Keamanan Maritim Samudera Hindia: Perspektif TNI AL Dalam ...jurnalmaritim.tnial.mil.id/wp-content/uploads/2020/01/Keamanan-Maritim... · baru di kawasan Indo-Pasifik, khususnya di

34 │Jurnal Maritim Indonesia│Juni 2019, Volume 7 Nomor 01

Keamanan Maritim Samudera Hindia: Perspektif TNI AL Dalam

Menghadapi Perkembangan Geopolitik Indo-Pasifik

Andromeda Windra Ciptadi

Indonesian Navy [email protected]

Received: 06-11-2018, Accepted: 16-05-2019

Abstract Indo-Pacific is a newly geopolitical construct referring to a geographic concept that spans two regions of the Indian Ocean and the Pacific Ocean. The new paradigm in viewing geopolitics in the region is a result of Sino-American relations that tended to be heating up recently. The Joko Widodo administration views the importance of maintaining the stability of the region by urging the adoption of the Indo-Pacific Cooperation concept, which one of the efforts is to strengthen cooperation with nations located in the Indian Ocean. The Indonesian Navy needs to adapt itself in face of the emerging challenges in Indo-Pacific, especially in the Indian Ocean, in order to safeguard national interests. To maintain regional maritime security in the Indian Ocean, the Indonesian Navy requires to expand its force deployment, to intensify confident-building measure intiatives, and to build a modern capable naval force. These three efforts finally need supports in form of supportive policy, adequate naval budget, and qualified personnel to ensure the effectivity of naval diplomacy in supporting national policy to realize national goals.

Keywords: Indo-Pacific, geostrategy, naval diplomacy, maritime security.

Abstrak Indo-Pasifik merupakan sebuah konstruksi geopolitik baru dalam konsep geografis yang meliputi kawasan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Paradigma baru dalam menyikapi fenomena geopolitik ini adalah akibat dari hubungan antara negara Amerika Serikat dan Cina yang cenderung menghangat. Pemerintahan Presiden Joko Widodo memandang pentingnya menjaga stabilitas kawasan dengan mendorong negara-negara sahabat mengadopsi konsep kerja sama Indo-Pasifik, termasuk di antaranya adalah meningkatkan kerja sama dengan negara-negara yang terletak di kawasan Samudera Hindia. TNI Angkatan Laut harus mengikuti perkembangan lingkungan strategis ini dalam menghadapi tantangan-tantangan baru di kawasan Indo-Pasifik, khususnya di Samudera Hindia, untuk menjaga tercapainya kepentingan nasional. Dalam mempertahankan stabilitas keamanan maritim kawasan Samudera Hindia, TNI Angkatan Laut harus mampu untuk melaksanakan operasi di kawasan Samudera Hindia, meningkatkan upaya confidence-building measure, dan melaksananakan pembangunan kekuatan. Tiga upaya ini membutuhkan kebijakan strategis yang sejalan dengan cita-cita TNI Angkatan Laut, yaitu anggaran yang cukup dan sumber daya manusia yang unggul dalam mendukung upaya diplomasi angkatan berdasarkan kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional.

Kata kunci: Indo-Pasifik, geostrategi, diplomasi angkatan laut, keamanan maritim.

mailto:[email protected]

Keamanan Maritim Samudera Hindia…..│Andromeda Windra │35

Latar Belakang

Keamanan maritim merupakan sesuatu

yang perlu mendapat atensi khusus pada

bidang hubungan internasional karena tidak

terlepas dari semakin pentingnya bidang

maritim dalam kehidupan manusia. Fakta

bahwa dua pertiga permukaan bumi adalah

lautan dan betapa besarnya intensitas

pergeseran logistik melalui media laut

menjadikan keamanan maritim sebagai faktor

penting dalam perekonomian dunia modern.

Situasi lingkungan global dan regional yang

berubah dengan cepat, baik diinginkan atau

tidak, menimbulkan implikasi terhadap

keamanan kawasan, termasuk keamanan

maritim ketika dunia sedang memasuki zaman

Revolusi Industri 4.0 dengan berbagai

keunggulan dan tantangan. Era ini juga sering

disebut sebagai era disrupsi, ketika peran

manusia digantikan oleh komputer dan robot

sehingga menimbulkan kerugian bagi mereka

yang tidak mampu berjalan beriringan dengan

perkembangan zaman. Dalam perspektif

hubungan internasional, era Revolusi Industri

4.0 ini juga ditandai dengan bergesernya

tatanan dunia dari unipolar menjadi multipolar

yang ditandai dengan mulai munculnya

negara-negara menengah yang memosisikan

dirinya sebagai pemimpin di kawasan masing-

masing, baik dari segi ekonomi maupun militer.

Perkembangan fenomena ini perlu diwaspadai

oleh negara-negara lainnya, termasuk

Indonesia, sebagai bagian dari komunitas

internasional untuk mengamankan

kepentingan nasionalnya.

Implikasi dari perubahan tatanan dunia

dalam percaturan politik luar negeri yang perlu

dicermati bersama adalah meningkatnya

perhatian negara-negara besar secara khusus

terhadap kawasan Indo-Pasifik. Perubahan

cara pandang geopolitik ini merupakan imbas

dari persaingan perebutan hegemoni antara

Amerika Serikat dan Cina. Pemerintah Cina

dengan kekuatan baru ekonominya secara

perlahan terlihat bercita-cita ingin

menggantikan peran Amerika Serikat sebagai

pemimpin dunia. Strategi Amerika Serikat

terdahulu Rebalancing Asia dengan fokus

hanya pada negara-negara di kawasan Asia-

Pasifik terbukti belum mampu untuk menekan

penyebaran pengaruh Cina. Naiknya Presiden

Donald Trump sebagai presiden ke-45 Amerika

Serikat segera ditindaklanjuti dengan

perubahan strategi Amerika Serikat di kawasan

Timur Jauh, di antaranya adalah dengan tidak

melanjutkan keikutsertaan Amerika Serikat

pada Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific

Partnership). Tidak berhenti di sana, penetrasi

Cina yang masif di negara-negara kawasan

Samudera Hindia dengan konsep Belt and

Road Initiative (BRI) memaksa Amerika Serikat

segera mencari strategi baru dalam

membendung langkah Cina tersebut. Salah

satu strategi yang ditempuh oleh Amerika

Serikat adalah memperlebar lanskap geopolitik

dari semula Asia-Pasifik menjadi Indo-Pasifik

segera setelah menyadari bahwa konstelasi

negara-negara yang tersebar di sepanjang

Samudera Hindia dan Samudera Pasifik saling


terkait satu sama lain. Dari sudut pandang

realis, strategi Amerika Serikat ini dapat

dijelaskan ke dalam dua hal. Pertama, untuk

mengimbangi perluasan pengaruh politik dan

militer Cina di kawasan Pasifik Barat dan

Samudera Hindia. Kedua, keinginan Amerika

Serikat untuk melibatkan India yang telah

tumbuh menjadi big regional power sebagai

“penanggung jawab” keamanan dalam

arsitektur keamanan kawasan (Kuo, 2018).

Salah satu isu utama yang harus dicermati

dari pergeseran fokus geopolitik dalam bidang

keamanan kawasan adalah inisiatif Amerika

Serikat membentuk Quadrilateral Security

Dialogue (the Quads) bersama dengan

Jepang, Australia, dan India. The Quads

sejatinya digagas pada tahun 2007 yang

dilanjutkan dengan latihan militer bersama

bertajuk Exercise Malabar. Sempat vakum

pasca-keluarnya Australia dari keanggotaan

tak lama setelah dibentuk, keempat negara

sepakat melanjutkan kembali kerja sama

tersebut pada tahun 2017 seiring dengan

semakin dirasakannya penyebaran pengaruh

Cina. Beranggotakan negara-negara yang

berkontribusi besar pada upaya pemulihan

pasca-bencana tsunami 2004, the Quads yang

pada awalnya dimaksudkan hanya sebagai

forum dialog informal, tidak menutup

kemungkinan akan berkembang lebih jauh lagi

apabila itu memang diperlukan dalam upaya

membendung manuver Cina di Samudera

Hindia, dengan menilik latar belakang anggota

the Quads, utamanya India dan Jepang, yang

mempunyai track record kurang bagus dalam

hubungan dengan Cina. Situasi seperti ini

berpotensi menimbulkan instabilitas keamanan

kawasan apabila tidak dikelola dengan baik.

Potensi pecahnya konflik di Samudera Hindia

tentu saja akan mengandung akibat yang

mahal bagi dunia, mengingat Samudera Hindia

merupakan jalur transportasi utama minyak

bumi dari Timur Tengah menuju ke Afrika dan

Asia Timur. Tidak kurang dari 32,2 juta barel

minyak mentah dan minyak bumi—hampir 50

persen dari volume perdagangan minyak

dunia—diangkut melalui Samudera Hindia

(Eleanor Albert, 2016). Cina sendiri

meningkatkan kegiatan angkatan lautnya di

Samudera Hindia demi melindungi 80 persen

impor minyaknya yang diangkut melalui

Samudera Hindia (Stashwick, 2018). Potensi

ancaman instabilitas kawasan ini memerlukan

strategi mitigasi yang tepat.

