KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN …balitsereal.litbang.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2018/10/... · sistem tanam tumpangsari dengan populasi rapat diharapkan dapat

KATA PENGANTAR

Teknologi budidaya yang belum optimal dan penurunan luas lahan

pertanian menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produksi

tanaman pangan di Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan untuk

meningkatkan produksi padi, jagung dan kedelai adalah dengan

mengoptimalkan penggunaan lahan dengan mengatur jumlah populasi

tanaman dan menggunakan teknologi tanam yang tepat. Penggunaan

sistem tanam tumpangsari dengan populasi rapat diharapkan dapat

meningkatkan produksi padi, dan kedelai.

Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam

pelaksanaan kegiatan Sistem Tanam Tumpangsari Padi Jagung Kedelai

mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pengendalian kegiatan dan

evaluasi pelaporan. Kami mengharapkan komitmen berbagai pihak untuk

dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya agar dapat

memenuhi prinsip pelaksanaan kegiatan yang transparan dan akuntabel.

Jakarta, 12 September 2018

a.n Direktur Jenderal Tanaman Pangan

Direktur Serealia

Bambang Sugiharto

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN

NOMOR : 87/HK.310/C/9/2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN SISTEM TANAM TUMPANGSARI

PADI JAGUNG KEDELAI

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

Menimbang

a. bahwa untuk mendukung program Upaya Khusus

(UPSUS) dalam meningkatkan luas tambah tanam

(LTT), perlu upaya intensifikasi pertanian untuk

memperoleh hasil produksi yang optimal, salah

satunya dengan pola tumpangsari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, serta untuk memberikan

penjelasan operasional maka dipandang perlu

menyusun Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Sistem

Tanam Tumpangsari Padi Jagung Kedelai Tahun

Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 192

Nomor 46, Tambahan Lembaran negara Republik

Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);


Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara





Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara





Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);


Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara



Nomor 5360);


Tahun 2013 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara



Nomor 5433);


Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah




9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995

tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara



Nomor 3616);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.

05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Bantuan Pemerintah pada Kementerian

Negara/Lembaga;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/

PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1018);

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor

135/Permentan/OT.140/12/2003 tentang Pedoman

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;


48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang

Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik

dan Benar (Good Agriculture Practices);

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun

2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan,

Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;


43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pertanian;


42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang

Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun

2015-2019;

19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia

Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 Tentang

Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran

Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian

Pertanian Tahun Anggaran 2018;

20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 526/HK.150/

C/03/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan

Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018;

21. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia

Nomor 1243/HK.150/C/07/2018 tentang

Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian

Nomor 526/HK.150/ C/03/2018 tentang Petunjuk

Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah

Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun

Anggaran 2018;

22. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan

Nomor 71/HK/310/C/7/2018 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Kegiatan Budidaya Padi Tahun

Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan tentang

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Sistem Tanam

Tumpangsari Padi Jagung Kedelai Tahun Anggaran 2018

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan ini sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU adalah sebagai dasar bagi Aparatur

Negara baik di tingkat Pusat maupun Daerah dalam

pelaksanaan kegiatan sistem tanam tumpangsari padi,

jagung, kedelai lingkup Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2018

a.n DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN

DIREKTUR SEREALIA,

BAMBANG SUGIHARTO

NIP 196410161969031002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;

3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;

4. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;

5. Gubernur seluruh Indonesia;

6. Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang membidangi Tanaman

Pangan seluruh Indonesia;

7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Tanaman Pangan

seluruh Indonesia;

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI ............................................................................. ii

DAFTAR GAMBAR .................................................................. iii

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................... iv

I. PENDAHULUAN ............................................................... 1

A. Latar Belakang .......................................................... 1

B. Dasar Hukum ............................................................. 2

C. Tujuan dan Sasaran ................................................... 4

D. Istilah dan Pengertian ................................................. 5

II. PENGORGANISASIAN KEGIATAN .................................. 8

A. Pengorganisasian ...................................................... 8

B. Pendanaan (Fisik dan Operasional) ........................... 9

III. PELAKSANAAN KEGIATAN ............................................. 10

A. Alokasi Kegiatan......................................................... 10

B. Komponen Bantuan Kegiatan ..................................... 10

C. Spesifikasi Bantuan .................................................... 11

D. Tata Laksana Pengadaan Bantuan ............................ 11

E. Syarat dan Kriteria Penerima Bantuan ....................... 12

F. Kriteria CaLon Lokasi (CL) Penerima Bantuan .......... 13

G. Prosedur Penetapan Penerima Bantuan .................... 13

H. Jadwal Kegiatan ......................................................... 14

I. Pertanggungjawaban Penerima Bantuan ................... 14

ii

IV. PENANAMAN TUMPANGSARI ....................................... 15

A. Sistem Tumpangsari ................................................. 15

B. Pengolahan Tanah ..................................................... 15

C. Penanaman ................................................................ 15

D. Pemupukan ................................................................ 20

E. Pengemndalian Gulma ............................................... 20

F. Pengendalian Hama dan Penyakit ............................. 20

G. Panen ......................................................................... 21

V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ................ 22

A. Monitoring dan Evaluasi ............................................. 22

B. Pelaporan ................................................................... 23

VI. PENUTUP ......................................................................... 25

LAMPIRAN ............................................................................. 26

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jarak Tanam Tumpangsari Padi-Jagung ............. 16

