Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALIN AN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 03/PJ/2020
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA
DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU
DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNY A TELAH DISAHKAN OLEH
MENTERI KEUANGAN ATAU TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI
OTORITAS JASA KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penerbitan
surat keterangan bebas pemotongan pajak
penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta
diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau
diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan telah diatur dalam
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-01/PJ/2013 tentangTata Cara Penerbitan Surat
Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan
atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau
-2-
Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya Telah Disahkan oleh Menteri Keuangan;
b. bahwa mengingat tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, beralih dari Menteri Keuangan serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak berupa kesederhanaan dan kemudahan administrasi perpajakan serta untuk memberikan kepastian hukum, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya Telah Disahkan oleh Menteri Keuangan atau Telah Mendapatkan Izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
Mengingat
Menetapkan
-3-
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
234/PMK.03/2009 tentang Bidang Penanaman Modal
Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana
Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
212/PMK.03/2018 tentang Pemotongan Pajak
Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta
Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA
DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO
SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU
DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA
TELAH DISAHKAN OLEH MENTER! KEUANGAN ATAU
TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI OTORITAS JASA
KEUANGAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud
dengan: 1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola
dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat
pensiun.
2. Deposito adalah Deposito dengan nama dan dalam
bentuk apapun, baik dalam mata uang Rupiah maupun dalam mata uang asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank sebagaimana
-4-
dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan tentang Perbankan.
3. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan eek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perbankan.
4. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat
SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai
pengakuan utang berjangka waktu pendek
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur tentang Operasi Moneter.
5. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia atau yang selanjutnya disebut Diskonto SBI adalah selisih lebih antara:
a. nilai nominal SBI pada saat jatuh tempo dengan nilai tunai perolehan SBI; atau
b. nilai tunai penjualan SBI dengan nilai tunai perolehan SBI.
6. Surat Keterangan Be bas yang selanjutnya disebut SKB adalah Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI.
7. Laporan Berkala adalah laporan yang disusun oleh Dana Pensiun untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan dalam periode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-5-
Pasal 2
(1) Atas penghasilan berupa bung a Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI yang diterima a tau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan a tau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sepanjang
dana tersebut diperoleh dari sumber pendapatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
dan perubahannya. (2) Dipersamakan dengan penghasilan berupa bunga
Deposito dan Tabungan adalah penghasilan berupa
imbalan atau penghasilan sejenis lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Deposito dan Tabungan.
(3) Dipersamakan dengan penghasilan berupa Diskonto SBI adalah penghasilan berupa imbalan atau
penghasilan sejenis lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun dari SBI dan SBI Syariah (SBIS).
( 4) Pengecualian pemotongan Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan SKB yang diterbitkan oleh sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak tempat Dana Pensiun terdaftar
sebagai Wajib Pajak.
Pasal 3
(1) Dana Pensiun dapat memperoleh SKB untuk setiap bank dengan mengajukan permohonan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.
-6-
(2) Dalam hal Dana Pensiun tidak mengakses laman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Pensiun
dapat mengajukan permohonan tertulis penerbitan SKB secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Dana Pensiun terdaftar sebagai Wajib Pajak
berstatus pusat.
(3) Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) merupakan Dana Pensiun yang terdaftar
di Kantor Pelayanan Pajak dan memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak dengan kode 3 (tiga) digit terakhir 000.
(4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh:
a. pengurus Dana Pensiun yang bersangkutan; atau
b. kuasa yang ditunjuk oleh Dana Pensiun yang
dibuktikan dengan surat kuasa khusus sesuai
dengan ketentuan peraturan undangan di bidang perpajakan.
(5) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat disampaikan oleh pengurus Dana
Pensiun atau melalui kuasa/ pihak yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan.
(6) Dokumen permohonan SKB secara tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai
dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 4
Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan SKB dalam hal memenuhi ketentuan sebagai berikut:
perundang-
-7-
a. pendirian Dana Pensiun telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari Otoritas
J asa Keuangan; dan b. Dana Pensiun menyatakan telah menyampaikan
Laporan Berkala yang menjadi kewajibannya.
