Upload
vonguyet
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 12 TAHUN 2019
TENTANG
BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN
DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN WASIOR
PROVINSI PAPUA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor
61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64
Tahun 2015, untuk kepentingan penyelenggaraan
pelabuhan ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan
Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
b. bahwa batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan Kepentingan pelabuhan utama dan
pelabuhan pengumpul ditetapkan oleh Menteri
Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat
rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota
mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah provinsi
dan kabupaten/kota;
c. bahwa ...
- 2 -
Mengingat
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang
Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Wasior Provinsi
Papua Barat;
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah
diubah ...
- 3 -
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
10. Peraturan ...
- 4 -
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2013
Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua
Barat Nomor 74);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor
11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2012 -
2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama
Tahun 2012 Nomor 11);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun
2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan
di Lingkungan Departemen Perhubungan;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun
2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
17. Peraturan ...
- 5 -
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun
2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 136 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang
Pengerukan dan Reklamasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1309);
18. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun
2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan
Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1872);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1867);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);21. Peraturan ...
- 6 -
M emperhatikan:
Menetapkan :
PERTAMA
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun
2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan
dan/atau Instalasi di Perairan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1573);
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432
Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan
Nasional;
1. rekomendasi Gubernur Papua Barat Nomor
570/618/PTSP-R/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017
tentang Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah
Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Wasior;
2. rekomendasi Bupati Teluk Wondama Nomor
550/072/BUP-TW /V/2017 tanggal 31 Mei 2017
tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)
dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)
Pelabuhan Wasior;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BATAS-
BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH
LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN WASIOR
PROVINSI PAPUA BARAT.
Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Wasior
adalah sebagai berikut:
a. Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan
Wasior dengan luas 81.849 m2 (delapan puluh satu
ribu delapan ratus empat puluh sembilan meter
persegi), dimulai dari titik A yang terletak di gerbang
masuk dermaga sebelah selatan dengan koordinat:
2° 43' 39.081" LS selanjutnya ditarik garis134° 30' 18.447" BT mengikuti
garis bangunan causeway dan trestle ke arah barat daya sampai pada ujung dermaga sampai di titik B yang terletak di ujung dermaga sebelah selatan dengan koordinat:
2° ...
- 7 -
2° 43' 42.208" LS selanjutnya ditarik garis134° 30’ 14.524" BT lurus menuju
ujung dermaga sebelah utara ke arah timur laut sampai di titik C yang terletak pada ujung dermaga sebelah utara dengan koordinat:
2° 43' 37.886" LS selanjutnya menuju ke arah134° 30' 09.510" BT timur
menyusuri tepi dermaga trestle sampai pada titik D yang terletak pada pertengahan causeway sebelah utara dengan koordinat:
2° 43’ 38.008" LS selanjutnya menuju ke arah134° 30' 14.177" BT barat daya
menyusuri garis pantai sampai pada titik E yang berada di pantai sebelah barat menara suar dengan koordinat:
2° 43' 36.192" LS selanjutnya menuju ke arah134° 30' 12.672" BT timur laut
menyusuri garis pantai tempat pertemuan muara sungai dan pantai sampai pada titik F yang berada di muara sungai dengan koordinat:
2° 43' 31.212" LS selanjutnya menuju ke arah 134° 30' 14.755" BT timur
melewati sungai menyusuri garis sedimentasi sungai sampai pada titik G yang berada di perbatasan tanah gudang Pertamina sebelah barat dengan koordinat:
2° 43' 27.004" LS selanjutnya menuju ke arah134° 30' 16.020" BT timur
ditarik garis lurus menuju titik H yang terletak patok batas tanah sebelah timur perbatasan antara area pelabuhan dan gudang Pertamina dengan koordinat:
2° 43' 26.367" LS selanjutnya menuju ke arah134° 30’ 17.118" BT tenggara
ditarik garis lurus berhimpitan dengan pagar luar pelabuhan sampai pada titik I yang terletak di tepi sungai dekat jembatan sebelah utara dengan koordinat:
2° 43' 32.603" LS berhimpitan dengan pagar134° 30' 20.789" BT pelabuhan
sampai ...
