KEBIJAKAN OBAT NASIONALDR. MUHAMMAD DAI, M.SI., APT

LATAR BELAKANG: KENAPA PERLU KONAS?Alasan medis25-40% dari populasi dunia tidak memiliki akses ke obat-obatansampai dengan 50% dari obat-obatan dunia digunakan secara tidak tepatdi bawah standar dan obat palsuAlasan hargaBiaya obat mencapai 20-40% anggaran kesehatan - antibiotik & suntikan yang paling mahalPerlunya intervensi dari berbagai sektor yang terkoordinasiIntervensi tunggal tidak perubahan perilaku jangka panjang

30 sd 60 % diterapi dengan antibiotik % pasien menerima antibiotik2 - 40% primary multi-drug resistant TB 5 - 98% N.Gonorrhoea resistant to penicillin10-90% Shigella resistant to ampicillin and cotrimoxazole

5-50 % pasien menerima injeksi 90% diantaranya mungkin tidak diperlukan% perawatan pasien yang menerima injeksi15 billion injections per year globally half are with unsterilized needle/syringe2.3-4.7 million infections of hepatitis B/C and up to 160,000 infections of HIV per year associated with injections

% obat yang tidak perlu diresepkan estimated by a comparison of expected versus actual prescription Chalker HPP 1996, Hogerzeil et al Lancet 1989, Isah et al 2000

Impact of multiple interventions on injection use in IndonesiaSource: Long-term impact of small group interventions, Santoso et al., 1996

Diperlukan Kebijakan Obat Nasional Konas mencerminkan tujuan yang ditentukan oleh pemerintah di bidang obat dan identifikasi terhadap strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.Menentukan peran dari semua stakeholder (publik dan swasta)Pemerintah menetapkan tujuan, keputusan & komitmen harus memperhatikan:akses yang adil,memastikan obat yang berkualitas baik, aman dan memiliki efikasi yang baik,mempromosikan penggunaan obat yang benar

TUJUAN KEBIJAKAN OBAT NASIONAL

Ketersediaan , pemerataan, dan keterjangkauan obat esensialKeamanan, khasiat dan mutu semua obat yang beredar serta masyarakat terlindung dari salah penggunaan dan penyalahgunaan obat;Penggunaan obat yang rasional.

ANALISIS MASALAH TERKAIT OBAT DI INDONESIAHarga obat di Indonesia bervariasi dan relatif mahal. Untuk obat yang sama dengan merk berbeda memiliki harga berbeda (1:2 1:5).Mekanisme harga di sektor swasta terserah kondisi pasar, pemerintah tidak mampu mengontrolLemahnya layanan publik dibawah kendali pemerintah, perubahan GPK ----- IFK? Obat beredar 13.000 merk, 400 tersedia dalam DOEN, 220 dalam dafter esensial generik. Kepatuhan terhadap DOEN rendah (kurang dari di rs pemerintah 76%, rumah sakit swasta 49%, dan apotek kurang dari 47%)

LANJUTANIndustri farmasi nasional dalam posisi ancaman persaingan global, persaingan kualitas, harga?Anggaran negara untuk obat masih rendah rata-rata Rp. 5000 rupiah per kapita, WHO memberikan standar 2 dolar (Rp. 20.000)Penggunaan obat yang tidak rasional (polifarmasi, antibiotik, injeksi dan swamedikasi)Pelayanan kefarmasian belum mengikuti GPP dalam hal: sistem pengelolaan obat, ketersediaan komoditi farmasi, kurangnya ketersediaan, pemerataan dan profesionalisme tenaga farmasi

STRATEGI KEBIJAKAN YANG DIKEMBANGKAN:Strategi untuk tujuan 1:Sistem pembiayaan berkelanjutan baik untuk sektor swasta maupun sektor publikRasionalisasi harga (Bagaimana analisis anda terhadap pengaturan harga obat generik? Relevankah?)Rasionalisasi pemanfaatan obat generik Implementasi DOENPengadaan jumlah besar

LANJUTANStrategi tujuan 2Penilaian khasiat, keamanan dan mutu melalui pendaftaranPenegakan hukum untuk memberikan aspek jeraPenyempurnaan standar sarana produksi, distribusi dan pelayananPemberdayaan masyarakat

LANJUTANStrategi tujuan 3Implementasi DOENAnalisis FarmakoekonomiPharmaceutical carePemberdayaan masyarakat melalui KIE

POKOK-POKOK KEBIJAKANPEMBIAYAAN OBATSasaran : Masyarakat, terutama yang tidak mampu dapat memperoleh obat esensial yang diperlukan setiap saat diperlukan.KETERSEDIAAN OBATSasaran: Obat yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan, terutama obat esensial senantiasa tersedia di seluruh wilayah Indonesia

LANJUTANKETERJANGKAUANSasaran : Harga obat terutama obat esensial generik terjangkau oleh masyarakat.SELEKSI OBAT ESENSIALSasaran : Diterimanya secara luas Daftar Obat Esensial Nasional ( DOEN)PENGGUNAAN OBAT YANG RASIONALSasaran : Penggunaan obat dalam jenis bentuk sedian, dosis dan jumlah yang tepat dan disertai informasi yang lengkap, benar dan tidak menyesatkan.