Pasal 5
( 1) Berdasarkan basil penelitian atas permohonan SKB
sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 3 ayat (1), laman Direktorat Jenderal Pajak
menerbitkan: 1. SKB, dalam hal permohonan Dana Pensiun
memenuhi ketentuan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4; atau
2. surat penolakan, dalam hal permohonan Dana Pensiun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
secara otomatis melalui sistem setelah permohonan diterima.
b. Pasal 3 ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak: 1. menerbitkan SKB dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima, dalam hal permohonan Dana Pensiun
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
2. menerbitkan surat penolakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima, dalam hal permohonan Dana Pensiun tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; atau
-8-
3. mengembalikan permohonan Wajib Pajak, dalam
hal Permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (4) dan ayat (5).
(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) huruf b terlewati, permohonan dianggap diterima dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak
menerbitkan SKB dalam jangka waktu 2 (dua) hari
kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) huruf b terlewati. (3) Dokumen meliputi:
a. SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan hurufb angka 1 dibuat sesuai dengan
format tercantum dalam Lampiran huruf B; dan
b. surat penolakan serta alasan penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 2 dan hurufb angka 2 dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 6
(1) SKB berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal diterbitkan.
(2) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
untuk setiap bank. (3) SKB berlaku untuk seluruh bunga Deposito dan
Tabungan serta Diskonto SBI yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) beserta cabang-cabangnya.
(4) Dalam hal Dana Pensiun mempunyai cabang, SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga
-9-
untuk Dana Pensiun yang terdaftar sebagai Wajib Pajak berstatus cabang.
Pasal 7
Bank/Pemotong Pajak tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan apabila Dana Pensiun yang melakukan investasi pada bank yang bersangkutan dapat
memberikan salinan SKB.
Pasal 8
Dana Pensiun wajib membayar pajak terutang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berikut sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal: 1. diketahui bahwa Dana Pensiun tidak lagi memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a; atau
2. di kemudian hari terbukti bahwa dana yang diinvestasikan bukan berasal dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan perubahannya.
Pasal 9
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku: (1) SKB yang telah diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Pajak sampai dengan Peraturan Direktur Jenderal ini diterbitkan, dinyatakan tetap berlaku untuk cabang bank yang tercantum dan sesuai jangka waktu dalam SKB tersebut;
-10-
(2) permohonan SKB yang telah diterima lengkap oleh
Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini dan belum
diterbitkan SKB atau keputusan, diselesaikan sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal ini dan jangka waktu
penyelesaiannya sesuai Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-01/PJ/2013 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan
Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan
Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya Telah Disahkan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 10
Dengan berlakunya Peraturan Direktur J enderal ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2013 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas
Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana
Pensiun yang Pendiriannya Telah Disahkan oleh Menteri Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-11-
Pasal 11
Peraturan Direktur Jenderal 1n1 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2020
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
SURYO UTOMO
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b. KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,
c - ODING RIFALDI d€ NIP 19700311 199303 1 002
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPI RAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-03/PJ/2020
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO
SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNY A TELAH DISAHKAN OLEH MENTER! KEUANGAN
ATAlJ TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-03/PJ/2020 TANGGAL : 20 Februari 2020
A. DOKUMEN PERMOHONAN SKB
Nomor Lampiran: Hal
................................................ (1)
................................................ (2) Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
.......... , (3)
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ................................................ (4) ................................................ (5)
Berkenaan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ /2020 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya Telah Disahkan oleh Menteri Keuangan atau Telah Mendapatkan Izin dari Otoritas Jasa Keuangan, dengan ini:
Nama Dana Pensiun : (6) NPWP : (7) Alamat : (8) Nomor KMK/KDK OJK* : (9) Tanggal KMK/KDK OJK* : (10) (Pengesahan Pendirian Dana Pensiun)
mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh Bank .................................. (11)
Dana yang ditempatkan terse but di atas diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan perubahannya.