- 8 -
sampai pada titik J yang terletak di dekat pintu akses masuk pelabuhan sebelah utara dengan koordinat:
2° 43' 35.195” LS selanjutnya menuju ke arah134° 30' 22.035" BT tenggara
ditarik garis lurus berhimpitan dengan pagar pelabuhan sampai pada titik K yang terletak pada sudut pagar pelabuhan sebelah tenggara dengan koordinat:
2° 43' 39.631" LS selanjutnya menuju ke arah 134° 30' 24.210" BT barat daya
menyusuri pagar pelabuhan sebelah selatan sampai pada titik L yang terletak pada sudut pagar pelabuhan sebelah barat daya berdekatan dengan lapangan penumpukan dengan koordinat:
2° 43’ 41.291" LS selanjutnya menuju ke arah 134° 30' 20.489" BT utara
mengikuti garis pagar pelabuhan sampai kembali ke titik A.
b. Batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan
Wasior dengan luas 296.700 m2 (dua ratus sembilan
puluh enam ribu tujuh ratus meter persegi), dimulai
dari titik A l yang terletak pada gerbang masuk
dermaga sebelah selatan dengan koordinat:
2° 43’ 39.081" LS selanjutnya ditarik garis 134° 30’ 18.447" BT menyusuri garis pantai
ke arah utara sampai di titik A2 yang terletak pada muara sungai dengan koordinat:
2° 43’ 29.092" LS selanjutnya menuju ke arah134° 30’ 12.097" BT barat laut menyusuri garis
pantai utara
ke arah timur laut sampai di titik A3 yang terletak di pantai Sanduai Pasar Baru dengan koordinat:2° 42' 56.101" LS selanjutnya ditarik garis
134° 30' 00.062" BT lurus ke arah barat menuju
ke perairan Teluk Wondama sejauh 1.514 m (seribu lima ratus empat belas meter) sampai pada titik A4 yang terletak di perairan Teluk Wondama sebelah barat pantai Sanduai dengan koordinat:
2° 42' 56.093" LS selanjutnya ditarik garis134° 29' 41.786" BT lurus ke arah barat daya
masih ...
- 9 -
KEDUA
masih di perairan Teluk Wondama sejauh 1.648 m (seribu enam ratus empat puluh delapan meter) sampai di titik A5 yang terletak di perairan Teluk Wondama sebelah barat pantai Sanduai dengan koordinat:
2° 43' 01.394" LS selanjutnya ditarik garis134° 29' 29.246" BT lurus ke arah selatan
sejauh 5.888 m (lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter) sampai di titik A6 yang terletak di perairan Teluk Wondama sebelah barat pantai Karumiti dengan koordinat:
2° 44' 10,349" LS selanjutnya ditarik garis134° 29' 30.498" BT lurus menuju
ke arah timur laut sejauh 1.437 m (seribu empat ratus tiga puluh tujuh meter) sampai di titik A7 yang terletak di perairan Teluk Wondama sebelah barat pantai Karumiti dengan koordinat:
2° 44' 03.236" LS selanjutnya ditarik garis134° 30' 16.900" BT lurus menuju
ke arah timur laut sejauh 1.837 m (seribu delapan ratus tiga puluh tujuh meter) sampai pada titik A8 yang terletak di garis pantai Karumiti dengan koordinat:
2° 43' 45.710" LS selanjutnya menyusuri garis134° 30' 31.872 " BT pantai menuju
ke arah barat laut sampai kembali ke titik A1.
: Batas-batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
Wasior adalah sebagai berikut:
Batas-batas Daerah Lingkungan Kepentingan Perairan
Pelabuhan Wasior yang luasnya 535.390 m2 (lima ratus
tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh meter
persegi) dimulai dari titik AA yang terletak di pantai
Karumiti sebelah selatan pelabuhan dengan koordinat:
2° 43' 45.710" LS selanjutnya ditarik garis ke134° 30' 31.872" BT arah barat daya
sejauh 1.981 m (seribu sembilan ratus delapan puluh satu meter) menuju perairan Teluk Wondama sampai di titik BB yang terletak di sebelah barat pantai Karumiti dengan koordinat:
2° ...