Selain mengandung potensi konflik antara

Cina dan Amerika Serikat beserta sekutunya,

kawasan Samudera Hindia terkenal juga akan

risiko pembajakan, terutama di kawasan

Somalia, tepatnya di daerah Tanduk Afrika

(Horn of Africa). Angka pembajakan kapal di

Perairan Teluk Aden memang menunjukkan

tren penurunan akhir-akhir ini dengan hanya

tiga angka kejadian sepanjang tahun 2018

yang lalu (“IMB Piracy and Armed Robbery

Map 2018,” t.t.). Meskipun demikian, potensi

terjadinya kasus-kasus pembajakan seperti

yang pernah terjadi tetap ada dengan melihat

kondisi negara Somalia yang tidak

menunjukkan peningkatan signifikan. Pada

tahun 2018, Somalia masih konsisten


menempati urutan ke-2 sebagai negara yang

paling fragile dalam daftar Fragile States Index

2018 yang disusun oleh fundforpeace.org.

Somalia hanya unggul dari negara Sudan

Selatan (“Fragile States Index 2018,” 2018).

Kenyataan ini menunjukkan bahwa dunia

masih harus mewaspadai kemungkinan

terjadinya (lagi) peningkatan upaya-upaya

pembajakan kapal yang melewati wilayah

Teluk Aden dan sekitarnya. Turunnya angka

kejadian tidak berarti harus diikuti dengan

penurunan kewaspadaan. Indonesia pernah

mendapat pengalaman pahit dari kasus

pembajakan kapal MV. Sinar Kudus pada

tahun 2011 yang lalu tetap harus senantiasa

meningkatkan awareness terhadap peluang

terulangnya kejadian di masa lalu.

Kedua tantangan yang ada di Samudera

Hindia di atas harus disikapi oleh Indonesia

dengan mengambil langkah-langkah yang

diperlukan demi melindungi kepentingan

nasionalnya. Politik luar negeri Indonesia yang

berlandaskan asas bebas aktif merupakan

peluang yang lebih fleksibel dalam

menentukan strategi terbaik. Pada masa

globalisasi di mana seluruh negara saling

tergantung satu sama lain, diplomasi

merupakan cara yang paling masuk akal

untuk ditempuh dalam upaya penyelesaian

masalah. Indonesia memiliki sejarah panjang

dalam diplomasi, termasuk diplomasi dengan

menggunakan Angkatan Laut. Indonesia

selaku bagian dari masyarakat internasional

memiliki tanggung jawab untuk membangun

kemitraan global dengan sasaran

terwujudnya kawasan yang aman.

Permasalahan bersama yang potensial

terjadi di Samudera Hindia mengisyaratkan

pentingnya Angkatan Laut sebagai salah satu

instrumen pemerintah untuk turut

berpartisipasi dalam kegiatan diplomasi.

Di antara negara-negara yang berada di

sepanjang pesisir Samudera Hindia, Pakistan

merupakan salah satu negara potensial yang

strategis untuk diajak bekerja sama dalam

menjaga keamanan kawasan. Sayangnya,

hingga saat ini, potensi kerja sama dengan

Pakistan belum dimaksimalkan, mengingat

kerja sama militer dengan Pakistan hanya

sebatas pendidikan dan kunjungan (Blue

Print Diplomasi Militer TNI 2019 - 2024, 2018,

hal. 32). Untuk itu diperlukan peningkatan

kerja sama dengan Angkatan Laut Pakistan,

utamanya dalam bentuk operasi dan latihan

dalam rangka menjaga stabilitas kawasan

Samudera Hindia.

Perspektif Akademik.

1. Geopolitik dan Hubungan Antarnegara.

Dalam memahami fenomena hubungan

antarnegara, studi geopolitik merupakan aspek

penting yang harus dipertimbangkan sebagai

salah satu instrumen analisis. Geopolitik

merupakan sebuah cabang ilmu sosial politik

yang memahami hubungan antara sebuah

interaksi bangsa-bangsa dan hubungan politik

internasional dengan kondisi geografis (Cohen,

2009, hal. 11). Analisis geopolitik yang

dilakukan memang tidak dapat menentukan

arah kebijakan yang harus diambil oleh suatu

negara, namun seringkali dilaksanakan karena


mampu memperlihatkan kecenderungan yang

dapat terjadi terhadap sebuah kebijakan yang

diambil. Bidang studi geopolitik pada dasarnya

merupakan perpaduan antara ilmu geografi

dan politik, menjadikan banyaknya pendekatan

yang dapat dilakukan dalam menganalisis dan

tergantung dari framework masing-masing

disiplin ilmu (Cohen, 2009, hal. 12).

Dalam karyanya, “The States as an

Organism”, Kjellen menggambarkan bahwa

negara adalah sebuah organisasi yang

menempati suatu wilayah geografis tertentu

(Tunander, 2001, hal. 453–454). Bentuk fisik

wilayah suatu negara akan menentukan

tatanan politik, ekonomi, sosial, dan sistem

pertahanan keamanan. Sedangkan letak

geografis suatu negara akan memengaruhi

hubungannya dengan negara lain di

kawasannya. Sebagai sebuah organisme,

negara tidak bisa hidup menyendiri. Negara

membutuhkan organisme lain dalam suatu

pola simbiosis tertentu. Region atau kawasan

diartikan sebagai sekumpulan negara yang

memiliki kedekatan geografis karena berada

dalam satu wilayah tertentu, meskipun

demikian kedekatan geografis saja tidak cukup

untuk menyatukan negara dalam satu kawasan

(Mansfield & Milner, 1999, hal. 591). Hettne

dan Soderbaum mengemukakan bahwa

kedekatan geografis tersebut perlu didukung

adanya kesamaan budaya, keterikatan sosial

dan sejarah yang sama (Hettne & Söderbaum,

2000, hal. 457).

Menurut Saul Bernard Cohen, fase

geopolitik modern dapat dijabarkan ke dalam

lima tahap, yaitu tahap hegemoni imperial,

geopolitik Jerman, geopolitik Amerika, masa

Perang Dingin, dan pasca-Perang Dingin

(Cohen, 2009, hal. 12). Masa sekarang

merupakan fase kelima dari teori Cohen

(pasca-Perang Dingin) ditandai dengan

dominasi Amerika Serikat sebagai adidaya

tunggal di dunia yang serba universal. Fakta

geopolitik tersebut mulai berevolusi dengan

bangkitnya Cina sebagai kandidat kuat

penantang Amerika Serikat dan beberapa

negara kekuatan menengah di berbagai

kawasan, sehingga menjadikan pergeseran

fenomena unipolar menjadi uni-multipolar.

Geopolitik akan selalu berevolusi dan akan

tetap memiliki peran penting dalam membantu

memahami, memprediksi, dan

memformulasikan struktur dan direksi dari

sistem peradaban dunia.

2. Teori Hubungan Internasional: Realis

Versus Liberal.

Selanjutnya untuk menelaah keamanan

regional secara lebih mendalam, perlu untuk

mendiskusikan teori-teori utama pada disiplin

ilmu hubungan internasional. Disiplin

hubungan internasional merupakan bidang

studi lintas disiplin yang memadukan ilmu

ekonomi, sejarah, dan politik untuk

menganalisis isu-isu seperti hak asasi

manusia, kemiskinan global, lingkungan,

ekonomi, keamanan, dan lingkungan politik.

Terdapat beberapa perspektif dalam studi

hubungan internasional yang digunakan dalam


analisis, di antaranya adalah paham realisme

dan liberalisme.

Kaum realis memandang bahwa militer

adalah faktor terpenting dari eksistensi sebuah

negara karena mereka selalu berpendapat

bahwa sistem internasional merupakan sistem

yang anarkis sehingga kekuatan militer mutlak

diperlukan untuk mempertahankan eksistensi

sebuah negara. Kaum neorealis pada

dasarnya merupakan strukturalis kausal,

artinya mereka percaya bahwa kebanyakan

sumbangsih terhadap politik internasional

dijelaskan oleh struktur sistem internasional.

Sistem internasional yang anarki “memaksa”

sebuah negara untuk melakukan tindakan-

tindakan yang dianggap perlu demi

mempertahankan kepentingan nasionalnya.

Teori ini juga memberi perhatian khusus

terhadap perilaku great powers, seperti

Amerika Serikat dan Cina. John J.

Mearsheimer, salah satu tokoh realis,

berpendapat bahwa tujuan utama dari para

negara adikuasa adalah survival dan tidak ada

satu negara pun yang mengetahui secara pasti

intensi dari negara lain (Mearsheimer, 2014,

hal. 31). Namun demikian, Mearsheimer juga

menyatakan bahwa great powers merupakan

aktor rasional yang peduli terhadap lingkungan

sekitarnya, termasuk kepentingan dari sebuah

negara yang berpengaruh terhadap

kepentingan negara lainnya yang pada

akhirnya akan berimplikasi terhadap strategi

survival dari great powers (Mearsheimer, 2014,

hal. 31).