Gambar 2. Jarak Tanam Tumpangsari Padi-Kedelai ............. 18

Gambar 3. Jarak Tanam Tumpangsari Jagung-Kedelai ........ 19

iv

DAFTAR LAMPIRAN

Lamp 1. SK Penetapan CPCL .............................................. 27

Lamp 2. Surat Pernyataan Kepala Dinas Kab/Kota ................ 31

Lamp 3. Surat Persetujuan Kapala Dinas Provinsi ................ 32

Lamp 4. Surat Usulan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ..... 34

1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mendukung program Upaya Khusus (UPSUS) dalam

meningkatkan luas tambah tanam (LTT) perlu dilakukan suatu

terobosan baru bagi wilayah yang secara nisbi mengalami dalam

pelandaian dalam perluasan areal tanam. Suatu hamparan lahan

umumnya menggunakan sistem monokultur, baik pada musim

penghujan maupun musim kemarau. Rekayasa sistem tanam dapat

dilakukan untuk wilayah dan kondisi tertentu dengan mengoptimalkan

penggunaan lahan dan air agar produktivitas lahan meningkat.

Tumpangsari adalah bentuk pola tanam yang membudidayakan lebih

dari satu jenis tanaman dalam satuan waktu tertentu. Tumpangsari ini

merupakan suatu upaya dari program intensifikasi pertanian dengan

tujuan untuk memperoleh hasil produksi yang optimal, dan menjaga

kesuburan tanah.

Sistem tanam tumpangsari antar komoditas pangan telah banyak

dipraktekan petani. Sistem tanam tumpangsari dimaksudkan agar

kekurangan pangan akibat kegagalan panen dapat dicegah dan

serangan hama dan penyakit dapat ditekan. Sistem tanam

tumpangsari yang dipraktekkan petani hasilnya rendah karena jarak

tanam tidak diatur, kombinasi tanaman tidak tepat dan tidak saling

komplementer. Bila komposisi tanaman dan jarak tanam ditata dengan

tepat maka hasil dari kombinasi tanaman per satuan luas lebih tinggi

2

dari sistem monokultur. Hal ini dapat menjadi solusi dan terobosan

dalam pencapaian swasembada pangan.

Mempertimbangkan manfaat dan keunggulan dari sistem tanam

tumpangsari untuk peningkatan pendapatan petani dan pencapaian

swasembada pangan nasional dilaksanakan kegiatan Pengembangan

Sistem Tanam Tumpangsari Padi Jagung dan Kedelai secara

nasional.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan

dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5433)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575)

4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan

Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian

Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 85)

3

6. Peraturan Menteri Pertanian nomor 41/Permentan/

OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah

(UAPPA/B-W)

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada

Kementerian Negara/Lembaga

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/10/

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/

RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 09/Permentan/ RC.020/3/2016 tentang

Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/

RC.110/12/2017 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan

Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian

Tahun Anggaran 2018

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 526/HK.150/C/03/2018

tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan

4

Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun

Anggaran 2018

14. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor

27/HK.310/C.3/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Kegiatan Padi Tahun 2018

15. Daftar Isian Pelaksanaan dan Anggaran (DIPA) Induk Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan Nomor SP-DIPA 018.03.1.238251/

2018 tanggal 5 Desember 2017

C. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan dari kegiatan Pengembangan Teknologi Pengaturan Sistem

Tanam Tumpangsari adalah untuk mengoptimalkan penggunaan

lahan sehingga dapat mengoptimalkan produksi dan memperbaiki

pendapatan petani.

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan Pengembangan Teknologi Pengaturan

Sistem Tanam Tumpangsari adalah terlaksananya kegiatan

pengembangan sistem tanam tumpangsari di 22 provinsi dengan

luas 22.000 Ha.

5

D. Istilah dan Pengertian

1. Sistem Tanam Tumpangsari adalah penanaman pada waktu

yang bersamaan dua atau lebih jenis tanaman serealia dan

kacang-kacangan atau lebih secara selektif yang dapat

tumbuh dan berproduksi dengan baik.

2. Padi Inbrida adalah tanaman padi yang menyerbuk sendiri

(self-pollination) sehingga secara alami kondisinya adalah

homozigot-homogen dan cara perbanyakannya dengan

benih keturunan.

3. Padi Lahan Kering adalah padi yang diusahakan di lahan

kering, di daerah yang bercurah hujan rendah atau pada

bagian teratas dari suatu daerah berlereng yang

tidak/kurang mampu menampung air relatif lama.

