Kebijakan Nasional

8/17/2019 Kebijakan Nasional

1/16

Kebijakan Nasional

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

PENGERTIAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan

dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya

dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya, untuk meningkatkan

kesejahteraan tenaga kerja

PROSES HIRARKI KEBIJAKAN


2/16

SIKLUS PERUMUSAN KEBIJAKAN

Sistem Pengawasan Dalam Siklus Kebijakan


3/16

HUMAN DEVELOPMENT INDEX

• 1998 - 108

•

2000 - 109

UNDP Report 2000

MASALAH KETANAGAKERJAAN


4/16

1 5 .

9 9 7

3 .

4 2 9

1 6 .

0 4 2

5 7 .

9 5 0

5 2 . 7

9 6

3 . 9

7 8

1 9 . 5

7 6

7 6 .

2 4 7

5 7 .

0 2 9

4 . 0

9 5

2 0 .

1 7 4

8 2 . 2

9 4

6 6 . 3

6 7

4 1 4 2

2 0 9 7 0

8 7 3 9 0

1 0 4 .

7 7 4

0

20.000

40.000

60.000

80.000

1997 1998 1999 2000 2001

Kasus Meninggal Dunia Cacat STMB

DATA KECELAKAAN KERJA


5/16

Jumlah perusahaan 196.000

Kasus kecelakaan kerja : 66.367

Korban :

- meninggal dunia : 4.142 orang

- luka berat/cacat : 20.970 orang

- sementara tidak mampu bekerja (STMB) : 87.390 orang

Kehilangan hari kerja : 71.160.780 hari kerja (mandays) atau498.125.460 jamkerja (manhorus) produktif

Data tahun 2000

Kerugian kecelakaan kerja pertahun 4 % dari PDB (ILO Report 2000)

APBN 2002 : - anggaran belanja 19,6 % dari PDB

- anggaran pendapatan 17,1 % dari PDB

KINERJA

• Jumlah P2K3 : 14.671 unit

• PJK3 : 399 perusahaan

• Ahli K3 : 1.495 orang

•

Dokter Pemeriksa kesehatan tenaga kerja : 374 orang

• Auditor SMK3 : 34 orang

• Penghargaan kecelakaan nihil (Zero Accident) : 565 perusahaan

• Penghargaan SMK3 : 253 perusahaan

• Sertifikasi Operator : 11.754 orang

- Pesawat Uap (2001) : 667

(2002) : 858

- Pesawat Angkat dan Angkut (2001) : 1.673

(2002) : 1.901

•

PJK3 : 399 perusahaan• Diklat K3 : 50

• Fabrikasi : 102

• Riksa Uji Pesawat Uap & Bejana Tekan : 92

• Riksa Uji Pesawat Angkat-Angkut : 26

• Riksa Uji Lift : 61

• Riksa Uji Instalasi Listrik : 13

• Riksa Uji Penyalur Petir : 5

• Riksa Uji Proteksi Kebakaran : 7

• Riksa Uji Escalator : 2

• Riksa Uji Kesehatan Kerja : 41


6/16

Mobilisasi Dana Masyarakat

• Ahli K3

• Umum : 1.107 orang x Rp 3.ooo.ooo,- : Rp 3.321.000.000,-

•

Spesialis : 344 orang x Rp 6.500.000,- : Rp 2.236.000.000,-• Dokter Pemeriksa :

374 orang x Rp 5.000.000,- : Rp 1.870.000.000,-

• Auditor SMK3 : 34 orang x Rp 15.000.000,- : Rp 510.000.000,-

• Operator 11.754 orang x Rp 1.200.000,- : Rp 14.104.800.000,-

Jumlah : Rp 22.041.000.000,-

Biaya tidak langsung ~ 80 % :

o,80 x Rp 22.041.000.000,- : Rp 17.632.800.000,-

Jumlah : Rp 39.673.800.000,-

Tantangan

• Moral hazard dan human failure

• Kesiapan infra struktur dalam pelaksanaan Otoda

• Globalisasi (Pasar bebas AFTA 2003)

• Tuntutan terhadap penggunaan standar nasional dan internasional

• Penggunaan teknologi modern yang berwawasan K3

• Penerapan SMK3 & SA 8000

• Ratifikasi Konvesi ILO bidang K3

STRATEGI DAN PROGRAM• Ahli K3, Dokter Pemeriksa TK dan Sertifikasi profesi K3 lainnya

• Kelembagaan K3 (P2K3, DK3N, PJK3, Asosiasi Profesi K3, Badan Audit SMK3)

• Penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum

• Standardisasi K3

• Kajian Akademik

• Penghargaan K3

Kesimpulan

• Kebijakan K3 merupakan perlindungan dasar TK

• K3 telah menjadi kebutuhan sebagian masyarakat perusahaan

• K3 telah menjadi issu global

• K3 mempunyai korelasi dengan kualitas TK

• K3 telah menjadi profesi

• K3 telah menjadi bagian kajian akademik

• K3 mempunyai korelasi dengan pertumbuhan ekonomi

• Pelaksanaan K3 merupakan indikator tingkat kesejahteraan TK diperusahaan


7/16

1

DIREKTORAT PENGAWASAN NORMA


SubditKonstruksi Bangunan,

Instalasi Listrik dan

Penanggulangan Kebakaran

SubditMekanik, Pesawat Uap dan

Bejana Tekan

SubditPemberdayaan

Kelembagaan dan

Keahlian K3

SubditKesehatan Kerja dan

Lingkungan Kerja

Subag TU

Seksi

Konstruksi Bangunan

Seksi

Instalasi Listrik dan

Penanggulangan Kebakaran

SeksiPesawat Uap dan Bejana

Tekan

Seksi

Mekanik

Seksi

Kesehatan Kerja

Seksi

Lingkungan Kerja

Seksi

Kelembagaan

Seksi

Tenaga Keahlian K3

Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan NormaKeselamatan dan Kesehatan Kerja

SISTEM PENGAWASAN

NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Kumpulan unsur yang saling berinteraksi dan secara terpadu menuju tujuan bersama

Pendekatan sistem :

Connectedness dan wholeness

Seperangkat komponen, elemen, unsur atau subsistem dengan segala atributnya yang

satu sama lain saling berkaitan, pengaruh mempengaruhi dan saling tergantung

sehingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi serta

mempunyai peranan atau tujuan tertentu.

Nilai atau peranan suatu sistem akan dipengaruhi oleh nilai atau peranan sub-

subsistemnya.

LUDWIG VON BERTALANFFY

Evolusi Pendekatan Sistem

• Ludwig von Bertalanffy, 1930, Biologist, Insinyur di MIT, System Engineering. Sistem

pengendalian suhu tubuh; Pengendalian pesawat ketinggian altitude terbang ( temp. vs

goncangan udara)

•

Norbert Wiener, 1948, Cubernetics• Herbert Simon, 1963, The Nerves of Government


8/16

• Forrester, 1961, Industrial Dynamic

• NORMA K3

• adalah atur an-aturan yang berkaitan dengan K3 yang ditujukan un tuk melindungi tenaga

kerja dari resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja

HUKUM PERBURUHAN

adalah himpunan peraturan baik tertu li s maupun ti dak yang berkenaan dengan kejadian

dimana seseorang bekerja pada orang lain

HUKUM KETENAGAKERJAAN

adalah r angkaian peraturan ter tul is maupun ti dak dibidang ketenagakerjaan, baik dalam

hubungan kerj a maupun di luar hubungan kerj a

PERBEDAAN

• Lebih mengatur keseimbangan dan keserasian hak-hak

dan kewajiban pihak-pihak secara adil sehingga masing-

masing merasa terlindungi

• Hubungan perburuhan punya arti sempit

Hubungan ketenagakerjaan punya arti lebihh luas

Konotasi POLITIS dan SOSIOLOGGIS

Hakekat Hukum Ketenagakerjaan


9/16

Sifat Hukum Ketenagakerjaan

Sifat Hukum Ketenagakerjaan

•TIDAK SAH/ BATAL SUATU TINDAKAN

MEMAKSADENGAN PERATURAN

MENGATUR HUBUNGAN KERJA

SANGSI

• PERINTAH

•LARANGAN

• ANCAMAN PIDANA

- KURUNGAN

- DENDA

Tahap Pelaksanaan Hukum Ketenagakerjaan

• PRE EMPLOYMENT- AKAN

- AKAD

- WAJIB LAPOR (UU No.7/1981) - WAJIB KERJA SARJANA (UU No.8/1961)

- PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING

(UU No.3/1958)

• EMPLOYMENT- PERJANJIAN PERBURUHAN (UU No.21/1954 )

- UU KERJA (UU No.1/1951)

- PENGAWASAN PERBURUHAN (UU No.3/1951)

• POST EMPLOYMENT- JASOSTEK (UU No.3/1992)

- BANTUAN PHK

PENGAWASAN

dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak

sesuaian, pelanggaran dan lainnya yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan

JENIS PENGAWASAN

• Internal control

• External control

•

Preventive control • Repressive control


10/16

PENGAWASAN REPRESIF

• Sistem komperatif

• Sistem verifikatif

• Sistem inspektif

•

Sistem investigatif

PENGAWASAN REPRESIF

SISTEM KOMPARATIF

• membandingkan laporan dengan rencana kerja

• menganalisa perbedaan dan lingkungan yang mempengaruhi

• menilai hasil dan penanggung jawab

• keputusan atas perbaikan atau penyempurnaan

SISTEM VERIFIKATIF

• menentukan prosedur pemeriksaan

• laporan pemeriksaan periodik atau khusus

•

penilaian perkembangan dan hasil pelaksanaannya• keputusan atas perbaikan atau penyempurnaan

SISTEM INSPEKTIF

• mengecek kebenaran atas pelaksanaan

• pemeriksaan di tempat (on the spot)