Berbeda dengan aliran realisme, kaum

liberal memandang hubungan antarnegara

sebagai faktor utama dalam mencapai

perdamaian. Mereka yang pro-liberal

beranggapan lebih positif bila dibanding

dengan para realis, bahwa hubungan

internasional lebih bersifat kooperatif daripada

konfliktif. Walaupun aliran liberal mengamini

bahwa setiap negara, selayaknya seorang

individu, memiliki kepentingannya sendiri dan

selalu ingin bersaing, mereka juga merupakan

entitas sosial yang terlibat dalam berbagai aksi

sosial yang kooperatif dan kolaboratif. Tiga

prinsip utama yang menunjang perdamaian

adalah demokrasi, interdependensi, dan

organisasi internasional. Tiga hal ini yang

saling mendukung dalam menciptakan

perdamaian dunia, sesuai dengan pendapat

para kaum realis.

Dua aliran pemikiran tersebut selanjutnya

dapat dijadikan cara berpikir dalam menyikapi

perkembangan lingkungan strategis yang

terjadi. Isu-isu keamanan internasional pada

akhirnya akan dapat dijelaskan dengan

menggunakan dua teori tersebut. Apakah

memilih membangun kekuatan militer secara

masif atau dengan cara mempererat kerja

sama dalam menyikapi sebuah peristiwa

internasional sebagai cara pandang yang

selalu dapat diperdebatkan. Perpaduan dua

perspektif tersebut dalam menganalisis isu

keamanan regional sangat dibutuhkan untuk

menghasilkan analisis yang lebih

komprehensif.


Perspektif TNI Angkatan Laut Terhadap Perkembangan Geopolitik.

Indonesia yang merupakan negara terbesar

di Asia Tenggara memiliki peran sentral dalam

ASEAN, termasuk dalam tanggung jawab

memelihara keamanan kawasan. Peran sentral

tersebut tidak terlepas dari kenyataan peran

Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN.

ASEAN telah menempatkan dirinya sebagai

“penyeimbang” dalam menyikapi kompetisi

antara Amerika dan Cina. TNI Angkatan Laut

sebagai salah satu instrumen diplomasi negara

telah menjalankan fungsinya sebagai ujung

tombak diplomasi Indonesia di bidang

pertahanan dan keamanan kawasan.

Berdasarkan tugas TNI Angkatan Laut dan UU

Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara

Nasional Indonesia, keterlibatan TNI Angkatan

Laut dalam kegiatan-kegiatan diplomasi

merupakan implementasi dari Pasal 9 (c),

sebuah tugas yang tidak dimiliki oleh kedua

matra yang lain. Diplomasi yang dilaksanakan

oleh TNI Angkatan Laut tentunya sejalan

dengan kebijakan negara, yaitu mendukung

ASEAN dalam memosisikan diri sebagai

kekuatan regional penyeimbang di kawasan

Indo-Pasifik.

Dalam memerankan fungsi tersebut, TNI

Angkatan Laut secara aktif menjadi integrator

Angkatan Laut negara-negara Asia Tenggara

dalam rangka memelihara keamanan

kawasan. Di antara kegiatan yang telah

dilakukan oleh TNI Angkatan Laut adalah

melaksanakan kegiatan operasi dan latihan

bersama-sama dengan negara ASEAN lainnya

dalam bentuk patroli terkoordinasi dan latihan

bersama. Selain bidang operasi dan latihan,

TNI Angkatan Laut juga secara rutin terlibat

dalam upaya confidence building measure

lainnya dalam bentuk pertukaran perwira, kerja

sama pendidikan, seminar, dan kegiatan

lainnya. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, TNI

Angkatan Laut selalu berusaha untuk

memainkan peran sentral dan menjadi leader

di kalangan angkatan laut negara-negara

ASEAN. Salah satu peran TNI AL yang

menonjol adalah prakarsa sebagai

penyelenggara Multilateral Naval Exercise

Komodo (MNEK), sebuah event dua tahunan

yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014. Tak

hanya itu, kepemimpinan Indonesia dalam

beberapa pelaksanaan patroli terkoordinasi

cukup dirasakan. Sebuah operasi bersama

yang dilaksanakan dengan angkatan laut Asia

Tenggara lainnya sangat dirasakan

dampaknya oleh masyarakat, yaitu

meningkatnya keamanan di beberapa perairan

yang sebelumnya merupakan wilayah rawan

pembajakan. Kepemimpinan TNI Angkatan

Laut yang telah ditunjukkan di lingkup ASEAN

tersebut merupakan modal berharga dalam

upaya memelihara keamanan kawasan.

Fakta bahwa Indonesia merupakan negara

yang secara geografis terletak di antara

Samudera Hindia dan Samudera Pasifik

membuat TNI Angkatan Laut harus

meningkatkan atensi ke kedua samudera

tersebut. Kondisi geografis berupa gugusan

pulau-pulau menjadikan Indonesia rawan

terhadap masuknya ancaman melalui arah


mana saja, utamanya melalui laut. Hal ini

disadari oleh Kepala Staf Angkatan Laut

Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M.

dengan visi ingin menjadikan TNI Angkatan

Laut “profesional dan modern serta

berkemampuan proyeksi regional (Siwi Sukma

Adji, 2018, hal. 1). Keinginan untuk memiliki

Angkatan Laut yang disegani di kawasan

bukan merupakan kemewahan, melainkan

sudah menjadi kebutuhan mengingat

Indonesia merupakan negara kepulauan besar

di kawasan, baik dari segi luas wilayah, jumlah

penduduk, maupun kekuatan ekonomi. Pada

tahun 2017, laporan dari the World Bank

menempatkan Indonesia pada peringkat ke-16

dengan PDB sebesar USD 1.015.539 juta, jauh

di atas Singapura dan Malaysia yang

menempati urutan ke-36 dan ke-37 (Gross

Domestic Product 2017, 2019). Menilik hal

tersebut, TNI Angkatan Laut memandang

penting untuk menjaga keamanan kawasan

Indo-Pasifik, dan Indonesia terletak tepat di

pusat persilangan kedua samudera tersebut.

Amannya kawasan Indo-Pasifik merupakan

prasyarat utama bagi Indonesia agar ekonomi

terus tumbuh positif. Salah satu cara yang

dapat lakukan untuk memelihara keamanan

kawasan adalah dengan meningkatkan upaya

diplomasi dengan negara-negara kawasan

Indo-Pasifik, khususnya negara-negara

kawasan pesisir Samudera Hindia. Di sini, TNI

AL dapat menjalankan peran penyeimbang

terhadap kekuatan the Quads yang dipimpin

oleh Amerika Serikat untuk menandingi Cina

yang terus melakukan penetrasi ekonomi di

Samudera Hindia yang di-back up oleh

kekuatan militernya, utamanya armada kapal

perangnya.

Keinginan untuk memiliki peran lebih di

kawasan juga sejalan dengan visi Presiden RI

yaitu Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

(PMD). Perwujudan konsep PMD ditempuh

melalui beberapa misi, di antaranya adalah

dengan cara “mewujudkan politik luar negeri

bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai

Negara maritim [sic]” demi tercapainya tujuan

nasional (“Visi-Misi Program Aksi Ir. H. Joko

Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla: Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004,”

2014). Menjadikan Indonesia sebagai PMD

adalah upaya meningkatkan peran Indonesia di

kawasan, yaitu sebagai poros maritim di

persilangan Samudera Hindia dan Samudera

Pasifik. Secara internal, PMD diterjemahkan

dengan upaya-upaya penguatan sektor

kemaritiman untuk menyelesaikan

permasalahan-permasalahan dalam negeri,

seperti pembangunan tol laut yang bertujuan

untuk menekan perbedaan harga-harga bahan

pokok dan komoditas antara Pulau Jawa dan

luar Jawa. Pada aspek eksternal, visi PMD

bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai hub

bagi lalu lintas barang melalui laut, baik dari

Timur Tengah ke Asia Timur dan Australia

ataupun sebaliknya. Cita-cita tersebut tentunya

membutuhkan kondisi yang aman dan stabil,

baik keamanan perairan regional maupun

keamanan perairan dalam negeri. TNI

Angkatan Laut merupakan aset utama

pemerintah dalam mewujudkan keamanan


kawasan yang diinginkan demi mendukung visi

PMD.

Cita-cita menjadikan Indonesia sebagai

PMD ditindaklanjuti dengan ditetapkannya

Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2017

tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Dalam

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017

tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan

Indonesia (KKI), disebutkan bahwa

pembangunan poros maritim meliputi lima pilar,

yaitu:

“(1) Membangun budaya maritim Indonesia; (2) Menjaga laut dan sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama; (3) Memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim; (4) Memperkuat diplomasi maritim, kerja sama di bidang keluatan, menghilangkan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut, serta (5) Membangun kekuatan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.” (Perpres Nomor 16 Tahun 2017, 2017).

Kelima pilar visi poros maritim dunia

tersebut dijabarkan ke dalam lima program

prioritas, yaitu pertama adalah pada bidang

batas maritim, ruang laut, dan diplomasi

maritim (Perpres Nomor 16 Tahun 2017,

2017). Diplomasi maritim merupakan aspek

penting dalam mendukung cita-cita Indonesia

untuk mampu tampil eksis di kawasan. Selain

itu, bidang pertahanan dan keamanan laut

ditempatkan sebagai prioritas keempat,

menandakan bahwa pembangunan kekuatan

pertahanan laut merupakan hal yang sangat

penting demi mendukung keberhasilan

pembangunan nasional, khususnya dalam

merealisasikan visi PMD karena jika situasi

tidak aman, maka kegiatan perekonomian

tidak dapat berjalan sesuai dengan yang

diinginkan. Tidak berjalannya kegiatan

ekonomi berarti menghambat kesejahteraan

bersama yang dicita-citakan. Untuk itu, TNI

Angkatan Laut harus mampu merespons

peluang ini dengan baik.

Dinamika Indo-Pasifik.

Istilah Indo-Pasifik menjadi topik utama

setelah Presiden Amerika Serikat (AS)

Donald Trump menyebutkannya dalam

berbagai kesempatan, menggantikan istilah

Asia-Pasifik yang populer sebelumnya.

Penyebutan istilah ini merupakan fenomena

pergeseran konstelasi geopolitik yang patut

dicermati. AS sendiri secara formal telah

menggunakan istilah ini pada dokumen

National Security Strategy-nya yang dirilis

pada Desember 2017 yang lalu. Perubahan

konsentrasi geopolitik ini tentunya akan

mengandung implikasi terhadap Indonesia

yang secara geografis terletak di posisi

persilangan antara Samudera Pasifik dan

Samudera Hindia. Istilah Indo-Pasifik sendiri

merujuk kepada nama kedua samudera

tersebut.

Konsep Indo-Pasifik pertama kali

diungkapkan oleh PM. Jepang Abe


sebenarnya mulai terdengar sejak sebelum

tahun 2010 sebelum benar-benar digunakan

secara luas oleh Pemerintahan Trump akhir-

akhir ini. Faktor utama yang mendasarinya

tentunya adalah keterikatan antara wilayah

Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan

yang semakin erat. Hal ini merupakan

konsekuensi dari berubahnya tatanan dunia

menjadi multipolar, dan penyebaran

pengaruh Cina yang semakin luas diikuti oleh

India. Penetrasi Cina hingga ke Afrika Barat

dan kebijakan “Look-East Policy”-nya India

membuat dikotomi Asia Timur dan Asia

Selatan menjadi tidak tepat lagi. Jika Asia-

Pasifik meliputi wilayah-wilayah mulai

Semenanjung Korea hingga ke Asia

Tenggara dan berkonotasi daratan, Indo-

Pasifik membentang lebih luas lagi yang

mencakup kawasan Oseania hingga negara-

negara di pesisir Samudera Hindia dan

berkonotasi lautan. Dalam perspektif AS,

perluasan konsentrasi geopolitik menjadi

Indo-Pasifik merupakan strategi yang diambil

guna mempertahankan pengaruhnya di

kawasan. Salah satu yang dicanangkan oleh

Trump adalah inisiatif meningkatkan kerja

sama quadrilateral antara AS dengan India,

Australia, dan Jepang.

Berdiskusi tentang dinamika Indo-Pasifik

tentunya tidak dapat terlepas dari dinamika

yang terjadi di Samudera Hindia. Samudera

Hindia secara geografis meliputi perairan

yang membentang (dari barat ke timur) dari

Laut Merah, Laut Arab, Teluk Bengala,

hingga ke Laut Jawa dan Laut Cina Selatan.

Samudera Hindia merupakan kawasan yang

sangat dinamis dengan bermacam-macam

tantangan yang dihadapi oleh negara pantai.

Dimulai dari permasalahan negara gagal

(failed states) Somalia dengan kasus

pembajakannya; tantangan geopolitik di Irak,

Iran, dan Suriah; kebangkitan India dan

konflik abadinya dengan Pakistan; hingga

keotoriteran pemerintahan di Myanmar

menyebabkan krisis pengungsi yang

melanda Bangladesh. Realita tersebut

menjadikan Samudera Hindia sebagai salah

satu kawasan yang paling bergejolak di muka

bumi ini, sehingga patut untuk menjadi

perhatian bersama. Pakar strategi ternama

Amerika Alfred Thayer Mahan dalam

bukunya the Influence of Sea Power Upon

History, 1660 – 1783 secara implisit

menyatakan bahwa negara yang mampu

mengontrol Samudera Hindia akan

mendominasi Benua Asia (Alfred Thayer

Mahan, 1896). Hal ini didasari bahwa

Samudera Hindia merupakan jalur utama

transportasi sumber daya alam dari Timur

Tengah ke Asia, utamanya untuk negara-

negara industri Asia seperti Cina, Jepang,

dan Korea Selatan.

Teori dari Mahan tersebut nyatanya

diadopsi oleh Cina. Bagi Cina, Samudera

Hindia merupakan jalur komunikasi utama

bagi keamanan energi dan kepentingan

perdagangannya. Dengan pertumbuhan

ekonomi yang sedemikian pesat, pemerintah

Cina sangat bergantung dari suplai energi

dari Timur Tengah untuk memenuhi


kebutuhan penduduk dan industrinya. Pada

tahun 2020, ketergantungan impor minyak

bumi Cina diperkirakan mencapai 76,9

persen (P K Ghosh, ORF, 2011). Dalam

bidang perdagangan, bagi Cina, Samudera

Hindia merupakan jalur utama lalu lintas

perdangangan mereka, utamanya ke pasar

negara-negara Afrika dan Timur Tengah.

Cina bahkan sedang membangun ulang jalur

sutera modern dengan strategi BRI-nya. BRI

merupakan strategi mewujudkan konektivitas

dunia untuk kelancaran barang-barang

produksi Cina ke seluruh penjuru dunia.

Strategi ini diwujudkan dengan membantu

pembangunan infrastruktur negara-negara

dunia ketiga seperti pelabuhan, bandara,

jalan, dan lainnya. BRI mencakup lebih dari

60 negara di kawasan Indo-Pasifik yang

meliputi “60 persen populasi dunia, 40 persen

Produk Domestik Bruto (PDB) global, dan 75

persen sumber daya energi dunia” (Sakina

Rahma Diah Setiawan, 2016).

Dari sisi keamanan internasional, inisiatif

Cina mengusik Amerika Serikat selaku

negara adidaya tunggal. Niat Beijing

melebarkan sayapnya dibaca oleh

Washington sebagai upaya penyebaran

pengaruh paham sosialis-komunis dan bukan

hanya motif perdagangan semata. Akhir

tahun lalu, tiga dari anggota the Quads,

Amerika Serikat, Jepang, dan Australia,

mencoba menyaingi investasi Cina di Indo-

Pasifik dengan mengumumkan trilateral

investment initiative untuk membantu

pembangunan infrastruktur di negara-negara

berkembang di kawasan Indo-Pasifik (Greer,

2018). Komisi yang membidangi urusan

ekonomi dan keamanan Amerika Serikat-

Cina mengusulkan kepada Kongres untuk

mengalokasikan dana tambahan untuk

membantu negara-negara berkembang di

Indo-Pasifik yang menjadi target atau rentan

terhadap tekanan ekonomi/politik Cina

(Greer, 2018). Sebagaimana diketahui

bersama, tawaran bantuan investasi

pembangunan infrastruktur Cina seringkali

diibaratkan sebagai bentuk penjajahan gaya

baru, di mana negara-negara berkembang

diiming-imingi bantuan investasi yang cukup

besar hingga tidak mampu membayar hutang

tersebut sehingga Cina pada akhirnya

mendapat kompensasi berupa hak

pengelolaan sebagai ganti kredit yang macet

tersebut. Hal ini telah menimpa Sri Lanka

yang tidak mampu untuk membayar hutang

ke Cina untuk biaya pembangunan

Pelabuhan Hambatonta senilai USD 1,1

miliar (Schultz, 2018). Cina pada akhirnya

mendapat hak pengelolaan pelabuhan

tersebut selama 99 tahun, sesuatu yang

sangat dikhawatirkan oleh India sebagai

anggota the Quads. Hal yang sama diprediksi

berpotensi menimpa Djibouti, Tajikistan,

Kyrgyzstan, Laos, Maladewa, Mongolia,

Pakistan, dan Montenegro, karena memiliki

proporsi hutang dalam program BRI Cina

sebesar 40 persen PDB ke atas (Fernholz,

2018). Di Djibouti, Cina telah memiliki

pangkalan militer, sesuatu yang

dikhawatirkan oleh negara-negara barat


karena dengan kepemilikan pangkalan militer

berarti semakin memperjauh jangkauan

proyeksi kekuatan militer Cina.

