 58 100 93 100 60 100 120 100 98


Pangkalan Lesung

02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

100 44 100 47 100 76 100 85 100 120 100 155


Pangkalan Lesung

02.26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

100 53 100 132 100 49 100 60 100 85 100 85


Pangkalan Lesung

02.28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

100 3 100 19 100 15 100 12 100 24 100 37


Pangkalan Lesung


02.54

Pembangungan gedung lainnya

Terlaksananya pembangunan gedung

100 75 100 75 100 119 100 0 100 0 100 0


Pangkalan Lesung

Meningkatkan tertib

administrasi utamanya

dibidang pelayanan.

Meningkatnya ketepatan

dan kecepatan

dalam memberikan

pelayanan kepada

masyarakat

Masyarakat

15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

15.12

Pelalawan Expo

Terlaksananya Pelalawan Expo

100 0 100 0 100 25 100 26 100 30 100 35


Pangkalan Lesung


06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja keuangan

100 1 100 2 100 2 100 3 100 3 100 3


Pangkalan Lesung

06.04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

tersedianya laporan akhir tahun

100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 2


Pangkalan Lesung

Penyusunan RENSTRA

Tersusunya renstra

100 15 0 0 0 0 0 0 0 0 100 18

Kantor Camat Pangkalan Lesun

Pangkalan Lesung


g

28 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Desa / Kecamatan

28.01 Penunja

ng Acara Kegiatan di Kecamatan

Terlaksananya kegiatan di kecamatan

100 77 100 363 100 208 100 478 100 536 100 564


Pangkalan Lesung

28.02

Tunjangan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan

Tersedianya tunjangan pembinaan aparatur pemerintahan desa/kecamatan

100 35 100 35 100 35 100 42 100 48 100 54


Pangkalan Lesung


28.03

Rapat koordinasi Unsur Pimpinan Kecamatan

Terlaksananya rapt koordinasi

100 17 100 20 100 0 100 23 100 26 100 28


Pangkalan Lesung

28.04

Penunjang Program Pelalawan Sehat

Terlaksananya program Pelalawan Sehat

100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50


Pangkalan Lesung

28.06

Penunjang TP PKK Kecamatan

Lancarnya kegiatan PKK kecamatan

100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 50


Pangkalan Lesung

28.07

Musyawarah Rencana Pembangunan

Terlaksananya Musrenbang Kecamatan

100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 5


Pangkalan Lesung


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemeliharaan / Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Terpeliharanya sistem informasi keuangan Daerah

0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 100 0


Pangkalan Lesung


BAB VI

INDIKATOR KINERJA KANTOR CAMAT PANGKALAN LESUNG

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Kantor Camat

Pangkalan Lesung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang

akan dicapai Kantor Camat dalam lima tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD.

Indikator kinerja Kantor Camat yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 6.1

Indikator Kinerja Kantor Camat Pangkalan Lesung yang mengacu

pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1

Cakupan Program dan Kegiatan pada

Kecamatan, Kelurahan dan Desa (%)

100 100 100 100 100 100 100

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Camat Pangkalan Lesung

Tahun 2011 – 2016 merupakan sebuah dokumen yang disusun

sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang No. 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan

Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Kantor Camat Pangkalan Lesung terus berupaya untuk

melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis dalam

rangka mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pelalawan.

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kantor Camat Pangkalan

Lesung maka seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang

berada di Kecamatan Pangkalan Lesung berupaya mewujudkan program –

program dan kegiatan yang telah disusun guna mencapai target yang

diinginkan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renstra ini, maka

perlu dilakukan hal – hal sebagai berikut :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini sehingga

implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat di

pertanggungjawabkan.

2. Sosialisasi Renstra kepada semua pihak yang terlibat baik secara

internal maupun eksternal secara intensif dan berkelanjutan untuk

meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk

melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.

3. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh

seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait.

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan

pada rencana strategis secara kontinu guna mengetahui tingkat

keberhasilan pelaksanaan renstra yang telah dibuat.

5. Evaluasi dari hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang

telah ditetapkan guna melakukan penilaian terhadap kinerja dari

seluruh aparat.

Perlu disadari bersama bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Kantor Camat Pangkalan Lesung tidak hanya ditentukan

dengan adanya Dokumen RENSTRA namun dukungan dan saran dari

semua elemen masyarakat menjadi hal penting sehingga harapan untuk

mewujudkan Visi dan Misi Kantor Camat Pangkalan Lesung dapat terwujud.

Dengan mengharapkan Ridho Allah SWT, semoga Rencana

Strategis (RENSTRA) yang telah dibuat bersama – sama ini dapat

diwujudkan bersama – sama.

*****

Documents

K ATTA PPEENGAANNTTAARR - pangkalanlesung.id 2016.pdf3.3 Telaah Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan 36 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup