Click here to load reader

Kejahatan Bisnis Keko

  • View
    59

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Kejahatan Bisnis Keko

BAB IPENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting dalam peradaban kehidupan manusia baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Pada era sekarang ini peranan teknologi informasi ditempatkan dalam suatu posisi strategis dimana kehadirannya dapat membuat seolahseolah dunia menjadi tanpa batas, dilihat dari jarak, ruang, dan waktu, serta dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Begitu pula di masa yang akan datang, kemajuan teknologi menghasilkan sejumlah situasi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh manusia. Perubahan ini tentu akan memberikan suatu dinamika baru yang berdampak pada perubahan sosial budaya dalam suatu masyarakat, ekonomi, dan kerangka hukum secara cepat dan signifikan. Teknologi informasi mencakup suatu teknik untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, dan menyebarkan informasi. Salah satu cakupan teknologi informasi yang sangat berguna dan berpengaruh dalam perkembangan kehidupan masyarakat saat ini adalah mengenai pengiriman SMS (Short Message Service) yang berisi pengumuman dan atau penyebaran informasi layanan untuk berlangganan konten. SMS penawaran ini adalah suatu data elektronik berupa tulisan yang dikirimkan kepada pengguna dalam hal ini penerima SMS atau pesan singkat yang memiliki arti atau dapat dipahami. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang membawa pengaruh positif, di sisi lain hal ini kemudian menghadapi tantangan yang berat. Dunia tanpa batas yang semula menjadi titik tolak perkembangan dalam peradaban kehidupan manusia, kemudian berubah menjadi suatu penghalang yang patut diwaspadai dan mendapat pengawasan yang memadai. Banyak pelanggaran yang ditimbulkan dari adanya penyalahgunaan informasi elektronik atau dokumen elektronik, salah satunya mengenai kasus pencurian pulsa. Masih teringat dengan jelas kasus pencurian pulsa yang dilakukan oleh perusahaan content provider yang berawal dari adanya keluhan para pelanggan yang menemukan keanehan dengan pulsa pelanggan provider tertentu yang berkurang secara tidak wajar. Kasus ini bermula dari adanya penerimaan SMS (Short Message Service) kepada pelanggan mengenai penawaran terhadap layanan konten dengan mengakses suatu kode untuk memenangkan hadiah.[footnoteRef:1] Melalui penawaran gratis dan kesempatan untuk memenangkan hadiah tertentu, pelanggan yang tertarik pun akan langsung melakukan registrasi untuk kemudian berlangganan layanan premium yang telah dipilih. Namun permasalahan tak berhenti sampai disitu, pelanggan yang melakukan pemberhentian langganan layanan premium atau dikenal dengan istilah unregister kemudian gagal melakukannya, sehingga pelangganpun dipaksa berlangganan layanan premium, [1: http://www.tabloidpulsa.co.id/news/2068-jebakan-sedot-pulsa-harusnya-tak-terjadi-jika-brti-bekerja- efektif, (ditelusuri 26 Desember 2013).]

dengan dipotong pulsanya secara periodik dan terus menerus.[footnoteRef:2] [2: Ibid]

Pada mulanya perusahaan content provider berusaha untuk membuat konten kreatif yang menarik dengan tujuan agar bisnis di bidang ini berjalan dengan lancar. Dari layanan konten inilah perusahaan dapat meraih keuntungan. Namun pada perkembangannya konten kreatif tersebut tidak digemari konsumen. Salah satu penyebabnya adalah karena naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2005 silam. Ada perbedaan penggunaan terhadap layanan konten sesudah kenaikan harga BBM, pelanggan hanya menggunakan pulsa untuk kepentingan menelepon dan mengirim pesan saja, tidak lagi berlangganan layanan konten karena tentu akan memakan biaya yang lebih untuk kepentingan ini. Hal ini kemudian mendesak pihak perusahaan untuk terus berupaya agar perusahaan tersebut tetap berjalan. Berbagai macam cara dilakukan oleh perusahaan untuk dapat meningkatkan keuntungan, bahkan dengan tindakan illegal sekalipun.[footnoteRef:3] Akhirnya tindakan penyalahgunaan informasi elektronikpun muncul dalam fase ini. [3: Agus Budianto, Delik Suap Korporasi di Indonesia, CV Karya Putra Darwati, Bandung, 2012, hlm.63.]

Begitu pula dengan kasus yang dialami oleh David Tobing selaku konsumen kartu HALO yang menggugat Telkomsel sebagai penerbit kartu tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. David Tobing menggugat pihak Telkomsel yang melakukan penagihan secara sepihak terhadap layanan tambahan berbayar Opera Mini yang dikirimkan pada telepon selular miliknya. Saat itu ia menerima SMS dari Telkomsel yang berbunyi: [footnoteRef:4] [4: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e92d6ced120a/penipuan-dan-pencurian-pulsa-resahkan-banyak-kalangan, (ditelusuri 30 Desember 2013). ]