Terbaru, situasi di Samudera Hindia

menjadi sedikit menghangat pasca

merapatnya hubungan Cina dengan

Pakistan. Pakistan merupakan salah satu

negara yang termasuk dalam grand strategy

program BRI Cina. Pakistan adalah kunci

bagi Cina. Pakistan merupakan penghubung

antara Laut Merah dan Xinjiang, provinsi di

bagian barat Cina. Cina berinvestasi pada

beberapa proyek infrastruktur strategis

Pakistan, di antaranya adalah jalan tol, rel

kereta api, serta jalur perpipaan yang

merupakan sarana distribusi sumber daya

alam dari Timur Tengah ke daratan Cina. Titik

strategis proyek Cina tersebut tentunya

adalah pelabuhan utama Pakistan yang

terletak di Laut Arab, pelabuhan Gwadar di

Balochistan. Dengan investasi sebesar USD

62 juta, Cina berupaya mengurangi

ketergantungannya pada Selat Malaka, yang

sejauh ini merupakan akses utama impor

minyak Cina (Pant, 27 Nov 18). Hubungan

mesra ini tentunya mengusik India yang sejak

lama dikenal sebagai rival abadi dari

Pakistan. Amerika Serikat pun merasa

kecolongan karena sejak awal merasa

Pakistan adalah salah satu sekutunya di

kawasan Asia Selatan bersama dengan

India.

Potensi Ancaman dari Barat Indonesia.

Segala dinamika di kawasan Indo-Pasifik

yang telah dibahas dan secara khusus

menunjukkan tren yang terjadi di Samudera

Hindia, merupakan sebuah fenomena yang

harus disikapi secara bijak. Indonesia

sebagai salah satu negara besar di

Samudera Hindia, tentunya harus pandai-

pandai menempatkan diri dalam

mengantisipasi segala jenis ancaman yang

berpotensi terjadi. Ancaman yang mungkin

muncul dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu

ancaman konvensional dalam bentuk

ancaman militer maupun ancaman non-

konvensional atau nirmiliter. Tensi tinggi

hubungan Amerika Serikat dan Cina

berpotensi merembet ke negara-negara

sekitar, termasuk Indonesia. Konflik yang

terjadi, meskipun dalam skala kecil, tentunya

mengandung implikasi terhadap kepentingan

nasional Indonesia. Contoh nyata adalah

perang dagang antara dua negara adidaya

tersebut yang telah mengakibatkan

melambatnya pertumbuhan ekonomi global.

Untuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi di

tahun 2018 lalu hanya sebesar 5,4 persen,

lebih kecil dari target pertumbuhan ekonomi

yang ditetapkan pemerintah di awal tahun

anggaran. Eskalasi perang dagang

nampaknya belum menunjukkan tanda-tanda

menurun. Hingga Desember 2018, Presiden

Trump memerintahkan pemberlakuan tarif

terhadap barang-barang Cina senilai 200

miliar dolar AS menjadi 25 persen dari yang

tadinya hanya 10 persen menyusul gagalnya

proses negosiasi dengan negeri Tirai Bambu

tersebut (kompas.id, 2019). Tindakan

Amerika Serikat tersebut berpotensi dibalas


oleh Cina dengan meningkatkan tarif atas

produk-produk Amerika Serikat. Perang

dagang jilid dua ini berpotensi negatif

terhadap atmosfir perekonomian global, yang

tentunya akan memengaruhi situasi

perekonomian Indonesia.

Dari sisi militer, inisiasi the Quads

merupakan angin segar bagi India dan

Australia untuk menegaskan eksistensinya di

kawasan. India yang merasa sebagai negara

super power di Asia Selatan mulai

menunjukkan gelagat pelebaran sayapnya

dengan visi Look East, dan kemudian

menjadi Act East Policy. Dalam beberapa

kesempatan, India bahkan secara terang-

terangan menawarkan diri kepada Indonesia

untuk ikut terlibat aktif dalam upaya

pengamanan Selat Malaka. India juga telah

mengirim beberapa kapal perangnya

berpatroli di Laut Cina Selatan dalam

kampanye kebebasan bernavigasi (freedom

of navigation). Peningkatan kegiatan

Angkatan Laut India ini memang tidak secara

langsung ditujukan terhadap Indonesia,

melainkan bertujuan untuk meredam

agresivitas Cina di kawasan Indo-Pasifik.

Bagaimanapun, upaya India tersebut

berpotensi menjadikan Indonesia sebagai

spill over apabila terjadi gesekan-gesekan

dengan Angkatan Laut Cina, baik gesekan

dalam skala ringan dalam bentuk provokasi

hingga konflik intensitas sedang.

Australia pun demikian. Penetapan Darwin

sebagai pangkalan bagi ribuan pasukan

Marinir Amerika Serikat telah membuat

komunitas militer di Indonesia resah.

Penugasan Marinir negeri Paman Sam di

Darwin tersebut merupakan buah dari

kebijakan pemerintah Amerika Serikat

sebelumnya pada masa Presiden Barrack

Obama, yaitu rebalancing Asia-Pacific

dengan tujuan mengantisipasi terjadinya

konflik terbuka yang melibatkan Cina dan

sekutu-sekutu Amerika Serikat yang sedang

bersengketa di Laut Cina Selatan. Dalam

konteks the Quads, Australia bersama

Amerika Serikat telah menjajaki potensi

pembangunan pangkalan militer di Pulau

Manus, Papua Nugini dalam rangka

mengimbangi manuver Cina yang telah

memiliki pangkalan militer di Vanuatu

(Dziedzic, 2018). Hal ini tentunya

mengundang risiko tersendiri terhadap

Indonesia. Dalam dunia militer, pembentukan

pangkalan militer oleh sebuah negara asing

di lokasi yang berdekatan dengan wilayah

sendiri berpotensi merugikan secara militer.

Walaupun dengan dalih ditujukan untuk

menangkal ancaman dari Cina, inisiatif

pemerintah Australia tersebut tidak dapat

dibenarkan dalam kaca mata pertahanan

Indonesia. Pangkalan militer yang dibangun

Australia di Pulau Manus tersebut dapat juga

digunakan untuk proyeksi kekuatan terhadap

Indonesia jika situasi hubungan Indonesia-

Australia memburuk. Hal ini ditambah dengan

track record Australia yang kerap

berseberangan dengan Indonesia yang mau

tidak mau membuat Indonesia wajar menaruh

curiga. Strategi containment Australia di


kawasan Pasifik terhadap ekspansi Cina juga

berpotensi menjadikan Indonesia sebagai

kawasan yang terdampak apabila konflik

terbuka benar-benar terjadi.

Pada sisi nonmiliter, kawasan Samudera

Hindia juga memiliki potensi ancaman bagi

Indonesia. Terorisme, pembajakan,

permasalahan migran, hingga penangkapan

ikan ilegal masih menjadi permasalahan yang

harus diantisipasi oleh TNI, khususnya TNI

Angkatan Laut sebagai instrumen penegak

kedaulatan negara di laut. Terorisme masih

menjadi ancaman nyata bangsa Indonesia

saat ini meskipun ISIS yang berpusat di Timur

Tengah sedang melemah, terbukti dengan

klaim ISIS sebagai penanggung jawab

serangan teror di Sri Lanka saat Paskah pada

bulan April yang lalu mengakibatkan jatuhnya

ratusan korban jiwa. Di Indonesia baru-baru

ini juga beredar video yang menampilkan

Rafli, seorang pemimpin kelompok Jamaah

Ansharud Daulah Bekasi yang berafiliasi

dengan ISIS. Dalam video tersebut dia

mengaku berencana melaksanakan aksi teror

dengan membuat bom yang dapat

dikendalikan dari jarak jauh dan ditempatkan

di tengah-tengah kerumunan orang yang

berdemo di depan kantor Komisi Pemilihan

Umum (KPU) pada tanggal 22 Mei 2019, saat

pengumuman rekapitulasi hasil pemilihan

umum 2019 (Rikang, 2019). Fakta ini

menunjukkan bahwa penanggulangan

paham radikal masih jauh dari kata selesai.

Para foreign terrorist fighters alumni Timur

Tengah berpotensi menggunakan media laut

untuk menuju ke negara-negara medan juang

mereka selanjutnya, termasuk di Indonesia,

seiring dengan semakin terbatasnya olah

gerak mereka di Timur Tengah.

Permasalahan pembajakan dan

perompakan di kawasan Tanduk Afrika tidak

dapat diabaikan begitu saja meskipun angka

prevalensi sudah sangat jauh menurun

dibandingkan dengan dua dekade silam.

Tidak beranjaknya peringkat Somalia dalam

daftar indeks negara gagal menunjukkan

bahwa potensi tindak kejahatan pembajakan

masih sangat mungkin terjadi. Meskipun

berjarak ribuan mil laut dari wilayah

Indonesia, kawasan rawan tersebut masih

punya korelasi terhadap kepentingan

nasional Indonesia. Wilayah Perairan

Somalia masih menjadi jalur sibuk pelayaran

dunia, termasuk kapal-kapal berbendera

Indonesia yang berlayar di sana.

Di samping ancaman pembajakan,

kawasan Samudera Hindia masih

menyimpan potensi digunakan sebagai

media pelarian imigran-imigran ilegal yang

berasal dari negara-negara yang mengalami

konflik. Perang yang berkecamuk di Timur

Tengah serta konflik internal di Myanmar

yang melibatkan suku Rohingya memaksa

ribuan orang mengungsi keluar negeri untuk

mencari harapan hidup yang lebih layak.