LANJUTANREGULASI OBATSasaran :Obat yang beredar memenuhi syarat keamanan, khasiat dan mutu dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan.Masyarakat terhindar dari penggunaan obat yang salah dan penyalah gunaan obat.Sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan obat harus memenuhi persyaratan kompetensi

LANJUTANPENELITIAN DAN PENGEMBANGANSasaran : Peningkatan penelitian di bidang obat untuk menunjang penerapan KONAS.PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIASasaran : Tersedianya SDM yang menunjang pencapaian sasaran KONAS.PEMANTAUAN DAN EVALUASISasaran : Menunjang penerapan KONAS sebaik-baiknya melalui pembentukan mekanisme pemantauan dan evaluasi performa serta dampak kebijakan, guna mengetahui hambatan dan penetapan strategi yang efektif

ISU UTAMA KONAS

Komponen Harga ObatHarga produksiprofit margin distributorprofit margin pengecerPajak (import & PPN)Biaya distribusi dapat meningkatkan harga hingga 50 %Pajak bahan baku: 30 %

WHO: Upaya menjamin terjangkaunya harga obatKompetisi harga (terutama obat generik)Pembelian secara bulkKebijakan obat generik (menurunkan harga obat branded menjadi 60 % (1 kompetitor) dan 29 % (10 kompetitor)Harga equitable untuk negara berkembangPengurangan pajak dan bea masuk untuk bahan/obat generik & esensialJaminan mutu produksi obat lokal (GMP)

Pengembangan Kebijakan:Terdapat kebutuhan untuk merasionalisasikan harga obat di IndonesiaPerlunya ditinjau kembali sistem perpajakan untuk obat, khususnya obat generikDiperlukan peningkatan efisiensi dalam produksi obatPengadaan yang mejamin harga murahPengobatan rasional

PENGGUNAAN OBAT YANG RASIONALSasaran :Penggunaan obat dalam jenis, bentuk sediaan, dosis dan jumlah yang tepat disertai informasi yang benar, lengkap dan tidak menyesatkan

MANFAAT PENGGUNAAN OBAT YANG RASIONALMeningkatkan mutu pelayananMencegah pemborosan sumber danaMeningkatkan akses terhadap obat esensial

SIKLUS MANAJEMEN OBATManajemen pendukungOrganisasiAnggaranM. InformasiSDMDistribusiSeleksiPengadaanPenggunaan

ISU YANG HARUS DIANTISIPASI DALAM PENGGUNAAN OBAT Di era desentralisasi : pelayanan kesehatan menjadi salah satu aset sumber PADPergeseran nilai sosial obat ke arah komoditas bisnis, mengakibatkan kepentingan pasien dapat terabaikanPengobatan tidak berdasarkan bukti/data ilmiah (evidence based treatment) sehingga tidak rasional

Penerapan penggunaan DOEN dlm setiap upaya pelayanan kesehatanPenerapan pendekatan farmakoekonomi melalui analisis biaya-efektif dengan biaya-manfaat pd seleksi obat yg digunakan di semua tingkat pelayanan kesehatanPenerapan pelayanan kefarmasian yang baik (pharmaceutical care), perubahan dari product oriented ke patient orientedPemberdayaan masyarakat melalui KIEStrategi untuk menjamin penggunaan obat yang rasional

KEPMENKES NO: 1009/MENKES/SK/X/1995

SEMUA RS PEMERINTAHDIWAJIBKAN MEMBENTUK KFT

BERTUGAS MEMBANTU DIREKTURMENENTUKAN KEBIJAKAN DI BIDANG OBAT, PENGOBATAN , DAN FARMASI

UNTUK MENINGKATKAN MUTU, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PELAYANAN RS

SK BERSAMA MENKES DAN MENDAGRI NO: 394/MEN.KES/SK/VII/1981DAN NO: 196 TAHUN 1981

TENTANG PENGADAAN OBAT UNTUK UNIT PELAYANAN PEMERINTAHPUSAT & DAERAH

PENGADAAN DG MENGGUNAKAN APBN DAN APBDDILARANG MENYIMPANG DARI KETENTUAN DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL (DOEN)PENGADAAN HARUS DALAM BENTUK ESENSIAL GENERIK

FAKTOR PENUNJANG PENINGKATAN PENGGUNAAN OBAT YANG RASIONALPasien dan masyarakat terdidik Tersedianya pedoman pengobatanTersedianya obat esensialKebijaksaan harga obat yang baikTersedianya peraturan yang meningkatkan peresepan rasionalMasuknya POR dalam kurikulum tenaga kesehatanPengawasan terhadap iklan dan tekanan dari pabrikInsentive untuk penggunaan DOEN

SUKSESNYA POR MEMBUTUHKAN DUKUNGAN KEBIJAKSANAAN YANG KOMPREHENSIFKONASPemerintahDaerahBadan PengawasanObat PerguruanTinggiAsosiasiProfesi KesehatanPemerintah PusatMasyarakatLSM

PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG OBATUU Kes No. 36/ 2009 pasal 98 ayat 2: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.Pasal 102 ayat 1: Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan. Pasal 108 ayat 1: Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LANJUTANPenjelasan pasal 108 ayat 1: Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PERATURAN LAINUndang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang NarkotikaUndang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menggantikan Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang KesehatanUndang-Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah SakitPeraturan Pemerintah No 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan KefarmasianKepmenkes No. HK.03.01/Menkes/146/I/2010 tentang Harga Obat Generik menggantikan Kepmenkes No. 302/Menkes/SK/III/2008 tentang Harga Obat GenerikKepmenkes No. 1152/Menkes/SK/XI/2009 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2010Permenkes No. Hk. 02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah

********************************