4. Benih Varietas Unggul Bersertifikat adalah benih bina yang

telah disertifikasi.

5. Benih Varietas Lokal Bersertifikat adalah benih varietas lokal

yang telah disertifikasi.

6. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi

kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada

perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga

pemerintah/non pemerintah. Kegiatan yang dijelaskan dalam

petunjuk pelaksanaan ini termasuk dalam Bantuan lainnya yang

memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh

Pengguna Anggaran (PA).

7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta

keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang

6

pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa

dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha

hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.

8. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun/

pembudidaya yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan;

kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya;

kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta

mengembangkan usaha anggota.

9. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan

beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk

meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

10. Pengawalan dan Pendampingan oleh Petugas SKPD adalah

kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh, POPT, PBT, Mantri Tani

dan atau petugas lainnya dari SKPD Kabupaten/Kota dan

Provinsi.

11. Pengawalan dan Pendampingan oleh Peneliti adalah kegiatan

yang dilakukan oleh peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

(BPTP) didukung oleh peneliti UK/UPT Lingkup Badan Litbang

Pertanian guna meningkatkan pemahaman dan akselerasi

adopsi teknologi.

12. Pengawalan dan Pendampingan oleh Penyuluh adalah

kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh guna meningkatkan

penerapan teknologi spesifik lokasi sesuai rekomendasi BPTP.

13. Pengawalan dan Pendampingan oleh POPT (Pengendali

Organisme Pengganggu Tumbuhan) adalah kegiatan

pendampingan oleh Pengawas OPT dalam rangka pengendalian

hama terpadu (PHT).

7

14. Pengawalan dan Pendampingan oleh PBT (Pengawas Benih

Tanaman) adalah kegiatan pendampingan oleh Pengawas Benih

dalam rangka pengawasan mutu benih.

15. Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota adalah

Dinas yang membidangi tanaman pangan yang mempunyai tugas

dan fungsi sebagai pembina dan pelaksana program

pembangunan sektor pertanian di tingkat provinsi/kabupaten/

kota.

16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah

Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas

penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang

bersangkutan.

17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA

adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk

melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab

penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang

bersangkutan.

18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK

adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk

mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat

mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

8

II. PENGORGANISASIAN KEGIATAN

A. Pengorganisasian

1. Tingkat Pusat

Peningkatan produksi padi jagung kedelai melalui Sistem Tanam

Tumpangsari Padi Jagung Kedelai di Tingkat Pusat dilaksanakan oleh

Direktur Perbenihan selaku PPK dengan melibatkan seluruh

DIrektorat dan Balai Besar lingkup Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan. Tugas Tingkat Pusat adalah melakukan pembinaan,

monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan teknologi

pengaturan sistem tanam Tumpangsari.

2. Tingkat Provinsi

Pembinaan teknis kegiatan Sistem Tanam Tumpangsari Padi Jagung

Kedelai di Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi

Tanaman Pangan.

Tugas Tingkat Provinsi adalah melakukan pembinaan, monitoring dan

evaluasi kegiatan Sistem Tanam Tumpangsari Padi Jagung Kedelai di

wilayah tingkat kerja provinsi.

3. Tingkat Kabupaten/kota

Pembinaan teknis kegiatan Sistem Tanam Tumpangsari Padi Jagung

Kedelai di Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas yang

membidangi Tanaman Pangan.

9

Tugas Tingkat Kabupaten/Kota adalah melakukan pembinaan,

monitoring dan evaluasi kegiatan Sistem Tanam Tumpangsari Padi

Jagung Kedelai di wilayah tingkat kerja Kabupaten/Kota.

B. Pendanaan (Fisik Dan Operasional)

1. Sumber Dana

Sumber dana bantuan pemerintah yang diterima oleh penerima

bantuan untuk kegiatan tahun 2018 berasal dari Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Tahun Anggaran 2018.

2. Rincian Pembiayaan

Biaya pelaksanaan kegiatan Sistem Tanam Tumpangsari Padi Jagung

Kedelai dialokasikan melalui Dana DIPA APBN Direktorat Jenderal

Tanaman Pangan TA. 2018.

3. Dukungan Pembiayaan Fisik

Penerima bantuan wajib menyediakan lahan untuk lokasi kegiatan

Sistem Tanam Tumpangsari Padi Jagung Kedelai.

4. Dukungan Pembiayaan Operasional

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Sistem Tanam Tumpangsari

Padi Jagung Kedelai tahun 2018, diharapkan adanya dukungan

pendanaan kegiatan Sistem Tanam Tumpangsari Padi Jagung

Kedelai melalui dana APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi. Dukungan

pendanaan tersebut diperlukan untuk melakukan pelatihan,

monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

10

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Alokasi Kegiatan

1. Sistem Tanam Tumpangsari Padi Jagung Kedelai dilaksanakan

pada areal seluas 5.400 ha yang dibiayai dari Anggaran Pusat.