Tujuan pengungsian mereka biasanya

negara-negara maju seperti negara Eropa

dan Australia yang mereka anggap dapat

menyediakan penghidupan yang bagus untuk

mereka dan keluarganya. Meskipun


demikian, tidak menutup kemungkinan

Indonesia dijadikan tujuan utama maupun

hanya sebagai transit sebelum menuju ke

negara tujuan akhir. Potensi serbuan para

pengungsi ilegal ini tentunya merupakan

beban tersendiri bagi negara apabila tidak

diantisipasi dengan baik. Terakhir, kegiatan

illegal fishing di ZEEI bagian barat Indonesia

masih marak terjadi. Hal ini terungkap dari

pengakuan salah seorang nelayan Sibolga

yang mengatakan bahwa banyak kapal-kapal

ikan dari Sri Lanka yang turut beroperasi di

daerah penangkapan ikan di daerah

perbatasan Indonesia-India yang masih

berada di wilayah ZEEI. Ancaman-ancaman

yang berpotensi terjadi dari sebelah barat

Indonesia, khususnya di sepanjang wilayah

Samudera Hindia, menunjukkan bahwa

situasi kawasan yang relatif landai dalam

perspektif Indonesia ternyata menyimpan

sejumlah tantangan terhadap kepentingan

nasional Indonesia.

Strategi TNI AL di Samudera Hindia

Dengan segala dinamika di Samudera

Hindia membawa potensi ancaman maka,

sudah saatnya merumuskan strategi terbaik

demi terjaganya keamanan dan kepentingan

nasional. TNI AL sebagai salah satu

instrumen kekuatan negara di laut

merupakan aset yang sangat berharga yang

dapat digunakan untuk membantu

mewujudkan tujuan nasional melalui

pelaksanaan strategi yang tepat. Strategi

yang dirumuskan ini tentunya haruslah

selaras dengan kebijakan politik luar negeri

pemerintah.

Berbicara mengenai strategi, kita tidak

dapat melupakan teori yang digagas oleh

Arthur F. Lykke Jr. yang menyatakan bahwa

strategy = ends + ways + means (Arthur F.

Lykke, Jr., 1989). Berangkat dari teori

tersebut, perumusan strategi TNI Angkatan

Laut dalam menghadapi segala tantangan di

Samudera Hindia haruslah diawali dengan

identifikasi masing-masing variabel tersebut.

Pertama-tama, tujuan akhir dari cara

bertindak yang akan dilaksanakan oleh TNI

Angkatan Laut di Samudera Hindia pastinya

harus selaras dengan tujuan nasional yang

diamanatkan di dalam Undang-Undang

Dasar 1945, yaitu “melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdakaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial” (Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945, 1945).

Perdamaian dunia, khususnya di kawasan

pada akhirnya akan menciptakan stabilitas

kawasan dan tercapainya kepentingan

nasional. TNI Angkatan Laut sebagai salah

satu instrumen pertahanan tentunya

berkepentingan untuk mewujudkan cita-cita

bangsa tersebut dengan cara-cara yang

terukur yang sejalan dengan prinsip-prinsip

dasar negara.

Demi mewujudkan ends sesuai dengan

diskusi di atas, beberapa strategi yang dapat


dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut di

antaranya adalah melalui deployment,

confidence-building measure (CBM), dan

naval build-up. Tiga hal tersebut merupakan

bentuk diplomasi angkatan laut dalam

mendukung kebijakan politik luar negeri.

Strategi pertama deployment merupakan

sebuah upaya menggelar kekuatan TNI

Angkatan Laut di wilayah Samudera Hindia

yang dapat berupa pameran bendera

maupun berpartisipasi aktif dalam operasi-

operasi multinasional maupun operasi

mandiri. Pengerahan kekuatan laut dalam

bentuk deployment di luar negeri

dimaksudkan untuk memperoleh bargaining

power dalam mendukung pembentukan

pengaruh terhadap negara-negara lain, di

samping juga dilakukan oleh para diplomat di

meja perundingan. Pameran bendera

merupakan kegiatan kunjungan kapal perang

ke negara-negara tertentu yang bertujuan

untuk mengomunikasikan niat sebuah

negara, menegosiasikan masalah bilateral,

ataupun untuk menyampaikan pesan militer

sebuah negara (Antariksa, 2014, hal. 13).

Sebagai contoh, kunjungan rutin kapal

perang Cina Taiwan setiap tahunnya ke

Indonesia dimaksudkan sebagai penegasan

eksistensi Cina Taiwan. (Antariksa, 2014, hal.

14). Dalam konteks penajaman diplomasi

Indonesia di Samudera Hindia dalam rangka

mendukung strategi Indo-Pasifik, kunjungan

kapal perang dapat difokuskan ke negara-

negara yang dipandang strategis seperti

India, Pakistan, dan Australia, dan mungkin

Cina selaku salah satu aktor yang sangat

berkepentingan di Samudera Hindia.

Di samping pameran bendera, show of

force dapat dilakukan dalam wujud pelibatan

TNI Angkatan Laut dalam operasi-operasi di

kawasan Samudera Hindia. Seperti telah

dibahas sebelumnya, Samudera Hindia

masih menyimpan ancaman yang harus

diwaspadai bersama, di antaranya adalah

ancaman pembajakan dan perompakan,

khususnya di daerah Tanduk Afrika. Data

statistik memang menunjukkan penurunan

signifikan angka kejadian tindak perompakan

di Tanduk Afrika, yang ditindaklanjuti dengan

tidak dilanjutkannya operasi NATO Operation

Ocean Shield sejak tahun 2016 serta rencana

penyetopan operasi EUNAVFOR negara-

negara Uni Eropa pada tahun 2020 (Loock,

2019). Meskipun demikian, tidak dapat

memandang bahwa kawasan Somalia benar-

benar aman. Jepang sebagai salah satu

anggota the Quads semakin menegaskan

komitmennya di Samudera Hindia dengan

rencana penambahan pengiriman

personelnya dalam operasi antipiracy yang

dilaksanakan oleh CTF 151 serta peluasan

pangkalan militernya di Djibouti (Loock,

2019). TNI Angkatan Laut dapat masuk ke

dalam CTF 151, baik dalam bentuk

pengiriman kapal maupun pengiriman

personel sebagai perwira staf CTF 151. Yang

telah dilaksanakan baru sebatas

mengirimkan satu orang perwira sebagai staf

intelijen CTF 151. Ke depan, apabila

Pemerintah Indonesia benar-benar serius


dengan visi Indo-Pasifiknya, TNI Angkatan

Laut dapat mengajukan penambahan

personel maupun pengiriman kapal untuk

bergabung dalam CTF 151, atau bahkan

melaksanakan operasi mandiri. Keterlibatan

TNI Angkatan Laut dalam operasi-operasi di

kawasan tersebut selain dapat menjamin

kepentingan nasional Indonesia dalam

bentuk penciptaan rasa aman bagi kapal-

kapal berbendera Indonesia yang melintas

daerah tersebut, juga sebagai penegas

eksistensi TNI Angkatan Laut dalam kancah

internasional dalam mendukung visi Indo-

Pasifik.

Strategi kedua yang dapat dilaksanakan

adalah meningkatkan upaya-upaya CBM

yang diwujudkan dalam bentuk pertukaran

informasi melalui berbagai forum, pertukaran

perwira dalam pendidikan dan latihan,

maupun kegiatan-kegiatan latihan bersama.

Upaya-upaya CBM pada dasarnya

dilaksanakan oleh kedutaan besar. Pelibatan

kekuatan militer, dalam hal ini TNI Angkatan

Laut, akan lebih memaksimalkan hasil dari

CBM tersebut karena kerja sama militer

langsung menyasar stakeholder keamanan

yang sehari-harinya bertindak sebagai

pelaksana di lapangan. TNI sendiri memiliki

skala hubungan kerja sama militer terhadap

negara-negara sahabat berdasarkan tingkat

prioritasnya, yang dibedakan menjadi

comprehensive strategic partnership,

strategic partnership, dan partnership

relations (Blue Print Diplomasi Militer TNI

2019 - 2024, 2018). Dalam dokumen Blue

Print Diplomasi Militer TNI 2019 – 2024,

terlihat bahwa dari semua negara-negara

yang terletak di kawasan Samudera Hindia,

hanya India yang menjadi prioritas. Hal ini

merujuk dari minimnya kerja sama militer

dengan negara-negara tersebut yang sangat

jauh bila dibandingkan dengan negara-

negara kawasan yang lain. Dari data yang

ada, selama tahun 2018 TNI hanya

melaksanakan 52 kerja sama militer dengan

negara-negara kawasan Samudera Hindia—

di luar Australia dan negara-negara Asean—

dalam bentuk kunjungan (5 kegiatan), latihan

bersama (2 kegiatan), patroli terkoordinasi (2

kegiatan), dan 43 kegiatan pendidikan dan

latihan dengan negara India, Pakistan, Sri

Lanka, Bangladesh, dan Uni Emirat Arab.

Dari fakta tersebut, perlu adanya peningkatan

kerja sama militer dengan negara-negara

seperti Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka,

Oman, hingga Iran. Cara lain adalah

mengundang negara-negara kawasan untuk

berpartisipasi dalam latihan MNEK

berikutnya, baik sebagai peninjau ataupun

peserta, serta melaksanakan program

officers exchange dalam bentuk kegiatan-

kegiatan pendidikan dan latihan.