- 10 -
2° 44' 03.236" LS selanjutnya menuju ke arah134° 30' 16.900" BT barat
sejauh 1.703 m (seribu tujuh ratus tiga meter) menuju perairan Teluk Wondama sampai di titik CC yang terletak di sebelah barat pantai Karumiti dengan koordinat:
2° 44' 10,349" LS selanjutnya ditarik garis lurus134° 29' 30.498" BT ke arah utara
sejauh 7.656 m (tujuh ribu enam ratus lima puluh enam meter) sampai di titik DD yang terletak di sebelah barat pantai Sanduai dengan koordinat:
2° 43' 01.394" LS selanjutnya ditarik garis lurus134° 29' 29.246" BT ke arah timur laut
sejauh 424 m (empat ratus dua puluh empat meter) sampai di titik EE yang terletak di sebelah barat pantai Sanduai dengan koordinat:
2° 42' 56.093" LS selanjutnya ditarik garis lurus134° 29' 41.786" BT ke arah timur
sejauh 1.638 m (seribu enam ratus tiga puluh delapan meter) menuju titik FF yang terletak di garis pantai Sanduai dengan koordinat:
2° 42' 56.101" LS selanjutnya ditarik garis134° 30' 00.062" BT mengikuti garis pantai ke
arah utara
sejauh 1.252 m (seribu dua ratus lima puluh dua meter) sampai di titik GG yang terletak di garis pantai Sanduai dengan koordinat:
2° 42' 37.622" LS selanjutnya ditarik garis lurus134° 29' 50.306" BT menuju ke arah barat
sejauh 1.338 m (seribu tiga ratus tiga puluh delapan meter) menuju perairan Teluk Wondama sampai di titik HH yang terletak di sebelah barat pantai Sanduai dengan koordinat:
2° 42' 37,610" LS selanjutnya ditarik garis lurus134° 29' 22.372" BT ke arah selatan
sejauh 7.721 m (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu meter) sampai di titik II yang terletak di perairan Teluk Wondama sebelah barat pantai Sanduai dengan koordinat:
2° 43' 09.050" LS selanjutnya ditarik garis lurus134° 29' 19.009" BT ke arah selatan
sejauh ...
-11 -
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
sejauh 13.607 m (tiga belas ribu enam ratus tujuh meter) sampai di titik JJ yang terletak di Teluk Wondama sebelah barat pantai Karumiti dengan koordinat:
2° 44' 27.209" LS selanjutnya ditarik garis lurus134° 29' 20.561" BT ke arah tenggara
sejauh 5.407 m (lima ribu empat ratus tujuh meter) sampai di titik KK yang terletak di perairan Teluk Wondama sebelah barat pantai Manggurai dengan koordinat:
2° 45' 02.168" LS selanjutnya ditarik garis lurus134° 29' 27.642" BT ke arah timur
sejauh 3.547 m (tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh meter) sampai di titik LL yang terletak di garis pantai Manggurai dengan koordinat:
2° 45' 02.191" LS selanjutnya ditarik garis ke134° 30'21.284" BT arah utara mengikuti garis
pantai
kembali ke titik AA.
: Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Wasior sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA
tergambar pada peta sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
: Areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja
Daratan Pelabuhan Wasior diberikan Hak Pengelolaan atas
tanah kepada Kementerian Perhubungan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
: Dalam pemberian Hak Pengelolaan atas tanah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Kementerian
Perhubungan diwajibkan:
a. membebaskan tanah yang masih dikuasai oleh pihak
ketiga yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja
Daratan Pelabuhan Wasior;
b. membentuk ...
- 12 -
KEENAM
b. membentuk Panitia Penunjuk Batas Daerah
Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Wasior yang
terdiri atas Kementerian Perhubungan melalui
Penyelenggara Pelabuhan Wasior, Badan Pertanahan
Nasional setempat dan pemerintah daerah,
berdasarkan titik koordinat geografis pada peta
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, yang
dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya
penyesuaian dengan keadaan lapangan; dan
c. mendaftarkan areal tanah yang merupakan Daerah
Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Wasior untuk
memperoleh Hak Pengelolaan atas tanah, setelah
dilakukan pembebasan tanah yang dikuasai oleh
pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
: Hak Pengelolaan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEEMPAT, memberi wewenang kepada
Penyelenggara Pelabuhan Wasior sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk:
a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah
yang bersangkutan;
b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan
pelaksanaan usahanya; dan
c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut
kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang
ditentukan oleh Kementerian Perhubungan melalui
Penyelenggara Pelabuhan Wasior yang meliputi segi-
segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan
keuangannya dengan ketentuan bahwa pemberian hak
atas tanah kepada pihak ketiga tersebut dilakukan
oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETUJUH: ...
- 13 -
KETUJUH : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan
pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan
Keputusan Menteri ini.
KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2019
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;3. Menteri Dalam Negeri;4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;5. Menteri Keuangan;6. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;9. Kepala Staf Angkatan Laut;10. Gubernur Papua Barat;11. Bupati Teluk Wondama;12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;13. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Wasior.
aslinya HUKUM
\ .Ju WAHjtf. ADJI H.. SH. DESSa Utama Madya (IV/d)
1022 199203 1 001
Desa Wasior, Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama
.■v/ :
LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOM OR
TANGGAL :
K ETER A N G A N :
2°43,39.081" LS
134°30'18.447" BT
2°43'29.092" LS
134°30'12.097" BT
2°42'66.101" LS
134°30'00.062" BT
2°42'66.093" LS
134°29’41 .786" BT
2°4 3 '01 .394" L S
134°29'29.246" BT
2°44'10.349" LS
134°29'30.498" BT
2°44'03.236" L S
134°30,16.900" BT
2°43'45 .710" LS
134°30'31.872" BT
Batas-Batas D LK r Perairan Pelabuhan W as io r Luas = 296.700 m2
300 300 600
M eter
PETA BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA (DLKr) PERAIRANPELABUHAN W ASIOR
~‘44250TT 'T430U0" "T435a0" TWUOir 'T4450W__i__ Treoair 445500_____L_____
■'4̂00TTi
s2’S2a>Q.
i443000
“ 1--446000442500
------1443500
I444000
--------- I -----------
444500— T---------
445000---r445500
WAHJU ADJI H.. SH, DESS Pembina Utama Madya (IV/d)
19651022 199203 1 OOl
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
TTD
BUDI KARYA SUMADI
Desa Wasior, Distrik Wasioi Kabupaten Teluk Wonctama
M enara L a in p u Suai
L a p a n g a n P e n u m p u k a n
M o o rin g D o lp h in
PETA BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA (DLKr) DARATANPELABUHAN W ASIO R
-444700 ”444800“ “444500“ ”445000' “445100" “445700”
M o o rin g D o lp h in
O
1M oor)
444700 444800 444900 445000 445100 445200
LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
N O M O R
TA N G G A L :
K E T E R A N G A N :
A 2 °*3 '3 9 .0 8 1" LS
134°30 '18 .447" BT
2°43'42.208" LS
134°30'14.524" BT
2°43'37.B86" LS
134°30'09.510" BT
2°43‘38 .008" LS
134°30 '14 .177" BT
2°43'36 .192" LS
134°30 '12 .672“ BT
2°4 3 '31 .212" L S
134'>3 0 ,14 .775 ,, BT
2Q4 3 '27 .004" LS
134°30 '16 .020" BT
2°4 3 '26 .367“ LS
13 4°30 '1 7 .118" BT
2°4 3 '3 2 .603" L S
134°30 20 .789" BT
2 °4 3'35.195" L S
134o30 '22 .035" BT
2 °4 3 '39.631" L S
134°30 '24 .210 “ BT
2 °4 3 '4 1 .291" LS
134°30 '20 .489" BT
B atas-B atas D L K r Daratan Pelabuhan W a s io r Luas = 81 .849 m 2
Meter
mi dengan aslinya BlKO HUKUM
WAHJU AD.J1 H.. SH, DESS Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19651022 199203 1 001
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
TTD
BUDI KARYA SUMADI
PETA BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN (DLKp)PELABUHAN W ASIOR
T450UCT ■woutr
LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
N O M O R
TA N GGAL :
K ETER A N G A N :
AA 2°43'45.710" LS GG 2°42'37.622" LS
134°30,31 .872" BT 134°29,60 .306" BT
BB 2°44'03.236" LS M M 2°42'37.610" LS
134o30 '16.900" BT 134°29 22 .372" BT
CC 2°44'10.349" LS II 2°43'09.050" LS
134°29,30 .498" BT 134°29 '19 .009" BT
DD 2°43 '01 .394" LS JJ 2°44'27.209" LS
134029 '29.246" BT 134°29‘20 .561" BT
EE 2°42'66.093" LS KK 2°45'02.168" LS
134°29 '41 .786“ BT 134°29'27.642" BT
FF 2°42'56.101" LS LL 2°45'02.191" LS
134°30'00.062" BT 134°30 '21 .284" BT
d en gan aslinya O H U KU M
ina U ta m a M adya (IV/d) £ .1 9 6 5 1 0 2 2 199203 1 001
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
TTD
BUDI KARYA SUMADI