Lokasi kegiatan tersebar di 9 (sembilan) provinsi, yaitu Banten,

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera

Barat, Jambi, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Jawa

2. Sistem Tanam Tumpangsari Padi Jagung Kedelai dilaksanakan

pada areal seluas 28.910 ha di 19 provinsi yang dibiayai dari

Anggaran TP Provins. Lokasi kegiatan tesebut tersebar di

Provinsi Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung,

Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Timur, Kalimantan Barat,

Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara,

Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara

Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat.

B. Komponen Bantuan Kegiatan

Komponen bantuan kegiatan Sistem Tanam Tumpangsari Padi

Jagung Kedelai berupa bantuan benih yang terdiri dari benih padi 50

kg/ha; benih jagung 25 kg/ha; benih kedelai 70 kg/ha. Adapun

kebutuhan pemupukan, penanganan gulma dan penyakit/hama dapat

dipenuhi dari anggaran APBD atau anggaran lainnya atau secara

swadaya dari petani.

11

C. Spesifikasi Bantuan

Benih yang digunakan adalah benih bersertifikat. Varietas padi,

jagung, dan kedelai yang digunakan adalah sama dengan budidaya

Pajale pada umumnya. Untuk varietas padi dapat menggunakan

antara lain varietas Inpago 8, Inpago 9, Inpago 10, Inpari 30, Inpari 32,

Inpari 33, Inpari 42, Inpari 43, Situ Bagendit, Mekongga atau varietas

lokal. Varietas jagung dapat menggunakan varietas yang termasuk

dalam varietas umum 2 seperti Bisi, Pioneer, NK, DK, LG , ADV,

Pertiwi atau varietas hasil pemuliaan Badan Litbang Pertanian.

Varietas kedelai dapat menggunakan antara lain varietas Anjasmoro,

Kaba, Grobogan, Dena, Dering atau Devon.

D. Tata Laksana Pengadaan Bantuan

Kegiatan bantuan pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri

Keuangan Nomor PMK-173/PMK.05/2016 atas perubahan PMK-

168/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga dan

Permentan Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman

Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup

Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018.

Kegiatan Sistem Tanam Tumpangsari Padi Jagung Kedelai termasuk

pada kategori Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan

Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dengan mekanisme transfer

barang. Pengadaan benih dilakukan melalui mekanisme e-catalogue

atau mekanisme lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

12

E. Kriteria Calon Petani (CP) Penerima Bantuan

Syarat Penerima Bantuan Kegiatan Sistem Tanam Tumpangsari Padi

Jagung Kedelai antara lain :

1. Poktan/ Gapoktan/ LMDH/ Koperasi/ Asosiasi/ Lembaga

Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha

Bersama yang memiliki keabsahan (pengukuhan) dari instansi

yang berwenang atau yang direkomendasikan oleh SKPD.



Bersama merupakan kelompok yang dinamis, pro aktif dan

diutamakan bertempat tinggal dalam satu desa/wilayah yang

berdekatan dan diusulkan oleh Kepala Desa dan atau KCD dan

atau Kepala UPTD dan/atau Petugas Lapangan/ Penyuluh dan

atau Pembina Kelompok Lainnya.



Bersama mempunyai kepengurusan yang lengkap yaitu minimal

ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta memiliki lahan

ataupun sewa dan mau mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.


Pemerintah/ Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha

Bersama Penerima Bantuan Kegiatan Sistem Tanam

Tumpangsari Padi Jagung Kedelai dari alokasi anggaran pusat

tidak boleh memperoleh bantuan yang sama dari alokasi TP

provinsi dan sebaliknya.

13

F. Kriteria Calon Lokasi (CL) Penerima Bantuan

Lokasi kegiatan Sistem Tanam Tumpangsari Padi Jagung Kedelai

dapat dilaksanakan di areal seperti :

1. Lahan sawah irigasi untuk penanaman pada akhir musim

hujan;

2. Lahan rawa setelah penanaman padi yang pertama;

3. Lahan sawah tadah hujan untuk penanaman pada awal musim

hujan dengan populasi rapat;

4. Lahan kering untuk penanaman pada awal musim hujan.

G. Prosedur Penetapan Penerima Bantuan

1. Usulan dari calon penerima bantuan pemerintah kepada

Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Tanaman

Pangan.

2. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Tanaman Pangan

melakukan verifikasi CPCL.

3. Penetapan CPCL oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang

membidangi Tanaman Pangan yang ditetapkan dalam Surat

Keputusan.

4. CPCL yang telah ditetapkan disampaikan ke Kepala Dinas

provinsi yang membidangi Tanaman Pangan disertai dengan

Surat Pernyataan Kebenaran CPCL dari Dinas Kabupaten.

5. Dinas provinsi yang membidangi Tanaman Pangan

memberikan persetujuan usulan CPCL yang diusulkan Dinas

Kabupaten/Kota dan dinyatakan dalam SK Penetapan

Penerima Bantuan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.