Meningkatnya kerja sama dengan Angkatan

Laut negara-negara tersebut akan

menunjukkan niat positif Indonesia dalam

menjaga perdamaian di kawasan Samudera

Hindia.

Strategi terakhir yang dapat ditempuh oleh

TNI Angkatan Laut dalam menyikapi

perkembangan situasi di Samudera Hindia


adalah dengan melaksanakan modernisasi

alutsista. Sebagaimana kita ketahui bersama,

walaupun militer Indonesia termasuk yang

terbesar di Asean, alutista yang dimiliki oleh

TNI Angkatan Laut sebagian besar merupakan

alutsista berteknologi lama. Dalam mendukung

kebijakan pemerintah dalam menghadapi

tantangan di masa depan, khususnya di

Samudera Hindia, sudah saatnya TNI

Angkatan Laut memiliki alutsista modern yang

handal, baik dalam bentuk kapal, pesawat

udara, kendaraan tempur marinir,

persenjataan, dan segala yang

mendukungnya. Dalam beroperasi di

Samudera Hindia, dibutuhkan kapal-kapal

perang yang mampu beroperasi hingga sea

state 6 dan memiliki endurance yang cukup

lama. Kapal perang yang mampu memenuhi

syarat untuk beroperasi dalam jangka waktu

yang cukup lama dan mampu mengarungi

gelombang Samudera Hindia tersebut adalah

kapal-kapal jenis fregat ke atas ataupun kapal

jenis landing helicopter dock (LHD). Untuk itu

perlu dipertimbangkan oleh TNI Angkatan Laut

untuk memasukkan rencana pembangunan

kapal-kapal jenis tersebut, termasuk dengan

helikopter pendukungnya, dalam rencana

pembangunan kekuatan di masa depan untuk

dapat digunakan dalam misi-misi di Samudera

Hindia. Rencana pengembangan kekuatan TNI

Angkatan Laut ini tentunya harus didasarkan

pada prinsip peningkatan industri pertahanan

nasional yang telah ditetapkan.

Beberapa strategi yang telah dikemukakan

di atas membutuhkan sumber daya yang tepat

agar dapat digunakan untuk mencapai tujuan

yang diharapkan. Tentang hal ini, setidaknya

ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi oleh

TNI Angkatan Laut untuk dapat memiliki postur

yang diharapkan tersebut, yaitu dari aspek

kebijakan, anggaran, dan sumber daya

manusia. Tiga hal tersebut mutlak dibutuhkan

untuk dapat menjadikan TNI Angkatan Laut

yang berkelas dunia dan disegani.

Kebijakan merupakan dasar utama bagi

para perencana maupun pelaksana di

lapangan untuk bekerja. Kebijakan

merupakan ranah strategis yang harus

sejalan dengan kebijakan di atasnya. Dalam

konteks TNI Angkatan Laut, kebijakan Kasal

tentunya sangat tergantung dari kebijakan

pemerintah dan Panglima TNI. Dalam

konteks Indo-Pasifik, pemerintah menjadikan

Indo-Pasifik sebagai perhatian utama dalam

menyikapi perkembangan lingkungan

strategis saat ini. Indo-Pasifik saat ini dilihat

dari aspek keamanan internasional

merupakan tantangan atas munculnya

hegemoni di kawasan dan mengganggu

stabilitas kawasan. TNI Angkatan Laut

membutuhkan penjabaran yang secara

langsung berimplikasi terhadap

pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut

untuk dapat menjalankan tugas-tugas yang

mendukung kebijakan pemerintah tersebut

dalam rangka memelihara stabilitas kawasan

dan mencegah timbulnya hegemoni baru

yang dapat diwujudkan secara bersama-

sama melalui wadah ASEAN maupun secara

mandiri.


Kebijakan yang pro terhadap

pembangunan Angkatan Laut secara

langsung memiliki dampak terhadap

kebijakan anggaran. Sebagamana diketahui

bersama, anggaran pertahanan Indonesia

dilihat dari persentase pendapatan domestik

bruto (PDB) merupakan yang terkecil kedua

di ASEAN, hanya lebih baik dari Laos.

Dengan nominal 0,8 persen dari PDB,

dibanding Singapura yang mencapai 3,3

persen PDB-nya, anggaran pertahanan

Indonesia tidak bisa dikatakan cukup untuk

negara yang memiliki luas wilayah hampir

seperti Amerika Serikat dan berpenduduk

terbesar keempat dunia ini. Lebih jauh lagi,

jika menelisik detail anggaran pertahanan kita

saat ini, secara umum, porsi terbanyak justru

digunakan sebagai belanja pegawai. Belum

lagi jika menilik persentase anggaran yang

digunakan untuk modernisasi yang hanya

mampu untuk membangun kekuatan setaraf

minimum essential force (MEF) saja. Dari

fakta yang ada ini, dapat dilihat bahwa

kebijakan nasional haruslah dijabarkan juga

hingga ke tataran kebijakan anggaran. Visi

PMD dan Indo-Pasifik sudah seharusnya

diterjemahkan ke dalam kebijakan yang pro-

angkatan laut, termasuk dengan

pengalokasian anggaran untuk dapat

membangun kekuatan TNI AL yang mampu

beroperasi hingga di Samudera Hindia.

Anggaran yang besar tersebut tentunya tidak

hanya dibutuhkan untuk modernisasi

alutsista, namun juga diperuntukkan sebagai

dukungan operasi di luar negeri secara rutin,

termasuk mendukung kegiatan-kegiatan

CBM dengan negara-negara di kawasan

Samudera Hindia. Apabila kebijakan

anggaran tidak mencukupi, maka TNI

Angkatan Laut akan kesulitan untuk

mengikuti kebijakan pemerintah dengan

maksimal karena masih akan menggunakan

asas prioritas dalam penggunaan

anggarannya. Pada dasarnya, dalam

pembangunan kekuatan sangat dibutuhkan

strategi kebijakan anggaran yang tepat untuk

mencapai tugas pokok dengan segala

keterbatasan yang ada.

Selanjutnya, upaya-upaya CBM tentunya

membutuhkan sumber daya manusia (SDM)

yang handal. Kegiatan CBM yang

dilaksanakan menjadikan SDM sebagai

faktor utama yang menentukan keberhasilan.

Dibutuhkan perwira-perwira TNI Angkatan

Laut yang handal sebagai diplomat-diplomat

militer dalam beriteraksi dengan angkatan

laut luar negeri. Salah satu aspek yang

sangat diperlukan adalah kemampuan

berbahasa Inggris yang baik, yang masih

dirasakan sangat kurang bagi sebagian

perwira TNI Angkatan Laut. Di samping

bahasa Inggris, kemampuan berpikir kritis

juga perlu ditingkatkan. Kemampuan ini

sangat erat kaitannya dengan sistem

pendidikan di negara kita, dalam arti jika ingin

adanya peningkatan kemampuan berpikir

kritis maka perlu juga untuk mengubah cara

belajar yang ada. Cara berpikir kritis ini

sangat penting karena merupakan modal

utama yang digunakan saat bertukar pikiran


dengan perwira asing dalam sebuah diskusi

yang diharapkan outcome-nya

menguntungkan pihak sendiri. Selain itu,

peningkatan SDM sangat diperlukan untuk

mengawaki peralatan-peralatan modern

alutsista yang dimiliki. Kemampuan tempur

dari sebuah alutsista sangat ditentukan oleh

personel yang mengawakinya. Kunci dari

peningkatan SDM TNI Angkatan Laut ini

adalah peningkatan kualitas pendidikan dan

latihan yang dapat dijabarkan dengan sangat

luas, meliputi perbaikan kurikulum

pendidikan, peningkatan kualitas pengajar,

hingga pemenuhan sarana-prasarana

pendidikan. Pada akhirnya upaya

peningkatan SDM ini juga membutuhkan

dukungan anggaran yang tidak sedikit, yang

berarti juga sangat terkait dengan kebijakan

anggaran yang ada.

Kesimpulan

Perkembangan lingkungan strategis saat

ini tidak dapat dilepaskan dari persaingan

hegemoni antara Amerika Serikat dan Cina di

kawasan. Implikasi gesekan dua negara

adidaya tersebut tentunya dapat

memengaruhi stabilitas kawasan, khususnya

di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia sebagai

negara yang secara geografis tepat berada di

jantung Indo-Pasifik tentunya sangat

menaruh perhatian terhadap perkembangan

lingkungan strategis ini terhadap keamanan

kawasan, terutama di kawasan Samudera

Hindia. Dari sisi keamanan maritim,

Samudera Hindia menyimpan potensi

ancaman dan tantangan yang tidak sedikit.

Gesekan militer antara Amerika Serikat

dengan the Quads-nya melawan militer Cina

dalam usaha perebutan pengaruh di

Samudera Hindia sangat mungkin imbasnya

berpengaruh terhadap kepentingan nasional

Indonesia. Di samping itu, efek perang

dagang di antara kedua negara besar

tersebut akan berpengaruh terhadap

ekonomi Indonesia juga. Ancaman terorisme

dari eks simpatisan ISIS di Timur Tengah dan

potensi pembajakan kapal-kapal di daerah

Tanduk Afrika merupakan dua hal lainnya

yang harus dicermati dan diwaspadai

bersama.