Kami menyatakan bahwa kami telah menyampaikan Laporan Berkala Dana Pensiun kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Demikian permohonan ini kami sampaikan.
Pengurus Dana Pensiun/Kuasa,
...................................... (12)
*) coret salah satu
Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3)
Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN
SURAT KETERANGAN BEBAS
Diisi dengan nomor surat Diisi dengan lampiran surat Diisi dengan tempat dan tanggal surat
Diisi dengan nama KPP tempat diajukan permohonan Diisi dengan alamat KPP tempat diajukan permohonan Diisi dengan Nama Dana Pensiun
Diisi dengan NPWP Dana Pensiun Diisi dengan alamat Dana Pensiun Diisi dengan Nomor Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Diisi dengan Tanggal Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Diisi dengan nama Bank dimana Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI ditempatkan pada atau diterbitkan Diisi dengan tanda tangan dan nama Pengurus Dana Pensiun/Kuasa
B. DOKUMEN SKB
• ' = ,
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ..................................... ( 1)
SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA
DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA
TELAH DISAHKAN OLEH MENTER! KEUANGAN ATAU TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR (2) TANGGAL : (3)
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (1) menerangkan bahwa dana pensiun tersebut dibawah ini:
Nama Dana Pensiun (4) NPWP (5) Alamat (6) Nomor KMK/KDK OJK* (7) Tanggal KMK/KDK OJK* (8)
(Pengesahan Pendirian Dana Pensiun)
tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.03/2018 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2009, beserta perubahannya.
Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia berlaku untuk seluruh bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang ditempatkan pada a tau diterbitkan oleh Bank (9)
Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan ini berlaku mulai tanggal (10) sampai dengan tanggal (11)
Apabila dikemudian hari terbukti bahwa dana yang ditempatkan berasal bukan dari sumber pendapatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan perubahannya, maka Dana Pensiun wajib membayar pajak terutang berikut sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak .......................................... (12)
...................................... (13)
*) coret salah satu
Nomor (1) Nomor (2)
Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5)
Nomor (6) Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10) Nomor (11)
Nomor (12) Nomor (13)
PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN BEBAS
Diisi dengan KPP tempat Dana Pensiun terdaftar Diisi dengan nomor SKB
Diisi dengan tanggal penerbitan SKB Diisi dengan Nama Dana Pensiun Diisi dengan NPWP Dana Pensiun
Diisi dengan alamat Dana Pensiun Diisi dengan Nomor Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Diisi dengan Tanggal Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Diisi dengan nama Bank dimana Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia ditempatkan pada atau diterbitkan Diisi dengan tanggal diterbitkannya SKB
Diisi dengan tanggal berakhirnya masa berlaku SKB
Diisi dengan KPP tempat Dana Pensiun terdaftar Diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala KPP tempat Dana Pensiun terdaftar
C. DOKUMEN SURAT PENOLAKAN PEMBERIAN SKB
• I �·--··· ......
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ...................................... (1)
Nomor Hal
. (2) Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
......... , (3)
Yth . .............................................. (4) .............................................. (5)
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor (6) tanggal (7) hal permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui, karena:
......................................................................................................................... (8)
Demikian untuk dimaklumi.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak ........................................ (9)
...................................... (10)
Nomor (1) Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN BEBAS
Diisi dengan KPP tempat Dana Pensiun terdaftar Diisi dengan nomor surat
Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Penolakan
Pemberian SKB Diisi dengan Nama Dana Pensiun Diisi dengan alamat Dana Pensiun
Diisi dengan nomor surat permohonan Dana Pensiun Diisi dengan tanggal mengajukan SKB melalui sistem informasi online atau disampaikan permohonan Diisi dengan alasan penolakan SKB
Diisi dengan KPP tempat Dana Pensiun terdaftar
Diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala KPP tempat Dana Pensiun terdaftar
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
SURYOUTOMO
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b. KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA, - " ��
NIP 19700311 199503 1 002