14

6. Untuk alokasi anggaran pusat, persetujuan provinsi pada poin

no. 5 disampaikan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

untuk selanjutnya diproses Penetapan Penerima Bantuan oleh

PPK Direktorat Perbenihan dan disahkan oleh KPA Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan.

Format pemberkasan sebagaimana terlampir. Untuk kegiatan

Tumpangsari dari anggaran TP Provinsi format berkas

menyesuaikan.

H. Jadwal Kegiatan

1. Usulan CPCL (SK Kadis Kabupaten/Kota) yang sudah diverifikasi

Dinas Provinsi dan kelengkapan berkas administrasi pengadaan

bantuan benih, diterima oleh Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan paling lambat pada minggu ke-2 September 2018.

2. Pengadaan dan pengiriman benih dilakukan pada minggu ke-3

September 2018.

3. Penanaman dilakukan mulai pada minggu ke-4 September 2018

hingga minggu ke-4 bulan Oktober 2018.

I. Pertanggungjawaban Penerima Bantuan

Penerima bantuan menandatangani Berita Acara Serah Terima

Barang dan Berita Acara Penyerahan Hibah Barang Milik Negara.

Penerima Bantuan wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan

petunjuk pelaksanaan ini, menyimpan label benih dan

mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan dalam bentuk foto Open

Camera.

15

IV. PENANAMAN TUMPANGSARI

A. Sistem Tumpangsari

Pola tumpangsari dapat dipilih dengan kombinasi sebagai berikut :

1. Padi gogo + Jagung

2. Padi gogo + Kedelai

3. Jagung + Kedelai

B. Pengolahan Tanah

Untuk lahan sawah pengolahan tanah dengan olah

tanah minimum dan tanpa olah tanah (TOT). Olah tanah

minimum dilakukan setelah panen padi sawah dengan cukup

membersihkan lahan dari tunggul jerami dan rumput. Selanjutnya

dibuat alur bajak untuk tanam. Saluran drainase keliling lahan

disiapkan.

Pengolahan tanah di lahan kering dilakukan sebelum turun hujan

dengan cangkul atau garpu. Pada daerah dengan kondisi tanah

ringan, pengolahan tanah cukup dengan pembajakan 1 kali dan

diratakan dengan garpu satu kali.

C. Penanaman

1. Padi Gogo – Jagung

a. Setelah kondisi lahan optimal, segera dilakukan penanaman

benih padi dengan tugal. Jarak tanam padi gogo adalah 20 cm

16

(antar barisan) x 10 cm (dalam barisan), sedangkan jarak

tanam jagung 40 cm (antar barisan) x 12,5 cm (dalam barisan).

Sedangkan jarak antara blok padi atau jagung disesuaikan

dengan perhitungan populasi dan/atau disesuaikan dengan

lebar combine harvester untuk mempermudahkan pada waktu

pemanenan (Gambar 1).

b. Untuk pertanaman padi gogo dilakukan lebih awal dengan

selang waktu tiga minggu sebelum penanaman jagung.

c. Penanaman benih padi sebanyak 5-7 biji per lubang, sehingga

akan digunakan benih sebanyak 50 kg/ha. Penanaman benih

jagung sebanyak 1 biji per lubang, sehingga akan digunakan

benih sebanyak 30 kg/ha.

d. Populasi tanaman per hektar pada sistem tumpangsari ini

menggunakan populasi rapat, kurang lebih 250.000 rumpun/ha

untuk padi dan 100.000 batang/ha untuk jagung.

Gambar 1. Jarak Tanam Tumpangsari Padi-Jagung

17

2. Padi Gogo – Kedelai


benih padi dengan tugal. Jarak tanam padi gogo adalah 20 cm

(antar barisan) x 10 cm (dalam barisan), sedangkan jarak

tanam kedelai 30 cm (antar barisan) x 10 cm (dalam barisan).

Sedangkan jarak antara blok padi atau kedelai adalah

disesuaikan dengan perhitungan populasi dan/atau

disesuaikan dengan lebar combine harvester untuk

mempermudahkan pada waktu pemanenan (Gambar 2).

b. Untuk penanaman padi dapat dilakukan pada waktu yang

bersamaan dengan penanaman kedelai atau akan lebih baik

bilamana dapat dilakukan penanaman padi lebih awal sekitar

2 (dua) minggu sebelum penanaman kedelai.

c. Penanaman benih padi sebanyak 3-5 benih per lubang,

sehingga digunakan benih sebanyak 50 kg/ha. Penanaman

benih kedelai sebanyak 2-3 benih per lubang, sehingga

digunakan benih sebanyak 70 kg/ha.


menggunakan populasi rapat, kurang lebih 250.000 rumpun/ha

untuk padi dan 300.000 batang/ha untuk kedelai.

e. Untuk lahan yang belum pernah ditanami kedelai, sebelum

tanam, benih kedelai dimasukkan dalam ember berisi air yang

telah dicampur inokulan rhizobium untuk membasahi benih

dengan larutan tersebut. Bisa juga menggunakan tanah

secukupnya bekas ditanami kacang-kacangan sampai

menutupi permukaan tanah yang akan ditanami kedelai.