TNI Angkatan Laut sendiri sebagai alat

pertahanan negara di laut memandang

dinamika yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik

ibarat dua sisi mata uang yang di satu sisi

mengandung dampak positif, namun di sisi

sebaliknya dapat berimplikasi negatif. TNI

Angkatan Laut selaku instrumen pertahanan

bertindak sejalan dengan visi pemerintah dan

visi TNI. Dalam hal ini, pemerintahan

Presiden Joko Widodo menegaskan perlunya

mewujudkan Indonesia sebagai PMD dan

mampu secara aktif bertindak sebagai

inisiator upaya-upaya kerja sama

internasional di kawasan Indo-Pasifik. Dalam

menerjemahkan visi tersebut, Kasal

memandang perlunya menjadikan TNI

Angkatan Laut sebagai kekuatan yang

mampu melaksanakan proyeksi kekuatan

regional. Hal ini menunjukkan sudah saatnya

TNI Angkatan Laut “melebarkan sayapnya”

untuk mulai berkomitmen dalam memelihara


keamanan kawasan, termasuk di kawasan

Samudera Hindia.

Dalam menghadapi segala tantangan dan

ancaman yang ada di Samudera Hindia, TNI

Angkatan Laut perlu menjalankan tiga

strategi yang bertujuan untuk mewujudkan

tujuan nasional sebagaimana tercantum

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

1945. Ketiga strategi tersebut meliputi upaya

penggelaran kekuatan di Samudera Hindia,

melaksanakan penguatan CBM dengan

negara-negara di kawasan tersebut, serta

melaksanakan naval build-up dalam bentuk

modernisasi alutsista sebagai upaya

mempertajam deterrence sebagai

pendukung upaya diplomasi negara.

Mewujudkan ketiga langkah strategis

tersebut tentunya bukan perkara yang remeh

untuk dilaksanakan karena membutuhkan

komitmen yang kuat dalam bentuk kebijakan

dan penganggaran serta mutlak didukung

oleh personel-personel TNI Angkatan Laut

yang berkompeten. Kesemuanya tersebut

merupakan syarat utama untuk menuju TNI

Angkatan Laut berkelas dunia yang mampu

berperan aktif dalam upaya menjaga

keamanan maritim hingga tingkat regional.

Pada akhirnya, mengutip ucapan dari

Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent

Sondakh, bahwa TNI Angkatan Laut yang

besar bukanlah sebuah kemewahan, namun

merupakan sebuah kebutuhan, mengingat

besarnya Indonesia dan nilai strategis yang

dimilikinya. Sebagai negara maritim terbesar

di dunia, bukanlah hal yang tabu untuk

memiliki angkatan laut yang bervisi outward

looking.

Referensi

A. Buku

1. Mahan, Alfred Thayer. 1896. The Influence of Sea Power Upon History: 1660-1783 (12ed.). Boston: Little, Brown, and Company.

2. Mabes TNI. 2018. Blue Print Diplomasi Militer TNI 2019 – 2024. Jakarta: Mabes TNI.

3. Cohen, S. B. 2009. Geopolitics: The geography of international relations. Lanham: Rowman & Littlefield.

4. Mearsheimer, J. J. 2014. The Tragedy of Great Power Politics (Updated edition). New York: W.W. Norton & Company.

B. Jurnal

5. Antariksa, A. Y. 2014. Diplomasi Pertahanan Laut Indonesia dalam Konteks Pergeseran Geopolitik di Kawasan pada Masa Depan. (Jurnal Pertahanan). Jakarta: Unhan Press.

6. Arthur F. Lykke, Jr. 1989. Defining Military Strategy. Military Review, 69(5).

7. Adji, Siwi Sukma. 2018. Resume Laporan Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Program 100 Hari Kerja Kepala Staf Angkatan Laut.

C. Regulasi

8. Undang-Undang Dasar 1945.

9. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

D. Media Online

10. Dziedzic, S. US to partner with Australia and PNG on Manus Island naval


base. Dapat dilihat pada ABC News website: https://www.abc.net.au/news/2018-11-17/us-to-partner-with-australia-and-png-on-manus-island-naval-base/10507658 diakses pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 04.14 WIB.

11. Eleanor, Albert. Competition in the Indian Ocean. Dapat dilihat pada Council of Foreign Relations https://www.cfr.org/backgrounder/competition-indian-ocean diakses pada tanggal 1 Februari 2019 pukul 15.40 WIB.

12. Fernholz, T. Eight countries in danger of falling into Cina’s debt trap. dapat dilihat pada Quartz website: https://qz.com/1223768/cina-debt-trap-these-eight-countries-are-in-danger-of-debt-overloads-from-cinas-belt-and-road-plans/ diakses pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 14.15 WIB.

13. Fragile States Index 2018. Dapat dilihat pada The Fund for Peace: http://fundforpeace.org/fsi/2018/04/24/fragile-states-index-2018-annual-report/ diakses pada tanggal 1 Februari 2019 pukul 18.24 WIB.

14. Greer, T. One Belt, One Road, One Big Mistake. Dapat dilihat pada Foreign Policy https://foreignpolicy.com/2018/12/06/bri-cina-belt-road-initiative-blunder/ diakses pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 19.00 WIB.

15. Gross Domestic Product 2017. Dapat dilihat pada https://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf diakses pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 20.15 WIB.

16. Hettne, B., & Söderbaum, F. Theorising the Rise of Regionness. New Political Economy. Dapat dilihat pada https://doi.org/10.1080/713687778

diakses pada tanggal 13 Februari 2019 pukul 09.25 WIB.

17. IMB Piracy and Armed Robbery Map 2018. (t.t.). dapat dilihat pada International Chamber of Commerce: Commercial Crime Services https://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/live-piracy-map diakses pada 30 Maret 2018 pukul 22.40 WIB.

18. Kompas.id. Perseteruan Berlanjut. Dapat dilihat pada Kompas.id https://kompas.id/baca/internasional/2019/05/12/perseteruan-berlanjut-2/ diakses pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 04.20 WIB.

19. Kuo, M. A. The Origin of ‘Indo-Pacific’ as Geopolitical Construct. Dapat dilihat pada The Diplomat https://thediplomat.com/2018/01/the-origin-of-indo-pacific-as-geopolitical-construct/ diakses pada tanggal 1 Februari 2019 pukul 12.00 WIB.

20. Loock, J. Japan Expands Military Presence in Horn of Africa Despite Decrease in Somalia Piracy. Dapat dilihat pada Maritime Security Review http://www.marsecreview.com/2019/06/japan-expands-military-presence-in-horn-of-africa-despite-decrease-in-somalia-piracy/ diakses pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 13.55 WIB.

21. Mansfield, E. D., & Milner, H. V. The New Wave of Regionalism. International Organization. Dapat dilihat pada https://doi.org/10.1162/002081899551002 diakses pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 14.30 WIB.

22. P K Ghosh, ORF. Indian Ocean dynamics: An Indian perspective. dapat dilihat pada East Asia Forum http://www.eastasiaforum.org/2011/04/05/indian-ocean-dynamics-an-indian-perspective/ diakses 19 Februari 2019 pukul 22.00 WIB.


23. Pant, H. V. The Cina-Pakistan love affair in troubled waters. dapat dilihat pada https://www.livemint.com/Opinion/7ttj4Fzy9Pyc7eiAZfWaqK/Opinion--The-CinaPakistan-love-affair-in-troubled-waters.html diakses pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 21.45 WIB.

24. Rikang, R. Detik-detik yang Menentukan. dapat dilihat pada Tempo http://majalah.tempo.co/read/157691/detik-detik-yang-menentukan diakses pada tanggal 17 Maret 2019 pukul 17.21 WIB.

25. Setiawan, Sakina Rahma Diah. Proyek “One Belt One Road” Cina, Apa Untungnya bagi ASEAN? dapat dilihat pada KOMPAS.com https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/11/20/122400626/proyek.one.belt.one.road.cina.apa.untungnya.bagi.asean. diakses pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 19.20 WIB.

26. Schultz, K. Sri Lanka, Struggling with Debt, Hands a Major Port to Cina. The New York Times. dapat dilihat pada https://www.nytimes.com/2017/12/12/world/asia/sri-lanka-cina-port.html diakses pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 19.25 WIB.

27. Stashwick, S. Cina’s Security Gambit in the Indian Ocean. dapat dilihat pada The Diplomat https://thediplomat.com/2018/05/cinas-security-gambit-in-the-indian-ocean/ diakses pada tanggal 1 Februari 2019 pukul 05.30 WIB.

28. Tunander, O. Swedish-German geopolitics for a new century: Rudolf Kjellén’s ‘The State as a Living Organism.’ Review of International Studies. dapat dilihat pada. https://doi.org/10.1017/S026021050100451X diakses pada tanggal 1 Februari 2019 pukul 17.00 WIB.

Documents

Keamanan Maritim Samudera Hindia: Perspektif TNI AL Dalam ...jurnalmaritim.tnial.mil.id/wp-content/uploads/2020/01/Keamanan-Maritim... · baru di kawasan Indo-Pasifik, khususnya di