Terima kasih anda berlangganan Opera Mini Rp10.000/7hari. Syarat/Ketentuan berlaku hub *363# Untuk stop ketik OP OFF ke 3636. Download klik http://mini.opera.com. Sejak 16 Juli 2011 sampai dengan 10 September 2011 pihak Telkomsel melakukan penagihan sebanyak 9 (sembilan) kali pada nomor kartu yang terdaftar atas nama David Tobing, meskipun David tidak meminta layanan tersebut. Atas tagihan sepihak itu, David menderita kerugian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).[footnoteRef:5] [5: http://www.theglobejournal.com/sosok/david-tobing-musuh- telkomsel-namun-pahlawan-korban-pencurian-pulsa/index.php, (ditelusuri 26 Desember 2013). ]

Serupa dengan kasus yang dialami oleh David Tobing, Feri Kuntoro melaporkan salah satu perusahaan content provider, yakni PT Colibri Networks atas pencurian pulsa yang dideritanya. Feri Kuntoro merasa dirugikan karena harus membayar tagihan sebesar ratusan ribu rupiah atas layanan konten yang telah diregistrasi oleh Feri sebelumnya9. Kemudian perusahaan tersebut melaporkan balik Feri Kuntoro dengan tuduhan pencemaran nama baik, fitnah, dan perbuatan tidak menyenangkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Akhirnya Feri Kuntoro menarik laporannya tersebut, kemudian diikuti oleh pihak PT Colibri Networks yang mencabut laporannya. Tak jelas apa motif dibalik pencabutan laporan oleh Feri Kuntoro, namun kasus pencurian pulsa harus segera ditindaklanjuti guna ditemukan penyelesaiannya dengan memberikan rasa adil bagi korban. Pembagian keuntungan telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak sesaat ketika salah satu perusahaan content provider terpilih sebagai pemenang Master Content Ring Back Tone. Dengan berlangganan nada sambung tersebut pelangganpun memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah. Namun ketika pelanggan ingin memberhentikan langganan terhadap layanan konten ini dengan mengikuti tata cara unregister, yang terjadi kemudian adalah pelanggan gagal memberhentikan langganan, dan bahkan berbalik menjadi perintah untuk perpanjanganlayanan konten meskipun pelanggan telah mengikuti petunjuk pemberhentian seperti yang tertera pada SMS yang dikirimkan. Ketidakberhasilan dalam penghentian layanan konten ini dilakukan dengan mengubah pengaturan algoritma sistem unregister layanan Ring Back Tone (RBT). Ketiga ilustrasi yang telah dipaparkan sebelumnya dikategorikan dalam bentuk kejahatan siber dan telematika/ cyber crime. Pelanggaran terhadap kasus gagalnya proses unregister yang dilakukan oleh pelanggan layanan konten dalam hal ini yang dialami oleh Feri Kuntoro merupakan perbuatan melawan hukum dimana perusahaan content provider menyebarkan berita bohong mengenai informasi unregister tehadap layanan konten yang telah diregistrasi sebelumnya oleh Feri Kuntoro yang menyebabkan kerugian pihaknya, yakni atas tagihan tidak wajar yang dibebankan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengandung unsur delik Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Terhadap pelanggaran atas Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, muncul pertanyaan apakah tanggung jawab pidana dapat dibebankan pada korporasi? Mengingat perusahaan content provider atau provider yang telah menimbulkan kerugian seharusnya bertanggung jawab atas pencurian pulsa tersebut. Bagaimana sebuah kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dalam hal ini perusahaan content provider maupun perusahaan provider secara jelas dan meyakinkan telah melanggar hukum dan menimbulkan kerugian, serta menciptakan keresahan dalam masyarakat baik bagi pengguna content provider yang tidak tahu kepada pihak mana seharusnya mereka meminta pertanggungjawaban atas pencurian pulsa yang mereka alami, dan perlindungan yang pasti agar tidak menderita kerugian yang lebih daripada sebelumnya, maupun bagi masyarakat bukan pengguna content provider yang berharap agar kasus yang serupa tidak terjadi pada mereka. Awal mula berkembangnya korporasi di Indonesia terjadi setelah tahun 1838 dimana pada tahun tersebut muncul berbagai macam bentuk badan usaha seperti CV, Firma, sebagai akibat dari semakin berkembangnya bisnis perdagangan di dunia, yang kemudian diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Dagang. Sebelumnya Perancis juga telah memasukan pengaturan mengenai korporasi dalam kodifikasi Code de Commerce dengan menggunakan asas konkordansi. Belanda yang pernah dijajah oleh Perancis lalu memberlakukan pengaturan tersebut di negaranya. Begitu pula dengan Indonesia yang pada waktu itu menjadi daerah jajahan Belanda menerapkan hal yang sama seperti yang diberlakukan di Belanda. Akhirnya korporasipun lalu diakui sebagai subyek hukum di samping subyek hukum manusia yang tunduk pada KUH Perdata dan KUHD. Sebenarnya Kitab UndangUndang Hukum Pidana di Indonesia hanya mengenal orang perseorangan (legal persoon) sebagai subyek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, dan tidak mengikutsertakan korporasi sebagai subyek hukum.[footnoteRef:6] Namun korporasi kemudian dikategorikan sebagai subyek hukum dengan ditetapkanny

Search related