18

Gambar 2. Jarak Tanam Tumpangsari Padi-Kedelai

3. Jagung – Kedelai


benih jagung dengan tugal. Jarak tanam jagung 40 cm (antar

barisan) x 12,5 cm (dalam barisan), sedangkan jarak tanam

kedelai 30 cm (antar barisan) x 10 cm (dalam barisan). Jarak

barisan antara jagung dan kedelai adalah 40 cm, sedangkan

jarak antara blok jagung atau kedelai adalah disesuaikan

dengan perhitungan populasi dan/atau disesuaikan dengan

lebar combine harvester untuk mempermudahkan pada waktu

pemanenan (Gambar 3).

b. Untuk pertanaman kedelai dilakukan lebih awal dengan selang

waktu tiga minggu sebelum penanaman jagung.

c. Penanaman benih kedelai sebanyak 2-3 benih per lubang,

sehingga digunakan benih sebanyak 70 kg/ha. Penanaman

19

benih jagung sebanyak 1 benih per lubang, sehingga

digunakan benih sebanyak 25 kg/ha.


menggunakan populasi rapat, kurang lebih 100.000 batang/ha

untuk jagung dan 300.000 batang/ha untuk kedelai.

e. Untuk lahan yang belum pernah ditanami kedelai, sebelum

tanam, benih kedelai dimasukkan dalam ember berisi air yang

telah dicampur inokulan rhizobium untuk membasahi benih

dengan larutan tersebut. Bisa juga menggunakan tanah

secukupnya bekas ditanami kacang-kacangan sampai

menutupi permukaan tanah yang akan ditanami kedelai.

Gambar 3. Jarak Tanam Tumpangsari Jagung-Kedelai

20

D. Pemupukan

1. Untuk sistem Tumpangsari Padi Gogo – Jagung dan Padi

Gogo – Kedelai, pemupukan menggunakan rekomendasi

untuk padi gogo. sedangkan tanaman jagung dan kedelai

memperoleh manfaat dari pemupukan padi gogo. Pupuk

organik diberikan setelah tanam dengan menutup lubang

tanam padi gogo, jagung dan kedelai.

2. Untuk sistem Tumpangsari Jagung – Kedelai, pemupukan

menggunakan rekomendasi untuk jagung. sedangkan

tanaman jagung dan kedelai memperoleh manfaat dari

pemupukan jagung. Pupuk organik diberikan setelah tanam

dengan menutup lubang tanam jagung dan kedelai.

E. Pengendalian Gulma

Pengendalian gulma dapat dikombinasikan dengan herbisida dan

penyiangan manual, dengan teknik sebagai berikut :

• Penyemprotan herbisida purna tumbuh pada umur + 15 hari

dengan dosis menurut petunjuk.

• Penyiangan secara manual umur + 30 hari atau disesuaikan

dengan pertumbuhan gulma.

F. Pengendalian Hama dan Penyakit

Pengendalian hama dan penyakit tanaman dilakukan dengan

menerapkan kaidah pengendalian hama dan penyakit terpadu (PHT)

yang meliputi pengelolaan/pemilihan varietas yang tepat, pengelolaan

21

kultur teknis dan pengendalian biologis, sedangkan penggunaan

pestisida dilaksanakan bila populasi hama melampaui batas ambang

kendali.

G. Panen

• Panen dilakukan pada saat matang fisiologis yaitu untuk padi

gogo bilamana 90% bulir padi telah menguning; untuk jagung

bila biji telah mengeras dan membentuk lapisan hitam 50% dan

klobot sudah mengering; dan pada kedelai bila polong pada

batang utama berwarna coklat dan 95% daun telah menguning.

• Panen dilakukan menggunakan power thresher atau combine

harvester.

• Gabah, tongkol dan polong yang dihasilkan dikeringkan dengan

dryer atau dijemur hingga mencapai kadar air sekitar 14%.

22

V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi kegiatan Sistem Tanam Tumpangsari Padi

Jagung Kedelai dilakukan untuk mengetahui sejauh mana

pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien

dan akuntabel. Pengawasan kegiatan dilakukan oleh instansi terkait

mulai dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan

tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Pusat

1) Menyusun Petunjuk pelaksanaan kegiatan Sistem Tanam

Tumpangsari Padi Jagung Kedelai.

2) Melakukan koordinasi, sosialisasi, pembinaan teknis,

monitoring dan evaluasi kegiatan Sistem Tanam

Tumpangsari Padi Jagung Kedelai.