• tour of duty

SITEM INVESTIGATIF

• titik berat pada penyelidikan lebih mendalam thd. suatu masalah yang negatif

• diperlukan : data, anal isis untuk keputusan

METODE PENGAWASAN

• Pengawasan langsung

•

Pengawasan tidak langsung

• Pengawasan formal

• Pengawasan informal

• Pengawasan adminstratif

• Pengawasan teknis

PRINSIP- PRINSIP PENGAWASAN

• Berorientasi kepada tujuan organisasi

• harus obyektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum

• berorientasi thd : kebenaran menurut peraturan (wetmatigheid), kebenaran atas

prosedur (rehcmatigheid), manfaat dalam pelaksanaan (doelmatigheid)

•

berdasarkan standar obyektif, teliti (accurate), dan tepat• kontinyu

• dapat memberikan feed back

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

• PENGAWASAN NORMA KERJA (PERBURUHAN)

• PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA (K3)

• Pengawasan perburuhan diadakan guna :

• a. Mengawasi ber lakunya undang-undang dan peraturan perburuhan pada

khususnya

•

Pasal 1 ayat (1) a Bagian I UU No.3 Tahun 1951 Pasal 5 Bab IV UU No.1 Tahun 1970


11/16

• Di rektur : pengawasan umum

• Pegawai Pengawas : pengawasan langsung

• Ahli Keselamatan Kerja :pengawasan langsung

Per. Menaker No.04/1985 Pasal 145

Per.Menaker No.05/1985 Pasal 144

Per.Menaker No.02 Tahun 1992 Pasal 12 Catatan : Pasal 10 ayat (3)

Per.Menaker No.04 Tahun 1995 Pasal 19

Pegawai Pengawas dan Ahli K3 melakukan pengawasan terhadap ditaatinya Peratur an

Menteri i ni

PENGAWASAN K3

Sistem : desentralisasi

Sifat : langsung & tidak langsung

Mekanisme : - pertama

- berkala/per iodik- khusus

- ulang

Sistem : desentralisasi

Sifat : langsung & tidak langsung

Mekanisme : - pertama

- berkala/per iodik

- khusus

- ulang


Upaya u/ menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohaniah

tenaga kerja pada khususnya, hasil karya dan budayanya u/ meningkatkan

kesejahteraan (kwalitas hidup)

KESEHATAN KERJA

Spesialisasi dalam ilmu kesehatan/ kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agartenaga kerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik, mental,

maupun sosial dengan usaha preventif dan kuratif.

Sasaran : manusia

Sif at : medis

Ergonomi: Sasaran : manusia

Sif at : teknik

HAZARD (POTENSI BAHAYA)

Suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kecelakaan/ kerugian

berupa cidera, penyakit akibat, kerusakan atau ketidak mampuan melaksanakan

fungsi yang telah diterapkan


12/16

BAHAYA (DANGER)

Ungkapan adanya potensi bahaya secara relatif

RISK (RESIKO)

Menyatakan kemungkinan terjadinya kecelakaan/ kerugian pada periode waktutertentu atau siklus operasi tertentu

AMAN / SELAMAT

Kondisi yang tidak ada kemungkinan malapetaka

TINDAKAN TAK AMAN

Suatu pelanggaran tehadap prosedur keselamatan yang memberikan peluang terhadap

terjadinya kecelakaan.

KONDISI TAK AMAN

Kondisi fisik atau keadaan yang berbahaya yang mungkin dapat langsung

mengakibatkan terjadinya

KECELAKAAAN

• kejadian/ peristiwa

• tidak diduga dari semula

• tidak dikehendaki

• mengacaukan proses akivitas yang telah ditentukan

• dapat menimbulkan kerugian

- korban manusia

- har ta benda


13/16

SISTEM PENGAWASAN


TEMPAT KERJA

SDM

BAHAN

PERALATAN

PROSES PRODUKSI

CARA KERJA

SIFAT PEKERJAAN

LINGKUNGAN KERJA

FAKTOR

PENYEBAB

AMAN

SEHAT

ANALISIS

MGT

Prod’s

KECELAKAAN

SISTEM DESENTRALISASI PENGAWASAN K3

UU No. 1 TAHUN 1970

MENAKER DIREKTUR

PEG.PENGAWAS

AHLIK3

DOKTER PRSH

P2K3

KANDEP/DINAS

LUAR DEPNAKER

- POLI PRSH- JASA KESEH

PRSH

PEMERINTAH SWASTA - INDUSTRI- JASA ----PJIT


14/16


15/16

PEMERINTAH

Propinsi

Dinas

Kab/Kota DPRD

Dinas

Pegawai Pengawas

SISTEM PENGAWASAN K3

FILOSOFI STANDAR

• natural

• commandsance

• fair/transparant

• economical

competitiveness

STANDARPP No.25/2000

TEKNIS• Produk

• Mesin

• Metode uji

PP No.102/2000

KOMPETENSI

BNSP•Std. & Sertf.

• Akreditasi

•Koordinasi

Lembaga

Std. & Sertf.Lembaga

UJK

SERTIFIKASI

DUNIA KERJA

K3UU No.1/1970

BSN SNI

PANTEK•USER

•ASOSIASI

•CENDIKIAWAN

KONSENSUS

RSNI

KONSENSUS


16/16

CORRUPTION =

monopoly + descreptantie - transparantie

penyalahgunaan wewenang

dapat pri valage dari pemerin tah

Documents

Kebijakan Nasional