3) Menyusun Laporan Kegiatan Sistem Tanam Tumpangsari

Padi Jagung Kedelai.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Provinsi

1) Melakukan sosialisasi, koordinasi, bimbingan teknis,

monitoring dan evaluasi kinerja Dinas lingkup Pertanian

Kabupaten/Kota dalam penerapan Teknologi Pengaturan

Sistem Tanam Tumpangsari Padi Jagung Kedelai oleh

penerima bantuan di wilayahnya.

2) Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan

kegiatan Sistem Tanam Tumpangsari Padi Jagung Kedelai

23

untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman

Pangan cq. Direktur Serealia.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/kota

1) Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi

terkait.

2) Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis kepada petugas

lapangan dan kelompok penerima bantuan Sistem Tanam

Tumpangsari Padi Jagung Kedelaiserta melakukan

pendampingan dalam pemanfaatan dana/pencairan dana.

3) Melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan

Pengembangan Teknologi Pengaturan Sistem Tanam

Tumpangsari.

4) Menyusun laporan dan dokumentasi (sebelum, sedang dan

sesudah) pelaksanaan kegiatan, dan disampaikan ke Provinsi

dengan tembusan ke Pusat secara berkala.

B. Pelaporan

Pelaksanaan pelaporan dilakukan secara berjenjang dari

Kabupaten/Kota sampai ke Pusat. Untuk pelaporan dari Provinsi ke

Pusat supaya melampirkan juga laporan dari Kabupaten/Kota.

Laporan akhir pelaksanaan kegiatan Sistem Tanam Tumpangsari

Padi Jagung Kedelaiagar lebih informatif dan komunikatif dilengkapi

dengan foto-foto dokumentasi kegiatan (sebelum, sedang dan selesai

pelaksanaan kegiatan).

Laporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan

kegiatan Sistem Tanam Tumpangsari Padi Jagung Kedelai serta

24

permasalahannya sebagai upaya mencari solusi agar kegiatan dapat

terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini

berisi antara lain data dan informasi tentang perkembangan

pelaksanaan fisik dan keuangan, pendayagunaan tenaga kerja, biaya

dan hasil produksi, dll. Alur laporan sebagai berikut:

1. Laporan dibuat oleh Dinas lingkup pertanian Kabupaten/Kota

dan dikirim ke Provinsi untuk diolah lebih lanjut dengan

tembusan ke Pusat.

2. Laporan yang dibuat oleh Dinas lingkup pertanian

Kabupaten/Kota selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas lingkup

pertanian Provinsi dan dikirim ke Pusat paling lambat pada akhir

Januari 2019 dengan alamat :

Direktorat Serealia

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Jl AUP No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

Telp: (021) 7806262 Fax. (021) 7802930

3. Laporan akhir dibuat oleh Dinas lingkup pertanian

Kabupaten/Kota dan dikirim ke Dinas lingkup pertanian Provinsi

untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke Pusat.

25

VI. PENUTUP

Upaya peningkatan produksi dan produktivitas padi, jagung dan

kedelai (Pajale) terus dilakukan, baik untuk lahan sawah maupun

lahan kering. Melalui program UPSUS Pajale telah dilakukan

terobosan teknologi berdasarkan daya dukung lahan dengan

rekayasa tanam untuk mengoptimalkan lahan dan air serta efisiensi

biaya produksi. Peluang peningkatan produktivitas lahan kering pada

awal musim hujan (MH) dengan meningkatkan intensitas pertanaman

padi yang ditumpangsarikan dengan jagung atau kedelai.

26

LAMPIRAN

FORM PELAKSANAAN BANTUAN BENIH TUMPANGSARI

PADI JAGUNG KEDELAI TA 2018

1. File CPCL dalam format MS excel agar dikirimkan ke email [email protected]

2. Untuk Kabupaten Form yang disiapkan yaitu Form 1, Form 2 dan Form 4

3. Untuk Provinsi yang disiapkan Form 3

mailto:[email protected]

27

Form 1.

Kop Surat Kabupaten/Kota

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA ……………..

NOMOR ………………

TENTANG

PENETAPAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL) BANTUAN PEMERINTAH BENIH *) BENIH PADI DAN/BENIH JAGUNG DAN/BENIH

KEDELAI KEGIATAN TUMPANGSARI DI KABUPATEN/KOTA………………..TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KABUPATEN …………………..

Menimbang : a. bahwa ketahanan pangan nasional perlu terus diupayakan melalui peningkatan produksi untuk menjamin kecukupan pangan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk;

b. bahwa peningkatan produksi padi jagung kedelai diarahkan pada peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul bersertifikat;

c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan benih unggul bersertifikat dari bantuan pemerintah untuk peningkatan produski dan produktivitas perlu ditetapkan kelompok tani penerima Bantuan Pemerintah *) benih padi dan/benih jagung dan/benih kedelai Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Lampiran 1.

28

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.010/ 1/2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/ RC.110/12/2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1243/HK.150/C/07/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 526/HK.150/03/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2018.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 990/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 991/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan;

29

16.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 992/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan;

dan seterusnya ................

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA……………..TENTANG PENETAPAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL) KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH *) BENIH PADI DAN/ BENIH JAGUNG DAN/ BENIH KEDELAI KEGIATAN TUMPANGSARI DI KABUPATEN/KOTA…………TAHUN ANGGARAN 2018

KESATU : Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), Bantuan Pemerintah *) benih padi dan/benih jagung dan/benih kedelai Kegiatan Tumpangsari di Kabupaten/ Kota……………Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) sebagaimana pada diktum kesatu merupakan calon penerima Bantuan Pemerintah *) benih padi dan/benih jagung dan/benih kedelai kegiatan tumpangsari sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ………………… pada tanggal

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA………………

ttd

(………Nama………….)

NIP. ………………………………..

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan 2. Bupati Kabupaten ..... 3. Wakil Bupati Kabupaten ....... 4. dan seterusnya ...............

Keterangan : *) Dipilih sesuai alokasi kegiatan tumpangsari

30

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota tentang Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Pemerintah *) benih padi dan/benih jagung dan/benih kedelai kegiatan tumpangsari Tahun Anggaran 2018

Volume

(Kg) Varietas

Volume

(Kg) Varietas

Volume

(Kg) Varietas

No Kecamatan Desa

Nama

Kelompok

Tani

Ketua

Kelompok

Tani

Luas

Lahan

(Ha)

Kebutuhan Benih *)

Rencana

Tanam

Pola

Tumpangsari

Padi Kedelai

JUMLAH

Jagung

Keterangan : *) Dipilih sesuai alokasi kegiatan tumpangsari dengan kebutuhan benih padi 50 kg/ha; jagung

25 kg/ha dan kedelai 70 kg/ha

...................., ......................... 2018

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten /Kota ...............,

ttd

(.............Nama .............)

NIP.

31

Form 2

KOP DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Bantuan *) benih padi dan/benih jagung dan/benih kedelai untuk Kegiatan Tumpangsari Tahun Anggaran 2018 benar adanya dan telah dilakukan verifikasi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

...................., ......................... 2018

Kepala Dinas Kabupaten /Kota ................,

ttd

(................Nama ..................)

NIP.


Lampiran 2.

32

Form 3

KOP DINAS PERTANIAN PROVINSI

SURAT PERSETUJUAN

Nomor : ......................

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Instansi :

Dengan ini menyatakan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Bantuan Pemerintah *) benih padi dan/benih jagung dan/benih kedelai TA 2018 telah dilakukan verifikasi kebenaran CPCLnya sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dan setuju untuk diusulkan sebagai calon penerima Bantuan Pemerintah *) benih padi dan/benih jagung dan/benih kedelai Kegiatan Tumpangsari TA 2018, dengan rincian sesuai usulan Kabupaten/Kota ................. sebagaimana terlampir.

Demikian surat persetujuan ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....................., ..................... 2018

KEPALA DINAS PERTANIAN PROVINSI ...............................

ttd

(............Nama................)

NIP..................................


Lampiran 3.

33

Lampiran : Surat Persetujuan Kepala Dinas Pertanian Provinsi tentang Penerima Bantuan Pemerintah *) benih padi dan/benih jagung dan/benih kedelai Kegiatan Tumpangsari Tahun Anggaran 2018

Nomor : ...................

Jenis Benih : *) Padi /Jagung/Kedelai

Kabupaten/ Kota :

Volume

(Kg) Varietas

Volume

(Kg) Varietas

Volume

(Kg) Varietas

No Kecamatan Desa

Nama

Kelompok

Tani

Ketua

Kelompok

Tani

Luas

Lahan

(Ha)

Kebutuhan Benih *)

Rencana

Tanam

Pola

Tumpangsari

Padi Kedelai

JUMLAH

Jagung

Keterangan : *) Dipilih sesuai alokasi kegiatan tumpangsari dengan kebutuhan benih padi 50 kg/ha; jagung

25 kg/ha dan kedelai 70 kg/ha

.................., .......................... 2018

Kepala Dinas Pertanian Provinsi ......................

ttd

(............Nama ......... )

NIP.

Lampirkan daftar lokasi penerima bantuan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

34

Form 4

( Kop Dinas Pertanian Kabupaten/Kota )

Nomor : Lampiran : Hal : Usulan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Di Jakarta Sehubungan dengan kegiatan Bantuan Pemerintah *) benih padi dan/benih jagung dan/benih kedelai Kegiatan Tumpangsari TA 2018, bersama ini kami usulkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk Kabupaten/Kota..................., yaitu : Nama : NIP : Jabatan : Instansi : Nomor Telepon : Mohon perkenan Bapak untuk memproses lebih lanjut. Terima kasih.

Kepala Dinas

Pertanian Kabupaten/Kota ..................

ttd

(...............Nama....................) NIP............................................


Lampiran 4.

35

Documents

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN …balitsereal.litbang.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2018/10/... · sistem tanam tumpangsari dengan populasi rapat diharapkan dapat